SAMBUTAN KUNCI (KEYNOTE SPEECH)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SAMBUTAN KUNCI (KEYNOTE SPEECH) UPAYA AKSELERASI PEMBANGUNAN BROADBAND DI INDONESIA

disampaikan oleh

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS

pada Seminar Nasional “Broadband Economy”

11 Desember 2012 Hotel Borobudur, Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Hatta Rajasa, Yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Tifatul Sembiring, Yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Marie Elka Pangestu, Yang terhormat, Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Syarifuddin Hasan, Yang terhormat, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heryawan, Yang Terhormat Direksi Operator Telekomunikasi, Yang terhormat, para pembicara Serta Bapak dan Ibu hadirin yang yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam Seminar Nasional Broadband Economy. Pertama, perkenankan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi berharga untuk pembangunan nasional khususnya sektor komunikasi dan informatika. Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kemkominfo dan BAPPENAS terutama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 kiranya dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya haturkan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika yang telah menjadi mitra kerja

Sambutan Kunci Menteri PPN/Kepala BAPPENAS | 2

Pemerintah selama ini. Saya sangat mengharapkan agar kolaborasi nyata antara Pemerintah dan dunia usaha ini dapat terus berlangsung.

Hadirin yang terhormat, Dalam beberapa tahun terakhir, broadband menjadi topik hangat di berbagai pertemuan dan seminar baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun dunia usaha. Potensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa merupakan salah satu keunggulan broadband. Berbagai kajian dan pengalaman internasional mengkonfirmasi korelasi antara pembangunan broadband dan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang1. Penambahan 10% penetrasi dalam setahun juga akan meningkatkan 1,5% produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun2. Pengalaman negara-negara OECD juga memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun negara yang berada di lima urutan teratas broadband lebih tinggi 2,2% dari negara di urutan lima terbawah broadband3. Pengembangan broadband di Indonesia menjadi sangat kontekstual dengan visi Indonesia tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Lompatan dari ekonomi ke-17 besar dunia pada tahun 2010 menjadi bagian dari negara berpendapatan tinggi dunia pada tahun 2025 akan sangat sulit dilakukan Indonesia tanpa dukungan broadband.

Sumber: Bank Dunia, 2009 Sumber: Booz & Company 3 Sumber: OECD, 2009 1 2


Hadirin sekalian, Pembangunan broadband Indonesia saat ini dapat dikatakan masih dalam tahap awal. Tingkat penetrasi layanan fixed broadband terhadap populasi pada tahun 2011 baru mencapai 1,1%4. Artinya dalam 100 penduduk Indonesia, baru satu orang yang memiliki akses broadband. Jaringan tulang punggung (backbone) serat optik baru menjangkau 328 kabupaten/kota atau sekitar 66% dari total kabupaten/kota5. Maluku dan Papua bahkan belum terhubung dengan jaringan backbone nasional. Di samping itu, harga layanan broadband dirasakan masih tinggi untuk sebagian besar masyarakat yaitu 7,4% dari PDB/kapita6. Di sisi lain, kami melihat begitu besar potensi broadband untuk berkembang. Sektor komunikasi merupakan satu-satunya sektor yang secara konsisten mempunyai pertumbuhan kontribusi terhadap PDB double digit setidaknya dalam delapan tahun terakhir. Jumlah populasi keempat terbesar dunia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dan proporsi penduduk muda (usia 10-24 tahun) yang mencapai lebih dari 20%, menjadi peluang bagi tumbuhnya broadband. Selain itu, sebagai suatu negara kepulauan, konektivitas menjadi sangat penting baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara. Di saat pembangunan infrastruktur fisik sulit dilakukan, jalinan komunikasi dan kegiatan perekonomian tetap dimungkinkan melalui infrastruktur virtual, yaitu broadband.

Bapak, Ibu sekalian, Sebagai potret kesiapan pengembangan broadband nasional, kami ingin mengetengahkan pembelajaran satu tahun dari implementasi MP3EI. Di antara banyaknya permintaan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik dari Sumber: Kemkominfo, 2012 Sumber: PT Telkom, 2012 6 Sumber: Kemkominfo, 2012 4 5


