KERANGKA ACUAN KERJA
Sosialisasi NASIONAL 2016 & Workshop “SIAP BERKOLABOR ASI... MENUJU KOTA LAYA K HU
NI & BERKELANJU
Hotel Sheraton - Gandaria City, Jakarta | 26 - 29 April 2016
TAN”
PROGRAM
KOTAKKumuUh Kota Tanpa
LATAR BELAKANG
P
emenuhan pelayanan dasar di bidang prasarana pekerjaan umum di kawasan permukiman adalah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sesuai dengan RPJMN 20152019 Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, khususnya di perkotaan dilaksanakan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Salah satu perwujudan dari komitmen tersebut adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Kedua program tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019, dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai “nakhoda”, masyarakat sebagai “pelaku utama pembangunan” dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemerintah Daerah. Pemerintah sebagai nakhoda pembangunan di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki perangkat untuk melaksanakan pembangunan juga menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama membangun daerahnya. Masyarakat sebagai pelaku utama, telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan program di wilayah masing-masing sehingga menjadi sebuah potensi yang bisa menggerakan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemda diundang diawal pada acara sosialisasi nasional, mengingat Pemerintah Daerah sebagai “nahkoda pembangunan” di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki akses ke berbagai pihak untuk bersamasama membangun daerah nya. Potensi besar ini akan menjadi kekuatan yang besar pula bila mampu bekerjasama dengan baik, dengan fasilitasi konsultan pendamping, yaitu tim korkot dan fasilitator yang terlatih, berpengalaman dan professional. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan upaya untuk memastikan Program Kotaku dan NUSP-2 berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai, melalui sosialisasi nasional. Sosialisasi nasional ini diharapkan menjadi titik awal berjalannya program secara nasional.
KELUARAN 1. Desiminasi informasi tentang kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 2. Memberikan pemahaman mengenai skema kerjasama program pusat-daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 3. Kolaborasi berbagai pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 4. Membangun komitmen bersama untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program.
TUJUAN 1. Pemerintah daerah paham kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 2. Pemerintah daerah paham skema kerjasama program pusat-daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 3. Adanya kolaborasi berbagai pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 4. Adanya komitmen bersama untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program.
METODOLOGI Sosialisasi dan workshop nasional ini dilakukan dengan menggunakan metode talkshow, tanya jawab, dan diskusi kelompok yang dilakukan secara partisipatif agar seluruh peserta dan narasumber dapat berinteraksi dalam rangka membangun komitmen dan merumuskan perbaikan ke depan.
ALUR KEGIATAN PEMBUKAAN Keynote speech Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR SESI KEBIJAKAN 1. Bapenas: Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 2. Direktur. PKP: Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
WORKSHOP PERAN PEMDA 1. Diskusi Kelompok: • Diskusi tentang perencanaan & penganggaran (RPJMD) • Diskusi tentang pelaksanaan penangan kumuh • Diskusi tentang kelembagaan 2. Pleno Hasil Workshop 3. Sosialisasi NSD NUSP (kelas khusus untuk NSD; 5 kota)
KESEPAKATAN Kesepakatan dari peserta Sosialisasi Nasional dan Rapat Koordinasi terhadap penanganan kumuh
