PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DIREKTUR PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN – BAPPENAS JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2017 1
“PERUBAHAN” YANG DITUJU Permukiman
Trend Saat Ini
Padat, tidak terencana dan dilengkapi dengan layanan dasar
Kondisi Yang Diinginkan
Hunian layak, dilengkapi layanan dasar dan teratur 2
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Target RPJMN 2015-2019
1. 2. 3.
Hunian layak (pembangunan baru dan peningkatan kualitas) Pengentasan permukiman kumuh perkotaan Keamanan dan keselataman bangunan gedung
4.
Pelayanan air minum 100%
5.
Pelayanan sanitasi 100%
Target RPJPN 2005-2025
Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efesien, akuntable sehingga terwujud kota tanpa
permukiman kumuh
3
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung PSU serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah
Kunci dalam mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh: Hunian layak dan terjangkau
4
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (RPJMN 2015-2019)
Peningkatan peran fasilitasi
pemerintah dan pemerintah daerah serta peningkatan tata kelola dan keterpaduan dalam penyediaan
Penyempurnaan Sistem Pembiayan Perumahan dan Pola Subsidi
Peningkatan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR termasuk land banking untuk
Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing)
Penyediaan infrastruktur dasar termasuk layanan air minum dan sanitasi layak terintegrasi dengan penyediaan perumahan.
perumahan
Pengembangan sistem karir
perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian angka kekurangan rumah
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan
perumahan
Revitalisasi dan pengembangan
industrialisasi perumahan
5
STRATEGI PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
STOP THE BLEEDING 1. Peningkatan kualitas Penanganan rumah permukiman kumuh di 2. Penyediaan infrastruktur 38.341 Ha dasar 3. Tata Bangunan dan Lingkungan 4. Pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat
1. Perencanaan dan pengendalian tata Mencegah tumbuhnya permukiman kumuh ruang yang baru 2. Perizinan 3. Penyediaan hunian dan infrastruktur dasar untuk MBR 4. Fasilitasi pembiayaan perumahan untuk MBR PENCEGAHAN
6
KETIDAKBERDAYAAN PROGRAM PENANGANAN KUMUH SAAT INI Persoalan permukiman kumuh belum menjadi isu bersama, serta pelaksanaan program belum terintegrasi (parsial)
Pemanfaatan sumber daya belum optimal. Pengetahuan dan akses terhadap sumber pendanaan lain belum terbuka
Skema program pusat di daerah belum sepenuhnya melibatkan seluruh stakeholder sebagai pemain aktif
Isu pertanahan, terutama penanganan kawasan permukiman kumuh ilegal (squatter) berada dalam status quo
Masih diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen pemerintah (pusat dan daerah) dalam penanganan permukiman kumuh. Belum ada upaya sistemik untuk pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan agar kumuh tidak terbentuk
Dibutuhkan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan sebagai prasyarat atau enabling environment yang menyeluruh, mulai dari sisi peningkatan kesadaran, pengembangan kelembagaan (koordinatif), perencanaan strategis, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi penanganan kumuh.
Mengapa Kolaborasi? Pengentasan Permukiman Kumuh Menjamin secure tenure masyarakat (hak pemanfaatan/milik)
Kualitas Bangunan Hunian Aksesibilitas Lingkungan Drainase Lingkungan Pelayanan Air Minum/Baku Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan
Terkait dengan perumahan layak 4 dari 7 indikator terkait dengan air minum dan sanitasi
Penanggulangan Kebakaran Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan mikro terhadap rumah sewa/milik
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan perubahan perilaku
Kota Tanpa Kumuh hanya dapat terwujud jika ada sistem yang dapat memastikan seluruh komponen pengentasan (lahan, pembiayaan, infrastruktur dasar, dan penghidupan berkelanjutan) dapat tersedia/terwujud.
