Keynote Speech
Menteri Keuangan Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2012 Jakarta, 19 Desember 2011 Ibu, Bapak, serta para Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua. 1.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kesempatan untuk dapat menghadiri acara Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 di pagi hari ini.
2.
Saat ini kita telah berada di penghujung Tahun Anggaran 2011 dan segera menyambut Tahun Anggaran 2012. Besok, pada tanggal 20 Desember 2011, kita semua akan menyaksikan, atau mungkin sebahagian dari kita akan menghadiri acara Penyerahan DIPA 2012 oleh Bapak Presiden RI, kepada perwakilan Kementerian/Lembaga dan semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi, di Istana Negara.
3.
DIPA 2012, alhamdulillah, telah dapat kita selesaikan bersama secara lebih cepat, dan penyerahannyapun juga lebih cepat, sehingga proses Pelaksanaan Anggaran, sebagai salah satu bagian penting dari Siklus Anggaran, dapat dimulai tepat pada awal tahun 2012. Bahkan kita telah sepakat, bahwa kegiatan pelelangan atau tender dapat dimulai sejak RUU APBN 2012 ditetapkan sebagai Undang-undang APBN pada bulan Nopember yang lalu.
1
Ibu/Bapak/Hadirin yang saya hormati, 4.
Mengapa kita semua merasa perlu menyelenggarakan Workshop “Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012” pada hari ini? Kata kunci untuk keberhasilan suatu proses pelaksanaan program atau apapun, adalah persiapan yang baik, atau persiapan yang memadai. Tanpa persiapan yang baik, atau yang memadai, jangan berharap bahwa proses pelaksanaannya akan berjalan dengan baik pula.
Demikian pula halnya dengan
Pelaksanaan APBN, memerlukan persiapan yang matang.
5.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan APBN 2011 saat ini, dari berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran kurang optimal, salah satu diantaranya adalah karena persiapan yang kurang memadai. Banyak contoh yang bisa saya sebutkan tentang hal ini, seperti belum dilengkapinya dokumendokumen pendukung yang menyebabkan DIPA terpaksa di-bintang, belum ditetapkannya Penjabat Pengelola Perbendaharaan, belum disusunnya Rencana Penarikan Dana (disbursement plan), belum disusunnya Rencana Pengadaan (procurement plan), termasuk belum dimulainya proses pelelangan, dan lain sebagainya, pada saat proses pelaksanaan anggaran sudah dimulai.
6.
Sekiranya masalah-masalah tadi sudah kita selesaikan sebelum proses pelaksanaan APBN 2012 dimulai, insyaallah, sebagian dari persoalan yang membuat proses pelaksanaan APBN terlambat, sudah
dapat
kita
melaksanakannya,
atasi.
Tentu,
bagi
saya
menyampaikan
mereka
yang
penghargaan
sudah dan
terimakasih, sedangkan bagi yang belum, mari kita gunakan waktu 2
yang
tersisa
hingga
akhir
Desember
2011,
untuk
segera
menyelesaikannya. 7.
Masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, akan menjadi topik utama pada workshop kita pada hari ini. Disini telah hadir, Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan bahkan Ketua LKPP, dimana masing-masing akan menjelaskan secara detail berbagai persoalan tadi, dan ibu/bapak/hadirin sekalian saya minta untuk memanfaatkan momentum ini, berdiskusi secara terbuka guna merumuskan berbagai strategi yang terbaik dalam menghadapi pelaksanaan anggaran 2012, beserta tindak lanjutnya. Ibu/Bapak/Hadirin yang saya hormati,
8.
Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan APBN 2011, satu dan lain, sebagai bahan pertimbangan dan bahan pemikiran bagi diskusi dalam workshop nanti.
9.
Dari sisi kinerja APBN, masih terlihat pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir Tahun Anggaran, khususnya untuk Belanja Barang dan Belanja Modal. Hingga awal Desember yang lalu, Belanja Negara per 9 Desember 2011 adalah sebesar 79.78%, dimana untuk Belanja Modal masih berkisar di level 52,65%, dan Belanja
Barang
pada
level
64,29%.
