EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG
Naskah Publikasi
Oleh
MAULLANA CHANDRA ATMAJHA NIM: 100563201228
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini: Nama
: MAULLANA CHANDRA ATMAJHA
NIM
: 100563201228
Jurusan/Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA Alamat
: JL. SUMATERA NO.207 TANJUNGPINANG BARAT
Nomor TELP : 085292337233 Email
:
[email protected]
Judul Naskah : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBAGAI UPAYA PENGENTASA KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANGH Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 2 September 2015 Yang menyatakan, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Suradji, M.Si NIDN. 1029127803
Rudi Subiyakto, M.A NIDN. 101627402
1
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG Maullana Chandra Atmajha
[email protected] Suradji, M.Si
[email protected] ABSTRAK Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah mempunyai fungsi yang sangat vital dan menjadi kebutuhan dasar yang mempengaruhi tingkat produktifitas masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, dan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik pertimbangan tertentu (purposive sampling), dengan sampel berjumlah 5 orang pegawai dan menjadikan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang sebagai informan kunci. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa program pengentasan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan tanggapan responden dari setiap item pertanyaan saat wawancara mununjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperoleh hasil belum berjalan optimal. Kesimpulan secara umum penelitian ini dilihat dari dimensi masukan (input) yang indikatornya terdiri dari ketersediaan pegawai, kesesuaian data penerima, pedoman teknis dan biaya pada evaluasi program rumah tidak layak huni (RTLH), kecenderungan responden berpendapat masih belum optimal, untuk dimensi aktivitas atau proses dengan indikator yang digunakan yaitu waktu masih kurang dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaanya, tetapi untuk pengawasan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan dimensi hasil (output) dengan indikator kualitas program, kelayakan program, dan ketepatan program sudah baik. Kata kunci : Kemiskinan, Evaluasi Program
2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG Maullana Chandra Atmajha
[email protected] Suradji, M.Si
[email protected]
ABSTRACT Alleviation of poverty has become the main agenda and top priority in developing the nation. A range of ways in managing the alleviation of proverty had been implemented by the government both nationally. A variety of strategies, policies, programs and activities in alleviating the poverty had been proposed and implemented. One of the programs include rehabilitation the growth of a productive society. The aim of the research is to evaluate the implementation of the alleviation program of provety due to improper habitation. The research method that was used was the descriptive research with the qualitative approach. The population in the research was all the officials from the Social Services and Labor of Tanjung Pinang. The technique used was purposive sampling and it consisted a sample of 5 people together with the head of Departement of the social Services and Labor of Tanjungpinang as the key informants. The results of this research show that the alleviation program of poverty through the development of these micro efforts had not been implemented well, this in accordance with the respondents’ response from questions raised during the interview, hence showing that the implementation of the rehabilitation for the poor were stuill of non-optimal. The conclusion of this research could be seen from the dimension of input. The indicator consisted of the availability of the rehabilitation for the poor. The respondents’ believing trend has still not been optimal, whereas the dimension of the activity or process with the indicator that was used, is insufficient and inefficient time in his implementation. The supervision however had gone well. The dimension of the output, on the other hand, with indicators such as the quality competency and accuracy programs had improved Keywords : Poverty, Evaluation Program
3
1. PENDAHULUAN
diperbaharui dengan Peraturan Presiden
1.1 latar Belakang
Nomor
Kemiskinan merupakan salah
15
Tahun
2010
Percepatan
tentang
Penanggulangan
satu persoalan mendasar yang menjadi
Kemiskinan. Pada Pasal 3 disebutkan
pusat perhatian pemerintah di negara
beberapa
manapun. Kemiskinan menjadi salah
mengurangi
satu
untuk
masyarakat miskin, (2) meningkatkan
kesejahteraan.
kemampuan dan pendapatan masyarakat
ukuran
mengetahui
terpenting
tingkat
langkah
diantaranya;
beban
pengeluaran
Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat
miskin,
kemiskinan di suatu wilayah lazim
menjamin keberlanjutan usaha mikro
digunakan untuk
mengukur
dan kecil, (4) menyinergikan kebijakan
kesejahteraan
wilayah
di
tingkat tersebut.
dan
Dengan demikian, kemiskinan menjadi
program
dan
penanggulangan
Sejalan dengan hal tersebut,
Berbagai upaya dan program kemiskinan
mengembangkan
kemiskinan.
salah satu tema utama pembangunan.
penanggulangan
(3)
(1)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
telah
juga terus berupaya mensejahterakan
dilaksanakan dengan anggaran yang
masyarakat dan mengurangi jumlah
berasal dari berbagai sumber, baik
penduduk
pemerintah, lembaga non-pemerintah,
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
dunia usaha maupun masyarakat. Upaya
Kepulauan
tersebut antara lain dilakukan melalui
penurunan angka kemiskinan adalah
perluasan lapangan kerja, peningkatan
dengan meluncurkan sebuah program
pendapatan,
yang terintegrasi dan terpadu yang
peningkatan
akses
miskin.
Riau
Upaya
dalam
yang
percepatan
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
dilakukan
dasar bagi masyarakat miskin.
Pemerintah Kabupaten/Kota. Komitmen
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar
bersama-sama
dengan
bersama dalam melakukan pengentasan
1945,
kemiskinan
tersebut
dinamakan
pemerintah juga telah mengeluarkan
“Program Penanggulangan Kemiskinan
beberapa kebijakan untuk mengurangi
Provinsi Kepulauan Riau”. Program ini
kemiskinan. Tahun 2005 pemerintah
dimulai
membentuk
Tim
ditandatanganinya Nota Kesepahaman
Penanggulangan
Kemiskinan
dikeluarkannya
Peraturan
Koordinasi
pada
tahun
2010
dengan
setelah
Bersama antara Pemerintah Provinsi
Presiden
Kepulauan Riau dengan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2005. Peraturan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan
Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Riau.