SESI PELAKSANAAN 1.Kemendagri, “Sinergi Kolaborasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat-Daerah dalam Penanganan Kumuh” Kementerian ATR: Kebijakan Penatagunaan Tanah Untuk Permukiman Dalam Rangka Penanganan Kumuh 2. Kemenkeu: Penyaluran Anggaran Belanja Barang untuk Kelompok Masyarakat SESI KEBIJAKAN PENGAWASAN BPK, BPKP, ITJEN
SESI BERBAGI PENGALAMAN 1. Praktisi/Pemerhati Permukiman 2. Akademisi (Unbraw)
MEKANISME DISKUSI KELOMPOK Untuk mengoptimalkan pelaksanaan desk pembahasan penanganan kumuh Kota/Kabupaten, maka dilaksanakan diskusi Desk dengan tujuan : 1. Berbagi pengalaman mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/kabupaten 2. Membangun komitmen Pemda dalam perencanaan dan penganggaran, peguatan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan 3. Diskusi mengenai pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
TAHAPAN WORKSHOP Fasilitator Kelas Membacakan Tujuan, Aturan dan Mekanisme Diskusi
Fasilitator Desk Memfasilitasi Diskusi Setiap Aspek
Fasilitator Desk Memfasilitasi Diskusi Setiap Aspek
Fasilitator Desk Memfasilitasi Diskusi Setiap Aspek
Fasilitator Kelas Membacakan Pemilihan Kelas
PEMAPARAN Rekomendasi Hasil Diskusi di Kelas Pleno
1. Dalam satu kelas terdapat beberapa tenaga pendukung, diantaranya : a. Fasilitator Kelas sebanyak 1 orang dalam setiap kelas pleno b. Fasilitator Desk sejumlah kelompok c. Notulensi sebanyak 1 orang dalam setiap kelas pleno d. Runner sebanyak 3 orang dalam setiap kelas pleno 2. Kegiatan diskusi kelompok akan diawali dengan penjelasan umum yang disampaikan oleh Fasilitator Kelas. Hal yang perlu disampaikan oleh Fasilitator Kelas adalah penjelasan umum mengenai hal-hal penting dan strategis yang perlu didiskusikan dan dihasilkan dari diskusi kelompok (materi dan output yang diharapkan), mekanisme diskusi kelompok, pembagian kelompok dan fasilitator kelompok; 3. Setiap desk akan dipandu oleh seorang fasilitator kelompok dengan seorang pendamping sebagai notulensi. Peserta diskusi terdiri dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum/Perkim dan BPN Kabupaten/Kota, Secara rinci terdapat dalam lampiran. 4. Diskusi dilakukan berdasarkan alur topik yang telah ditentukan sebelumnya, dengan beberapa pertanyaan kunci untuk menggali informasi lebih dalam dari peserta diskusi kelompok; secara rinci terdapat dalam lampiran. 5. Hasil diskusi dituangkan dalam Notulensi yang telah disiapkan; 6. Diakhir diskusi, fasilitator kelompok mengajak peserta untuk menyepakati point – point hasil diskusi kelompok (maksimal 5 point dalam setiap aspek). 7. Pada akhir sessi setiap aspek runner mengambil hasil notulensi setiap kelompok, kemudian mengamati hasil notulensinya serta memberikan tanda terhadap kalimat yang sama dan berbeda. 8. Kemudian notulensi kelas membuat resume dari hasil notulensi yang telah diberikan tanda oleh runner 9. Di akhir diskusi fasilitator kelas akan mengajak peserta untuk memilih satu orang wakil dari peserta untuk bergabung dalam tim perumus dan akan membacakan pada acara pleno rekomendasi dari penggabungan dari hasil diskusi. 10. Kesepahaman hasil diskusi desk akan dibacakan oleh wakil kelompok yang telah disepakati dalam ruang pleno.
PESERTA & NARASUMBER a. Peserta NO
UNSUR
JUMLAH PESERTA Hari 1
Hari 2 - 3
1
Kementerian Lembaga
20
2
Satker Provinsi
68
3
Bupati/Walikota
271
4
Bappeda
542
542
5
Dinas PU/Perkim
542
542
6
Kantor Pertanahan Kab/Kota
40
40
7
Satker PIP Kab/Kota (NUSP-2) 20
20
8
Fasilitator Kelompok
50
50
1.553
1.262
JUMLAH
b.
68
Nara Sumber
No
Narasumber
1.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya Kementerian PUPR
2.
Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
3.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen. Bina Bangda, Kemendagri
4.
Direktur Penatagunaan Tanah, Ditjen. Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang
5.
Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6.
Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, BPKP
7.
Auditor Utama IV BPK-RI
8.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
9.