Seperti
tahun-tahun
sebelumnya, penyerapan APBN akan meningkat sangat signifikan hingga akhir Triwulan IV. 10. Tahun 2012 alokasi belanja KL meningkat Rp 53,1 T (10,2 persen), yaitu dari Rp461,5 T (APBN-P 2011) menjadi Rp508,4 T (APBN
3
2012). Namun, daya serap Belanja K/L belum optimal: daya serap anggaran
belanja
Implikasinya:
K/L
Dampak
hanya pada
menjadi kurang maksimal.
sekitar
90%
pertumbuhan
dari
pagunya.
ekonomi
Faktor-faktor yang
nasional
menyebabkan
penyerapan anggaran K/L yang kurang optimal, antara lain: Pertama, dari sisi perencanaan atau penganggaran, misalnya: Perencanaan program dan kegiatan kurang baik; Beberapa kegiatan belum mendapatkan persetujuan dari komisi terkait di DPR; Masalah pengadaan/pembebasan lahan; Dan lain sebagainya. Kedua, dari sisi pelaksanaan anggaran, misalnya: Keterlambatan penetapan pejabat pengelola perbendaharaan; Keterlambatan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan; Belum dimilikinya rencana penarikan dana; Belum disusunnya rencana pengadaan; Dan lain sebagainya. Hal
ini
menandakan
bahwa
kualitas
perencanaan
maupun
penganggaran kita belum baik. Demikian juga, persiapan dalam menghadapi pelaksanaan anggaran terasa kurang memadai. 11. Terkait dengan kinerja penyerapan anggaran yang kurang optimal tadi, kita tentu saja tidak cukup hanya dengan mengetahui penyebabnya. Lebih jauh dari itu, adalah bagaimana kita berupaya mengatasinya, agar kedepan tidak terulang lagi. Oleh karena itu, perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan pola penyerapan APBN, merupakan agenda utama kita dalam 4
melakukan perbaikan proses penganggaran kedepan. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 nanti harus menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2011. Ibu/Bapak/Hadirin sekalian yang saya hormati, 12. Mekanisme pengadaan barang dan jasa memegang peran penting dalam proses pelaksanaan anggaran, terutama dalam pelaksanaan anggaran belanja modal. Pemahaman yang seksama terhadap mekanisme pengadaan ini, akan menentukan kualitas daya serap anggaran belanja modal. Oleh karena itu, setelah diterimanya DIPA masing-masing, saya minta agar segera diidentifikasi kegiatan mana saja yang pelaksanaannya harus melalui proses lelang. Kemudian segera disusun rencana pengadaan (procurement plan), untuk selanjutnya segera laksanakan pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran secara obyektif dan transparan. Lebih baik lagi apabila kita telah memulainya pada awal Desember ini. 13. Pedomani dengan seksama peraturan pengadaan barang dan jasa dan optimalkan penggunaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Upayakan kontrak/perikatan dapat segera di tanda tangani pada awal tahun anggaran. Dengan cara itu,
pelaksanaan anggaran dapat dimulai pada awal tahun. Kita
harus memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih baik dari tahun yang lalu. 14.
Mekanisme dan prosedur e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa telah dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabiltas proses pengadaan barang. Namun demikian, cakupan e-procurement masih belum dapat menyentuh seluruh proses pengadaan barang dan jasa, khususnya proses pengadaan barang dan jasa di daerah-daerah. Saya menaruh harapan bahwa 5
ke depan, tidak ada satu pun proses pengadaan barang dan jasa yang
tidak
mengunakan
prosedur
e-procurement.
