KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Oleh: Dwityo A. Soeranto Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Disampaikan pada pembahasan Pleno Kegiatan Penyusunan RP2KPKP Tahun 2016 Manado, 19 September 2016

OUTLINE I. Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2015-2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Amanat RPJMN dan Nawacita; Isu Strategis; Isu Global; Tantangan Global; Gerakan Nasional 100-0-100; Rencana Aksi Capaian Kumuh 0% Tahun 2019; Strategi Pendanaan Mencapai Gerakan Nasional 100-0-100;

II. Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengapa Terjadi Permukiman Kumuh di Perkotaan? Amanat Undang-Undang No.1Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016; Tahapan dan Lingkup Keterpaduan Bidang Cipta Karya; Keterpaduan Rencana Kawasan Permukiman; Keterpaduan RKP dengan Rencana Infrastruktur Permukiman ; Kerangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; Keterpaduan Multi Pendanaan Dalam Penanganan Kumuh; Keterpaduan Investasi Fisik dan Non-Fisik Dalam Peningkatan Kualitas Kumuh; 2

BAGIAN I KEBIJAKAN & STRATEGI DJCK 2015-2019

3

I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019

1. Amanat RPJMN dan Nawacita RPJMN TAHAP III 2015 – 2019 BIDANG INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Berkembangnya jaringan transportasi; Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

RENSTRA KEMENPUPR 2015-2019

RPJMN 2015-2019

3

NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 3 memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

5

5

Meningkatkan kualitas hidup manusia.

Visi Kementerian PU-PR “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

RENSTRA DJCK 2015-2019

Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya “Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan” 4


2. Isu Strategis Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap pembangunan permukiman 250.000.000

90,0 80,0 70,0

50,0

56,7

66,6

200.000.000

150.000.000

42,2

40,0

30,9

30,0 20,0

53,3

49,8

63,4

17,2

100.000.000

Juta Jiwa

Persentase

60,0

60

22,4 50.000.000

10,0 -

0,0 1970

1980

1990

% Penduduk Perkotaan

2000

2010

% Penduduk Perdesaan

2015

2020

2025

Jumlah Penduduk Perkotaan

Pertumbuhan Penduduk Alami

Reklasifikasi Desa ke Kota

Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah tangga perkotaan

Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman

Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan

2030

2035

Jumlah Penduduk Perdesaan

Migrasi Desa ke Kota Menigkatnya kebutuhan permukiman layak huni dan berkelanjutan

Luas Kawasan Kumuh Perkotaan: 38.431 Ha 5


3. Isu Global SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

GOAL 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan untuk air minum dan sanitasi bagi semua

GOAL 11

Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan • Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;

TARGET

2030

• AKSES LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR; • PENANGANAN KAWASAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN; • LAYANAN RUANG PUBLIK YANG MEMADAI; • Pengelolaan Urbanisasi Sebagai Bagian Dari Perencanaan Permukiman Perkotaan.

• Meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai;

• Masih terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota; • Belum meratanya kepedulian stakeholders pada pembangunan permukiman yang layak bagi semua, aman dan berkelanjutan; 6


3. Tantangan Global: Indonesia New Urban Agenda Agenda Kependudukan • Perbaikan manajemen data kependudukan perkotaan yang lebih akurat; • Agenda khusus terkait dengan keberadaan kaum muda perkotaan untuk mengembangkan potensi dalam era transisi demografi dan memanfaatkan demographic dividend; • Menerapkan kebijakan kependudukan secara terpadu dalam hubungan desa-kota; • Urbanisasi sebagai proses pengkotaan yang menjadi bagian engine of growth suatu kota;

Agenda Pertanahan dan Perencanaan Kota • Pengembangan paradigma baru dalam perencanaan kota dan desain lingkungan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan; • Perbaikan kampung tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan namun juga penyediaan ruang untuk usaha ekonomi kecil dan mikro; • Kawasan terpadu pelestarian dan budidaya untuk pengembangan produk kelautan, industri maritim, dan ekowisata untuk memajukan kota-kota pesisir Indonesia;

Agenda Lingkungan dan Urbanisasi

7

• Membangun model-model kota baru dengan konsep “Kota Hijau” yang berketahanan iklim dan bencana; • Kemampuan kawasan perkotaan untuk beradaptasi terhadap variasi iklim jangka panjang yang permanen atau perubahan iklim; • Mengembangkan sistem infrastruktur yang dipadukan dengan pemanfaatan fungsi dan potensi maritim; • Penambahan ruang terbuka hijau untuk penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir; 7


