2014 Lampiran : 1 (satu) berkas

Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Siliwangi (Pasir Ona) No.3 Telp. (0252) – 280 790

R A N G K A S B I T U N G 42313 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK Nomor Lampiran

: 522/Kep. -Hutbun/2014 : 1 (satu) berkas Tentang :

RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 - 2019 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK Menimbang

: a. Bahwa hutan dan kebun sebagai modal dasar pembanguan dan penggerak utama perekonomian serta penyangga kehidupan harus dikelola dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan sehingga diperlukan perencanaan yang terpadu dan komprehensif; b. bahwa untuk menindaklanjuti dan menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dipandang perlu segera menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak 2014 – 2019 sebagai pedoman pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak; c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Budidaya Pertanian; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 27 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


19.

20.

21. 22.

23.

24. 25.

26.

27. 28.

29.

30.

31.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44663); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebak; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak; Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 20142034 . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019


KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

: Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dibuat untuk dijadikan pedoman : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak. b. Koordinasi antar unit kerja internal dinas serta instansi/lembaga terkait. c. Dasar pengendalian pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Rangkasbitung

Pada tanggal :

Juli 2014

KEPALA DINAS

H. Kosim Ansori, S.Sos.,M.Si NIP. 195807211983031006 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati Lebak di Rangkasbitung (sebagai laporan). 2. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. 4. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Rencana Strategis ini merupakan acuan umum rencana dan kegiatan di lingkungan Kehutanan dan Perkebunan serta pihak – pihak yang terkait dengan pembangunan kehutanan dan perkebunan. Dengan demikian diharapkan semua pihak memiliki kesatuan pandangan dalam mewujudkan kelestaran fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dan kebun untuk generasi sekarang dan mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan kehutanan dan perkebunan di masa depan, tuntunan kebutuhan perkembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat yang telah menjadi komitmen bersama. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Rangkasbitung,

Juli 2014

Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan kabupaten Lebak

H. Kosim Ansori, S.Sos.,M.Si NIP. 195807211983031006


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... vi BAB. I

PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 5 1.4 Sistematika .................................................................................................... 7 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ........... 8 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................................... 8 2.1.1 Kepala Dinas ........................................................................................ 10 2.1.2 Sekretariat ............................................................................................ 11 2.1.3 Bidang Pengembangan Kehutanan ...................................................... 12 2.1.4 Bidang Pengebangan Perkebunan ....................................................... 13 2.1.5 Bidang Pengembangan Usaha ............................................................. 14 2.1.6 Bidang Perencanaan ............................................................................ 15 2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .................................................... 16 2.2 Sumberdaya Dinas Kehutana dan Perkebunan .............................................. 17 2.2.1 Sumberdaya Manusia (SDM) ................................................................. 17 2.2.2 Sarana dan Prasarana........................................................................... 20 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan .................................. 21 A. Kehutanan.................................................................................................. 21 B. Perkebunan ............................................................................................... 34 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..................................... 48 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD ....................................... 48 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................................... 48 BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................ 50


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............................ 50 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah... 51 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten ................................................. 54 3.3.1 Renstra Kementerian Kehutanan .......................................................... 54 3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kemeterin Pertanian .............. 55 3.3.3 Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten ................ 56 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis ............. 59 3.5 Penentuan Isu Strategis ................................................................................. 65

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............. 66 4.1 Visi dan Misi ................................................................................................... 66 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ........................................................................ 67 4.3 Strategi dan Kebijakan ................................................................................... 77 BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................ 78 BAB. VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........................................................... 97

BAB. VII P E N U T U P ................................................................................................ 99


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Jumlah PNS, CPNS, TKK pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................... 17 Tabel 2.2. Jumlah PNS, CPNS, TKK pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Tingkat Golongan ...................................... 18 Tabel 2.3. Data PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Esselon sampai dengan Akhir Tahun 2013 ............................ 19 Tabel 2.4. Susunan Jabatan yang Belum Terisi Berdasarkan Esselon sampai dengan Akhir Tahun 2013 .......................................................................................... 20 Tabel 2.5. Data PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak yang telah Mengikuti Diklat Struktural Perjenjangan sampai dengan Tahun 2013 ........ 20 Tabel 2.6 Luas Hutan/Tutupan Hutan di Kabupaten Lebak ......................................... 21 Tabel 2.7 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai ........... 24 Tabel 2.8 Rincian Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Mata Air di Kanupaten Lebak ......................................................................................... 25 Tabel 2.9 Jumlah Produksi Kayu di Kabupaten Lebak Tahun 2013.............................. 26 Tabel 2.10 Data Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 ................................................................................................... 27 Tabel 2.11 Pelaksanaan Kegiatan RHL Sumber Anggaran APBD dan APBN Tahun 2009 – 2013 ................................................................................................. 28 Tabel 2.12 Luas Lahan Kritis Tahun 2013 berdasarkan Klasifikasinya ........................... 30 Tabel 2.13 Rekapitulasi Potensi dan Produksi Bambu Tahun 2013 .............................. 31 Tabel 2.14 Potensi Pengembangan Budidaya Lebah Madu .......................................... 33 Tabel 2.15 Sebaran Potensi, Produksi dan Produktifitas Jamur Kayu Tahun 2013 ....... 34 Tabel 2.16 Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2013 ......... 35 Tabel 2.17 Luas Areal Perkebunan PBN/PTP dan PBS di Kabupaten Lebak ................ 35 Tabel 2.18 Luas, Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Karet Rakyat Tahun 2013 ................................................................................................... 36 Tabel 2.19 Luas, Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Kelapa Dalam Rakyat Tahun 2013 ................................................................................................... 38


Tabel 2.20 Luas, Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Cengkeh Rakyat Tahun 2013 ................................................................................................... 39 Tabel 2.21 Luas, Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Kakao Rakyat Tahun 2013 ................................................................................................... 40 Tabel 2.22 Luas, Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Aren Rakyat Tahun 2013 ................................................................................................... 42 Tabel 2.23 Data Pelaksanaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan sampai dengan Tahun 2013 ...................................................................................... 43 Tabel 2.24 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak .......................................................................................... 45 Tabel 2.25 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ...................................................................... 46 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 ............................................................. 70 Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan ...................................................... 73 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ........................................................................................................... 81 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................ 98


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak .......................................................................................................... 10 Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 18 Gambar 3. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ........ 19


Bab 1 PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 20142019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

Rancangan akhir Renstra

SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Secara geografi Kabupaten Lebak, terletak pada posisi 105º25' -106º30' Bujur Timur dan 6º18' - 7º00' Lintang Selatan. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 330.507,16 Ha.Sedangkan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak yaitu 73,3 Km² dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Lebak kaya dengan sumber daya alam terutama sumberdaya hutan dan kebun. Sumberdaya tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat. Agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang baik dimulai Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

dengan

perencanaan

yang

baik

dan

berorientasi

jauh

kedepan

serta

mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga kekayaan sumberdaya hutan dan kebun tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang potensi sumberdaya Hutan dan Kebun serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak sebagai salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 dalam memberikan pelayanan kepada publik di bidang kehutanan dan perkebunan dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, oleh karena itu memerlukan adanya keseriusan untuk secara terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu menunjukan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil-hasil pembangunan kehutanan dan perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan secara nyata dan bertanggung jawab memerlukan adanya suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal waktu pelaksanaan dan sumberdaya terkait. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan secara bersama-sama didukung oleh nilai-nilai moralitas pribadi yang teguh berdasarkan prioritas pilihan strategis yang telah disepakati. Untuk menjawab berbagai persoalan di bidang kehutanan dan perkebunan yang dihadapi dalam era reformasi dan globalisasi saat ini maka jajaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak membutuhkan tersedianya sebuah rencana strategis yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama dalam kurun waktu tertentu dengan selalu memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang akan atau mungkin timbul. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan


pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak.

1.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2019 antara lain sebagai berikut: 32.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

33.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

34.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Budidaya Pertanian;

35.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

36.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

37.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;

38.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

39.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

40.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

41.

Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara;

42.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

43.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

44.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

45.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

46.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

47.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 27 Tentang Penataan Ruang;

48.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

49.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


50.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

51.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

52.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

53.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

54.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 55.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

56.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

57.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 58.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

59.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

60.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

61.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 62.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

63.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017


64.

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Lebak

Nomor

6

Tahun

2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebak; 65.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

66.

Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak;

67.

Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;

68.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 .

69.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak tahun 2014 - 2019 selanjutnya disebut Renstra Dishutbun Tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lebak di bidang kehutanan dan perkebunan serta disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Dishutbun tahun 2014 - 2019 ditetapkan dengan maksud : a.

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan .

b.

Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam jangka menengah.

c.

Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra adalah : a.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.


b.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

c.

Menjamin

terciptanya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

pelaku

pembangunan di Kabupaten Lebak.

1.4

Sistematika Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, bab ini memuat

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, telaahan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, telaahan dokumen RTRW Kabupaten Lebak dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Kehutanan dan Perkebunan. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, bab ini memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lebak


Bab VII Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


Bab II Gambaran pelayanan Dinas kehutanan dan perkebunan 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak, dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan pembinaan di bidang kehutanan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b.

Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan Daerah Kabupaten;

c.

Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh;

d.

Pengkajian dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan;

e.

Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pemberian izin usaha perkebunan;

f.

Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan serta tataniaga hasil hutan dan kebun;

g.

Pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan dan perkebunan;

h.

Pengembangan peningkatan produksi hutan dan perkebunan;

i.

Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air ;

j.

Pemberian bantuan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, perkebunan serta tanah dan air;


k.

Pengelolaan

administrasi

umum,

meliputi

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas; l.

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur

organisasi

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Lebak

berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 terdiri dari: a.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Keuangan 2. Sub Bagian Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Umum.

c.

Bidang Pengembangan Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi ; 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan ; 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

d.

Bidang Pengembangan Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Bina Produksi ; 2. Seksi Pengembangan Areal ; 3. Seksi Perlindungan Tanaman.

e.

Bidang Pengembangan Usaha, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan Usaha ; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil ; 3. Seksi Bina Usaha.

f.

Bidang Perencanaan, membawahi : 1. Seksi Data dan Perpetaan ; 2. Seksi Program ; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Usaha

Sub.Bag Keuangan

Sub.Bag Kepegawaian

.Sub.Bag Umum

Bidang Pengembangan Perkebunan

Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Pengembangan Kehutanan

Seksi Pengembangan Areal

Seksi Program

Seksi Rehabilitasi

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Seksi Bina Produksi

Seksi Data dan Perpetaan

Seksi Bina Usaha

Seksi Perlindungan Tanaman

Seksi Kelembagaan Usaha

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

UPTD

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

2.1.1

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi : a.

Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan;

b.

Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;

c.

Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi bupati;

d.

Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan dinas;

e.

Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan

bidang

tugas dinas; f.

Pembinaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas ;

g.

Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai kehutanan dan perkebunan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan;

h.

Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

i.

Pertanggungjawaban tugas Kepala Dinas secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Untuk menyelenggarakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Dinas; b. Pelaksanaan serta menyusunan program dan petunjuk tatalaksana administrasi umum; c. Penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan dan umum; d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Sekretariat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak membawahi : (1) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan belanja rutin Dinas, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan Dinas (2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tatausaha kepegawaian, penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pembinaan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian. (3) Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penyelenggaraan rumah tangga Dinas, melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pengelolaan perlengkapan, administrasi dan pemeliharaan perlengkapan kantor.

2.1.3

Bidang Pengembangan Kehutanan Bidang Pengembangan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengendalian teknis operasional bidang kehutanan yang meliputi rehabilitasi hutan dan lahan, produksi dan peredaran hasil hutan serta perlindungan kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Kehutanan mempunyai fungsi : a.

Penyiapan bahan, penyusunan rancangan teknis rehabilitasi, produksi dan peredaran hasil hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam;

b.

pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan teknis rehabilitasi hutan/lahan dan perhutanan sosial;

c.

Pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan rakyat;

d.

Pelaksanaan pengendalian hama penyakit dan gangguan hutan, perlindungan flora dan fauna;

e.

Pengaturan dan pengendalian perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;

f.

Perencanaan dan pelaksanaan pembibitan tanaman kehutanan;

g.

Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan mengenai keterampilan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat;

h.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Pengembangan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak membawahi : (1) Seksi Rehabilitasi Seksi Rehabiltasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data serta penyusunan rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat. (2) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian produksi hasil hutan dan peredarannya, peñatausahaan hasil hutan dan penertiban hasil hutan illegal dan pengembangan hutan tanaman. (3) Seksi Perlindungan hutan dan Konservasi Alam Seksi

Perlindungan

Hutan

dan

Konservasi

Alam

mempunyai

tugas

mengendalikan hama penyakit dan gangguan hutan, perlindungan flora dan fauna serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

2.1.4

Bidang Pengembangan Perkebunan Bidang Pengembangan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengendalian teknis operasional di bidang perkebunan yang meliputi bina produksi, pengembangan areal tanam serta perlindungan tanaman. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

tersebut

di

atas,

Bidang

Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan bibit/bahan tanaman, kebun induk/pohon induk dan sumber entres tanaman perkebunan serta pengendalian mutu bahan tanaman perkebunan. b. Pelaksanaan pengembangan areal tanam, inventarisasi produksi dan kajian terhadap produktifitas lahan dan tanaman perkebunan. c. Pelaksanaan perlindungan terhadap bahan tanaman, tanaman dan hasil produksi perkebunan serta pengendalian penggunaan pestisida dan bencana alam. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak membawahi :


(1) Seksi Bina Produksi Seksi Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan penyedian bibit/bahan tanaman, kebun induk dan kebun entres tanaman perkebunan, pengawasan dan pengendalian mutu benih/bibit tanaman perkebunan. (2) Seksi Pengembangan Areal Seksi Pengembangan Areal mempunyai

tugas melaksanakan inventarisasi

dan identifikasi areal tanam, potensi lahan untuk pengembangan areal tanam serta menyusun standarisasi dan bimbingan teknis penanaman perkebunan. (3) Seksi Perlindungan Tanaman Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan

dan

peramalan

serta

pengendalian

terhadap

Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan serta gangguan yang diakibatkan oleh gejala alam dan manusia serta pengawasan dan pengendalian penggunaan pestisida dan peralatan perkebunan.

2.1.5

Bidang Pengembangan Usaha Bidang Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengembangan teknis operasional dibidang usaha kehutanan dan perkebunan yang meliputi kelembagaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil serta bina usaha. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

Bidang

Pengembangan Usaha, mempunyai fungsi : a. Melaksanakan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha ekonomi produktif kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan sistem informasi pasar produk kehutanan dan perkebunan. b. Melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional sarana pengolahan hasil, pembinaan dan pengendalian mutu produk serta sistem informasi pasar.

c. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan aneka usaha kehutanan dan perkebunan seperti pengembangan persutraan alam, lebah madu dan pengembangan hutan tanaman. Bidang Pengembangan Usaha pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak membawahi :


(1) Seksi Kelembagaan Usaha Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan inventariasi, penumbuhan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha ekonomi produktif kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan system informasi pasar produk kehutanan dan perkebunan dan fasilitator dinamika hubungan antar lembaga usaha kehutanan dan perkebunan serta menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk penerbitan perijinan. (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional sarana pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan, pembinaan dan pengendalian standar mutu produk kehutanan dan perkebunan. (3) Seksi Bina Usaha Seksi

Bina

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

penumbuhan,

pengembangan dan pembinaan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta usaha-usaha yang mempunyai spesifikasi tertentu seperti pengelolaan sarang burung walet, ulat sutera, lebah madu, jamur dan lain-lain.

