DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
Disampaikan oleh :
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
OUTLINE 1. LATAR BELAKANG KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
3. BEST PRACTICES PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN 2
LATAR BELAKANG KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
1. Kedudukan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Tugas dan Fungsi DitJen CK secara umum dan Dit PKP dalam menciptakan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan (perkotaan, perdesaan dan khusus)
3
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN UU-PR (UU 26/2007)
PP-RTRWN (PP 26/2008)
UU RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/2007)
UU – PKP (UU 1/2011)
PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PP NO. 14/TAHUN 2016)
PP-RTRWN (PP 15/2010)
RAPERMEN PUPR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP (PERMEN NO…/TAHUN…)
PERMEN PUPR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PERMEN No 2/TAHUN 2016)
PERBUP/PERWAL TENTANG RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 64)
PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, Pasal 94, 96 dan 98)
PERPRES RPJMN 2015-2019 (PERPRES NO.2/2015)
PERDA RTRW PROVINSI
PERDA RTRW KAB/KOTA
PERDA RDTR KAWASAN PERKOTAAN
SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN
PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN
PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 57)
RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA
RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERBATASAN NEGARA
RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL
RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN TEMATIK LAINNYA
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, dan RAPERMEN PPKPPK, BAB III, Pasal 25 )
PROGRAM PRIORITAS
9 NAWA CITA SEMBILAN AGENDA PRIORITAS
terkait dengan pengembangan permukiman
3 6
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAHDAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA BISA MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA – BANGSA ASIA LAINNYA
Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN PINGGIRAN DAN PERDESAAN
• Membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada PERMUKIMAN KUMUH, PELAYANAN AIR MINUM, PELAYANAN SANITASI (air limbah, drainase, dan persampahan), KESELAMATAN BANGUNAN DAN GEDUNG • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
TUGAS DAN FUNGSI Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tugas :
Permen PUPR No.15/PRT/M/2015
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus. - Penanganan Permukiman Kumuh
PERKOTAAN
- Penataan Kampung Nelayan - Inkubasi Kota Baru - KOTAKU - Kws. Pusat Pertumbuhan
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
. Agropolitan
PERDESAAN
. Minapolitan - Desa Nelayan - PISEW - Pengembangan Kws. Perbatasan
KHUSUS
- Pengembangan Kws. Pulau - Pulau Kecil Terluar - Penataan Kws. Rawan Bencana - Dukungan Kws. Pariwisata (KSPN) 6
KONSEP PENYELENGGARAAN Pengembangan Kawasan Permukiman
UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, PASAL 56 : Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
1 2 3
Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang
Pemerintah pusat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah kota/kabupaten sebagai nakhoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah
Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan 7
Target Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 TIPOLOGI Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Khusus
TARGET SASARAN • Penurunan kumuh perkotaan seluas 38.431 Ha menjadi 0 %; • Penataan 11 kawasan kampung nelayan; • Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan; • Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan • Inkubasi 10 Kota Baru Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha • berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan • meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) • meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar (31 pulau-pulau kecil terluar) • tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi • meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 8 diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
2
1. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan 2. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perdesaan 3. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman khusus
9
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan
Pembangunan Perkotaan
• Pengembangan infrastruktur perkotaan yang menunjang pengembangan perkotaan yang sudah ada maupun pembangunan kawasan permukiman baru dalam rangka membentuk struktur ruang • Pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan yang memenuhi standar pelayanan (kualitas & kuantitas)
Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perkotaan belum layak huni
Pembangunan Kawasan Permukiman
Kota Tanpa Kumuh, layak huni & berkelanjutan • Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta untuk meningkatkan kualitas permukiman
11
Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan RPJPN 2005-2025
RPJPN 2025-2045
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI
KOTA BERKELANJUTAN
100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota
2015
2025
2035
100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota
2045
Path to the Future Cities
1
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni
2
Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana
3
Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing
12
Lingkup Permukiman Perkotaan Standar Pelayanan Perkotaan & Kota Layak Huni INDIKATOR SPP & KOTA LAYAK HUNI
Pelayanan air bersih perpipaan, Pelayanan pengolahan air kotor, Drainase dan pengendalian banjir Pemadam Kebakaran Fasilitas Kesehatan, Proteksi Keamanan Masyarakat, Sistem Transportasi terintegrasi, Ruang Terbuka Hijau Fasilitas Sosial Budaya (sarana pendukung pendidikan) Pengelolaan Persampahan Penyediaan Energi Listrik Penyediaan Gas Telekomunikasi Perkotaan Informasi Pusat Perdagangan Modern Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana Fasilitas Rekreasi Fasilitas Olahraga o
...
