PERANAN RP2KPKP DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KUMUH PERKOTAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERANAN RP2KPKP DALAM PENCEGAHAN DANPERMUKIMAN PERANAN RP2KPKP DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KUMUH PERKOTAAN PERKOTAAN

ARAHAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN • •

Masih terdapat 38.431 Ha kawasan kumuh di 4.108 kawasan yang tersebar di kota/kabupaten seluruh Indonesia (2014) 68,85% dari 74.093 desa di Indonesia merupakan desa berkembang yang masih membutuhkan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan pelayanan infrastruktur. Upaya yang telah dilakukan: • Penanganan kawasan kumuh melalui penyediaan infrastruktur permukiman dan pembangunan perumahan/rusunawa • Pemberdayaan sosial melalui program P2KP/PNPM Perkotaan • Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur permukiman (PPIP) dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (RISE) PENCAPAIAN PEMBANGUNAN SELAMA TAHUN 2010 – 2014: SASARAN STRATEGIS/OUTPUT

CAPAIAN 20102014

TARGET RPJMN

TARGET RENSTRA

Kawasan Twin Block

447 270

1,292 250

1,689 250

Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan Kawasan PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PNPM) 1. Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan pemberdayaan sosial P2KP/PNPM Kelurahan

322

1,019

1,045

21,984

10,950

11,041

185

237

237

8,803

26,994

36,507

MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR (PENCAPAIAN TARGET MDGS) 1. Penanganan Kumuh Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Terbangunnya Rusunawa dan Infrastruktur pendukungnya

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan Terlayaninya kawasan oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) Terbangunnya prasarana & sarana lingkungan permukiman perdesaan (PPIP + RIS PNPM)

SATUAN

Kecamatan Desa

TARGET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RPJMN 2015-2019

38.431 Ha

0%

Kondisi saat ini menurut hasil evaluasi capaian pengurangan permukiman kumuh telah berkurang 3.140 Ha menjadi 35.291 Ha. (Sumber: DJCK, 2016) PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 4

PENDEKATAN CIPTA KARYA DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN

PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 5

PERAN RP2KPKP DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RP2KPKP

PERMASALAHAN KUMUH PERKOTAAN  tingkat kepadatan bangunan yang tinggi SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN TEKNIS PENANGANAN KUMUH

 kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat  kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan berdasarkan SK Kumuh Rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MENJADI 0% YANG DITARGETKAN DALAM RPJMN 2015-2019

Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan

PERLUNYA MELAKUKAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

RP2KPKP

AMANAT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pencegahan terhadap munculnya kawasan permukiman kumuh

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuhmelalui pola aksi partisipatif (Rencana Kerja Masyarakat) Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh diselenggarakan oleh kelompok swadaya masyarakat bersama pemerintah daerah Menyusun produk peraturan penanganan permukiman kumuh melalui peraturan Bupati/ Walikota


TUJUAN PEKERJAAN

MAKSUD PEKERJAAN

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RP2KPKP

menghasilkan DOKUMEN Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh perkotaan

Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman dalam suatu profil kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh Menyusun Rencana Kegiatan Aksi Komunitas sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan

diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan

Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama

pendampingan pemerintah kabupaten/ kota secara berkelanjutan

Melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an

Menyusun Dokumen Perancangan berupa Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh dan DED kegiatan tahun pertama, Peta Perencanaan Menyusun Kebijakan dan Strategi penanganan permukiman kumuh Kab/ Kota secara operasional dalam mewujudkan 0% permukiman kumuh PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 8

SKEMA ALUR KEBUTUHAN PENYUSUNAN RP2KPKP


KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA/KAB

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG

RPJPN 2005-2025 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 RPJMN 2015-2019




PEMERINTAHAN DAERAH

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENATAAN RUANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 PENYELENGGAR AAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH PUSAT

PERDA RPJPD DAN RPJMD PROVINSI

PERDA RTRW PROVINSI

RP3KP PROVINSI

PERDA RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN/ KOTA

PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

RP3KP KABUPATEN/KOTA

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) Ha atau lebih

SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PROVINSI

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha

RENCANA SEKTOR RPI2JM KABUPATEN/KOTA

(SSK, RISPAM, RISPAH, Masterplan Air Minum, Masterplan Drainase, RTBL)

PERDA RDTR KAW PERKOTAAN

SPPIP/RP2KP & RPKPP

PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG PERKOTAAN DAN PERDESAAN

KABUPATEN/KOTA

PERBUP/PERWAL

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (RKP)

PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN

PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN

Keterangan: mengamanatkan diturunkan diacu

Rencana Penanganan Permukiman Tematik Lainnya

Rencana Penanganan Permukiman Perbatasan Negara

Rencana Penanganan Permukiman Rawan Bencana

Rencana Penanganan Permukiman Perdesaan Potensial

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

RP2KPKP


INDIKATOR KEKUMUHAN

Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Persentase Tingkat Layanan

By name by address (Rumah Tangga Kumuh)

Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 11

KERANGKA BERPIKIR PENYUSUNAN RP2KPKP

ISU STRATEGIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

READINESS CRITERIA PENDANAAN, KESIAPAN LAHAN, KESIAPAN MASYARAKAT, KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH, KEBIJAKAN PEMDA, DSB

