ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2004 I. Umum 1. RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2004 terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah RI per 31 Desember 2004 dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004.
R
I
2. Neraca Pemerintah RI per 31 Desember 2004 merupakan Neraca Awal yang
PR
dapat disajikan sebagai perbandingan dalam Laporan Keuangan Periode
JE
N
D
pelaporan berikutnya.
ET
II. Arah Kebijakan dan Prioritas TA 2004
-S
Kebijakan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2004 mengacu kepada :
AP
BN
1. GBHN 1999-2004, Program Pembangunan Nasional (Propernas) 20002004
AN
3. Program kerja Kabinet Gotong-royong.
AA
N
2. Kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah dan DPR-RI.
KS
Kebijakan di bidang ekonomi yang dituangkan dalam APBN diarahkan untuk
PE
LA
memantapkan proses konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN guna ketahanan
D AN
fiskal yang berkelanjutan serta untuk diselaraskan dengan program pemulihan
AR AN
ekonomi.
Adapun titik berat dalam program konsolidasi fiskal tahun 2004 adalah : Mengendalikan dan menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju
AN G
G
1.
APBN yang seimbang; Melanjutkan upaya penurunan jumlah (stock) utang publik dan rasionya
IS
A
2.
AL
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), guna meringankan beban utang
AN
pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
BI
R
O
3.
Meningkatkan penerimaan pajak secara progresif yang adil dan jujur, mengurangi
subsidi,
menghemat
anggaran
belanja
negara
serta
meningkatkan disiplin anggaran; 4.
Memantapkan
proses
desentralisasi
dengan
tetap
mengupayakan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan 1
pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
III. Kondisi Makro Ekonomi dan Realisasi APBN Perkembangan asumsi makro tahun 2002 – 2004. 2002
2003
Realisasi
Realisasi
Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,3
4,5
4,8
Tingkat Inflasi (%)
10
5,1
6.5
Nilai Tukar Rupiah (US$)
9.311
8.577
8.600
Suku Bunga SBI-3 bulan
15,24
10,2
8,5
Harga Minyak (US$/barel)
23,5
28,75
Produksi Minyak
1,26
1,092
2004 Realisasi
R
I
Uraian
7
8.900 7,6
22
34
1,15
1,072
AP
BN
-S
ET
JE
N
D
PR
4,8
AA
N
(juta barel/hari)
KS
AN
Sumber : RUU PAN 2004
LA
Perkembangan makro ekonomi tersebut membawa perubahan terhadap besaran
AR AN
Uraian
D AN
PE
anggaran negara TA 2004, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :
(%) 2,58
77.124.436
123.824.343
60,55
634.200
737.706
16,32
349.933.736
403.769.529
15,38
255.308.989
300.036.173.502
17,51
119.042.274.087
130.005.001
9,21
Belanja Negara
374.351.263.087
430.041.174.842
14,87
Defisit Anggaran
24.417.527.287
26.271.645.512
7,59
AN G
A
Penerimaan Hibah
AL
IS
Pendapatan Negara dan Hibah
AN
Belanja Pemerintah Pusat
O
Belanja Untuk Daerah
R
APBN-P 279.207.480
Penerimaan Bukan Pajak
BI
APBN 272.175.100
G
Penerimaan Perpajakan
(Dalam jutaan)
Perkiraan Realisasi
Sumber : RUU PAN 2004
2
IV. Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPP tahun 2004 Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPP TA 2004, menyatakan ”tidak dapat memberikan pendapat” atas LKPP TA 2004 karena terdapat kelemahan antara lain: 1. Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 1) Prosedur Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Sistem Akuntansi yang
R
I
Pusat (LKPP) tidak dilakukan sesuai dengan
PR
telah ditetapkan
N
D
2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan Dalam Negeri dan Hibah, serta
Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Realisasi APBN sebesar
-S
ET
2.1.
JE
Belanja Negara tidak dapat dilaksanakan
BN
Rp 275.757.352 juta tidak dapat diyakini kewajarannya
AP
a. Perbedaan penerimaan perpajakan dalam Laporan Arus Kas
N
(LAK) dan Laporan Realisasi APBN tidak dapat dijelaskan
AA
b. Perbedaan penerimaan perpajakan dalam Laporan Realisasi
AN
APBN Pemerintah Pusat dengan Laporan Realisasi Anggaran
LA
KS
(LRA) Departemen Keuangan
Realisasi Pengeluaran Rutin dalam Laporan Realisasi APBN
PE
2.2.
