“ KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SEBAGAI JALAN MENUJU KOTA LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN “
Oleh: Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc Direktur Jenderal Cipta Karya
Disampaikan pada acara: SOSIALISASI NASIONAL “PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)” Jakarta, 27 April 2016 1
Yang terhormat, - Para Bupati/Walikota atau yang mewakili; - Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas; - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kemendagri; - Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR/BPN; - Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian keuangan; - Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; - Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota; - Para Pejabat Eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; - Para Kepala Satker Provinsi; - Perwakilan lembaga mitra pembangunan dari World Bank, Islamic Development Bank dan Asean Development Bank; - Seluruh undangan, narasumber dan peserta sosialisasi yang berbahagia.
2
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara “Sosialisasi Nasional PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)”.
Bapak, Ibu dan Saudara Sekalian yang saya hormati, Secara umum, pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Disisi lain populasi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat tajam antara 2000-2010, dari 7400 orang per kilometer persegi menjadi 9400 orang per kilometer persegi. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran.
3
Bapak, Ibu dan Saudara yang saya hormati,
Sebagai perwujudan komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota / kawasan perkotaan yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah apalagi oleh satu Kementerian/ Lembaga, maka diperlukan kolaborasi semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai.
Hadirin Sekalian yang saya hormati, Kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha, terdiri dari 23.473 Ha berada diwilayah perkotaan dan 11.957 4
Ha berada diwilayah perdesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh antara lain: 1. Sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan pemerintah daerah, yang disebut dengan nama Rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di 93 kab/kota melalui sumber pendanaan APBN; 2. Sinergi penyusunan pengaturan kumuh dengan pemerintah daerah yang disebut dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kab/kota melalui sumber pendanaan APBN; 3. Kegiatan Prioritas Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di 30 Kab/Kota melalui sumber pendanaan APBN;
5
4. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di 139 Kab/Kota prioritas melalui sumber pendanaan APBN; 5. National Slum Upgrading Program (NSUP)- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kab/Kota melalui pendanaan PLN (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, APBD dan Masyarakat; 6. Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2) di 20 Kab/Kota melalui pendanaan PLN (Asean Development Bank), APBN, APBD dan Masyarakat; Bapak, Ibu dan Saudara yang saya hormati, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku 6
kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Bapak, Ibu dan Saudara yang saya hormati, Pada pelaksanaan Program KOTAKU, peran Pemerintah kota / kabupaten sangat strategis dan penting sebagai pengendali program di wilayahnya antara lain: 1. Pemerintah kabupaten/ kota berperan sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan diwilayahnya;
7
3. Membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan dalam upaya percepatan penanganan kumuh perkotaan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan, pemeliharaan serta keberlanjutan. 4. Membangun atau menguatkan peran kelembagaan daerah dalam penanganan kumuh, yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
Bapak, Ibu dan Saudara yang saya hormati, Salah satu peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mensinergikan penanganan permukiman kumuh skala kota/kawasan dan skala lingkungan. Pelibatan peran aktif masyarakat dilakukan melalui revitalisasi peran BKM/LKM dari orientasi penangulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan permukiman kumuh. 8
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini dan akhirnya, dengan memohon ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya nyatakan : ”Sosialisasi Nasional Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)” secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Taufik dan hidayah-Nya bagi kita dalam rangka memberikan pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Wassalamu’alaikum Warokhmatullaahi Wabarokatuh Jakarta, 27 April 2016 Direktur Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc
9