Koordinasi Kemiskinan
Penanggulangan juga
dikeluarkan
Program-program
dan
penanggulangan kemiskinan di Provinsi
4
Kepulauan terpadu,
Riau bukan
dilakukan saja
pada
secara
pengentasan kemiskinan ini mengingat
proses
angka
kemiskinan
Kota
yang
masih
perencanaan tetapi pada sasaran yang
Tanjungpinang
disesuaikan dengan karakteristik dari
relatif tinggi dan juga sebagai ibukota
masing-masing wilayah. Hal ini penting
Provinsi Tanjungpinang menjadi tolak
mengingat
ukur
penduduk
Kepulauan
Riau
Provinsi
sangat
sendiri
di
keberhasilan
dari
program
heterogen,
pengentasan kemiskinan ini. Salah satu
apalagi kondisi geografis, demografis
program unggulan dalam pengentasan
Kepulauan Riau berbeda dengan daerah-
kemiskinan adalah program rumah tidak
daerah lainya. Program Penanggulangan
layak huni (RTLH), ini mengingat
Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
bahwa rumah memiliki fungsi yang
mulai dijalankan pada tahun 2011
sangat besar bagi individu dan keluarga
dengan kucuran dana dari Pemerintah
tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi
Provinsi sebesar Rp. 154,2 Milyar. Pada
juga
tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 165
menunjang fungsi rumah sebagai tempat
Milyar, tahun 2013 sebesar Rp. 165
tinggal yang baik maka harus dipenuhi
Milyar dan tahun 2014 ini sebesar Rp.
syarat fisik yaitu aman sebagai tempat
181,5 Milyar. Jadi sepanjang 4 tahun
berlindung, secara mental memenuhi
berjalan,
Pemerintah Provinsi telah
rasa kenyamanan dan secara sosial
mengganggarakan dana sebesar Rp.
dapat menjaga privasi setiap anggota
665,7 Milyar dan jika di tambah dari
keluarga,
anggaran
jumlah
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan
anggaran dalam tahun berjalan adalah
keluarga. Dengan terpenuhinya salah
sebesar Rp. 998,55 Milyar. Jumlah
satu kebutuhan dasar berupa rumah
Anggaran yang sangat besar untuk
yang layak huni, diharapkan tercapai
melakukan percepatan penurunan angka
ketahanan keluarga.
Kabupaten/Kota,
kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau,
mental
dan
menjadi
Sebagaimana
sosial.
media
Untuk
bagi
diamanatkan
dari berbagai bidang yaitu bidang
dalam Undang Undang Dasar (UUD)
kesehatan, bidang pendidikan, bidang
1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD
perumahan, listrik dan sanitasi, bidang
1945, rumah adalah salah satu hak dasar
pengembangan
dan
setiap rakyat Indonesia, maka setiap
pemberdayaan
warga negara berhak untuk bertempat
Usaha
Menengah
(UKM),
perempuan,
bidang
Kecil
kelautan
dan
tinggal dan mendapat lingkungan hidup
perikanan dan bidang pertanian.
yang baik dan sehat. Menurut Undang-
Tanjungpinang sebagai Ibukota
Undang No. 4 tahun 1992 tentang
Provinsi Kepulauan Riau juga sangat
Perumahan dan Permukiman, rumah
memperhatikan pelaksanaan program
adalah bangunan yang berfungsi sebagai
5
tempat tinggal atau hunian dan sarana
memenuhi kebutuhan rumah yang layak
pembinaan keluarga. Rumah merupakan
huni
kebutuhan
dalam
pendapatan dan pengetahuan tentang
meningkatkan harkat, martabat, mutu
fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan
kehidupan
serta
fakir miskin juga mencakup upaya
sebagai pencerminan diri pribadi dalam
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
upaya peningkatan taraf hidup, serta
Huni
pembentukan
persoalan sarana prasarana lingkungan
dasar
dan
manusia
penghidupan,
watak,
karakter
dan
berbanding
lurus
(RS-RTLH).
Demikian
yang
hak dasar rakyat tersebut pada saat ini
menghambat tercapainya kesejahteraan
masih belum sepenuhnya terpenuhi.
suatu komunitas.
Salah satu penyebabnya adalah adanya
kumuh
kesenjangan
lingkungan
kebutuhan
atau
menyebabkan
tersebut terjadi antara lain karena masih
kesehatan.
kemampuan
masyarakat
khususnya
daya
dapat
Lingkungan yang sarana
yang
perumahan yang relatif masih besar. Hal
kurangnya
memadai
juga
kepribadian bangsa. Namun sayangnya
pemenuhan
kurang
dengan
prasarana
minim
masalah
dapat
sosial
dan
beli
Permasalahan Rumah Tidak
Masyarakat
Layak Huni (RTLH) yang dihuni atau
Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam
dimiliki oleh kelompok fakir miskin
memenuhi kebutuhan akan rumahnya.
memiliki multidimensional. Oleh sebab
Pembangunan perumahan dan
itu,
kepedulian
menangani
permukiman jika dilakukan secara benar
masalah
akan memberikan konstribusi langsung
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh
terhadap peningkatan kesejahteraan dan
komponen
pengentasan kemiskinan. Hal tersebut
baik pemerintah pusat maupun daerah,
disebabkan
karena
pembangunan
dunia usaha, masyarakat, LSM dan
perumahan
dapat
mendorong
elemen lainnya. Untuk memperbaiki
pertumbuhan wilayah dan ekonomi
rumah yang tidak layak huni tersebut,
daerah, mendukung pembangunan sosial
Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin
budaya dan memberikan efek multiplier
yang bekerjasama dengan Kementerian
terhadap sektor lain seperti penciptaan
Sosial yang dilaksanakan lagi oleh
lapangan kerja baik yang langsung
Dinas Sosial dan Badan Perencanaan
maupun yang tidak langsung.
