IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Oleh: JULIA FATMAWATI NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya jumlah rumah tidak layak huni yang dapat diberikan bantuan dan Standar Operasional Prosedur yang tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan dan tim monitoring dalam melaksanakan perbaikan rumah. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aktivitas pengorganisasian SOP tidak dijalankan dengan baik serta sumber daya keuangan masih kurang. Dalam aktivitas interpretasi, masyarakat penerima bantuan dan masyarakat disekitar penerima bantuan kurang memahami tujuan kebijakan sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan semangat gotong royong tidak tercapai, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, selanjutnya sasaran dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam aktivitas aplikasi, penyaluran dana oleh pelaksana kebijakan sudah baik tetapi dalam pembangunan rumah masih terdapat kendala seperti kekurangan bahan material dan kesulitan dari penerima bantuan mengerjakan perbaikan rumah karena dilakukan sendiri dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan masih kurang karena tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan rumah. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak harus lebih selektif dalam menetapkan penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran dan harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi baik melalui Kelurahan, Ketua RT ataupun media massa. Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni

Abstract . The problem in this research is the low number of houses were unworthy, which can be given assistance and Standard Operating Procedures that are not operated properly by beneficiaries and monitoring teams in carrying out home reparation. The theory is used to analyze these problems is the activity of policy implementation by Charles O. Jones that is organizing, interpretation and application. The method used is descriptive research by a qualitative approach. The results showed that the activity of organizing SOP does not run properly along with the financial resources are still lacking. In interpretation activity, beneficiaries and the society around the beneficiaries do not understand the policy objectives that the policy goals to create a spirit of mutual cooperation is not reached, the less of socialization provided by Department of Human Settlements and Housing Spatial caused the society does not get the purpose of rehabilitation policies unworthy houses. Furthermore, many ofthe targets in rehabilitation policy unworthy houses are not on aimed. In the application activity, the distribution of funds by the policy implementing is good, but in building the house still have obstacles such as lacking of materials and the difficulty of beneficiaries working on house reparation because it is done itself and the responsibility of beneficiaries were still less because beneficiaries were not in earnest making home reparation. The

1 JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


researchers suggest from the results of this studies are the implementing policies, namely the Department of Human Settlements and Housing Spatial Pontianak City should be more selective in determining beneficiaries so that not misplaced and should be more assertive in socializing through the Village chief, Head of RT or the mass media.

Keywords : Policy Implementation, Rehabilitation, Unworthy housing.

Tentang Perubahan Keputusan Walikota

A. PENDAHULUAN

Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Berdasarkan

kriteria-kriteria

dan

Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak

pengertian rumah menurut Undang-Undang

Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012.

Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatakan

Berdasarkan

bahwa rumah adalah bangunan gedung yang

rehabilitasi rumah tidak layak huni per

berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak

Kecamatan di Kota Pontianak mulai dari

huni, sarana membina keluarga, cerminan

tahun 2012 hingga tahun 2013 Kecamatan

harkat dan martabat penghuninya serta asset

Pontianak Tenggara merupakan Kecamatan

bagi pemiliknya. Berdasarkan pengertian

dengan jumlah penerima bantuan yang

tersebut masih banyak ditemui rumah-rumah

terkecil di Kota Pontianak dan realisasi

yang ada di kota Pontianak tidak memenuhi

rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut

standar atau kriteria yang telah ditetapkan

belum dapat mencapai 50%. Kemudian,

oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan

dalam pelaksanaan perbaikan rumah yang

rumah yang tidak memenuhi kriteria tersebut

langsung diawasi dibawah pengawasan tim

sebagai rumah yang tidak layak huni.

monitoring terdapat permasalahan dimana

Berdasarkan

penerima

bantuan

di

atas,

waktu pelaksanaan yang seharusnya 60 hari

program

untuk

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

mengatasi permasalahan tersebut melalui

(SOP), tetapi dilaksanakan lebih dari 60 hari.

program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Berdasarkan uraian latar belakang

pemerintah

permasalahan

data

memiliki

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi

masalah

diatas,

peneliti

memfokuskan

rumah tidak layak huni tersebut, dasar

penelitian ini pada: Proses Implementasi

hukumnya adalah dan Surat Keputusan

Kebijakan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Walikota Pontianak Nomor 318 Tahun 2012 2 JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


di

Kelurahan

Bansir

Laut

Kecamatan

Pontianak Tenggara.

kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas

Manfaat teoritis dari penelitian ini

suatu

penyelesaian kebijakan

diharapkan dapat memberikan sumbangan

ditetapkan/disetujui

bagi

sarana

perkembangan

ilmu

administrasi

(alat)

atau pelaksanaan

publik dengan

untuk

yang

telah

penggunaan

mencapai

tujuan

negara, khususnya dalam kajian kebijakan

kebijakan. Jones (dalam Widodo, 2010:86)

publik yang terkait proses implementasi

mengartikan implementasi sebagai Getting

kebijakan publik serta sebagai sumbangan

the job done “and” doing it. Selanjutnya

pemikiran bagi peneliti lain yang akan

Jones (dalam Widodo, 2010:89) mengatakan

melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat

aktivitas implementasi kebijakan terdapat

praktis dari penelitian ini diharapkan dapat

tiga macam, antara lain sebagai berikut:

bermanfaat bagi pemerintah kota Pontianak

a) Organization; The establishment

dalam upaya perbaikan dan pelakasanaan

or rearrangement of resources,

kebijakan kedepan. Serta dapat menambah

units, and methods for putting a

pengetahuan

policy into effect.