Kemajuan
teknologi informasi harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan publik. Ibu/Bapak sekalian, 15. Satu hal lagi yang tak kalah penting perannya dalam proses pelaksanaan anggaran adalah disusunnya Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) bagi setiap Satuan Kerja (satker). Rencana penarikan dana yang disusun secara sistematis dan dilaksanakan dengan penuh disiplin, akan membantu proses Perencanaan Kas (cash planning) secara nasional. Selanjutnya, perencanaan kas yang baik akan menunjang kualitas Pengelolaan Kas (cash management) Pemerintah. 16. Pengelolaan kas yang semakin baik tidak hanya akan dapat menjamin meningkatnya kualitas strategi dan kebijakan optimalisasi saldo kas pemerintah, namun juga diharapkan akan berdampak pada kebijakan utang pemerintah. Seberapa banyak dan kapan keputusan utang dilaksanakan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan kas, antara lain melalui proyeksi dan posisi saldo kas pemerintah. Bapak/Ibu sekalian, 17. Pada bagian lain dari postur APBN, terdapat alokasi anggaran untuk desentralisasi fiskal. Alokasi dana desentralisasi fiskal (dana perimbangan) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dalam menunaikan amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6
18. Dana Perimbangan memiliki porsi yang cukup besar, yaitu sekitar 30% dari total belanja pada APBN. Untuk Tahun Anggaran 2012, dana transfer daerah dialokasikan sebesar Rp 470,4 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 1.435,4 triliun. Dengan alokasi anggaran dana perimbangan yang relatif besar tersebut, maka kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah akan turut menunjang tercapainya stabilitas fiskal dan stabilitas keuangan nasional. 19. Seperti halnya dengan berbagai permasalahan yang ditemukan di belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah juga menghadapi permasalahan yang tidak kalah peliknya. Permasalahan pertama terkait dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pemda membuat berbagai Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Masalah berikutnya adalah, kualitas belanja di daerah tidak terjaga. Hal ini ditunjukkan antara lain dari rendahnya Belanja Daerah yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur dibandingkan dengan Belanja Pegawai. Sedangkan masalah berikutnya adalah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang tergambar dari opini BPK atas berbagai laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi
dan
tanggung
jawab
dari
segenap
aparatur
pemerintahan di daerah, dan memantapkan reformasi birokrasi. 20. Terkait hal tersebut di atas, saya berharap bahwa seluruh Gubernur/Bupati/ Walikota dan DPRD dapat semakin meningkatkan
7
kualitas Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2012 dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejateraan masyarakat, serta pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di sisi lain, saya berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat senantiasa ditingkatkan, karena impact atas pengelolaan keuangan daerah akan berkontribusi pada stabilitas keuangan nasional kita. Ibu/Bapak/Hadirin sekalian yang berbahagia, 21. Di
tengah-tengah
optimisme
kita
dalam
mencapai
tingkat
pertumbuhan sebesar 6,7% dan tingkat inflasi y.o.y sebesar 5,3% di Tahun Anggaran 2012 nanti, kita harus tetap waspada terhadap pengaruh negatif dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu, yang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2012. 22. Untuk itu Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan untuk menjamin stabilitas perekonomian domestik melalui beberapa instrumen, yaitu Crisis Management Protocol, Bond Stabilization Framework, alokasi dana mitigasi krisis (amanat UU APBN 2012), dan Public Expenditure Support Facility (PESF) ASEAN dalam rangka pembiayaan program infrastruktur, sosial, dan program lainnya. 23. Koordinasi dengan otoritas moneter senantiasa ditingkatkan. Saya yakin bahwa kita semua sepakat bahwa untuk mencapai stabilitas perekonomian yang kokoh, sangat diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sehat di antara otoritas fiskal dan otoritas moneter; koordinasi dan kerjasama yang harmonis di antara
pemerintah
pusat dan pemerintah daerah; dan komunikasi yang konstruktif di
8
antara Pemerintah dan DPR/ DPRD serta pelaku usaha dan masyarakat. 24. Bukti betapa penting dan bermanfaatnya koordinasi antara otoritas fiskal dengan otoritas moneter tersebut di dalam penetapan kebijakan ekonomi makro adalah, Indonesia akhirnya masuk dalam kategori negara layak investasi (investment grade), setelah lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menaikkan satu peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. Kenaikan peringkat dimaksud adalah untuk peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing dan rupiah dengan prospek stabil. 25. Fitch juga menaikkan peringkat Country Ceiling Indonesia menjadi BBB- dari BB+ dan peringkat utang jangka pendek pada F3. Penaikan peringkat ini merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, tingkat rasio utang rendah, likuiditas eksternal yang kuat, serta kebijakan makro yang cukup hati-hati. Bapak/Ibu sekalian, 26. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan dan mengajak Bapak/Ibu sekalian bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2012 harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.
Prinsip
good governance yang mengutamakan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus tetap dipertahankan. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 harus dapat menjamin bahwa kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan baik, sehingga dapat menciptakan akselerasi perekonomian dan pembangunan bangsa.
9
27. Saya harap Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 pada hari ini dapat semakin memperkokoh komitmen dan kesepahaman kita semua dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan resmi saya buka. 28. Semoga Allah SWT, Tuhan YME meridhoi. Amin. Terima Kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Menteri Keuangan RI
Agus Martowardojo
10
