Jakarta, Nomor
: 334/2.1/100/I/2013
Sifat
: Sangat segera
28 Januari 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
Yth.
: Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 di Lingkungan BPN-RI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sekretaris Utama BPN RI; Inspektur Utama BPN RI; Para Deputi di lingkungan BPN RI; Para Pejabat Eselon II di Lingkungan BPN RI Pusat di Jakarta; Ketua STPN Yogyakarta di Yogyakarta; Para Kepala Kantor Wilayah BPN di Seluruh Indonesia; Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota di Seluruh Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013 di lingkungan BPN RI, dengan
mempedomani : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.25/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) Jo. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2009 tanggal 27 Febuari 2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar Jo. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
1
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Nomor 233/PMK.05/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tanggal 3 April 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak Tertagih; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012, atau perubahannya; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional; 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6477/PB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2010;
2
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran; 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga; 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Perubahan dan Penambahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tanggal 15 April 2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Jo. Nomor PER-47/PB/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012; 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui KPPN; 30. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Petunjuk Pembayaran Pengembalian Uang Tuntutan Ganti Rugi yang telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya kembali BMN yang hilang;
3
Bersama ini diminta perhatian Saudara berkenaan dengan pelaksanaan APBN sebagai berikut :
I.
PENGELOLA APBN 1. Pada setiap awal tahun anggaran, Kepala BPN RI selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan BPN RI dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; 2. Kepala BPN RI selaku Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Pusat BPN RI, STPN Yogyakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. KPA sebagaimana dimaksud di atas untuk menunjuk : a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/ Pejabat Penandatanganan SPM; c. Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dalam rangka Penerimaan Negara; d. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja; e. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai; f. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Setor (SPS). 3. KPA menyampaikan Surat Keputusan para Pejabat pada angka 1 dan angka 2 huruf a, b, d dan e kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) berserta spesimen tandatangan PPSPM dan cap/stempel Satker; 4. KPA menyampaikan surat keputusan pejabat pada angka 2 huruf a dan b kepada PPSPM disertai dengan spesimen tandatangan PPK; 5. Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio; 6. Setiap terjadi pergantian jabatan Kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat Kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA; 7. PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker sebagai KPA dalam hal : a. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; b. Satker sementara; c. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau d. Satker Lembaga Negara.
4
8. Penunjukan KPA, Penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara tidak terikat periode tahun anggaran; 9. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA, PPK, PPSPM dan/atau Bendahara pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA, penetapan PPK, PPSPM dan/atau Bendahara tahun yang lalu masih tetap berlaku; 10. Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang bersangkutan dalam hal tidak terdapat penggantian PPK, PPSPM dan/atau Bendahara; 11. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala Satker atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai KPA, PA segera menunjuk seorang pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA; 12. Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan; 13. Dalam hal tidak ada personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PPK dijabat oleh pejabat eselon I dan II dan/atau PA/KPA; 14. PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM; 15. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran; 16. Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker; 17. Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/Satker; 18. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, maka KPA dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; 19. Dalam hal diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; 20. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara operasional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; 21. Untuk pelaksanaan Kegiatan dalam DIPA di masing-masing unit kerja, agar Kepala Kantor/Ketua STPN Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, segera menerbitkan
Keputusan penunjukan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/Kaur
Perencanaan dan Keuangan/Kasubbag Keuangan (STPN) atau pejabat yang ditunjuk yang
5
memenuhi persyaratan sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal volume beban tugas/kegiatan sangat tinggi dapat pula ditunjuk Kabid/Kasi/Kasubsi/Kasubbag/Kaur untuk masing-masing kegiatan tersebut; 22. PPK dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa dapat menunjuk tim teknis dan administrasi; 23. Kepala Satker dapat menunjuk koordinator kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas PPK; 24. Penunjukan Pengelola Kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan agar disesuaikan dengan jumlah orang, volume dan biaya yang tersedia dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 25. Penerbitan Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja sekurang-kurangnya harus mencantumkan sumber dana yang tersedia dalam DIPA, Besaran Satuan Biaya, Uraian Tugas dan Jangka Waktu Pelaksanaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 26. Larangan perangkapan jabatan : a. Kuasa Pengguna Anggaran tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat
yang diberi
kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan
menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh saling merangkap; c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN; 27. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), serta Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
oleh Pejabat
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota tidak
diperkenankan, sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 28. Dalam hal pejabat/pegawai pada Satuan Kerja tidak memungkinkan karena keterbatasan SDM, maka KPA dapat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran/penandatangan SPM atau Pejabat Pembuat Komitmen; 29. Penunjukan Pengelola APBN Pada Kantor Pertanahan Perwakilan/Daerah Pemekaran sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Induk, maka KPA dapat menunjuk pengelola : a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran; b. Pembantu Bendahara Penerimaan; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
6
II. KEWENANGAN, FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1. Kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut : a. Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
berhak
untuk
menguji,
membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban DIPA yang bersangkutan. b. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, PA/KPA berwenang : 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2) Meneliti
kebenaran
dokumen
yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; 3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; 5) Memerintahkan pembayaran atas beban DIPA bersangkutan. c. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban DIPA bersangkutan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; d. Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang : 1)
menyusun DIPA;
2)
menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
3)
menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
4)
menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
5)
menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6)
memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7)
mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8)
menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7
2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan/atau tagihan atas beban APBN. Keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, antara lain dapat berupa : a. Keputusan Kepegawaian (seperti pengangkatan pertama pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai); b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi (seperti Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas); c. Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak, pembelian, Surat Perintah Kerja dll). Pejabat yang menandatangani kontrak/keputusan bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari kontrak/keputusan tersebut. 3. Kepala Kantor/Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya dengan pengaturan sebagai berikut : a. Penandatanganan (dalam rangka ’mengetahui’) BKU, Lembaran Cek dan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut : 1) Kepala BPN RI kepada Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran atau pejabat yang ditunjuk; 2) Kakanwil BPN kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk; 3) Ketua STPN Yogyakarta kepada Kasubag Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk; 4) Kakantah kepada Kaur Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang ditunjuk. b.
Penandatanganan (dalam rangka ’mengetahui’) BKU, Lembaran Cek dan Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan, sebagai berikut : 1) Kepala BPN RI kepada Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran atau pejabat yang ditunjuk; 2) Kakanwil BPN kepada Kepala Bagian TU atau pejabat yang ditunjuk; 3) Ketua STPN Yogyakarta kepada Kepala Bagian Administrasi Umum atau pejabat yang ditunjuk; 4) Kakantah kepada Kasubbag TU atau pejabat yang ditunjuk.
8
c. Pemeriksaan Kas Bendahara dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (internal) yang disampaikan : 1) Untuk Kantor Pusat BPN RI, Kanwil BPN dan STPN kepada Sekretaris Utama dan Inspektur Utama BPN RI; 2) Untuk Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan dan Inspektur Utama BPN RI. d. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor / Satker selaku KPA. 4. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan secara manual. B.
Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen 1. Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan, mempunyai kewenangan : a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; f.
mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP; i.
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j.
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, dilakukan dengan :
9
a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan c. mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA. 3
Pengujian dilakukan dengan : a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau b. menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
4
Dalam hal surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa surat jaminan uang muka, pengujian kebenaran materiil dan keabsahan dokumen dilakukan dengan: a. menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan b. menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
5
Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan berupa laporan atas : a. pelaksanaan kegiatan; b. penyelesaian kegiatan; dan c. penyelesaian tagihan kepada negara.
6
Tugas dan wewenang lainnya meliputi : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
7
Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk : a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : a.
kelengkapan dokumen tagihan;
b.
kebenaran perhitungan tagihan;
c.
kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
d.
kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
10
e.
kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
f.
kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
g.
ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
9
PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA, yang paling kurang memuat : a.
perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
b.
tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
c.
tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
d.
jangka waktu penyelesaian tagihan.
10. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/jasa sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah : a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1)
Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
2)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)
Rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana point 10, dalam hal
diperlukan, PPK
dapat : 1. Mengusulkan kepada PA/KPA: a.
perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
b.
perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2. menetapkan tim pendukung;
11
3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan 4. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.02/SE/KA/2010 tanggal 11 Maret 2010 Perihal Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disampaikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa mulai 1 Januari 2012. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut : 1.
Sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal konversi;
2.
Konversi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas hanya dilakukan bagi sertifikat yang diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat.
3.
Dalam hal sertifikat telah habis masa berlakunya, maka tata cara perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.8 Tahun 2010;
Permohonan konversi sertifikat kategori L2, L4, dan L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.8 Tahun 2010 diatur sebagai berikut : 1. Untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada tahun 2010 permohonan konversi diajukan secara kolektif dari K/L/D/I kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikat Profesi, dengan melampirkan: a.
Surat keterangan dari pimpinan K/L/D/I menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
b.
Fotokopi Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah; dan
c.
Fotokopi sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan sosialisasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan materi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dari K/L/D/I, Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat, atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.
2. Untuk sertifikat kategori L4 dan kategori L5 permohonan konversi diajukan secara kolektif dari K/L/D/I kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan :
12
a.
Surat keterangan dari pimpinan K/L/D/I menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa: dan
b.
Fotokopi Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah.
3. Apabila kantor/Satker tidak mempunyai tenaga/pejabat struktural yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka KPA dapat mengambil tindakan sendiri selaku PPK (mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). KPA dimaksud tidak perlu bersertifikat. C.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 1.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah Kabag Perbendaharaan
dan
Tata
Usaha
Keuangan/Kabag
TU/Kasubbag
TU/Kabag
Administrasi Umum (STPN) atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SK pelimpahan; 2.
Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a.
menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b.
menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c.
membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d.
menerbitkan SPM;
e.
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f.
melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
3.
Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
b.
menandatangani SPM; dan
c.
memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
4.
Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM, meliputi : a.
kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b.
kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
c.
kebenaran pengisian format SPP;
d.
kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
e.
ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
13
f.
kebenaran
formal
dokumen/surat
keputusan
yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; g.
kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
h.
kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
i.
kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
j.
kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
k.
kesesuaian
prestasi
pekerjaan
dengan
ketentuan
pembayaran
dalam
perjanjian/kontrak. 5.
Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;
6. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPSPM bertanggung jawab atas : a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN. 7. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA paling sedikit memuat (contoh form lampiran 1 ) : a. jumlah SPP yang diterima; b. jumlah SPM yang diterbitkan; dan c. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. 8. PPSPM menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dengan melampirkan berkas kelengkapan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangkap 4 (empat) : a. lembar kesatu dan kedua disampaikan ke KPPN; b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan; c. lembar keempat sebagai pertinggal pada penerbit SPM. 9. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, PPSPM membuat Buku Pembantu Register SPM/SP2D, sebagaimana lampiran 2 ;
III. PROSEDUR PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA A. Pembuatan dan Pencatatan Komitmen 1.
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk :
14
a. perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. penetapan keputusan. 2.
Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, setiap Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif;
3.
Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja modal tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan dalam belanja barang tahun anggaran berjalan ;
4.
Realisasi belanja atas alokasi anggaran biaya proses pelelangan yang berasal dari belanja modal pada tahun anggaran berjalan, dicatat dalam neraca sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5.
Proses lelang pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui dana tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk pada tahun anggaran berjalan;
6.
Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif;
7.
Dalam hal biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa tidak dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses pelelangan dimaksud dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi DIPA;
8.
Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan;
9.
Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
10. Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah; 11. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: a.
pelaksanaan belanja pegawai;
b.
pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
c.
pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau
d.
belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial.