dan

wawasan

masyarakat

tentang kebijakan rehab rumah tidak layak

b) Interpretation; The translation of

huni dan peneliti dapat menerapkan ilmu

language (often contained in a

yang didapat semasa kuliah.

statute) into

acceptable

and

feasible plans and directives. c) Application; The routine provision of service, payments, or other

B. TINJAUAN PUSTAKA

agree upon 1.

Implementasi Kebijakan Publik Ripley dan Franklin (dalam Winarno,

objectives

or

instruments. Aktivitas

pengorganisasian

2014:148) berpendapat bahwa implementasi

(organization) merupakan suatu upaya untuk

adalah apa yang terjadi setelah undang-

menetapkan dan menata kembali sumber

undang ditetapkan yang memberikan otoritas

daya (resources), unit-unit (units), dan

program, kebijakan, keuntungan (benefit),

metode-metode (methods) yang mengarah

atau suatu jenis keluaran yang nyata

pada upaya mewujudkan (meralisasikan

(tangible

Tachjan

kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai

implementasi

dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran

output).

mengatakan

Selanjutnya

(2006:24)



kebijakan.

Aktivitas

(interpretation) interpretasi

merupakan

(interpretation)

interpretasi

C. METODEPENELITIAN

aktivitas merupakan

Jenis penelitian yang peneliti lakukan

aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi

ini merupakan jenis penelitian deskriptif

dari suatu kebijakan dalam bahasa yang

dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang

lebih operasional dan mudah dipahami

menjadi

sehingga dapat dilaksanakan dan diterima

Kelurahan

oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Pontianak Tenggara. Waktu yang digunakan

Aktivitas aplikasi (application) merupakan

untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan

aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin,

judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai

pembayaran atau lainnya sesuai dengan

pada Desember 2014 hingga November

tujuan dan sarana kebijakan yang ada

2015. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas

(routine provision of service, ayment, or

Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

other agree upon objectives or instruments).

Kota

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian Keputusan Walikota Pontianak Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Masih rendahnya jumlah rumah tidak layak huni yang dapat diberikan bantuan dan SOP yang tidak dijalankan dengan baik karena melewati batas waktu pengerjaan yang telah ditetapkan

tempat

penelitian

Bansir

Pontianak,

adalah

Laut

Kecamatan

Kecamatan

Tenggara, Kelurahan

di

Bansir

Pontianak Laut

dan

masyarakat penerima bantuan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa tape recorder atau handycam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan wawancara

data dan

berupa

observasi,

dokumentasi.

Untuk

menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman

Aktivitas implementasi kebijakan 1. Pengorganisasian 2. Interpretasi 3. Aplikasi

dalam Silalahi (2012:339) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar

data

keabsahannya Meningkatnya jumlah rumah tak layak huni yang dapat diberikan bantuan dan SOP dapat dijalankan dengan baik

yang

peneliti

maka

dari

dapat itu

teruji peneliti

menggunakan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan

triangulasi

sumber

yaitu

mencari data dari sumber yang beragam 4 JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


yang masih terkait satu sama lain dan

rehab rumah tidak layak huni yang menjadi

triangulasi teknik yaitu mengecek data

pelaksana kebijakan adalah Dinas Cipta

kepada sumber yang sama dengan teknik

Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota

yang berbeda.

Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tahun 2012 Tentang

Pembentukan

Tim

Pendataan,

Survey dan Monitoring Fasilitas dalam

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangka Penjaringan Rumah Tidak Layak Untuk menganalisis permasalahan

Huni Kota Pontianak. Setiap melaksanakan

dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak

kebijakan

perlu

layak huni ini, peneliti menggunakan teori

operasional

prosedur

aktivitas implementasi kebijakan Charles O.

petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para

Jones. Aktivitas implementasi kebijakan

pelaku kebijakan agar mengetahui apa yang

menurut Jones terdapat tiga macam yaitu,

harus

pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai

Organisasi

dari pelaksanaan kebijakan tersebut (dalam

Penting

untuk

sebagai

dan

standar pedoman,

lakukan,

siapa

bahwa

Widodo, 2010:92). Berikut adalah tahapan

organisasi itu sendiri memiliki dampak pada

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

proses

rehabilitasi rumah tidak layak huni yang

kebijakan.

dipahami

disiapkan

ditetapkan

Tujuan

awal

dari

organisasi adalah menjalankan program-

terdapat

program

Prosedur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

yang

1996:311).

telah

dirancang

Organisasi

(Jones,

diperlukan

agar

pekerjaan dapat dilaksanakan, dan organisasi

didalam

Standar

Operasional

Perumahan Kota Pontianak: 1.