D AN
Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 232.931.809,21 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. Realisasi Pengeluaran Pembangunan dalam Laporan Ralisasi
AR AN
2.3.
APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 60.979.195,02 juta tidak
AN G
G
dapat diyakini kewajarannya
3). Pengelolaan Kas yang meliputi kebijakan, pencatatan, dan pelaporannya,
IS
A
masih belum memadai
AN
AL
3.1.
O
Rekening Kas di KPPN dalam LKPP 2004 dengan Saldo Rekening Korannya
R BI
Terdapat Perbedaan sebesar Rp 845.277 juta antara Saldo
3.2.
Penyajian
Saldo
Kas
di
Bendahara
Penerima
sebesar
Rp865.634,66 juta dalam LKPP Tahun 2004 tidak dapat diyakini kewajarannya
3
3.3.
Penyajian
Saldo
Kas
di
Bendahara
Pengeluaran
sebesar
Rp322.614,44 juta dalam LKPP Tahun 2004 tidak dapat diyakini kewajarannya 3.4.
Saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Indonesia sebesar Rp38.660.204,62 juta yang disajikan dalam LKPP understated sebesar Rp8.727.583,32 juta seharusnya sebesarnya Rp47.387.787,94 juta.
R
I
4). Pengeloaan Aset Tetap Berupa Barang Milik/Kekayaan Negara yang
Penyajian aset tetap sebesar Rp 221.748.166,99 juta belum dapat
N
D
4.1.
PR
meliputi Pencatatan dan Pelaporannya belum memadai
Nilai Aset lainnya pada Neraca LKPP 2004 sebesar Rp
-S
ET
4.2.
JE
diyakini kewajarannya
BN
56.124.152,55 juta tidak dapat diyakini kewajarannya
AP
5). Pengelolaan Hutang Dalam dan Luar Negeri yang meliputi prosedur
N
rekonsiliasi, pencatatan dan pelaporannya belum memadai
AA
Penyajian utang bunga dalam LKPP 2004 yang berasal dari Bunga Surat
AN
Utang Dalam Negeri terlalu tinggi sebesar Rp 116.996,21 juta
LA
KS
6). Organisasi Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah belum seluruhnya
PE
terbentuk.
D AN
Organisasi pelaksana belum mendukung penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga sesuai dengan Sistem Akuntasi Instansi
AR AN
(SAI) yang ditetapkan.
7). Pertanggungjawaban Atas Pelaksaaan APBN belum seluruhnya direviu
G
Aparat
AN G
oleh
Pengawasan
Intern
pada
tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga.
IS
A
8). Pelaporan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tidak konsisten dan tidak memadai.
AN
AL
7. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
BI
R
O
undangan a. Penyampaian
Laporan
Keuangan
Anggaran
Pembiayaan
dan
Perhitungan Anggaran tidak disertai pernyataan tanggung jawab dari Menteri Keuangan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlambat dan/atau belum disetorkan ke kas negara
4
c. Pengeluaran atas beban Bagian Anggaran 62 (subsidi dan transfer) dan Bagian Anggaran 69 (belanja lain-lain) tidak seluruhnya dilaporkan secara terpisah oleh kementerian negara/lembaga dan dibebankan kepada bagian anggaran yang tidak tepat c.1. Pengeluaran atas beban Bagian Anggaran 62 (subsidi dan transfer) dan Bagian Anggaran 69 (belanja lain-lain) tidak seluruhnya dilaporkan secara terpisah oleh kementerian negara/lembaga dan
R
I
dibebankan kepada bagian anggaran yang tidak tepat
PR
c.2. Terdapat ketidaktepatan Pembebanan Anggaran
N
D
d. Eksekusi oleh Kejaksaan Agung atas hukuman uang pengganti yang
JE
telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 6.667.980 juta lebih
-S
ET
dari satu tahun belum ditagih.
BN
e. Pengeluaran anggaran untuk dana reboisasi dari Rekening Bendahara
AP
Umum Negara (BUN) senilai Rp 2.885.623 juta tanpa didukung bukti
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara belum sesuai dengan
AA
f.
N
pertanggungjawaban
Barang Milik/Kekayaan Negara Dikuasai dan/atau Dimanfaatkan
LA
KS
f.1.
AN
ketentuan perundang-undangan
D AN
Yang Tidak Jelas
PE
Oleh Pihak Lain Secara Tidak Sah dan Jangka Waktu Peminjaman
f.2.