LINGKUP CIPTA KARYA DALAM PEMENUHAN SPP & KOTA LAYAK HUNI
• • • • • • •
Pelayanan air bersih perpipaan, Pelayanan pengolahan air kotor, Drainase dan pengendalian banjir Pemadam Kebakaran Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Persampahan Penanggulangan bencana
13
Roadmap Pembangunan Kota Baru 2015-2019
Arahan Inkubasi Kota Baru
TA. 2016 1. Pontianak 2. Tanjung Selor
1. 2. 3. 4.
TA. 2017 Palembang Manado Makassar Sofifi
14
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Indikator Permukiman Kumuh
1
Kriteria Bangunan Gedung
2
Kriteria Jalan Lingkungan
3
Kriteria Penyediaan Air Minum
4
Kriteria Drainase Lingkungan
5
Kriteria Pengelolaan Air Limbah
6
Kriteria Pengelolaan Persampahan
7
Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Perizinan
Pendampingan
Standar Teknis
Pelayanan Informasi
Kelaikan Fungsi
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1)
Penetapan Lokasi
2)
Pola Penanganan
a. Pemugaran b Peremajaan c Pemukiman Kembali 3)
Pengelolaan
Kriteria Pengamanan Kebakaran
15
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
1
2
Permukiman Kumuh Atas Air
3
4
Permukiman Kumuh Tepi Air
Permukiman Kumuh Dataran Rendah
Permukiman Kumuh Perbukitan
5
Permukiman Kumuh Rawan Bencana
POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95) Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a. Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a. Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal. b.
Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal.
c.
Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal.
3. PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah: Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang 17
PENGELOLAAN dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
PENGELOLAAN
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam komunitas dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi dan memberikan fasilitasi terhadap pembentukan kelompok swadaya masyarakat Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat
Dapat difasilitasi Pemerintah dan Pemda
Kegiatan Pemeliharaan & Perbaikan merupakan upaya menjaga kondisi bangunan gedung serta prasarana, sarana dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai Pemeliharaan dan perbaikan terhadap bangunan gedung serta prasarana dan sarana dilakukan oleh masyarakat setempat secara swadaya 18
Kolaborasi Tata Peran Stakeholder Kumuh PEMERINTAH PUSAT
• KELEMBAGAAN POKJA PKP; • PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL PENANGANAN KUMUH: Peraturan Pemugaran, Peraturan Peremajaan, Peraturan Permukiman Kembali, Pedoman Umum Penanganan Kumuh tingkat Kota dan Pedoman Umum Penanganan Kumuh Tingkat Masyarakat: • PENGANGGARAN, MONITORING, SUPERVISI, PENGEMBANGAN KAPASITAS, dll
PEMERINTAH PROPINSI
• KELEMBAGAAN POKJA PKP; • DUKUNGAN KE PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN: Koordinasi, Sinkronisasi, dll • PENDANAAN DAN PEMROGRAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program penanganan kumuh dan Pencegahan Kumuh; • PERATURAN DAERAH PENANGANAN KUMUH: Perda Kumuh, Peda BG, Perda Tata Ruang, dll. • KELEMBAGAAN POKJA PKP;
PEMERINTAH KOTA/KAB
• DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (program investasi, master plan, DED, RAB, RKS); • PENDANAAN DAN PEMROGRAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ; • PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KAWASAN DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH: • DUKUNGAN KE MASYARAKAT: Informasi Kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll • PERENCANAAN PARTISIPATIF: Pemetaan Swadaya Penyusunan Profil kumuh dan Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh &Pencegahan kumuh di komunitas