15
12. Penetapan keputusan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 14. Pencatatan perjanjian/kontrak paling kurang meliputi data sebagai berikut: a. nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan; b. nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA; c. nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker; d. uraian pekerjaan yang diperjanjikan; e. data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama dan nomor rekening penerima pembayaran; f. jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan; g. ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi; h. addendum
perjanjian/kontrak
apabila
terdapat
perubahan
data
pada
perjanjian/kontrak tersebut; dan i. cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran: 1). sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau 2). secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......). 15. Data perjanjian/kontrak beserta ADK-nya disampaikan kepada KPPN secara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN; 16. Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain; 17. Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 18. Perubahan data pegawai tersebut meliputi dokumen yang terkait dengan: a. pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri; b. pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri; c. kenaikan/penurunan pangkat;
16
d. kenaikan/penurunan gaji berkala; e. pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f. mutasi Pindah ke Satker lain; g. pegawai baru karena mutasi pindah; h. perubahan data keluarga; i. data utang kepada negara; dan/atau j. pengenaan sanksi kepegawaian. 19. Daftar perubahan data pegawai disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai ke KPPN dan bukan merupakan lampiran dari SPM Belanja Pegawai; 20. Penyampaian daftar perubahan data pegawai dilaksanakan setelah terlebih dahulu disahkan oleh PPSPM dengan menyertakan ADK; 21. Daftar perubahan data pegawai digunakan dalam rangka pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker untuk pembayaran belanja pegawai dan untuk menguji kesesuaian dengan tagihan; 22. Daftar perubahan data pegawai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3; B. Pengajuan Tagihan 1.
Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas
pembuatan komitmen
berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; 2.
Atas dasar tagihan tersebut, PPK melakukan pengujian;
3.
Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran LS, dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP;
4.
Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut : a. pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima; b. dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan c. pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.
5.
Pembayaran LS ditujukan kepada: a. Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; b. Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
17
6.
Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi : a. Bukti perjanjian/kontrak; b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; f. Berita Acara Pembayaran; g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4; h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan
dalam
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan/atau j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan; 7.
Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b di atas dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi : a. Surat Keputusan; b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
8.
Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf i di atas berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan;
9.
Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara;
10. Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan;
18
11. Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas penerima hak belum mengajukan tagihan, penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut; 12. Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan; C. Mekanisme Penerbitan SPP-LS 1.
Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5;
2.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut : a. Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan : 1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 3) Daftar Perubahan Potongan; 4) Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 5) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya; 6) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 7) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 8) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
b. Untuk Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan:
19
a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya; d) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan : a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan e) SSP PPh Pasal 21.
c. Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan : 1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala
Satker/pejabat
yang
berwenang
meliputi
SK
terkait
dengan
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
20
5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6) SSP PPh Pasal 21.
d. Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan : 1) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas, dan halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang; 4) Surat
Keterangan
dan
Permintaan
Tunjangan
Kematian/Uang
Duka
Wafat/Tewas; 5) Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum dari Rumah Sakit; 6) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 7) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.
e. Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilengkapi dengan : 1) Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum dari Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6) SSP PPh Pasal 21.
f. Untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi dengan : 1) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga; 3) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 4) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.
21
g. Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan : 1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Surat Perintah Kerja Lembur; 3) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; 4) Daftar Hadir Lembur; dan 5) SSP PPh Pasal 21.
h. Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan : 1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan 2) SSP PPh Pasal 21.
i. Untuk pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi dilengkapi dengan : 1) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) SK dari Pejabat yang berwenang; dan 3) SSP PPh Pasal 21.
3.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran : a. honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi: 1) Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran; dan 4) Surat Keputusan dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan Surat Keputusan. b. langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah; c. perjalanan dinas diatur sebagai berikut : 1) perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri : a) Daftar nominatif perjalanan dinas; dan b) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
22
2) Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas; 3) Daftar nominatif ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat; 4) Perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. d. pembayaran pengadaan tanah, dilampiri : 1) Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima; 2) foto copy bukti kepemilikan tanah; 3) bukti pembayaran/kuitansi; 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; 8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; 9) SSP PPh final atas pelepasan hak; 10) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan 11) Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
4.
SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar;
5.
SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran;
23
6.
Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5;
7.
SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak;
8.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa bukti-bukti yang sah;
9.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
10. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, masing masing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
D. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP 1.
UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS;
2.
UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving);
3.
Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;
4.
Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5.
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran : a) Belanja Barang; b) Belanja Modal; dan c) Belanja Lain-lain.
6.
Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
7.
Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA;
24
8.
Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
9.
Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP;
10. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen); 11. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP; 12. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen); 13. Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara; 14. Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP, Kepala KPPN melakukan pengawasan UP; 15. Dalam melakukan pengawasan UP, ketentuan penyampaian surat pemberitahuan dan pemotongan UP berikutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, 12 dan 13 di atas; 16. Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 di atas KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara; 17. Dalam hal setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, KPA melakukan penyetoran UP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas; 18. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP; 19. Pemberian UP diberikan paling banyak : a) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); b) Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
25
c) Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau d) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah). 20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 di atas dengan mempertimbangkan : a) Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b) Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. 21. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda; 22. Syarat penggunaan TUP : a) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 23. KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a) Rincian rencana penggunaan TUP; dan b) Surat yang memuat syarat penggunaan TUP di atas dibuat sesuai format yang tercantum dalam lampiran 6. 24. Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan; 25. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap; 26. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu; 27. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN;
E. MEKANISME PENERBITAN SPP-UP/GUP/GUP NIHIL 1. Berdasarkan
rencana
kegiatan
yang
telah
disusun,
Bendahara
Pengeluaran
menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK;
26
2. Atas dasar kebutuhan UP, PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari Bendahara Pengeluaran; 3. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran; 4. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA; 5. SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran : a. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 6. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 7; 7. Berdasarkan SPBy, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan : a. pengujian atas SPBy;dan b. pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan disetorkan ke Kas Negara. 8. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri : a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; b. rincian kebutuhan;dan c. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja. 9. Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran dan rincian kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian ketersediaan dananya; 10. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian; 11. Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan; 12. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c di atas, berupa bukti pengeluaran; 13. Atas dasar pertanggungjawaban tersebut, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran;
27
14. Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c di atas, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja yang ditembuskan kepada PPK; 15. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran; 16. Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil; 17. SPBy dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 8; 18. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP; 19. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut : a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; b. Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas; dan c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN. 20. Perjanjian/Kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 21. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah buktibukti pendukung diterima secara lengkap dan benar; 22. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; 23. Dalam hal pengisian kembali UP akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP lebih kecil dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran : a. Pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP; dan b. Selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP dan UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan Penerimaan Pengembalian UP. 24. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal : a. Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau c. UP tidak diperlukan lagi. 25. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/pertanggungjawaban UP; 26. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung; 27. SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
28
F. MEKANISME PENERBITAN SPP-TUP/PTUP 1. PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi : a. rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; b. surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan syarat penggunaan TUP sebagaimana dalam Huruf D angka 22 di atas; dan c. surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN. 2.
SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN;
3.
Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP;
4.
Penerbitan SPP-PTUP dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Huruf E angka 19 di atas.
G. MEKANISME PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPM 1.
PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK;
2.
Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP, meliputi : a. Pengujian sebagaimana dimaksud pada Romawi II Huruf C angka 4 di atas; dan b. keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Romawi III Huruf B angka 6 dan 7 di atas.
3.
Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM;
4.
Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut : a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja; c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
5.
Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP;
6.
Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM;
29
7.
Bukti pengeluaran menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal;
8.
Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9.
SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah;
10. SPM dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 9; 11. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas : a. Keamanan data pada aplikasi SPM; b. Kebenaran SPM dan Kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM. 12. PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN; 13. Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas diatur sebagai berikut : a. penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 10; b. penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN; c. penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. 14. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan : a. asli surat jaminan uang muka; b. asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka; dan c. asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 15. Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak; 16. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan; 17. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran;
30
18. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15; 19. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 18 di atas dikecualikan untuk
Satker
yang
kondisi
geografis
dan
transportasinya
sulit,
dengan
memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan; 20. Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut : a. petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN; b. petugas Pengantar SPM harus menunjukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office; dan c. dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi. 21. Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN;
H. PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA 1.
Setiap keterlanjuran setoran ke Kas Negara dan/atau kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan pengembaliannya berdasarkan surat-surat bukti setoran yang sah ;
2.
Pembayaran pengembalian keterlanjuran setoran dan/atau kelebihan penerimaan negara harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pada negara;
3.
Tata cara pengembalian penerimaan negara yang telah disetor ke Kas Negara terdiri : a. Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Berjalan, 1) Pengembalian penerimaan negara dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh : a) Kelebihan atau kesalahan penyetoran; b) Kelebihan atau kesalahan pemotongan SPM; c) Setoran Ganda; dan d) Ikatan Perjanjian 2) Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun pada saat penyetorannya. 3) Prosedur pengembalian Penerimaan Negara menggunakan mekanisme penerbitan Pengembalian Penerimaan (SPM-PPL) dimana : a) PA/KPA Satuan Kerja/Penyetor mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara kepada KPPN dengan melampirkan :
31
- Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi BUN/Kuasa BUN (KPPN); - Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan; - Surat ketetapan pengembalian; dan - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. b) Penerbit
Surat
Perintah
Pembayaran
(SPP)/SPM-PP
adalah
Pejabat
Perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki alokasi dana DIPA. Dalam hal satuan kerja yang mengajukan permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM-PP adalah Sub Bagian Umum KPPN berkenaan; dan c) Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengajuan SPM ke KPPN. b. Pengembalian Penerimaan Negara atas penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. 1) Pengembalian penerimaan negara yang disetor dan/atau dipotong atas penerimaan tahun sebelumnya, diakibatkan oleh : a) kelebihan/kesalahan penyetoran; b) kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; c) setoran ganda; d) ikatan perjanjian;dan e) sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan. 2) Prosedur Pengembalian Penerimaan Negara atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya yaitu : a) PA/KPA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN dengan melampirkan : - Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi Kuasa BUN Pusat/di Daerah; - Surat ketetapan pengembalian; dan - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b) KPPN melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan pengembalian penerimaan dan akan meneruskan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) yang diterbitkan oleh KPPN yang tembusannya disampaikan kepada PA/KPA.
4.
Petunjuk pengembalian uang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya kembali BMN yang hilang.
32
a. Pembayaran pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara : 1) Persyaratan : a) Pada prinsipnya uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dikembalikan kepada yang berhak, apabila BMN yang telah dinyatakan hilang di masa yang lalu ditemukan kembali; b) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan keputusan tentang persetujuan/penolakan pengembalian uang TGR kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setelah melakukan pemeriksaan terhadap BMN yang telah ditemukan kembali tersebut, meliputi : (1) Mencocokkan kebenaran jenis/spesifikasi barang disesuaikan dengan daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan (2) Pemeriksaan kondisi barang. c) Untuk memeriksa kondisi barang, Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan tenaga penilai yang kompoten dan/atau menentukan kondisi fisik barang berdasarkan berita acara serah terima barang yang diterbitkan oleh Kepolisian/Instansi yang berwenang; d) Pemeriksaan kondisi fisik barang dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kondisi fisik barang dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat dengan kriteria sebagai berikut : (1) Kondisi Baik
: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
(2) Kondisi Rusak Ringan : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan bagian utama/ komponen pokok. (3) Kondisi Rusak Berat
: Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian
bagian
utama/
komponen
pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi. e) Pengembalian uang TGR pada dasarnya dapat dilakukan jika hasil pencocokan terhadap kebenaran jenis/spesifikasi barang dan kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dinyatakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan jenis/spesifikasi barang dan kondisinya dalam keadaan baik; f) Besarnya pengembalian uang TGR terhadap kondisi barang sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan nilai penyusutan dan/atau nilai keekonomiannya;
33
g) Dalam hal kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dalam keadaan kondisi rusak ringan, besarnya pengembalian uang TGR diperhitungkan dengan biaya riil yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang ditemukan kembali tersebut, sehingga kondisi fisik barang dimaksud memenuhi kriteria kondisi baik; h) Dalam hal kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dalam keadaan kondisi rusak berat, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan keputusan penolakan pengembalian uang TGR. 2) Mekanisme : Pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya kembali BMN yang hilang pada tahun anggaran berjalan dapat dibedakan sebagai berikut : a) TGR telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada tahun anggaran yang lalu; b) TGR telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada tahun anggaran berjalan; c) TGR disetorkan ke Kas Negara secara angsuran sejak tahun anggaran yang lalu sampai dengan tahun anggaran berjalan. b. Tata cara pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada Tahun Anggaran lalu mengacu pada petunjuk tata cara pengembalian PNBP atas penerimaan tahun sebelumnya; c. Tata cara pengembalian uang TGR yang telah disetorkan seluruhnya pada Tahun Anggaran berjalan mengacu pada petunjuk tata cara pengembalian PNBP pada tahun berjalan.
