KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Keynote Speech “STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN” Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan pada Konferensi INFID Jakarta, 27 November 2013 1
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Outline outline
• Perlunya Pembangunan yang Inklusif bagi Indonesia • Tantangan • Strategi Pembangunan Inklusif • Pilar-Pilar Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Perlunya Pembangunan Inklusif
• Untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif • Krisis finansial global menyadarkan kita akan perlunya pembangunan inklusif • Menempatkan perekonomian ke jalur pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. • Momentum yang tepat : terdapat konsensus dan komitmen global
3
Tantangan Tantangan
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• Pembangunan yang inklusif memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi • Dituntut mampu menjawab isu dan persoalan lintas bidang Ekonomi Ekonomi
Sosial LH Tata Kelola Polhukam
Pertumbuhan ekonomi
Sosial
LH
Tata Kelola
Polhukam
Penyerapan Tenaga Kerja, Pengurangan Kemiskinan, dan Pemerataan
Keberlanjutan pembangunan
Efisiensi dan efektifitas program pembangunan
Kepastian usaha, Penguasaan SDA oleh negara utk kesra
Percepatan konsolidasi demokrasi
Penanggulangan bencana alam
Penguatan kelembagaan masyarakat
Tertib sosial
Konservasi dan perbaikan lingkungan
Peningkatan daya dukung lingkungan
Penegakan hukum lingkungan
Penguatan kapasitas Kelembagaan
Efektifitas hukum Tertib hukum
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Komitmen Pemerintah Komitmen Pemerintah
untuk mewujudkan Pembangunan yg inklusif
• Telah menjadi salah satu dari lima agenda dalam RPJMN 2010 – 2014, yaitu: 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan; 3. Penegakan pilar demokrasi; 4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. • Penguatan dalam RPJMN 2015 - 2019
5
Strategi Pembangunan Inklusif Strategi Pembangunan Inklusif
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• 4 track development strategy: pro-growth, pro-poor, projobs, pro-environment • Peningkatan daya saing berbasis SDA, SDM dan IPTEK untuk pembangunan yang inklusif SDA
Pengarusutamaan 9 Bidang:
SDM
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi Iptek Sarana dan Prasarana Politik Hankam Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA dan LH
IPT EK
1.
Tantangan & Kendala
DAYA SAING EKONOMI
Inclusive Development *Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pilar-Pilar Kebijakan Pilar-pilar Kebijakan Pembangunan Inklusif Pembangunan Inklusif
• Pertumbuhan Ekonomi dengan stabilitas dan pemerataan yang berkeadilan • Social inclusion: – Akses ke kesehatan dan pendidikan – Infrastruktur dasar – Pengarusutamaan gender • Perlindungan Sosial • Kelembagaan dan Tata Kelola yang baik • Kerjasama Pembangunan Inklusif 7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertumbuhan Ekonomi dengan Stabilitas dan Pemerataan yang Berkeadilan
1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth) 2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik 3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness) 8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Social Inclusion: Akses ke Kesehatan dan Pendidikan
• Pendidikan dasar dan kesehatan untuk semua merupakan pra kondisi untuk pertumbuhan inklusif • Namun pertumbuhan inklusif tidak harus menunggu tuntasnya pemenuhan pendidikan dasar • Secara paralel, pendidikan menengah dan tinggi (skill formation development) dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi
9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Social Inclusion: Infrastuktur Dasar
• Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan standar layanan minimum – akses terhadap hunian layak – akses terhadap air minum – akses terhadap sanitasi layak – Peningkatan rasio elektrifikasi nasional – Peningkatan infrastruktur broadband
10
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Perlindungan Sosial: Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif RISIKO DAN KERENTANAN
Siklus Hidup Individual: Kelaparan dan kekurangan gizi, cedera, sakit, kecacatan, ketuaan, kematian
Sosial:
Ekonomi: Pengangguran, pendapatan rendah dan tidak menentu, krisis ekonomi
Lingkungan:
Bencana sosial, ketelantaran, ketiadaan aset (rumah tinggal dan lahan).
Bencana alam, kekeringan, banjir, kebakaran, man-made disaster
TUJUAN Preventive (Pencegahan):
Protective (Perlindungan): Upaya
Promotive (Promosi):
Upaya pencegahan dan penanggulangan risiko kemiskinan.
pemberian pelayanan dasar dan bantuan sosial, termasuk saat krisis dan bencana.
Upaya meningkatkan kapasitas, keahilan, dan tingkat pendapatan.
Transformative (Transformatif): Upaya reformasi sistem melalui aspek hukum & kebijakan publik untuk menghilangkan kerentanan & ketidaksetaraan
STRATEGI Asuransi Sosial • Asuransi Mikro (pertanian, usaha mikro lainnya) • Minimum Guaranteed Income
Bantuan dan Pelayanan Sosial • Pelayanan sosial dasar terpadu • PKH dan bantuan in-kind • Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat • Sistem pendukung (safeguarding, Early Warning System)
Jaminan Sosial • • • • •
Jaminan Kesehatan Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaring Pengaman Sosial • Bantuan darurat • Subsidi harga/pangan • Targeted Safety Net: (lapangan kerja sementara, makanan tambahan, income transfers) 11
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kelembagaan dan Tata Kelola
• good governance menjadi prasyarat untuk peningkatan daya saing nasional dan suksesnya pembangunan Demokratisasi Keadilan dan Kepastian Hukum Penciptaan Kondisi Aman dan Damai Birokrasi yang Profesional Regulasi Berkualitas
12
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan
• Penguatan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan NGO • Sinergi dan koherensi dalam agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global – memperkuat kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal dan intergovernmental – high level political forum (HLPF) – penyusunan agenda dan strategi pembangunan pasca 2015. 13
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Terima Kasih
14
