PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA

PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA Sumber: Dokumentasi Best Practice Kota-kota, Jilid 4, 2008

Situasi Sebelum Inisiatif Seperti kebanyakan kota-kota di Indonesia, masalah permukiman kumuh juga dialami oleh Kota Surakarta. Dari hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Surakarta pada tahun 2006 dari + 4.404 ha luas kota terdapat sebanyak 6.612 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menempati kawasan kumuh seluas + 41,607 ha. Kawasan kumuh ini dihuni sebanyak 3.421 KK atau 15.850 jiwa. Dari data tersebut juga dapat diketahui persentase kondisi perumahan kumuh di Kota Surakarta. Rumah kumuh yang permanent sebesar 39,45%, rumah kumuh semi permanent sebesar 31,6% dan rumah kumuh tidak permanen sebesar 28,9%. Inisiatif Para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Surakarta mempunyai keterbatasan dalam berbagai aspek. Keterbatasan tersebut terutama dalam usaha warga miskin untuk dapat menempati rumah sehat dan layak huni. Untuk itu diperlukan dorongan dan fasilitasi dari pihak lain seperti lembaga sosial atau pemerintah kota. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta melakukan inisiatif untuk membantu warga miskin Kota Surakarta. Inisiatif yang didukung penuh oleh Walikota Surakarta tersebut berupa Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan RTLH di Kota Surakarta. Strategi yang Diterapkan 1. Kebijakan Untuk mengusung insiatif tersebut, Walikota Surakarta membuat kebijakan sebagai landasan program yang diharapkan dapat memayungi inisiatif tersebut secara hukum. Kebijakan tersebut adalah : a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 yang direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007. b. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 648/94-A/I/2007 tentang Penunjukkan Lokasi Proyek Percontohan / Pilot Project Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007. 2. Pelaksanaan

1   

Rentang waktu penggarapan program Permberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta adalah tahun 2006-2009. Dana yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut diperoleh dari APBD Kota Surakarta. Tahun 2006 Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan DKRPPKB dalam membantu warga miskin di Kota Surakarta melakukan beberapa strategi antara lain: a. Mengadakan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS dengan lebih serius dan intensif mengenai RTLH, dengan melibatkan Petugas Lapangan KB Kesos Kelurahan, Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Kader KB Kesos tingkat RT se-Kota Surakarta. b. Menetapkan criteria RTLH yang terbagi dalam tiga kondisi yaitu kondisi umum, kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi. c. Mengajukan anggaran ke DPRD Kota untuk program Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan RTLH Kota Surakarta DPRD Kota Surakarta menetapkan sebanyak 225 unit RTLH diberi bantuan stimulasi sebesar Rp. 1,5 juta dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006. Bantuan ini langsung diberikan pada masyarakat berupa barang/bahan bangunan yang dibutuhkan untuk memugar RTLH agar layak huni. Bantuan kepada 225 unit RTLH tersebut diprioritaskan untuk RTLH yang membentuk suatu kawasan pemukiman kumuh. Disamping untuk membangun atau memperbaiki bangunan, bantuan ini juga dimaksudkan untuk menata pemukiman kumuh agar menjadi suatu kawasan pemukiman yang layak huni, bersih, sehat dan aman. Tahun 2007 Berdasarkan kesuksesan program Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan RTLH di Kota Surakarta tahun sebelumnya, DPRD Kota Surakarta menyetujui untuk memberikan bantuan bagi 1000 unit RTLH yang masing-masing diberi bantuan stimulasi sebesar Rp. 2 juta dari APBD Kota Surakarta untuk Tahun anggaran 2007. Agar program pemberian bantuan pembangunan atau perbaikan RTLH tersebut dapat berjalan dengan baik, disusunlah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007. Untuk mendukung kebijakan walikota tersebut Kepala DKRPPKB juga menerbitkan keputusan tentang Panitia Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2007. Adapun tugas dari panitia tersebut meliputi: a. Mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. b. Melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni. c. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni. 2   

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni kepada walikota Surakarta lewat Kepala DKRPPKB Kota Surakarta. Dari hasil pelaksanaan tugas panitia pembangunan / perbaikan RTLH tersebut, walikota Surakarta mengeluarkan keputusaan tentang Penunjukkan Lokasi Proyek Percontohan / Pilot Project Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007. Lokasi pilot project pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan / perbaikan RTLH bagi masyarakat miskin Kota Surakarta tahun 2007 adalah: a. Kampung Totogan RT 03 RW VI, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebanyak 44 unit. b. Kampung Bibis Wetan RT 02 dan RT 04 RW XXI Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebanyak 19 unit. c. Kampung Kratonan RT 02, 03, 04, 06, dan 07 RW I, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebanyak 50 unit. Tabel 1. Rencana Lokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2007 No.