I.
PEMBAYARAN TAGIHAN YANG BERSUMBER DARI PENGGUNAAN PNBP 1.
Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut : a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010; b. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas Negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN; c. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA Petikan; d. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target/estimasi dalam DIPA Petikan, penambahan pagu dalam DIPA Petikan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
34
2.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan pada Badan Pertanahan Nasional, untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pelayanan Pertanahan, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 85,54% (delapan puluh lima koma lima puluh empat persen). Pelayanan Pertanahan terdiri dari 8 pelayanan yaitu : 1) Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan ; 2) Pelayanan Pemeriksaan Tanah; 3) Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya; 4) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; 5) Pelayanan Pendaftaran Tanah; 6) Pelayanan Informasi Pertanahan; 7) Pelayanan Lisensi; 8) Pelayanan Kerjasama di Bidang Pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. b. Kegiatan Pelayanan Pendidikan, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 90,11% (sembilan puluh koma sebelas persen). c. Penggunaan sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu yang
meliputi
survey,
pengukuran
dan
pemetaan,
kegiatan
operasional,
pemeliharaan, dan investasi dalam rangka : 1) Peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu yang meliputi survey, pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, konsolidasi tanah secara swadaya, pertimbangan teknis pertanahan, pendaftaran tanah, informasi pertanahan, lisensi dan kerjasama dengan pihak lain; 2) Penegakan hukum di bidang pertanahan; 3) Pendidikan dan pelatihan di bidang pertanahan. 3.
Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA Petikan maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4.
Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya;
5.
Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA Petikan, maksimum sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, dapat dilakukan untuk pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP
35
namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA Petikan; 7.
Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP);
8.
Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni;
9.
Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan;
10. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan; 11. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: MP = (PPP x JS) - JPS MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS
: Jumlah setoran
JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. 12. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA Petikan disahkan dan berlaku efektif; 13. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme yang ada; 14. PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri : a. dokumen pendukung SPM; b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan c. daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.
J.
PEMBAYARAN TAGIHAN UNTUK KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI 1.
Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan;
36
2.
Penerbitan
SPP-LS,
SPM-LS,
dan
SP2D-LS
atas
tagihan
berdasarkan
perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; dan b. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. 3.
Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni;
4.
Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan dengan penerbitan SPPGUP/GUP
Nihil/PTUP,
SPM-GUP/GUP
Nihil/PTUP,
dan
SP2D-GUP/GUP
Nihil/PTUP yang menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan; 5.
Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana Rupiah pada DIPA Petikan melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan/atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan;
6.
Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, atau pengeluaran setelah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible;
7.
Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran;
8.
Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA Petikan tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA Petikan tahun anggaran berikutnya;
9.
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
K. KOREKSI/RALAT, PEMBATALAN SPP, SPM, DAN SP2D 1.
Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan : a) perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D; b) sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; atau c) perubahan kode Bagian Anggaran, Esselon I, dan Satker.
37
2.
Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, Esselon I, dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3.
Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk : a. memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode; b. pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau c. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
4.
Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK;
5.
Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM;
6.
Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki;
7.
Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan;
8.
Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan;
9.
Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk;
10. Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA; 11. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet Kas Negara;
L. PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1.
Dalam kondisi akhir tahun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun;
2.
Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan BUN untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan Kas Negara;
3.
Dalam pertanggungjawaban UP/TUP pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM dan SP2D GUP Nihil/PTUP dapat dilakukan melampaui tahun anggaran;
4.
Batas akhir penerbitan SPM GUP Nihil/PTUP ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
38
5.
Pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
IV. PENATAUSAHAAN HIBAH 1.
Hibah adalah Pendapatan/Belanja yang berasal dari/untuk Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perseorangan, Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga International baik dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga yang tidak perlu dibayar/diterima kembali, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;
2.
Dana-dana dari pihak lain termasuk dari pemerintah daerah yang output pelayanannya diserahkan kepada pemohon (misalkan permohonan pengukuran, sertifikasi, dst) tidak dikategorikan dalam pengertian hibah diatas, dengan demikian terhadap dana-dana yang diterima dalam rangka pelayanan permohonan tersebut diselenggarakan dengan mekanisme PNBP;
3.
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari Dalam Negeri atau Luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah;
4.
Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Lainnya atau Perusahaan Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;
5.
Pendapatan
Hibah
Langsung
adalah
hibah
yang
diterima
langsung
oleh
Kementerian/Lembaga dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; 6.
Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari Dalam Negeri atau Luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.
A. Tata Cara Pengesahan Hibah dalan bentuk Uang 1. Pengajuan Permohonan Nomor Register : a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen melalui Sekretaris
39
Utama Cq Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, tembusan di sampaikan kepada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dilampiri dengan : 1) Perjanjian Hibah (Grand Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Ringkasan Hibah (Grand Summary). b. Surat Permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai format sebagaimana dalam lampiran 13 dan 14. 2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan /Penutupan Rekening Hibah . a. Menteri Pemimpin Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui Sekertaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Angaran dalan rangka Pengelolaan hibah langsung dam bentuk uang; b. Permohonan Pembukaan Rekeing Hibah dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L Kantor/Satker; c. Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Menteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; d. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; e. Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah; f. Rekening hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan pembukaannya, wajib ditutup oleh Menteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan; g. Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo rekening hibah ke RKUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; h. Jasa Giro/Bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
40
3. Penyesuaian Pagu Hibah dalam DIPA Petikan a. PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja/pendapatan yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA Petikan; b. Penyesuaian Pagu belanja/pendapatan dilakukan melalui revisi DIPA Petikan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kakanwil DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran; c. Penyesuaian Pagu Belanja dilakukan melalui revisi DIPA Petikan sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan; d. Revisi pada huruf b dan c di atas menambah pagu DIPA Petikan tahun anggaran berjalan; e. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA Petikan diproses melalui tata cara revisi anggaran pada kesempatan pertama, K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA Petikan; f. Apabila terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA Petikan K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA Petikan tahun anggaran berikutnya; g. Penambahan pagu DIPA Petikan setinggi-tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan; penambahan pagu DIPA Petikan dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Untuk Pendapatan Hibah langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat digabung dengan revisi penambahan pagu DIPA Petikan dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya. 4. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang. a. PA/KPA secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan SP2HL atas seluruh pendapat Hibah Langsung Luar Negeri bentuk uang sebesar yang telah diterima, dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus VI paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA Petikan; b. Dalam hal Hibah berasal dari Dalam Negeri, PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh pendapatan Hibah Langsung Dalam Negeri bentuk Uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun
41
anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA Petikan; c. Format Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) seperti pada lampiran 15 dan dilampiri dengan : 1) fotocopi Rekening Hibah; 2) surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); 3) surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); 4) fotocopi Surat Persetujuan Pembukaan Rekening untuk pengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) pertama kali. d. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dibuat menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang. a. Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai dengan Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; b. Atas pengembalian Hibah yang berasal dari Luar Negeri, PA/KPA secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesah Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) kepada KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan : 1) fotocopi rekening koran terakhir atas rekening hibah; 2) fotocopi bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; 3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); c. Atas pengembalian Hibah yang berasal dari Dalam Negeri, PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) kepada KPPN mitra kerjanya dan dilampiri : 1) fotocopi Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah; 2) fotocopi bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; 3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); d. Format SP4HL sebagaimana tercantum dalam lampiran 16; e. SP2HL dibuat menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
B. Tata Cara Pengesahan dan Pencatatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga. 1.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya. a. BAST minimal memuat :
42
1) Tanggal Serah Terima; 2) Pihak Pemberi dan Penerima Hibah; 3) Tujuan Penyerahan Hibah; 4) Nilai Nominal, apabila dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST; 5) Bentuk Hibah; dan 6) Rincian Harga per Barang. b. Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai Barang/Jasa/Surat Berharga, Menteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima; c. Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah. 2.
Pengajuan Permohonan Nomor Register a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan tembusan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dilampiri dengan : 1) Perjanjian Hibah (Grand Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Ringkasan Hibah (Grand Summary). b. Surat Permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai format sebagaimana dalam lampiran 17 dan 18; c.
Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dan 1.b di atas permohonan nomor register dilampiri dengan : 1) Berita Acara Penyerahan Hibah; dan 2) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL).
d.
Pencatatan barang yang ada di kantor yang belum dimasukkan dalam SIMAK BMN, mekanismenya sebagai berikut : 1) Apabila barang sudah ada Nilai Nominal dan Berita Acara Surat Terima (BAST), barang tersebut cukup dimasukkan dalam aplikasi SIMAK BMN dan diungkap secara memadai dalam CaLK;
43
2) Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menerima hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. a) BAST minimal memuat : - Tanggal Serah Terima; - Pihak Pemberi dan Penerima Hibah; - Tujuan Penyerahan; - Nilai Nominal, apabila dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST; - Bentuk Hibah; dan - Rincian Harga per Barang. b) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai Barang/Jasa/Surat Berharga, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima. 3.
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) sebagaimana contoh lampiran 19 dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri : a. BAST; dan b. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL).
4.
Pencatatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. a.
PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) sebagaimana contoh format MPHL-BJS pada lampiran 20 atas seluruh pendapatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga untuk Pencatatan Persediaan Barang dan Jasa dari Hibah/Belanja Modal untuk Pencatatan Asset Tetap atau Asset lainnya dari Hibah/Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah baik dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri sebesar nilai Barang/Jasa/Surat Berharga pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya, dengan dilampiri : 1) SPTMHL ; 2) SP3HL-BJS lembar ke 2; dan 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
44
b.
MPHL-BJS dibuat menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c.
Atas dasar persetujuan MPHL-BJS
yang diterima dari KPPN, PA/KPA
membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan Asset Tetap atau Asset Lainnya dari hibah; d.
Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerima hibah tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar atas Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima, maka Pendapatan Hibah Langsung tidak diajukan permohonan nomor register dan tidak dilakukan pengesahan baik di Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) maupun KPPN;
e.
Atas Pendapatan Hibah Langsung diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
C. Pejabat Perbendaharaan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah langsung adalah PPK Satker yang bersangkutan atau apabila perlu dapat ditunjuk PPK tersendiri oleh KPA; 2. Pejabat penandatangan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) adalah Pejabat Penandatangan SPM, dalam hal SK telah ditetapkan maka PA/KPA melakukan revisi dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatangan SP2HL dan SP4HL serta revisi SK disampaikan kepada Kepala KPPN; 3. Pejabat Penandatangan MPHL-BJS adalah KPA.
D. Penyampaian SP2HL 1. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung dengan dilampiri : fotocopy rekening koran terakhir atas rekening hibah; SPTMHL; SPTJM; fotocopy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. 2. Penyampaian SP2HL ke KPPN dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
45
E.
Penyampaian SP4HL 1. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN atas pengembalian pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dengan dilampiri : fotocopy rekening koran terakhir atas rekening hibah; fotocopy bukti pengiriman/ transfer kepada pemberi hibah; SPTJM. 2. Penyampaian SP4HL ke KPPN dilakukan segera setelah semua kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan.
F. Penyampaian MPHL-BJS 1.
Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2.
Atas pendapatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan belanja barang untuk Pencatatan Persediaan dan Jasa dari hibah/Belanja Modal untuk pencatatan Asset Tetap atau Asset Lainnya dari hibah/Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari hibah, PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri : SPTMHL bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; Surat Perintah Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) yang sudah disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) lembar kedua; SPTJM.
G. Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS Petugas pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS adalah petugas pengantar SPM, dalam hal SK telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi dengan menambahkan tugas pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS serta revisi SK disampaikan kepada Kepala KPPN.
H. Pengambilan SPHL, SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS 1. Petugas Pengambil SPHL, SP3HL dan Persetujuan MPHL-BJS adalah petugas pengambil SP2D; 2. Dalam hal petugas pengambil SP2D telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi SK dengan menambahkan tugas untuk mengambil SPHL, SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS serta menyampaikan revisi SK kepada Kepala KPPN.