2.1.6

Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyiapkan data statistik, perpetaan, menyusun rencana, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

Bidang

Perencanaan, mempunyai fungsi : a.

Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik dan pemetaan;

b.

Penyiapan dan penyusunan rencana dan program dinas;

c.

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

d.

Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dinas;

e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kabupaten Lebak membawahi : Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(1) Seksi Data dan Perpetaan Seksi Data dan Perpetaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik dan perpetaan. (2) Seksi Program Seksi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan program kerja rencana kegiatan Dinas yang meliputi rencana kegiatan kehutanan dan perkebunan dan pengembangan usaha. (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2.1.7

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja dan Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (UPTD) adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan di wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kehutanan dan perkebunan

b.

Penyelenggaraan, penerapan teknologi dibidang kehutanan dan perkebunan

c.

Pelaksanaan

pengawasan

dan

pembinaan

dibidang

kehutanan

dan

perkebunan d.

Pelaksanaan, pembinaan, pengolahan dan kemitraan dalam pemasaran hasil usaha kehutanan dan perkebunan

e.

Pengelolaan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan

f.

Penyelenggaraan

dan

pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

ketatalaksanaan, kepegawaian dan peningkatan kapasitas karyawan yang potensial serta peralatan dan perlengkapan kantor dan keuangan. Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

Adapun Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak terdiri dari : (1) Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2) Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha (3) Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana Teknis

2.2

SUMBERDAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.2.1

Sumberdaya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak sampai dengan akhir tahun 2013 didukung oleh pegawai sebanyak 34 orang dengan status terdiri dari PNS sebanyak 31 orang dan TKK Ketegori II sebanyak 3 orang. Kondisi SDM pada

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1 Jumlah PNS, CPNS, TKK pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian No Pendidikan Jumlah PNS CPNS TKK TKK 1 2 3 4 5 6

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 Jumlah

5 1 21 4 31

-

(Ketegori I)

(Ketegori II)

-

2 1 3

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2013).


2 5 1 22 4 34

Perbandingan Jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2 Jumlah PNS, CPNS, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongan. Status kepegawaian No Gol. Ruang Jumlah CPNS PNS 1 Gol I 2 Gol II 1 1 3 Gol III 25 25 4 Gol IV 5 5 Jumlah 31 31 Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2013).

Grafik perbandingan Jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :


Gambar 3. Grafik perbandingan jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak yang telah menduduki jabatan berdasarkan esselon dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Data PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Berdasarkan Esselon sampai dengan Akhir tahun 2013 Jumlah No Tingkat Eselon Kebutuhan Sesuai Kondisi saat ini Perda dan Perbup 1 II/b 1 1 2 III/a 1 1 3 III/b 4 4 4 IV/a 21 18 5 IV/b 6 0 Jumlah 33 24 Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2013).

Jika melihat data pada tabel 2.3, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai/pejabat struktural untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel 2.4 berikut :


Tabel 2.4 Susunan jabatan yang belum terisi berdasarkan esselon sampai dengan Akhir tahun 2013 No Jabatan Eselon Jumkah (Org) 1 Kepala Seksi Program IV a 1 2 Kepala Seksi Perlindungan Tanaman IV a 1 3 Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan IV a 1 Konservasi Alam 4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD IV b 6 di 6 Wilayah Jumlah 9 Adapun Jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang telah mengikuti pendidikan stuktural penjejangan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini : Tabel 2.5 Data PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak yang telah mengikuti Diklat Stuktural penjenjangan s.d tahun 2013 No Tingkat Pendidikan Jumlah (Org) 1 Diklatpim IV 6 2 Diklatpim III 3 3 Diklatpim II 1 Jumlah 10 Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2013).

Berdasarkan data-data diatas, diketahui bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak memiliki jumlah sumber daya aparatur yang terbatas, dan jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan baik struktural maupun teknis jumlahnya juga masih terbatas, sehingga perlu adanya penambahan jumlah pegawai (SDM) dan peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang kehutanan dan perkebunan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Disamping dukungan Sumber Daya Manusia, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak juga didukung sarana/prasarana ataupun aset yang dikelola, Aset yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu : Tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan teknis kantor. Aset-aset tersebut dapat terlihat pada lampiran rencana strategis ini.


2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan A. Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Adapun yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Luas Hutan/tutupan hutan di Kabupaten Lebak adalah 108.968,29 Ha atau 32,97 % dari luas wilayah Kabupaten Lebak terdiri dari : 1. Hutan yang dikelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas

+

16.380,00 Ha yang berfungsi konservasi, terdapat di Kecamatan Cipanas, Muncang, dan Cibeber, Lebakgedong, dan Sobang. 2. Hutan yang dikelola PT. Perhutani seluas + 35.369,23 Ha yang berfungsi produksi dan lindung, letaknya tersebar di seluruh wilayah kabupaten kecuali di kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung dan Cibadak. 3. Hutan adat yang dikelola masyarakat Baduy seluas 5.136,58 Ha yang berfungsi lindung, terdapat di Kecamatan Leuwidamar, Bojongmanik dan Sobang. 4. Hutan Rakyat seluas 52.082,48 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Tabel 2.6 di bawah ini menjelaskan luas hutan/tutupan hutan yang ada di Kabupaten Lebak. Tabel 2.6. Luas Hutan/Tutupan Hutan di Kabupaten Lebak. Luas No

Hutan/Tutupan Hutan (Ha)

1.

Hutan Konservasi (TN G Halimun Salak)

2.

Hutan Adat Baduy

3.

Kawasan Hutan PT. Perhutani

35.369,23

4.

Hutan Milik Masyarakat/ Hutan Rakyat (HR)

52.082,48

JUMLAH LUAS Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013


16.380,00 5.136,58

108.968,29

Kabupaten Lebak merupakan daerah strategis karena merupakan kawasan konservasi yang menjamin kesinambungan ketersediaan air bagi daerah-daerah lain di hilirnya. Kondisi tata air di Kabupaten Lebak dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan atau bencana bagi penduduk yang berada diwilayah hilir di Provinsi Banten, sehingga menjadikan keberadaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak sangat vital. Wilayah Kabupaten Lebak terdapat beberapa hulu sungai yang mengalir ke berbagai kabupaten di Propinsi Banten dan terdapat beberapa bagian hulu dari beberapa DAS/Sub DAS prioritas yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap daerah hilirnya. Pengertian Daerah aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian mengalirkannya ke laut atau danau melalui satu sungai utama, dengan demikian suatu DAS akan dipisahkan dari wilayah DAS lain disekitarnya oleh batas alam (topografi) berupa punggung bukit atau gunung. Adapun DAS dan Sub DAS yang terletak di Kabupaten Lebak diantaranya : Ciujung, Cidurian, Ciliman, Cibaliung, Cihara, Cisiih, Cibareno, Cimadur, Cibungur, Cilangkahan, Cipager dan Cisawarna. Oleh karena itu kualitas pengelolaan DAS sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan di Kabupaten Lebak sangat mempengaruhi kondisi di daerah hilirnya. Seiring dengan Kebijakan rencana pola ruang Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 yaitu : 1. Mempertahankan kawasan lindung melalui optimalisasi pemanfaatan sumber

daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 2. Peningkatan

kualitas

kawasan

lindung

agar

sesuai

dengan

fungsi

perlindungannya; 3. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang; 4. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya; 5. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan industri. Maka upaya penanganan kawasan fungsi lindung mutlak diperlukan, agar pembangunan yang dilakukan selain memberikan manfaat ekonomis juga harus mampu menjadi pendukung sistem penyangga kehidupan, diantaranya adalah penanganan kawasan funngsi lindung kanan kiri sungai, rehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber mata air. Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sepanjang kiri - kanan sungai (termasuk sungai buatan, kanal/saluran irigasi primer) yang mempunyai manfaat penting dalam mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Agar kelestarian fungsi sungai dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka penetapan kawasan sempadan sungai harus dilakukan guna melindungi sungai tersebut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak badan air, kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan daerah alirannya. Sempadan sungai memiliki kriteria sebagai berikut :  Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;  Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanankiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan;  Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m;  Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m;  Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m;  Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kawasan Sempadan Sungai termasuk dalam kawasan perlindungan setempat, adapun luas kawasan sempadan sungai kurang lebih 39.964,63 Ha atau 12,09% dari luas Kabupaten Lebak. Kawasan sempadan sungai ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Kawasan sempadan sungai terbesar terdapat di Kecamatan Cibeber, yaitu mencapai 3.628,36 Ha atau 1,10 % dari luas Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya mengenai kawasan perlindungan setempat Sempadan Sungai di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :


Tabel 2.7 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai

No

Kecamatan

Luas Kawasan PerlindunganSetempat Sempadan Sungai (Ha)

1 2

BANJARSARI BAYAH

2.446,55 1.498,37

3

BOJONGMANIK

1.213,54

4 5

CIBADAK CIBEBER

548,74 3.628,36

6

CIGEMBLONG

1.640,25

7

CIHARA

1.184,97

8

CIJAKU

919,24

9

CIKULUR

684,74

10

CILELES

1.550,70

11

CILOGRANG

1.018,89

12

CIMARGA

2.955,00

13

CIPANAS

1.085,92

14

CIRINTEN

953,03

15

CURUG BITUNG

997,03

16

GUNUNG KENCANA

17

KALANGANYAR

474,51

18

LEBAK GEDONG

750,33

19

LEUWIDAMAR

2.048,85

20

MAJA

1.054,60

21

MALINGPING

1.798,37

22

MUNCANG

1.274,97

23

PANGGARANGAN

2.618,45

24

RANGKASBITUNG

1.046,22

25

SAJIRA

1.491,69

26

SOBANG

1.297,77

27

WANASALAM

2.064,54

28

WARUNGGUNUNG JUMLAH

1.245,34

473,67 39.964,63

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitamya, sedangkan kriteria kawasan lindung untuk kawasan mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Jumlah mata air yang terdapat di Kabupaten Lebak sebanyak 1.877 buah yang sebagian


besar berada pada bagian hulu sungai sehingga untuk mengantisipasi kerusakan hutan dan lingkungan perlu ada rehabilitasi dan konservasi mata air tersebut. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 41 unit lokasi mata air sudah ditangani melalui kegiatan- kegiatan rehabilitasi sumber mata air yang bersumber Anggaran APBD Kabupaten/DAK Kehutanan, adapun penanganan rehabilitasi sumber mata air di kabupaten lebak sejak tahun 2009-2013 sebagaimana disajikan pada tabel 2.9 berikut ini : Tabel 2.8 Rincian Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Mata Air di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 No.

Tahun

Target

Lokasi

Realisasi Kecamatan

1

2

3

4

2009

2010

2011

2012

6

10

10

10


6

5

10

10

Volume Desa

Unit

(Ha)

Cikulur

Muncang Kopong

1

10

Lebak Gedong

Banjar Irigasi

1

10

Sobang

Cilebang

1

10

Cigemblong

Cikaratuan

1

10

Bojongmanik

Parakan Beusi

1

10

Muncang

Ciminyak

1

10

Cipanas

Jayapura

1

10

Muncang

Pasirnangka

1

10

Cibeber

Cikotok

1

10

Cilograng

Cijengkol

1

10

Panggarangan

Mekarjaya

1

10

Bojongmanik

Mekar Rahayu

1

10

Cikulur

Curugpanjang

1

10

Gunung Kencana

Ciakar

1

10

Cigemblong

Cikaratuan

1

10

Bayah

Darmasari

1

10

Cibadak

Cisangu

1

10

Cirinten

Nangerang

1

10

Cilograng

Cilograng

1

10

Curugbitung

Guradog

1

10

Cihara

Citeupisan

1

10

Curugbitung

Sekarwangi

1

10

Sajira

Sukarame

1

10

Cibeber

Warung Banten

1

10

Cibeber

Wanasari

1

10

Cibeber

Neglasari

1

10

Cilograng

Pasirbungur

1

10

Banjarsari

Cisampih

1

10

Banjarsari

Leuwiipuh

1

10

Bayah

Mancak

1

10

Bayah

Suwakan

1

10

No.

Tahun

Target

Lokasi

Realisasi Kecamatan

5

2013

10

JUMLAH

10

46

Volume Desa

Unit

(Ha)

Cibadak

Cimenteng Jaya

1

10

Cibadak

Asem

1

10

Cipanas

Haurgajrug

1

10

Cipanas

Bintang Resmi

1

10

Bojongmanik

Kadurahayu

1

10

Bojongmanik

Parakan Beusi

1

10

Cilograng

Neglasari

1

10

Cilograng

Pasir Bungur

1

10

Cilograng

Sukamulya

1

10

Cilograng

Ciherang

1

10

41

41

410

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

Industri perkayuan di Kabupaten Lebak cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2013 terdaftar 303 buah industri perkayuan/penggergajian kayu, jumlah produksi kayu di Kabupaten Lebak pada Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 29, dengan meningkatnya kebutuhan kayu rakyat yang sejalan dengan laju kepadatan penduduk, maka dalam pembangunan kehutanan sangatlah penting diperhatikan aspek kesinambungan produksi, karena produk kayu tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, terutama untuk jenis-jenis tertentu. Penebangan yang tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat diabaikannya kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Tabel 2.9 Jumlah Produksi Kayu di Kabupaten Lebak Tahun 2013 Jenis Kayu No

Bulan

1

2

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

Kel. Kayu Indah

Kel. Meranti

Kel. Campuran

Mahoni (m³)

Jati (m³)

Durian (m³)

Lame (m³)

Albasia (m³)

Kecapi (m³)

Sobsis (m³)

Lain-Lain (m³)

15

16

17

18

19

20

19

20

Jumlah

842,42

280,81

561,61

1.123,22

12.636,27

1.404,03

4.212,09

7.020,15

28.080,60

559,16

186,39

372,77

745,54

8.387,38

931,93

2.795,79

4.659,66

18.638,62

756,32

252,11

504,22

1.008,43

11.344,84

1.260,54

3.781,61

6.302,69

25.210,76

677,38

225,79

451,59

903,17

10.160,71

1.128,97

3.386,90

5.644,84

22.579,36

1.030,31

343,44

686,87

1.373,74

15.454,60

1.717,18

5.151,53

8.585,89

34.343,56

522,54

174,18

348,36

696,72

7.838,08

870,90

2.612,69

4.354,49

17.417,96

526,15

175,38

350,77

701,54

7.892,29

876,92

2.630,76

4.384,60

17.538,41


Jenis Kayu No

Kel. Kayu Indah

Bulan

Mahoni (m³) 1

2

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember Jumlah

Kel. Meranti Durian (m³)

Jati (m³)

15

16

Kel. Campuran

Lame (m³)

Albasia (m³)

Kecapi (m³)

19

Sobsis (m³)

20

Jumlah

Lain-Lain (m³)

17

18

19

20

346,09

115,36

230,73

461,45

5.191,36

576,82

1.730,45

2.884,09

11.536,35

867,73

289,24

578,49

1.156,97

13.015,93

1.446,21

4.338,64

7.231,07

28.924,29

680,94

226,98

453,96

907,91

10.214,04

1.134,89

3.404,68

5.674,47

22.697,87

588,10

196,03

392,06

784,13

8.821,45

980,16

2.940,48

4.900,81

19.603,23

506,92

168,97

337,95

675,89

7.603,80

844,87

2.534,60

4.224,33

16.897,33

7.904,05

2.634,68

5.269,37

10.538,73

118.560,76

13.173,42

39.520,25

65.867,09

263.468,35


Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kayu, maka terjadi pula pengurangan populasi tanaman pada areal hutan rakyat serta diakibatkan pula oleh penebangan-penebangan untuk pemenuhan permintaan pasar yang kurang terkendali. Kemudian akibat negatif yang ditimbulkannya terus bertambahnya berupa lahan-lahan kritis baru. Pemahaman lahan kritis disini adalah kondisi lahan yang tidak hanya kritis secara fisik tetapi termasuk kritis secara ekonomis. dengan kata lain lahan terlantar (tidak dimanfaatkan) dikategorikan pula sebagai lahan kritis.