1 2 3 4 5

Kecamatan

Laweyan Serengan Pasar Kliwon Jebres Banjarsari Jumlah RTLH

Keluarga Dengan Rumah Tidak Layak Huni Data Tahun Pelaks. Sasaran Tahun 2007 2006 Tahun 2006 Pilot Project Rencana 819 16 128 530 14 50 32 2115 85 322 1447 56 221 1701 54 63 184 6.612 225 113 887 1000

Sumber : Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta

Penentuan lokasi Pilot Project ini selain karena kondisi lingkungannya yang memang memerlukan penanganan secara serius juga berdasarkan adanya keinginan dari masyarakat atau calon penerima bantuan untuk secara sukarela dan gotong royong untuk membongkar bangunan miliknya tanpa menuntut ganti rugi atau kompensasi. Inisiatif dari warga ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atas hasil musyawarah dan mufakat. Model inilah yang dilaksanakan oleh Kampung Totogan, Kampung Bibis Wetan dan Kampung Kratonan. Bantuan Rp. 2 juta ini diberikan kepada pokja dan murni digunakan untuk rehab bangunan. Yang dimungkinkan adanya sharing antar penerima dalam 1 pokja. Artinya, apabila salah satu RTLH membutuhkan dana kurang dari Rp. 2 juta, kelebihannya dapat digunakan oleh RTLH yang lain dalam 1 pokja. Hal itu sepenuhnya dibahas oleh pokja masing-masing. Disamping itu, warga miskin yang mendapat bantuan tersebut juga diberikan pelatihan usaha

3   

ekonomi produktif dari Dinas Tenaga Kerja dan pemberian bantuan alat-alat produksi dari DKRPPKB. Bangunan-bangunan kumuh yang berada di pinggir / bantaran kali merupakan bangunan yang tidak memiliki ijin penempatan (bangunan liar) dengan kondisi yang sangat kumuh dan tidak mempunyai sarana prasarana sanitasi maupun lingkungan yang memenuhi kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang dibutuhkan kerjasama antar dinas atau lintas sektor. Sebagai hasil koordinasi lintas sektor, beberapa bantuan lain yang diberikan antara lain : tempat MCK Komunal / bersama sebanyak 2 unit, Pavingisasi dari Dinas Tata Kota, Tamanisasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Untuk bangunan-bangunan liar ini, dalam rangka penataan lingkungan dan sekaligus memenuhi peraturan pertanahan dalam program prona dari BPN, diwajibkan memundurkan bangunannyua sekurang-kurangnya 3 meter dari pinggir sungai. Hal ini dilakukan agar tercipta keamanan dan kebersihan di lingkungan tersebut. Disamping itu, RTLH yuang memang merupakan bangunan liar setelah dipugar juga mendapat sertifikasi sebagai hak milik dari pemerintah Kota Surakarta, karena kebetulan menjadi salah satu lokasi program prona (Kerjasama Program RTLH dengan program Prona BPN). Hasil yang Dicapai Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2006 dan tahun 2007, saat ini sebanyak 1.225 unit RTLH yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta menjadi lebih tertata, rapid an bersih dan lebih sehat. Untuk bangunan-bangunan liar yang telah diperbaiki telah diberi sertifikat hak milik sehingga status kepemilikannya menjadi jelas. Dengan kondisi rumah yang menjadi lebih sehat, rapi dan teratur telah terjadi peningkatan taraf hidup. Keberhasilan lainnya adalah menurunnya angka kesakitan, pencemaran lingkungan lebih terkendali dan lain-lain. Hal ini menyebabkan beban pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran dan kebersihan lebih ringan. Disamping itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan akses masyarakat miskin dalam segala aspek pembangunan Kota Surakarta. Pada tanggal 1 Oktober 2007 telah terjadi letter of intent antara Pemerintah Kota Surakarta dengan UN – HABITAT yang diwakili oleh Emerging Market Group Slum Upgrading Facility Pilot Team (EMG SUF PT). Letter of Intent ini berisi tentang komitmen dari EMG SUF PT untuk mendukung Pemko Surakarta dalam perbaikan dan pembangunan RTLH melalui pemanfaatan pembiayaan komersial sebagai tambahan bagi hibah bantuan yang telah diberikan Pemko Surakarta. Untuk mengelola hal bersebut, maka dibentuk sebuah Yayasan Lembaga Pembiayaan Pemukiman Perkotaan (YLP3). Yayasan ini bersifat independent dibentuk dengan akte notaries dimana DKRPPKB Kota Surakarta selaku pendiri karena bantuan tersebut tidak boleh diterima / dikelola langsung oleh pemerintah. Anggota yayasan terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk oleh walikota meliputi tokoh masyarakat, LPMK, LSM, PKK. Sedangkan sistem penggajian dialokasikan dari sebagian hasil bunga dari modal utama yang berada di rekening Bank BUKOPIN selaku penjamin (Trustee Bank).

