PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (P2KKP)
LAPORAN MONITORING KMP PERIODE TRIWULAN IV (BASELINE 100-0-100)
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WILAYAH-2 TAHUN 2015
i
LAPORAN PELAKSANAAN UJI PETIK KEGIATAN BASELINE, PLPBK LANJUTAN DAN KOLABORASI KOTA Periode Triwulan IV Tahun 2015
A. Pendahuluan
Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KKP) 2015 tidak bisa dilepaskan dari kegiatan PNPM Perkotaan yang sebelumnya sudah berjalan di sejumlah 11.066 kel/desa. Pendampingan dilakukan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan hasil-hasil pendampingan PNPM Perkotaan baik menyangkut aspek (i) metode, (ii) kelembagaan masyarakat, maupun (iii) perencanaan yang sudah ada di masyarakat yang di transformasi kedalam rencana strategis pencapaian target 100-0-100. Karena itu penting untuk memastikan terjadinya pelembagaan dari hasil-hasil pendampingan PNPM Perkotaan sekaligus memastikan kesiapan dan target-target output pelaksanaan P2KKP 2015. Uji petik (spotcheck) adalah serangkaian kegiatan supervisi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan permukiman (P2KKP), meliputi siklus baseline 100-0-100. Kegiatan uji petik dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data/informasi dilakukan melalui i). wawancara dan diskusi dengan anggota BKM, relawan, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan, dan iii).
observasi dan pemeriksaan kondisi
lapang terhadap hasil-hasil kegiatan Program. Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan dilapangan selanjutnya dilakukan proses pengolahan, hasilnya dirumuskan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan dan bahan penyusunan laporan bulanan dan triwulanan. Proporsi pelaksanaan uji petik disetiap tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten telah diatur dalam TOR Konsultan KMP dan OSP, sejumlah pembiayaan dari program dan masuk dalam kontrak Manajemen KMP/OSP dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan uji petik. Dalam TOR Konsultan menjelaskan bahwa cakupan kelurahan yang harus diuji petik oleh KMP adalah minimal 1% dari seluruh lokasi Program atau sekitar 66 setiap triwulan, sedangkan untuk OSP bervariasi antara 3%-10% dari lokasi
ii
dampingan, sedangkan untuk OSP-5 dan OSP-6 sebesar 3% dari lokasi dampingannya. Untuk OSP-7 dan OSP-9 ditetapkan sebesar 10%, serta OSP 10 dan OSP 8 sebanyak minimal 5%. Jadi total wilayah 2 jumlah kelurahan yang harus dikunjungi totalnya mencapai 279 kel/desa. Kewajiban melaksanakan uji petik siklus di tingkat Korkot adalah minimal sejumlah 50% dari lokasi dampingan atau sekitar 3.313 kel/desa per-triwulan. B. Realisasi Kegiatan Uji Petik KMP periode Triwulan IV tahun 2015 1. Pelaksanaan uji petik KMP Pelaksanaan kegiatan uji petik Baseline 100-0-100 periode telah ditugaskan kepada personil pelaku masing-masing tingkatan (KMP, OSP, Korkot)
sesuai dengan
proporsinya. Pada periode Triwulan IV 2015 untuk tingkat KMP berfokus pada tema Pemanfaatan BLM TA 2015, Kualitas baseline, kesiapan PLPBK Lanjutan dan kolaborasi kota. Capaian KMP meliputi tujuh kota/kabupaten, tepatnya di sejumlah 17 desa/kelurahan (26%).
Berikut rekap pelaksanaan uji petik yang dilakukan personil KMP sebagai berikut: No.
Kota
1.
Balikpapan
2.
Palu
3.
Kupang
4.
Kota Semarang Kab. Demak
5.
iii
6.