Tahap pertama: Kelurahan melakukan

didalam pemerintahan telah identik dengan

survey

birokrasi

Menurut

Berpenghasilan Rendah) calon penerima

Widodo (2010:91) tahap pengorganisasian

bantuan dan menyerahkannya ke Kepala

ini lebih mengarah pada proses kegiatan

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

pengaturan

Perumahan.

menjadi

(Jones,

dan

1996:304).

penetapan

pelaksana

siapa

kebijakan,

yang

Standar

2.

awal

MBR

(Masyarakat

Tahap kedua: Kepala Dinas Cipta Karya

Operasional Prosedur, serta sumber daya

Tata Ruang dan Perumahan menerima

keuangan dan peralatan. Dalam kebijakan

hasil pendataan dan membentuk tim 5

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni

3.

dan

menyerahkannya

kepada

5.

11. Tahap Kesebelas: Dalam pelaksanaan rumah,

tim

melakukan

12. Tahap Keduabelas: Setelah melakukan

menyerahkannya kepada anggota tim.

perbaikan rumah yang diberikan waktu

Tahap Keempat: Tim memverifikasi

selama 60 hari, masyarakat penerima

MBR calon penerima bantuan yang

bantuan menyusun dan menyerahkan

diajukan oleh Lurah dan menyerahjan

kwitansi belanja bahan bangunan dan

hasilnya ke BPKAD.

menyerahkannya kepada Lurah.

Tahap Kelima: BPKAD menerima dan hasil

verifikasi

ke

13. Tahap Ketigabelas: Setelah menerima kwitansi

dari

masyarakat

bantuan,

Tahap Keenam: Walikota menetapkan

berdasarkan kwitansi belanja bahan

dan menandatangani

bangunan masyarakat penerima bantuan

bantuan

SK penetapan dan

diserahkan

Lurah

penerima

Walikota.

menyusunSPJ

untuk kemudian diserahkan ke tim

kepada BPKAD.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

Tahap Ketujuh: BPKAD menyalurkan

Perumahan.

kepada tim melaui bendahara tim. Tahap

Kedelapan:

menyalurkan

9.

pengawasan/monitoring tim.

monitoring perbaikan rumah.

dana dalam bentuk transfer langsung

8.

dibawah

Tahap ketiga: Walikota menetapkan SK

penerima

7.

hari

perbaikan

menyampaikan

6.

60

Walikota.

Tim monitoring dan evaluasi kemudian

4.

selama

dana

Kemudian bantuan

14. Tahap Keempatbelas: Tim memeriksa kelengkapan SPJ dana bantuan yang

tim

kepada

diserahkan Lurah. 15. Tahap Kelimabelas: Selanjutnya tim

Lurah.

menyampaikan SPJ dana bantuan ke

Tahap Kesembilan: Pihak Kelurahan

BPKAD.

mendampingi

penerima

bantuan

membeli bahan-bahan bangunan sesuai kebutuhan.

Untuk pelaksanaan

SOP

mengetahui

terkait

kebijakan

rehabilitasi

10. Tahap Kesepuluh: Masyarakat penerima

rumah tidak layak huni, berikut hasil

bantuan melaksanakan perbaikan rumah

wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan



yaitu melalui Kasi Pemmas Kelurahan

penerima bantuan bahwa mereka melakukan

sebagai salah satu implementor kebijakan:

pekerjaan perbaikan rumah melewati batas

“SOP yang dijalankan cukup baik,

waktu yang telah ditentukan, berikut adalah

tetapi untuk lengkapnye pihak Dinas lah

petikan

yang lebih bertanggung jawab dalam

masyarakat penerima bantuan yaitu suami

SOP. Kami pihak kelurahan membantu

dari Ny. A:

dengan data yang kami usulkan”.

wawancara

peneliti

dengan

“Dalam jangke waktu yang diberikan

Pihak Dinas juga mengungkapakan

kami belum dapat 100% menyelesaikan

hal sama mengenai pelaksanaa SOP, dan

karne saye ngerjekan sendiri rehab

berikut hasil wawancara peneliti terkait

rumah ini dan hanye dapat mengerjekan

pelaksanaan SOP:

rehab rumah saat selesai atau pulang

“SOP

sudah

baik,

kami

juga

kerje”.

menjalankannya seseuai dengan tahapan-

Terdapat

tahapan yang telah tersusun didalam

antara

SOP”.

masyarakat

Berdasarkan

hasil

wawancara

pihak

perbedaan Kelurahan

selaku

pernyataan dan

penerima

pihak bantuan,

dimana pihak Kelurahan mengatakan bahwa

peneliti dengan pihak Kelurahan dan pihak

SOP

Dinas, yang menyatakan bahwa SOP yang

sementara

dijalankan sudah baik. Berbeda dengan data

dapat menjalankan SOP dengan baik. SOP

kwitansi pembelian bahan material yang

belum dapat dijalankan dengan baik oleh

didapat peneliti bahwa penerima bantuan

pihak penerima bantuan dikarenakan mereka

belum

melakukan

dapat

menyelesaikan

perbaikan

sudah

dijalankan

masyarakat

perbaikan

dengan

mengakui

rumah

baik, belum

dilakukan

rumah sesuai dengan SOP yang telah

setelah mereka selesai dari mengerjakan

ditetapkan dan berikut adalah data pesanan

pekerjaan mereka, dan keterbatasan mereka

bahan

dalam hal biaya untuk mempekerjakan

material

yang

dipesan

oleh

masyarakat penerima bantuan.

tukang.

