Keynote Speech
Nurhaida Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Disampaikan pada acara: PENGUMUMAN TOP 50 PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN ASEAN CG SCORECARD
Hotel Borobudur, Jakarta 21 Maret 2014
KEYNOTE SPEECH Nurhaida Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Disampaikan pada acara: Pengumuman Top 50 Perusahaan Terbuka berdasarkan ASEAN CG Scorecard Hotel Borobudur, Jakarta 21 Maret 2014
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam
acara
Pengumuman
Top
50
Perusahaan
Terbuka
berdasarkan ASEAN CG Scorecard.
Selanjutnya, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras guna terwujudnya acara kita pada hari ini.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,
Salah satu misi yang diamanahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kaitannya dengan kerangka pengawasan sektor jasa keuangan adalah agar Indonesia memiliki sistem keuangan yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan, yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK yakin bahwa implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu kontributor utama dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan ini diharapkan akan membantu
peningkatan kinerja dan pertumbuhan perekonomian nasional yang sustainable.
Dalam
kaitannya
dengan
implementasi
praktik
tata
kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) ini, Saya melihat bahwa minimal terdapat 3 (tiga) pihak yang harus berperan dan bekerja sama, yaitu Negara, Pelaku Dunia Usaha, dan Masyarakat.
Negara mempunyai peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, diantaranya dengan membuat regulasi sekaligus memastikan kepatuhan setiap pihak terkait terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Untuk industri Pasar Modal, selaku regulator Pasar Modal, OJK (sebelumnya Bapepam-LK) sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, telah menetapkan sejumlah peraturan yang secara langsung maupun tidak
langsung
mengatur
penerapan
GCG
bagi
Emiten
dan
Perusahaan Publik. Dalam melakukan revisi regulasi atau menerbitkan regulasi baru, OJK selalu menjadikan Undang-Undang Pasar Modal dan prinsipprinsip GCG sebagai landasan utama. Hal ini penting untuk disampaikan karena OJK ingin mewujudkan amanat UndangUndang Pasar Modal yaitu terciptanya kegiatan Pasar Modal Indonesia
yang
teratur,
wajar,
dan
efisien
serta
melindungi
kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia,
Pada tanggal 4 Februari 2014 yang lalu, telah dilaksanakan peluncuran Corporate Governance Roadmap (CG Roadmap) dan Corporate Governance Manual (CG Manual).
CG Roadmap tersebut disusun dengan harapan: 1. Menjadi tonggak lanjutan dalam perbaikan dan Perusahaan Publik;
tata kelola Emiten
2. Memberikan arah perbaikan regulasi dan praktik tata kelola emiten dan perusahaan publik secara komprehensif; 3. Menjadi pendorong peningkatan praktik tata kelola emiten dan perusahaan publik indonesia, agar setidaknya sejajar dengan perusahaan di kawasan ASEAN
CG Roadmap membahas 6 (enam) aspek penting terkait hak dan tanggung jawab pemegang saham serta hak dan tanggung jawab manajemen,
sesuai
prinsip-prinsip
yang
dikeluarkan oleh
the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Principles), standar internasional lainnya, dan best practices dalam tata kelola perusahaan. Ke-6 aspek tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kerangka Tata Kelola Perusahaan, Hak-hak Pemegang Saham, Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham, Peranan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi, dan Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi
yang
diajukan
dalam
CG
Roadmap
tersebut.
Rekomendasi sebagian besar diimplementasikan melalui penyusunan regulasi baru maupun perbaikan regulasi yang ada. Secara spesifik, keseluruhan rekomendasi dapat dikelompokkan menjadi: Peraturan OJK, Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik, Program Sosialisasi dan Edukasi. Implementasi rekomendasi direncanakan akan dilakukan dalam periode tahun 2014-2015. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang Saya hormati,
Upaya-upaya perbaikan GCG dalam bentuk regulasi, pedoman, sosialisasi, edukasi, dan bentuk lainnya, tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan atau penerapan GCG oleh perusahaan secara terus menerus. OJK sangat mengharapkan bahwa penerapan GCG oleh perusahaan tidak semata hanya didorong oleh keinginan untuk mematuhi
regulasi,
pemahaman
bahwa
melainkan penerapan
juga GCG
dilandasi
kesadaran
merupakan
suatu
dan cara
mengelola perusahaan yang memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya. Lebih dari itu, OJK yakin penerapan GCG tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga potensi besar untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (sustainable) serta daya tahan dalam menghadapi kompetisi, kesulitan dan tantangan usaha.
Dalam kesempatan ini dan sambil menunggu revisi peraturan atau penerbitan peraturan baru, Saya kembali mengingatkan Emiten dan Perusahaan
Publik
untuk
melaksanakan
seluruh
ketentuan
peraturan yang sekarang telah berlaku dan memperhatikan Etika Bisnis
dalam
menjalankan
usaha.
Selanjutnya,
Emiten
perlu
mempunyai website yang senantiasa di-update dengan informasi material terkait perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyamaan pemahaman di perusahaan, antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen di bawahnya, mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang Saya hormati,
Sebelumnya telah Saya jelaskan bahwa OJK mempunyai peran untuk memastikan kepatuhan pelaku dunia usaha terhadap seluruh regulasi yang berlaku di bidang jasa keuangan. Fungsi pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk pemantauan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi.
Peran pengawasan, menurut hemat Saya, juga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial. OJK sendiri telah menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen jasa keuangan, termasuk bagi para investor.
