MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN DI INDONESIA Keynote Speech oleh: Dr. (HC) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Disampaikan dalam: The Second International Conference on “Sustainable Infrastructure and Built Environment 2013”
Aula Barat Institut Teknologi Bandung Bandung, 19 November 2013
Yang terhormat, Rektor Institut Teknologi Bandung, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Para Pembicara dan Praktisi Pembangunan
Infrastruktur, Bapak, Ibu, dan Hadirin Sekalian. Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri “The Second International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment” pada hari ini.
Kami mengapresiasi
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB yang telah menyelenggarakan acara yang penting ini, sebagai forum diskusi dalam membangun infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
1
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan peran dan arahan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dalam
pengembangan
infrastruktur
berkelanjutan
di
Indonesia. Kita semua sepakat bahwa infrastruktur berkelanjutan berarti
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
sekaligus
mempertahankan kelestarian lingkungan dan kualitas permukiman,
serta
meningkatkan
masyarakat,
tanpa
mempengaruhi
generasi
mendatang
untuk
modal
sosial
kemampuan memenuhi
kebutuhannya melalui pembangunan infrastruktur yang handal.
Jika kita berbicara tentang pembangunan
berkelanjutan, ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu
aspek
sosial,
ekonomi,
dan
lingkungan.
Berbagai isu dan tantangan perlu diantisipasi dalam memenuhi tujuan pembangunan dari ketiga dimensi tersebut secara berkesinambungan. Saat ini, lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim,
2
sementara ketimpangan pendapatan di dalam negara dan di antara negara terus meningkat.
Di samping itu, pola
konsumsi yang berlebihan dan keterbatasan produksi, telah mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi, serta dapat merusak ekosistem bumi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan tindakan global dan solusi lokal untuk menunjang kemajuan ekonomi dan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menyadari bahwa ruang yang kita nikmati saat ini bukan sesuatu yang kita warisi dari nenek moyang kita, tetapi merupakan ruang yang kita pinjam dari anak-cucu kita. Dalam pembangunan berkelanjutan, peran infrastruktur sangat penting karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi,
kehidupan
perlindungan
lingkungan.
sosial,
Semua
dan
negara
juga harus
mempunyai sistem yang lebih efisien dan lebih handal di bidang transportasi, air minum, dan sanitasi untuk
3
mensejahterakan warganya.
dan
meningkatkan
kualitas
hidup
Oleh karena itu, seminar ini merupakan
momen yang baik untuk meningkatkan pemahaman kita dalam
mewujudkan
pembangunan
infrastruktur
berkelanjutan.
Bapak, Ibu Sekalian, Sebagaimana
kita
ketahui
bersama,
Indonesia
merupakan negara dengan populasi tertinggi ke-empat di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 244 juta jiwa pada tahun 2012. Saat ini, separuh penduduk Indonesia telah tinggal di kawasan perkotaan.
Mengingat laju
urbanisasi yang cukup tinggi, diperkirakan penduduk di perkotaan akan mencapai 68% pada tahun 2025. Kondisi ini membutuhkan kecukupan pasokan pangan, air,
dan
energi untuk mendukung
ekonomi di perkotaan.
4
kegiatan sosial
Saat ini kita boleh berbangga bahwa kondisi ekonomi Indonesia
semakin
baik
dari
waktu
ke
waktu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi dan stabil dalam lima tahun terakhir, yaitu 5% sampai 6%. Apabila tingkat pertumbuhan ini dapat dipertahankan, maka kita bisa
menjadi
mendatang.
salah
satu
Pendapatan
negara per
maju
kapita
di
masa
juga
telah
menunjukkan trend peningkatan positif, yang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun demikan, perlu diketahui bahwa investasi infrastruktur
di
Indonesia
masih
belum
cukup
memadai. Data Bappenas menunjukkan bahwa proporsi investasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, dan Swasta masih sebesar 4,72% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih kecil dari investasi infrastruktur Cina yang mencapai 9% - 11% dari PDB, atau India yang proporsi pendanaan infrastrukturnya mencapai 7%.
5
Peningkatan
investasi
infrastruktur
perlu
menjadi
perhatian kita bersama agar proporsi tersebut bertambah setiap tahunnya sehingga menjadi lebih proporsional dan berdaya saing.