3. Tantangan Global: Indonesia New Urban Agenda Agenda Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif • • • • •

Tata kelola perkotaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) melalui keterpaduan program; Meningkatkan kualitas partisipasi publik melalui peningkatan pengetahuan masyarakat secara lebih luas; Pelibatan aktif praktisi, pakar, organisasi profesi untuk evaluasi pengelolaan dan pembangunan kota; Inovasi tata kelola model pembangunan “Kota Cerdas” dan berdaya saing; Peningkatan kapasitas kerjasama antar kota dan antar daerah;

Agenda Ekonomi Perkotaan • Pemahaman dan penataan keharmonisan dan keterkaitan antara ekonomi internasional, nasional, lokal formal, dan lokal informal yang terjadi di wilayah urban; • Keseimbangan pembangunan antar wilayah, perdesaan dan perkotaan, mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional; • Mendorong perkembangan industri pengolahan pertanian di daerah pinggiran kota;

Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar • Menciptakan keterpaduan pembangunan perumahan dengan kawasan permukiman; • Memberikan prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan kumuh; • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur dan pengembangan mekanisme alternatif (creative financing scheme); • Sistem pembiayaan pelayanan perkotaan dilakukan perhitungan tarif secara rasional; 8

Sumber: Kertas Kerja Indonesia untuk Agenda Baru Perkotaan, Konferensi Habitat III, 2016

8


4. Gerakan Nasional 100-0-100

Kebutuhan Dana Mencapai Target 0%

174 T

46,4 T Kemampuan APBN (Renstra PUPR 2015-2019) 9


5. Rencana Aksi Pencapaian Target 2015 - 2019

Salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di 38.431 Ha (10 persen);

Kemampuan APBN (Renstra PUPR 2015-2019)

Target RPJMN 2015-2019 10


6. Strategi Pendanaan Pencapaian Target 2015 - 2019

2015 - 2019 2010 - 2014 11

BAGIAN II KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

12

II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan

1. Mengapa Terjadi Permukiman Kumuh ?

Lingkungan Perumahan (kondisi, status lahan, kepadatan bangunan, KDB) Sanitasi lingkungan (air minum, MCK, sampah,, air limbah) Jaringan jalan dan drainase

Ekonomi ( (Pendapatan, pekerjaan,, daya beli)

Penyebab Langsung

Penyebab Tak Langsung

Sosial (tingkat pendidikan, kesehatan, pengetahuan) Budaya dan Perilaku (adat, kebiasaan)

13


2. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

RKP terdiri atas: a. kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman; b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan; c. rencana keterpaduan Prasarana Sarana Permukiman dan Utilitas Umum; d. indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman.

PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (RKP) merupakan instrumen yang wajib disusun oleh Daerah dalam melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

RKP menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) serta rencana induk masing-masing sektor Pengembangan Permukiman;

RKP ditetapkan oleh bupati/ walikota. RKP ditinjau kembali paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun. 14


3. Tahapan dan Lingkup Keterpaduan Bidang Cipta Karya Identifikasi

1.

Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah;

2.

Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 Wilayah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan Strategis, 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas;

3.

Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional;

4.

Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta karya di 30 Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas;

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengawasan

15


4. Keterpaduan Rencana Kawasan Permukiman

RTRW/ Perda

Perda Lainnya

Perda BG

RPJMD

Integrated Development Plan

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) RP3 RISPK

Bina Marga

SSK

SDA RP2KPKP

RTBL

RISPAM

RPIJM Kab/Kota

Sektor Lainnya RP3= Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan RP2KPKP= Rencana Pencegahan dan Peningatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

16


5. Keterpaduan RKP dengan Rencana Infastruktur Permukiman RTRW + RPJMD + RAD 100-0-100

MASTERPLAN PERSAMPAHAN Pengelolaan di Sumber (TPS3R/TPST), Pengelolaan Akhir (TPA), Kampanye, Advokasi Pemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan Pengelola Sampah, Sinkronisasi Lintas Sektor

RP2KPKP

Rencana Pencegahan dan Peningatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

RISPAM : Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum TPST : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (RKP)

RPIJM Bidang Cipta Karya

RISPAM

KETERPADUAN

SPAL Setempat, SPAL Terpusat, Kampanye, Advokasi Pemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Bantuan Teknis Kelembagaan, Sinkronisasi Lintas Sektor, Masterplan Drainase Lingkungan