4   

Penerima manfaat utama dari adanya YLP3 ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah permukiman sektor informal dan kumuh. YLP3 ini tidak akan langsung mendukung perorangan, namun melalui kelompok komunitas dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi bagi warga miskin yang telah mendapat bantuan dana untuk pemugaran rumahnya dari Pemerintah Kota Surakarta, apabila dirasa kurang disarankan membentuk sebuah kelompok agar dapat meminjam sejumlah dana kepada YLP3. Keberlanjutan Seperti kita ketahui bahwa untuk mengakses dunia perbankan secara umum, masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh bank, seperti bukti penghasilan, track record perbankan yang hanya bisa diakses jika memiliki rekening. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini sedang dijajaki dan dirumuskan bentuk skema pembiayaan kredit perbaikan RTLH yang tepat oleh YLP3 sebagai tindak lanjut LoI dengan SUFUN Habitat. Bagi warga yang status kepemilikan bangunannya telah bersertifikat hak milik, diharapkan akan lebih menghargai kepemilikannya, sehingga mau membayar pajak dengan baik. Apabila ada warga miskin yuang memanfaatkan pinjaman lunak yang dikelola YLP3, direncanakan pengembalian dari peminjam akan dikelola sebagai dana bergulir bagi para penerima tahap berikutnya. Bagi yang hanya mampu sewa / kontrak, Permerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan SUF-UN Habitat akan membangun pasar yang diatasnya dapat digunakan sebagai rumah tinggal. Dimana rumah tinggal ini dapat dibeli secara mengangsur dengan harga yang sangat murah. Untuk tahun 2008, Pemerintah Kota Surakarta telah merencanakan untuk memberi bantuan masing-masing sebesar Rp. 3 juta kepada 1500 unit RTLH. Sehingga diharapkan pada tahun 2010, semua RTLH yang berjumlah 6.612 RTLH dapat tertangani dengan baik. Bagi yang menempati hunian liar akan lebih diarahkan untuk menempati rumah susun. Tabel 2. Rencana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2008 No.

1 2 3 4 5

Kecamatan

Laweyan Serengan Pasar Kliwon Jebres Banjarsari Jumlah RTLH

Keluarga Dengan Rumah Tidak Layak Huni Data 2006 Rehab 2006 Rehab 2007 Rencana 2008 819 16 128 188 530 14 82 121 2115 85 322 476 1447 56 221 325 1701 54 247 390 6.612 225 1.000 1.500

Sumber: Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta.

Perwujudan kerjasama yang baik antara Pemko Surakarta dengan stakeholder kota tercermin dalam pembagian kegiatan sebagai berikut: 1. Pihak Pemerintah Kota: 5   

¾ Fasilitas Lingkungan berupa taman, MCK, jalan lingkungan, saluran drainase ¾ Proses kepermilikan tanah beruap persertifikatan hak milik ¾ Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Masyarakat berupa pelatihan catering, pembentukan koperasi masyarakat dan lain-lain 2. Pihak masyarakat berupa swadaya rehabilitasi rumah tidak layak huni 3. Pihak LSM Lokal berupa pendampingan sejak perencanaan program, sosialisasi sampai pelaksanaan rehabilitasi RTLH 4. Yayasan Lembaga Pembiayaan Pemukiman Perkotaan (YLP3) berupa penjaminan untuk peningkatan kualitas RTLH. Pelajaran yang Dapat Diambil Dengan adanya program ini, telah terjadi keharmonisan kerjasama antara pemerintah kota dengan warganya. Dalam pelaksanaan program memang dibutuhkan kerjasama antarlintas sektoral. Disamping itu juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: tokoh masyarakat, LSM lokal maupun internasional dan swasta. Yang tidak kalah pentingnya, sosialisasi yang berkelanjutan memegang peranan dalam kesuksesan program ini. Kemampuan tular Komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan sosial dalam bidang penataan lingkungan dan perumahan / permukiman sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan. Komitmen tersebut berupa kebijakan dan realisasi kebijakan itu sendiri. Disamping itu juga pendekatan sosial yang melibatkan masyarakarat sebagai bagian dari arahadan pelaksanaan program dapat ditiru oleh daerah lain. Pemberian bantuan perbaikan / perbaikan RTLH diprioritaskan bagi pemukiman kumuh yang menempati lingkungan untuk publik. Disamping untuk menata pemukiman juga sekaligus menata lingkungan agar menjadi lebih bersih, sehat dan tertata. Hal ini lebih meringankan tugas pemerintah kota dalam mengendalikan pencemaran dan kebersihan kota.

6   

KONTAK PENGHUBUNG PEMKO SURAKARTA 1. Nama Jabatan Alamat No. Telp Fax Hp

: Drs. Widdi Srihartono,MM : Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana : Jl. Jend. Sudirman No. 2 : 0271-636426, 642020 : 0271-636426 : 0812 265 4379

2. Nama Jabatan HP

: Drs. Agus Hastanto, MM : Kasubdin Bina Program : 0813 9333 2012

3. Nama Jabatan HP Email

: : : :

Drs. Sukendar Tri Cahyo, M.Si. Kasie Perencanaan 0812 276 5578 [email protected]

APEKSI Nama Jabatan Alamat

No. Telp Fax HP Email

: Teguh Ardhiwiratno : Staf Komunikasi dan Informasi : Rasuna Office Park III WO. 06-09 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said – Kuningan Jakarta 12960 : 021-8370 4703, 9393 890 : 021-8370 4733 : 0818 131 433 : [email protected] , [email protected]

7