Majene
7
Polewali Mandar
Kelurahan
Pelaksanaan
Kariangau Baru Ulu Baru Tengah Sepinggan Raya Layana Indah Kawatuna Kel Palupi Kolhua
8 - 11 Oktober 2015
Pelaksana Kegiatan/ Posisi Ali Imron, Sub TA Infrastruktur
12 - 16 Oktober 2015
Noor Samsu, Sub TA PLPBK
8 - 11 Oktober 2015
Tafjani Kholil (Deputy Team Leader KMP Wilayah 2
Kali Gawe
5 - 9 Oktober 2015
Heru Setyawan, Environmental Safeguard Specialist
3-6 Desember
Tubagus A. Ikhsanudin, Sub TA Manajemen Keuangan
Kemijen Rejo Mulyo Kali Kondang Mulyo Rejo Baru Galung Manding Polewali
Capaian yang demikian disebabkan karena transisi dari program yang membutuhkan proses pematangan terhadap konsepsi maupun kebijakan. Ditingkatan OSP Provinsi dan Korkot pelaksanaan uji petik masih belum bisa dilakukan secara merata disemua provinsi dan Kota/Kabupaten, hal ini terjadi karena beberapa kendala yang beragam. Dukungan sistem pembiayaan yang lancar dari manajemen masih menjadi kendala umum, disisi yang lain beban pekerjaan yang cukup padat agar progres tidak tertinggal menjadikan Tim Korkot menunda pelaksanaan uji petiknya.
C. Capaian Substansi Siklus Hasil Supervisi 1. Hasil Monitoring Baseline Temuan dari hasil kunjungan lapang di Balikpapan antara lain tingkat pemahaman pelaku dalam melaksanakan pendataan masih perlu penguatan kembali, sehingga hasilnya berupa pengisian data ditingkat basis masih ditemui belum lengkap. Untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan dengan melakukan sensus dari rumah ke rumah. Selain temuan tersebut hal yang masih membutuhkan penguatan dari pendamping adalah belum lengkapnya administrasi dari kegiatan masyarakat yang dilakukan, oleh karena itu perlu untuk memahamkan masyarakat agar melengkapi aktifitasnya dengan administrasi yang seperti selama ini dipergunakan. Untuk capaian dokumen berupa peta 7 Indikator kumuh dan matrik permasalahan serta indikator kegiatan masih belum ditemukan juga saat uji petik dilakukan, hal ini menjadi perhatian serius agar substansi tidak terlewatkan. Hasil dari pelaksanaan kunjungan lapang di Majene dan Polewali Mandar menghasilkan beberapa temuan antara lain: Secara umum, untuk 4 (empat) kelurahan yang dikunjungi kinerja pembukuan dan pinjaman bergulirnya dalam kategori memuaskan termasuk sisi kelembagaan BKM dan UPK nya menunjukkan kondisi yang baik. Demikian juga ketika dilakukan cek dan konfirmasi akan akurasi data penerima manfaat program sudah menunjukkan telah sesuai dengan data PS2. Untuk administrasi kegiatan (proposal KSM, PJM, dll) sekretariat dan UPK khususnya dilokasi kunjungan dipelihara dan dikerjakan dengan tertib dan cukup rapi, namun untuk penyusunan pembukuan di Sekretariat dan UPK masih belum menunjukkan hal yang benar (tidak dimulai dari bulan Januari). Untuk merawat agar kelurahan yang mempunyai kinerja memuaskan perlu terus didukung dengan penyediaan dana monitoring, supervisi bagi TA MK di KMW.
iv
2. BLM dan PLPBK Lanjutan Pencairan dana untuk empat kelurahan lokasi PLPBK di Balikpapan sudah 100% tepatnya pada bulan September dan Oktober 2015. Namun ada temuan krusial yaitu Askot UP mengundurkan diri bulan Agustus 2015 sehingga pengendalikan kegiatan PLPBK tidak optimal, ditambah lagi dengan kejadian pada beberapa fasilitator banyak yang mengundurkan diri hanya tersisa 9 orang dari yang seharusnya 24 orang. Di Balikpapan didapatkan RTPLP masih belum diselesaikandengan baik, Di Kelurahan Sepinggan Raya pembukuan realisasi pemanfaatan BLM Perencanaan dan Pemasaran 150 Juta baru sampai bulan Juni 2015, dana sisa masih sekitar Rp. 43.000.000,-, DED masih perlu disempurnakan sesuai dengan acuan yang ada. Untuk kegiatan inftrastruktur berupa pembangunan Jembatan kayu agar ditinjau kembali konstruksinya karena permintaan warga agar diganti dengan Beton.