Tabel 2.10 Data luas rehabilitasi lahan kritis tahun 2009 sampai dengan 2013 2009 NO

Kecamatan

Rehabilitasi 2010

Rehabilitasi 2011

Rehabilitasi 2012

Rehabilitasi 2013

(Awal 2011)

(Awal 2012)

(Awal 2013)

(Awal 2014)

Luas Hutan Rakyat Lahan Kritis

Rehabilitasi

Lahan Kritis

Rehabilita si

Lahan Kritis

Rehabilit asi

Lahan Kritis

Rehabilitasi

Lahan Kritis

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

Rangkasbitung

149,00

25,00

2,50

22,51

3,83

18,68

1,12

17,56

0,57

16,99

2

Cibadak

167,55

72,55

7,26

65,29

11,10

54,19

8,72

45,47

4,40

41,07

3

Warunggunung

43,00

20,00

2,00

18,00

3,06

14,94

1,11

13,83

0,56

13,27

4

Cikulur

1.139,97

449,97

45,00

404,97

68,85

336,13

153,15

182,98

77,29

105,69

5

Sajira

1.139,62

589,62

58,96

530,66

90,21

440,45

179,11

261,34

90,39

170,95

6

Maja

1.339,11

482,11

48,21

433,90

73,76

360,14

121,12

239,02

61,12

177,90

7

Cipanas

597,00

189,00

18,90

170,10

28,92

141,18

101,12

40,06

29,09

10,97

8

Cimarga

1.157,00

179,00

17,90

161,10

27,39

133,71

14,67

119,05

7,40

111,65

9

Leuwi Damar

1.588,60

793,60

79,36

714,24

121,42

592,82

139,11

453,71

70,20

383,51

10

Bojongmanik

3.564,93

2.114,93

211,49

1.903,43

323,58

1.579,85

421,12

1.158,73

212,52

946,21

11

Muncang

3.513,21

2.628,21

262,82

2.365,39

402,12

1.963,27

676,24

1.287,04

341,26

945,78

12

Cileles

1.309,24

409,24

40,92

368,32

62,61

305,70

121,12

184,58

61,12

123,46


2009 NO

Kecamatan

Rehabilitasi 2010

Rehabilitasi 2011

Rehabilitasi 2012

Rehabilitasi 2013

(Awal 2011)

(Awal 2012)

(Awal 2013)

(Awal 2014)

Luas Hutan Rakyat Lahan Kritis

Rehabilitasi

Lahan Kritis

Rehabilita si

Lahan Kritis

Rehabilit asi

Lahan Kritis

Rehabilitasi

Lahan Kritis

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

938,00

31,00

3,10

27,90

4,74

23,16

1,23

21,93

0,62

21,31

1

2

13

Gunung Kencana

14

Banjarsari

1.881,00

842,40

84,24

758,16

128,89

629,27

121,12

508,15

61,12

447,03

15

Cijaku

3.742,46

2.077,46

207,75

1.869,71

317,85

1.551,86

263,37

1.288,50

132,90

1.155,60

16

Malingping

1.513,39

358,39

35,84

322,55

54,83

267,72

34,97

232,75

17,65

215,10

17

Panggarangan

5.274,67

3.773,67

377,37

3.396,30

577,37

2.818,93

869,97

1.948,96

439,03

1.509,93

18

Cilograng

3.279,40

1.696,40

169,64

1.526,76

149,26

1.377,50

913,34

464,16

460,92

3,24

19

Bayah

2.022,95

1.164,95

116,50

1.048,46

125,81

922,65

134,29

788,36

67,77

720,59

20

Curugbitung

726,00

46,00

4,60

41,40

4,97

36,43

2,17

34,26

1,10

33,16

21

Wanasalam

435,00

51,00

5,10

45,90

5,51

40,39

4,29

36,10

2,16

33,94

22

Sobang

2.478,09

1.621,09

162,11

1.458,98

175,08

1.283,90

217,64

1.066,26

109,83

956,43

23

Cibeber

8.843,29

1.868,29

186,83

1.681,46

201,78

1.479,68

274,70

1.204,98

138,63

1.066,35

24

Cigemblong

2.372,00

150,00

15,00

135,00

16,20

118,80

15,12

103,68

7,63

96,05

25

Cirinten

1.392,00

234,00

23,40

210,60

25,27

185,33

37,06

148,27

18,70

129,57

26

Cihara

1.013,00

128,00

12,80

115,20

13,82

101,38

10,12

91,26

5,11

86,15

27

Kalanganyar

102,00

75,00

7,50

67,50

8,10

59,40

6,54

52,86

3,30

49,56

28

Lebak Gedong

361,00

136,00

13,60

122,40

14,69

107,71

9,01

98,70

4,55

94,15

52.082,48

22.206,88

2.220,70

19.986,18

3.041,01

16.945,17

4.852,64

12.092,53

2.426,94

9.665,59

JUMLAH

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lebak 2013

Beberapa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lebak dari tahun 2009 sampai dengan 2013 baik bersumber Anggaran APBD Kabupaten maupun APBN Kementerian Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini : Tabel 2.11. Pelaksanaan kegiatan RHL sumber anggaran APBD dan APBN tahun 2009-2013. Tahun

Jenis Kegiatan

2009

1 Pembuatan Kebun Bibit Desa 2 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Mata Air Rehabilitasi Daerah 3 Tangkapan Air Penanganan Sempadan 4 Sungai 5 Penghijauan Kota dan Turus Jalan


Sumber Anggaran

Luas (Ha)

Jumlah

APBD APBD

350 60

5 Kec 5 Desa 6 Kec 6 Desa

APBD

80

4 Kec 4 Desa

APBD APBD

6 12 (6 Km)


Ket.

Tahun 2010

Jenis Kegiatan Peningkatan Konservasi 1 Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air Penataan Ruang Terbuka 2 Hijau (RTH) DAK

2012

2013

Luas (Ha)

Jumlah

APBD

70

5 Kec 5 Desa

APBD

4 Km

2 Kec

APBN

1.823,59

20 Kec 66 Desa

APBD

152

13 Kec 14 Desa

APBD

6 Km

3 Kebun Bibit Rakyat (KBR) 4 Hutan Rakyat Kemitraan

APBN APBN

2.396,84 25,00

5 Pembangunan Perhutanan Masyarakat Berbasis Konservasi (PPMPBK)

APBN

132,00

3 Kec 22 Kec 27 Desa 1 Kec 1 Desa 15 Kec 22 Desa

6 Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Peningkatan Konservasi 1 Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air

APBN

700,00

6 Kec 14 Desa

APBD

172

6 Kec 9 Desa

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi dan Sumber Daya Alam (SDA)

APBD APBD

300 1500

12 Kec 12 Desa 6 Kec

4 Kebun Bibit Rakyat (KBR)

APBN

5624,11 200,00

5 Pembangunan Perhutanan Masyarakat Berbasis Konservasi (PPMPBK)

APBN


200 4

7 Kec 1 Kec 1 Desa

(8 km)

2 Kec

3 Kebun Bibit Rakyat (KBR)

2011

Sumber Anggaran

Peningkatan Konservasi 1 Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air Penataan Ruang Terbuka 2 Hijau

1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DAK


Dak kehutanan APBD APBD

Ket.

Tahun

Jenis Kegiatan 4 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air 5 Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Sumber Anggaran

Luas (Ha)

Jumlah

Ket.

APBD

144

7 Kec

APBN

6.337,00

28 Kec 78 Desa


Berdasarkan hasil review terbaru BP-DAS Citarum-Ciliwung Kementerian Kehutanan Tahun 2013 terdapat lahan dengan kategori kritis di Kabupaten Lebak seluas 9.640,99 Ha dan lahan potensial kritis seluas 164.710,74 Ha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.12. Tabel 2.12. Luas lahan Kritis tahun 2013 berdasarkan Klasifikasinya No

Kecamatan

Potensial Kritis

Agak Kritis

Sangat Kritis

Kritis

1

Malingping

4.524,06

1.774,51

197,84

-

2

Wanasalam

2.957,59

1.039,55

92,14

118,52

3

Panggarangan

13.813,89

2.979,87

14,55

-

4

Cihara

7.164,80

3.288,54

199,20

-

5

Bayah

9.797,81

1.796,84

1.347,46

-

6

Cilograng

6.320,30

2.523,40

105,54

-

7

Cibeber

22.908,29

10.060,64

2.244,21

-

8

Cijaku

7.010,85

4.106,37

198,15

30,07

9

Cigemblong

11.417,88

2.384,61

239,67

-

10

Banjarsari

2.860,37

11.315,57

714,20

-

11

Cileles

4.572,71

10.188,81

178,20

-

12

Gunungkencana

7.308,14

5.536,57

360,46

102,71

13

Bojongmanik

3.136,68

6.259,83

48,31

-

14

Cirinten

7.521,92

3.111,59

175,22

-

15

Leuwidamar

5.720,65

8.153,61

311,77

-

16

Muncang

3.834,39

3.953,97

690,21

-

17

Sobang

8.928,28

1.219,95

-

-

18

Cipanas

2.611,87

2.059,53

218,37

-


No

Kecamatan

Potensial Kritis

Agak Kritis

Sangat Kritis

Kritis

19

Lebakgedong

5.415,66

1.848,50

-

-

20

Sajira

2.885,67

6.371,78

141,43

-

21

Cimarga

4.221,32

11.491,90

1.170,75

-

22

Cikulur

2.037,26

3.353,63

21,43

-

23

Warunggunung

3.725,66

936,55

-

-

24

Cibadak

988,78

1.048,06

-

-

25

Rangkasbitung

3.447,06

2.326,06

228,41

-

26

Kalanganyar

377,88

1.114,30

158,52

-

27

Maja

5.924,50

1.435,48

518,49

-

28

Curugbitung

3.276,47

5.726,47

66,45

-

164.710,74

117.406,52

9.640,99

251,30

JUMLAH

Sumber : BP DAS Citarum Ciliwung Kemenhut Tahun 2013

Selain tujuan memperoleh kayu, dalam pembangunan kehutanan terdapat program

pemanfaatan

potensi

sumberdaya

hutan

berupa

kegiatan

pengembangan hasil hutan non kayu yaitu suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan untuk mendapatkan hasil atau komoditi non kayu. Komoditas hasil hutan non kayu yang dikembangkan antara lain Bambu, jamur kayu dan lebah madu. Bambu merupakan komoditi kehutanan yang dapat diandalkan dengan prospek pangsa pasar yang cukup baik sebagai alternatif pemanfaatan pengganti kayu. Luas tanaman bambu saat ini tercatat 2.008 Ha setara dengan 199.670 rumpun dengan produksi 2.314.404 batang/tahun. Rekapitulasi jumlah potensi dan produksi bambu tahun 2013 lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.13. Adapun potensi pengembangan bambu terutama terdapat di kecamatan Cimarga, Sajira, Cibeber, Bojongmanik, Cileles, Rangkasbitung dan Cikulur.

Tabel 2.13 Rekapitulasi potensi dan produksi bambu Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas (Ha)

1

2

3

Jumlah

Produksi

Rumpun

Batang

Btg/ Tahun

4

5

6

1

Rangkasbitung

84

8.800

431.000

123.000

2

Kalang Anyar

24

2.500

125.000

50.804

3

Cibadak

39

4.100

260.000

85.600

4

Maja

56


No

Kecamatan

Luas (Ha)

1

2

3

Jumlah Rumpun

Produksi Batang

4 6.000

5 300.000

Btg/ Tahun 6 70.600

5

Curugbitung

33

3.500

220.000

43.200

6

Cipanas

13

1.065

65.900

14.200

7

Lebakgedong

101

9.100

460.000

102.000

8

Sajira

140

12.800

700.000

159.000

9

Muncang

95

9.900

590.000

129.000

10

Sobang

20

2.000

120.000

30.000

11

Leuwidamar

80

7.300

400.000

175.000

12

Cimarga

117

12.900

660.000

112.000

13

Bojongmanik

130

13.250

680.000

99.000

14

Ciriten

62

6.000

350.000

130.000

15

Gunung Kencana

45

4.500

250.000

40.000

16

Banjarsari

105

10.600

530.000

100.000

17

Warunggunung

25

2.700

136.000

30.000

18

Cikulur

95

9.800

500.000

99.000

19

Cileles

103

10.800

600.000

95.000

20

Cijaku

33

3.500

175.000

35.000

21

Cigemblong

40

4.600

250.000

41.000

22

Malimping

75

7.900

406.000

80.000

23

Wanasalam

33

3.200

180.000

36.000

24

Panggarangan

60

6.100

340.000

50.000

25

Cihara

75

6.480

330.000

47.000

26

Bayah

30

3.400

180.000

40.000

27

Cibeber

212

18.775

1.056.000

200.000

28

Cilograng

8.100

450.000

98.000

199.670

10.744.900

2.314.404

Jumlah

83 2.008


Budidaya lebah madu merupakan upaya pemeliharaan lebah dan pengembangan tanaman yang selain berfungsi sebagai pakan lebah, juga untuk produksi kayu dan fungsi konservasi lahan.

Sasaran pengembangan budidaya lebah madu

didasarkan pada potensi wilayah, tradisi masyarakat dan kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana Tabel 2.14.berikut.


Tabel 2.14. Potensi pengembangan budidaya Lebah Madu No

Kecamatan

Budidaya/Stup

Produksi/Kg

Produktifitas

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2

3

4

5

Rangkasbitung 55 550,00 Kalang Anyar Cibadak Warunggunung Cikulur Cimarga Leuwidamar Muncang Sobang Bojongmanik Cirinten Maja Sajira Curugbitung Cipanas 60 650,00 Lebak Gedong Cileles Gunungkencana Cijaku Cigemblong Banjarsari 120 1.160,60 Malingping 60 550,00 Wanasalam 48 414,00 Panggarangan Cihara Bayah Cibeber Cilograng JUMLAH 343 3.324,60 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

10,00 9,23 10,34 10,91 11,59 9,69

Budidaya jamur kayu dimaksudkan untuk memanfaatkan limbah industri penggergajian berupa serbuk gergaji.

Jenis jamur yang umum dibudidayakan

adalah jamur tiram putih dan jamur kuping, sesuai dengan minat masyarakat. Pada dasarnya usaha budidaya jamur kayu dapat dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lebak, mengingat kondisi iklim yang mendukung dan ketersediaan bahan baku. Produksi dan produktifitas jamur kayu tercantum pada tabel 2.15 berikut.


