EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASYARAKAT KELURAHAN SIJANTUNG KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014 SKRIPSI
Oleh: Siti Hawiyah 110565201243
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASYARAKAT KELURAHAN SIJANTUNG KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014
SITI HAWIYAH Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Rumah adalah kebutuhan bagi setiap masyarakat, dengan adanya program rehabilitasi RTLH di Kelurahan Sijantung dapat mengurangi beban masyrakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan yang ada di pulau Galang yaitu masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, terutama bantuan perbaikan rumah. Pemerintah Dinas Sosial dan Pemakaman yang bertugas memberikan bantuan rumah tidak layak huni untuk di bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu unutuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Daerah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, dalam evaluasi kebijakan program rehabilitasi RTLH ini peneliti mengambil 6 indikator dari konsep operasional Dunn, efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, ketepatan dan perataan, agar dapat mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan program RTLH di pulau Galang Kelurahan Sijantung. Agar dapat menjadi rekomendasi/usulan penelitian program ini. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam program RTLH ini sudah evektif, dengan adanya program RTLH masyarakat merasa sangat terbantu, dilihat dari kriteria efesiensinya sudah mencapai target penyelesaian rumah sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah, Dilihat dari kriteria kecukupan sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertera pada Perwako No.6 Tahun 2014 Bab X Pasal 10. Dilihat dari kriteria perataan belum merata, pembagian bantuan RTLH kepada calon peneima ada yang tidak sesuai dengan persyaratan calon penerima, dilihat dari kriteria responsivitas sudah baik, karena masyarakat merespon baik dengan adanya bantuan RTLH yang masuk ke Pulau Galang dapat membantu masyarakat miskin, dilihat dari kriteria ketepatan belum cukup baik, karena pembagian RTLH tidak tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan RTLH. Kata kunci: evektif, efesiensi, kecukupan, ketepatan, perataan, responsivitas
ABSTRACT
The house is a necessity for any society, with the RTLH program in the Sijantung can reduce the burden of poor society who occupied the house uninhabitable. The problem that exist in the Galang are still many people who need government assistance, especially home
improvement. Social service and burial department of Batam city have a assignment for distributed habitable home, to poor society with the terms and condition for reduce poverty in this region The method used is a qualitative research, policy evaluation of RTLH program, the researcher use six indicators for Dunn theory is effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, accuracy and alignment, in order to know the outcome to the policy evaluation of RTLH program in Galang. in order to be a recommendation or proposal this research program Results from these studies are in the RTLH program already effective. With the RTLH program, people be helped, judging from efficiency criteria already reached the target completion of the house in accordance with the budged by the government on Batam mayor policy.6.2014 chapter x of article 10. Judging from alignment criteria are uneven. The distribution of RTLH to potential recipients is not accordance. From responsiveness criteria are good, because with this program. Is to help the poor society. From the accuracy criteria is not good enough, because distribution of RTLH program are wrong target. There are many people who are not receiving RTLH. Keyword: effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, accuracy and alignment
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan
A. Latar Belakang
Kemiskinan
adalah
kondisi
yang
keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu
mengganggu kesejahteraan hidup setiap
kebutuhan dasar berupa rumah yang layak
masyarakat. Hal ini disebabkan karena
huni,
pendapatan yang tidak tetap, rendahnya
keluarga.
diharapkan
tercapai
ketahanan
lapangan kerja, terbatasnya keterampilan
Permasalahan RTLH yang dihuni
yang dimiliki, sehingga menjadi salahsatu
atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin
penyebab
tidakmampu
memiliki multidimensional. Oleh sebab
memenuhi hak dasar salah satunya rumah.
itu, kepedulian untuk menangani masalah
Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah
tersebut diharapkan terus ditingkatkan
satu
perlu
dengan melibatkan seluruh komponen
diperhatikan pemerintah karena kondisi
masyarakat (stakeholder) baik pemerintah
rumah yang dimiliki masyarakat miskin
pusat
dibangun dengan tidak memperhatikan
masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
kriteria fisik rumah yang layak huni.
Untuk
masyarakat
komponen
Rumah
penting
memiliki
yang
fungsi
yang
maupun
daerah,
memperbaiki
dunia
RTLH
usaha,
tersebut,
Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin
sangat besar bagi individu dan keluarga
mengalokasikan
kegiatan
Rehabilitasi
tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi
RTLH yang dipadukan dengan pembuatan
juga mental dan sosial. Untuk menunjang
sarana dan prasarana lingkungan sesuai
fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang
dengan kebutuhan masyarakat yang dapat
baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu
diakses secara umum.
aman sebagai tempat berlindung, secara
Masyarakat Pulau Galang masih
mental memenuhi rasa kenyamanan dan
banyak yang membutuhkan bantuan dari
secara sosial dapat menjaga privasi setiap
pemerintah, salah satunya adalah bantuan
anggota keluarga, menjadi media bagi
RTLH. Kelurahan Sijantung masih banyak
kekurangan akan bantuan pemerintah,
dan masih kekurangan untuk memenuhi
seperti lampu dan air yang belum masuk
kebutuhan mereka.