Hasil kunjungan lapang dari kota Palu menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan; DIPA TA 2015 sebesar Rp. 2,55 Milyar telah dialokasikan untuk 3 kelurahan lokasi PLPBK Tahun penetapan 2013. Progres yang terserap Rp. 1,7 Milyar (67% (2 kel.). Sedangkan untuk progres fisik untuk dana terserap 30% di 2 kelurahan tersebut. Identifikasi kumuh dan atau survei 100-0100; Capaian hasil identifikasi kumuh atau survei 100-0-100, dari 58 kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah baru selesai dan ter upload 13 kelurahan (22%). Keterlambatan dikarenakan pelaksanaan survei yang terlambat dimulai dan keberadaan tim fasilitator yang kurang. Dari 3 lokasi yang diuji petik untuk pendataan baseline 100-0-100, Kel. Palupi, Kel. Bayoge dan Kel. Kawatuna. 2 kelurahan ada salah dalam pemahaman inputing pendataan dalam beberapa penilaian.
Hasil misi yang dilakukan dikota Semarang dan Kab Demak antara lain: Kota Semarang memperoleh ND dari dana APBN di 5 lokasi. BLM II sudah cair untuk seluruh lokasi ND yang dikunjungi, namun hanya kelurahan Kaligawe dan Kemijen yang sudah melaksanakan pembangunan fisik. Kelurahan Rejomulyo terkendala dengan proses pelelangan sehingga kegiatan pelelangan akan diulang. Kelurahan Kaligawe pembangunan fisik ND dengan fokus pembangunan pada pengerukan dan pembangunan jalan paving, pembangunan WC komunal dan pembangunan pagar penyaring sampah, ehingga kurang lebih 50%; Kelurahan Kemijen sudah mencairkan dana BLM II (30%) dan sudah melaksanakan pembangunan fisik. Namun, terdapat beberapa muncul seperti: Sekretariat BKM tidak memiliki v
pembukuan ND, Tidak adanya perencanaan penggunaan BOP BKM untuk kegiatan ND. Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 249 desa, dan lokasi P2KP terdiri dari 108 RW dan 629 RT. Pemkab Demak belum mereplikasi kegiatan pendataan baseline untuk desa/kelurahan lainnya. Total luasan kumuh berdasarkan SK Walikota adalah 38,15 ha yang tercakup dalam 3 kelurahan.
Pada 2016, akan
dilaksanakan kegiatan RKPKP namun hingga saat ini belum ada kegiatan teknis yang dilakukan oleh konsultan RKPKP. Hasil temuan dari Kunjungan di Kupang sebagai berikut: Pencairan dana PLPBK 30% ke KSM di awal Oktober 2015, sehingga fisik baru mulai dilaksanakan. Progres PLPBK Lokasi 2014 di Kupang BLM II : Fisik = 11%, Keuangan = 30% sedangkan DED dan RAB Pemasangan Lampu Solar Cell harus dipertimbangkan kembali menyangkut pemeliharaannya. Kegiatan pemasaran program masih
belum
dilaksanakan di 4 Kel. Lokasi PLPBK tahun 2014, kontrak TAPP di lokasi PLPBK Tahun 2014 telah selesai masa kerjanya pada bulan Mei 2015, karenanya perlu dilakukan addendum.