46
I.
Sanksi-sanksi 1.
Kementrian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi;
2.
Hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga dan tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 ini menjadi tanggung jawab Penerima Hibah;
3.
Apabila terjadi ineligible (tidak memenuhi syarat) atas Pendapatan hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh Kementerian/Lembaga, Negara tidak menanggung atas jumlah ineligible Pendapatan Hibah yang bersangkutan.
Apabila terjadi ineligible
atas Pendapatan hibah yang telah diajukan register dan
pengesahan oleh Kementerian/Lembaga, Negara dapat menanggung atas jumlah ineligible melalui DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang telah diterima sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 serta telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), tidak diperlukan pengesahan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011.
V. PENATAUSAHAAN PNBP A. Seluruh transaksi PNBP diterima dan dicatat oleh Bendahara Penerimaan dalam BKU dan Buku Pembantu sesuai dengan jenis pelayanan; B. Jenis PNBP di lingkungan BPN RI. Sehubungan dengan pendapatan dan penerimaan-penerimaan Badan Pertanahan Nasional RI yang bersifat umum dan bersifat fungsional, maka Bendahara Penerimaan agar menyetorkan penerimaan-penerimaan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara dengan Kode Unit Organisasi 056.01 dan Kode Akun Pendapatan untuk : 1. Bersifat Umum : 1.
423121
-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan;
2.
423122
-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
3.
423129
-
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya;
4.
423141
-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;
5.
423142
-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin;
6.
423149
-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya;
7.
423221
-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro);
8.
423291
-
Pendapatan Jasa Lainnya;
9.
423752
-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
47
10.
423911
-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu;
11.
423912
-
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu;
12.
423913
-
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu;
13.
423914
-
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu;
14.
423915
-
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu;
15.
423916
-
Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu;
16.
423921
-
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara;
17.
423922
-
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara;
18.
423931
-
Pendapatan dari Penutupan rekening;
19.
423999
-
Pendapatan Anggaran Lain-lain.
2. Bersifat Fungsional : 1.
423214
-
Pendapatan Hak dan Perijinan;
2.
423219
-
Pendapatan Pelayanan Pertanahan terdiri dari : a) Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan ; b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah; c) Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya; d) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; e) Pelayanan Pendaftaran Tanah; f) Pelayanan Informasi Pertanahan; g) Pelayanan Lisensi; h) Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB); i) Pelayanan Kerjasama dibidang Pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain;
3.
423511
-
Pendapatan Uang Pendidikan
48
C. Bendahara Penerimaan dan ATL Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada KPA baik dari segi penerimaan, penyetoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan; D. Legalitas SSBP PNBP agar ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendahara Penerimaan; E. Bukti Setor PNBP untuk kegiatan pelayanan (SSBP) lembar ke-4 agar diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran disertai dengan Daftar Nominatif
Nama-nama Pemohon,
sebagaimana contoh format pada lampiran 21; F. SSBP menggunakan bentuk/format standar; G. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; H. Bentuk dan jenis kwitansi penerimaan, Surat Perintah Setor (SPS) dan Daftar Nominatif tetap berlaku sebagaimana SE. KBPN No. 350-669-Settama tanggal 25 Maret 2004; I.
KPA dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Setor (SPS) kepada pejabat yang ditunjuk;
J.
Biaya administrasi bank/transfer/bea materai sehubungan dengan pelayanan Bank dibebankan pada APBN yang bersumber dari DIPA petikan;
K. Kekurangan pembayaran PNBP sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 wajib ditagih dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan;
VI.
PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG SUMBER DANANYA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan anggaran khususnya yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka perlu diatur penggunaannya sebagai berikut : A. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan, yang selanjutnya dirinci dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang disusun oleh masing–masing Satuan Kerja bersangkutan, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan Undang-Undang APBN yang diantaranya menetapkan besaran alokasi/batas pagu belanja PNBP yang dapat digunakan dan dicairkan dalam tahun anggaran bersangkutan; B. Selanjutnya
pelaksanaan penggunaan dana PNBP didasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan Izin Penggunaan untuk pelayanan pertanahan paling tinggi sebesar 85,54 % tidak termasuk penerimaan dari pelayanan P3MB/Prk 5, karena penerimaan dari P3MB/Prk 5 tidak diatur
49
ijin penggunaannya. Sedangkan pelayanan pendidikan paling tinggi sebesar 90,11% dari realisasi PNBP; C. Dalam pelaksanaannya penetapan target dan realisasi PNBP didasarkan atas : 1. Target PNBP ditetapkan dan dicantumkan pada Halaman III DIPA petikan masingmasing Satuan Kerja sesuai hasil penelaahan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI berdasarkan usulan dan data dari masing - masing Satuan Kerja bersangkutan; 2. Apabila pencantuman target PNBP dalam DIPA petikan belum/tidak lengkap/tidak sesuai dengan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada point C.1, maka Satuan Kerja yang bersangkutan harus segera mengajukan usul revisi DIPA petikan bersangkutan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat BPN RI, sesuai mekanisme revisi DIPA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013; 3. Realisasi PNBP dibuktikan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah divalidasi oleh Bank/Kas Negara dan dicantumkan dalam rekonsiliasi data PNBP bersama KPPN setempat; 4. Apabila realisasi PNBP telah melampaui target yang sudah ditetapkan pada tahun berjalan, revisi DIPA diatur dalam Romawi VII Revisi DIPA. D. Dalam pelaksanaan penggunaan dana PNBP, agar diperhatikan hal – hal sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja PNBP dalam DIPA petikan digunakan untuk membiayai Operasional Pelayanan dan Dukungan Pelayanan yang meliputi 3 (tiga) program yaitu : a. program Pengelolaan Pertanahan Nasional; b. program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan c. program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 2. Besaran pagu dana PNBP yang dapat digunakan dan dicairkan dibatasi oleh dan mengacu kepada : a. besaran pagu masing-masing Program yang ditetapkan dalam DIPA petikan bersangkutan; b. batas ijin persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010; c. besaran jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun berjalan yang dibuktikan dengan dokumen SSBP; d. sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya; 3. Penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (point D.1.a) untuk membiayai pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan dan penegakan hukum. Pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan wajib diutamakan mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
50
Operasional pelayanan sesuai
dengan tipe pekerjaan/sifat pelayanan termaksud,
dibedakan atas : a. Untuk Kegiatan Pelayanan yang operasionalnya memerlukan pekerjaan lapang yang mencakup kegiatan pelayanan : 1) Survei Pengukuran dan Pemetaan; 2) Pemeriksaan Tanah; 3) Pertimbangan Teknis Pertanahan; 4) Konsolidasi Tanah secara Swadaya; b. Kegiatan Pelayanan yang operasionalnya merupakan pelayanan administrasi kantor mencakup kegiatan pelayanan : 1) Pendaftaran Tanah; 2) Informasi Pertanahan; 3) Pemberian Lisensi; 4. Selanjutnya porsi penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (P3) untuk membiayai pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan tersebut pada point D.3 diatur sebagai berikut : a. Untuk kegiatan pelayanan yang operasionalnya memerlukan pekerjaan lapang sebagaimana dimaksud pada point D.3.a, besaran anggaran operasional pelayanan pertanahan untuk : 1) Konsolidasi Tanah secara Swadaya adalah maksimum sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan atau maksimum 90 % x 85,54 % x SSBP; 2) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Pemeriksaan Tanah, dan Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah maksimum sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan atau maksimum 80 % x 85,54 % x SSBP; Pola belanja dihitung secara proporsional sesuai realisasi penerimaan dengan tetap mengacu pada rincian biaya yang telah tercantum dalam POK, sedangkan besarnya volume satuan menyesuaikan jumlah penerimaan.
51
Contoh : Kegiatan Pelayanan Yang Operasionalnya Memerlukan Pekerjaan Lapang. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Non Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat (HSBKu Rp.80.000,-) sebanyak 5 (lima) permohonan : Luas (M2)
Tarif (Rp)
Rumus Maksimum Penggunaan (80 % x 85,54 % x SSBP)
Besaran Penggunaan (Rp)
100
116.000
80 % x 85,54 % x 116.000
79.381,12
300
148.000
80 % x 85,54 % x 148.000
101.279,36
500
180.000
80 % x 85,54 % x 180.000
123.177,60
600
196.000
80 % x 85,54 % x 196.000
134.126,72
1000
260.000
80 % x 85,54 % x 260.000
177.923,20
900.000
80 % x 85,54 % x 900.000
615.888,00
JUMLAH
Sisa
Maksimum
Pencairan
dari
penerimaan
yakni
sebesar
Rp.153.972,-
{(Rp.900.000 X 85,54 %) – Rp.615.888,-} digunakan untuk membiayai Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; b. Untuk kegiatan pelayanan yang operasionalnya merupakan pelayanan administrasi kantor sebagaimana dimaksud pada point D.3.b, besaran anggaran operasional pelayanan pertanahan adalah sebesar Rp.42.000,- untuk setiap Permohonan dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan. Pola belanja mengacu pada harga satuan yang telah tertuang dalam POK. Contoh : Kegiatan Pelayanan Yang Operasionalnya Merupakan Pelayanan Administrasi Kantor. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan sebanyak 5 (lima) permohonan terdiri dari : No
TARIF
MAKSIMUM
BELANJA
SISA M.P DARI
(Rp)
PENCAIRAN
OPERASIONAL
PENERIMAAN
1
50.000
42.770
42.000
770
2
50.000
42.770
42.000
770
3
200.000
171.080
42.000
129.080
4
200.000
171.080
42.000
129.080
5
2.500.000
2.138.500
42.000
2.096.500
JML
3.000.000
2.566.200
210.000
2.356.200
52
Sisa
Maksimum
Pencairan
dari
penerimaan
yakni
sebesar
Rp.
2.356.200,-
{(Rp.3.000.000 x 85,54 %) – (Rp.42.000 X 5 permohonan)} digunakan untuk membiayai Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 5. Penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pertanahan; b. Peningkatan Pelayanan di Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; c. Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; d. Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 6. Penggunaan Dana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PDM) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan : a. Tata kelola pertanahan; b. Peningkatan SDM; c. Sosialisasi peraturan dan kebijakan; d. Penguatan data dan informasi; e. Lain-lain kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis. 7. Penggunaan dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (PSP) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor; b. Rehabilitasi Gedung (termasuk Instalasi); c. Pengadaan Kendaraan Operasional; d. Pengadaan Peralatan dan; e. Kegiatan Investasi lainnya; 8. Untuk jenis pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan Pihak Lain, porsi penggunaan anggaran operasional pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanannya sebagaimana dimaksud pada point D.3; 9. Terhadap jenis pelayanan yang belanjanya belum tertuang dalam RKAKL/POK dapat dicantumkan dalam RKAKL/POK sesuai SOP unit teknis terkait melalui mekanisme revisi DIPA/POK. E. Dalam pelaksanaan penggunaan dana PNBP agar tetap berpedoman pada mekanisme dan standar satuan biaya yang diberlakukan pada APBN tahun bersangkutan serta dihindari terjadinya pemborosan anggaran dan ketidakseragaman dalam pemberlakuan satuan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang relatif sama; F. Mengingat kondisi masing-masing Satuan Kerja berbeda satu dengan lainnya, kecuali peruntukan penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Operasional
53
Pelayanan) yang besaran porsi penggunaannya per masing-masing jenis kegiatan pelayanan telah ditetapkan secara pasti khususnya point D.4 diatas, maka prioritas dan besaran penggunaan dana untuk kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Penegakan hukum), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan kebutuhan riil dan mendesak dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional di bidang pertanahan dan apabila memerlukan revisi agar mengikuti mekanisme Tata Cara Revisi Anggaran. G. Agar setiap Satker mengetahui besaran dana PNBP baik target penerimaan, pagu DIPA, realisasi penerimaan, alokasi dan realisasi belanja, sehingga dapat menggunakan dana secara efektif, pengelola PNBP Satker harus membuat kendali PNBP sebagai berikut : 1. Proporsi Arsitektur Anggaran dalam DIPA (lampiran 22) 2. Kendali Penerimaan dan Belanja ( lampiran 23) VII. REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pelaksanaan Revisi DIPA yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013 serta mempedomani/memperhatikan program-program prioritas pelayanan pertanahan jangka menengah dan tahunan. Dalam hal pelaksanaan DIPA Satker/Unit Organisasi Eselon I memerlukan revisi, maka Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengusulkan pengesahan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan. Prosedur Pengajuan Usul dan Proses Revisi DIPA di Lingkungan BPN RI. A. Prosedur Pengajuan Usul Revisi DIPA 1. Usulan revisi DIPA BPN RI diajukan Eselon I/II yang terkait kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; 2. Usul revisi DIPA Daerah diajukan oleh Kakanwil BPN yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, serta unit Esselon I terkait; 3. Usul revisi DIPA STPN diajukan oleh Ketua STPN kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; Usul revisi DIPA sekurang-kurangnya melampirkan : 1. format 1.5 RKA-KL yang memuat usulan perubahan / pergeseran anggaran; 2. perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan / pergeseran (matriks perubahan) ;
54
3. format 1.4 RKA-KL untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP; dan 4. data pendukung lainnya yang terkait antara lain berupa :ADK, TOR/KAK, RAB, Spesifikasi Teknis. B. Proses Revisi Anggaran/ Revisi DIPA : Prosedur/Tata Cara Revisi DIPA menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013.