ke
daerah
masyarakat
Pulau Galang
Galang, di
dan
sana
juga masih
minimnya lapangan pekerjaan, di Galang
Tabel I.1 Jumlah Penduduk Rt 01 dan Rt 02/Rw 01 Kelurahan Sijantung
pekerjaan mereka hanya seperti nelayan,
LakiNo RT/RW
Perempuan
kerja buruh dan juga berjualan di tempat-
laki
tempat wisata seperti pantai, itu yang
1
01/01
179
166
menyebabkan masyarakat Galang masih
2
02/01
139
122
banyak yang membutuhkan perhatian dan
Jumlah
318
288
bantuan dari pemerintah. Maka dari itu
Sumber: Kelurahan Sijantung, 2014
dengan adanya bantuan dari pemerintah
Perumahan
dan
pemukiman
salah satunya dengan memberikan bantuan
merupakan kebutuhan
pemberian rumah layak huni dapat sedikit
Dalam situasi apapun orang pasti berupaya
meringankan beban masyarakat Kelurahan
memiliki rumah sebagai tempat tinggal
Sijantung.
bagi
dirinya
dasar manusia.
dan
keluarganya,
Masyarakat Pulau Galang sangat
mengembangkan hubungan sosial dan
berharap kepada Pemerintah Kota Batam
membangun lingkungan pemukimannya.
dapat membantu masyarakat Pulau Galang
Rumah sangat bermakna bagi eksistensi
untuk
RTLH.
seorang manusia, baik sebagai pribadi,
Masyarakat setidaknya dapat merasakan
keluarga dan masyarakat. Perumahan dan
salah satu bantuan pemerintah dalam
pemukiman
menangani kemiskinan yang di alami
wadah
masyarakat yang berpenghasilan minim
manusia dari lingkungan sosial yang tertib
mendapatkan
bantuan
juga
selain
berfungsi
pengembangan
memberikan
sumber
kontribusi
sebagai daya
bagi
pertumbuhan
sektor
No.6 Tahun 2013 Tentang Pedoman
penyedia
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
lapangan kerja pendorong pembentukan
Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun
modal yang besar.
2014
industri
ekonomi
perumahan
melalui
sebagai
Berpijak pada peningkatan dan pemenuhan
kebutuhan
terhadap
perumahan dan pemukiman, masyarakat di harapkan
dapat
meningkatkan
Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Kegiatan Rehabilitasi (RTLH) APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013. Program
ini
pada
dasarnya
produktivitas, aktif berperan pada setiap
merupakan stimulant atau pendorong bagi
program
mampu
warga miskin agar bisa memperbaiki
meningkatkan upaya untuk menghimpun
rumahnya yang rusak, baik rusak ringan
modal
maupun rusak berat sehingga menjadi
pembangunan,
dan
program
serta
pembangunan
selanjutnya.
layak huni. Dengan bantuan dan stimulant
Pembangunan
rumah
swadaya
dari pemerintah, diharapkan masyarakat
merupakan Program Pemerintah untuk
secara bersama-sama bisa turut membantu
membantu warga miskin agar memiliki
memperbaiki rumah warga miskin, baik
rumah yang layak huni. Program ini
dalam bentuk material bangunan dan
menjadi salah satu Program unggulan
tenaga dan lain sebagainya. Dengan kata
Kementrian
Rakyat
Lain, pembangunan rumah swadaya juga
(Kemenpera), yang memang di utuskan
turut membangun budaya gotong royong
Presiden
di masyarakat agar kembali kuat.
Perumahan
untuk
menangani
masalah
perumahan dasar hukum dari adanya RTLH
ini
peraturan
indikator, salah satunya adalah rumah,
Menteri
rumah itu terdiri dari atap, lantai dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
dinding. Jika ini sudah dapat di penuhi
kementrian
adalah yaitu
adanya
Kemiskinan itu memiliki beberapa
Peraturan
maka sudah dapat di tangani dan di atasi
Tentang
permasalahannya maka tidak akan ada lagi
Kemiskinan, Peraturan Presiden Republik
penanggulangan kemiskinan telah menjadi
Indonesia No.15 tahun 2010 Tentang
agenda dan prioritas utama pembangunan
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
nasional dari dulu hingga kini, demikian
Intruksi Presiden Republik Indonesia No.3
juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun
berbagai strategi, kebijakan, program dan
Pembangunan Yang Berkeadilan Peraturan
kegiatan penanggulangan kemiskinan telah
Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010
di rancang dan di laksanakan.
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Permasalahan yang terdapat di pulau
Galang
pemerintah
adalah
bagaimana
menjalankan
kebijakanya
Koordinasi
2010
Kemiskinan
Penanggulangan
Tentang
Provinsi
Dan
Program
Kabupaten
Kota. Tujuan di laksanakan program
dengan tepat sasaran sesuai ketentuan yang
rehabilitasi
RTLH
ini
adalah
berlaku dalam memberikan bantuan bagi
meningkatkan
masyarakat yang tegolong masyarakat
miskin dan desa tertinggal di Provinsi
miskin yang memenuhi ketentuan untuk
Kepulauan Riau. Petugas pemerintahan
mendapatkan bantuan RTLH tersebut, dan
yang bertugas dalam pemberian bantuan
bagaimana kebijakan pemerintah dalam
RTLH untuk masyarakat kurang mampu
pelaksanaan yang sudah berlangsung di
khususnya di daerah pesisir adalah Dinas
Pulau Galang apakah sudah berjalan sesuai
Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
aturan yang berlaku atau belum.