Pemindahtanganan Barang Milik/Kekayaan Negara Kepada Pihak
AR AN
Lain Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan. f.3.
Barang
Milik/Kekayaan
Negara
Hasil
Pengadaan
Belum
Barang
Milik/Kekayaan
Negara
Hasil
Pengadaan
Dana
Dekonsentrasi belum dilaporkan dalam neraca laporan keuangan
BI
R
O
AN
AL
IS
A
f.4.
AN G
G
Dimanfaatkan sebagaimana mestinya
f.5.
kementerian negara/lembaga dan LKPP tahun 2004. Barang Milik/Kekayaan Negara yang rusak berat belum diusulkan untuk dihapuskandari daftar inventaris.
f.6. Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku f.7. Barang Milik/Kekayaan Negara belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah
5
f.8. Barang Milik/Kekayaan Negara yang dinyatakan hilang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku g. Perjanjian pengelolaan aset antara pemerintah dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait dengan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8. Pelaporan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tidak Konsisten Dan Tidak Memadai
R
I
8.1. Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan Tahun Anggaran 2004
PR
diungkapkan secara tidak konsisten
N
D
8.2. Keberadaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tidak diungkapkan secara
-S
ET
JE
memadai
BN
Tanggapan Pemerintah terhadap hasil pemeriksaan LKPP TA 2004, secara
AP
umum menyatakan bahwa ”Pemerintah akan menyesuaikan LKPP 2004
N
berdasarkan koreksi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
AN
AA
setelah diaudit BPK RI”.
LA
KS
V. Pada RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2004 (Laporan
PE
Realisasi APBN) terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan
D AN
lebih lanjut :
AR AN
1. Defisit anggaran sebesar Rp23.809,8 miliar, 9,06% lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN-P T.A 2004 sebesar Rp26.271,6 miliar, sedangkan
G
realisasi pembiayaan T.A 2004 adalah sebesar Rp20.795,9 miliar, yang
AN G
berarti hanya membiayai 87,34% defisit anggaran, sehingga terdapat Sisa
A
Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) T.A 2004 sebesar Rp3.013,9 miliar.
AL
IS
Untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran tersebut maka digunakan
AN
Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar Rp
BI
R
O
24.588,5 miliar sehingga Sisa Anggaran Lebih sampai dengan tahun 2004 menjadi sebesar Rp21.574,6 miliar.
2. Utang
Bunga
pada
Neraca
LKPP
tahun
2004
sebesar
Rp43.173.178.722.811 diantaranya yang berasal dari Bunga Surat Utang Dalam Negeri yang terlalu tinggi sebesar Rp116.996,21 juta atau menurut
6
BPK RI Utang Bunga dalam Neraca adalah 43.056.182,51 juta. Namun dalam Neraca RUU dinyatakan Rp43.054.542,47 juta. 3. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2004 dalam Laporan Realisasi APBN
sebesar
3.180.111.463.829
Rp
dibawah
400.589.417.866.171 atau Rp
anggaran.
Namun
dalam
RUU
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, realisasi pendapatan berubah menjadi Rp 403.366.686.180.649 atau 99,90% dari anggaran pendapatan
R
I
dalam APBN. Perubahan angka tersebut terutama Penerimaan Pajak Dalam
PR
Negeri sebesar Rp 275.757.351.660.521 tidak diyakini oleh BPK RI, karena
N
D
menurut Laporan Arus Kas , Penerimaan Perpajakan (D.2.1) sebesar Rp
atau
masih
terdapat
perbedaan
ET
280.558.820.638.612
Rp
-S
Rp
JE
280.897.641.239.000, dalam RUU Penerimaan Pajak Dalam Negeri menjadi
BN
338.820.600.388.
menurut
91.007.405.542.684,
Laporan
kemudian
Realisasi dalam
N
Alam
RUU
AA
Daya
AP
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak diantaranya dari Penerimaan Sumber APBN
sebesar
Rp
Pertanggung jawaban
AN
Pelaksanaan APBN menjadi sebesar Rp 91.542.983.188.986. Namun dalam
LA
KS
Laporan Arus Kas (D.2.2) penerimaan Sumber Daya Alam masih
PE
menunjukkan jumlah Rp 91.397.744.046.000 seperti dalam Laporan Realisasi
D AN
Anggaran atau terdapat perbedaan Rp 145.239.142.986. 5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 293.911.004.236.729,
berubah
AR AN
kemudian dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN menjadi
Rp
297.464.003.972.606
atau
bertambah
Rp
AN G
G
3.552.999.735.877. Perlu dijelaskan oleh Pemerintah apakah pertambahan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut adalah koreksi berdasarkan
IS
A
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang menemukan 7 (tujuh) kementerian
AN
AL
negara/lembaga (Depnakertrans, Dep Kelautan dan Perikanan, Deptan,
belanja dekonsentrasi dalam Neraca kementerian negara/lembaga dimaksud.