VIII. PENYUSUNAN DAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) A. PENYUSUNAN POK POK merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA petikan, POK berfungsi sebagai : 1. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas; 2. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas; 3. Alat perencana kebutuhan dana; 4. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satker pada awal tahun anggaran setelah diterimanya DIPA petikan segera menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran berjalan yang mengacu pada Kertas Kerja RKAKL yang menjadi dasar penerbitan DIPA bersangkutan. POK sekurang-kurangnya memuat uraian tentang kode dan nama Satker, program dan nama program, kode dan nama kegiatan/output/komponen input/akun, rincian volume, harga satuan, jumlah biaya, dan sumber dana. (format POK lampiran 24).
B. REVISI POK Apabila dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan revisi POK, maka Inspektorat Utama/ Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kabag/Kabid/Kasubag/Kasi dapat mengusulkan revisi POK kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengubah RKAKL berkenaan dan selanjutnya menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) berupa matrik perubahan dan Kertas Kerja RKAKL pembaruan dalam softcopy dan hardcopy dimaksud kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk dilaksanakan pemutakiran data/validasi DIPA serta tembusan di sampaikan kepada Kepala KPPN setempat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan revisi POK antara lain : 1. Harus memperhatikan realisasi anggaran Akun sebelumnya; 2. Pada revisi POK ke 2 dan selanjutnya agar memperhatikan hasil revisi POK sebelumnya; 3. Anggaran yang diblokir/bintang tidak diperkenankan direvisi sebelum pembukaan blokir;
55
Dalam mengajukan revisi POK agar
menyebutkan alasan perubahan/revisi dan
menyebutkan program, kegiatan, sub kegiatan, komponen, sub komponen atau Akun yang akan direvisi.
IX.
SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN (SKPA) A. PRINSIP DASAR SKPA 1. SKPA diterbitkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembayaran antar wilayah dan dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (output) Kuasa PA Penerbit; 2. SKPA diterbitkan oleh Kuasa PA unit esselon yang lebih tinggi kepada Kuasa PA unit esselon yang lebih rendah, dalam unit esselon I yang sama pada suatu kementerian negara/lembaga; 3. Kuasa PA Satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan/atau Urusan Bersama tidak dapat menerbitkan/menerima SKPA; 4. Kuasa PA Penerima tidak dapat menerbitkan SKPA lagi kepada Kuasa PA Penerima lainnya atas SKPA yang diterimanya; 5. Kuasa PA Penerbit bertanggungjawab atas indeks kinerja kegiatan dan keluaran (output) dari pekerjaan yang diterbitkan SKPA-nya; 6. Kuasa PA Penerima bertanggungjawab atas pencapaian paket pekerjaan dan penggunaan anggaran yang diterbitkan SKPA-nya; 7. Penerbitan SKPA tidak berakibat pada pemindahan pagu DIPA dari Kuasa PA Penerbit kepada Kuasa PA Penerima; 8. SKPA mengurangi kredit anggaran yang dapat direalisasikan pada Kuasa PA Penerbit dan KPPN Penerbit;
B. PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SKPA 1. SKPA diterbitkan sesuai fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output dan Akun sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan Kuasa PA Penerbit; 2. SKPA diterbitkan dengan kode Satker Kuasa PA Penerbit, kde lokasi Kuasa PA Penerbit, dan kode kantor bayar KPPN Penerima; 3. SKPA diterbitkan per jenis belanja dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran; 4. Kuasa PA Penerbit menerbitkan SKPA untuk digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh Kuasa PA Penerima; 5. SKPA disampaikan kepada KPPN Penerbit dalam rangkap 8 (delapan) dengan dilampiri ADK SKPA untuk mendapat pengesahan; 6. Dalam hal terjadi revisi POK Kuasa PA Penerbit juga menyampaikan ADK revisi POK kepada KPPN Penerbit bersamaan dengan penyampaian SKPA; 7. KPPN Penerbit melakukan pengujian SKPA meliputi :
56
a. Ketersediaan dana dalam DIPA Petikan yang ditunjuk dalam SKPA; b. Kesesuaian penerbitan SKPA dengan prinsip dasar. 8. Kuasa PA Penerbit mengirimkan SKPA yang telah disahkan kepada Kuasa PA Penerima dalam rangkap 2 (dua) dengan disertai ADK SKPA untuk dijadikan dasar penggunaan anggaran dan menyimpan 1 (satu) lembar sebagai pertinggal;
C. PENCAIRAN DANA SKPA 1. Kuasa PA Penerima menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA kepada Kepala KPPN Penerima sebelum pengajuan SPM yang pertama kali; 2. Kuasa PA Penerima membukukan pengeluaran yang berasal dari SKPA secara terpisah dari dana yang berasal dari DIPA Petikan; 3. Pejabat perbendaharaan yang mengelola dana SKPA pada Satker Penerima dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk mengelola dana DIPA Petikan Satker Penerima;
D. PELAPORAN DAN REKONSILIASI 1. Kuasa PA Penerima menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan SKPA secara terpisah dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas dana DIPA Petikan yang dikelolanya; 2. Kuasa PA Penerima melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi dana SKPA dengan KPPN Penerima setiap bulan; 3. Kuasa PA Penerima menyusun laporan keuangan atas realisasi dana SKPA setiap triwulan; 4. Laporan keuangan disampaikan kepada Kuasa PA Penerbit disertai dengan ADK dan fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian laporan keuangan UAKPA oleh Kuasa PA Penerbit kepada UAPPA-W; 5. Kuasa PA melakukan konsolidasi laporan keuangan yang diterima dari Kuasa PA Penerima dengan laporan keuangan atas dana DIPA; 6. Konsolidasi laporan keuangan dilaksanakan secara elektronik; 7. Konsolidasi laporan keuangan dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada UAPPA-W; 8. Tata cara rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
57
E. PELAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Setelah pelaksanaan pembayaran berakhir dan/atau pada akhir tahun anggaran, Kuasa PA Penerima menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SKPA kepada Kuasa PA Penerbit; 2. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan atas SKPA menghasilkan BMN, Satker yang menerbitkan SKPA mencatat BMN dimaksud dalam SIMAK BMN penerbit SKPA, selanjutnya melakukan pemindahtanganan/pemindahbukuan/transfer BMN kepada Satker yang menerima SKPA dengan BAST; 3. Satker yang menerima SKPA mencatat BMN dalam SIMAK-BMN; X.
PELAPORAN A. LAPORAN KEUANGAN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi. Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) setiap Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib membentuk : 1. Kantor Pertanahan membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang mempunyai tugas dan kewajiban : a. Memproses dokumen sumber berupa : 1) Perkiraan pendapatan pada DIPA halaman III; 2) Surat Setor Pajak (SSP); 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 4) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 5) DIPA, Revisi DIPA; 6) SKPA; 7) SPM, SP2D, dan 8) Dokumen lain yang dipersamakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan satuan kerja. b. Bagi Satuan Kerja yang mendapat Hibah Dalam/Luar Negeri Langsung (HD/LNL) yang berupa Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga wajib memproses : 1) DIPA/Revisi DIPA; 2) SP2HL/SPHL; 3) SP4HL/SP3HL;
58
4) SP3HL-BJS; 5) MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS; dan 6) Surat Setoran Bukan Pajak (untuk pengembalian pendapatan hibah). c. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang; d. Menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan; e. Menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK hasil rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPAE1/UAPA); f. Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan dilengkapi dengan informasi tentang Pendapatan dan Belanja secara akrual dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Pertanahan.
2. Kantor Wilayah BPN disamping sebagai Satker (UAKPA) juga wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang mempunyai tugas dan kewajiban : a. Melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya (termasuk laporan realisasi anggaran pembiayaan dan perhitungan yang digunakan bila ada); b. Menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari tingkat UAKPA di wilayah kerjanya; c. Melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan keuangan dengan Laporan Barang; d. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setiap bulan dan melakukan rekonsiliasi setiap Triwulan; e. Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca beserta ADK setiap bulan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Esselon 1 (UAPPA-E1) atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) setiap bulan; f. Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. Untuk penyampaian laporan keuangan tersebut harus dibuat secara lengkap disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan dilengkapi dengan informasi tentang Pendapatan dan Belanja secara akrual dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
59
3. Kantor Pusat BPN RI disamping sebagai Satker (UAKPA) juga wajib membentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Esselon I (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Mengingat Kantor Pusat BPN RI hanya mempunyai 1 (satu) Esselon I yang mempunyai DIPA sehingga Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Esselon I digabung dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(UAPA) yang mempunyai tugas dan
kewajiban : a. Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W serta Laporan Realisasi Anggaran; b. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-W; c. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; d. Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi; e. Menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; f. Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (dilengkapi dengan informasi tentang Pendapatan dan Belanja secara akrual), Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dan Pernyataan Telah Direviu dari Inspektur Utama.
4. Penyampaian Laporan Keuangan. a. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/UAKPA menyampaikan laporan keuangan bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan ADK ke KPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya bulan bersangkutan; dan ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Sedangkan penyampaian laporan keuangan triwulanan untuk : 1) Triwulan I berupa : LRA, Neraca, ADK, BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 April 2013: 2) Triwulan II/Semester I berupa : LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK dan BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 10 Juli tahun 2013; 3) Triwulan III berupa : LRA, Neraca, ADK, BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 Oktober 2013; 4) Triwulan IV/Semester II berupa : LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Pertanahan, ADK dan BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 20 Januari 2014.
60
b. Kantor Wilayah BPN Provinsi/UAPPA-W menyampaikan laporan setiap bulan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke : 1) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya; dan 2) Unit Akuntansi tingkat UAPPA-E1/UAPA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan Triwulanan untuk : 1) Triwulan I berupa : LRA, Neraca, ADK dan BAR paling lambat tanggal 20 April 2013; 2) Triwulan II/Semester I berupa : LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN paling lambat tanggal 15 Juli 2013; 3) Triwulan III berupa : LRA, Neraca, ADK dan BAR paling lambat tanggal 20 Oktober 2013. 4) Triwulan IV/Semester II berupa: LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN paling lambat tanggal 29 Januari 2014. c. Kantor Pusat BPN RI/UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan ADK triwulanan ke Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut : 1) Triwulan I beruapa : LRA dan ADK paling lambat tanggal 7 Mei 2013; 2) Triwulan II/Semester I berupa : LRA, Neraca CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR, dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala BPN RI serta Pernyataan Reviu dari Inspektur Utama paling lambat tanggal 26 Juli 2013; 3) Triwulan III berupa : LRA dan ADK paling lambat tanggal 9 November 2013; dan 4) Triwulan IV/Semester II berupa : LRA, Neraca, CaLK, ADK, BAR, Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala BPN RI, Pernyataan Reviu dari Inspektur Utama, dan Informasi Akrual paling lambat akhir bulan Februari 2014.