D.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari temuan hasil uji petik yang telah dilakukan di tujuh kota/kabupaten dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Kualitas pelaksanaan baseline cukup baik ditunjukkan dengan tahapan-tahapan yang terlaksana dan ditemukan jejak dan ouputnya dilapangan. Namun temuan dikelurahan diwilayah Balikpapan memerlukan penguatan kembali dari pelaku dilapang sehingga pelaku masyarakat faham dan terampil dalam melaksanakan kegiatan. Tahapan yang output kegiatan akan bisa diraih ketika pelakunya faham akan tujuan, terampil fasilitasi kegiatan masyarakat, dan outputnya dapat diraih dengan dokumen yang valid. Peta 7 Indikator kumuh dan matrik permasalahan serta indikator kegiatan sudah barang tentu sebagai dokumen wajib yang harus dihasilkan dari proses yang baik dan benar. 2. Pengendalian menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pelaku mulai dari KMP, OSP dan Korkot khususnya dalam pelaksanaan baseline. Ditingkat OSP masih menunjukkan pemahaman substansi yang perlu terus ditingkatkan. Meskipun tanpa melalu kegiatan pelatihan seperti Korkot. Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh OSP harus mampu menakar terhadap hasil fasilitasi yang telah dilakukan oleh fasilitator ditingkat lapang. vi
3. Pengembangan kapasitas konsultan dan masyarakat membutuhkan pembenahan agar pelaku dapat dijamin faham terhadap tahapan dan substansi kegiatan baseline. Kemampuan TIPP dalam memfasilitasi kegiatan di masyarakat adalah salah satu output dari pengembangan kapasitas yang terjadi. Upaya untuk melakukan pembenahan diperlukan agar kualitas secara lebih merata terjadi dilokasi dampingan. Dari kesimpulan hasil uji petik yang telah dilakukan maka direkomendasikan kepada OSP untuk melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. OSP untuk memastikan melakukan penguatan terhadap Tim Korkot terkait masih adanya tahapan kegiatan baseline yang kurang optimal dalam pencapaian kualitasnya. Memfasilitasi ulang kegiatan tersebut atau penguatan kembali sangat diperlukan agar kualitas outputnya juga terjaga. Termasuk didalamnya tentang administrasi pelaksanaan kegiatan di tingkat BKM/LKM. RTPLP program PLPBK juga segera diselesaikan sebelum dana BLM dimanfaatkan untuk kegiatan fisik. 2. Pengendalian dengan sistem berjenjang yang dilakukan mulai dari KMP-OSP-Korkot untuk dilakukan secara lebih ketat oleh pelaku sangat diperlukan khususnya tentang pengembangan kapasitas (CB), Kualitas output pembekalan kepada TIPP juga harus dipastikan sehingga didapatkan peningkatan kapasitas yang nyata agar mereka mampu berperan optimal. Salah satu fungsi fasilitator adalah memastikan pelaku masyarakat meningkat kapasitasnya. 3. OSP/Korkot/Tim Faskel memastikan pengukuran kinerja pembukuan BKM dan UPK sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan melakukan tindak lanjut hasi pengukuran kinerja sesuai alur pembahasan yang ada dengan LKM. 4. Melakukan koordinasi secara rutin ke instansi terkait baik oleh Tim OSP maupun Tim Korkot dalam terkait soalisasi program, capaian, kendala serta dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan P2KKP dan keberlanjutan Paska penyusunan Profil 100-0-100. Hal ini penting untuk membangun rasa memiliki terhadap program. 5. OSP untuk membangun sistem yang mampu mempersiapkan TF secara matang sebelum
pelaksanaan
kegiatan,
sehingga
dijamin
pada
TF
terjadi
peningkatakapasitas agar kegiatan seperti: penggalian awal terhadap 7 indikator kumuh pada saat workshop tingkat kelurahan dipastikan dilakukan dengan baik. 6. Diminta kepada personil terkait ditingkat OSP dan Korkot untuk memastikan kegiatan pengembangan kapsitas berjalan lebih efektif sehingga mampu untuk mempersiapkan masyarakat khususnya pengetahuan dan ketrampilannya meningkat sehingga mampu memfasilitasi pembekalan berkualitas terhadap TIPP serta
vii
menjamin mereka melakukan peng-imputan data hasil pendataan ditingkat basis kedalam format yang telah disiapkan. 7. Untuk Kota Palu Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PLPBK untuk PLPBK Top up 2015, seperti koordinasi dengan Tim Teknis, sosialisasi, review RTPLP. Sekaligus mempersiapkan pencairan dana BLM PLPBK Top up 2015.
viii