RTLH masuk dalam program kerja tahun
kesejahteraan
untuk
penduduk
Program pengentasan kemiskinan
2011 sampai dengan 2015 Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau di susun dengan
dan Pemakaman Kota Batam. Mekanisme
mengacu
kenapa Galang terpilih untuk mendapatka
pada
Peraturan
Presiden
Republik Indonesia No.13 Tahun 2009
bantuan
RTLH
adalah
di
karenakan
Pemerintah Kota Batam dan Provinsi
2. Verifikasi usulan terhadap data
Kepulauan Riau masih melihat Kelurahan
yang di berikan Lurah kepada Tim
Sijantung merupakan daerah yang masih
Penyelenggara.
jauh dari kota, atau lebih tepatnya daerah
3. Tim
Penyelenggara
didampingi
pesisir yang mata pencaharianya masih
oleh BKM, Kelurahan, RW dan RT
sangat
mregadakan
minim,
sehingga
mereka
mempunyai kesulitan dalam keuangan dan
lapangan
kebutuhan hidup.
gambaran
penjajakan guna
di
mendapatkan
tentang
kondisi
Adapun mekanisme pelaksanaan
kelayakan RTLH agar program
rehabilitasi RTLH di Kota Batam telah
bantuan Rehabilitasi RTLH tepat
tertuang dalam peraturan WaliKota Batam
sasaran.
No.4 Tahun 2014 Bab IX Pasal 9 sebagai berikut :
4. Tim
penyelenggara
melakukan
1. Tim penyelenggara menyampaikan
setelah verifikasi
merekomendasikan
kepada
data-data terhadap rumah yang akan
walikota untuk ditetapkan dengan
di
keputusan walikota tentang lokasi
rehabilitasi
kepada
walikota
dengan melampirkan: a. Foto
rumah
dan nama-nama penerima bantuan
sasaran
sebelum
perbaikan,
5. Upaya
b. Memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksana, c. Membuat tentang
rehabilitasi RTLH.
surat kesiapan
penerima bantuan.
memperkenalkan
menyebarluaskan mengenai
bantuan
atau
informasi rehabilitasi
pernayataan
RTLH kepada masyarakat sebagai
masyarakat
sasaran
penerima
dilaksanakan
melalui
program program
sosialisasi yang sasaranya adalah:
a. Masyarakat penerima sasaran, b. Kelurahan
yang
terdiri
bagaimana caranya mengukur variabel, dari
RT/RW,
sedangkan fungsinya dari suatu konsep operasional adalah sebagai alat untuk
c. Tokoh masyarakat.
mengidentifikasikan fenomena yang
6. Materi sosialisasi meliputi : a. Pola pengerjaan bantuan rehab rumah dan sarana lingkungan b. Rencana anggaran biaya (RAB) rehab
diamati dengan jelas, logika atau penalaran yang digunakan peneliti untuk menerangkan fenomena yang akan diteliti dan dikaji (Wardhani 2013:8).
c. Mekanisme pengusulan, pencairan
Konsep operasional yang digunakan
dan penggunaan bahan rehab dan
dalam penelitian ini mengacu pada
pertanggungjawaban pelaksanaan
teori
Dunn
(2003:610) bahwa
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan
menyatakan
e. Sistem laporan
evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,
A. Perumusan Masalah
perataan,
indikator
yang dari
responsivitas,
Berdasarkan latar belakang yang di
dan ketepatan. Maka dimensi dari
kemukakan di atas, maka dapat di
beberapa indikator tersebut ialah:
rumuskan bahwa permasalahan dalam
a. Efeketivitas
penelitian
ini
adalah
bagaimana
Efektivitas adalah suatu ukuran
Evaluasi Kebijakan Program Bantuan
yang menyatakan seberapa jauh target
RTLH di pulau galang Kelurahan
(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah
Sijantung ?
tercapai.