BI
R
O
Depsos, Depdiknas, Depperindag, dan Depkes) belum melaporkan realisasi
6. Realisasi Belanja Daerah untuk tahun 2003 sebesar Rp120.314,3 miliar dan meningkat pada tahun 2004 sebesar Rp129.723 miliar. Peningkatan ini dimungkinkan karena bertambahnya daerah pemekaran, makin besarnya penerimaan yang akan dibagihasilkan dan makin banyaknya sarana dan
7
prasarana fisik pelayanan dasar yang harus disediakan pemerintah. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2003 dan tahun 2004 terlihat sebagai berikut : (miliar rupiah) Realisasi Tahun 2003
Realisasi Tahun 2004
Dana perimbangan
111.070,4
122.867,6
- Dana Alokasi Umum
76.977,9
82.130,9
- Dana Alokasi Khusus
2.723,0
4.036,4
- Dana Bagi Hasil
31.369,5
36.700,3
Dana Otsus & Penyesuaian
9.243,9
6.855,3
- Dana Otonomi Khusus
1.539,6
1.642,6
- Dana Penyesuaian
7.704,3
PR
D
N
JE -S
ET
5.212,7
(Kejaksaan
AP
pada
tahun 2004 sebesar Rp
8 (delapan) kementerian
Agung,
Dephukham,
Depsos,
Dephut,
AN
negara/lembaga
ternyata
LRA
N
232.931.809.216.641,
Rutin dalam
AA
Pengeluaran
BN
Sumber : RUU PAN 2004
7. Realisasi
R
I
Keterangan
KS
Kebudayaan dan Pariwisata, Riset dan Teknologi, BPN, BPOM) pada tiga
RUU
Rp
237.348.110,12 juta.
Namun
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN tertulis Rp
D AN
dalam
minimal
PE
Rp 4.416.300,90 juta atau
LA
bagian anggaran perhitungan dan pembiayaan tahun 2004 kurang dibukukan
AR AN
236.013.837.863.766 atau lebih kecil Rp 1.334.272,26 juta. 8. Realisasi Pengeluaran Pembangunan dalam Laporan Realisasi Anggaran
G
tahun 2004 sebesar Rp 60.979.195.020.088. Hasil audit BPK RI menyatakan
AN G
kurang dibukukan sebesar Rp 710.658,86 juta, seharusnya Rp 61.689.853,88 Namun
dalam
RUU
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBN
A
juta.
AL
IS
dinyatakan Rp 61.450.166.108.840 atau lebih kecil Rp 239.687 juta. beberapa
sektor
pembangunan
dalam
APBN
apabila
dibandingkan dengan rencana anggarannya tampak sebagai berikut di bawah :
BI
R
O
AN
a. Realisasi
Sektor
Selisih
Rencana Anggaran
Realisasi
%
sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
1,389,596,260,000
295,012,569,659
(1,094,583,690,341)
21.2
pengairan
1,495,371,988,000
896,213,283,062
(599,158,704,938)
59.9
Anggaran
8
perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi transportasi meteorologi dan geofisika
31,845,601,000
11,149,969,766
(20,695,631,234)
35.0
4,653,671,813,000
2,573,405,023,667
(2,080,266,789,333)
55.3
1,731,935,939,000
886,705,281,025
(845,230,657,975)
51.2
137,616,000,000
9,749,263,686.
(127,866,736,314)
7.1
297,648,056,000
81,319,129,227
(216,328,926,773)
27.3
pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga
1,302,020,275,000
419,189,891,943
(882,830,383,057)
32.2
kependudukan dan keluarga
45,505,584,000
38,302,934,968
(7,202,649,032)
perumahan dan pemukiman
240,557,488,000
112,819,372,769
(127,738,115,231)
IPTEK
29,774,343,000
17,949,546,920
(11,824,796,080)
hukum aparatur negara dan pengawasan
86,988,622,000
26,076,547,552
(60,912,074,448)
295,375,803,000
124,023,157,055
R
I
pertambangan dan energi pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang
-S
ET
JE
N
D
PR
84.2
60.3 30.0 42.0
BN
(171,352,645,945)
46.9
AP
Sumber : RUU PAN 2004 (diolah)
AA
N
b. Beberapa sektor yang realisasinya melampaui anggaran adalah sebagai
Selisih Anggaran
%
26,416,524,000 1,925,265,542,0 00
2,172,746,160,566
2,146,329,636,566
8,225
2,580,794,515,739
655,528,973,739
134
669,590,162,000
2,186,868,836,763
1,517,278,674,763.
