Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kebijakan, Strategi dan Program Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Outline I.
Kebijakan & Strategi DJCK 2015 – 2019 1. Amanat RPJMN dan Nawa Cita 2. Isu Strategis 3. Gerakan 100-0-100 4. Strategi Pelaksanaan Gerakan 100-0-100
II.
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 1. Kondisi Eksisting Kawasan Kumuh Perkotaan 2. Target Penanganan Kumuh Perkotaan (Renstra CK 2015-2019) 3. Fokus Penanganan Kumuh Perkotaan TA 2016-2017
III.
Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 1. Keterpaduan Program di Lingkungan Internal CK 2. Sinergi antar Stakeholders 3. Sinergi Dokumen Perencanaan dalam Penanganan Kumuh Perkotaan
IV. Penutup
2
Bagian I Kebijakan & Strategi DJCK 2015-2019
3
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
1. Amanat RPJMN dan Nawacita
RPJMN TAHAP III 2015 – 2019 BIDANG INFRASTRUKTUR Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Berkembangnya jaringan transportasi; Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019
3
5
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
Meningkatkan kualitas hidup manusia; 4
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
1. Amanat RPJMN dan Nawacita 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya BGN; (ii) penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (iii) menciptakan building codes. 3. Tercapainya akses air minum yang aman menjadi 100% melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
4. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
5
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
2. Isu Strategis Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman 90,0
250.000.000
80,0 70,0
50,0
66,6
30,9
30,0
200.000.000 150.000.000
42,2
40,0
20,0
56,7
53,3
49,8
63,4
100.000.000
22,4
17,2
Juta Jiwa
Persentase
60,0
60
50.000.000
10,0 0,0
1970
1980
1990
% Penduduk Perkotaan
2000
2010
2015
% Penduduk Perdesaan
2020
2025
Jumlah Penduduk Perkotaan
2030
2035
Jumlah Penduduk Perdesaan
Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman: Pertumbuhan Penduduk Alami
Reklasifikasi Desa ke Kota
Migrasi Desa ke Kots
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan
Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
Menigkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan
• •
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013) Sumber: Bappenas, 2014
6
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
2. Isu Strategis SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua
Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan
• Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;
TARGET
2030
• AKSES LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR; • PENANGANAN KAWASAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN;
• LAYANAN RUANG PUBLIK YANG MEMADAI; • Pengelolaan Urbanisasi Sebagai Bagian Dari Perencanaan Permukiman Perkotaan;
• Meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai; • Masih terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota; • Belum meratanya kepedulian stakeholders pada pembangunan permukiman yang layak bagi semua, aman dan berkelanjutan; 7
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
3. Gerakan 100-0-100
8
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
3. Gerakan 100-0-100 Kebutuhan Dana Mencapai Target 100-0-100 Air Minum
245
Bangkim
T
174
Sanitasi
T
254
751,8
Penataan Bangunan
T
34,8 78,8
T
Kebutuhan dana untuk mencapai target 2019 Dukungan Manajemen
33,8
T
46,4
T
35,6 T
Kemampuan APBN (Renstra PUPR 2015-2019)
8,4
T
3,9
128,3
dana APBN (Ren stra PUPR )
T
T 9
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
3. Gerakan 100-0-100
10
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
4. Strategi Pelaksanaan Gerakan 100-0-100 1. Membangun Sistem, melalui : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional Penyusunan Masterplan/FS 2. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pendampingan penyusunan NSPK daerah Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Kawasan 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk skala lingkungan/kawasan: Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat 11
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
4. Strategi Pelaksanaan Gerakan 100-0-100 (Lanjutan) Fokus Pengembangan Wilayah Ditjen Cipta Karya:
1.
Arahan pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 yaitu 5 kawasan metroplitan eksisting, 7 kawasan metropolitan baru, 20 kota sedang, 10 kota baru, dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019)
2.
Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 Wilayah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan Strategis, 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas (BPIW, 2015);
3.
Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 Kawasan Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015)
4.
Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta karya di 30 Kawasan Permukiman Kumuh (Ditjen Cipta Karya, 2014)
5.