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara

peneliti

kepada

masyarkat

Setelah menjadi

ditetapkan

siapa

yang

pelaku kebijakan dan standar

penerima bantuan yang mengatakan bahwa

operasional prosedur, langkah berikutnya

belum dapat menjalankan SOP dengan baik

perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran

yang terbukti dengan pernyataan masyarakat

dan dari mana sumber anggaran yang akan 7



digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Karya dan Tata Ruang Perumahan mengenai

Dalam kebijakan rehab rumah tidak layak

sumber daya keuangan yang ada:

huni ini, sumber daya keuangan berasal dari

“Apabila kita melihat dengan keadaan

dana APBD. Dan besarnya anggaran yang

sekarang yang semuanya serba mahal,

akan diterima oleh masing-masing penerima

dengan

bantuan adalah sebesar Rp 7.500.000,00.

7.500.000,00

Berikut adalah kutipan hasil wawancara

mencukupi,

peneliti dengan salah satu penerima bantuan

menyesuaikan dengan APBD yang ada

yaitu

Ibu

keuangan

Y,

mengenai

atau

jumlah

bantuan

sejumlah

Rp

tersebut

dirasa

tidak

karena

kita

juga

sumber

daya

dan bukan cuma kebijakan rehab rumah

bantuan

yang

tidak layak huni yang perlu dibiayai

diterima:

oleh dana APBD”.

“Ye menurut saye sih kurang, karne

Dari pernyataan yang telah disampaikan

saye membayar tukang. Jadi kadang-

oleh pelaksana kebijakan maupun penerima

kadang untuk menutupi biaye tukang

bantuan, dapat diketahui bahwa sumber daya

saye menjual bahan material yang

keuangan yang tersedia memang terbatas

sudah ade. Itupun dengan seijin orang

dan dapat menggangu kelancaran jalannya

Kelurahan. Karne kalau bahan material

kebijakan.

yang sudah ade dibiarkan juga jadi

kebijakan, tujuan kebijakan yaitu agar rumah

mubazir, make dari itu mau tak mau

menjadi

jadi saye menjual bahan untuk menutupi

terganggu.

biaye tukang”.

Interpretasi

Berikut

layak

huni

jalannya

pun

dapat

Tahap interpretasi merupakan tahapan

wawancara peneliti dengan Kasi Pemmas

penjabaran sebuah kebijakan yang masih

Kelurahan mengenai sumber daya keuangan:

bersifat abstark ke dalam kebijakan yang

“Sebenarnye dengan jumlah bantuan

lebih bersifat teknis operasional. Agar

yang hanya tujuh juta lima ratus ribu itu

penjabaran sebuah kebijakan dapat berjalan

memanglah tidak cukup, tetapi lumayan

lancar diperlukan pedoman program, isi dan

dapat membantu masyarakat dalam

tujuan

memperbaiki rumah mereka.”

kebijakan dan sosialisasi serta penetapan

adalah

kutipan

lebih

menggangu

hasil

Berikut

adalah

Selain

kutipan

hasil

wawancara peneliti dengan staf Dinas Cipta

sasaran

yang

dipahami

kebijakan.

rehabilitasi

rumah

oleh

Dalam tidak

pelaksana

kebijakan

layak

huni, 8



pedoman

program

berdasarkan

merupakan bentuk kebijakan manajerial

keputusan Walikota, yaitu berupa Surat

kemudian SOP merupakan bentuk dari

Keputusan Walikota Nomor 318 Tahun 2012

kebijakan

Tentang Perubahan Keputusan Walikota

mengacu kepada pedoman program yang

Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang

bersifat

Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 318

Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012.

Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan

Berikut adalah hasil wawancara peneliti

Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012

mengenai pedoman program dengan pihak

Tentang

Dinas

Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak

Cipta

dibuat

Karya

Tata

Ruang

dan

Perumahan:

Tahun

“Pedoman langsung

pelaksanaan dari

program

Walikota

yaitu

teknis

operasional.

manajerial

yaitu

Penetapan

2012

menjamin

berupa

Penerima

yang

program

Surat

Bantuan

bermaksud

efisiensi

pelaksanaan

Apabila

untuk

dan

efektifitas

serta

mencegah

berdasarkan SK Walikota, yaitu SK

terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh

Walikota Nomor 318 Tahun 2012

penerima

Tentang

Keputusan

bersifat teknis operasional yaitu SOP yang

Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun

mengatur apa yang harus dilakukan, siapa

2012 Tentang Penetapan Penerima

yang menjadi sasaran dan hasil yang ingin

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota

dicapai belum dapat terlaksana dengan baik,

Pontianak Tahun 2012”.