Tabel 2.15. Sebaran potensi, produksi dan produktivitas jamur kayu tahun 2013

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kecamatan

Budidaya/Baglog

Produksi (Kg)

Produktivitas

3

4

5

2 Rangkasbitung Kalang Anyar Cibadak Warunggunung Cikulur Cimarga Leuwidamar Muncang Sobang Bojongmanik Cirinten Maja Sajira Curugbitung Cipanas Lebak Gedong Cileles Gunungkencana Cijaku Cigemblong Banjarsari Malingping Wanasalam Panggarangan Cihara Bayah Cibeber Cilograng JUMLAH

5.000 15.000 5.000 10.000 5.000 5.320 5.000 5.000 5.000 60.320

2.650,00 7.000,00 3.000,00 5.500,00 2.700,00 2.600,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 28.950,00

0,53 0,47 0,60 0,55 0,54 0,49 0,30 0,30 0,50 0,53

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkbunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

B. Perkebunan Areal perkebunan di Kabupaten Lebak meliputi perkebunan rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII). Jumlah Perkebunan Besar Negara (PBN/PTPN) terdiri dari 4 Kebun/Site, Perkebunan Besar Swasta (PBS) terdiri dari 8 kebun dan yang dominan adalah Perkebunan Rakyat. Luas areal perkebunan adalah 71.000,27 ha (21,48 %), yang terdiri dari : 

Perkebunan Rakyat (PR)

: 55.420,90 Ha



Perkebunan Besar Negara (PTP)/HGU

:


8.775,21 Ha (4 kebun)



Perkebunan Besar Swasta (PBS)/HGU

:

6.804,16 Ha (12 kebun)

Komoditas perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Lebak sebanyak 15 jenis tanaman, 6 diantaranya merupakan komoditas unggulan utama yaitu : kelapa dalam, karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh, dan aren adapun luas areal, produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Rakyat Tahun 2013 di Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam tabel 2.16. Tabel. 2.16. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Komoditas

Luas Areal (Ha)

Karet Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Kopi Robusta Kakao Teh Cengkeh Lada Jambu Mete Kapok Panili Aren Jarak Pagar Pandan JUMLAH

15.126,81 21.471,59 229,50 4.110,04 1.685,00 3.125,86 44,55 5.969,95 372,10 3,00 148,90 57,50 2.496,70 193,50 385,90 55.420,90

Produksi (Ton)

Produktifitas (Kg/Ha)

6.200,00 12.207,90 169,91 5.664,78 520,10 1.444,93 23,20 2.828,48 30,00 2,01 45,20 4,77 1.384,00 108,76 329,47 30.963,497

977,47 788,88 2.427,29 2.126,82 365,49 1.076,02 935,48 590,00 152,67 744,44 345,80 158,93 991,40 814,68 1.429,37 903,82


Luas Areal Perkebunan PBN/PTP dan PBS di Kabupaten Lebak adalah 15.579,37 Ha dengan beberapa komoditas perkebunan yang dibudidayakan sebagaimana tercantum pada tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17. Luas Areal Perkebunan PBN/PTP dan PBS di Kabupaten Lebak NO

Nama PBS/PTPN

1

The Bantam Preanger Rubber Co Ltd (Sampang Pendeuy)

2

PT. Panjiwaringin

3

Luas HGU (Ha)

Lokasi kebun/ Kecamatan

Komoditas

Leuwidamar, Cimarga

- Karet, Kelapa Sawit

600,89

Malingping,Wanasalam

- Karet

PT. Banten Planting (Kandangsapi)

825,81

Cijaku, Malingping

- Karet

4

PT. Cicaringin (Cicaringin)

857,31

Gn. Kencana

- Karet

5

PT. J.A. Watti (PT Perkebunan Bayah)

Bayah

- Karet


1.101,36

880,9

NO

Luas HGU (Ha)

Nama PBS/PTPN

Lokasi kebun/ Kecamatan

Komoditas

6

PT. Perkebunan Cibiuk (CibiukCibogo)

144,4

Cikulur

- Karet

7

PT. Cipanyusuhan (Cilaki/Pasir Pari)

96,03

Cimarga

- Karet

8

PT. Topasari (Topasari)

801,18

Cileles

- Kakao

9

PT. Tjirate (Tjirate)

299,46

Cilograng

- Karet

10

PT. Candipura (Pasir Ayunan)

354,03

Sajira

- Karet

11

PT. Agri Bumi Sentosa (Cilelestasari)

756,79

Cileles

- Karet

12

Harendong Green Farm

86

Cibeber

-Teh

13

PTPN VIII KERTAJAYA

1.769,72

- Kelapa Sawit

14

PTPN VIII CISALAK BARU

5.323,09

15

PTPN VIII BOJONG DATAR

1.627,91

Banjarsari Rangkasbitung, Maja, Cimarga, Leuwidamar Cileles

16

PTPN VIII SAWARNA

54,49

JUMLAH

Bayah

- Kelapa Sawit - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam

15.579,37


Upaya pengembangan komoditas unggulan perkebunan rakyat di Kabupaten Lebak telah di laksanakan untuk beberapa komoditas unggulan diataranya Karet, Kakao, Cengkeh, Kelapa Dalam dan Aren. Karet merupakan .komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai kesesuaian tumbuh yang cukup baik di Kabupaten Lebak , sebaran luas tanaman karet cukup merata hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Luas Tanaman Karet sampai dengan tahun 2013 adalah 15.126,81 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Sajira, Cijaku, Cileles, Gunung Kencana , Bojongmanik, Cirinten, Leuwidamar, Muncang, Cimarga dan Cikulur. Produksi Karet pada tahun 2013 mencapai 6.200 Ton dengan produktivitas 977,47 Kg/Ha setara karet Kering seperti dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini : Tabel 2.18. Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Karet Rakyat Tahun 2013 No

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

KECAMATAN


1.

MALINGPING

88,20

235,90

100,50

424,60

250,00

1.059,77

2.

WANASALAM

-

-

-

-

-

-

3.

PANGGARANGAN

58,50

157,22

20,60

236,32

155,00

985,88

4.

CIHARA

50,67

65,00

45,77

161,44

85,00

1.307,69


No

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

KECAMATAN


5.

BAYAH

50,20

75,00

40,00

165,20

90,00

1.200,00

6.

CILOGRANG

60,56

125,20

50,85

236,61

130,67

1.043,69

7.

CIBEBER

22,50

35,35

50,60

108,45

45,00

1.272,98

8.

CIJAKU

235,00

452,98

595,00

1.282,98

531,00

1.172,24

9.

CIGEMBLONG

92,41

235,71

100,50

428,62

249,65

1.059,14

10.

BANJARSARI

25,00

100,40

80,75

206,15

145,00

1.444,22

11.

CILELES

164,70

750,56

480,00

1.395,26

680,56

906,74

12.

GUNUNGKENCANA

220,23

189,20

505,20

914,63

165,00

872,09

13.

BOJONGMANIK

110,76

582,54

310,50

1.003,80

550,00

944,14

14.

CIRINTEN

251,60

255,20

800,50

1.307,30

240,00

940,44

15.

LEUWIDAMAR

273,75

298,00

125,90

697,65

270,00

906,04

16.

MUNCANG

234,70

378,90

30,00

643,60

310,00

818,16

17.

SOBANG

3,50

35,78

48,90

88,18

45,00

1.257,69

18.

CIPANAS

55,00

458,65

350,55

864,20

427,12

931,25

19.

LEBAKGEDONG

29,50

40,00

385,50

455,00

55,00

1.375,00

20.

SAJIRA

152,75

800,75

698,50

1.652,00

735,00

917,89

21.

CIMARGA

170,80

617,50

65,50

853,80

580,00

939,27

22.

CIKULUR

43,00

75,57

644,00

762,57

95,00

1.257,11

23.

WARUNGGUNUNG

1,00

-

-

1,00

-

-

24.

CIBADAK

-

-

-

-

-

-

25.

RANGKASBITUNG

62,50

60,10

45,00

167,60

66,00

1.098,17

26.

KALANGANYAR

147,00

39,72

60,50

247,22

35,00

881,17

27.

MAJA

87,20

79,45

250,50

417,15

85,00

1.069,86

28.

CURUGBITUNG

151,30

198,20

55,98

405,48

180,00

908,17

JUMLAH 2.842,33 6.342,88 5.941,60 15.126,81 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

6.200,00

977,47

Selain Karet Komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan yang cukup baik adalah Kelapa Dalam, Luas Tanaman Kelapa Dalam Rakyat di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 21.471,59 Ha dengan produksi mencapai 12.207,90 Ton dan produktivitas 788,88 Kg/Ha setara kopra.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak penghasil Kelapa Dalam


diantaranya Kecamatan Wanasalam, Malingping, Banjarsari, Cijaku, Cileles, Bayah, Cihara dan Panggarangan seperti dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini : Tabel 2.19. Luas, Produksi dan

Produktivitas Tanaman Kelapa Dalam Rakyat

Tahun 2013 No

KECAMATAN

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)


1.

MALINGPING

460,00

1.720,00

10,00

2.190,00

1.400,66

814,34

2.

WANASALAM

496,50

1.677,08

95,00

2.268,58

1.399,74

834,63

3.

PANGGARANGAN

305,00

900,20

30,00

1.235,20

692,08

768,81

4.

CIHARA

397,00

1.250,00

14,00

1.661,00

962,94

770,35

5.

BAYAH

402,35

240,00

10,00

652,35

150,70

627,92

6.

CILOGRANG

307,41

320,15

18,00

645,56

263,83

824,08

7.

CIBEBER

239,00

210,50

20,00

469,50

195,64

929,41

8.

CIJAKU

985,50

1.234,00

40,00

2.259,50

953,25

772,49

9.

CIGEMBLONG

150,00

658,32

9,75

818,07

452,71

687,67

10.

BANJARSARI

348,20

1.952,00

38,25

2.338,45

1.500,98

768,94

11.

CILELES

285,00

1.300,00

5,00

1.590,00

937,38

721,06

12.

GUNUNGKENCANA

120,00

557,70

16,65

694,35

477,22

855,69

13.

BOJONGMANIK

43,20

217,00

4,00

264,20

158,00

728,11

14.

CIRINTEN

57,70

145,75

48,30

251,75

135,46

929,40

15.

LEUWIDAMAR

30,00

126,50

10,00

166,50

120,04

948,93

16.

MUNCANG

35,00

126,50

7,00

168,50

120,04

948,93

17.

SOBANG

1,05

55,10

-

56,15

49,06

890,38

18.

CIPANAS

8,00

100,00

14,00

122,00

93,50

935,00

19.

LEBAKGEDONG

4,50

35,00

-

39,50

32,03

915,00

20.

SAJIRA

77,00

197,70

20,00

294,70

155,22

785,13

21.

CIMARGA

53,00

489,53

40,50

583,03

379,39

775,01

22.

CIKULUR

87,00

530,50

-

617,50

421,14

793,85

23.

WARUNGGUNUNG

66,00

725,00

15,00

806,00

520,25

717,59

24.

CIBADAK

3,00

200,00

82,00

285,00

175,28

876,40

25.

RANGKASBITUNG

6,50

258,00

20,00

284,50

222,31

861,67

26.

KALANGANYAR

400,00

85,00

6,00

491,00

79,00

929,41

27.

MAJA

36,80

96,00

12,00

144,80

94,00

979,17


No

28.

KECAMATAN

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

CURUGBITUNG

1,50

67,40

5,00


73,90

66,05

979,97

JUMLAH 5.406,21 15.474,93 590,45 21.471,59 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

12.207,90

788,88

Kabupaten Lebak juga mempunyai potensi pengembangan Tanaman Cengkeh yang cukup baik, luas tanaman Cengkeh pada tahun 2013 yaitu 5.969,95 Ha dengan produksi sebesar 2.828,48 Ton dan produktivitas 590,00 Kg/Ha setara bunga kering seperti dapat dilihat pada tabel 2.20.

Umumnya tanaman cengkeh

dapat tumbuh optimal pada ketinggian 200-600 mdpl, beberapa kecamatan di Kabupaetn Lebak yang mempunyai potensi pengembangan cengkeh diantaranya kecamatan Cipanas, Lebak gedong, Bayah, Cibeber, Cilograng, Gunung Kencana, Cijaku, Leuwidamar, Malingping, Muncang, Sobang dan Cimarga. Tabel 2.20. Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Cengkeh Rakyat Tahun 2013 No

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

KECAMATAN


1.

MALINGPING

7,00

430,00

29,15

466,15

329,15

765,47

2.

WANASALAM

7,25

126,00

13,00

146,25

99,91

792,90

3.

PANGGARANGAN

17,00

85,50

16,00

118,50

74,18

867,55

4.

CIHARA

15,00

97,00

42,00

154,00

79,15

815,98

5.

BAYAH

27,00

544,00

29,00

600,00

436,55

802,49

6.

CILOGRANG

94,00

170,00

-

264,00

110,51

650,06

7.

CIBEBER

19,00

389,00

18,00

426,00

203,65

523,51

8.

CIJAKU

49,50

160,00

14,00

223,50

68,98

431,11

9.

CIGEMBLONG

19,50

150,50

9,00

179,00

80,68

536,11

10.

BANJARSARI

13,00

73,00

41,00

127,00

50,15

687,01

11.

CILELES

10,50

87,00

2,00

99,50

55,95

643,09

12.

GUNUNGKENCANA

24,00

100,00

-

124,00

47,69

476,87

13.

BOJONGMANIK

7,00

92,50

9,00

108,50

43,93

474,90

14.

CIRINTEN

85,00

56,00

-

141,00

26,93

480,90

15.

LEUWIDAMAR

12,00

138,50

32,50

183,00

117,86

850,98

16.

MUNCANG

38,00

86,00

-

124,00

37,48

435,80

17.

SOBANG

30,00

81,60

-

111,60

54,02

662,04


No

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

Produktifitas

KECAMATAN

18.

CIPANAS

19.

LEBAKGEDONG

20.

SAJIRA

21.

(Kg/Ha)

28,00

796,00

23,00

847,00

359,63

451,80

105,00

203,00

125,00

433,00

104,42

514,40

11,00

141,50

22,00

174,50

72,46

512,08

CIMARGA

1,55

205,35

28,00

234,90

87,48

426,00

22.

CIKULUR

-

103,61

11,00

114,61

64,62

623,67

23.

WARUNGGUNUNG

23,00

59,70

-

82,70

37,93

635,30

24.

CIBADAK

5,00

148,00

34,00

187,00

57,29

387,09

25.

RANGKASBITUNG

9,00

71,00

17,00

97,00

30,12

424,20

26.

KALANGANYAR

-

-

-

-

-

-

27.

MAJA

3,00

94,00

1,00

98,00

48,05

511,20

28.

CURUGBITUNG

-

105,24

-

105,24

49,72

472,40

JUMLAH 660,30 4.794,00 515,65 5.969,95 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

2.828,48

590,00

Selain

Cengkeh,

jenis

tanaman

rempah

dan

penyegar

lainnya

yang

dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah Tanaman Kakao (Cokelat).