Dimana
besar
presentase target yang dicapai, makin
II. Kerangka Teori Konsep operasional merupakan unsur
tinggi efektifitasnya.
penelitian
b. Efisiensi
yang
makin
memberitahukan
Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam
membandingkan
penggunaan
serta
keuntungan
dengan
rencana
hasil
kelompok-kelompok
masyarakat
tetentu.
antara
f. Ketepatan
sumber-sumber
Ketepatan
berkenaan
yang dipergunakan. Pengukuruan dari
sejauh
evaluasi efisiensi dalam kebijakan
diterapkan, apakah kebijakan tersebut
pemerintah daerah kota Batam dalam
terimplemetasikan
Program RTLH.
kebijakan
c. Kecukupan
mana
dengan
kebijakan
kepada
yang
sasaran
III. Metode Penelitian
Kecukupan
berkenaan
dengan
1. Jenis Penelitian
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
Penelitian ini menggunakan teknik
memuaskan kebutuhan, nilai, atau
penulisan k-ualitatif. Penelitian Kualitatif
kesempatan
menumbuhkan
adalah sebuah proses inquiry (taraf tingkat
Pengukuran
pengkajian) yang menyelidiki masalah-
kecukupan dalam evaluasi kebijakan
masalah sosial dan kemanusiaan dengan
pemerintah daerah Kota Batam.
tradisi meteodologi yang berbeda. Peneliti
d. Perataan
membangun
adanya
yang masalah.
sebuah
gambaran
yang
Perataan berkenaan dengan sejauh
kompleks dan holistik, menganalisa kata-
mana implementasi kebijakan terhadap
kata, melaporkan pandangan atau opini
masyarakat atau sasaran kebijakan.
atau para informan, dan keseluruhan studi
e.
Responsivitas
berlangsung dalam latar situasi alamiah
Responsivitas berkenaan dengan
wajar.
tanggapan atau reaksi serta sejauh
Penelitian
mana
dapat
mengembangkan
suatu
individu
suatu
memuaskan
kebijakan kebutuhan
kualitatif
dan
bertujuan
pengertian
tentang
kejadian
dengan
memperhitungkan
konteks
relevan,
4. Informan
landasan pikiran, pikiran-pikiran, dan ide-
Moleong
(2002:90),
informan
ide serta memahami fenomena sosial
adalah orang yang di manfaatkan untuk
melalaui
dan
memberikan informasi tentang situasi dan
secara
kondisi latar penelitian secara faktual.
gambaran
memperbanyak
holistik
pemahaman
mendalam.
Adapun yang menjadi informan adalah:
2. Lokasi penelitian Lokasi
penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data saya
di
Teknik yang digunakan dalam
Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang
penelitian
Kota Batam. Peneliti mengambil lokasi
observasi serta studi dokumen.
Galang
karena
permasalah
yang
melihat terdapat
fenomena di
ini
meliputi
wawancara,
a. Wawancara
galang
Burhan
Bungin
menarik untuk di teliti sehingga membuat
wawancara
saya ingin meneliti.
adalah proses memperoleh keterangan
3. Jenis data
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung
dari
menggunakan
responden responden
dengan yang
di
susun(diperoleh melalui wawancara) b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh
dari
sumber
sambil
bertatap
secara
muka
umum
antara
pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman
(guide)
wawancara, di mana pewawancara dan
untuk
informan terlibat dalam kehidupan sosial
melengkapi data primer seperti data
yang relatif lama. Dalam penelitian ini
dari website dengan cara data save,
wawancara akan di lakukan di Kelurahan
yaitu salah satunya adalah (Perpres,
Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam.
Perwako, Permen).
lain
jawab
mendalam
(2007:110)
b. Observasi
Sugiyono
(2011:166)
teknik
bukti
dokumen
merupakan
refleksi
observasi merupakan suatu proses yang
komunikasi antar pihak-pihak lain yang
kompleks yang tersusun dari suatu proses
berusaha memperoleh beberapa tujuan
biologis
di
berbeda. Oleh sebab itu, peneliti harus
adalah
secara konstan mengidentifikasi tujuan-
pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian
tujuan ini agar dapat mengkritisi konten
ini, observasi yang di gunakan yaitu
dokumen secara kritis dan tepat.
observasi terstuktur yang di rancang secara
IV. Pembahasan
sistematis, tentang apa yang diamati,
Evaluasi
atnratanya
dan
proses
yang
psokologis
terpenting
kebijakan
Program
kapan dan dimana tempatnya, dengan alat
Rehabilitasi RTLH Masyarakat Kelurahan
pengumpulan data yaitu check list.
Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam,
c. Studi dokumen
berikut pembahasan yang didapat dari
Studi dokumen merupakan teknik
hasil
observasi
pengumpulan data baik melalui teks-teks
Lapangan:
tertulis (buku, e-book, artikel dalam
A. Evektefitas
majalah, surat kabar, jurnal, laporan atau arsip
organisasi,
makalah,
publikasi
pemerintah) maupun elektronik. Menurut Sugiyono, perlengkap
studi dari
dokumen
merupakan
wawancara
di
Analisis efektifitas pencapaian tujuan diukur
dengan
menggunakan
dua
indikator, yaitu: 1.
Tercapainya
tujuan
program
metode
RTLH untuk mengurangi jumlah
observasi dan wawancara dalam penelitian
kemiskinan yang ada di Kota
kualitatif.
Batam
Dalam
pengguna
dan
pengumpulan
data
berupa dokumen, peneliti harus menjadi
2.
Mendukung
tercapainya
target
pengamat seolah-olah mengalami sendiri
“Kota Batam bebas dari hunian
(vicarious observer) dan menyadari bahwa
kumuh pada tahun 2014”
Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan
dengan
dua
analisis
yaitu
karena membawa dampak positif bagi masyarakat.