MASYARAKAT
• INTEGRASI PERENCANAAN KE DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (SIAP / RKP-KP) • PENGUATAN KELEMBAGAAN: Penguatan Kapasitas BKM dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam Penanganan Kumuh dan Pencegahan Kumuh; • PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCEGAHAN KUMUH TINGKAT KOMUNITAS:
19
LOKASI PRIORITAS
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KEMENTERIAN PUPR
30 Kota Prioritas
SUMATERA 1. Batam* 2. Palembang* JAWA 3. Bogor 4. Bandung 5. Semarang* 6. Surakarta 7. Yogyakarta 8. Malang 9. Surabaya
Ket : * Lokasi NUSP
KALIMANTAN 10. Banjarmasin* SULAWESI 11. Makasar* 12. Palu NUSA TENGGARA 13. Mataram 14. Kupang PAPUA BARAT 15. Sorong
SUMATERA 1. Lhokseumawe 2. Medan 3. Bandar Lampung*
SULAWESI 12. Manado 13. Kendari*
MALUKU 14. Ambon* DKI. JAKARTA 4. DKI Jakarta
PAPUA 15. Jayapura
JAWA 5. Cirebon 6. Tegal 7. Pekalongan* KALIMANTAN 8. Balikpapan 9. Samarinda 10. Palangkaraya* 11. Pontianak
20
Kota Samarinda
Kota Makassar Kota Palu
Kota Balikpapan
Kota Jayapura
Kota Lhokseumawe Kota Banjarmasin
Kota Manado
Kota Medan Kota Palangkaraya
Kota Sorong
Kota Pontianak
Kota Batam Kota Palembang Kota Bandar Lampung Kota Ambon Kota Malang DKI Jakarta Kota Surabaya Kota Bogor Kota Bandung Kota Cirebon Kota Tegal Kota Pekalongan
Kota Kupang Kota Kendari Kota Mataram
Kota Surakarta Kota Semarang Kota Yogyakarta
LOKASI PRIORITAS
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KEMENTERIAN PUPR
30 Kota Prioritas
SEBARAN KAMPUNG NELAYAN RKKN Indah, Kota Medan Penataan Kws Kampung Beting, Kota Pontianak RKKN Kuin, Kota Banjarmasin RKKN Untia, Kota Makassar RKKN Hamadi, Kota Jayapura
Penataan Kws Sumber Jaya, Kota Bengkulu
RKKN Kws Karangsong, Kota Indramayu
RKKN Lasiana, Kota Kupang RKKN Morodemak, Kab. Demak RKKN Tambaklorok, Kota Semarang Penataan Kws Tegalsari, Kota Tegal
Penataan Kawasan Kampung Nelayan TA 2016
22
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PERDESAAN Desa Tertinggal
Desa Berkembang
Desa yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur, sarana, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Desa yang sudah terpenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan.
Desa Mandiri
PERDESAAN BERKELANJUTAN
Perkotaan Baru Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.
Sumber: Paparan Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/ Bappenas, 28 Sept 2015
Pengembangan Desa Secara Sosial, Ekonomi Dan Ekologi TARGET
KEBUTUHAN PERMUKIMAN Kebutuhan akan: 1. PEMENUHAN SPM PERMUKIMAN UNTUK DESA TERTINGGAL 2. PERMUKIMAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA POTENSIAL (Desa Berkembang) Transmigrasi Non Transmigrasi
GRAND STRATEGY Mempercepat pemenuhan SPM Permukiman serta kebutuhan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan
Peningkatan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha (pada kawasan perdesaan yang memiliki komoditi unggulan) 24
Konsep Penanganan Kawasan Perdesaan Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat Perdesaan di Wilayah KSK
Pengembangan Komoditas Unggulan di Wilayah KSK
Penyediaan Infrastruktur Wilayah terkait Pengembangan KSK
Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
Penyediaan Permodalan Pengembangan Komoditas Unggulan dan Usaha Lokal Masyarakat Perdesaan
Pengurangan Pengangguran Perdesaan
Penyediaan Lapangan Kerja untuk Masyarakat Perdesaan
Pengembangan Ekonomi Lokal Perdesaan
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perdesaan Pengurangan Kemiskinan Perdesaan
Penguatan Kelembagaan Pengelola KSK
Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan
Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
25