Perguruan Tinggi (Universitas Brawijaya)
10. Penggiat Penataan Kota dan permukiman
WAKTU KEGIATAN Kegiatan ini akan dilakukan pada Tanggal 26-29 April 2016
JADWAL KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN
NARASUMBER/MODERATOR
Hari 1. Selasa, 26 April 2016 16.00 – 20.00
Chek in dan registrasi
Panitia
Hari 2. Rabu, 27 April 2016 SOSIALISASI NASIONAL Pembukaan
MC. Annarima
Tarian Kesenian tradisional (Rampak Kendang)
TIM UNJ Jakarta
Menyanyikan lagu Indonesia Raya
Panitia
Kilas Balik KOTAKU
Pemaparan film 3 menit
Laporan Panitia
Kasatker PKPBM
Kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sekaligus membuka acara
Keynote Speaker: Dirjen Cipta Karya
Do’a
Panitia
10.00 – 10.30
Rehat
Panitia
10.30 – 12.00
Talkshow: Kebijakan dan Strategi Nasional pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Narasumber : Direktur Perkim, Bappenas
Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Strategi Pencapaian Kota Tanpa Kumuh
Narasumber : Direktur PKP, Kementerian PUPR
08.30 – 10.00
Host: Teuku Parfinanda (Presenter TV Swasta Nasional) 12.00 – 13.00
Ishoma
Panitia
13.00 – 14.30
Talkshow Pembagian Kewenangan Pelayanan Dasar Masyarakat Bidang Perumahan & Permukiman”
Narasumber : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kemendagri
Kebijakan Pertanahan Dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Narasumber: Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR
Penyaluran Anggaran Belanja Barang untuk Kelompok Masyarakat
Narasumber : Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian keuangan Host: Teuku Parfinanda (Presenter TV Swasta Nasional)
14.30 – 16.00
Talkshow: Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Narasumber : BPK
Audit Keuangan dan Operasional Narasumber : Proyek, Sinkronisasi Pengawasan ITDA BPKP Pusat Audit Internal Bidang Cipta Karya
Narasumber : Sesitjen Kementerian PUPR Host: Marlyn Silaen (Presenter TV Swasta Nasional)
16.00 – 16.30
Rehat
Panitia
16.30 – 18.00
Talkshow : Berbagi pengalaman pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia
Narasumber : 1. Praktisi penanganan kumuh 2. Universitas Brawijaya Host : Marlyn Silaen (Presenter TV Swasta Nasional)
Hari 3. Kamis, 28 April 2016 WORKSHOP NASIONAL 08.30 – 09.00
Pengantar Diskusi Kelompok
Fasilitator Kelas
09.00 – 10.00
Diskusi Kelompok
Fasilitator diskusi
10.00 – 10.30
Rehat
Panitia
10.30 – 12.00
Diskusi Kelompok
Fasilitator diskusi
12.00 – 13.30
Ishoma
Panitia
13.00 – 15.30
Diskusi Kelompok
Fasilitator diskusi
15.30 – 16.00
Rehat
Panitia
16.00 – 17.30
Diskusi Kelompok
Fasilitator diskusi
17.30 – 19.30
Ishoma
Panitia
19.30 – 21.30
Perumusan Hasil Diskusi Kelompok
Tim perumus, pemandu kelompok, dan perwakilan kelas
Hari 4. Jumat, 29 April 2016 08.00 – 11.00
Membangun Kesepakatan dalam Pelaksanaan Program
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
11.00 – 12.00
Penutupan
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
12.00 – 13.00
Check out
Panitia
PANITIA Panitia dari kegiatan ini adalah Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan perincian sebagai berikut: A.
Pengarah; 1. Dirjen Cipta Karya 2. Ses Dirjen 3. Direktur Pengembanagan Kawasan Permukiman
B. Penanggungjawab 1. Kepala PMU 2. Satker PKPBM C.
Panitia Pelaksana Tim Perumus: 1. Advisory 2. TL KMP 1, 2 dan 3 3. Bappenas (Tiara) 4. Bank Dunia ( Kumalasari)
D.
Tim Pelaksana 1. KMP 1 2. KMP 2 3. KMP 3 4. OSP CB
PELAPORAN Pelaporan akan dibuat oleh panitia pelaksana.
PEMBIAYAAN Sumber dari pembiayaan ini adalah dari OSP Capacity Building.
PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan ini adalah sebagai panduan yang digunakan oleh penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan workshop Nasional Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Tahun 2016.
CATATAN:
Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Penjernihan I No 19 F1, Pejompongan, Jakarta Pusat - 10210 T. 021.5743693, F. 021.5743692
www.kotatanpakumuh.id
KOTAKU Nasional
@KotaTanpaKumuh