Masyarakat
merasakan
analisis pencapaian tujuan program serta
dampak dari program Pemerintah Kota
analisis
Batam
pencapaian
target
kebijakan
terkait.
yang
sangat
masyarakat.dengan
1. Analisis
Pencapaian
Tujuan
Program
membantu
adanya
program
pemerintah ini mereka bisa memperbaiki rumah mereka.
Program pemerintah Kota Batam
B. Efesiensi
sudah efektif untuk program merehabilitasi
Dalam program RTLH tentu saja
RTLH, program ini sudah di jalankan dan
memiliki target dalam penyelesaiannya,
masyarakat sendiri sudah mendapatkan
jumlah yang diselesaikan harus sesuai
bantuan tersebut
dengan rencana yang telah dibuat
2. Analisis
target
Pencapaian
Target
sudah efesiensi, karena pemerintah
Kebijakan
Terkait
(Target
memberikan dana bantuan rehabilitasi
kelurahan
sijantung
program
RTLH
sudah
sesuai
anggaran
dan
RTLH Tahun 20104.
ketentuan yang berlaku sesuai dengan
Pemerintah Kota Batam memiliki
kebutuhan masyarakat penerima bantuan.
dalam
menjalankan
Program
Program terkait permasalahan perumahan
C. Kecukupan
dan permukiman di Kota Batam. Program
Analisis
tingkat
kecukupan
perbaikan RTLH ini merupakan salah satu
pencapaian program dalam pelaksanaan
Program yang mendukung tercapainya
program perbaikan RTLH diukur dengan
target tersebut.
dana yang diberikan pemerintah kepada
program RTLH yang di lakukan
masyarakat untuk merehabilitasi sebuah
pemerintah di Pulau Galang sudah efektif,
rumah dengan anggaran tertentu sesuai
dengan ukuran rumah yang tertuang di
b. Sasaran menempati RTLH
dalam Perwako No.6 Tahun 2014.
Penilaian
terhadap
indikator
bantuan yang diberikan kepada
tersebut dilakukan dengan dua analisis
masyarakat sudah sesuai dengan anggaran
yaitu analisis terhadap tingkat penghasilan
yang di perlukan untuk merehabilitasi
masyarakat
rumah
yang
analisis kondisi rumah sebelum menerima
bantuan
program. Analisis tingkat penghasilan
diberikan dengan melihat kondisi rumah
masyarakat penerima bantuan Program
tersebut dan menentukan dana bantuan
Perbaikan
yang di berikan.
mengetahui tingkat penghasilan.
tersebut,
diberikan
karena
kepada
Dana
penerima
RTLH
bantuan
dilakukan
serta
untuk
Analisis kondisi rumah sebelum
D. Perataan Analisis
penerima
kesesuaian
kelompok
pelaksanaan Program perbaikan RTLH
sasaran pelaksanaan Program Perbaikan
dilakukan dengan penilaian kondisi rumah
RTLH dilakukan dengan mengidentifikasi
masyarakat sebelum menerima bantuan,
kelompok masyarakat yang mendapatkan
untuk
bantuan
rumah terhadap kriteria RTLH dalam
Program
Perbaikan
RTLH.
Analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kelompok sasaran dari pelaksanaan
mengetahui
kesesuaian
kondisi
Perwako No.6 tahun 2014 E. Responsivitas
program ini telah sesuai dengan sasaran
Masyarakat sebagai objek penerima
utama dari Pelaksanaan Program yang
bantuan dalam program perbaikan RTLH,
tercantum di Peraturan Walikota No.6
secara
Tahun 2014. Kesesuaian kelompok sasaran
pelaksanaan program. Respon masyarakat
program perbaikan RTLH ini dianalisis
diperlukan sebagai salah satu variabel
dengan dua tolok ukur yaitu:
dalam evaluasi program untuk mengetahui
a. Sasaran adalah masyarakat miskin
langsung
merasakan
dampak
sejauh mana respon masyarakat terhadap
program ini, apakah hasil atau program
masyarakat sijantung terhadap program
yang
harapan,
RTLH yang dijalankan. Program ini sudah
persepsi atau nilai masyarakat. Untuk
berjalan dari tahun 2010-2015. Tentu saja
menilainya, dilakukan analisis persepsi
diharapkan membawa banyak perubahan
masyarakat mengenai kesesuaian harapan
serta
masyarakat atas pelaksanaan program,
rumah setiap tahunnya.
dilakukan
memuaskan
analisis persepsi masyarakat atas manfaat
Analisis
persepsi
bantuan
perbaikan
F. Ketepatan
yang dirasakan, serta persepsi masyarakat atas masalah yang dihadapi.