KETERPADUAN

STRATEGI SANITASI KOTA

SPAM Regional/Perkotaan/Berbasis Masyarakat/Kawasan Khusus/PDAM Terfasilitasi/PDAM Non Terfasilitasi, Penyehatan PDAM, Peningkatan Kapasitas SDM

PERATURAN BANGUNAN GEDUNG

RTBL, Perda BG, IMB, Sertifikasi Layak Fungsi, Pendataan BG, Bangunan Gedung Hijau, Tim Ahli BG, RTH, Kawasan Pusaka

RISPK

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan BG : Bangunan Gedung RTH : Ruang Terbuka Hijau

17


6. Kerangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

PENCEGAHAN KUMUH • PENGAWASAN & PENGENDALIAN • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ASPEK PENANGANAN

• FISIK • SOSIAL/ EKONOMI (Pemberdayaan) • LEGALITAS (Peraturan)

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PJM KOMUNITAS

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH • PEMUGARAN • PEREMAJAAN • PEMUKIMAN KEMBALI

SUMBERDAYA

• PEMERINTAH (Pusat/ Daerah) • AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI • MASYARAKAT • BISNIS/ PERUSAHAAN, DLL

RENCANA TAHUNAN 18


7. Keterpaduan Multi Pendanaan Dalam Penanganan Kumuh Penanganan permukiman kumuh biasanya tidak akan menghasilkan pendapatan. Biasanya, pendapatan diperoleh dari perbaikan dan penyediaan pasokan air minum dan / atau pengumpulan sampah, dimana masyarakat dikenakan biaya. Dengan tidak adanya prospek pendapatan, analisis keuangan akan terbatas pada kemampuan untuk membiayai proyek. Biaya harus secara eksplisit mencakup biaya sosial dan langkah mitigasi lingkungan. Penilaian tersebut harus mencakup analisis arus kas pemerintah daerah dengan biaya penanganan dan subsidi untuk menentukan keberlanjutan proyek dalam kaitannya dengan aliran pendapatan pemerintah daerah. Perbaikan permukiman kumuh harus melihat nilai kelayakan ekonomi. Investasi infrastruktur biasanya akan meningkatkan kesehatan dan kesempatan kerja. Ini berpotensi signifikan pula dalam meningkatkan nilai tanah. Oleh karena itu, setidaknya analisis efektivitas biaya harus dilakukan.

Corporate Social Responsibility, SUKUK/Surat Berharga, Obligasi

Masyarakat

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Lembaga Wali Amanat Air Minum dan Sanitasi

Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kerjasama PemerintahSwasta (KPS)

Fasilitasi Investasi Air Minum dan Sanitasi Indonesia 19


8. Keterpaduan Investasi Fisik dan Non-Fisik Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Peningkatan Kapasitas ( (Pemetaan, pelatihan, pembinaan pengelolaan)

Penyiapan Data Akurat (Kepadatan, Pendapatan,, Status Sosial Penduduk, Pemilikan lahan)

Pemerintahan dan Kelembagaan (Pelibatan kelompok masyarakat, gender sensitive approach, dan mendorong bottom-up approach)

Pelaksanaan Strategi Pemasaran Sosial (untuk memastikan informasi penting tentang kegiatan mencapai semua orang, terutama yang dirugikan) Pembangunan Ekonomi (Pelatihan kewirausahaan, Pinjaman Modal Usaha)

Pembangunan Sosial ( (Pendidikan, Kesehatan, Perubah an kebiasaan dan perilaku)

Pembangunan Fisik dan Lingkungan (Penataan dan sertifikasi lahan, air minum, sanitasi, drainase, baha ya kebakaran, persampahan, jalan lingkungan, drainase, rumah susun) yang terintegrasi rencana kota.

Pembiayaan Pembangunan (Mencari peluang pembiayaan dari non-dana pemerintah) 20

PENUTUP 1.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang akurat di daerahnya. Pengumpulan data dilakukan secara berkala sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

2.

Sebagai landasan penyelenggaraan dalam penanganan kumuh diperlukan SK Kepala Daerah yang mengidentifikasi lokasi, kondisi, dan luas kawasan kumuh.

3.

Berdasarkan SK Kepala Daerah, disusun strategi dan rencana aksi keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.

4.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah menjadi penting karena Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.

5.

Pelibatan masyarakat, perempuan, dan kaum yang dirugikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan merupakan kunci penting dalam menjamin keberlanjutan dari hasil peningkatan kualitas permukiman kumuh.

21

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

22

KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Recommend Documents