Dimensi Pembangunan Permukiman Perdesaan Dimensi Pembangunan Desa
Variabel
1. Pelayanan dasar
• •
Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan
2. Kondisi infrastruktur
• • •
Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Energi Infrastruktur Air Bersih & Sanitasi
3. Aksesibilitas/ transportasi
• •
Sarana Transportasi Aksesibilitas Transportasi
4. Pelayanan Publik
• •
Kesehatan Masyarakat Olah raga
5. Penyelenggaraan n pemerintahan
• •
Kemandirian Kualitas SDM
Sumber: Olahan dari Indeks Pembangunan Desa, 2015
Outcome: Meningkatnya luasan kawasan permukiman dengan sarana prasarana minimum Indikator Outcome: Luasan kawasan dengan sarana prasarana minimum Outcome: Meningkatnya luasan kawasan permukiman dengan aksesibilitas jalan untuk pemenuhan kebutuhan perdesaan Indikator Outcome: Luasan kawasan dengan aksesibilitas jalan dlm kondisi baik
Outcome: Meningkatnya kapasitas masyarakat Indikator Outcome: Jumlah kawasan permukiman yang masyarakatnya melakukan proses perencanaan mandiri
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS
KATEGORI KAWASAN KHUSUS
Kawasan Perbatasan Kawasan Pulau-pulau Kecil Terluar Kawasan Rawan Bencana dan Pasca Bencana
Kawasan Tertentu Yang Ditetapkan UU
SEBARAN KAWASAN PERBATASAN Percepatan pembangunan terhadap kawasan-kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau Kawasan Perbatasan termasuk pulau kecil terdepan karena memiliki nilai strategis dalam rangka menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Kawasan Perbatasan, meliputi 13 provinsi, 41 kab/kota, dan 187 kecamatan yang diprioritaskan penanganannya pada periode 2015-2019
Pemb. PSD Long Apari, Mahakam Ulu
Pemb. PSD Skouw, Jayapura
Pemb. PSD Sebatik, Nunukan
Pemb. PSD Permukiman Entikong, Sanggau Pemb. PSD Permukiman Aruk, Sambas Pemb. PSD Permukiman Nanga Badau, Kapuas Hulu Pemb. PSD Permukiman Motamasin, Malaka Pemb. PSD Permukiman Mota’ain, Belu Pemb. PSD Permukiman Wini, Timor Tengah Utara
29
Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenghuni
30
Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenghuni Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional (Perpres No.78 Tahun 2005)
31
Kawasan Rawan Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Gempa Bumi
Tsunami
Letusan Gunung Api
Banjir
Tanah Longsor
Kekeringan
Kebakaran Lahan dan Hutan
Cuaca Ekstrim
Gelombang Pasang/Abrasi
32
Kota/Kabupaten dengan Indeks Risiko Bencana Tinggi WILAYAH
KOTA/KABUPATEN DENGAN INDEKS RISIKO BENCANA TINGGI
Papua
10
Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja Ampat, Teluk Bintuni, & Biak Numfor
Maluku
12
Kota Ambon, Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan, Pulau Morotai dan Sula
Nusa
15
Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Bima Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Dompu, Bima, Ngada, Ende,
Sulawesi
24
Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makasar, Kota Palu, Kota Kendari Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe
Kalimantan
18
Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Nunukan
Jawa Bali
36
Kota Denpasar, Tangerang, Cilegon, Kota Yogyakarta, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng, Sleman, Bekasi, Cianjur, Bandung Barat, Cirebon, Sukabumi, Demak, Cilacap, Kebumen, Magelang, Malang, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro,
Sumatera
21
Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kota Medan, Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, Sarolangun, Kerinci, Lampung Barat, Tanggamus, Padang Lahat, Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun
Sumber: Lampiran Buku III RPJMN 2015-2019
33
Lokasi Prioritas
Pengembangan Kawasan Permukiman Rawan Bencana
Kab. Tanggamus
Kab. Badung
