1996 TENTANG PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Peraturan Nomor VIII.B.1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-37/PM/1996 TENTANG PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-204/PM/1992 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG

P E N D A F TA R A N

PROFESI

PENUNJANG

PA S A R

MODAL

Pasal 1 Ketentuan mengenai Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal mengikuti peraturan-peraturan sebagaimana dimuat dalam Keputusan sebagai berikut : a. Akuntan, mengikuti Peraturan Nomor VIII.A.1; b. Konsultan Hukum, mengikuti Peraturan Nomor VIII.B.1; c. Penilai, mengikuti Peraturan Nomor VIII.C.1; dan d. Notaris, mengikuti Peraturan Nomor VIII.D.1.

IV-1


Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

IV-2


LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 37 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996 PERATURAN NOMOR VIII.B.1:

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1.

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

2.

Persyaratan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut : a.

Warga Negara Indonesia;

b. bergelar Sarjana Hukum lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan; c.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

d. memiliki akhlak dan moral yang baik; e.

wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;

f.

sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang konsultan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

g. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen; dan h.

berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1)

Kantor Konsultan Hukum yang bersangkutan dipimpin oleh Rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendapat hukum;

2)

dalam melakukan pemeriksaan, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

3)

telah menjadi atau bersedia anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);

4)

bersedia untuk menjalani telaahan eksternal oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dalam rangka pemenuhan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta Kode Etik Profesi dalam melaksanakan kegiatannya; dan IV-3


LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 37 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996 5)

bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang sudah terdaftar di Bapepam tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

3.

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.B.1-1. lampiran 1 peraturan ini.

4.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, disertai dokumen sebagai berikut :

IV-4

a.

Nomor Pokok Wajib Pajak;

b.

Kartu Tanda Penduduk;

c.

ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi Negeri atau Kopertis untuk Perguruan Tinggi Swasta yang dipersamakan;

d.

surat pernyataan bahwa Konsultan Hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

e.

sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang daikui Bapepam;

f.

surat pernyataan bahwa Konsultan Hukum sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yang diakui Bapepam;

g.

surat pernyataan bahwa Konsultan Hukum sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya; dan

h.

surat pernyataan bahwa Kantor Kosultan Hukum dipimpin oleh Rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendapat hukum;

i.

surat pernyataan bahwa dalam melakukan pemeriksaan Konsultan Hukum menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi), yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

j.

bukti keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau surat pernyataan bahwa Konsultan Hukum bersedia menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam;

k.

surat pernyataan bahwa Konsultan Hukum bersedia diperiksa oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atas permenuhan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya; dan

l.

surat perjanjian kerjasama dengan Konsultan Hukum lain yang terdaftar di Bapepam tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan;


LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 37 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996 5.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa : a.

permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini ; atau

b.

permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.

6.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

7.

Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Konsultan Hukum wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut. Ditetapkan di pada tanggal

: :

Jakarta 17 Januari 1996


I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

IV-5


LAMPIRAN

: 1

Peraturan Nomor

: VIII.B.1

FORMULIR NOMOR: VIII.B.1-1 Nomor : Lampiran : Perihal

Jakarta,. ......................19....

: Pendaftaran Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

KEPADA Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Jakarta.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum Sebagi Profesi Penunjang Pasar Modal . Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut : 1. Nama pemohon 2 . Alamat pemohon

3. 4. 5. 6.

Nomor Telepon Nomor Pokok Wajib Pajak Nama Kantor Nama Kantor

: ................................................................ : ................................................................ .............................................................. (Nama Jalan & Nomor) : ............................................... (Kota & Kode Pos) : ............................................................... : . . . . : ............................................................... : ...............................................................

7. Nomor Telepon & Fax.

(Nama Jalan & Nomor) : ............................................... (Kota & Kode Pos) : ............................................................................

8. Nama pimpinan Kantor

: ............................................................................

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 3. Foto copy ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisir. 4. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. 5.

IV-6

Foto copy ser tifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal.


6.

Surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL).

7.

Surat pernyataan kesanggupan melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Kode Etik Profesi, serta akan bersikap independen dalam melaksanakan kegiatannya.