Pembangunan Daerah di masing-masing
Pada
kenyataannya,
untuk
daerah
tersebut
untuk
diharapkan
masyarakat
terus
(stakeholder)
mengalokasikan
kegiatan
mewujudkan rumah yang nyaman dan
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
layak untuk dihuni bukanlah hal yang
Huni
mudah.
mereka
dengan pembuatan sarana dan prasarana
sebagai masyarakat menengah kebawah
lingkungan sesuai dengan kebutuhan
Ketidakberdayaan
6
(RS-RTLH)
yang
dipadukan
masyarakat yang dapat diakses secara
rumah tidak layak huni (RTLH)
umum sebagai salah satu program
yang belum selesai dari target
pengentasan kemiskinan.
waktu
Adapun kondisi umum yang terlihat
yang
di
tentukan.(Hasil
Monev Pusat Kajian Umrah tahun
pada pelaksanaan program
2012).
rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota
Penelitian
mengenai
Tanjungpinang oleh Dinas Sosial dan
pelaksanaan
Tenaga
Tanjungpinang
kemiskinanPprovinsi Kepulauan Riau pada
dalam program pengentasan kemiskinan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
masih
gejala-gejala
Tanjungpinang dilakukan agar kedepannya
Gejala-gejala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kerja
Kota
menunjukkan
permasalahan.
permasalahan tersebut antara lain:
program
evaluasi pengentasan
Kota
Tanjungpinang selaku pelaksanan program rumah tidak layak huni ( RTLH ) dapat lebih
1.
Bahwa
masyarakat
penerima
meningkatkan
bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)
tidak
tepat
pelaksanaannya
sasaran.
Tepat
1.2 Perumusan Masalah Deskripsi
ditanjungpinang-tidak-tepat-
diberikan
secara
tidak
utuh
dalam
kepada
Tidak
(RTLH)
Masih
Bagaimana
Layak
Huni
Sebagai
Kemiskinan
di
Upaya Kota
1.3 Tujuan Penelitian 1.
.
Untuk
mengetahui
pelaksanaan
Program Rumah Tidak Layak Huni
(beritatanjungpinang.com
di Kota Tanjungpinang.
/2014/01/rtlh-di-tanjungpinang-
2.
masih-banyak-masalah/ 16 Januari
Untuk penghambat
2014). 3.
yaitu:
Tanjungpinang?
Banyak
Masalah
penelitian
Pengentasan
di
Tanjungpinang mengeluh. RTLH di Tanjungpinang
belakang
Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah
penerima bantuan dana rumah tidak huni
latar
menentukan sebuah perumusan masalah
RTLH
penerima, membuat sejumlah warga
layak
dari
permasalahan di atas, menjadi sebab penulis
sasaran/, 9 Oktober 2013). anggaran
menghasilkan
layak huni ( RTLH )
/2013/10/bantuan-rtlh
Alokasi
sehingga
proses
para penerima bantuan program rumah tidak
Sasaran.
(Beritatanjungpinang.com
2.
dalam
hasil yang maksimal dan memuaskan bagi
Bantuan RTLH diTanjungpinang Tidak
kinerja
mengetahui dalam
faktor pelaksanaan
Program Rumah Tidak Layak Huni
Pengerjaan program RTLH tidak
(RTLH) Kota Tanjungpinang.
selesai tepat waktu dengan yang sudah di tentukan. Hal ini di tandai dengan masih adanya pembangunan
7
Penelitian evaluasi merupakan suatu proses
1.4 Manfaat Penelitian 1.
Secara akademis, hasil penelitian
yang dilakukan dalam rangka memprogram
ini dapat menambah pengetahuan
yang diturunkan dari kebijakan dengan
dan wawasan bagi mahasiswa yang
terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-
ingin melakukan penelitian lebih
nilai positif dan teknik yang digunakan
lanjut mengenai evaluasi program
untuk melakukan penilaian serta untuk
rehabilitasi rumah tidak layak huni
mecapai tujuan yang telah ditentukan.
(RTLH). 2.
Cook
Secara praktis, khususnya untuk
tujuan,
lebih
(RTLH)
maksimal..Aspek
menimbulkan
atau
akibat
yaitu
dibuat itu akan diturunkan kedalam bentuk program atau kegiatan, dan program atau
memberikan feed back (umpan balik) atas
kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang
pelaksanaan program suatu kegiatan atau
harus dicapai dengan melakukan upaya atau
program yang telah direncanakan agar
tindakan,
pelaksanaan program atau kegiaatan tersebut
sebelumnya, karena itu pelaksanaan evaluasi kegiatan
secara
rutin
dan tindakan itu berdampak
kepada masukan dan hasil yang ada.
tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan
Menurut Norman dalam Umar (2000:2)
perlu
menyatakan bahwa “Evaluasi yaitu suatu
dan
proses mengumpulkan, memperoleh dan
berkesinambungan dan tegas.
menyediyakan informasi untuk mengambil keputusan”.
Jadi evaluasi dapat dikatakan sebagai yang
hasil
dapat dijelaksan bahwa kebijakan yang
evaluasi yang dilakukan akan berguna dalam
model
untuk
Mengacu dari pendapat diatas maka
yang penting dalam proses manejemen,
suatu
kriteria
output/hasil dan input/masukan”.