Hadirin yang saya hormati, Infrastruktur yang handal mempunyai peran kunci dalam meningkatkan
kesejahteraan
pertumbuhan
ekonomi,
dan
masyarakat,
menunjang
meningkatkan
kualitas
lingkungan. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai dampak ganda untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian, industri, transportasi,
dan
perikanan.
Dengan
kata
lain,
pembangunan infrastruktur memiliki efek yang tinggi sehingga
dapat
memperluas
lapangan
pekerjaan.
Infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
6
konservasi daerah aliran sungai, pengembangan konstruksi hijau, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Dalam membangun infrastruktur yang handal, Indonesia dihadapkan
dengan
beberapa
tantangan
dan
isu
strategis, yang perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Isu pertama terkait dengan disparitas infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau lain di luar Jawa, serta antara perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan infrastruktur yang tidak
seimbang ini menyebabkan tingkat kesejahteraan yang tidak merata antar daerah. Isu lainnya berkaitan kebijakan desentralisasi yang dimulai
sejak
melimpahkan
tahun
1999,
sebagian
pemerintah daerah.
yaitu
pemerintah
kewenangannya
pusat kepada
Kebijakan ini mempengaruhi proses
7
pengambilan
keputusan
pemerintahan,
dan
termasuk
sistem dalam
administrasi pembangunan
infrastruktur. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan tanggung jawab lebih kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai bidang pembangunan, kecuali dalam 6 (enam) urusan yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, serta agama. Akan tetapi, secara umum desentralisasi kewenangan ini belum diikuti secara efektif dengan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah
daerah,
sehingga
menimbulkan
berbagai
permasalahan dalam pembangunan termasuk di bidang infrastruktur.
Minimnya pendanaan pemerintah daerah
untuk investasi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur menyebabkan
rendahnya
kualitas
infrastruktur
yang
terbangun sehingga belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
8
Isu lainnya terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan emisi gas rumah kaca. Fenomena perubahan iklim ini telah menaikkan permukaan air laut dan mengubah daur hidrologis, yang meningkatkan intensitas bencana
klimatologis.
Climate
Change
Inter-Governmental
(IPCC)
memperkirakan
Panel
of
kenaikan
permukaan laut hingga 29 cm pada tahun 2030. Kondisi ini dapat membahayakan eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia, termasuk 92 pulau terluar yang menentukan batas teritori Indonesia. Pada bidang pertanian, kita dihadapkan pada persoalan tingginya alih fungsi lahan. Di Pulau Jawa dan Bali, diperkirakan terdapat 3.600 hektar lahan pertanian dari 3,5 juta hektar lahan yang merepresentasikan 41% dari total lahan pertanian di Indonesia yang berubah fungsi setiap tahunnya.
9
Terkait dengan masalah keberlanjutan lingkungan, studi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Pulau Jawa dan Bali mengalami defisit Telapak Ekologis, jika dibandingkan dengan bio kapasitas lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pulau tersebut kekurangan lahan produktif dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk mendukung pola konsumsi penduduknya.
Di samping itu, Indonesia
juga menghasilkan gas rumah kaca yang mengubah komposisi atmosfir sehingga menyebabkan pemanasan global.
Kerusakan hutan yang cukup tinggi telah
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara emitor gas rumah kaca di dunia. Terkait dengan perubahan iklim, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,33%, sedangkan Amerika Serikat menghasilkan 16,26% emisi. Hal ini berarti emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Amerika Serikat adalah
hampir
delapan
kali
10
Indonesia,
dengan
perbandingan populasi Indonesia di tingkat global sebesar 3,51% dan Amerika Serikat sebesar 4,54%. Dalam hal ini diperlukan kepedulian semua pihak untuk berupaya secara berkesinambungan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia, Dalam
mendorong
pembangunan
infrastruktur
berkelanjutan di tanah air, Pemerintah Indonesia telah menyusun perangkat peraturan perundang-undangan sebagai
dasar
kebijakan
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum. Peraturan-peraturan tersebut antara lain meliputi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri PU No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
11
Berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
tersebut,
Kementerian PU mengutamakan pembangunan dengan pendekatan Pro Poor, Pro Growth, Pro Job, dan Pro Green.
Dengan
infrastruktur
pendekatan
diharapkan
dapat
ini,
pembangunan
memicu
pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian
PU
telah
menyelenggarakan
berbagai
program dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan; ketimpangan perbatasan
regional dan
pulau
dan
untuk memperkecil
mendukung
terpencil
melalui
kawasan penyediaan
infrastruktur dasar berbasis komunitas; untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan distribusi barang dan jasa; serta untuk meningkatkan investasi infrastruktur dengan mengembangkan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) serta pencapaian target MDGs.