5. Sistematika Laporan Keuangan Dalam Menyusun Laporan Keuangan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
61
Adapun Sistematika Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I.
Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Asset Lancar C.2. Asset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Asset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain (contoh : Barang yang belum dicatat dalam BMN yang perolehannya bukan dari APBN) Laporan-laporan Pendukung : 1. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan; 2. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja; 3. Neraca Percobaan; 4. Laporan Barang Pengguna; 5. Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK; dan 6. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
62
Pada tingkat UAPA dilengkapi dengan pernyataan telah direviu Inspektur Utama. Penyampaian Laporan Keuangan Semester I tahun 2013 dan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013 agar disusun secara lengkap berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilengkapi dengan informasi tentang Pendapatan dan Belanja Akrual.
B. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN : 1. Menginventarisasi Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan harus dilengkapi dengan informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahapan dari pendapatan dan belanja berbasis kas menuju pada penerapan anggaran berbasis akrual. Adapun yang dimaksud dengan : a. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan; b. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul; c. Pendapatan secara akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali; d. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban; e. Belanja yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut; f. Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas
dari
pihak
ketiga
belum
diterima/dinikmati
satuan
kerja/pemerintah; g. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja karena adanya tunggakan pungutan
63
pendapatan
dan
transaksi
lainnya
yang
menimbulkan
hak
tagih
satuan
kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan; h. Pendapatan diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Informasi pendapatan secara akrual : 1) Diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual; 2) Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari : a) Pendapatan yang masih harus diterima, yaitu
pendapatan perpajakan yang
masih harus diterima dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang pada neraca. b) Pendapatan diterima dimuka, yaitu PNBP diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca. Informasi belanja secara akrual : 1) Diperoleh dari belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual. 2) Transaksi belanja secara akrual terdiri dari : a) Belanja yang masih harus dibayar, terdiri dari belanja pegawai, yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca. b) Belanja yang dibayar dimuka, terdiri dari belanja pegawai dibayar dimuka, belanja barang dibayar dimuka, belanja modal dibayar dimuka. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca. 2. Menentukan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi
64
Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa Satuan Kerja yang memiliki piutang harus menetapkan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih, baik piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Adapun yang dimaksud dengan : a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah; b. Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; c. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; d. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. 1) Kualitas Piutang. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangkurangnya : a) Jatuh tempo piutang; dan b) Upaya penagihan Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan. 2) Klasifikasi Piutang. Penggolongan Piutang digolongkan menjadi : a) Piutang Pajak (tidak dijelaskan); b) Piutang Bukan Pajak; dan c) Piutang Lainnya. Penggolongan kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan : a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
65
d) Kualitas macet apabila : - Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Yang dimaksud Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Klasifikasi penyisihan piutang : a) Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum; b) Penyisihan piutang tidak tertagih yang khusus; (1) Penyisihan Piutang Tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5 ‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar; (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar : - 10 % (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; - 50 % (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan - 100 % (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. c) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang; d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya; e) Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan; f) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : (1) 100 % (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia; (2) 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
66
(3) 60 % (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan; (4) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; (5) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik; (6) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan (7) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan. Agunan selain yang dimaksud di atas dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. g) Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : (1) 100 % (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada Bank, emas dan logam mulia; (2) 60 % (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya; (3) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan (4) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan. Barang sitaan selain yang dimaksud di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; h) Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; i) Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
67
j) Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan
Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih
apabila
Kementerian
Negara/Lembaga tidak memenuhi ketentuan; dan k) Kewenangan Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 4) Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. a) UAKPA melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang; b) Penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih dijabarkan di dalam Kartu Penyisihan Piutang Tak Tertagih; c) Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang; d) Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan piutang sebagaimana dijelaskan tersebut diatas; e) Berdasarkan Kartu Penyisihan Piutang, UAKPA melakukan penatausahaan dan dilakukan input dengan formulir jurnal asset. 5) Tata Cara Pelaporan Serta Penyajian Dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak tertagih. a) Tingkat UAKPA (1) UAKPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca setiap semester dan tahunan; (2) UAKPA mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam CaLK; dan (3) UAKPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. b) Tingkat UAPPA-W (1) UAPPA-W menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-W setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAKPA; (2) UAPPA-W mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan (3) UAPPA-W menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan.
68
c) Tingkat UAPPA-E1 (1) UAPPA-E1 menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-W/UAKPA; (2) UAPPA-E1 mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; (3) UAPPA-E1 menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPA setiap semester dan tahunan. d) Tingkat UAPA (1) UAPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPAE1; (2) UAPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPAE1; (3) UAPA mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; (4) UAPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui
laporan keuangan kepada Menteri
Keuangan c.q Ditjen
Perbendaharaan setiap semester dan tahunan. 6) Jurnal Standar. Satuan kerja setelah menetapkan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang selanjutnya menyajikan dalam Neraca : a) Jurnal Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap tanggal neraca yaitu semesteran dan tahunan; b) Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang dilakukan pada tanggal pelaporan berikutnya apabila ada penambahan atau pengurangan; c) Jurnal Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dilakukan apabila piutang tidak dihapuskan; dan d) Jurnal Balik Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada awal tahun anggaran berikutnya. 3. Pelaporan Pencatatan Hibah. Untuk pelaporan hibah agar mempedomani surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2339/2.3-100/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Hibah. a. Satuan Kerja membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas : 1) Belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang;
69
2) Saldo kas di K/L dari hibah; 3) Belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dan 4) Belanja modal untuk pencatatan asset tetap atau asset lainnya dari hibah. b. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca; c. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih; d. Asset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca; e. Penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan pendapatan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan asset tetap/asset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK; f. BPN RI/UAPA melakukan Rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung secara triwulanan; g. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA. Kuasa Pengguna Anggaran selain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara manual berupa : a. Laporan Keadaan Kredit Anggaran/LKKA (lampiran 25) , disampaikan : 1) Untuk kantor pertanahan disampaikan kepada Kakanwil BPN
Up. Kabag TU
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan; 2) Untuk Kanwil BPN disampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, berupa rekapitulasi laporan semua satker disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan; 3) Untuk BPN Pusat disampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan. b. Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan/LKKUP (lampiran 26) Mekanisme pelaporan seperti pada huruf a di atas; c. Laporan
pertanggungjawaban
(LPJ)
Bendahara
Pengeluaran
dan
Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan, disertai salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya kepada : 1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2) Kantor Wilayah BPN Up. Kepala Bagian Tata Usaha;
70
3) Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; dan 4) Badan Pemeriksa Keuangan. d. Laporan realisasi PNBP triwulanan dan Laporan perkiraan realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV. 1) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (lampiran 27); 2) Laporan perkiraan realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV, paling lambat sudah diterima oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI tanggal 1 Agustus tahun anggaran berjalan (lampiran 28); Kepala Satuan Kerja selaku Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI) wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan langkah-langkah : a. LRA Pendapatan : 1) Pastikan seluruh SSBP sudah dientry dalam SAI; 2) Pastikan nilai LRA pendapatan sama dengan jumlah SSBP dan LKKUP; 3) Pastikan nilai LRA pendapatan pada aplikasi SAKPA (SAI) sama dengan nilai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pendapatan pada Sistem Akuntansi Umum (SAU); 4) Pastikan LRA pendapatan sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b. LRA Belanja : 1) Pastikan seluruh SP2D telah dientry dalam SAI; 2) Pastikan nilai LRA Belanja sama dengan jumlah SP2D dan LKKA; 3) Pastikan nilai LRA Belanja sama dengan BAR Belanja; 4) Pastikan LRA Belanja sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). c. Neraca : 1) Asset lancar (a) Pastikan kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan nilai sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor ke Kas Negara; (b) Pastikan kas di Bendahara Penerimaan sama dengan jumlah penerimaan (PNBP) yang belum di setor ke Kas Negara, dan pastikan harus sama dengan saldo rekening koran dan uang tunai di brankas per tanggal pelaporan; (c) Pastikan kas lainnya dan setara kas sama dengan jasa giro, pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, hibah langsung berupa uang dan SP2D LS yang belum dibayarkan; (d) Pastikan nilai persediaan sama dengan laporan persediaan per tanggal pelaporan dan harus sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan per tanggal pelaporan;
71
(e) Pastikan Asset lancar sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 2) Asset Tetap : (a) Pastikan nilai asset tetap (tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jaringan) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas asset tetap (BMN) setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai asset tetap tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan Asset tetap sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3) Asset Tetap lainnya : (a) Pastikan nilai asset tetap lainnya (asset selain tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jaringan yang memenuhi syarat nilai kapitalisasi asset) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas asset tetap lainnya setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai asset tetap lainnya tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan Asset tetap lainnya sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 4) Asset lainnya : (a) Pastikan nilai asset lainnya (Asset tak berwujud sperti aplikasi, software) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas asset lainnya setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai asset lainnya tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan asset lainnya sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 5) TGR : (a) Apabila terdapat TGR pastikan telah disajikan di asset lancar apabila jatuh tempo 12 (dua belas) bulan, atau disajikan di asset lainnya apabila jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Pastikan TGR sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 6) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan : (a) Pastikan temuan hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dan dijelaskan dalam CaLK. (b) Tindak Lanjut merupakan lampiran Laporan Keuangan 7) Instrumen SPI lampiran 29
72
C. LAPORAN REKENING Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK/PMK.05/2007 dan Nomor 58/PMK.05/2008 pelaporan rekening agar dilaksanakan secara berjenjang yaitu : 1. Kantor Pertanahan wajib menyampaikan kepada Kantor Wilayah BPN Up.Kabag TU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan, sesuai lampiran 30; 2. Kantor Wilayah BPN wajib menyampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala biro Keuangan dan Pelaksanaan anggaran berupa Rekapitulasi Laporan semua Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja akhir bulan, sesuai lampiran 31; 3. Kantor BPN RI wajib menyampaikan kepada Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan sebagai bahan laporan ke Kementerian Keuangan, sesuai lampiran 32; D. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanan Kegiatan mencakup fisik dan keuangan secara periodik dan berkesinambungan disampaikan kepada Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, sesuai lampiran 33. E. Laporan
Keuangan
dan
Barang
Milik Negara
secara aplikasi dan manual juga
disampaikan kepada Inspektorat Utama setiap bulan, semesteran, dan tahunan.
XI.
KETENTUAN LAIN-LAIN A. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai pensiun diterbitkan oleh Kepala Satker dalam rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan kepala seksi perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dengan penjelasan : 1. Lembar pertama dan lembar kedua dikirim kepada PT. Taspen (Persero); 2. Lembar ketiga diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan; 3. Lembar keempat dikirimkan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mewilayahi PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) yang membayar pensiun; 4. Lembar kelima sebagai arsip Bendahara Pengeluaran; 5. Lembar keenam untuk arsip KPPN;
73
B. Persyaratan pengajuan biaya mutasi : 1. Kuitansi dan kuitansi rincian yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; 2. SPD lembar I (keberangkatan) dan lembar II (kedatangan) yang distempel dan ditanda tangani oleh pejabat di tempat yang baru; 3. Daftar keluarga (KP4) yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha; 4. Fotocopy SK Mutasi Pegawai yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha; 5. Fotocopy Berita Acara Pelantikan; Semua persyaratan di atas dibuat rangkap 2 (dua). C. Persyaratan pengajuan biaya pemulangan pensiun : 1. Fotocopy SK pensiun yang dilegalisir Kepala Bagian Tata Usaha; 2. SPD lembar I (keberangkatan) dan lembar II (kedatangan) yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal hendak menetap; 3. Kuitansi dan kuitansi perincian yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan; 4. Nama bank dan nomor rekening yang bersangkutan; 5. Nomor telepon yang bersangkutan; Semua persyaratan di atas dibuat rangkap 2 (dua). D. Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan Bendahara diatur tersendiri dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Bidang Kebendaharaan; E. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan APBN, Kepala Satker dapat melakukan kontrak kerja baik dengan Badan Hukum maupun Perorangan, dengan mekanisme berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. F. Dalam pelaksanaan APBN harus didasarkan pada prinsip-prinsip : 1. Hemat, tidak mewah, efisien serta sesuai dengan kebutuhan tehnis yang disyaratkan; 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap Satuan Kerja.