TIDAK DAPAT BERJALAN SENDIRI, BUTUH KOLABORASI BERBAGAI SEKTOR
PROGRAM PUSAT BERJALAN DALAM MENCAPAI TARGET PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH • Rusunawa • • •
•
Sertifikasi lahan
•
Kredit mikro untuk MBR pekerja informal
On Going
On Going
LAND
BSPS Penyediaan infrastruktur dasar (jalan, air minum, air limbah, persampahan, drainase) DAK bidang perumahan dan permukiman, bidang air minum dan bidang sanitasi
FINANCING
Belum/Akan Dilaksanakan
•
• •
•
• •
• •
Penyusunan RTRW, RDTR, RTBL dan dokumendokumen perencanaan sectoral IMB dan SLF (Sertifikat laik fungsi)
On Going
SPATIAL PLAN
SUPPLY
Belum/Akan Dilaksanakan KPR Rumah Swadaya Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan/BP2BT
•
On Going
Belum/Akan Dilaksanakan Konsolidasi lahan permukiman kumuh Kebijakan penanganan permukiman kumuh illegal Pemberdayaan lahan terlantar/milik pemda untuk perumahan
•
Belum/Akan Dilaksanakan
Rusunawa untuk berbagai • tipologi rumah tangga Public housing dengan berbagai tipe kepenghunian (sewa/milik) Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan murah
Pemanfaatan ruang khusus hunian MBR di perkotaan
DAK 2018 TERKAIT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAK BIDANG AIR MINUM (Reguler, Afirmasi, dan Penugasan)
1. Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK / PDAM / Komunal 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memliki layanan air minum (SPAM JP dan SPAM BJP) 3. Peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi, serta SPAM BJP terlindungi menjadi SPAM J 4. Penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
DAK BIDANG SANITASI
Reguler 1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala permukiman tanpa MCK 2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman dengan MCK 3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Penugasan 1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh. 2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) di kawasan permukiman kumuh. 3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.
DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Reguler)
1. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni 2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur public 10
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERKAIT PERMUKIMAN KUMUH
Tujuan 11.1
AMANAT PERPRES 59 TAHUN 2017
Akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan 2030
Tingkat Nasional • Peta Jalan TPB 2017-2030 • RAN TPB 2017-2019 Tingkat Propinsi • RAD TPB 2017-2019
Target lainnya yang terkait
Tujuan 6.1
Akses air minum
Tujuan 6.1
Akses sanitasi
Tujuan 6.1
Meningkatkan kualitas air
DELIVERY KEGIATAN/PROGRAM KECENDERUNGAN SAAT INI Keg A K/L1
Keg B K/L 2
Keg C K/L 1
KOLABORASI PROGRAM/KEGIATAN Keg A K/L 2
Pemerintah Daerah ?
Kawasan 1
Kawasan 2 Kawasan 3
Keg A K/L1
Keg B K/L 2
Keg C K/L 1
Keg A K/L 2
Pemerintah kab/kota (Kelompok Kerja Kab/Kota)
Kawasan 1
Kawasan 2
Prasyarat: 1. Dokumen perencanaan yang diacu bersama 2. Forum koordinasi yang melibatkan seluruh pihak 3. Kemitraan dengan pihak non-pemerintah 12
Prinsip Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh
Membangun platform (Grand Design) bersama
untuk kolaborasi multi-sektor dan multi-stakeholders
Menjadikan pemerintah
daerah sebagai
nakhoda dalam pengentasan permukiman kumuh
Re-modelling program-program eksisting atau
penambahan program baru agar langsung menjawab persoalan yang ada di lapangan
Penggalian potensi-potensi
sumber daya
pendanaan di luar dana pemerintah
Meningkatkan komitmen dan Kolaborasi pemerintah, baik pusat hingga daerah DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Membangun kerangka
kerja monitoring dan
evaluasi yang komprehensif
Melakukan pendampingan
dan peningkatan
kapasitas secara berkelanjutan
PRASYARAT MENUJU KOTA TANPA KUMUH 1. MEMBANGUN LINGKUNGAN KONDUSIF • Memperkuat wadah kolaborasi • Harmonisasi kebijakan terkait • Debottlenecking regulasi dan kelembagaan • Penguatan kapasitas pelaku pembangunan
2. MEMBANGUN KEMITRAAN PROGRAM • Penguatan kerjasama antarpemerintah, dan antar pemerintah-pemda • Kerjasama program penanganan berbasis kolaborasi antar stakeholders.
3. MANAGEMEN PENGETAHUAN • Peningkatan kesadaran • Manajemen dan berbagi pengetahuan
MEMBANGUN KAPASITAS – KOTA TANPA KUMUH Knowlegde dan Awarness
TRAINING
Perencanaan
1. Penyebaran knowledge, skills, attitude tentang Perumahan dan Permukiman 2. Peningkatan awarness tentang Kumuh 3. Peningkatan urgensi Pokja PKP untuk “forum koordinasi” dan melahirkan champion
1. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai 2. Perencanaan Strategis yang Tepat 3. Mobilisasi Sumber Daya
Pelatihan Dasar tentang perumahan dan permukiman
• Perencanaan strategis • Sinkronisasi RPJMN – RPJMD • Penguatan kelompok kerja
Implementasi Efektifitas Program/Implementasi kegiatan
Prinsip Peningkatan Kapastias : Directive, Supportive, dan Partnership
15
TERIMA KASIH
Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Gedung Baru Lantai 3, Kementerian PPN/Bappenas Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310
16