Keterpaduan dengan kegiatan Pengarus Utamaan Gender serta Mitigasi dan 12 Adaptasi Perubahan Iklim
Bagian II Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
13
II. Penanganan Kumuh Perkotaan
1. Kondisi Eksisting Kawasan Kumuh Perkotaan
14
II. Penanganan Kumuh Perkotaan
2. Target Penanganan Kumuh Perkotaan (Renstra CK 2015-2019) SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET RENSTRA 2015
2016
2017
CATATAN
2018
2019
Total
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Layanan Perkantoran
Jumlah bulan layanan pendukung kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Bulan Layanan Pengawasan, dan Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman
Peraturan Jumlah NSPK bidang pengembangan Pengembangan Kawasan kawasan permukiman yang tersusun Permukiman
Pembinaan dan Jumlah Kabupaten/Kota yang Pengawasan mendapatkan pembinaan dan Pengembangan Kawasan pengawasan pengembangan Permukiman kawasan permukiman
NSPK
12
12
12
12
12
60
2
2
2
2
2
10
Kab/Kota
507
507
507
507
507
507
Pembangunan dan Luas Peningkatan Kualitas Pengembangan Kawasan Permukiman Di 38.431 Ha Daerah Perkotaan Perkotaan
Ha
2.680
9.300
9.500
8.900
8.051
38.431
Pembangunan dan Luas Peningkatan Kualitas Pengembangan Kawasan Permukiman Di 78.384 Ha Daerah Perdesaan Perdesaan
Ha
47.530
7.683
7.501
7.835
7.835
78.384
Pembangunan dan Luas Peningkatan Kualitas Pengembangan Kawasan Permukiman Di 3.099 Ha Kawasan Khusus Khusus
Ha
266
500
667
833
833
3.099
Kelurahan
11.067
11.067
11.067
11.067
11.067
11.067
Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pendampingan Masyarakat Di 11.607 Kelurahan
Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bertahap kepada 507 Kab/kota
15
II. Penanganan Kumuh Perkotaan
3. Fokus Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2016-2017 SUMATERA 1. Lhokseumawe 2. Medan 3. Batam 4. Palembang 5. Bandar Lampung JAWA 6. DKI Jakarta 7. Bandung 8. Bogor 9. Cirebon 10. Tegal
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Semarang Pekalongan Surakarta Yogyakarta Malang Surabaya
KALIMANTAN 17. Banjarmasin 18. Balikpapan 19. Samarinda 20. Palangkaraya 21. Pontianak
SULAWESI 22. Makassar 23. Palu 24. Manado 25. Kendari
NUSA TENGGARA 26. Kupang 27. Mataram MALUKU-PAPUA 28. Ambon 29. Sorong 30. Jayapura
16
Bagian III Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
17
III. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan 1. Keterpaduan Program di Lingkungan Internal Cipta Karya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Bina Penataan Bangunan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Program Penanganan Kumuh Perkotaan 18
III. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan 2. Sinergi antar Stakeholders
Pemerintah Pusat BUMN & BUMD
Masyarakat
Penanganan Kumuh Perkotaan Donor LN
Swasta
Pemerintah Daerah
19
III. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan 3. Sinergi Dokumen Perencanaan (Termasuk Penanganan Kumuh Perkotaan) NAWACITA NASIONAL
RPJMN 2015-2019
RENSTRA KEMENPUPR 2015-2019
PROVINSI
RPJMD PROVINSI
RENSTRA SKPD PROVINSI
KAB/KOTA
RPJMD KABUPATEN/ KOTA
RENSTRA SKPD KABUPATEN/ KOTA
*Salah satu fokus dalam setiap dokumen perencanaan adalah penanganan kawasan kumuh perkotaan
RENSTRA DJCK 2015-2019
RENSTRA CIPTA KARYA/RAD GERAKAN NASIONAL 100-0-100 PROVINSI
RPIJM BIDANG CIPTA KARYA
MEMORANDUM PROGRAM 20
IV. Penutup
Kesimpulan •
Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan melibatkan berbagai unit kerja di bidang Cipta Karya seperti Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Permukiman itu sendiri.
•
Diperlukan sinergi seluruh unit kerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya dalam rangka penanganan kawasan kumuh perkotaan. Sinergi juga diperlukan antara seluruh stakeholders yang terkait dengan penanganan kumuh yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sehingga program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal.
•
Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diharapkan menjadi salah satu bagian dari penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.
•
Kedepan Dokumen RP2KPKP harus teringrasi dengan Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan 100-0-100
21
TERIMA KASIH