Kab. Pesisir Barat
Kota Denpasar
Kab. Pesawaran
Kota Mataram
Kota Bandar Lampung
Kab. Lombok Timur
Kab. Lampung Selatan
34
Dukungan Penanganan Permukiman Di Kawasan Strategis Pariwisata PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat
PERWILAYAHAN • 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional); • 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional); • 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional)
ATRAKSI WISATA • Daya Tarik Wisata Alam; • Daya Tarik Wisata Budaya; • Daya Tarik Wisata Buatan Manusia
AKSESIBILITAS • Prasarana transportasi • Sarana transportasi • Sistem transportasi
AMENITAS • Prasarana Umum • Fasilitas Umum • Fasilitas pariwisata
MASYARAKAT
INVESTASI
• Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat • Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat
• Insentif investasi • Kemudahan investasi • Promosi investasi
Sumber: PP No. 50 Thn 2011 tentang RIPPARNAS
Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi: 1) jaringan listrik dan lampu penerangan; 2) jaringan air bersih; 3) jaringan telekomunikasi; dan 4) sistem pengelolaan limbah. Penjelasan Pasal 25 Huruf a, PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS
Perencanaan & pembangunan infrastruktur permukiman pada lokasi yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional
35
Rencana Kegiatan Strategis Pengembangan Kawasan Permukiman KSPN 2015-2019 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. (PP No. 50 tahun 2016) KSPN D. Toba dsk
KSPN Tj. Kelayang dsk
KSPN Wakatobi dsk KSPN Morotai dsk
KSPN Tj, Lesung dsk KSPN Kep. Seribu dsk
KSPN Komodo dsk
KSPN Borobudur dsk KSPN Prambanan-Kalasan dsk KSPN Yogyakarta Kota dsk
KSPN Rinjani dsk KSPN Bromo-Tengger-Semeru dsk 36
BEST PRACTICES PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
3
37
1. Penanganan PERMUKIMAN KUMUH Prioritas PUPR Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
KAWASAN BULAK : 11.68 Ha
2 4
3
DATA TEKNIS : • Pembangunan tanggul dan urugan Pantai kenjeran (RW II Kec. Kenjeran) Dinas PU Cipta Karya • Perbaikan jalan Paving dan Saluran Drainase Dinas Pu Bina Marga • Pekerjaan Pengadaan Bak sampah dan Pot Tanaman (Green n Clean ) Dinas Kebersihan dan Pertamanan • Pekerjaan PJU Dinas PU Cipta Karya • Pekerjaan Penjemuran Ikan diatas gang Dinas PU Cipta Karya
1
5
WAKTU PELAKSANAAN : Mulai : 11 April 2016 BIAYA PELAKSANAAN : Rp 12.099.929.600KEMAJUAN PELAKSANAAN: • Progres fisik sebesar 27.15% • Progres keuangan sebesar 20%
IPAL Komunal
Fasum MCK
1 38 38
1. Penanganan PERMUKIMAN KUMUH Prioritas PUPR Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
KAWASAN OESAPA : 11.05 Ha DATA TEKNIS : • Pembangunan jalan lingkungan (Paving block panjang 1.533 m') • pembangunan drainase (p = 871 m') • Pembangunan IPAL (1 unit) WAKTU PELAKSANAAN : Mulai : 21 Mei 2016 BIAYA PELAKSANAAN : Rp 9,066,211,000,KEMAJUAN PELAKSANAAN: • Progres fisik sebesar 55.00% • Progres keuangan sebesar 20.00%
1 39 39
4. Penataan Kawasan KAMPUNG NELAYAN Kampung Beting, Kota Pontianak, Kalimantan Barat DATA TEKNIS : • Pembangunan gertak beton sungai beserta jembatan penghubung dan tambatan perahu • Revitalisasi Plaza Masjid WAKTU PELAKSANAAN : Mulai Kontrak/ SPMK : 29 Juli 2016/ 01 Agustus 2016 Selesai : 28 Desember 2016 (150 hari kalender pelaksanaan + 180 hari kalender masa pemeliharaan) BIAYA PELAKSANAAN : •Perencanaan Kawasan & DED Tahap II •Penyusunan Dokumen Lingkungan •Konstruksi Tahap I •Supervisi Tahap I
: Rp. 967.120.000,: Rp. 456.852.000,: Rp.10.646.911.000,: Rp. 370.370.000,-
KEMAJUAN PELAKSANAAN: No Paket Kegiatan 1 Perencanaan Kawasan & DED Tahap II (sudah melaksanakan FGD Deliniasi) 2 Penyusunan Dokumen Lingkungan 3 Konstruksi Tahap I (Sudah terkontrak, PCM, MC-0) 4 Supervisi Konstruksi Tahap I (Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