Evaluasi marupakan salah satu tahap
dilakukan
beberapa
tindakan
dengan tindakan fisik, sehingga kebijakan
2.1 Evaluasi
atau
setiap
diterjemahkan kepada program dan program
Praktis;
II. LANDASAN TEORI
program
dengan
(2000:280) berpendapat yaitu “Kebijakan
melalui penelitian ini dapat
terhadap
dicapai
mengukur efektivitasnya”. Selanjutnya Dunn
agar
kedepannya hasil dari program ini lebih
tujuan
tindakan,
mengandung
pelaksanaan program rumah tidak huni
setiap
beberapa
memperhatikan serta meningkatkan
layak
(1994:5)
dari kebijakan dan mempunyai beberapa
dapat dijadikan rekomendasi dan guna
Wibawa
menyatakan bahwa “program diturunkan
pemerintah Kota Tanjungpinang
pertimbangan
dalam
terdapat
dilaksanakan untuk
Sedangkan dalam
menurut
Suyatno
Jones
(1998:57)
menyatakan bahwa “Definisi evaluasi adalah
melihat sampai sejauh mana suatu program
suatu efektivitas yang dirancang untuk
telah mencapai tujuan yang telah ditentukan.
8
menimbang manfaat program dan kata
program sudah tercantum baik itu sasaran,
evaluasi
kebijakan,
sering
digunakan
untuk
riset
prosedur,
waktu
maupun
evaluasi. Menurut Popham dalam Arikinto
anggarannya, jadi program juga merupakan
(1995:292) bependapat bahwa “ Evaluasi
usaha-usaha
diperlukan sebagai suatu sarana untuk
rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan
menyediakan
menurut bidang masing-masing”.
informasi
sehingga
dapat
untuk
mengefektifkan
diambil keputusan terhadap suatu program”. Melihat dari pendapat tersebut, diketahui Selanjutnya
pendapat
Arikunto
bahwa
program
(1995:292) menyatakan bahwa “Evaluasi
kegiatan
yang
biasanya
sistematis
dan
dimaksudkan
untuk
adalah
suatu
telah
rencana
disusun
terencana,
serta
secara harus
mengembangakan kerangka berpikir dalam
dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan
rangka pengambilan keputusan dari suatu
tertentu.
kebijakan
bagaimana
atau
program
kerja
yang
dilaksanakan”. Basaid
Dalam
program
rencana
dan
tergambar
strategi
dilaksanakan sesuai dengan tujuan-tujuan (1995:72)
yang ingin dicapai.
mendefinisikan
“Evaluasi suatu upaya yang sistematis dalam
Kasim
(1999:2)
rangka mengumpulkan informasi dan atau
Pendekatan
permasalahan yang dialami dalam tahap
dilakukan, yaitu :
terhadap
menyatakan
bahwa
program
dapat
pelaksanaan serta mencatat pula barbagai keberhasilan
yang
dicapai
guna
1.
dapat
memberikan kesimpulan dan saran sebagai
proyek masa datang agar dapat lebih efisien dan efektif”. 2.2 Program Arikinto (1997:1) berpendapat bahwa “
2.
Program adalah suatu rencana yang harus program
ini
merupakan
mencapai
Sedangkan
Hasibuan
tujuan”. (2001:100)
menyatakan bahwa : “Program adalah suatu rencana konkrit, disebut
rencana konkrit
Anggaran Dasar Based Budgeting)
Nol
(Zero
Setiap unit organisasi dapat mengajukan rencana kegiatan setiap tahunnya, dimana paketpaket kegiatan dinilai keuntungan dalam kelemahan kelemahan masing-masing, paket kegiatan dirangking berdasarkan kepentingannya baik organisasi secara keseluruhan dan dinilai
sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk
Program anggaran (budgeting) Berdasarkan analisa kebijakan dalam sistem semua program /kegiatan organisasi saling berkaitan, pengembangan alternatif untuk mencapai tujuan, perkiraan biaya dan dampak pemilihan alternatif terbaik.
bahan masukan pada proses perencanaan
dilaksanakan,
akan
karena dalam
9
potongan untuk menentukan paket mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak. 3.
untuk
memahami
program
bagaimana
pengentasan
evaluasi
kemiskinan
yang
dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama,
Manajemen Berdasarkan Tujuan (Manajemen by Objectives)
penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian
Atasan dan bawahan bersama sama membahas tujuan bagi setiap bawahan setiap tahun sesuai dengan tujuan yang bisa dicapainya, bawahan, atasan dan bawahan selalu melakukan evaluasi kinerja bahwa dalam pencapaian tujuan telah berjalan sesua dengan yang ditetapkan.
Ali Haji (2014) mengenai Kajian Dampak
Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014. Dalam penelitian
ini,
tim
Puska
UMRAH
menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya penanggulangan
kimiskinan
Provinsi
Kepulauan Riau telah tercapai sebesar 51%. Artinya bahwa program penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau telah
4.