Koridor Ekonomi, ternyata permintaan pembangunan ICT khususnya broadband masih sangat terbatas, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada. Kami mencurigai hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman dan apresiasi yang memadai tentang potensi pemanfaatan ICT. Oleh karena itu, kami meminta kepada semua pemangku kepentingan bahwa pembangunan broadband harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berorientasi kepada pembangunan hard infrastrukturnya tetapi juga kepada soft infrastruktur yaitu pembangunan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan broadband untuk kegiatan produktif. Dari aspek pendanaan, kami juga mengkritisi masih terbatasnya model bisnis yang inovatif. Karakteristik teknologi ICT yang berkembang sangat cepat dan dinamis serta pembangunan infrastruktur pasif yang sangat padat modal seharusnya menjadi pertimbangan utama. Model bisnis yang tidak melulu berorientasi kepada aset, implementasi infrastructure sharing, serta eksplorasi skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan broadband. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan terakhir tersebut di atas, kita perlu segera menata ulang strategi pembangunan ekosistem broadband nasional. Memang untuk melakukannya diperlukan komitmen nasional yang kuat dan konsisten, serta berbagai langkah terobosan. Namun apabila kita tidak melakukannya sekarang, maka kita akan mengalami opportunity loss yang semakin besar. Sebagai langkah awal, Pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha saat ini menyusun Rencana Pembangunan Pita Lebar Nasional (National Broadband Plan).

Hadirin yang terhormat, National Broadband Plan atau yang disingkat NBP disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan broadband Sambutan Kunci Menteri PPN/Kepala BAPPENAS | 5

nasional yang komprehensif dan terintegrasi. Penyusunan NBP dikoordinasikan oleh Tim Kerja Konektivitas MP3EI yang diketuai oleh Wamen PPN/Waka BAPPENAS dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Secara umum, penyusunan NBP dibagi menjadi empat aspek yaitu (1) Infrastruktur yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo; (2) Utilisasi dan Adopsi oleh MASTEL dan KADIN; (3) Regulasi dan Kelembagaan oleh Kemenko Bidang Perekonomian; dan (4) Pendanaan oleh kami, Kementerian PPN/BAPPENAS. BAPPENAS selaku koordinator penyusunan NBP berfungsi sebagai focal point yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan tidak mengambil alih inisiatif berjalan ataupun kewenangan Kementerian/Lembaga lain. Sinkronisasi dan koordinasi ini juga akan dihubungkan dengan mekanisme RKP dan RAPBN, apabila pembangunan broadband nantinya memerlukan pengalokasian APBN. Penyusunan NBP saat ini masih dalam tahap sangat awal, dimulai (kick off) pada akhir Juli 2012 dan dilanjutkan dengan berbagai pembahasan baik untuk masingmasing aspek maupun integrasi keempatnya. Kami harapkan NBP sudah tersusun pada pertengahan tahun 2013 untuk kemudian dikonsultasikan ke publik. Hasil akhir NBP akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Hadirin yang berbahagia, Sebagaimana menjadi topik keynote kami, “Upaya Akselerasi Pembangunan Broadband di Indonesia”, kami ingin menegaskan bahwa intervensi Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan broadband nasional memang diperlukan. Intervensi dimaksud dapat dilakukan melalui kebijakan/regulasi dan/atau anggaran yang pada prinsipnya bersifat debottlenecking. Permasalahan tingginya regulatory cost akibat


masih adanya peraturan yang tidak sinkron, termasuk peraturan daerah, yang justru membuat iklim berusaha menjadi tidak kondusif harus segera diselesaikan. Pada kesempatan ini, kami ingin mengelaborasi intervensi dalam bentuk anggaran secara khusus. Prinsipnya, dukungan pendanaan Pemerintah diberikan sesuai dengan peran/posisi Pemerintah dalam pembangunan broadband. Apakah Pemerintah akan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur broadband (sisi supply) atau hanya menstimulasi pengembangan demand. Apakah Pemerintah akan bertumpu kepada mekanisme pasar dalam pembangunan infrastruktur atau Pemerintah berfungsi filling the gap yaitu membangun hanya di daerah yang tidak disentuh oleh penyelenggara atau akan berperan aktif dalam membangun infrastruktur pasif. Hal semacam ini perlu dibahas bersama antara Pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Prinsip utama pembangunan ekosistem broadband adalah: (1) berbasis kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha; (2) penggunaan sumber daya secara efisien (menghindari duplikasi); (3) implementasi model bisnis yang sustainable; dan (4) implementasi dengan prinsip inklusif dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan broadband mempunyai arti (meaningful). Saat ini dukungan pendanaan Pemerintah untuk pembangunan broadband bertumpu kepada penggunaan Dana Universal Service Obligation (USO) yang merupakan kontribusi penyelenggara telekomunikasi yang dikumpulkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kominfo dan diadministrasikan dalam APBN berbentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU. Dari proyeksi Dana USO, saldo kas tahun 2011 mencapai Rp 3,1 Triliun. Namun, pada akhir tahun 2015, setelah pembayaran proyek USO dan investasi Palapa Ring dilakukan, saldo kas diproyeksikan menyusut menjadi Rp 565 Miliar. Dengan demikian, prioritisasi