XII. KETENTUAN PENUTUP A. Dengan berlakunya Surat ini, maka : 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 312/2.1-100/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 Perihal Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
74
75
DAFTAR LAMPIRAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21 Lampiran 22 Lampiran 23 Lampiran 24 Lampiran 25 Lampiran 26 Lampiran 27 Lampiran 28 Lampiran 29 Lampiran 30 Lampiran 31 Lampiran 32 Lampiran 33
URAIAN Laporan Bulanan PPSPM BP. Register SPM/SP2D Daftar Perubahan Data Pegawai Kuitansi Pembayaran Langsung (PMK 190/PMK.05/2012) Surat Permintaan Pembayaran Surat Pernyataan Kuitansi/Bukti Pembayaran Format Surat Perintah Bayar (SPBy) Format SPM-UP/TUP Surat Pernyataan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) Satker Pengguna PNBP Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah dalam bentuk uang Ringkasan Hibah dalam bentuk uang Format SP2HL Format SP4HL Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah dalam bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga Ringkasan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Contoh SP3HL-BJS Format MPHL-BJS Bukti Setor SSBP lembar ke-4 Proporsi Arsitektur Anggaran dalam DIPA Kendali Penerimaan dan Belanja Format Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Laporan Keadaan Kredit Anggaran/LKKA Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan/LKKUP Laporan Realisasi PNBP Laporan Perkiraan PNBP Instrumen SPI Laporan Daftar Rekening Dinas Kantor Pertanahan Laporan Daftar Rekening Dinas Kanwil BPN Provinsi Laporan Daftar Rekening Dinas Pusat BPN RI Laporan Pelaksanaan Kegiatan
76
Lampiran 1 LAPORAN BULAN PENERBITAN SPM BULAN……………..2013 NO
URAIAN
1
Jumlah SPP yang belum terbit SPM Bulan lalu
2
Jumlah SPP yang diterima
3
Jumlah SPM yang diterbitkan
4
Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM
5
Jumlah SPP yang belum terbit Bulan ini
JUMLAH
KETERANGAN
…………………., ………………..2013 Pejabat Penanda Tangan SPM
………………………………………………………………. NIP/NRP
77
lampiran 2 BUKU PEMBANTU REGISTER SPM/SP2D SATKER…………………………………… PROGRAM : ……………… - KEGIATAN : …………………………. BULAN ……………………………………………. No Uru t TANGGAL NOMOR 1
2
3
SATKER PENERBITAN SPM URAIAN 4
Jumlah Keseluruhan
Bruto 5
JUMLAH Potongan Bersih 6 7
Ket 8
No Uru t TANGGAL NOMOR 9
10
11
SATKER PENERBITAN SPM URAIAN 12
Bruto 13
JUMLAH Potongan Bersih 14 15
Ket 16
Jumlah Keseluruhan Pejabat Penanda Tangan SPM
…………………………………… NIP/NRP
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
LAMPIRAN 22
PROSENTASE BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN DARI PAGU BELANJA PNBP KANTAH KAB. SERANG TARGET PENERIMAAN KODE
URAIAN KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH
MAKSIMUM PENCAIRAN (85.54%)
1
2
3
4
5
PAGU DIPA
% BELANJA OPERASIONAL DARI M.P.
% BELANJA NON OPERASIONAL DAN BELANJA OPERASIONAL
6
7
8
2973
DUKUNGAN MANAJEMEN
-
-
-
1,687,833,000
-
-
2975
PENGELOLAAN SAR-PRAS
-
-
-
1,105,930,000
-
-
2999
LAPORAN/PENEGAKAN HUKUM
-
-
-
1,476,850,000
-
-
SUB TOTAL BELANJA NON OPERASIONAL
4,270,613,000
45.44
2999
SURVEI, PENGUKURAN BATAS KAWASAN/WILAYAH & PEMETAAN
V
-
-
-
2999
PENGUKURAN & PEMETAAN BIDANG TANAH
V
2,264,000,000
1,936,625,600
1,549,300,000
80.00
2999
PEMERIKSAAN TANAH
V
1,036,000,000
886,194,400
708,955,000
80.00
2999
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTNH
V
126,908,000
108,557,103
86,845,000
80.00
2999
KONSOLIDASI TANAH SWADAYA
-
-
-
-
-
-
2999
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA
V
687,747,000
588,298,784
1,565,340,000
-
-
2999
PEMELIHARAAN DATA
V
2,582,500,000
2,209,070,500
-
2999
HAK TANGGUNGAN
V
2,840,750,000
2,429,977,550
-
2999
INFORMASI PERTANAHAN
V
1,450,000,000
1,240,330,000
1,218,000,000
10,987,905,000
9,399,053,937
5,128,440,000
54.56
9,399,053,000
100
SUB TOTAL BELANJA OPERASIONAL
TOTAL PAGU DIPA DARI SUMBER PNBP
98.20
124
Lampiran 23
CONTOH KENDALI PENERIMAAN DAN BELANJA (PNBP) 2013 PAGU DIPA DAN REALISASI PNBP S/D PEBRUARI MP
PORSI
No
KEGIATAN
PENERIMAAN
PAGU DIPA
PENERIMAAN
REALISASI PENERIMAAN SSBP
JUMLAH
SISA
(85,54 %)
UNT OPS
1
2
3
4
5
6
PERMOHONAN 7
8 (5 - 6)
9 (6 X 85,54%)
(%) 10
TARGET
1 2
SURVEI, PENGUKURAN BATAS KAWASAN/WILAYAH & PEMETAAN
ALOKASI DANA NON
REALISASI BELANJA
OPERASIONAL OPERASIONAL OPERASIONAL OPERASIONAL OPERASIONAL 11 12 (9 - 11) 13 14 15 (11 - 13)
1,549,300,000
320,826,660
320,826,660
-
-
274,435,125
80%
219,548,100
54,887,025
110,000,000
1,036,000,000
708,955,000
127,263,700
127,263,700
-
-
108,861,369
80%
87,089,095
21,772,274
126,908,000
86,845,000
76,610,100
76,610,100
-
-
65,532,280
80%
52,425,824
13,106,456
-
-
PENGUKURAN & PEMETAAN BID TANAH
2,264,000,000
3
PEMERIKSAAN TANAH
4
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTNH
5
KONSOLIDASI TANAH SWADAYA
-
-
-
SISA DANA
BELANJA NON
NON
SISA DIPA
OPERASIONAL 16 (12 - 14)
17 {4-(13+14)}
109,548,100
-
1,439,300,000
45,000,000
42,089,095
-
663,955,000
15,000,000
37,425,824
-
71,845,000
-
-
-
-
6
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA
546,000,000
26,720,630
26,720,630
103
-
22,856,827
4,326,000
18,530,827
1,500,000
2,826,000
-
544,500,000
7
PEMELIHARAAN DATA
2,582,500,000
769,340,000
176,743,041
176,743,041
689
-
151,185,997
28,938,000
122,247,997
18,000,000
10,938,000
-
751,340,000
8
HAK TANGGUNGAN
2,840,750,000
250,000,000
474,250,000
474,250,000
1,836
-
405,673,450
77,112,000
328,561,450
55,000,000
22,112,000
-
195,000,000
9
INFORMASI PERTANAHAN
1,450,000,000
1,218,000,000
134,160,300
134,160,300
2,683
-
114,760,721
112,686,000
2,074,721
75,000,000
37,686,000
-
1,143,000,000
-
4,808,940,000
687,747,000
10 LISENSI
-
100,000,000
SISA MP TAHUN SEBELUMNYA
JUMLAH
-
10,987,905,000
5,128,440,000
1,336,574,431
1,336,574,431
5,311
-
1,243,305,768
-
15,000,000
85,000,000
597,125,019
646,180,749
-
15,000,000
319,500,000
-
277,625,019
11 TATAKELOLA PERTNH
-
1,687,833,000
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
-
40,000,000
-
-
1,647,833,000
12 PENINGKATAN SAR-PRAS
-
1,105,930,000
-
-
-
-
-
-
-
SKALA
-
35,000,000
-
-
1,070,930,000
13 LAPORAN/PTEGAKAN HKM
-
1,476,850,000
-
-
-
-
-
-
-
PRIORITAS
-
25,000,000
-
-
1,451,850,000
-
4,270,613,000
-
-
-
-
-
-
-
646,180,749
-
100,000,000
-
5,311
-
TOTAL
10,987,905,000
9,399,053,000
1,336,574,431
1,336,574,431
1,243,305,768
-
597,125,019
646,180,749
319,500,000
100,000,000
277,625,019
546,180,749
4,170,613,000
546,180,749
8,979,553,000
CATATAN : 1 PROPORSI OPERASIONAL PEKERJAAN YANG BERSIFAT LAPANGAN SESUAI PROSENTASE BELANJA OPERASIONAL DARI MAKSIMUM PENCAIRAN . ( Kolom 11 = Kolom 9 x Kolom 10 ) 2 PROPORSI OPERASIONAL PEKERJAAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI SEBESAR Rp. 42.000,-/BIDANG ( Kolom 11 = Kolom 7 x Rp. 42.000 ) 3 PENGGUNAAN BELANJA NON OPERASIONAL SESUAI SKALA PRIORITAS 4 KENDALI DIBUAT SETIAP ADA TRANSAKSI ATAU SECARA BERKALA 5 SISA MP TAHUN SEBELUMNYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN TAHUN BERJALAN.
125
126
LAMPIRAN 25 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PROPINSI………………………………………. S.D. BULAN …………………………………………………. NO 1
2
3
SATKER
PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA PEGAWAI REALISASI
PAGU
SISA
BELANJA BARANG REALISASI
PAGU
SISA
BELANJA MODAL REALISASI
PAGU
SISA
JUMLAH REALISASI
PAGU
SISA
Kanwil……………. 056.01.01 056.01.02 056.01.03 056.01.06 JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
056.01.01 056.01.02 056.01.03 056.01.06 JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
056.01.01 056.01.02 056.01.03 056.01.06 JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kantah Kab/Kota
dst………..
JUMLAH PER PROGRAM
………………………………….., ………………………………..2013 AN. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ……………………….. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
………………………………………………………….. NIP …………………………………………………….