penambahan
Hasil
dari
analisa
ketepatan,
program rehabilitasi rehabilitasi RTLH masyarakat
belum tepat sasaran, karena masyarakat
mengenai kesesuaian harapan masyarakat
penerima tidak memenuhi syarat dari
atas pelaksanaan program dilakukan untuk
peraturan Walikota Batam No.6 Tahun
mengetahui
2014
sejauh
mana
tingkat
kesesuaian pelaksanaan program dengan
Dari hasil wawancara saya, saya
harapan mereka. manfaat yang dirasakan
melihat perbedaan di lapangan dengan
masyarakat atas pelaksanaan program
yang ada di Kantor. Dengan adanya
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan
kebutuhan,
dapat
preferensi,
memuaskan atau
nilai
perbedaan di lapangan dan di kantor sepertinya
saya
ada masyarakat
Kriteria
Pemerintah
adalah
penting
masih
tidak
adanya ketidak tepat sasaran, karena masih
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. responsivitas
melihat
yang merasa bahwa
yang
tidak
membantu
karena analisis yang didapat memuaskan
masyarakat miskin, tetapi menurut saya ini
kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat
bukan salah Pemerintah Kota atau Dinas
terhadap program RTLH. Hal ini dapat di
Sosial dan Pemakaman, menurut saya ini
lihat dari indikator adanya kepuasan
harus ada pengawasan di lapangan. Karena
disini kita tidak tau harus menyalahkan
sekarang. Mereka sudah cukup lama di
siapa dalam permasalahn ini, program ini
masukan dalam pendataan calon penerima
di
dan
RTLH, tetapi hingga sekarang belum
Pemakaman kepada lurah daerah tersebut
mendapatkan. Jadi, indikator ketepatan
lalu Lurah menujuk RT, RT yang mencari
belum berjalan dengan baik, masih harus
masyarakat yang layak di bantu, tetapi RT
di perbaiki lagi pelaksanaan program
mencari tidak sesuai dengan syarat dan
RTLH.
serahkan
ketentuan
Staf
dari
Dinas
dan
Permasalahan RTLH Yang Dihuni
Pemakaman. Kelurahan dan Dinas Sosial
atau dimiliki oleh orang-orang miskin
tinggal menjalankan dan mensurvai yang
(tidak mampu). Oleh karena itu kepedulian
di data oleh kelurahan.Jadi menurut saya
terhadap masyarakat diharapkan terus
masalah
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh
ini
pengawasan
Dinas
Sosial
Sosial
dikarenakan dari
Dinas
kurangya Sosial
dan
komponen masyarakat, baik Pemerintah
Pemakaman kepada petugas yang di beri
Pusat
wewenang untuk mencari calon penerima
permasalahan mengenai bantuan rumah ini
bantuan,
di harapkan kepada pemerintah agar
sehingga
masih
banyak
mayarakat yang belum terbantu.
maupun
Daerah.
Dalam
program ini terus berjalan dengan baik,
Kesimpulan saya dari wawancara
karena
dengan
adanya
bantuan
ini
dengan beberapa informan, pernyataan
masyarakat miskin dapat merasa beban
Staf Dinas Sosial dan Staf Kelurahan
mereka dapat sedikit berkurang, dan
Sijantung mereka merasa sudak tepat
masyarakat mendapatkan rumah yang
sasaran,
layak untuk di huni.
tetapi
masyarakat
masih
merasakan belum tepat sasaran, masih banyak
masyarakat
mendapatkan
bantuan
Berbagai upaya untuk mengatasi
yang
belum
masalah kemiskinan dan kesenjangan telah
RTLH
sampai
menjadi prioritas utama program-program
yang dijalankan oleh Pemerintah. Namun
pemerintah masih sangat peduli dengan
demikian, beberapa proyek pemerintah
kesejahteraan
yang
masyarakat merasa kalau pemerintah tidak
tekait
dengan
penanggulangan
masyarakat,
sehingga
kemiskinan ternyata belum cukup mampu
melupakan
untuk
mensejahteraskan rakyatnya. Masyrakat
mengatasi
masalah
kemiskinan
janjinya
tesebut. Mereka masih jauh dari harapan
dapat
untuk dapat kesejahteraan. Sudah banyak
untuk mereka yang kurang mampu yang
program bantuan dari pemerintah untuk
mempunyai pendapatan pas-pasan
mengatasi kemiskinan ini, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Pada mewujudkan
yang
bantuan
Kebijakan
pemerintah
perumahan
dan
permukiman di Kota Batam merupakan
kenyataannya, rumah
merasakan
untuk
untuk memenuhi
bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan
kota.
Penanggulangan
persyaratan tersebut bukanlah hal yang
kemiskinan dalam konteks ini tidak hanya
mudah.
mereka
semata-mata dipahami merupakan upaya
memenuhi kebutuhan rumah yang layak
untuk menghindarkan masyarakat dari
huni berbanding lurus dengan pendapatan
terjadinya kemiskinan yang seolah-olah
dan pengetahuan tentang fungai rumah itu
hanya ditujukan kepada masyarakat yang
sendiri. Demikian juga soal sarana dan
sudah sejahtera, akan tetapi lebih kepada
prasarana
bagaimana pembangunan di kota ini
Ketidak-berdayaan
lingkungan
yang
kurang
memadai dapat menghambat sarana dan
mampu
prasarana
kurang
kesejahteraan masyarakat secara umum.