8.

Surat pernyataan Kantor Konsultan Hukum dipimpin oleh Konsultan Hukum yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendapat hukum.

9.

Bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.

10. Foto copy bukti keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (jika ada). 11. Surat pernyataan bersedia menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) kepada Bapepam. 12. Surat pernyataan bersedia diperiksa oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atas pemenuhan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya. 13. Surat perjanjian kerja sama dengan Konsultan Hukum yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD), (jika dipersyaratkan). 14. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, materai .............................................. (Nama Lengkap dan Jabatan)

IV-7


LAMPIRAN :1 Formulir Nomor : VIII.B.1-1

DAFTAR PERTANYAAN I

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1.

Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.

2.

Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah tanda “tidak”. Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat: a.

Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;

b.

Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;

c.

Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan

d.

Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena: a.

b.

2.

t i n d a k p i d a n a y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n i n v e s t a s i a t a u p ro f e s i n y a ? ya

tidak

ya

tidak

atau kejahatan lain?

Apakah pengadilan: a.

pernah menyatakan Pemohon pailit? ya

b.

tidak

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya? ya

tidak

c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ? ya 3.

Apakah Bapepam pernah: a.

menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ? ya

IV-8

tidak

tidak


b.

mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal? ya

c.

menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ? ya

d.

tidak

Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam, atau Bursa Efek pernah: a.

mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis? ya

b.

c.

tidak

memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? ya

e.

tidak

menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ? ya

d.

tidak

mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya? ya

tidak

menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ? ya

5.

tidak

memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ? ya

4.

tidak

tidak

Apakah Bursa Efek pernah : a.

mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan? ya

b.

tidak

mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ? ya

tidak

IV-9


6.

Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ? ya

7.

Apakah Pemohon pada saat ini ter masuk pihak yang berperkara di pengadilan? ya

8.

tidak

tidak

Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan? ya

tidak ......................, ..............................., 19.. Pemohon materai .............................................. (Nama Lengkap)

IV-10


LAMPIRAN :2 Formulir Nomor : VIII.B.1-1 DAFTAR A Penjelasan atas semua per tanyaan "Ya" dari lampiran 1, For mulir Nomor: VIII.A.1-1 Nomor Pertanyaan

Penjelasan

.........................., ..........................19... Pemohon, meterai ....................................... (Nama Lengkap)

IV-11


LAMPIRAN

:2

Peraturan Nomor

: VIII.B.1

FORMULIR NOMOR: VIII.B.1-2 :

S-

Lampiran :

Nomor

---

Perihal

Pemberitahuan Kekurangan Data

:

/PM/19...

Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Jakarta,. ...........................19....

KEPADA Yth.................................................. di ......................................

Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal .........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut : 1.

...................................................................................................................

2.

...................................................................................................................

3.

................................................................................................................... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas. Demikian agar Saudara maklum.


............................................ NIP. .................................... Tembusan Kepada Yth : 1. Sdr. Sekretaris Bapepam; 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

IV-12


LAMPIRAN

:3

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR: VIII.B.1-3 Nomor

:

S-

/PM/19...

Lampiran :

---

Perihal

Penolakan Permohonan Pendaftaran

:

Jakarta,. ...........................19....

KEPADA

Konsultan Hukum Sebagai

Yth..................................................

Profesi Penunjang Pasar Modal.

Wali Amanat.

di ......................................

Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal ..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa per mohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.

...................................................................................................................

2.

...................................................................................................................

3.

...................................................................................................................

Demikian agar Saudara maklum.


............................................ NIP. .................................... Tembusan Kepada Yth : 1. Sdr. Sekretaris Bapepam; 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

IV-13


LAMPIRAN : 4 Peraturan Nomor : VIII.B.1 FORMULIR NOMOR: VIII.B.1-4

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Nomor : .................

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada .......................... sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.

Jakarta, ........................... 19.. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

........................................ NIP. .......................

Tembusan Yth.: 1. Sdr. Sekretaris Bapepam; 2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam; 3. Sdr. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia.

IV-14

1996 TENTANG PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Recommend Documents