127
128
129
130
131
Lampiran 26 REKAP LAPORAN KEADAAN KAS UANG PENERIMAAN (LKKUP) PROVINSI …………….. TAHUN ANGGARAN ……….. S.D ………. dalam rupiah
NO
1 1
PROVINSI/SATUAN KERJA
KODE MAP/KEGIATAN
TARGET PNBP
PENERIMAAN
PENGELUARAN (YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA)
3
4
5
6
2 Kanw il BPN Provinsi …
SISA
7 (5-6)
% Thdp Pen
% Thdp Pengel
S/D BULAN
7
(5/4)
(6/4)
Penerimaan
1901
-
-
-
-
-
-
Fungsional
1902
-
-
-
-
-
-
1903
-
-
-
-
-
-
1904
-
-
-
-
-
-
1905
-
-
-
-
-
-
1906
-
-
-
-
-
-
1908
-
-
-
-
-
-
1909
-
-
-
-
-
-
423219
-
-
-
-
-
-
423511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1907
Jum lah I Penerimaan
423129
-
-
-
-
-
-
Umum
423141
-
-
-
-
-
-
423142
-
-
-
-
-
-
423149
-
-
-
-
-
-
423221
-
-
-
-
-
-
423291
-
-
-
-
-
-
423911
-
-
-
-
-
-
423912
-
-
-
-
-
-
423913
-
-
-
-
-
-
423914
-
-
-
-
-
-
423915
-
-
-
-
-
-
423916
-
-
-
-
-
-
423919
-
-
-
-
-
-
423922
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jum lah II Jum lah I + II 2
Kantor Pertanahan Kab./Kota
Penerimaan
1901
-
-
-
-
-
-
Fungsional
1902
-
-
-
-
-
-
1903
-
-
-
-
-
-
1904
-
-
-
-
-
-
1905
-
-
-
-
-
-
1907
-
-
-
-
-
-
1908
-
-
-
-
-
-
1909
-
-
-
-
-
-
423219
-
-
-
-
-
-
423511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1906
Jum lah I Penerimaan
423129
-
-
-
-
-
-
Umum
423141
-
-
-
-
-
-
423142
-
-
-
-
-
-
423149
-
-
-
-
-
-
423221
-
-
-
-
-
-
423291
-
-
-
-
-
-
423911
-
-
-
-
-
-
423912
-
-
-
-
-
-
423913
-
-
-
-
-
-
423914
-
-
-
-
-
-
423915
-
-
-
-
-
-
423916
-
-
-
-
-
-
423919
-
-
-
-
-
-
423922
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jum lah II Jum lah I + II 3
Kantor Pertanahan Kab./Kota
Penerimaan
1901
-
-
-
-
-
-
Fungsional
1902
-
-
-
-
-
-
1903
-
-
-
-
-
-
1905
-
-
-
-
-
-
1906
-
-
-
-
-
-
1907
-
-
-
-
-
-
1908
-
-
-
-
-
-
1909
-
-
-
-
-
-
423219
-
-
-
-
-
-
423511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1904
Jum lah I Penerimaan
423129
-
-
-
-
-
-
Umum
423141
-
-
-
-
-
-
423142
-
-
-
-
-
-
423149
-
-
-
-
-
-
423221
-
-
-
-
-
-
423291
-
-
-
-
-
-
423911
-
-
-
-
-
-
423912
-
-
-
-
-
-
423913
-
-
-
-
-
-
423914
-
-
-
-
-
-
423915
-
-
-
-
-
-
423916
-
-
-
-
-
-
423919
-
-
-
-
-
-
423922
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jum lah II Jum lah I + II
132
hal.2 1 4
3
2 dst ………….
4
5
6
7
(5/4)
(6/4)
Penerimaan
1901
-
-
-
-
-
-
Fungsional
1902
-
-
-
-
-
-
1903
-
-
-
-
-
-
1905
-
-
-
-
-
-
1906
-
-
-
-
-
-
1907
-
-
-
-
-
-
1908
-
-
-
-
-
-
1909
-
-
-
-
-
-
423219
-
-
-
-
-
-
423511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1904
Jum lah I Penerimaan
423129
-
-
-
-
-
-
Umum
423141
-
-
-
-
-
-
423142
-
-
-
-
-
-
423149
-
-
-
-
-
-
423221
-
-
-
-
-
-
423291
-
-
-
-
-
-
423911
-
-
-
-
-
-
423912
-
-
-
-
-
-
423913
-
-
-
-
-
-
423914
-
-
-
-
-
-
423915
-
-
-
-
-
-
423916
-
-
-
-
-
-
423919
-
-
-
-
-
-
423922
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jum lah II Jum lah I + II Jum lah Penerim aan
Penerim aan
1901
-
-
-
-
-
-
Fungsional
1902
-
-
-
-
-
-
1903
-
-
-
-
-
-
1904
-
-
-
-
-
-
1906
-
-
-
-
-
-
1907
-
-
-
-
-
-
1908
-
-
-
-
-
-
1909
-
-
-
-
-
-
423219
-
-
-
-
-
-
423511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1905
Jum lah I Penerimaan
423129
-
-
-
-
-
-
Umum
423141
-
-
-
-
-
-
423142
-
-
-
-
-
-
423149
-
-
-
-
-
-
423221
-
-
-
-
-
-
423291
-
-
-
-
-
-
423911
-
-
-
-
-
-
423912
-
-
-
-
-
-
423913
-
-
-
-
-
-
423914
-
-
-
-
-
-
423915
-
-
-
-
-
-
423916
-
-
-
-
-
-
423919
-
-
-
-
-
-
423922
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jum lah II Jum lah I + II
…………, ……………. 20…… KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ……………….
NIP……………….
133
Keterangan : I 1
2 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penerimaan Fungsional 423219
423511 Penerimaan Umum 423129 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Pelayanan Pertanahan - 1901 (Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan) - 1902 (Pelayanan Pemeriksaan Tanah) - 1903 (Pelayanan konsolidasi Tanah Secara Swadaya) - 1904 (Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan) - 1905 (Pelayanan Pendaftaran Tanah ) - 1906 (Pelayanan informasi Pertanahan) - 1907 (Pelayanan Lisensi) - 1908 (Palayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)) - 1909 (Pelayanan Kerjasama di bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain) Pendapatan Uang Pendidikan
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
134
LAPORAN KEADAAN KAS UANG PENERIMAAN (LKKUP) BENDAHARAWAN PENERIMAAN BULAN : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA :
KODE
URAIAN JENIS PENERIMAAN / KEL.PENDAPATAN / SUB KEL.PENDAPATAN / PENDAPATAN
1
2
3
I
4231 PENDAPATAN , PENJUALAN, SEWA, JASA DAN BUNGA
NO
BULAN INI PENERIMAAN 4
42312 PENDAPATAN PENJUALAN ASSET 423129 Pendapatan Penjualan asset Lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan
2)
I.2 2 3 4
42314 423141 423142 423149
2)
II
4232 PENDAPATAN JASA
3)
II.1
42321 PENDAPATAN JASA I
2)
6
423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan - 1901 (Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan) - 1902 (Pelayanan Pemeriksaan Tanah) - 1903 (Pelayanan konsolidasi Tanah Secara Swadaya) - 1904 (Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan) - 1905 (Pelayanan Pendaftaran Tanah ) - 1906 (Pelayanan informasi Pertanahan) - 1907 (Pelayanan Lisensi) - 1908 (Palayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)) - 1909 (Pelayanan Kerjasama di bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain)
SISA 6
PENERIMAAN 7
PENGELUARAN 8
S/D BULAN INI SISA 9
PENERIMAAN 10
PENGELUARAN 11
SISA 12
1)
I.1 1
PENDAPATAN SEWA Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
PENGELUARAN 5
BULAN LALU
2a)
II.2 7
42322 PENDAPATAN JASA II 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
2)
II.3 8
42329 PENDAPATAN JASA LAINNYA 423291 Pendapatan Jasa-Jasa Lainnya
2)
III
4235 PENDAPATAN PENDIDIKAN
4)
III.1 42351 PENDAPATAN PENDIDIKAN 9 423511 Pendapatan Uang Pendidikan Pelayanan Pendidikan
2)
135
1
2
IV
4239 PENDAPATAN LAIN-LAIN
IV.1 10 11 12 13 14 15 16
42391 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5)
PENDAPATAN DARI PENERIMAAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN YANG LALU Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu
IV.2 42392 PENDAPATAN PELUNASAN PIUTANG 13 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (MasukTP/TGR)
JUMLAH I + II + III + IV
Mengetahui / Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
_______________________ NIP : …………………………
2)
2)
6) ……………………………… Bendaharawan Penerimaan
__________________ NIP :…………………….
136
Petunjuk Pengisian 1)
Diisi jumlah kelompok pendapatan I.1 + I.2
2)
Disi jumlah pendapatan sesuai Sub kelompok pendapatan
3)
Diisi jumlah kelompok pendapatan II.1+ II.2 + II.3
2a) Diisi jumlah pendapatan dari jenis kegiatan Pelayanan Pertanahan 4)
Diisi jumlah kelompok pendapatan III.1
5)
Diisi jumlah kelompok pendapatan IV.1 + IV.2
6)
Diisi jumlah seluruh pendapatan ( I + II + III + IV )
137
Lampiran : 27 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TRIWULAN : ………TAHUN ANGGARAN ………… BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI :……………………………… NO KODE 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
JENIS PNBP (PERMAP) 3
TARGET PNBP 4
REALISASI TRIWULAN I 5
REALISASI TRIWULAN 6
Dalam Rupiah REALISASI REALISASI JUMLAH %TERHADA TRIWULAN TRIWULANIV REALISASI P TARGET 7
8
9
10
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH
……………………….,…………………… KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
………………………………… NIP.
138
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TRIWULAN :………TAHUN ANGGARAN ………. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI :……………………………… NO
KODE
JENIS PNBP (PERMAP)
TARGET PNBP
1
2
3
4
REALISASI TRIWULAN I 5
REALISASI TRIWULAN II 6
REALISASI TRIWULAN III 7
REALISASI TRIWULANIV 8
JUMLAH REALISASI 9
Dalam Rupiah %TERHADAP TARGET 10
1. Kantor Wilayah BPN Propinsi ……………………………….. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Pendapatan
Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri sewa gedung, bangunan dan gudang Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pelayanan Pertanahan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Jasa Lainnya Uang Pendidikan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ………………………………….. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Pendapatan
Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri sewa gedung, bangunan dan gudang Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pelayanan Pertanahan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Jasa Lainnya Uang Pendidikan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH
139
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ………………………………….. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR) 4. dst ……………………………….. JUMLAH JUMLAH 1 s/d ……………….
………………, ……….…………………… KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI
………………………………… NIP.
140
Lampiran : 28 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN …… BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI :………………………………
KODE
JENIS PNBP (PERMAP)
TARGET PNBP
1
2
3
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
PERKIRAAN S/D TRIWULAN IV 4
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH ……………………….,…………………… KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
…………………………………
141
LAPORAN PERKIRAAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN ………. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI :……………………………… KODE 1
JENIS PNBP (PERMAP)
TARGET PNBP
PERKIRAAN S/D TRIWULAN IV
2
3
4
1. Kantor Wilayah BPN Propinsi ………………………………………. 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR) J U M L AH 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …………………………….
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
J U M L AH 3. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ……………………………. 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
J U M L AH J U M L A H 1 s/d 3 ……………………….,…………………… KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
………………………………… NIP.
142
143
144
145
LAMPIRAN 30 LAPORAN DAFTAR REKENING KANTOR PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab/Kota Bulan NO
SATKER
NOMOR REKENING
NAMA BANK
: ……………………………………….. : ……………………………………….. ATAS NAMA
NOMOR PERSETUJUAN PENGGUNAAN REKENING DARI KPPN
REALISASI
SISA
Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota : ……………………………………………………………….
NIP. ……………………………………
146
LAMPIRAN 31 LAPORAN DAFTAR REKENING KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab/Kota Bulan NO
SATKER
NOMOR REKENING
NAMA BANK
: ……………………………………….. : ……………………………………….. ATAS NAMA
NOMOR PERSETUJUAN PENGGUNAAN REKENING DARI KPPN
REALISASI
SISA
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota : ……………………………………………………………….
NIP. ……………………………………
147
LAMPIRAN 32 LAPORAN DAFTAR REKENING BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kab/Kota Bulan NO
SATKER
NOMOR REKENING
NAMA BANK
: ……………………………………….. : ……………………………………….. ATAS NAMA
NOMOR PERSETUJUAN PENGGUNAAN REKENING DARI KPPN
REALISASI
SISA
148
Lampiran 33 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN…..TA…….. I. DATA UMUM 1 Nomor Kode dan Nama Unit Kegiatan 2 Nomor Kode dan Nama Fungsi 3 Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4 Nomor Kode dan Nama Program 5 Indikator Hasil 6 Nomor Kode dan Nama Kegiatan 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke 8 Nomor Kode dan Nama Program 9 Tempat Kedudukan Tanggung Jawab Kegiatan 10 Nomor Surat Pengesahan DIPA
: : : : : : : : : :
II. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
Kode 1
Uraian Program/Kegiatan/Output 2
Fisik Volume Satuan 3 4
Target Keuangan RM PLN 5 6
PNBP 7
Jumlah 8
Bobot (%) 9
Volume 10
Fisik Satuan 11
(%) 12
RM 13
(%) 14
Target Keuangan PLN (%) 15 16
PNBP 17
(%) 18
Jumlah Rupiah (%) 19 20
Bobot Tertimbang (%) 21
Mengetahui Eselon II Pusat/Ketua STPN/Kakamwil/Kakan
Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen
(……………………………………………………………………….)
(………………………………………………………………..)
149
150
