LOMBA JURNALISTIK "AGENDA BARU PERKOTAAN" TEMA 1-“Kohesi Sosial dan Ekuitas – Kota Layak Huni” Dalam mewujudkan tujuan dari konferensi Habitat III yang bertemakan “Leave No One Behind, Urban Equity and Poverty Eradication”, kota dituntut untuk berpihak pada semua kalangan terutama kaum marginal dan ramah terhadap semua umur. Dalam mewujudkan hal ini perlu dipikirkan pembangunan dan kebijakan yang mempertimbangkan bermacam macam golongan dalam perumusannya terutama kaum marginal. Pembangunan perkotaan sebisa mungkin tidak hanya memihak pada pemilik modal dan elitis tetapi haruslah memihak pada semua umur dan golongan sehingga kota tidak hanya menjadi milik sebagian golongan saja. Semakin mudahnya perpindahan penduduk antar negara dan kota, migrasi dan para pengungsi dari negara/ kota lain perlu juga diperhatikan untuk menjamin kelayakan hidup para pengungsi dan imigran walau hanya sebatas penyediaan kebutuhan dasar. Mewujudkan kota yang inklusif tentu juga sejalan dengan mewujudkan kota yang nyaman bagi seluruh penduduknya dan harus mengutamakan keamanan dari kota tersebut. Pencapaian kota yang lebih aman juga tercantum dalam upaya yang perlu direalisasikan dalam agenda baru perkotaan sehingga dapat memberikan rasa kepemilikan terhadap lingkungan perkotaan yang didiami oleh para penduduk perkotaan. Kohesi sosial dari suatu kota juga dapat dicapai dengan pencapaian kesamaan norma dan budaya dari penduduk kota tersebut yang kemudian menjadikan budaya dan warisan dari kota tersebut perlu untuk dilestarikan, atau bahkan dijadikan poros dalam alternatif pengembangan perkotaan. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Kota Inklusif • Migrasi dan Pengungsi di wilayah Perkotaan • Kota yang Aman • Budaya dan Warisan Perkotaan TEMA 2-“Kerangka Kerja Perkotaan” Semakin diusungnya konsep Good Governance dalam pengembangan perkotaan dewasa ini menuntut perkotaan memiliki sistem pemerintahan yang semakin efisien dan efektif dalam menangani masalah perkotaan yang semakin kompleks dalam perkembangannya. Perkembangan masalah perkotaan menuntut sistem perundangan dan peraturan yang tidak kaku dalam menghadapi masalah baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Selain dari batasan peraturan dan perundangan yang tidak boleh bersifat membatasi kemungkinan yang ada, perlu juga ditinjau kembali sistem pemerintah perkotaan sehingga dapat menyelesaikan masalah pada tingkatannya masing masing dan tidak bergantung terlalu banyak satu sama lain. Tingginya ketergantungan antar wilayah dan tingkatan pemerintahan menjadikan kota tidak efisien dalam mengangani permasalahan perkotaan yang dihadapi. Selain itu pula, semakin berkembanganya perkotaan dibutuhkan pula biaya
yang tidak sedikit dalam membiayai segala belanja dari daerah dan perkotaan. Sistem pembiayaan yang biasanya hanya mengandalkan anggaran dari negara kadang dirasa tidak mencukupi kebutuhan dana dalam membangun dan mengembangkan suatu kota. Maka tak jarang kota dewasa ini mencari dana swasta yang sifatnya lebih fleksibel dan cepat untuk menyelesaikan masalah perkotaan. Hal ini tentu perlu disikapi bersama sebelum pada akhirnya menjadi sebuah masalah apabila tidak ada sistem penanganan dana asing/swasta. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Peraturan dan Perundangan Kota • Pemerintahan Perkotaan • Pembiayaan Perkotaan TEMA 3-“Pengembangan Tata Ruang Perkotaan” Pengembangan tata ruang perkotaan adalah pengembangan yang melibatkan aspek spasial dan keruangan yang menjadi isu penting setelah tahun 2015 ini, penduduk Perkotaan yang semakin meningkat sementara lahan dan ruang yang ada terbatas. Pengembangan tata ruang perkotaan ini menggarisbawahi perencanaan dan desain tata ruang yang sedang berlangsung di kota-kota terus berkembang dengan segala kebijakan, peraturan dan desain tata ruang yang unik dari masing masing kota. Pengembangan rencana dan desain dan tata ruang yang compact dengan memperhatikan ruang publik semakin menjadi