Luas

Tanaman Kakao di Kabupaten Lebak Tahun 2013 mencapai 3.125,86 Ha dengan produksi sebesar 1.144,93 Ton dan Produktivitas 1.076,02 Kg/Ha setara Biji Kering Kakao, beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pengembangan Kakao antara lain kecamatan Cijaku, Gunung Kencana, Cileles, Cirinten dan Banjarsari seperti dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini : Tabel 2.21. Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kakao Rakyat Tahun 2013 No

KECAMATAN

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)


1.

MALINGPING

-

-

-

-

-

-

2.

WANASALAM

5,10

1,00

8,00

14,10

0,92

920,00

3.

PANGGARANGAN

18,00

-

-

18,00

-

-

4.

CIHARA

-

-

-

-

-

-

5.

BAYAH

-

-

-

-

-

-

6.

CILOGRANG

-

-

-

-

-

-

7.

CIBEBER

-

-

-

-

-

-


No

KECAMATAN

8.

CIJAKU

9.

CIGEMBLONG

10.

BANJARSARI

11.

CILELES

12.

GUNUNGKENCANA

13.

BOJONGMANIK

14.

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)


724,00

326,00

48,00

1.098,00

292,10

896,01

-

-

22,00

22,00

-

-

46,00

81,50

5,70

133,20

75,39

925,03

134,00

255,30

22,00

411,30

265,51

1.039,99

-

319,00

180,00

499,00

378,75

1.187,30

6,00

65,00

27,10

98,10

67,60

1.040,00

CIRINTEN

74,50

154,20

85,50

314,20

204,00

1.322,96

15.

LEUWIDAMAR

44,00

4,00

-

48,00

5,20

1.300,00

16.

MUNCANG

11,50

2,50

22,00

36,00

3,00

1.200,00

17.

SOBANG

2,05

0,45

-

2,50

0,22

488,89

18.

CIPANAS

5,75

25,00

4,00

34,75

33,00

1.320,00

19.

LEBAKGEDONG

2,00

3,00

-

5,00

4,00

1.333,33

20.

SAJIRA

3,25

31,00

29,00

63,25

31,06

1.001,94

21.

CIMARGA

4,10

14,00

9,00

27,10

18,00

1.285,71

22.

CIKULUR

3,00

35,50

7,50

46,00

46,00

1.295,77

23.

WARUNGGUNUNG

60,50

4,50

2,00

67,00

4,21

935,56

24.

CIBADAK

1,20

10,30

93,00

104,50

13,00

1.262,14

25.

RANGKASBITUNG

5,50

0,80

11,70

18,00

1,00

1.250,00

26.

KALANGANYAR

33,50

8,80

1,81

44,11

1,12

127,27

27.

MAJA

16,50

-

2,50

19,00

-

-

28.

CURUGBITUNG

1,75

1,00

-

2,75

0,85

850,00

JUMLAH 1.202,20 1.342,85 580,81 3.125,86 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

1.444,93

1.076,02

Salahsatu komoditas tanaman perkebunan spesifik lokal yang dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah komoditas Aren, Tanaman aren (Arenga pinnata Merr) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan industri, dengan hampir semua bagian produk tanaman ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi mulai dari akar, batang, daun, nira hingga buahnya. Aren dapat tumbuh pada ketinggian 0-1500 m dpl, namun demikian Tanaman Aren lebih menyukai pada ketinggian 500 -1.200 m dpl dengan suhu rata-rata 250C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.200 mm/tahun.


Luas Areal Tanaman Aren di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 2.496,70 Ha, dengan produksi sebesar 1.384,00 Ton (setara Nira) dengan tingkat produktivitas sebesar 991,40 Kg/Ha. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pengembangan Aren antara lain Kecamatan Sobang, Malingping, Cihara, Cijaku, Cilograng, Cibeber, Muncang, Bayah, Gn Kencana, Sajira, Cigemblong, Muncang dan Cirinten seperti dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini : Tabel 2.22. Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Aren Rakyat Tahun 2013 No

KECAMATAN

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)


1.

MALINGPING

90,30

96,50

15,40

202,20

93,67

970,67

2.

WANASALAM

27,00

63,00

5,00

95,00

60,00

952,38

3.

PANGGARANGAN

54,50

37,00

2,00

93,50

40,10

1.083,78

4.

CIHARA

78,50

96,00

-

174,50

93,23

971,15

5.

BAYAH

68,00

57,00

4,00

129,00

56,79

996,32

6.

CILOGRANG

100,50

59,50

-

160,00

60,00

1.008,40

7.

CIBEBER

93,50

54,00

2,50

150,00

55,00

1.018,52

8.

CIJAKU

100,50

43,00

28,30

171,80

42,00

976,74

9.

CIGEMBLONG

35,00

51,50

-

86,50

52,40

1.017,48

10.

BANJARSARI

38,50

60,00

3,00

101,50

60,00

1.000,00

11.

CILELES

5,00

34,85

-

39,85

34,00

975,61

12.

GUNUNGKENCANA

9,00

93,00

13,00

115,00

92,12

990,54

13.

BOJONGMANIK

38,50

-

8,50

47,00

-

-

14.

CIRINTEN

46,00

45,00

11,50

102,50

45,05

1.001,11

15.

LEUWIDAMAR

13,50

34,00

-

47,50

33,29

979,12

16.

MUNCANG

57,50

80,00

6,50

144,00

79,00

987,50

17.

SOBANG

71,75

175,10

-

246,85

170,65

974,59

18.

CIPANAS

7,50

46,25

2,00

55,75

46,45

1.004,32

19.

LEBAKGEDONG

5,00

17,00

-

22,00

18,00

1.058,82

20.

SAJIRA

10,00

87,00

9,00

106,00

85,00

977,01

21.

CIMARGA

7,20

25,55

-

32,75

26,40

1.033,27

22.

CIKULUR

4,50

65,00

8,00

77,50

64,50

992,31

23.

WARUNGGUNUNG

7,75

59,75

-

67,50

60,11

1.006,03


No

KECAMATAN

24.

CIBADAK

25.

RANGKASBITUNG

26.

KALANGANYAR

27.

MAJA

28.

CURUGBITUNG

TBM

TM

TR

Jumlah

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)


-

8,50

-

8,50

8,75

1.029,41

0,50

1,50

6,00

8,00

1,50

1.000,00

-

-

-

-

-

-

5,00

3,00

1,00

9,00

3,12

1.040,00

-

3,00

-

3,00

2,87

956,67

JUMLAH 975,00 1.396,00 125,70 2.496,70 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

1.384,00

991,40

Wilayah potensial untuk pengembangan areal perkebunan tersebar hampir di seluruh

kecamatan

di

Kabupaten

Lebak.

Untuk

mengoptimalkan

lahan

perkebunan serta upaya peningkatan produksi perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan perkebunan. Selain itu, di wilayah tersebut diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perkebunan seperti jaringan jalan antaralain jalan produksi perkebunan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak telah melaksanakan pembangunan Jalan produksi sepanjang 26,40 Km yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten, DAK maupun APBN Kementerian Pertanian dan tersebar di beberapa kecamatan seperti terdapat pada tabel 2.23 berikut ini : Tabel 2.23. Data pelaksanaan pembangunan jalan produksi perkebunan sampai dengan tahun 2013

No

Sumber Anggaran

Tahun Pelaksanan

1 1

2 APBN

2

APBN

2009

3

APBD Kab/DAK

2010

4

APBD Kab/DAK


3 2008

2011

Volume (Km) 4 1,00

Lokasi Desa

Ket Kecamatan

5 Parungkujang

Cileles

6

3,00 1,00 1,00

Parungkujang Lebak Parahiang Cisuren

Cileles Leuwidamar Bayah

1,50

Muncang

Muncang

0,70 1,00 1,20

Mekarjaya Karya Jaya Parungkujang

Cimarga Cimarga Cileles

1,00

Cicaringin

Gunung Kencana

7

No

Sumber Anggaran

Tahun Pelaksanan

1

2

3

5

6

APBD Kab/DAK

APBD Kab

Volume (Km) 4 1,60 1,40 1,00

2012

2013

Lokasi Desa

Ket Kecamatan

5 Prabugantungan Jalupang Muncang

6 Cileles Leuwidamar Muncang

2,50

Gunung Anten

Cimarga

1,00 1,00 1,00

Bintang Resmi Parung Sari Sawarna Timur

Cipanas Wanasalam Bayah

1,00 0,80 1,00 1,00 0,70 1,00

Pasir Nangka Bulakan Mugijaya Binong Curugbitung Cipamubulan

Muncang Gunung Kencana Cigemblong Maja Curugbitung Bayah

7

JUMLAH 26,40 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2013

Adapun Hasil capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.24 di bawah ini :


Tabel. 2.24. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

No

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

1

2

1

Terlaksananya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar mata air

2

3

4

5

Target SPM 3

Ta rg et IKK

Target Indikat or Lainny a

4

5

Target Renstra SKPD tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

50

50

50

50

-

-

150

300

200

-

-

3,00

6,00

4,00

6

10

10

10

10

6

5

10

10

10

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar bendungan

4

2

2

2

2

4

1

2

3

2

1,00

0,50

1,00

1,50

1,00

Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar sempadan sungai

2

2

2

2

2

2

-

6

6

2

1,00

-

3,00

3,00

1,00

Meningkatnya fungsu ruang terbuka hijau (Turus jalan) (Km)

6

3

3

3

3

6

4

10

8

8

1,00

1,33

3,33

2,67

2,67

6

Meningkatnya luas Areal Perkebunan 75

75

75

75

75

75

-

-

-

150

1,00

-

-

-

2,00

7

Meningkatnya Produksi Perkebunan 1% Per tahun

1

1

1

1

1

1,88

1,41

1,20

1,70

1.81

1,88

1,41

1,20

1,70

1.81

Meningkatnya Produksi hasil hutan non kayu 5% Per tahun

5

5

5

5

5

5,11

5,32

5,00

5,10

5,30

1,02

1,06

1,00

1,02

5,30

8


Tabel 2.25

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Anggaran pada tahun ke-

Realisasi anggaran pada tahun ke

Rata rata Pertumbuhan

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke

uraian

1

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

-

-

250.000.000

770.240.000

955.000.000

150.000.000

400.000.000

459.760.000

566.864.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320.000.000

125.640.000

208.978.000

-

249.402.500

769.070.000

948.556.000

-

148.077.850

396.999.885

451.778.500

565.465.440

-

-

-

-

-

0,999

-

-

-

-

0,999

-

-

-

-

0,981

-

317.660.320

124.430.800

205.427.000

-

0,998

0,998

0,993

1,16

1,16

0,992

0,983

0,998

0,68

0,69

-

-

(1,00)

(1,00)

-

-

(1,00)

(1,00)

-

-

(1,00)

(1,00)

0,990

0,983

0,03

0,02

-

-

0,61

0,60

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air dan Sumber-sumber air

-

Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Mata Air

100.000.000

Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Bendungan

100.000.000

Penanganan Sempadan Sungai

140.000.000

-

0,987

99.861.400

-

99.861.400

-

-

137.376.300

-

-

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Penghijauan Kota dan Turus Jalan

-

-

320.000.000

-

316.979.750 1.031.160.000

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


-

-

-

0,993 0,982

1.012.112.760

-

-

-

0,991

-

Anggaran pada tahun ke-

Realisasi anggaran pada tahun ke

Rata rata Pertumbuhan

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke

uraian 2009 1 Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Peningkatan mutu bibit tanaman perkebunan

2

2010

2011

2012

2013

2009

3

4

5

6

7

-

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

993.000.000

1.053.500.000

1.043.900.000

1.174.000.000

-

-

52.159.000

485.000.000

800.000.000

-

-

-

-

-

50.000.000

160.000.000

100.000.000

170.000.000

385.725.000

0,987 979.744.850

1.047.413.000

1.031.363.000

1.154.246.000

-

-

-

-

635.065.000

0,957

52.042.400

482.547.000

787.865.500

-

-

-

-

-

-

0,987

49.795.000

159.000.000

98.395.000

168.268.190

0,991

369.289.000 640.000.000

-

-

-

487.075.000

0,994

0,988

0,983

0,06

0,06

-

-

(1,00)

(1,00)

0,985

-

2,65

2,63

-

-

(1,00)

(1,00)

0,984

0,990

0,84

0,84

-

0,998

480.505.000

0,995

-

-

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pengembangan Hasil Hutan non Kayu

50.000.000

49.530.000


0,996 0,994

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah Sumber Daya aparatur sangat terbatas

2.

Belum semua data kehutanan dan perkebunan tersedia secara akurat serta upaya

perencanaan

dan

evaluasi

kinerja

pembangunan

pembangunan

kehutanan dan perkebunan yang belum optimal 3.

Penetapan/SK menteri terbaru terkait perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) belum selesai.

4.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan masih rendah.

5.

Peningkatan kualitas SDM dan kaderisasi berjalan lambat

6.

Sarana-prasana pendukung kerja terbatas

7.

Koordinasi, integrasi dan sikronisasi dengan instansi terkait dan stakeholders belum berjalan baik.

8.

Belum semua standar pelayanan minimal terkait kehutanan dan perkebunan tersedia.

9.

Banyaknya areal perkebunan yang terlantar dan kurang produktif

10. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit, perubahan iklim global (climate

change) serta bencana alam 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, meliputi : 1. Potensi hasil hutan, hasil hutan non kayu serta potensi hasil kebun yang cukup besar. 2. Kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan, hasil hutan non kayu dan kebun cukup tinggi 3. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan. 4. Terbukanya peluang Peluang pasar dan investasi untuk hasil-hasil hutan dan kebun. 5. Ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan dan kebun cukup tinggi 6. Tersedia stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan


48 |

7. Adanya dukungan SDA dengan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan usaha tani kehutanan dan perkebunan secara terpadu 8. Terbentuknya Kelompok-kelompok tani Kehutanan dan Perkebunan serta Kelompok Usaha Hasil Hutan Non Kayu.


49 |

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD Beberapa

permasalahan

yang

BERDASARKAN

dihadapi

dalam

TUGAS

pelaksanaan

DAN

FUNGSI

pembangunan

kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak diantaranya, sebagai berikut : 1.

Terbatasnya Jumlah Sumber Daya

aparatur

pada Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dibandingkan luas wilayah binaan 2.

Belum optimalnya tingkat kompetensi sumber daya aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan (masih banyaknya pegawai yang belum mengikuti diklat struktural dan fungsional)

3.

Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur

4.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknis bidang kehutanan dan perkebunan belum memadai

5.

Masih rendahnya sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna dibidang usaha kehutanan dan pekebunan

6.

Masih rendahnya aksesbilitas pelaku usaha kehutanan dan perkebunan terhadap sumber informasi pasar dan pembiayaan

7.

Masih rendahnya kualitas kelembagaan organisasi kelompok petani dibidang usaha kehutanan dan perkebunan

8.

Masih luasnya lahan kritis, daerah tangkapan air dan sumber mata air yang belum tertangani

9.

Rendahnya pemanfaatan dan produktifitas hasil hutan non kayu

10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan dalam menyampaikan laporkan aktivitas usahanya 11. Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan 12. Terbatasnya kepemilikan lahan petani untuk usaha bidang kehutanan dan perkebunan

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


50 |

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagai berikut: Visi Kabupaten Lebak :

”Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya

saing melalui pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” Penjelasan dari visi Kabupaten Lebak tersebut sebagai berikut : 1.