memadai dapat menghambat tercapaianya
Kemiskinan itu bukan hanya dipandang
kesejahteraan suatu komunitas. Dengan
dari sebatas ketidak mampuan ekonomi
masuknya bantuan dari pemerintah ini
Akan tetapi lebih dari itu juga pemenuhan
masyarakat
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
lingkungan
dapat
yang
merasakan
bahwa
meningkatkan
derajat
pekerjaan,
perumahan,
pertanahan,
air
bersih,
kesejahteraan terukur untuk mengukur
alam
dan
kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS)
aman
dari
menggunakan
sumberdaya
lingkungan
hidup,
rasa
konsep
kemampuan
perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
serta hak untuk berpartisipasi dalam
approach).
kehidupan sosial politik. Masalah
Adapun anggaran dana yang di memang
dapatkan untuk program RTLH ini berasal
menjadi salah satu persoalan yang di
dari anggaran dana APBD Kota Batam dan
hadapi
masyarakat
APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai
menjadi miskin bukan karna kurang
Rp. 18.152.288.000,(delapan belas miliar
pangan,
bentuk
seratus lima puluh dua juta dua ratus
minimnya kemudahan atau materi. Dari
delapan puluh delapan ribu) untuk 816
ukuran modern pada masa kini mereka
(delapan ratus enam belas) unit rumah.
tidak
pendidikan,
Sehingga ditentukan setiap rumah yang
pelayanan, kesehatan dan kemudahan-
akan di rehap mendapatkan bantuan
kemudahan lainnya yang tersedia pada
sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta
zaman
2007:3).
rupiah). Pernyataan ini tertuang dalam
masalah
Perwako No.6 Tahun 2014 Bab X pasal
oleh
kemiskinan
masyarakat,
tetapi
miskin
menikmati
modern
Kemiskinan
dalam
fasilitas
(Suhartini, merupakan
multidimensi karena berkaitan dengan
10.
ketidakmampuan akses secara ekonomi,
Dalam 5 tahun belakangan ini
sosial, budaya, politik dan partisipasi
Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas
dalam
juga
Sosial dan Pemakaman sudah menjalankan
memiliki arti yang lebih luas dari sekedar
kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur
lebih rendahnya tindak pendapatan atau
yang berlaku, meurut saya pemerintah kota
konsumsi
sudah
masyarakat.
seseorang
Kemiskinan
dari
standar
menjalankan
kegiatan
tersebut
dengan benar, tetapi di lapangan tidak
juga mental dan sosial. Untuk menunjang
sesuai dengan yang ada di kantor, di
fungsi rumah sebagaia tempat tinggal yang
lapangan
temui
baik maka harus dipenuhi syarat fisik,
masyarakat yang mengeluh karena mereka
yaitu aman sebagai tempat berlinduung,
masih ada yang belum mendapatkan
secara mental memenuhi rasa kenyamanan
bantuan tersebut. Mereka menginginkan
dan secara sosial dapat menjadi privasi
pemerintah lebih peka dengan bantuan
setiap anggota keluarga, menjadi media
yang diberikan, karena masyarakat masih
bagi pelaksaan bimbingan serta pendidikan
merasa
di
keluarga. Dengan terpenuhi salah satu
adil
kebutuhan dasar beberapa rumah yang
calon
layak huni. Diharapkan tercapai ketahanan
masih
bahwa
tugaskan
saya
pemerintah
dilapangan
memberikan penerima
banyak
tidak
bantuan bantuan.
yang bisa
terhadap Ada
beberapa
masyarakat yang mengadu dengan lurah
keluarga. Adapun mekanisme pelaksanaan
setempat kenapa sampai sekarang mereka
prosedur
belum mendapatkan,dan kenapa yang di
Rehabilitasi RTLH yang tertuang pada
data sudah lama belum juga menerima
Perwako No 6 Tahun 2014 pada Bab 4
bantuan tetapi yang baru di data yang
pasal 4, prosedur pengajuan penerimaan
mendapatkan,
bantuan RTLH yaitu:
membuat
permasalahan
saya
ingin
ini
yang
membahas
pelaksanaan
1. Masyarakat
dan
pengajuan
mengajukan
permasalahan ini untuk dapat memecahkan
permohonan bantuan rehabilitasi
masalah apa yang terjadi di pulau Galang
RTLH
dalam permasalahan RTLH ini.
melengkapi persyaratan,
Rumah
memiliki
fungsi
yang
sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi
kepada
lurah
dengan
2. Lurah melakukan vertifikasi dan di bantu oleh BKM,RT dan RW,
3. Lurah menyampaikan ke dinas dan sudah
dilakukan
lapangan
dan
vertifikasi kelengkapan
administrasi,
yang berisi tentang: a. Lahan/kapling
rumah
milik
sendiri,
4. Dinas melalui tim penyelenggaraan meneliti permohonan dari lurah, 5. Tim penyelenggara menyampaikan rekomendasi
bantuan
RTLH
kepada walikota,dan,
rehabilitasi
berdasarkan
b.Penghasilan rata-rata di bawah upah minimum kota (UMK), c. Bukan Bukan
lahan
developer
yang
dan
diusulkan
kementerian perumahan rakyat.