Kriteria yang incrementalism
ditetapkan
mampu mendukung pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
Dimana unit-unit organisasi diminta untuk mengajukan permintaan anggaran dengan jumlah sama dengan anggaran lalu, kurang atau lebih, manejemen menentukan berdasarkan criteria perkiraan seumber daya yang ada
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dhani Adi Saputra (2013) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Kabupaten Lingga (Studi Kasus Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Tahun 2011). Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program rumah tidak
tersebut,
layak huni di desa Limbung Kecamatan
diketahui bahwa ada beberapa pendekatan
Lingga Utara yang masih memiliki beberapa
yang dapat dipergunakan oleh organisasi
masalah yang pada akhirnya menghambat
dalam pelaksanaan evaluasi dari program
dalam pelaksanaan program rumah tidak
yang
layak huni ( RTLH ). Penelitian ini
Mengacu
telah
dari
uraian
dijalankan
atau
telah
dilaksanakan tersebut, baik seperti program
menyatakan
anggaran yang dilihat dari anggaran yang
program RTLH masih terdapat beberapa
telah dipergunakan, anggaran dasar nol,
masalah antara lain masih kurangnya sumber
manajemen
daya tenaga, sumber dana untuk pelaksaan
berdasarkan
tujuan
atau
bahwa
dalam
pelaksanaan
berdasarkan pilihan sumber daya yang ada.
program, sarana dan prasarana yang terdapat
2.3 Kemiskinan
di desa limbung, serta lamanya waktu pelaksaan program RTLH yaitu lamanya
Terdapat
beberapa
kajian
penelitian
waktu yang dibutuhkan kurang bahkan tidak
terdahulu yang dapat dijadikan rujukan
sesuai dengan apa yang direncanakan.
10
III. METODE PENELITIAN
antar variabel sebagaimana yang dianut oleh
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
aliran positivistik (kuantitatif), tetapi lebih mencari makna dengan cara atau prosedur
Penelitian ini di lakukan pada Dinas Sosial
dan
Tenaga
Kerja
yang alamiah.
Kota
Tanjungpinang Provinsi KEPRI, di Seksi
Lexy J. Moleong (2007:6) menjelaskan
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial,
penelitian kualitatif adalah penelitian yang
adapun alasan dasar mengambil penelitian
bermaksud memahami fenomena tentang
disini adalah :
apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
1.
Kota Tanjungpinang
merupakan
kata dan bahasa pada suatu konteks khusus
Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau
yang alamiah dan dengan memanfaatkan
yang memiliki jumlah penduduk
berbagai metode alamiah. Cara deskripsi ini
yang banyak dan menjadi pusat pemerintahan
di
berasal
Provinsi
Tanpa
Program
3.3 Informan Penelitian
baik dan tersistematis, maka sulit mengurangi
kemiskinan
Provinsi
Informan menurut Arikunto (2010: 188)
angka
adalah orang yang memberikan informasi.
Kepulauan
Dengan pengertian ini maka informan dapat
Riau, Khususnya Ibu Kota Provinsi Kepulauan
Riau
yaitu
dikatakan sama dengan informan, apabila
Kota
keterangannya karena di pancing oleh pihak
Tanjungpinang
peneliti. Istilah “informan” ini banyak
3.2 Jenis Penelitian
digunakan dalam penelitian kualitatif.
Penelitian yang dilakukan penulis adalah
Sedangkan menurut Hendrarso dalam
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian
diskriptif
pengamatan,
dari dokumen.
pengentasan
kemiskinan yang terencana dengan
untuk
wawancara,
termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman
Kepulauan Riau. 2.
dari
mencoba
Auliyanti (2008: 22) menjelaskan bahwa:
untuk “Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan
mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal serta mengkaji hal tersebut secara
untuk membuat
mendalam. Penelitian dengan menggunakan
penelitian yang dilakukan sehingga subjek
metode
Sugiyono
penelitian yang telah tercermin dalam fokus
(2011:9) yang digunakan untuk meneliti
penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek
kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti
penelitian akan menjadi informan yang akan
adalah sebagai instrumen kunci. Dengan
memberikan berbagai macam informasi
demikian, maka dapat dipahami penelitian
yang diperlukan selama proses penelitian.
kualitatif tidak mencoba mencari hubungan
Informan penelitian ini meliputi tiga macam,
kualitatif
menurut
11
generalisasi dari hasil
yaitu
informan
kunci
(key
informan),
penelitian (informan) yang berkenaan
informan utama dan informan tambahan. Informan
kunci
adalah
mereka
dengan variabel yang diteliti.
yang Dalam penelitian ini data primer adalah
mengetahui dan memiliki berbagai informasi
data yang diambil langsung dari informan
pokok yang diperlukan dalam penelitian.
yaitu para pegawai Dinas Sosial dan Tenaga
Informan utama adalah mereka yang terlibat
Kerja Kota Tanjungpinang
secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
Sedangkan
informan
tambahan
b.
Data Sekunder
adalah mereka yang dapat memberikan
Menurut Arikunto (2010:22), Data
informasi walaupun tidak langsung terlibat
Sekunder adalah data yang diperoleh dari
dalam interaksi sosial yang diteliti”.
dokumen-dokumen
Penentuan
Informan
kunci
lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
utama yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi
Sosial,
Kepala
pustaka,
Sugiyono
peraturan
(2011:96),
dengan
pertimbangan
penelitian
kualitatif yang
antara
lain
berasal
dari
perundang-undangan,
Surat
buku, literatur, dan sumber lainnya yang
tertentu.
berkaitan dengan penelitian ini.
sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian
sekunder
Keputusan (SK), jurnal, internet, buku-
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
data
dokumen-dokumen atau data mengenai
Staf Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Menurut
Pengambilan
melalui data yang diperoleh dari bahan
Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial,
Sosial.
foto-foto,
film, rekaman video, benda-benda, dan
dalam
penelitian ini adalah Kepala Dinas, informan
dan
grafis,
atau
penelitian-
Dalam penelitian ini data sekunder
tidak
melakukan
adalah data yang diperoleh dengan tidak melali wawancara, namun bersumber dari
generalisasi.
dokumen-dokumen dan literlatur, seperti 3.4 Sumber Data
data jumlah pegawai, sejarah singkat Dinas
Jenis data yang digunakan penulis dalam
Sosial
penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
dan
Tenaga
Kerja
Kota
Tanjungpinang, data struktur organisasi, data uraian tugas dan fungsi, data uraian tugas
Data Primer
unit kerja yang ada serta data sarana dan
Menurut Arikunto (2010:22), Data
prasarana kerja yang dimiliki.