tujuan dari kota-kota di dunia untuk mewujudkan bentuk perkotaan yang berkelanjutan. Pengembangan tata ruang perkotaan ini tentunya memiliki dampak internal dan eksternal dari pengembangan lahan suatu perkotaan. Pengembangan secara internal terus menghabiskan lahan perkotaan tentunya perlu disikapi agar tidak terjadi banyak lahan yang menghadapi masalah kepemilikan lahan dan menjadi tempat berkembangnya urban sprawl yang tidak terkendali. Dampak lain dari pengembangan tata ruang perkotaan ini adalah bagaimana suatu kota berinteraksi dengan desa atau wilayah sekitar yang bukan merupakan daerah perkotaan. Interaksi ini dihasilkan dari bagaimana suatu kota bergerak secara ekonomi maupun sosial yang menciptakan interaksi yang unik di setiap hubungan perkotaan dan perdesaan. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Perencanaan dan Perancangan Kota dan Spasial • Lahan Perkotaan • Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan • Ruang Publik • Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Perancangan Kota
TEMA 4-“Ekonomi Perkotaan”
Perkembangan kota secara keseluruhan tentunya sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi perkotaan. Ekonomi perkotaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk perkotaan guna mendukung kelanjutan hidupnya yang biasanya berada pada sektor non pertanian. Perkembangan ekonomi perkotaan ini tentunya menimbulkan banyaknya pendatang dan pencari kerja yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan lowongan kerja. Ketidakmampuan dalam pemenuhan lowongan kerja ini akan menimbulkan banyaknya pekerjaan sektor informal yang cenderung tidak layak dan tidak dijamin keamanannya dalam hukum. Ketidaklayakan pekerjaan ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelayakan hidup dari para pekerja. Kota perlu mencari alternatif pengembangan ekonomi yang melibatkan pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat menciptakan lowongan pekerjaan selagi memanfaatkan keunikan dan sumber daya dari kota tersebut. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Local Economic Development (Pengembangan Ekonomi Lokal) • Pekerjaan dan Kelayakan Hidup • Pekerjaan Sektor Informal TEMA 5-“Ekologi dan Lingkungan Perkotaan” Faktor ekologi dan lingkungan seringkali dilupakan dalam proses pembangunan dan pengembangan perkotaan, namun seiring dengan penerapan agenda baru perkotaan kedepan kota haruslah mempertimbangkan faktor ekologi dan lingkungan sebagai poros pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kota yang dinilai masih rentan terhadap bencana baik secara fisik maupun sistem. Kota perlu disiapkan menjadi kota yang tahan terhadap segala bentuk krisis, terutama bencana, sehingga dapat mewujudkan kota yang nyaman bagi semua. Selain tahan terhadap krisis, kota juga dituntut untuk mengurangi jejak ekologi yang ditinggalkan dan mulai memanfaatkan dukungan alam dibandingkan mencoba mencari solusi untuk melawan alam. Hal ini dapat membantu penghematan dalam membangun infrastruktur yang tepat dan sesuai dengan wilayah perkotaan masing masing. Apabila jejak ekologi dari perkotaan dapat dikurangi, bukan tidak mungkin kota yang ada akan semakin siap menghadapi perubahan iklim dan semakin siap dalam menangani risiko kebencanaan perkotaan. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Ketahanan Kota • Ekosistem Perkotaan • Manajemen Sumber Daya Perkotaan • Kota dan Perubahan Iklim • Manajemen Risiko Kebencanaan Perkotaan