12
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sistem jalan nasional yang handal, terpadu, dan berkelanjutan.
Sistem jalan nasional ini
sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama untuk meningkatkan konektivitas bagi distribusi barang dan jasa.
Kementerian PU juga telah mulai
mengembangkan konsep Green Road, sebagai upaya mengurangi dampak konstruksi jalan terhadap lingkungan. Kementerian PU juga menerapkan pengelolaan sumber daya
air
terpadu
(integrated
water
resource
management), yaitu air baku dikelola terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan di dalam mengoptimasi pemanfaatan air untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan publik.
13
Bapak, Ibu, Hadirin yang Saya Hormati, Dalam
menjaga
kualitas
lingkungan
permukiman,
Kementerian PU juga memadukan teknologi tinggi dengan teknologi
konvensional
untuk
meningkatkan
cakupan
pelayanan air minum dan sanitasi. Selain pengolahan air baku menjadi air minum secara konvensional, juga mulai dikembangkan teknologi penyulingan air laut melalui proses reverse osmosis, seperti di Pulau Madura dan Tanjung
Pinang.
Selain
itu,
teknologi
membrane
bioreactor juga telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas efluen hasil olahan air limbah perkotaan. Kementerian PU juga telah memprakarsai Program Kota Hijau dan Infrastruktur Hijau. Program ini mendorong aksi lokal untuk memperluas ruang terbuka hijau dan menghemat pemanfaatan energi dan air bersih.
14
Sampai saat ini, Program Kota Hijau telah dilaksanakan di 112
kota/kabupaten
di
tanah
air,
disertai
dengan
penyediaan prasarana RTH di 487 lokasi. Melalui program ini, diharapkan terjadi perluasan ruang terbuka hijau sehingga mencapai 30% dari luas wilayah kota, sesuai amanat undang-undang. Konstruksi
bangunan
mempertimbangkan
gedung
perspektif
hijau
lingkungan
diterapkan sebagai paradigma baru.
juga
yang telah
Sebagai contoh,
bangunan gedung kantor Kementerian PU yang baru saja dibangun dapat mengurangi penggunaan air sebesar 28% dan menghemat konsumsi listrik sebesar 61%. Gedung ini juga telah mendapatkan penghargaan dari Green Building Council Indonesia dengan sertifikat tingkat platinum. Ke depan, persiapan Green Building tentunya akan semakin ditingkatkan.
15
Untuk
meningkatkan
keberlanjutan
dan
efektivitas
pembangunan infrastruktur pemukiman di tanah air, mulai tahun ini Kementerian PU juga sedang mengembangkan program Kawasan
Pembangunan Permukiman
dan
Pengembangan
Berkelanjutan
kabupaten/kota strategis nasional.
di
174
Pada kabupaten/kota
strategis nasional tersebut, akan dibangun keterpaduan prasarana
air
minum
dan
sanitasi,
infrastruktur
permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, berdasarkan arahan rencana tata ruang wilayah.
Bapak, Ibu, dan Hadirin sekalian, Dengan memperhatikan isu strategis yang ada serta pengalaman dalam pembangunan infrastruktur, maka seluruh pemangku kepentingan harus dapat bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur.
16
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat bertanggung jawab secara kolektif dalam membangun,
mengoperasikan
dan
memelihara
infrastruktur agar berkelanjutan. Kita, sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing, selain dengan bersinergi, perlu melakukan aksi nyata baik pada skala lokal di lingkungan sekitar kita, skala kawasan, skala perkotaan, dan bahkan pada skala regional.
Berbagai kegiatan pembangunan
yang dilakukan sudah semestinya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan berkelanjutan, dengan mengarusutamakan pelestarian atau perlindungan lingkungan, sembari meningkatkan produktivitas ekonomi dan nilai tambah sosial.
17
Akhir kata, saya berharap pada Konferensi ini dapat tercipta
dialog
mendorong
dan
diskusi
pembangunan
yang
produktif
infrastruktur
untuk
berkelanjutan
secara nasional dan global. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya
bagi
kita
semua
untuk
membangun
keberlanjutan tanah air yang kita cintai ini. Terima Kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kirmanto
18