Lebak yang Maju Menggambarkan

kondisi

Kabupaten

Lebak

yang

lebih

baik

dengan

pembangunan yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung dengan ketersediaan sarana prsarana dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public. Lebak yang maju dicirikan dengan pencapaian indikator-indikator makro daerah yang lebih baik dari sebelumnya yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang bekualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik juga terjadi pada indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat. 2.

Lebak yang Berdaya Saing Menggambarkan kondisi

daerah

dimana

perekonomian

daerah

mampu

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kondusifitas investasi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia dengan kemampuan untukbesaing dengan sehat, baik dalam lingkup daerah, regional maupun nasional. 3.

Lebak yang berbasis pengembangan Wilayah Merupakan upaya pembangunan Kebupaten Lebak melalui pemanfaatan peluang dan sumber daya local secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim yang kondusif, perlindungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

4.

Pemantapan Pembangunan Perdesaan


51 |

Merupakan upaya untuk terus melanjutkan pembangunan perdesaan sebagai basis utama pembangunan yang dilakukan pada periode pembangunan sebelumnya.

Pemantapan pembangunan perdesaan menunjukan itikad

pemerintah daerah untuk mengusung desa sebagai pusat pengembangan ekonomi, social dan budaya dan menggiring menjadi desa yang berkembang dan mandiri. 5.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Merupakan

upaya

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat melalui pengembangan potensi local yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan ekonomi rakyat diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lebak 2014 – 2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi Kabupaten Lebak, sebagai berikut : a. Misi 1

: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif

dan

Inovatif,

hal

ini

ditunjukan

dengan

kondisi

sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh; b. Misi 2

: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik, kondisi birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan dengan karakteristik organisasi yang respon terhadap tuntutan public terhadap kinerja pelayanan dengan tetap memegang teguh asas tranparansi dan akuntabel.

c. Misi 3

: Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan,

kondisi

perekonomian

yang

kokoh

yang

mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestic maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

52 |

usaha/industry kecil dan menengah, pariwisata dan sector pertanian serta pengembangan investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. d. Misi 4

: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas, hal ini ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan memperluas akses terhadap pusat-pusat

kegiatan

pendidikan,

kesehatan

pembangunan pemberdayaan

masyarakat dan

infrastruktur

terutama

perekonomian.

yang

sumberdaya

pada

bidang

Selain

itu

dilakukan mengoptimalkan setempat

dengan

tetap

memperhatikan kualitas e. Misi 5

: Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan,

Kabupaten

Lebak

tetap

memposisikan

diri

sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan aspek ekologi sehingga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan. f. Misi 6

: Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, hal ini ditunjukan dengan kondisi lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktifitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Hal ini ditunjukkan melalui: a.

Pernyataan misi ke 3:

Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis

ekonomi kerakyatan; Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pelayanan

berupa

peningkatan

Produksi

Perkebunan,

kesejahteraan petani dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. b.

peningkatan .

Pernyataan misi ke 5: Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pelayanan berupa Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Rehabilitasi hutan dan lahan .


.

53 |

3.3

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

3.3.1. Renstra Kementerian Kehutanan Tugas Kementerian Kehutanan juga terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan khususnya

prioritas

pembangunan

berhubungan

dengan

Ketahanan

substansi

inti

Pangan

dan

pemanfaatan

Infrastruktur, tanah

untuk

kepentingan umum dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Prioritas pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang, yaitu : 1 Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan 3 (tiga) fokus prioritas, terdiri dari: a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri. b. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan. c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 2. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan 4 (empat) fokus prioritas, meliputi: a. Pemantapan kawasan hutan. b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. c. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). d. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 20102014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada : 1. Pemantapan kawasan hutan. 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. 4. Konservasi keanekaragaman hayati. 5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan. 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. 7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan. 8. Penguatan kelembagaan kehutanan. Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

54 |

Untuk mewujdukan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi ditetapkan sebagai berikut : a.

Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

b.

Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.

c.

Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

d.

Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan

dikelola

secara

berkelanjutan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. e.

Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dan pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan

f.

Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata

kelola

kehutanan

Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan

Negara

bukan

pajak

(PNBP)

bidang

kehutanan

dan

terlaksananyatertib administrasi pada Kementerian Kehutanan. g.

Mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang professional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan.

3.3.2. Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 telah menetapkan empat target yang disebut “Empat Sukses”, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian serta (4) penigkatan kesejahteraan petani Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan pembangunan pertanian. Dalam rangka mendukung visi pembangunan Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

55 |

perkebunan maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014 maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang

berkualitas,

pengelolaan

adminsitrasi

keuangan

dan

asset

yang

berkualitas, memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas dan administrasi perkantoran yang berkualitas, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyidiaan data serta informasi yang berkualitas. b. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana produksi c. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan d. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi local, mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani e. Memfasilitasi

ketersediaan

teknologi,

system

perlindungan

perkebunan,

pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim f. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha berkelanjutan seperti ISPO (Indonesian Suatainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis), memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 3.3.3.

Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Visi dinas kehutanan dan perkebunan Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan adalah : “Pembangunan kehutanan dan perkebunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat” Untuk mewujdukan visi di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten sebagai berikut :


56 |

1.

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan lahan Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan lahan menjadikan tekanan terhadap lingkungan hutan, kebun dan lahan menjadi sangat besar sehingga menyebabkan mundurnya kualitas sumber daya alam yang antara lain diindikasikan dengan rendahnya produktivitas lahan, terdapatnya lahan-lahan marjinal, tingginya laju erosi serta masih ditemuinya dinamika kekeringan dan kebanjiran setiap tahunnya. Guna memperbaiki kondisi sumber daya alam yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan yang terencana dan terintegrasi. Rehabilitasi merupakan prioritas pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam kerangka mengurangi degradasi kualitas sumber daya alam maupun membangun vegetasi hutan dan kebun yang baru untuk memenuhi kebutuhan bahan

baku hasil

hutan

dan kebun

bagi masyarakat

dan

industry

pengolahannya. Hutan dan lahan merupakan sumber daya yang potensial, dimana di dalamnya terkandung berbagai macam biodiversity dengan multi manfaat bagi kehidupan manusia. Plasma nutfah yang terkandung di dalamnya merupakan aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pembangunan konservasi sumber daya hutan dan lahan mutlak dilakukan sebagai dari upaya pembangunan kehidupan yang berkelanjutan. 2.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan Peningkatan produksi, produktivitas perkebunan mempunyai muti manfaat bagi kehidupan manusia yang lebih luas, antara lain peningkatan tingkat kesejahteraan petani pemilik hutan/kebun rakyat dan pengelola industri hasil kebun.

Peningkatan

ini

dilakukan

melalui

rehabilitasi,

intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana produksi, penyediaan infrastruktur, penerapan pasca panen, rehabilitasi tanaman perkebunan, pelaksanaan teknis budidaya dan upaya perlindungan tanaman perkebunan. 3.

Memantapkan kelembagaan dan keberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan Bentuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kehutanan dan perkebunan secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Diperlukan partisipasi aktif dalam keterlibatan pengelolaan usaha melalui peningkatan berbagai aspek usaha yang kondusif yang


57 |

menyangkut aspek ekonomi, social dan ekologi. Pemantapan kelembagaan masyarakat dalam bentuk asosiasi-asosiasi, kelompok tani, koperasi yang mandiri dan professional maupun dalam bentuk kerjasama kemitraan yang tentunya akan memberikan bargaining power yang lebih kuat.

4. Mengembangkan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta jasa lingkungan Pengembangan agribisnis yang berbasis sumber daya alam tidak hanya diarahkan ke bagian hulu saja tetapi bersamaan secara professional juga diarahkan pada kegiatan di bagian hilir termasuk sub system penunjangnya dengan membentuk suatu sharing dan networking. Hutan dan kebun mempunyai multi fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia. Bila penilaian manfaat hanya dihitung menurut bentuk hasil primer yang nyata berupa kayu, getah, buah atau berbagai bentuk produk primer lainnya mengakibatnya rendahnya penghargaan terhadap nilai sumber daya hutan dan kebun (under value). Berkembangnya kesadaaran dunia internasional yang diikuti secara bertahap oleh masyarakat mengenai arti pentingnya lingkungan mulai meningkatkan derajat penghargaan kepada keberadaan hutan dan kebun. Fungsi dan manfaat hutan sebagai pengatur tata air, penciptaan iklim mikro, penyerap karbon, penghasil oksigen maupun manfaat jasa lingkungan lainnya seperti eco wisata dan usaha diversifikasi hutan dan kebun termasuk pemanfaatannya sebagai obyek agro wisata memberikan nilai fungsi dan manfaat hutan dan kebun mendekati real value. Untuk itu diperlukan rekalkulasi manfaat hutan dan kebun. 5.

Meningkatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari Laju deforestasi yang tinggi membawa beberapa dampak seperti pemanasan global, semakin berkurangnya sumber daya alam berupa hutan dan berkurangnya lapangan kerja serta semakin berkurangnya jumlah industri kehutanan. Kelangkaan pasokan kayu dalam dekade terakhir mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman pohon yang kayunya bernilai tinggi. Selain itu hutan yang saat ini dimiliki masyarakat perlu dijaga kelestariaannya sehingga meningkatkan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk hasil hutan yang bersumber dari hutan dikelola secara lestari dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang menjual kayu tidak dikelola secara lestari.


58 |

Sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) lestari diartikan sebagai segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara tradisional baik dalam bentuk unit komunitas, unit usaha berbasis komunitas (koperasi dalam arti luas), maupun individual berskala kecil sampai sedang, yang dilakukan secara lestari. Beberpa manfaat yang diperoleh dari pengelolaan hutan secara lestari : a. Pelaku bisnis akan memperoleh nilai tambah (premium price) terhadap penjualan produk-produk yang bersertifikat. b. Semakin terbuka luasnya pasar untuk penjualan produk-produk yang bersertifikat. c. Mengamankan akses pasar ke negara-negara yang telah menetapkan peraturan tentang pengadaan produk kayu hanya dari sumber yang bersertifikat. Bagi industri akan meningkatnya citra di mata pembeli karena memproduksi produk-produk yang bahan bakunya bersumber dari hutan tanaman yang dikelola secara lestari. Dengan memperhatikan renstra Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian (Renstra Dirjen Perkebunan) maupun Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, maka renstra yang disusun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak harus bersinergi dan saling menguatkan terhadap tujuan maupun sasaran yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi. Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Lebak yang juga merupakan bagian dari pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Banten akan menetapkan baik sasaran maupun tujuan sesuai atau mendukung dari pencapaian tujuan dan sasaran propinsi maupun tujuan dan sasaran nasional.

3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak Kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten lebak yang terkait dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak diantaranya : a. Kebijakan Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan dengan

strategi

mengembangkan


dan

meningkatkan

kawasan

pusat

59 |

pengembangan

agropolitan,

mengembangkan

kawasan

minapolitan

dan

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian b. Kebijakan Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung, dengan strategi penataan ruang berupa : • Menetapkan kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung; • Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya; • Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung • Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung c. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis dalam Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak berupa :  Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;  Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;  Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;  Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;  Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;  Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;  Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang Kabupaten Lebak ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kabupaten serta kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis


60 |

kabupaten dan kawasan lain di luar kawasan strategis kabupaten yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam waktu 5 tahunan. Arahan pemanfaatan ini mencakup progam-program utama untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang hendak dituju sampai akhir tahun perencanaan. Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten dilaksanakan dengan beberapa rencana program antara lain : 1. Program Perwujudan Kawasan Lindung Rencana kawasan lindung di Kabupaten Lebak dialokasikan di beberapa kecamatan. Program perwujudan kawasan lindung di Kabupaten Lebak terdiri dari :  Program pemantapan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut : a. sosialisasi kawasan hutan lindung bagi masyarakat b. mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada c. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung d. pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas  Program pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya adalah sebagai berikut : a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung c. Pengawasan dan pengamanan kawasan lindung d. Pencegahan timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung e. Menetapkan kawasan resapan air f. Mempertahankan kawasan resapan air Selain itu juga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut didalam perwujudan kawasan lindung di Kabupaten Lebak : a. Identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan yang memberikan

perlindungan

di

bawahnya,

kawasan

perlindungan

setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan cagar alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan c. Pengelolaan kawasan hulu DAS serta sub DAS secara terpadu.  Program pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan setempat adalah sebagai berikut : Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

61 |

a.

Perlindungan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai dan pantai

b.

Perlindungan kawasan sekitar dam

c.

Perlindungan kawasan sekitar mata air

d.

Perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan

e.

Pemanfaatan sumber air pemenuhan air minum

f.

Perlindungan kawasan terhadap kegiatan alih fungsi

 Program pemantapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yang terdiri atas: a.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak, terletak di Kecamatan Cibeber, Lebakgedong dan Sobang dengan luas 16.380 Ha

b.

Desa Budaya Baduy terletak di Kecamatan Leuwidamar

Program kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di Kabupaten Lebak adalah sebagi berikut : 

Pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi



Pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata



Pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan



Pelarangan kegiatan yang menggangu kelestarian

 Program perlindungan terhadap kawasan lindung geologi Kawasan lindung geologi di Kabupaten Lebak merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan sempadan mata air. Upaya pengelolaan kawasan sekitar mata air, direncanakan sebagai berikut:

a. Penataan batas kawasan sekitar mata air; b. Merehabilitasi kawasan sekitar mata air yang telah mengalami kerusakan; 2.

Program Perwujudan Kawasan Budidaya  Program pengembangan kawasan hutan produksi, sebagai berikut : a.

Inventarisasi perijinan yang ada di kawasan hutan produksi

b.

Evaluasi pengelolaan hutan produksi dengan studi kelayakan dan studi amdal oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang

c.

Pengembangan hutan tanaman rakyat

d.

Pengembangan budidaya agroforestry sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan

e.

Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan produksi

f.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang optimal

 Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertanian Perwujudan program pengembangan kawasan pertanian, yaitu : Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

62 |

a.

Pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan di Kab Lebak

b.

Peningkatan produktivitas lahan padi sawah di Kab Lebak

c.

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian Tanaman Pangan

d.

Pengembangan pengelolaan kegiatan pertanian Tanaman Pangan yang lebih terorganisir

e.

Pengembangan dan perluasan kawasan hortikultura

f.

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan holtikultura

g.

Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan holtikultura yang lebih terorganisir

h.

Intensifikasi lahan kawasan perkebunan

i.

Pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kemiri, kelapa, coklat, aren

j.

Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan perkebunan

k.

Pengembangan pusat pakan ternak

l.

Optimalisai budidaya peternakan

m. Penetapan dan pengembangan LP2B n.

Penetapan kawasan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan

 Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perkebunan Perwujudan program pengembangan kawasan perkebunan, yaitu : a. Intensifikasi lahan kawasan perkebunan b. Pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kemiri, kelapa, coklat, aren c. Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan perkebunan d. Perluasan wilayah pemasaran produksi perkebunan, baik lokal maupun pasar ekspor. e. Penggalakan program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan. f. Pemberian penguatan modal bagi petani perkebunan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perkebunan. g. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi (basis komoditas) perkebunan dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

63 |

h. Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan,

dan bibit

tanaman

perkebunan. Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Lebak terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi, serta kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan dengan kriteria:

a.

Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;

b.

Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;

c.

Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

d.

Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

Didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Lebak adalah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kawasan penyangganya di Kecamatan Leuwidamar, Muncang, Sobang, Cipanas, Lebakgedong, Cigemblong, Panggarangan, Cibeber, Sajira dengan luas 16.380 Ha. Adapun program pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Lebak adalah : a.

pelarangan alih fungsi pada kawasan

b.

melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan stategis

c.

pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian

d.

pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis

Adapun terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen pendukung RTRW berguna untuk : 1.

Menjamin keberlangsungan lingkungan hidup strategis dalam kawasan di Kabupaten Lebak dan secara umum mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

2.

Menjamin bahwa RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019 sudah memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspirasi stakeholder.


64 |

3.5

PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak sebagai berikut: 1.

Masih luasnya lahan kritis di Kabupaten Lebak yang belum ditangani

2.

Masih banyaknya Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Mata Air, Sempadan Sungai) yang belum tertangani

3.

Masih rendahnya pemanfaatan dan produktifitas hasil hutan (kayu/Non kayu) dan kebun

4.

Masih Minimnya prasarana dan sarana pengendalian peredaran hasil hutan

5.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tani hutan dan kebun dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman

6.

Luasan tutupan lahan (RTH) di daerah perkotaan yang perlu dipertahankan.

7.

Belum optimalnya Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan

8.

Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan.

9.

Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan.

10. Terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran bagi produk-produk pertanian/perkebunan 11. Kurangnya sumber benih tanaman Kehutanan dan Perkebunan berkualitas 12. Terjadinya degradasi tanah dan berkurangnya air tanah 13. Belum berkembangnya kelembagaan agribisnis dan agroindustri. 14. Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha mikro di bidang kehutanan dan perkebunan


65 |

Bab Iv VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

VISI DAN MISI Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai salah satu organisasi Dinas Daerah di Kabupaten Lebak perlu mengembangkan peluang untuk mendukung visi Kabupaten Lebak. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 20142019, maka visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak tahun 2014 – 2019 adalah : “TERWUJUDNYA

PEMBANGUNAN

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING SERTA BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN” Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah bahwa pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan fungsi lingkungan dan kelestarian Sumber Daya hutan dan kebun serta menghasilkan produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing baik lingkup daerah regional maupun nasional dengan pemantapan perekonomian rakyat berbasis usaha kehutanan dan perkebunan sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.


66 |

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 adalah : 1. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya

hutan dan kebun

beserta hasilnya

secara berkelanjutan dan lestari 2. Memantapkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, lahan dan Daerah Tangkapan/Resapan Air sesuai dengan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Memantapkan pemberdayaan perekonomian rakyat yang berbasis usaha kehutanan dan perkebunan 4. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Kelembagaan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang maju, mandiri, berdaya saing dan profesional

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Lebak.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode 2014 - 2019, adalah : 1.

Mengoptimalkan

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

pembangunan kehutanan dan perkebunan 2.

Memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

3.

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan

dan

perkebunan 4.

Membangun

sumberdaya

manusia

yang

berperan

serta

aktif

dalam

pembangunan kehutanan dan perkebunan 5.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang epektif dan efisien.


67 |

Adapun Sasaran pelaksanaan Rencana Strategis 2014 - 2019, adalah : 1.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan, indikator sasarannya berupa tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan sebanyak 16 dokumen sampai dengan tahun 2019

2.

Meningkatnya Kualitas data sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan, indikator sasarannya berupa tersedianya data dan informasi potensi kehutanan dan perkebunan sebanyak 6 dokumen sampai dengan tahun 2019

3.

Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air dan sumber sumber air, dengan indikator sasarannya berupa terlaksananya rehabilitasi dan Konservasi pada daerah tangkapan air dan sumber-sumber air disekitar :

4.

-

Mata Air sebanyak 60 Unit (600 Ha)

-

DTA Bendungan sebanyak 12 unit (240 Ha)

-

Sempadan sungai sepanjang 12 km (24 Ha)

Meningkatnya fungsi hutan dan lahan sebagai sistem penyangga kehidupan, dengan indikator sasarannya berupa meningkatnya tutupan lahan seluas 2.700 Ha sampai dengan tahun 2019

5.

Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau, dengan indikator sasarannya berupa meningkatnya pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau di turus jalan sepanjang 18 km dan hamparan hijau seluas 2 Ha sampai dengan tahun 2019.

6.

Meningkatnya hasil produksi perkebunan dengan indikator sasarannya berupa peningkatan produksi Komoditas perkebunan 1 % per tahun (dari 30.963,50 ton menjadi 32.868,38 ton pada tahun 2019)

7.

Meningkatnya hasil produksi hasil hutan (non kayu) dan

pengendalian

peredaran hasil hutan kayu dengan indikator sasarannya Peningkatan produksi hasil hutan non kayu (5%) pertahun (dari 32.274,60 kg menjadi 43.251,05 kg pada tahun 2019) dan Pengendalian peredaran hasil hutan kayu 1 kegiatan per tahun. 8.

Terwujudnya jaringan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan, dengan indikator sasarannya tersedianya data dan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan sebanyak 5 dokumen sampai dengan tahun 2019

9.

Meningkatnya akses dan taraf hidup masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan, dengan indikator sasarannya terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis dan peningkatan kelembagaan petani kehutanan dan perkebunan


68 |

setiap tahun di enam wilayah UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak. 10. Meningkatnya Pelayanan dan sarana aparatur yang efektif dan efisien, dengan indikator

sasarannya

terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran,

terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdapatnya pakaian dinas, terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal dan tersusunnya laporan capaian kierja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD setiap tahun Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 secara lengkap disajikan dalam tabel 4.1 berikut :


69 |

Tabel. 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak tahun 2014-2019

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

1

Mengoptimalkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan

Meningkatnya Kualitas data sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air dan sumber sumber air

2

Memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.


Target Capaian Setiap Tahun 2016 2017 7 8

2014 5

2015 6

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan (dok)

3 dok

4 dok

2 dok

Meningkatnya Kualitas data sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan

1 dok

1 dok

1 dok

2018 9

2019 9

3 dok

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Terlaksananya rehabilitasi dan Konservasi pada daerah tangkapan air dan sumbersumber air 1. Mata Air (Unit) 10

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Bendungan (Unit) 3. Sempadan Sungai (Ha)

70 |

No

Tujuan

1

2

3

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan dan perkebunan

Sasaran 3 Meningkatnya fungsi hutan dan lahan sebagai sistem penyangga kehidupan Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau Meningkatnya hasil produksi perkebunan

Meningkatnya hasil produksi hasil hutan (non kayu) dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu /pelayanan tata usaha kayu

Indikator Sasaran 4 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Meningkatnya pengembangan dan penataan Ruang terbuka hijau (Km) dan (Ha) Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 %) per tahun (Ton)

Peningkatan produksi hasil hutan non kayu (5 %) pertahun (Kg)

Pengendalian peredaran hasil hutan kayu (keg) Terwujudnya jaringan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan


Tersedianya data dan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan (dok)

2014 5

2015 6

Target Capaian Setiap Tahun 2016 2017 7 8

2018 9

2019 9

50

400

400

400

400

400

31.273,14

31.585,87

31.901,73

32.220,74

32.542,95

32.868,38

33.888,33

35.582,75

37.361,88

39.229,98

41.191,48

43.251,05

1 keg -

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

71 |

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2014 5 6 wil

2015 6 6 wil

Target Capaian Setiap Tahun 2016 2017 7 8 6 wil 6 wil

2018 9 6 wil

2019 9 6 wil

1 4

2 Membangun sumberdaya manusia yang berperan serta aktif dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan

3 Meningkatnya akses dan taraf hidup masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan

4 Terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis dan peningkatan kelembagaan petani kehutanan dan perkebunan (wil)

5

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang epektif dan efisien

Meningkatnya pelayanan dan sarana aparatur yang efektif dan efisien

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Terlaksananya administrasi pelaporan pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan


72 |

Tabel. 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING SERTA BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN MISI 1 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun beserta hasilnya secara berkelanjutan dan lestari TUJUAN 1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan


SASARAN 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan, indikator sasarannya berupa tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan sebanyak 16 dokumen sampai dengan tahun 2019

STRATEGI 1. Penyusunan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan secara terpadu dan partisipatif berlandaskan asas kelestarian dan keberlanjutan

2. Meningkatnya Kualitas data sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan, indikator sasarannya berupa tersedianya data dan informasi potensi kehutanan dan perkebunan sebanyak 6 dokumen sampai dengan tahun 2019

2. Penyediaan data dan informasi potensi kehutanan dan perkebunan yang akurat sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan

73 |

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan pengembangan pembangunan kehutanan dan perkebunan

MISI 2 : Memantapkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, lahan dan Daerah Tangkapan/Resapan Air sesuai dengan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) TUJUAN 2. Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

SASARAN 3. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air dan sumber sumber air, dengan indikator sasarannya berupa terlaksananya rehabilitasi dan Konservasi pada daerah tangkapan air dan sumber-sumber air disekitar : - Mata Air sebanyak 60 Unit (600 Ha) - DTA Bendungan sebanyak 12 unit (240 Ha) - Sempadan sungai sepanjang 12 km (24 Ha)

STRATEGI 3. Percepatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan konservasi Sumber Daya hutan dan lahan

KEBIJAKAN 2. Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan

4. Peningkatan dan penataan ruang terbuka hijau

3. Meningkatkan daya dukung lingkungan

4. Meningkatnya fungsi hutan dan lahan sebagai sistem penyangga kehidupan, dengan indikator sasarannya berupa meningkatnya tutupan lahan seluas 2.700 Ha sampai dengan tahun 2019 5. Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau, dengan indikator sasarannya berupa meningkatnya pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau di turus jalan sepanjang 18 km dan hamparan hijau seluas 2 Ha sampai dengan tahun 2019


74 |

MISI 3 : Memantapkan pemberdayaan perekonomian rakyat yang berbasis usaha kehutanan dan perkebunan TUJUAN 3. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan dan perkebunan

SASARAN 6. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dengan indikator sasarannya berupa peningkatan produksi Komoditas perkebunan 1 % per tahun (dari 30.963,50 ton menjadi 32.868,38 ton pada tahun 2019)

STRATEGI 5. Menciptakan sistem produksi hasil kehutanan, perkebunan berkelanjutan dan lestari serta memiliki keunggulan kompetitif

7. Meningkatnya hasil produksi hasil hutan (non kayu) dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dengan indikator sasarannya Peningkatan produksi hasil hutan non kayu (5%) pertahun (dari 32.274,60 kg menjadi 43.251,05 kg pada tahun 2019) dan Pengendalian peredaran hasil hutan kayu 1 kegiatan per tahun 4. Membangun sumberdaya manusia yang berperan serta aktif dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan


8. Terwujudnya jaringan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan, dengan indikator sasarannya tersedianya data dan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan sebanyak 5 dokumen sampai dengan tahun 2019

75 |

KEBIJAKAN 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan sentra komoditas unggulan

9. Meningkatnya akses dan taraf hidup masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan, dengan indikator sasarannya terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis dan peningkatan kelembagaan petani kehutanan dan perkebunan setiap tahun di enam wilayah UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

MISI 4 : Meningkatkan Kompetensi SDM dan Kelembagaan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang maju, mandiri, berdaya saing dan profesional TUJUAN 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang epektif dan efisien


SASARAN 10. Meningkatnya Pelayanan dan sarana aparatur yang efektif dan efisien, dengan indikator sasarannya terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdapatnya pakaian dinas, terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal dan tersusunnya laporan capaian kierja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD setiap tahun

STRATEGI 6. Peningkatan kemampuan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta profesionalisme aparatur dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan

76 |

KEBIJAKAN 5. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Perkebunan

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi pada dasarnya adalah cara atau sejumlah cara yang direncanakan dengan sangat teliti dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan. Karenanya, strategi disusun guna memastikan bahwa masing-masing misi yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dikembangkan sesuai dengan misi yang hendak dilaksanakan guna mencapai visi yang diharapkan. Demikian pula dengan arah kebijakan, yang pada dasarnya merupakan arah atau tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam rangka mencapai tujuan. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan secara terpadu dan partisipatif berlandaskan asas kelestarian dan keberlanjutan

2.

Penyediaan data dan informasi potensi kehutanan dan perkebunan yang akurat sebagai penunjang perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan

3.

Percepatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan konservasi Sumber Daya hutan dan lahan

4.

Peningkatan dan penataan ruang terbuka hijau

5.

Menciptakan sistem produksi hasil kehutanan, perkebunan berkelanjutan dan lestari serta memiliki keunggulan kompetitif.

6.

Peningkatan kemampuan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta profesionalisme aparatur dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan

Adapun Kebijakan pokok yang diambil oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaetn Lebak, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah : 1.

Meningkatkan

koordinasi

lintas

sektor

dalam

rangka

meningkatkan

pengembangan pembangunan kehutanan dan perkebunan 2.

Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan

3.

Meningkatkan daya dukung lingkungan

4.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan sentra komoditas unggulan

5.

Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Perkebunan


77 |

Bab v RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah disebutkan, maka ditetapkan 14 (empat belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh). kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang direncanakan untuk periode Tahun 2014 - 2019 dengan uraian sebagai berikut : 1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui 5 kegiatan, sebagai berikut : - Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah - Penyusunan Renstra SKPD - Penyusunan Renja SKPD - Penyusunan Rencana Kehutanan Daerah - Penyusunan Rencana Perkebunan Daerah 2.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

dilaksanakan

melalui

kegiatan sebagai berikut : - Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik Daerah (Penyusunan dan updating data kehutanan dan perkebunan) 3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air dan Sumber-sumber air


78 |

4.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui 3 kegiatan sebagai berikut: - Rehabilitasi hutan dan lahan - Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan - Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan*

5.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui 4 kegiatan sebagai berikut : - Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan - Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan - Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan - Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

7.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dilaksanakan melalui 3 kegiatan sebagai berikut : - Pengembangan Hasil Hutan non Kayu - Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Kehutanan (Bambu) - Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

8.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Pengolahan

informasi

permintaan

pasar

atas

hasil

produksi

pertanian/perkebunan/kehutanan 9.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan melalui 2 kegiatan sebagai berikut : - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 12 kegiatan sebagai berikut : Renstra Dishutbun Lebak 2014-2019

79 |

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Pendidikan dan Pelatihan Formal 13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui kegiatan sebagai berikut : -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk perincian selengkapnya dari uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :


80 |

Tabel. 5.1. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten lebak

Indikator Kinerja Program (Outcome) Tujuan

Sasara n

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

Mengopti malkan kualitas perenca naan, pelaksan aan dan evaluasi pemban gunan kehutana n dan perkebu nan

Mening katnya kualitas perenc anaan dan evalua si pemba ngunan kehuta nan dan perkeb unan

Tersedia nya dokumen perencan aan dan evaluasi pembang unan kehutana n dan perkebun an (dok)

1.06.2.02. 01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.2.02. 01.21.13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


/ output Kegiatan

6

Terwujudn ya sinergitas pembangu nan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah Tersusunny a laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan di 6 wilayah sebanyak 6 dok

Sat uan

7

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

21

Unit SKPD Penan ggung Jawab

Targ et

Rp

19

20

23

22

do k

3

325.00 0.000

4

786.00 0.000

2

297.44 0.000

3

359.33 7.600

2

373.71 1.104

14

2.141.488. 704

2

388.65 9.548

Bidang perenc anaan

Do k

1

250.00 0.000

1

260.00 0.000

1

270.40 0.000

1

281.21 6.000

1

292.46 4.640

5

1.354.080. 640

1

304.16 3.226

Bidang perenc anaan

81 |


1

Sasara n

2

Mening katnya Kualita s data

Indikator Sasaran

3

Tersedia nya data dan informasi

Kode


4 1.06.2.02. 01.21.17

5 Penyusunan Renstra SKPD

1.06.2.02. 01.21.18

Penyusunan Renja SKPD

1.06.2.02. 01.21.19

Penyusunan Rencana Kehutanan Daerah

1.06.2.02. 01.21.20

Penyusunan Rencana Perkebunan Daerah

1.23.2.02. 01.15.