6. Walikota menetapkan persetujuan bantuan
d. Surat pernyataan yang bermatrai
RTLH
rekomendasi
Tim
V. Penutup A. Kesimpulan Peneliti menyimpulkan bahwa program
Penyelenggara,
RTLH di Kelurahan Sijantung Kecamatan
Adapun persyaratan yang harus di
Galang sudah cukup baik, akan tetapi
lengkapi
masih banyak masyarakat yang belum
dalam
mengajukan
bantuan rehabilitasi RTLH, yaitu: a. Berdomisi di kota batam, yang dibuktikan
dengan
mempunyai
KTP/kartu identitas, b. Foto
kondisi
rumah
menerima permasalahannya
bantuan adalah
RTLH, dalam
menjalankan program bantuan rehabilitasi RTLH di pulau Galang dapat melibatkan
rusak
masyarakat atau petugas non pemerintah,
berat/sedang yang masih ditempati
tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah,
olehpemilik bersama keluarga,
agar terciptanya pembagian yang merata,
c. Memiliki surat Keterangan Tidak
dan pembagian bantuan RTLH dapat tepat
Mampu (SKTM) yang di terbitkan
sasaran, sesuai dengan syarat yang berlaku
oleh Lurah,
yang tertera di dalam Perwako No.6 Tahun
2014. Masih banyak ditemui masyarakat
belum merata karena masih banyaknya
yang sudah lama didata tetapi sampai
masyarakat
sekarang belum juga mendapatkan bantuan
bantuan RTLH sesuai dengan sasaran
rehabilitasi RTLH.
ketentuan calon penerima, masih banyak
Dilihat
dari
indikator
pencapaian
yang
tidak
mendapatkan
masyarakat yang lebih membutuhkan.
program dalam indikator evektifitas sudah baik, masyarakat sudah merasakan dampak baik
dengan
masuknya
bantuan
B. Saran Dalam menjalankan program RTLH,
pemerintah dalam program rehabilitasi
pemerintah
RTLH ini, dilihat dari indikator efesiensi
memperhatikan lagi proses pembagian
sudah baik dalam bantuan pemerintah ini
RTLH kepada calon penerima RTLH.
diberikan
Adapun saran dari peneliti adalah:
sesuai
dengan
kebutuhan
seharusnya
lebih
masyarakat, dalam indikator kecukupan
1. Penerima bantuan RTLH harus di
sudah sesuai dengan dana anggaran yang
pilih sesuai dengan syarat dan
ditetapkan
ketentuan
oleh
pemerintah
dalam
yang berlaku
sesuai
pelaksanaan program ini, pada indikator
dengan syarat yang tertera di
responsivitas sudah sangat baik tanggapan
Perwako No.6 tahun 2014, tentang
masyarakat dengan masuknya program
mekanisme penerima RTLH,
bantuan ini dapat sedikit meringankan beban
tanggungan
masyarakat,
2. Menjalankan
program
RTLH
pada
sesuai dengan jangka waktu yang
indikator ketepatan ini yang kurang baik,
di tentukan, tidak memakan waktu
karena ketepatatan pembagian RTLH ini
lama yang tidak sesuai dengan
belum sesuai dengan syarat dan ketentuan
jangka waktu yang di tentukan,
penerima yang tertera pada Perwako No.6 Tahun 2014, pada indikator perataan,
3. Memberikan
bantuan
RTLH
dengan merata, dan dapat melihat
masyarakat
yang
lebih
pantas
untuk dibantu terlebih dahulu, 4. Bisa mengawasi petugas yang di berikan
wewenang
untuk
menjalankan program RTLH
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebiijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. kebijakan Alvabeta
2008. Dasar-dasar publik Bandung: CV.
____________. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Raja Grafindo. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua, Yogyakarta: Gaja Mada University Press Duun, W, William. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Sugiyono .2011 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Abidin, Said Zainal . 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan pancur Siswah Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses. Jakarta : PT. Buku kita Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustka Pelajar Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan “Penedekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B”. Bandung: CV. Alfabet. Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial”.Bandung: CV. Alfabeta. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses. Jakarta: Media Pressindo. 2005. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses. Jakarta: Media Pressindo. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo. Widodo, joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis proses Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Gramedia. -----------------,2008. Public Jakarta : PT Gramedia.
Policy.
B. Peraturan Peundang-undangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Juriah
2013
pengentasan
“evaluasi
program
kemiskinan
provinsi
kepulauan riau pada dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahnun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembanguna Yang Berkeadilan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Anggaran APBD Kota Batam Dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Batam Tahun 2014. C. JURNAL Maulana Chandra Atmajha 2015 “Evaluasi Pelaksaan Program Rehabilitasi Rumah Tidah layak Huni sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kota Tanjungpinang. Abu bakar 2015”Evaluasi Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni(RS-RTLH) Dalsm Penanggulangan Kemiskinan Desa maantang lama kecamatan Mantang Kabupaten bintan tahun 2010.
kabupaten
bintan
(studi
kasus
pengembangan usaha mikro tahun 2012)