Primer adalah data dalam bentuk verbal
3.5 Prosedur
atau kata-kata yang diucapkan secara
Penelitian/Pengumpulan
Data
lisan, gerak-gerik, atau prilaku yang
Untuk mengumpulkan data penelitian
dilakukan oleh subjek yang dapat
maka digunakan teknik, yaitu:
dipercaya, dalam hal ini adalah subjek
a) Observasi (pengamatan langsung)
12
Teknik
pengumpulan
data
secara
dalam
bentuk
jenjang
tingkatan,
observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik
walaupun tidak
bila dibandingkan dengan teknik yang lain.
berdasarkan
Dalam
dalam menghubungkan fakta, informasi, dan
penelitian
observasi
yang
yang penulis
dilakukan gunakan
ini, yaitu
jelas
atau
batasnya dengan
kemampuan
nalar
peneliti
data. Aktifitas dalam analisa data, yaitu:
observasi terstruktur yang telah dirancang
1) Reduksi Data
secara sistematis, tentang apa yang diamati,
Merupakan bagian dari proses analisis
kapan dan dimana tempatnya.
yang
mempertegas,
memperpendek,
membuat fokus, membuang hal-hal yang b) Interview (wawancara)
tidak penting dan mengatur data sedemikian
Soehartono (2002:67-68), menyatakan bahwa,
“wawancara
pengumpulan
data
rupa sehingga dapat membuat kesimpulan
merupakan
akhir.
dengan
mengajukan
2) Sajian Data
oleh
pewancara
Merupakan
pertanyaan-pertanyaan
suatu
deskriptif
responden dicatat dan direkam”. Dalam hal
memungkinkan
ini penulis menggunakan sistem wawancara
dilakukan sajian dan harus mengacu pada
terbuka.
rumusan masalah sehingga dapat menjawab
iniakan
dilakukan
bentuk
informasi,
kepada responden dan jawaban-jawaban
Wawancara
dalam
rakitan
narasi
yang
riset
dapat
kesimpulan
dengan informan yaitu pihak-pihak yang
permasalahan-permasalahan yang diteliti.
terlibat dalam kepemimpinan wirausaha
3) Penarikan Kesimpulan
Walikota Tanjungpinang.
Dari awal pengumpulan data, penulis
c) Dokumentasi
harus sudah memahami apa arti dari
Yaitu pengumpulan data melalui bukubuku
ataupun
literatur-literatur
berbagai
hal
yang
ia
temui
dengan
yang
melakukan pencatatan peraturan-peraturan,
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan,
pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan,
misalnya literatur yang berkaitan tentang
sebabakibat
jiwa kewirausahaan, kepemimpinan dan
kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian
metode penelitian.
yang
3.6 Analisis Data
dipertahankan.
Analisis data yang penulis gunakan
dan
dilakukan
berbagai
benar
proporsi,
dan
bisa
lebih
jauh
IV. PEMBAHASAN
untuk menganalisis data-data yang diperoleh 4.1 Karakteristik Informan
dari penelitian ini adalah menggunakan
Sebelum
analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data
tentang variabel penelitian, maka terlebih
yang berupa kumpulan berwujud kata-kata,
dahulu
kalimat, uraian-uraian, serta dapat berupa
dapat
menunjukkan
akan
peneliti
uraikan
tentang
karakteristik informan yang menjadi sampel
analisis ringkas, bahkan pada beberapa data tertentu
membahas
dalam penelitian ini, yaitu para Pegawai
perbedaan
13
Bidang Soisal
Pemberdayaan dan
Seksi
dan
Rehabilitasi
dapat
memudahkan
daerah
dan
kabupaten/kota untuk memberikan bantuan
Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial dan
yang tepat sasaran pada calon penerima
Tenaga
Tanjungpinang.
bantuan. Hal ini tidak sejalan dengan
Karakteristik informan yang dilihat yakni
harapan yang diinginkan, karena dalam
jenis
pendidikan
penetapan nama calon penerima bantuan
informan, usia atau umur informan, dan
masih tidak sesuai dengan data pendataan
masa kerja yang dimiliki informan.
program perlindungan sosial (PPLS).
4.2 Ketersediaan Tenaga Pegawai
4.4 Pedoman Teknis Pengerjaan RTLH
Kerja
Pemberdayaan
diharapkan
Kota
kelamin
informan,
Ketersediaan
tenaga
pelaksana
Pedoman
teknis
pengerjaan
adalah tersedianya para pegawai dalam
program rehabilitasi rumah tidak layak huni
pelaksaan program rehabilitasi rumah tidak
(RTLH) merupakan pedoman tentang teknis
layak
pengerjaan rumah bantuan RTLH dari Dinas
huni
(RTLH)
pada
Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang yang wajib dijalankan oleh
Tanjungpinang. Jadi dengan tersediannya
para
jumlah pegawai yang mencukupi diharapkan
Tanjungpinang.
pelaksanaan pekerjaan akan semakin cepat
pedoman teknis pengerjaan rumah tidak
dan program-program kerja yang telah
layak huni (RTLH) diupayakan semua
direncanakan
dengan
pengerjaan rumah akan selesai seperti yang
semakin baik. Akan tetapi hal ini tidak
diharapkan, ini sesuai dengan apa yang
seperti yang diharapkan, karena ketersediaan
diharapkan oleh Seksi Pemberdayaan dan
pegawai
Seksi
Kelembagaan Sosial Dinas Sosial dan
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang walapun
masih sangat minim.
