KEBIJAKAN PEMERINTAH PENUNTASAN PERMUKIMAN KUMUH 2015-2019 Oleh: Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta, 18 Februari 2016
1
URGENSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 1. Permukiman kumuh turut memberi dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, kesehatan, kriminalitas. 2. Permukiman Kumuh akan terus berkembang apabila tidak ditangani 3. Penanganan kumuh untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk bertempat tinggal dalam lingkungan yang sehat dan layak 4. Bagian dari upaya pembangunan kota dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kota dan kehidupan masyarakat.
1
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)
7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun
tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan membang un jiwa bangsa melalui pemberda yaan pemuda dan olah raga
2
2
KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan
Pembangunan Perkotaan
• Pengembangan infrastruktur perkotaan yang menunjang pengembangan perkotaan yang sudah ada maupun pembangunan kawasan permukiman baru dalam rangka membentuk struktur ruang
Pengembangan Kota Layak Huni dan inkubasi kota baru
• Pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan yang memenuhi standar pelayanan (kualitas & kuantitas)
Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perkotaan belum layak huni
Pembangunan Kawasan Permukiman
• Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta untuk meningkatkan kualitas permukiman
Kota Tanpa Kumuh, layak huni & berkelanjutan
Kawasan Permukiman Perkotaan Tanpa Kumuh
4
Strategi Pencapaian Target Pembangunan 2015-2019 Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan TANTANGAN
STRATEGI PENCAPAIAN STRATEGI IMPLEMENTASI
Menciptakan Kota Tanpa Kumuh, layak huni & berkelanjutan
1. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) 2. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh 3. Peningkatan kualitas permukiman kumuh yang didahului penetapan lokasi permukiman kumuh, dengan pola penanganan : Pemugaran; Peremajaan; dan Permukiman Kembali 4. Terencana dan terpadu antar sektor, antar kawasan serta antar pelaku berbasis perencanaan kawasan permukiman
SUMBER PENDANAAN 1.
KONVENSIONAL: APBD KAB/KOTA, APBD PROVINSI, APBN
2.
INKONVENSIONAL: CSR SWASTA MASYARAKAT
MULTI STAKEHOLDER
TARGET
• 18 kota, 12 metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan LAYAK HUNI dengan prioritas pada kotakota yg sdh punya SK Kumuh • Kawasan Permukiman pada 10 Kota Baru • 38.431 Ha Kawasan Kumuh dengan Prioritas Kemen PUPR penanganan pada 30 Kab/Kota
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta
5
Struktur Agenda Program TA 2015-2019 UU No.1/2011 (PKP)
UU No.7/2007 (RPJPN 2005-2025)
UU No.28/2002 (BG) UU No.26/2007 (PR) UU No.23/2014 (Pemda) dst.
RPP tentang Penyelenggaraan PKP Pasal: 112 RPP Penyelenggaraan PKP
Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 ttg
5 Pilar Pengembangan Kawasan Permukiman: 1. Jakstranas 2. Rencana Kawasan Permukiman (RKP) 3. Standar Teknis Infrastruktur 4. Kelembagaan (Forum PKP) 5. Tim Ahli PKP
PP 40/2006 Pasal 10 ayat (2): Menyiapkan misi/program prioritas Presiden
Perpres 2/2015 (RPJMN III Tahun 2015-2019)
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Program TA 2015-2019: Uji Coba Keterpaduan ⁻ Penyusunan Raperda Kumuh : 68 Kab/Kota (TA 2016) ⁻ Penanganan Kumuh Masif : 30 Kab/Kota ⁻ NUDP : Pilot Project 3 Kota
100-0-100
Permukiman Perkotaan: 1. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh (KOTAKU), peningkatan kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan. 2. Perintisan inkubasi di 10 kota baru 3. Fasilitasi kota dan kws perkotaan dalam pengembangan Kota Layak Huni di 18 kota, 12 kws metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan.
6
3 Pendekatan Pembangunan bidang Cipta Karya
7
3
ASPEK PENGATURAN DALAM PENANGAAN PERMUKIMAN KUMUH
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
PEMBINAAN
PENGATURAN
Mengapa Pengaturan Penting? 1. Pengaturan terdiri dari : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK yang dapat digunakan sebagai dasar hukum berupa Produk Hukum. 2. Produk Hukum dilengkapi dengan Naskah Akademis (UU, Perda) atau Konsepsi (PP, Permen) yang memuat kajian akademis, teoritis, kebijakan, dasar yuridis, dasar filosofis, dasar sosiologis, dan praktek empiris sebagai dasar penyusunan arah pengaturan. Dengan demikian aspek Pengaturan penting karena: 1. Memberikan jaminan kepastian hukum 2. Memberikan jaminan perlindungan hukum
Penyusunan dan Legalisasi: 1. RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) 2. Rapermen PUPR tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 3. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (amanat UU No.1/2011 Pasal 96) Kewajiban Daerah 8
Penanganan Permukiman Kumuh Sesuai UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kriteria Bangunan Gedung
Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Perizinan
Pendampingan
Pemugaran
Standar Teknis
Pelayanan Informasi
Peremajaan
Kriteria Drainase Lingkungan Kriteria Pengelolaan Air Limbah
Kelaikan Fungsi
Penetapan Lokasi Pola Penanganan
Kriteria Jalan Lingkungan Kriteria Penyediaan Air Minum
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pemukiman Kembali Pengelolaan
Kriteria Pengelolaan Persampahan Kriteria Pengamanan Kebakaran
9
4
RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 1. Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai amanah dalam Pasal 98 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk Peraturan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.341 Ha daerah perkotaan.
3. Salah Satu Kewajiban Pemerintah Daerah Sesuai Semangat Otonomi Daerah Penetapan Perda yang berkaitan dengan penanggulangan permukiman
kumuh merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam sub bidang Permukiman sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Menjadi Dasar Bagi Daerah Dalam Melakukan Penanganan Permukiman Kumuh
10
Kedudukan Perda Kumuh UUD 1945
UU-PR (UU 26/2007)
PP-PPR (PP 15/2010)
PP-RTRWN (PP 28/2006)
UU-HAM (UU 39/1999)
UU-PKP (UU 1/2011)
PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP .../...)
PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi
Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Perda RTRW Kab/Kota Perda RDTR Kws Perkot.
Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
11
Strategi Penyelesaian Perda Kumuh Tahun 2015 - 2019 1. Alokasi APBN dalam rangka fasilitasi
3. Buku Panduan Pendampingan Penyusunan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada kabupaten/kota dalam rangka percepatan proses legalisasi Perda Kumuh;
di daerah sebagai arahan proses bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan di daerah tahun 2016-2019.
2. Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai acuan substansial bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan legalisasi;
4. Peningkatan Kapasitas terkait pendampingan penyusunan peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh & permukiman kumuh.
5. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penyusunan Raperda tentang Pencagahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai media komunikasi, diskusi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pendampingan.
12
terimakasih