327
KS
Realisasi
Rencana Anggaran
LA
Sektor
AN
berikut :
AR AN
pembangunan daerah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan perempuan
D AN
PE
industri
G
Sumber : RUU PAN 2004 (diolah)
AN G
VI. Pada RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2004 (Neraca per
A
31 Desember 2004) terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan
AN
AL
IS
lebih lanjut :
BI
R
O
1. Rekening
kas
dalam
Neraca
LKPP
tahun
2004
sebesar
Rp
12.498.762.125.000 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, karena hasil
pemeriksaan
BPK RI
atas
saldo kas pada 165 KPPN di 30
Kantor Wilayah DJP menunjukkan sebesar Rp 12.498.634,65 juta. Saldo rekapitulasi rekening koran bank seluruh KPPN Rp 11.653.341,52 juta. Selisih antara rekapitulasi LKP dengan rekapitulasi rekening koran sebesar Rp 845.276,94 juta. Namun dalam Neraca RUU Pertanggungjawaban 9
pelaksanaan APBN, rekening kas di KPPN tidak berubah/tidak dikoreksi Rp 12.498.762.125.000 yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah perbedaan angka tersebut. 2. Saldo rekening Pemerintah lainnya di Bank Indonesia dalam LRA tahun 2004 sebesar Rp 38.660.204.618.670, tidak berubah, masih tetap dilaporkan dalam RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang seharusnya Rp 47.387.787,94 juta, padahal BPK RI menyatakan saldo tersebut kurang
R
I
dibukukan sebesar Rp 8.727.583,32 juta berdasarkan konfirmasi kepada
PR
Bank Indonesia masih terdapat 277 rekening milik Pemerintah di Bank
N
D
Indonesia sebesar Rp 8.727.583,32 juta yang belum dilaporkan dalam LKPP
JE
tahun 2004. Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah selain rekening IMF
-S
ET
sebesar Rp 3.436.051.075.080 milik BI dan rekening khusus milik pihak
BN
lender.
AP
3. Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca LKPP tahun 2004 Rp
N
322.614.437.433 tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK RI karena saldo
AA
hasil konfirmasi dari 165 KPPN diketahui sisa UYHD Rp 1.586.817,40 juta.
AN
Menurut Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan MAK 6211 sisa UYHD yang
LA
KS
belum dipertanggungjawabkan Rp 178.634,75 juta. Berdasarkan rekapitulasi
PE
Laporan Kas Posisi (LKP) oleh Direktur PKN sebesar Rp 469.111,36 juta.
D AN
Untuk itu perlu dijelaskan perbedaan angka dimaksud. 4. Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp 865.634.663.421, tidak dapat
AR AN
diyakini kewajarannya oleh BPK RI karena belum seluruh Bendahara Penerima melaporkan PNBP yang masih belum disetor kepada Satker terkait,
AN G
G
dalam Neraca sudah dilaporkan saldo PNBP tersebut, namun dalam RUU Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBN sebaliknya malahan berkurang
IS
A
menjadi Rp 576.992.798.255, Untuk itu perlu dijelaskan pengurangan
AN
AL
tersebut.