hal ini terkait dengan masih terdapatnya

Perubahan

bantuan

dan

pedoman

yang

Pihak Kelurahan juga menyatakan

penyalahgunaan bantuan yang dilakukan

hal yang sama mengenai pedoman program

oleh penerima bantuan seperti menjual

dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi

bahan material untuk membayar upah tukang

rumah tidak layak huni. Berikut petikan

yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan

wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan:

kebijakan yaitu rumah menjadi layak huni,

“Pedoman program langsung SK dari

dengan pemberian bantuan yang masih

Walikota jadi kami tidak membuat SK

dirasakan kurang tetapi penerima bantuan

karena

masih menjual kembali bahan material yang

kami

telah

mendapat

penunjukkan langsung dari Walikota”. Apabila dilihat dari penjabaran kebijakan,

Surat

Keputusan

Walikota

telah diberikan. Kemudian dari SOP yaitu dimana

penerima

bantuan

tidak

dapat

menyelesaikan pengerjaan perbaikan rumah 9



sesuai dengan batas waktu yang telah

sehat, pemerintah juga tidak tekor kalau

diberikan, hal tersebut menandakan bahwa

masyarakatnya sehat”.

pelaksanaan pedoman program belum dapat dilakukan dengan baik.

Selain pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak,

Terkait dengan kebijakan rehabilitasi

peneliti juga mewawancarai pihak penerima

rumah tidak layak huni berikut adalah tujuan

bantuan tentang tujuan kebijakan, apakah

dari

mereka mengetahui maksud dan tujuan dari

pelaksanaan

kebijakan

rehabilitasi

rumah tidak layak huni:

kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni

1.

Untuk membantu penduduk miskin atau

serta apakah menurut mereka maksud dan

masyarakat berpenghasilan rendah yang

tujuan tersebut telah tercapai. Berikut adalah

rumahnya tidak layak huni.

hasil wawancara peneliti dengan Bapak KA:

2.

3.

4.

Untuk menunjukkan kepada mereka

“Tujuannya untuk rumah agar layak

bahwa pemerintah ada dan memiliki

huni.

fungsi melindungi masyarakat rentan.

tercapai, karena yang dapat diperbaiki

Untuk

dalam

cuma lantai sama dinding, dinding pun

masyarakat melalui berbagai program

tidak sepenuhnya, cuma bagian depan

yang berbasis kepentingan masyarakat.

rumah yang diperbaiki, itupun semen

Untuk menumbuhkan sikap semangat

sama kayu masih kurang, kamar mandi

gotong royong, disisi lain bagi yang

juga tidak dapat diperbaiki karena

tidak

cuma dikasi gorong-gorong, kloset kami

memberi

menerima

keadilan

program

ikut

menumbuhkan sikap kasih dan berbagi.

Tetapi

menurut

saya

belum

beli sendiri”.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang

Apabila melihat dari tujuan-tujuan

dan Perumahan Kota Pontianak mengenai

lain yang ingin dicapai melalui adanya

tujuan kebijakan:


“Tujuan dari kebijakan adalah untuk

ini adalah menumbuhkan kembali semangat

hidup yang lebih layak dan untuk

gotong royong yang ada dimasyarakat, dan

memperbaiki rumah yang tidak layak

tujuan tersebut belum dapat tercapai. Karena

huni. Jika rumah sudah layak huni, jadi

berdasarkan

timbul semangat dalam diri untuk

bantuan yang menjual material yang telah

bekerja dan lingkungan menjadi lebih

ada

demi

pernyataan

menutupi

dari

biaya

penerima

operasional 10



pembayaran

tukang,

tentunya

akan

“Sebenarnya untuk rumah tidak layak

mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan

huni yang banyak berperan adalah

yaitu rumah menjadi layak huni. Kemudian

Kelurahan, kami hanya sebagai Tim

menurut pernyataan dari sebagian besar

dan yang banyak mengerjakan adalah

penerima bantuan, mereka mengerjakan

Lurah. Dan yang biasanya melakukan

sendiri pembangunan rehab rumah tersebut.

sosialisasi adalah Lurah. Sebenarnya

Keberhasilan suatu kebijakan tidak

rata-rata masyarakat sudah tau dari

terlepas dari intensifnya pelaksana kebijakan

media

melakukan

tujuan

merupakan salah satu program walikota

kebijakan dapat tercapai. Dalam kebijakan

yang terpilih jadi secara tidak langsung

rehabilitasi rumah tidak layak huni ini,

sudah tersosialisasikan oleh walikota.

sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana

Tetapi

kebijakan dapat dikatakan kurang, berikut

bantuan, kita baru menjelaskan kepada

adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasi

masyarakat bahwa yang dibantu adalah

Pemmas Kelurahan terkait Sosialisasi:

bagian atap, lantai dan dinding. Kalau

sosialisasi

sehingga

massa

dan

setelah

lainnya.

mereka

Dan

menerima

“Selama ini kami ndak ade sosialisasi,

atapnya rusak diganti, kalau lantainya

yang terpenting yang kami lakukan

bolong

selama ini adalah mendata rumah yang

memperbaikinya

tidak layak huni, begitu jak yang kami

prioritas”.

lakukan”.