masih
4.3 Kesesuaian Data Penerima Program
penerapan pedoman teknis RTLH.
dapat
tenaga
Kesesuaian merupakan
terlaksana
pelaksana
data tingkat
di
penerima
bantuan
kesesuaian
dan
Tenaga
penerima
ada
data
bantuan Jadi
sedikit
4.5 Ketersediaan
Kerja
RTLH
dengan
kekurangan
Biaya
Kota
Kota adanya
dalam
Untuk
Pelaksanaan Program
peneriama bantuan rumah tidak layak huni Ketersediaan biaya pelaksana program
(RTLH) di tingkat Kabupaten/Kota yang di
merupakan
kerjakan oleh Seksi Pemberdayaan dan
anggaran
Kelembagaan Sosial Dinas Sosial dan
pusat
yang
mengacu
pada
tidak
data
Jadi
dengan
kesesuaian
adanya
mencukupi
untuk
layak
huni (RTLH)
pada seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
yang
atau
melaksanakan program rehabilitasi rumah
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dengan data
tersedianya
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
data
Tanjungpinang. Jadi dengan tersediannya
penerima bantuan ditingkat daerah dan pusat
dana atau biaya untuk pelaksanaan program
14
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan
ini diharapkan program dapat tersosialisasi
dapat diketahui atau dapat ditanggulangi.
dengan baik, program dapat berjalan dengan
Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui
baik, program dapat selesai dengan yang di
dan
targetkan. Akan tetapi apa yang diharapkan
tersebut. Pengawasan yang dilakukan sudah
belum begitu berjalan dengan baik, karena
berjalan dengan baik, meskipun masih ada
masih minimnya anggaran yang dimiliki
beberapa kendala.
menunjukkan
kelemahan-kelemahan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 4.8 Ketepatan Waktu Pengerjaan
Tanjungpinang. 4.6 Jangka Waktu Pelaksanaan Program Jangka
waktu
pelaksanaan
Ketepatan ketepatan
program
Pemberdayaan
dan
waktu
pengerjaan
peyelesaian
adalah
pekerjaan
dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh
adalah lamanya waktu yang dibutuhkan seksi
waktu
Seksi
Kelembagaan
Pemberdayaan
dan
Kelembagaan
Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang
Tanjungpinang dalam pelaksanaan program
program.
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebab
selaku dengan
penyelenggara penyelesaian
pekerjaan yang selesai tepat waktu, maka
Sebab dengan penggunaan waktu yang tepat,
diharapkan program ini dapat terlaksana
diharapkan program itu dapat terlaksana
sesuai tujuan program. Akan tetapi hal ini
secara maksimal dan merata di seluruh
belum dapat terlaksana dikarenakan ada
kawasan Kota Tanjungpinang. Akan tetapi
beberapan kendala yang mengakibatkan
hal ini belum dapat terlaksana tepat waktu
pekerjaan tidak selesai tepat waku.
seperti yang ditetapkan, ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti lamanya tahapan
4.9 Peningkatan Kualitas Program
pencairan anggaran hingga lamanya proses Peningkatan kualitas program adalah
pengajuan proposal yang diberikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
dengan
dilaksanakannya
program
Tanjungpinang dalam menjalankan program
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
ini.
pada seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
4.7 Adanya Pengawasan
Tanjungpinang kepada masyarakat penerima bantuan di Kota Tanjungpinang. Maka
Adanya pengawasan yaitu kegiatan yang
diharapkan adanya peningkatan kualitas
dilakukan oleh panitia pelaksana program
program, guna membantu pemerintah daerah
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
dalam program pengentasan kemiskinan
untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau
untuk Kota Tanjungpinang baik itu dalam
hasil program telah sesuai dengan apa yang
hal pelayanan administrasi, peningkatan
telah direncanakan sebelumnya, sehingga
jumlah penerima bantuan, kualitas material
15
dan peningkatan sumber daya manusia
simpulkan
bahwa
program
rehabilitasi
(SDM) untuk program rehabilitasi rumah
rumah tidak layak huni (RTLH) untuk
tidak layak huni (RTLH).
pengentasan
kemiskinan
di
Kota
Tanjungpinang secara keseluruhan belum 4.10
Penurunan Angka Kemiskinan
Penurunan dengan
angka
kemiskinan
dilaksanakannya
berjalan
dilihat
program
1.
Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
terutama
hasil wawancara
Pelaksanaan Program rumah tidak huni
(RTLH)
di
Kota
a). Masukan (input), dilihat dari indikator
dibidang
ketersediaan
pelaksanaan
perumahan. Dalam hal ini sudah ada sedikit
pegawai
dan
indikator
ketersediaan biaya dalam melihat
penurunan angka kemiskinan di bidang
evaluasi program rumah tidak layak
perumahan tidak layak huni 4.11
memiliki
Tanjungpinang:
dalam
upaya penurunan angka kamiskinan di Kota Tanjungpinang
dari beberapa
layak
Tanjungpinang diharapkan dapat membantu Tanjungpinang
dan
dengan informan sebagai berikut :
oleh Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan
Kota
optimal
beberapa faktor penghambat. Hal ini dapat
yaitu
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
pemerintah
secara
huni
(RTLH)
Pemberdayaan
Kelayakan Program
pada dan
Seksi
Kelembagaan
Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kelayakan
Program
yaitu
dengan
Kota
Tanjungpinang,
kebanyakan
dilaksanakannya program rehabilitasi rumah
informan menyatakan masih belum
tidak
memadai,
layak huni (RTLH)
oleh Seksi
dan
untuk
indikator
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial,
kesesuaian data serta pedoman teknis
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
para informan masih menyatakan
Tanjungpinang
adanya ketidaksesuaian data dan
diharapkan
program
ini
dirasa tepat untuk menjadi salah satu
pedoman teknis.