BI
R
O
5. Nilai
Aset
Tetap
dalam
Neraca
LKPP
tahun
2004
sebesar
Rp221.748.166.989.317 dinyatakan oleh BPK RI tidak dapat diyakini kewajarannya, karena hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dari 43 Kementerian Negara/Lembaga menunjukan adanya Aset Tetap yang nilainya kurang dibukukan pada Neraca LKPP tahun 2004 sebesar Rp32.598.913,27 juta atau nilai Aset Tetap minimal sebesar Rp254.347.080,26 juta. Namun,
10
dalam Neraca RUU dinyatakan Rp229.071.545,43 juta. Untuk itu perlu dijelaskan oleh Pemerintah adanya perbedaan data dengan data hasil audit BPK RI. 6. Nilai
Aset
Lainnya
pada
Neraca
LKPP
tahun
2004
sebesar
Rp56.125.152.552.993 dinyatakan oleh BPK RI tidak dapat diyakini kewajarannya, karena hasil pemeriksaan BPK RI atas jumlah dan nilai aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN dan PT. PPA (Perusahaan
R
I
Pengelola Aset) yang disajikan dalam LKPP tahun 2004 tidak menunjukan
PR
jumlah dan nilai yang wajar. Tim Pelaksanaan Penilaian yang dibentuk oleh
N
D
Menkeu belum dapat ditentukan nilai pengalihan aset yang wajar dari BPPN
JE
kepada Menkeu. Selain itu sisa aset eks BPPN yang dikelola oleh PT. PPA
-S
ET
(Perusahaan Pengelola Aset) dan Tim Pemberesan BPPN per 31 Desember
ke
PT.
PPA
(Perusahaan
Pengelola
Aset)
sebesar
AP
pengalihan
BN
2004 menunjukan nilai buku sebesar Rp304.542.947,69 juta dan nilai
N
Rp9.313.820,66 juta serta nilai pengalihan ke Tim Pemberesan sebesar
AA
Rp8.401.039,55 juta. Nilai tersebut belum diperiksa oleh penilai independen
AN
yang dapat mengungkapkan nilai wajar aset yang dialihkan tersebut.
LA
KS
Kemudian dalam Neraca RUU, nilai Aset Lainnya dinyatakan sebesar
PE
Rp57.182.454.123.677. Untuk itu perlu dijelaskan oleh Pemerintah adanya
D AN
perbedaan tersebut.
7. Utang Bunga pada Neraca LKPP tahun 2004 sebesar Rp43.173.178.722.811
AR AN
diantaranya yang berasal dari Bunga Surat Utang Dalam Negeri yang terlalu tinggi sebesar Rp116.996,21 juta atau menurut BPK RI Utang Bunga dalam
AN G
G
Neraca adalah 43.056.182,51 juta. Namun dalam Neraca RUU dinyatakan Rp43.054.542,47 juta. Perbedaan data pada Neraca tersebut perlu dijelaskan
AN
AL
IS
A
oleh Pemerintah.
Demikian beberapa pokok hasil analisis terhadap pertanggungjawaban atas
BI
R
O
VII. Penutup
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004, Neraca Pemerintah RI per 31 Desember 2004 dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 sebagai bahan masukan kepada Dewan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah.
11
Kesimpulan-Kesimpulan 1. Terdapat selisih anggaran dari perencanaan dibandingkan dengan
realisasi
penggunaan anggaran pada sektor-sektor pembangunan. Selisih tersebut terdiri dari : a. realisasi kurang dari 100% yang dirancanakan b. realisasi lebih dari lebih 100% yang dirancanakan 2. Terjadi penurunan defisit dalam tahun anggaran 2004, yang secara nominal
PR
R
I
berada pada 0,32% dibawah defisit tahun anggaran 2003 dan 0,41% dibawah
D
defisit tahun anggaran 2002.
JE
N
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih tinggi dari penarikan pinjaman
ET
luar negeri, sehingga pembiayaan luar negeri neto menyumbang minus Dalam
masih lebih besar dari
BN
realisasi tahun 2003, penarikan pinjaman luar negeri
-S
Rp28.057,2 miliar dalam realisasi pembiayaan tahun anggaran 2004.
AP
pembayaran cicilannya.
AA
N
4. Realisasi pembayaran subsidi pada tahun anggaran 2004 lebih tinggi 1,08% dari
minyak mentah dunia dalam tahun 2004,
KS
sebagai akibat dari tingginya harga
Kenaikan ini terjadi
AN
realisasi tahun 2003 yang sebesar Rp43.898,6 miliar.
LA
sehingga belanja yang dikeluarkan untuk subsidi BBM mencapai 75,41% dari
PE
total pembayaran subsidi.
D AN
5. Realisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan mengalami
AR AN
peningkatan.
6. Terdapat selisih beberapa pos anggaran antara Laporan Keuangan Pemerintah
G
Pusat yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan Rancangan
AN G
Undang-Undang PAN 2004 (lampiran).
IS
A
7. Terdapat peningkatan belanja daerah, seiring dengan banyaknya pemekaran
BI
R
O
AN
AL
wilayah yang terjadi.
12
I R PR D N JE ET -S BN AP N AA AN KS LA
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
AR AN
D AN
PE
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