TEMA 6-“Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan” Meningkatnya urbanisasi penduduk selama 20 tahun ini memberikan tantangan tantangan bagi penyediaan perumahan, transportasi, kebutuhan dasar dan infrastruktur perkotaan mengingat semakin besarnya bentuk fisik suatu kota dan jumlah penduduk yang dilayaninya. Peningkatan kebutuhan akan infrastruktur meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam menjangkau kebutuhan dasar dari masing masing individu yang kemudian menuntut pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar lebih terjangkau dan tersedia untuk semua. Selain infrastruktur dasar, kota tentunya perlu memiliki sistem transportasi yang efisien yang mengutamakan mobilitas dari para penggunanya. Hal ini tentunya menitikberatkan pembangunan transportasi umum yang memungkinkan para pengguna kendaraan berpindah ke kendaraan umum sehingga dapat mengurangi beban jalan dan mengurangi kemacetan. Selain itu kota kedepan juga ditargetkan menggunakan konsep pengembangan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi jarak yang ditempuh dalam berpindah. Penyediaan perumahan yang layak juga menjadi isu yang sering diserahkan kepada pihak swasta yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Perumahan yang dimaksud disini adalah yang layak dan dapat menjangkau kalangan menengah ke bawah yang sering kali dilupakan oleh sektor swasta yang kemudian menimbulkan pemukiman informal yang semakin sulit untuk ditangani. Selain dari penanganan masalah yang sering muncul, muncul paradigma kota pintar dimana sebuah kota dituntut untuk saling terkait satu sama lain dalam menyelesaikan masalah perkotaan. Kota pintar yang sering disalah artikan sebagai kota digital perlu menjadi sorotan dimana kota pintar sekarang cenderung menjadi tren pengembangan suatu kota yang diterapkan di banyak tempat karena seiring dengan tujuan perkotaan yang semakin menginginkan efisiensi dalam penyelesaian masalah yang dimiliki. Dalam tema ini beberapa poin yang dapat dibahas adalah : • Infrastruktur Perkotaan, Kebutuhan Dasar dan Energi • Transportasi dan Pergerakan • Penyediaan perumahan yang layak • Kota Pintar • Pemukiman Informal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kohesi Sosial dan Ekuitas - Kota Layak Huni Kerangka Kerja Perkotaan Pengembangan Tata Ruang Perkotaan Ekonomi Perkotaan Ekologi dan Lingkungan Perkotaan Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan
PERSYARATAN: 1. Wartawan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Wartawan yang bekerja pada media cetak/online/kantor berita dan dapat diikuti oleh wartawan lepas (termasuk penulis tetap maupun kontributor); 3. Peserta Terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online pada
Bit.ly/LombaJurnalistikPrepCom3 4. Ulasan mengenai pencapaian Indonesia yang telah mengacu NUA (New Urban Agenda); 5. Hasil karya merupakan karya orisinil yang keasliaannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA dan tidak tergolong advertorial komersial; 6. Karya tulis dipublikasikan atau dimuat di media cetak/online 1 Juni - 19 Juli 2016;Bukti pemberitaan di media cetak dan online disertai link berita dikirim ke
[email protected] paling lambat 19 Juli 2016 (Deadline Submission) dilengkapi dengan formulir peserta (Nama, media, alamat,telepon, email) Penjurian 21 Juli 2016; Pengumuman tanggal 22 Juli 2016 KRITERIA PENILAIAN: 1. Memiliki orisinalitas artikel; 2. Memiliki informasi yang akurat dan berimbang; 3. Mampu memberi masukan dan ide-ide inspiratif bagi Agenda Baru Perkotaan; 4. Memiliki teknik jurnalistik yang baik dan cara penyampaian yang mudah dipahami. DEWAN JURI 1.Ninuk Mardiana Pambudi (Wartawan Senior Kompas) 2.Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP (Staf Ahli Menteri PU) 3.Dr. Ir. Johan Silas (Guru besar Arsitek ITS) PENGHARGAAN *Pajak Ditanggung Pemenang -
Juara 1: Rp 15.000.000 + sertifikat Juara 2: Rp 10.000.000 + sertifikat Juara 3: Rp 5.000.000 + sertifikat 3 Juara Harapan: Rp 2.500.000 + sertifikat Poster Favorit: Rp 1.000.000 + sertifikat
Alamat Sekretariat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Lt.5 Subdit Perencanaan Teknis Jakarta 12110
Kontak Panitia Juang : 08119858298 Lutfi : 08989784656
[email protected] [email protected] Info lebih lanjut WEB: www.habitat-indonesia.or.id/prepcom3 WEB: http://www.pu.go.id/pengumuman/show/1444/lomba-jurnalistik-dalamrangka-hari-habitat-dunia-2016 FACEBOOK: https://www.facebook.com/publikasi.kementerianpu/ TWITTER: @KemenPU