diganti

dan

kami

berdasarkan

skala

Berdasarkan pernyataan dari pihak

Hal senada juga disampaikan oleh

Kelurahan dan pihak Dinas bahwa sosialisasi

pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

yang dilakukan tidak maksimal. Bahkan

Perumahan yang mengatakan bahwa selama

dengan penerima bantuan pun sosialisasi

ini pihak Dinas belum ada melakukan

yang diberikan tidak maksimal, apalagi jika

sosialisasi

kita bandingkan dengan masyarakat yang

terkait

kebijakan

rehabilitasi

rumah tidak layak huni, dan berikut adalah

tidak

hasil

keterlibatan

wawancara

peneliti

mengenai

menerima mereka

bantuan, dalam

padahal suksesnya

sosialisasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak

kebijakan tersebut dapat mempengaruhi

layak huni dengan pihak Dinas yang

keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

diwakilkan

oleh

staf

dibidang

Pengembangan Perumahan:

Sasaran dari kebijakan rehabilitasi rumah

tidak

layak

huni

ini

adalah 11



masyarakat berpenghasilan rendah yang

Sepertinya sangat kontras dengan kondisi

rumahnya dalam kategori rusak atau tidak

mereka yang digolongkan dalam kategori

layak huni dan memiliki bukti Surat

masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam

Kepemilikan Tanah sebagai tanda bahwa ia

hal ini pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang

memiliki hak atas tanah tersebut. Berikut

dan Perumahan Kota Pontianak sebagai

adalah hasil wawancara peneliti dengan

pelaksana kebijakan tidak memiliki standar

pihak kelurahan terkait sasaran kebijakan:

atau kriteria rata-rata besaran penghasilan

“Ya,

yang

kebijakan

menjadi ini

sasaran

adalah

dari

masyarakat

dari calon penerima bantuan. Berdasarkan fakta-fakta

yang

peneliti

dapatkan

berpenghasilan rendah yang rumahnye

dilapangan, sasaran dari kebijakan tidak

tidak layak huni atau tidak memadai

sepenuhnya tepat sasaran, terbukti dengan

dengan syarat memiliki KTP, KK, dan

banyaknya masyarakat tergolong mampu

Surat Kepemilikan Tanah.”

dengan

seperangkat

barang-barang

Berdasarkan pernyataan dari pihak

elektronik dan kendaraan bermotor yang

kelurahan yaitu yang menjadi sasaran dari

mereka miliki bisa mendapatkan bantuan


tersebut. Seharusnya pihak Kelurahan yang

adalah masyarakat berpenghasilan rendah,

mendata langsung calon penerima bantuan

tetapi

dapat

dalam

berpenghasilan

penentuan rendah

masyarakat

tersebut

tidak

dijelaskan atau ditetapkan berapa rata-rata

lebih

selektif,

sehingga

sasaran

kebijakan dapat benar-benar sesuai. Aplikasi

besaran penghasilan yang menjadi standar

Tahap aplikasi merupakan tahap

atau kategori sehingga masyarakat tersebut

penerapan rencana proses implementasi

dikatakan

kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahapan

sebagai

masyarakat

berpenghasilan rendah dan layak untuk

penerapan

mendapatkan bantuan. Kemudian disaat

penyaluran dana, pembangunan rumah dan

peneliti

diakhiri

terjun

masyarakat tergolong

langsung

penerima masyarakat

ke

lapangan,

bantuan

yang

rencana

dengan

dimulai

dengan

adanya

bukti

pertanggungjawaban dari penerima bantuan.

berpenghasilan

Penyaluran dana bantuan ditetapkan

rendah, memiliki barang-barang elektronik

setelah

Walikota

menandatangani

SK

yang tergolong barang

mewah hingga

penetapan penerima bantuan, kemudian

kendaraan bermotor yang lebih dari 1.

setelah itu BPKAD menyalurkan dana 12



bantuan kepada Dinas Cipta Karya Tata

Berikut petikan wawancara peneliti

Ruang dan Perumahan, kemudian pihak

dengan

pihak

Kelurahan

melalui

kasi

Dinas menyalurkan dana bantuan tersebut

Pemmas terkait penyaluran dana bantuan:

kepada setiap Kelurahan. Pihak Kelurahan

“Cara penyaluran bantuan rumah tidak

yang berwenang dalam menyalurkan dana

layak huni ini, dulu bantuan diberikan

bantuan

penerima

berupa uang tunai langsung, tetapi

bantuan, tetapi bukan dalam bentuk uang

karena banyak terjadi sesuatu dan lain

tunai

bahan

hal sekarang bantuan diberikan berupa

material. Karena apabila dana bantuan

bahan material, kami menerima dana

tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai,

bantuan tersebut dari pihak Dinas

dikhawatirkan uang tunai tersebut tidak

kemudian kami tunjuk sebuah toko

digunakan

oleh

bangunan sebagai tempat masyarakat

penerima bantuan. Berikut adalah hasil

penerima bantuan berbelanja bahan

wawancara peneliti terkait penyaluran dana

material yang dibutuhkan ”.