Bentuk lain dari kontrol sosial kepada perusahaan adalah berupa evaluasi
terhadap
aspek-aspek
yang
dijalankan
perusahaan,
sepanjang hal itu dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan profesional serta menggunakan parameter atau kriteria yang relevan, jelas, terukur, dan dapat diandalkan. Jika kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan pengumuman atau diberikan
penghargaan, ini juga dapat menjadi informasi berharga, baik bagi perusahaan maupun masyarakat, mengenai posisi relatif perusahaan dibandingkan dengan standar umum dan perusahaan lainnya.
Bagi OJK, hasil evaluasi ini merupakan feedback atas pelaksanaan fungsi regulasi dan pengawasan yang telah dilakukan sehingga menjadi masukan berharga untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
Terkait evaluasi terhadap penerapan GCG pada Perusahaan Terbuka dengan menggunakan ASEAN CG Scorecard, laporan hasil evaluasi yang Saya terima menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2013 tingkat kepatuhan (score) perusahaan terbuka Indonesia terhadap pedoman tatakelola yang dikeluarkan OECD masih rendah, yaitu nilai rata-rata 54,55, dengan nilai tertinggi 82,28 dan terendah 31,40. Walaupun demikian, dibandingkan hasil penilaian pada tahun 2012, nilai rata-rata tersebut meningkat 11,26 poin atau 26,01%. Nilai rata-rata pada tahun 2012 adalah 43,29, dengan nilai tertinggi 75,36 dan terendah 20,81. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, menurut IICD, implementasi tatakelola perusahaan pada tahun 2013 menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan pada tahun 2012.
Saya memandang bahwa hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa
kerja
keras
kita
bersama
dalam
memperbaiki
dan
menerapkan GCG pada Perusahaan Terbuka telah menunjukkan hasil
yang
cukup
menggembirakan.
Walapun
demikian,
hasil
evaluasi juga memberikan petunjuk hal-hal mana yang perlu diperbaiki dan diperkuat agar di tahun-tahun mendatang kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Hasil lebih baik yang Saya maksud di sini adalah bahwa secara substansi: 1. Lebih banyak lagi Emiten dan Perusahaan Publik yang menerapkan GCG dengan kesadaran dan pemahaman bahwa GCG itu bermanfaat bagi perusahaan; 2. Peningkatan kualitas penerapan GCG di setiap perusahaan; dan 3. Manfaat penerapan GCG nyata dirasakan perusahaan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya.
Saya kira jika ke-3 hal ini kita capai, maka score yang lebih tinggi berdasarkan penilaian ASEAN CG Scorecard akan menjadi refleksi dari pencapaian tersebut dengan makna yang lebih substansial.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang Saya muliakan,
Dalam waktu dekat, akan segera terbentuk ASEAN Economic Community (AEC) yang dijadwalkan pada tahun 2015. Dengan AEC ini, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan mempunyai basis produksi yang terintegrasi (tunggal) dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara ASEAN.
Pembentukan
AEC
ini
tentunya
akan
menjadi
kesempatan
(opportunity) sekaligus tantangan (threat) yang harus kita hadapi. Kondisi dunia usaha akan menjadi lebih kompetitif daripada sebelumnya, dimana peran Negara dalam melindungi kepentingan pelaku bisnis lokal akan menjadi lebih minimal.
Menghadapi hal ini, Saya kira kita semua sepakat bahwa setiap pelaku dunia usaha harus meningkatkan competitive advantage dalam segala aspek agar mampu bersaing. Untuk aspek pengelolaan perusahaan, penerapan GCG dengan standar terbaik akan menjadi kunci utama, tidak hanya untuk bertahan tetapi juga untuk memenangkan persaingan.
Untuk memperbaiki standar GCG dan mendorong penerapan GCG di perusahaan, khususnya Emiten dan Perusahaan Publik, OJK sedang dalam
proses
menindaklanjuti
rekomendasi-rekomendasi
yang
tertulis di CG Roadmap. Terhadap regulasi yang berlaku, setiap Emiten
dan
Perusahaan
Publik
diingatkan
untuk
selalu
melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur di dalamnya, termasuk ketentuan
terkait
penerapan
GCG.
Selain
itu,
OJK
sangat
mengharapkan agar setiap Emiten dan Perusahaan Publik juga menerapkan GCG berdasarkan standar GCG terbaik, walaupun hal tersebut mungkin tidak diatur dalam regulasi.
Saya berharap bahwa kerja keras dan kerjasama kita semua untuk memperbaiki standar GCG dan menerapkannya dalam pengelolaan perusahaan, akan menjadikan perusahaan, khususnya Emiten dan Perusahaan Publik, di Indonesia mampu bersaing dan sejajar setidak-tidaknya dengan perusahaan lain dari negara-negara di kawasan ASEAN. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modal Indonesia dan perekonomian nasional Indonesia.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia,
Sebelum Saya akhiri, atas nama Dewan Komisioner OJK, Saya mengucapkan terima kasih kepada IICD yang telah melaksanakan penilaian terhadap penerapan GCG pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dengan menggunakan ASEAN CG Scorecard.
Kepada jajaran Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik yang terpilih dalam Top 50 Perusahaan Terbuka berdasarkan ASEAN CG Scorecard, Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan Saya mengharapkan hal ini agar ditingkatkan dan menjadi contoh bagi perusahaan yang lain.
Semoga Allah SWT merestui niat baik dan ketulusan kita semua. Amin. Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalammualaikum Wr. Wb.,
Jakarta, 21 Maret 2014 Nurhaida Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