program pengentasan kemiskinan untuk Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini terlihat
b). Aktivitas atau Proses, dilihat dari
bahwa program rumah tidak layak huni
indikator waktu dan pengawasan,
(RTLH) memang dirasa tepat dijadikan
dalam
salah satu program pengentasan kemiskinan.
rumah tidak layak huni (RTLH) pada
melihat
Seksi V. PENUTUP
Pemberdayaan
program
dan
Kelembagaan Sosial Dinas Sosial dan
5.1 Kesimpulan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang,
Mengacu pada pendapat
untuk kecukupan waktu pelaksanaan
Compton
kebanyakan
dalam Suyanto (1998:57), dari penelitian yang telah dilakukan,
evaluasi
maka dapat
informan
menjawab
cukup walapun masih ada beberapa
di
16
kendala, sedangkan untuk ketepatan
pelaksana Program rumah tidak
waktu
layak huni (RTLH)
kebanyakan
informan
menjawab kurang tepat waktu dan untuk
pengawasan
b). Tingkat Validitas data PPLS
informan
yang menjadi acuan data penerima
menjawab sudah berjalan dengan
bantuan RTLH sudah tidak relevan
baik walaupun masih ada beberapa
karena PPLS masih mengacu pada
kendala.
data 2011 c). Hasil dari program, di telaah dari indikator
peningkatan
5.2 Saran
kualitas,
penurunan angka kemiskinan dan
Adapun
saran-saran
dapat
kelayakan program, dalam melihat
disampaikan
evaluasi program rumah tidak layak
mengenai evaluasi program rumah tidak
huni
layak
(RTLH)
Pemberdayaan
pada dan
Seksi
Kelembagaan
dari
huni
hasil
penelitian
(RTLH)
pengentasan
sebagai
kemiskinan
di
ini
upaya Kota
Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tanjungpinang
Kota
optimal, maka perlu di perhatikan beberapa
Tanjungpinang,
peningkatan
kualitas program meningkat setiap tahunnya
dengan
pengalaman
belajar
pelaksanaan
agar berlangsung lebih
hal, seperti :
dari 1.
program
Perlunya Walikota melalui Kepala
sebelumnya, untuk penurunan angka
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
kemiskinan informan menjawab ada
Tanjungpinang, untuk memperhatikan
penuruan angka kemiskinan setelah
peningkatan kualitas dan kuantitas
program RTLH ini berjalan, dan
pegawai baik dari segi penambahan
untuk
para
jumlah pegawai, yang terkait untuk
informan menjawab bahwa program
penyesuaian data penerima bantuan
rumah tidak layak huni (RTLH) layak
dengan data PPLS disesuaikan dengan
dijadikan
data PPLS serta diharapkan Dinas
kelayakan
salah
program
satu
program
Sosial
pengentasan kemiskinan.
dan
Tenaga
Tanjungpinang 2.
yang
Faktor
Penghambat
dalam
program
Kerja
selaku
untuk
Kota
pelaksana memberikan
Pelaksanaan Program rumah tidak
rekomendasi penambahan biaya untuk
layak
pelaksanaan program guna mendapat
huni
(RTLH)
Kota
Tanjungpinang : a).
Kurangnya
hasil Sumber
dari
program
yang
lebih
maksimal.
Daya 2.
Manusia (SDM) dalam hal ini
Perlunya Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
kurangnya ketersediaan Pegawai
Tanjungpinang
17
untuk
dapat
menyesuaikan
3.
yang
meningkatkan kualitas dari program
diberikan dengan program kerja yang
RTLH sehingga dapat memberikan
dijalankan, hal ini agar menghasilkan
dampak yang lebih baik lagi dalam
hasil yang optimal. Untuk pengawasan
pengurangan angkat kemiskinan di
yang
Kota
sudah
lagi
waktu
berjalan,
agar
dapat
Tanjungpinang
ditingkatkan kembali sehingga hasil
merekomendasikan
dari pengawasan tersebut dapat di
sebagai salah satu program ungulan
pertanggungjawabkan secara baik.
untuk pengentasan kemiskinan Kota
Perlunya Walikota melalui Kepala
Tanjungpinang.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
untuk
lebih
18
program
dan RTLH
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Basaid. A Saad. 1995. Evaluasi Kinerja dan Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Bina Askara Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dahlan, Rukmini. 1998. Tingkat Keberhasilan Program. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Hasibuan, SP. Malayu. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksaar Nugroho, Riant, 2009, Public Policy, Jakarta: Elex Cipta Komputindo. Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta. Suradji, dkk. 2012. Survei Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (program rumah tidak layak huni) Suyatno. 1998. Penelitian Evaluasi Program. Jakarta :Departemen Sosial RI Tampubolon, Manahan P. 2004. Prilaku Organisasi. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia. Wibawa, Samodra dkk., 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widodo, Joko, 2012, Analisis Kebijakan Publik setakan kedelapan, Malang: Bayumedia. Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jogjakarta: CAPS. B. Skripsi, Jurnal, Dokumen Dhani, Adi Saputra 2012,”Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Lingga (Studi Kasus Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Thaun 2011)”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Univerisitas Maritim Raja Ali Haji 2012. Juria 2013,”Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2012”, Skripsi Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Puska UMRAH. 2014. Kajian Dampak Program Penanggukangan Kemiskinan Kepulauan Riau
19
Provinsi