bantuan dengan pihak Dinas Cipta Karya

Pengerjaan pembangunan rehab rumah

Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak:

tidak layak huni sesuai dengan yang telah

kepada

melainkan

masyarakat

dalam

sebagaimana

“Kami

sebagai

bentuk

mestinya

pihak

pelaksana

ditetapkan didalam SOP adalah selama 60

menyalurkan dana bantuan kepada

hari

masing-masing

disekitar

Walikota

Kelurahan

telah

apabila

dibantu

penerima

oleh

masyarakat

bantuan

untuk

SK

meningkatkan semangat gotong royong.

penetapan penerima bantuan rehab


rumah tidak layak huni. Alurnya adalah

dengan pihak Kelurahan terkait pengerjaan

adalah

SK

pembangunan rehab rumah tidak layak huni:

penetapan penerima bantuan, kemudian

“Sejauh ini, sepanjang pengetahuan

SK tersebut diserahkan kepada BPKAD,

kami

dari BPKAD itulah yang menyalurkan

pengerjaan

dana kepada kami, setelah itu baru kami

lancar-lancar saja tetapi ya biasa ada

salurkan

yang

Walikota

kembali

menetapkan

dengan

menetapkan

kepada

masing-

masing Kelurahan.”

tidak

ada

masalah

pembangunan

terlambat

dalam rumah,

menyelesaikan

perbaikan rumah”. Hal yang sama juga disampaikan oleh

pihak

Dinas

terkait

pengerjaan 13



pembangunan rehab rumah tidak layak huni.

kembali bahan material yang telah mereka

Pihak Dinas mengatakan bahwa selama

dapat. Berikut adalah petikan wawancara

pengerjaan pembangunan rehab rumah, tidak

peneliti dengan Ny. Y terkait pelaksanaan

ditemukan masalah atau kendala-kendala.

pembangunan rehab rumah:


“Waktu bangun rumah nih, kendala ade

dengan pihak Dinas:

lah. Kami nih kan tak enak mau nyuruh

“Sepengamatan

dalam

tetangga untuk minta tolong perbaiki

pelaksanaannya tidak ada masalah,

rumah, jadi terpakse lah kami mencari

kekurangan dalam pengerjaan wajar

tukang untuk ngerjekan rehab rumah

saja terjadi, dengan bantuan sejumlah

nih. Tapi cari tukang tu susah, udah gitu

tujuh juta lima ratus ribu mungkin tidak

upah tukang tu mahal lagi, kami cukup

dapat mengcover seluruh kebutuhan

kesulitan lah cari tukang nih dengan

dari

upah tukang yang mahal”.

penerima

penerima

kami,

bantuan.

bantuan

Rata-rata

mengerjakan

Penerima bantuan mengakui bahwa

perbaikan rumah mereka dengan cukup

masih mengalami kendala dalam pengerjaan

baik. Mungkin ada dari beberapa

perbaikan

penerima bantuan yang menggunakan

mengerjakan rehab rumah dan kekurangan

bahan

bahan

material

berkualitas

rendah

rumah,

material.

diantaranya

kesulitan

Kendala-kendala

yang

untuk memperbaiki rumah mereka, hal

ditemui oleh penerima bantuan seharusnya

itu

dapat teratasi apabila pelaksana kebijakan

dilakukan

supaya

kebutuhan

material yang lain juga tercukupi”. Hal penerima bahwa

berbeda bantuan,

terdapat

disampaikan mereka

sedikit

dan sasaran kebijakan yaitu masyarakat oleh

penerima bantuan mengetahui maksd dan

mengatakan

tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut

kendala

dalam

dengan baik. Sebagai contoh kendala yang

menyelesaikan perbaikan rumah. Seperti

dihapai oleh Ny. Y dalam mengerjakan

kesulitan dalam mencari jasa tukang dan

perbaikan rumah yang sulit menemukan

bayaran upah tukang yang mahal membuat

tukang dikarenakn upah tukang yang mahal

mereka memutar otak agar bahan material

dapat

yang telah mereka dapat digunakan untuk

masyarakat sekitar penerima bantuan untuk

memperbaiki rumah salah satu cara yang

bersama-sama bergotong royong membantu

diatasi

dengan

mengerahkan

mereka lakukan adalah dengan menjual 14 JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


masyarakat

penerima

bantuan

E. PENUTUP

menyelesaikan perbaikan rumah mereka. Rehabilitasi rumah tidak layak huni menuntut

penerima

melaksanakan

bantuan

dengan

a) Kesimpulan

untuk

sungguh-sungguh

1.

Pengorganisasian

pengerjaan perbaikan rumah. Tidak hanya

Pelaksana kebijakan sudah cukup baik

penerima bantuan yang dituntut untuk

dalam menjalankan tugasnya, tetapi

bertanggungjawab atas bantuan rehabilitasi

sebagai pihak yang berwenang dalam

rumah tidak layak huni ini, pihak Kelurahan

menentukan

juga

surat

pelaksana kebijakan harus lebih selektif

pertanggungjawaban atas bantuan tersebut.

dan teliti dalam menentukan penerima

Berikut hasil wawancara peneliti dengan

bantuan

pihak

mendapatkan bantuan. SOP yang dibuat

dituntut

untuk

Kelurahan

membuat

terkait

surat

penerima

yang

bantuan,

benar-benar

berhak

pertanggungjawaban:

oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

“Kami pihak Kelurahan bertanggungjawab

Perumahan sudah baik. Mulai dari

langsung kepada Dinas. Jadi, SPJ kami

survey awal untuk menetepakan calon

nanti, akan kami serahkan kepada Dinas.

penerima bantuan, penyaluran dana dari

SPJ yang kami buat tu berupa laporan”.