penggunaan Dana USO untuk mendukung program broadband harus dilakukan. Bersamaan dengan itu, eksplorasi sumber pendanaan lainnya juga krusial dilakukan. Penggunaan Dana USO sudah bertransformasi sejak pembentukannya tahun 2006 hingga saat ini. Bila pada awalnya, Dana USO digunakan hanya untuk penyediaan jasa akses telekomunikasi di lebih dari 33 ribu desa dan internet di lebih dari 5.000 kecamatan, Dana USO pada tahun 2012 mulai digunakan untuk pengembangan broadband melalui pembangunan jaringan backbone dan ekstension serat optik (Proyek Palapa Ring). Selanjutnya, Dana USO diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan seperti e-government, e-pendidikan, dan e-kesehatan. Kami menyadari sekali bahwa ruang gerak fiskal APBN sangat terbatas, oleh karena itu saat ini kami sedang menyiapkan strategi pendanaan pengembangan broadband, dimulai dari konsep yang tidak meminta dana tambahan (on-top) Rupiah Murni. Konsep strategi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) optimalisasi pemanfaatan APBN; (2) efisiensi pemanfaatan APBN; dan (3) mobilisasi dana di luar APBN. Strategi pertama yaitu optimalisasi pendanaan APBN dapat berbentuk pemanfaatan Dana USO seperti yang sedang berlangsung saat ini. Bentuk optimalisasi lainnya adalah optimalisasi PNBP Frekuensi. Saat ini, PNBP dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi mencapai lebih dari Rp 10 Triliun, tetapi yang kembali ke sektor ICT melalui alokasi APBN di Kementerian Kominfo hanya sekitar 6%. Apabila alokasi BHP Frekuensi yang kembali ke sektor dapat ditingkatkan, maka pengembangan broadband dapat dipercepat tanpa harus memberatkan APBN karena pada dasarnya baik Dana USO maupun BHP Frekuensi berasal dari sektor. Selain itu pemilihan model bisnis yang lebih efektif dan efisien, tidak terpaku kepada skema belanja modal, juga dapat menjadi pilihan yang tidak memberatkan APBN.


Strategi kedua (efisiensi pemanfaatan APBN) difokuskan melalui implementasi cofinancing dan infrastructure sharing, seperti pembangunan database e-government secara terpadu, pembangunan pipa saluran (duct) umum yang dapat digunakan berbagai infrastruktur (listrik, telepon, dan sebagainya), dan penggunaan right of way infrastruktur lain seperti jalan tol dan tiang listrik. Langkah kedua strategi efisiensi pemanfaatan APBN juga dilakukan melalui sinkronisasi APBN Kementerian/Lembaga untuk belanja ICT yang dimaksudkan untuk menghindari duplikasi. Adapun strategi ketiga adalah mobilisasi dana di luar APBN. Strategi ini diwujudkan melalui implementasi kerjasama antara pemerintah dan swasta, serta menekan atau bahkan menghapuskan regulatory cost akibat tidak konsisten dan tidak sinkronnya berbagai peraturan.

Hadirin sekalian, Sebagai penutup, kami menyadari bahwa pembangunan broadband suatu negara tidak dapat dipisahkan dari strategi negara tersebut untuk meningkatkan daya saing. Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan integratif sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem broadband. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potential loss yang besar, tertinggal dari negara lain. Kata kunci pembangunan broadband terletak kepada komitmen nasional yang kuat dan konsisten. Implementasinya pun harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Sebagai bentuk akselerasi, selain melakukan regulasi dan deregulasi untuk menciptakan iklim berusaha ICT yang kondusif, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan. Dukungan ini tidak harus dalam bentuk tambahan dana, tetapi dapat dimulai dari upaya optimalisasi pemanfaatan dana yang ada. Pada prinsipnya, pemberian dukungan pendanaan akan dilakukan secara efektif Sambutan Kunci Menteri PPN/Kepala BAPPENAS | 9

dan efisien yaitu bersifat debottlenecking tanpa mengambil alih peran atau bersaing dengan penyelenggara. Menyadari peran penting broadband dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan agar kita berjuang bersama untuk merealisasikan potensi broadband. Kami sendiri, BAPPENAS, berkomitmen untuk mendukung upaya akselerasi pembangunannya. Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dan seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten menjadi mitra kerja kami dalam bidang ICT. Demikian, kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Saudara sekalian. Wassallamu’alaikum wr.wb

Jakarta, 11 Desember 2012 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS

Armida S. Alisjahbana


SAMBUTAN KUNCI (KEYNOTE SPEECH)

Recommend Documents