TARGET 0%

KEBUTUHAN PENANGANAN

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2019

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

KONDISI EKSISTING

PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN

STRATEGI PENANGANAN

KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

STRATEGI PENANGANAN

KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

SKALA KOTA

SKALA KAWASAN PRIORITAS

SKALA KOTA


SKALA KOTA


PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 12

KAWASAN PENGEMBANGAN TAHAP 1

KERANGKA BERPIKIR PENYUSUNAN RP2KPKP RP2KPKP merupakan dokumen rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi kebutuhan penanganan, rumusan konsep dan strategi, kebutuhan program dan investasi dalam rangka mewujudkan permukiman perkotaan yang bebas kumuh (kumuh 0%). RP2KPKP PEMUGARAN

PERM UKIM AN KUMUH EKSISTIN G (ditetapkan melalui SK Walikota/Bupati)

PENINGKATAN KUALITAS

PEREMAJAAN PEMUKIMAN KEMBALI

PEN GURAN GAN LUASAN PERM UKIM AN KUMUH

PENCEGAHAN

PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Legalisasi menjadi produk pengaturan melalui Peraturan Bupati/Walikota Dalam hal ini, setiap keluaran/output kegiatan yang dihasilkan dalam proses penyusunan RP2KPKP harus memuat unsur PENCEGAHAN dan PENINGKATAN KUALITAS permukiman kumuh perkotaan sebagaimana yang diamanatkan UU No.1 tahun 2011 PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 13

SKEMA PROSES PENYUSUNAN RP2KPKP

1. Survey dan Pengolahan Data Permukiman Kumuh

2. Verifikasi terhadap profilkondisi dan permasalahan permukiman kumuh

4. Penyusunan konsep kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh

3. Perumusan kebutuhan penanganan

10. Penyusunan detail desain di kawasan prioritas

7. Penyusunan Rencana Aksi penanganan permukiman kumuh

5. Skenario penanganan permukiman kumuh

8. Kolaborasi sumber pembiayaan/ investasi program

6. Perumusan konsep desain dan formulasi prioritas program

9. Memorandum / kesepakatan program


MUATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PENYUSUNAN RP2KPKP

PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

PERSIAPAN

 KOTA

VERIFIKASI LOKASI SERTA PERUMUSAN KONSEP & STRATEGI

PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN

PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS

 PENCEGAHAN  PENINGKATAN KUALITAS

 PENCEGAHAN  PENINGKATAN KUALITAS

 PENINGKATAN KUALITAS

 KOTA  KAWASAN

 KAWASAN  KAWASAN PRIORITAS

 KAWASAN PRIORITAS  PEMBANGUNAN TAHAP 1

TAHAPAN UTAMA

MUATAN SUBSTANSI

SKALA/ KEDALAMAN

- 6 BULAN (180 HARI KALENDER) -



KEBUTUHAN PENANGANAN

KONSEP PENANGANAN

STRATEGI PENANGANAN

PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN

PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS

RP2KPKP SKENARIO PENANGANAN

RENCANA AKSI PENANGANAN

MEMORANDUM KETERPADUAN PROGRAM PENANGANAN

PENCEGAHAN

Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS

PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS


MUATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS AMANAT UU 1/2011

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup: Pencegahan dilaksanakan melalui: Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat

a. b. c. d.

PENCEGAHAN ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi. PENINGKATAN KUALITAS

Peningkatan kualitas dilaksanakan melalui: Pemugaran Peremajaan

Pemukiman Kembali

merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat inggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 17

MUATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PENYUSUNAN RP2KPKP LINGKUP RP2KPKP

Kawasan Perkotaan 

Permukiman kumuh/terindikasi kumuh yang berada di luar peruntukan permukiman perkotaan berdasarkan rencana tata ruang kab/kota



Permukiman kumuh yang sumber permasalahan utamanya berada di luar kawasan.

MUATAN PENCEGAHAN

PELAKU

Penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang (RTRW)

Penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta dokumen perencanaan lainnya (SPPIP/RP3KP/SSK/RISPAM/Perda BG/RTBL) yang terkait dengan bidang Cipta Karya Permukiman kumuh/terindikasi Penyusunan action plan terkait program-program pencegahan kumuh yang berada di lingkup peruntukan permukiman perkotaan kawasan permukiman kumuh melalui sosialisasi, public campaign, dan penyuluhan

Kawasan Permukiman Perkotaan 

METODE

Pemerintah Daerah

PartisipatifFasilitatif

Pemerintah Daerah

PartisipatifFasilitatif,

Masyarakat

Social Mapping

Pemerintah Daerah

PartisipatifFasilitatif,

Masyarakat

pemberdayaan masyarakat

Pencegahan permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya : Pada proses perencanaan/pendampingan mulai dilakukan sosialisasi/campaign pentingnya terhadap upaya-upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Pada pasca pembangunan dilakukan melalui penerapan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP2KPKP | 18


MUATAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAKU

METODE

Pola Penanganan Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta

Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan Pemerintah, Masyarakat, dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan dan Swasta tempat tinggal bagi masyarakat


Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa, Rumah deret)


Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta


PERANAN RP2KPKP DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KUMUH PERKOTAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Recommend Documents