Fisik (%) 35.00
Keu (%) 32.52
20.00 -
17.90 -
-
-
1 40 40
6. Penataan Kawasan KAMPUNG NELAYAN Kampung Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah DATA TEKNIS : • Pembangunan turap sungai dan promenade disisi timur Pulau Tirang • Pembangunan RTH dan perbaikan lingkungan di area galangan kapal selanjutnya. • Pembuatan Dermaga dan pembersihan area turap dari MCK ilegal WAKTU PELAKSANAAN : Mulai Kontrak/SPMK : 25 Juli 2016/ 27 Juli 2016 Selesai : 21 Desember 2016 (150 hari kalender pelaksanaan + 180 hari kalender masa pemeliharaan) BIAYA PELAKSANAAN : •Perencanaan Kawasan & DED Tahap II •Penyusunan Dokumen Lingkungan •Konstruksi Tahap I •Supervisi Tahap I
: Rp. 980.320.000,: Rp. 477.345.000,: Rp.17.744.905.000,: Rp. 353.430.000,-
KEMAJUAN PELAKSANAAN: No Paket Kegiatan 1 Perencanaan Kawasan & DED Tahap II (sudah melaksanakan FGD Deliniasi) 2 Penyusunan Dokumen Lingkungan 3 Konstruksi Tahap I (Sudah terkontrak, PCM, MC-0) 4 Supervisi Tahap I (Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
Fisik (%) 25.00
Keu (%) 34.26
20.00 -
19.56 -
-
-
1 41 41
8. Program Percontohan KAMPUNG SEJAHTERA Desa Kohod & Desa Kramat, Kec. Paku Haji, Kab. Tangerang, Banten
DATA TEKNIS: Peningkatan Jalan Poros Desa Dengan Konstruksi : 1. jalan beton ready mix 2. tembok penahan tanah
FOTO PROGRES - 0%
WAKTU PELAKSANAAN : Mulai : 02 mei 2016 Selesai : 29 agustus 2016 (120 hari kalender) KEMAJUAN PELAKSANAAN : Progres fisik : 100%
FOTO PROGRES - 50%
BIAYA PELAKSANAAN : RP. 1.677.266.080,-
1 42 FOTO PROGRES - 100%
42
13. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur DESKRIPSI : Zona Inti PLBN berupa: Pembangunan 1. Bangunan Utama 2. Bangunan Carwash 3. Bangunan Jembatan Timbang 4. Klinik 5. Bangunan Pemeriksaan Kargo Kedatangan 6. Bangunan Pemeriksaan Terpadu mobil pribadi & umum 7. Gudang sita berat dan ringan 8. Lapangan penimbunan 9. Bangunan Pemeriksaan Kargo Keberangkatan 10. Bangunan utilitas 11. Kennel 12. Check point 13. Monumen Tasbara 14. Gerbang Tasbara DATA TEKNIS : • Nama Paket: Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin, Kab. Malaka • Luas Lahan : 11,29 Ha • Luas Bangunan : 3.078 m² WAKTU PELAKSANAAN : Mulai : 18 Desember 2015 Selesai : 11 Desember 2016 (360 hari pelaksanaan + 720 hari pemeliharaan) BIAYA PELAKSANAAN : Nilai Kontrak : Rp. 128.401.582.000,TA 2015 : Rp 19.260.237.300,TA 2016 : Rp. 109.141.345.000,KEMAJUAN PELAKSANAAN: • Progres fisik • Progres keuangan
: 48,12 % : 49,00 % (TA 2015-2016) 1 40,00 % (TA 2016)
43 43
18. Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kawasan Perbatasan Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat DESKRIPSI Pengembangan Infrastruktur Permukiman berupa: 1. Penyediaan Air Minum • Pembangunan IPA Q=10 ltr/dt • Pengembangan jaringan perpipaan ke PLBN dan permukiman sekitar 500 SR 2. Pengelolaan Air Limbah • Pembangunan IPAL Komunal 300 KK 3. Pengelolaan Sampah • Pembuatan TPS 1 unit dan truk 1 unit • Pelatihan Pemilahan dan Composting Sampah 4. Jalan Lingkungan, Jembatan dan Turap • Jalan Lingkar Utara 3,05 km • Jalan Lingkar Selatan 5,3 km • Jalan Delima 0,5 km • Jalan Bukit Leseong 0,4 km DATA TEKNIS • Nama Paket : Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nanga Badau Kab.Kapuas Hulu Kalimantan Barat • Pelaksana : PT Pembangunan Perumahan WAKTU PELAKSANAAN Mulai : 17 Desember 2015 Selesai : 6 September 2017 (630 hari + 720 hari pemeliharaan) BIAYA PELAKSANAAN Nilai Kontrak : Rp 106.685.494.000,KEMAJUAN PELAKSANAAN • Progres fisik • Progres keuangan
: 17,15 % (TA 2015-2017) : 22,54 % (TA 2015-2017) 1
44 44
TERIMA KASIH