Dinas

Dalam surat pernyataan yang dibuat

hingga

masyarakat

sampai

penerima

ketangan

bantuan serta

oleh masing-masing masyarakat penerima

batas waktu pengerjaan rehab rumah

bantuan,

sudah

tercantum

pernyataan

yang

dicantumkan

didalam

SOP.

menyebutkan bahwa akan melaksanakan

Dalam pengerjaan perbaikan rumah

dengan

sesuai yang telah ditetapkan didalam

sungguh-sungguh

perbaikan

bangunan rumah, tetapi menurut pengamatan

SOP,

peneliti

dengan

rumah adalah selama 60 hari, tetapi

penerima bantuan yang menjual kembali

masyarakat penerima bantuan melewati

bahan material yang sudah didapat, tidak

batas waktu pengerjaan yang telah

mencerminkan bahwa masyarakat penerima

ditetapkan. Hal tersebut menandakan

bantuan

bahwa masyarakat penerima bantuan

dan

hasil

melakukan

wawancara

dengan

sungguh-

sungguh pengerjaan perbaikan rumah.

tidak

waktu

pengerjaan

dengan

perbaikan

sungguh-sungguh

mengerjakan perbaikan rumah. Sumber 15 JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


daya

keuangan

dalam

kebijakan

masyarakat

berpenghasilan

rendah,

rehabilitasi rumah tidak layak huni ini

tidak ditetapkan berapa rata-rata besaran

berasal dari APBD Kota Pontianak dan

penghasilan

sumber daya keuangan tersebut dapat

dikategorikan

dikatakan

berpenghasilan rendah.

kurang

karena

tujuan

sehingga sebagai

dapat masyarakat

kebijakan yaitu rumah menjadi layak huni belum sepenuhnya tercapai.

3.

Aplikasi Penyaluran

2.

dana

dalam

kebijakan

Interpretasi

rehabilitasi rumah tidak layak huni

Keberadaan pedoman program tersebut

sudah baik. Pembangunan rumah dalam

adalah untuk menjamin efektifitas dan

kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak

efisiensi pelaksanaan program bantuan

huni masih terdapat beberapa kendala

rumah tidak layak huni serta mencegah

diantaranya kesulitan dari penerima

terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh

bantuan mengerjakan sendiri perbaikan

penerima bantuan. Tetapi keberadaan

rumah karena penerima bantuan tidak

pedoman

dijalankan

mengetahui maksud dan tujuan dari

sesuai dengan peruntukkannya yaitu

kebijakan tersebut yakni seharusnya

untuk menjamin efisiensi dan efektifitas

dapat

serta

royong sehingga menimbulkan kembali

program

tidak

mencegah

terjadinya

penyalahgunaan

bantuan.

kebijakan

yang

belum

dipahami

oleh

penerima

Tujuan

dikerjakan

semangat

sepenuhnya

secara

gotong

Pertanggungjawaban

dari

bergotong

royong. penerima

bantuan

bantuan dapat dikatakan kurang karena

maupun masyarakat disekitar penerima

tidak sesuai dengan apa yang telah

bantuan

mereka buat dalam surat pernyataan.

sehingga

tujuan

kebijakan

belum sepenuhnya tercapai. Sosialisasi mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni masih sangat kurang. Sasaran

b) Saran

kebijakan tidak sepenuhnya tepat dan

1.

Pedoman program seharusnya dapat

tidak terukur, dalam penentuan calon

lebih mengatur jalannya implementasi

penerima

kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak

bantuan

yang

merupakan



huni dan didalam pedoman program tersebut dapat ditambahkan syarat lain untuk

mendapatkan

bantuan,

tidak

hanya memiliki KTP, KK, dan SKT tetapi

juga

menyertakan

surat

keterangan miskin dari pihak RT. 2.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. ---------------------. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dapat lebih mengawasi penggunaan dana yang didapat masyarakat dalam bentuk bahan material sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan bantuan dan meminta pertanggungjawaban lebih dari penerima bantuan dalam bentuk surat

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

pernyataan sehingga apabila terjadi penyalahgunaan bantuan, para penerima

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama

bantuan tersebut dapat dikenakan sanksi Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

hukum.

F. REFERENSI

1.

Buku-buku

Agustino, Kebijakan

Leo. 2012. Dasar-Dasar Publik. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Mulyana, Dedi. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ------------. 2012. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).



-------------------. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 2.

Skripsi:

Dewi, Anita Mustika. 2013. Implementasi Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Perdana, Dwi Putra. 2013. Studi Tentang Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni di Desa Tidung Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

3.

Dokumen:

Keputusan Walikota Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012 4.

Rujukan Elektronik:

Kementerian Sosial RI. 2010. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Diambil pada 8 Desember 2014 dari http://www.kemsos.go.id/m odules.php?name=Content&pa=shop age&pid=24&page=1)


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Recommend Documents