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik


/ output Kegiatan

6 Tersusunny a renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebuna n Kab. Lebak sebanyak 1 dok Tersusunny a Renja SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebuna n Kab. Lebak sebanyak 6 dok Tersusunny a Rencana Kehutanan Daerah sebanyak 1 dok Tersusunny a Rencana Perkebuna n Daerah sebanyak 1 dok

Meningkat nya ketersedia

Sat uan

7 dok


dok

do k

Tahun 2019 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

dok

dok

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

50.000. 000

-

1

25.000. 000

1

26.000. 000

-

-

1

-

-

1


21

Targ et

Rp

19

20

22

54.080. 000

23 Bidang perenc anaan

1

30.416. 323

Bidang perenc anaan

250.000.0 00

-

-

Bidang perenc anaan

250.000.0 00

-

-

Bidang perenc anaan

-

1

50.000. 000

-

52.000. 000

2

152.000.0 00

1

27.040. 000

1

28.121. 600

1

29.246. 464

5

135.408.0 64

250.00 0.000

-

-

-

-

-

-

1

250.00 0.000

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

200.00 0.000

1

208.00 0.000

1

216.32 0.000

1

82 |

224.97 2.800

1

233.97 1.712

5


1.083.264. 512

1

243.33 0.580

Bidang perenc anaan Bidang perenc anaan


1

Memulih kan dan meningk atkan produktiv itas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningk atkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Sasara n

Indikator Sasaran

2 sebaga i penunj ang perenc anaan pemba ngunan kehuta nan dan perkeb unan

3 potensi kehutana n dan perkebun an (dok)

Mening katnya fungsi daerah tangka pan air dan sumber sumber air

Terlaksa nanya rehabilita si dan Konserva si pada daerah tangkapa n air dan sumbersumber air (Unit)

Kode


4

5 Daerah

1.23.2.02. 01.15.02

Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik Daerah (Penyusunan dan updating data kehutanan dan perkebunan)*

1.08.2.02. 01.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.2.02. 01.17.07

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air


/ output Kegiatan

6 an data dan informasi kinerja pembangu nan daerah

Sat uan


7


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21

Targ et

Rp

19

20

23

243.33 0.580

Bidang perenc anaan

22

dok Tersusunny a Updating Data Primer Kehutanan dan Perkebuna n1 dokumen per tahun

Meningkat nya daerah tangkapan air dan sumbersumber air yang direhabilita si yaitu disekitar : - Mata Air Bendunga n Sempadan Sungai Terlaksana nya rehabilitasi dan

-

1

200.00 0.000

1

521.15 3.000

uni t uni t

41

uni t

16

208.00 0.000

1

542.00 0.000

216.32 0.000

1

563.68 0.000

224.97 2.800

1

586.22 7.200

233.97 1.712

5

609.67 6.288

1.083.264. 512

1

2.822.736. 488

634.06 3.340

10

10

10

10

10

50

10

-

2

2

2

2

2

10

2

-

2

2

2

2

2

10

2

-

12

521.15 3.000

542.00 0.000

563.68 0.000

586.22 7.200

83 |

609.67 6.288

-

2.822.736. 488


634.06 3.340


1

Sasara n

2

Mening katnya fungsi hutan dan lahan sebaga i sistem penyan gga kehidu pan

Indikator Sasaran

3

Rehabilit asi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)

Kode

4


5 dan Sumbersumber air

2.02.2.02. 01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.2.02. 01.16.08

Rehabilitasi hutan dan lahan

/ output Kegiatan

6 konservasi pada daerah tangkapan air di sekitar : - Mata Air sebanyak 60 Unit (600 Ha) Bendungan sebanyak 12 unit (240 Ha) Sempadan sungai sepanjang 12 km (24 Ha)

Meningkat nya luas lahan (kritis) yang terehabilita si Terehabilita sinya lahan kritis milik masyarakat seluas 1050 ha Tersediany a dokumen Rencana Rehabilitasi


Sat uan

7



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

41

10

10

10

10

10

50

10

-

12

2

2

2

2

2

10

2

-

16

2

2

2

2

2

10

2

-

21

Targ et

Rp

19

20

22


23

unit

unit

km

Ha

ha

dok

50

308.00 0.000

400

1.273.6 80.000

400

1.522.6 27.200

400

1.323.5 32.288

400

1.376.4 73.580

1.65 0

5.804.313. 068

400

1.431.5 32.523

50

198.00 0.000

200

923.68 0.000

200

1.210.6 27.200

200

999.05 2.288

200

1.039.0 14.380

850

4.370.373. 868

200

1.080.5 74.955

1

-

2

-

1

-

1

-

5

-

1

-

650

84 |

Bidang Peng. Kehut anan


1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Kode


4

5

/ output Kegiatan

6 Hutan dan lahan 6 dokumen

Sat uan


7


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21


Targ et

Rp

19

20

23

350.95 7.568


22

keg Terlaksana nya kegiatan hari Menanam Nasional Tingkat Kabupaten 1 Kegiatan per tahun

1

-

1

-

1

-

1

-

4

-

1

-

2.02.2.02. 01.16.09

Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan

2.02.2.02. 01.16.10

- Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

1.08.2.02. 01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tersediany a bibit tanaman kehutanan sebanyak 2.000.000 btg

btg -

-

400. 000

350.00 0.000

400. 000

312.00 0.000

400. 000

324.48 0.000

400. 000

337.45 9.200

1.60 0.00 0

1.323.939. 200

400. 000

dok

2

Tersediany a dokumen Rencana Rehabilitasi Hutan dan lahan 5 dokumen

1

110.00 0.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

110.000.0 00

-

-

Mening katnya fungsi ruang terbuka

Meningk atnya pengemb angan dan


% Tersediany a proporsi Ruang Terbuka

40

40

76.875. 000

40

79.950. 000

40

108.14 8.000

40

85 |

112.47 3.920

40

116.97 2.877

40

494.419.7 97

40

121.65 1.792



1

Sasara n

2 hijau

Indikator Sasaran

3 penataan Ruang terbuka hijau (Km) dan (Ha)

Kode

4

1.08.2.02. 01.24.05

Meningk atkan kemamp uan ekonomi masyara kat berbasis kehutana n dan perkebu nan

Mening katnya hasil produk si perkeb unan

Meningk atnya produksi hasil tanaman perkebun an (1 %) per tahun


5

Penataan RTH

2.01.2.02. 01.19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perk ebunan

2.01.2.02. 01.19.02

Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkeb unan


/ output Kegiatan

6 Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak Terlaksana penataan ruang terbuka hijau di turus jalan sepanjang 18 km Tersediany a hamparan Hijau seluas 2 Ha untuk ruang terbuka hijau

Sat uan

7

km



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21

Targ et

Rp

19

20

23

3

121.65 1.792


0,5

-

32.8 68,3 8

2.746.5 93.927

22

36 3

76.875. 000

3

79.950. 000

3

108.14 8.000

3

112.47 3.920

3

116.97 2.877

15

494.419.7 97

Ha 0,5

0,5

0,5

1,5

ton Meningkat nya produksi hasil tanaman perkebuna n Tersediany a sarana dan prasarana produksi Perkebuna n berupa :

30.963 ,50

31.2 73,1 4

1.164.0 00.000

31.5 85,8 7

2.347.8 00.000

31.9 01,7 3

2.441.7 12.000

32.2 20,7 4

86 |

2.539.3 80.480

32.5 42,9 5

2.640.9 55.699

32.5 42,9 5

11.133.84 8.179



1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Kode


4

5

2.01.2.02. 01.19.10

Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan

2.01.2.02. 01.19.10

Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan


/ output Kegiatan

6 - Jalan produksi perkebunan sepanjang 18 km (3 km per tahun ) - Alat Pengolah/S arana Produksi perkebunan (3 Unit pertahun) Terevaluasi nya kinerja usaha perkebunan sebanyak satu kegiatan per tahun

Terlaksana nya pengemban gan komoditas Unggulan tanaman perkebunan berupa Peremajaa n Tanaman Perkebuna n seluas 825 Ha

Sat uan


7 Km


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 20,5

Tahun 2015

3

670.00 0.000

3

771.80 0.000

3

802.67 2.000

3

834.77 8.880

3

868.17 0.035


21 15

Targ et

Rp

19

20

22 3.947.420. 915

3

902.89 6.837

3

-


23 Bidang Peng. Perke bunan

unit -

Ke g

ha

3

2

1

3

3

3

12

44.000. 000

1

50.000. 000

1

52.000. 000

1

54.080. 000

1

56.243. 200

5

256.323.2 00

1

58.492. 928

Bidang Peng. Perke bunan

450.00 0.000

-

1.086.0 00.000

-

1.129.4 40.000

-

1.174.6 17.600

-

1.221.6 02.304

-

5.061.659. 904

-

1.270.4 66.396


-

150

-

150

-

150

-

150

-

675

-

150

-

225 75

87 |


1

Sasara n

2

Mening katnya hasil produk si hasil hutan

Indikator Sasaran

3

Peningka tan produksi hasil hutan non kayu

Kode


4

5

2.01.2.02. 01.25.03

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkeb unan

2.02.2.02. 01.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan


/ output Kegiatan

6 - Sekolah Lapang Pengendali an OPT Tanaman Perkebuna n sebanyak 3 Kelompok tani per tahun (6 wilayah) Terdapatny a satuan tugas perlindunga n tanaman Tersediany a bibit unggul tanaman perkebunan sebanyak 500.000 btg dan tertanaminy a entres karet sebanyak 10.000 pohon

Sat uan

7 klp k



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21

Targ et

Rp

19

20

23


22

-

-

-

-

tim btg

3

-

3

-

3

-

3

-

12

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

102. 000

440.00 0.000

102. 000

457.60 0.000

102. 000

475.90 4.000

102. 000

494.94 0.160

408. 000

1.868.444. 160

102. 000

514.73 7.766

33.8 88,3 3

437.00 0.000

35.5 82,7 5

979.48 0.000

37.3 61,8 8

1.018.6 59.200

39.2 29,9 8

1.059.4 05.568

41.1 91,4 8

1.045.5 81.791

41.1 91,4 8

4.540.126. 559

43.2 51,0 5

1.087.4 05.062

kg Meningkat nya produksi hasil hutan non kayu


32.274 ,60

88 |


1

Sasara n

2 (non kayu) dan pengen dalian pereda ran hasil hutan kayu /pelaya nan tata usaha kayu

Indikator Sasaran

3 (5 %) pertahun

Kode


4

2.02.2.02. 01.15.03

5

Pengembangan Hasil Hutan non Kayu


/ output Kegiatan

6 Terkendali nya peredaran hasil hutan kayu Terdapatny a kelompok tani budidaya jamur kayu sebanyak 3 kelompok/t ahun terdapatnya peternak lebah madu 2 kelompok/t ahun Terdapatny a kelompok binaan usaha jamur kayu di lokasi p2wkss sebanyak 2 kelompok per tahun Terdapatny a kelompok Wanita Usaha budidaya jamur kayu sebanyak 28 Kelompok

Sat uan

7 ke g



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

1

1

1


21

Targ et

Rp

19

20

23

Bidang Peng Usaha

22

-

1

1

-

10

3

187.00 0.000

3

644.48 0.000

3

670.25 9.200

3

697.06 9.568

3

668.75 2.351

15

2.867.561. 119

3

695.50 2.445

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

8

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

8

-

2

-

6

-

6

-

6

-

5

-

23

5

-

kel

kel

Kel

89 |



1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Pengend alian peredara n hasil hutan kayu (keg)

Kode

4 2.02.2.02. 01.15.xx

2.02.2.02. 01.15.08


5 Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Kehutanan (Bambu) Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

/ output Kegiatan

6 Tertanamin ya lahan seluas 10 ha untuk komoditas bambu Terlaksana nya sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan dan Pembekala n teknis pejabat penerbit SKAU Terlaksana nya operasi pengendali an peredaran hasil hutan Terlaksana nya pemasanga n ramburambu/papa n larangan pencegaha n kerusakan hutan

Sat uan

7 ha



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 -

-

2

75.000. 000

2

78.000. 000

2

81.120. 000

2

84.364. 800


21 8

Targ et

Rp

19

20

22 318.484.8 00

2

87.739. 392

23 Bidang Peng. Kehut anan Bidang Peng. Kehut anan

keg kali

1 -

250.00 0.000

1

260.00 0.000

1

270.40 0.000

1

281.21 6.000

1

292.46 4.640

5

1.354.080. 640

1

4

4

4

4

16

4

6

6

6

6

24

6

304.16 3.226

unit

-



90 |


1

Memban gun sumberd aya manusia yang berperan serta aktif dalam pemban gunan kehutana n dan

Sasara n

Indikator Sasaran

Kode


2 Terwuj udnya jaringa n informa si pelaku usaha dan harga pasar komodi tas unggul an perkeb unan dan kehuta nan

3 Tersedia nya data dan informasi pelaku usaha dan harga pasar komodita s unggulan perkebun an dan kehutana n (dok)

4 2.01.2.02. 01.17

5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perk ebunan

2.01.2.02. 01.17.10

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkeb unan/keutanan

Mening katnya akses dan taraf hidup masyar akat pelaku usaha kehuta nan dan perkeb

Terlaksa nanya pelatihan petani pelaku agribisnis dan peningka tan kelemba gaan petani kehutana n dan

2.01.2.02. 01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.02. 01.15.01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis


/ output Kegiatan

6

Sat uan


7 dok

Meningkat nya informasi pasar komoditas unggulan tanaman kehutanan dan perkebuna n


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21

Targ et

Rp

19

20

22

-

-

-

1

200.00 0.000

1

208.00 0.000

1

216.32 0.000

1

224.97 2.800

4

849.292.8 00

1

233.97 1.712

-

-

-

1

200.00 0.000

1

208.00 0.000

1

216.32 0.000

1

224.97 2.800

4

849.292.8 00

1

233.97 1.712

per sen

107,80

110, 80

323.00 0.000

111

335.92 0.000

112

349.35 6.800

113

363.33 1.072

114

377.86 4.315

114

1.749.472. 187

114

392.97 8.887

wia yah

6

6

250.00 0.000

6

260.00 0.000

6

270.40 0.000

6

281.21 6.000

6

292.46 4.640

6

1.354.080. 640

6

304.16 3.226

dok Tersusunny a data dan informasi pelaku usaha dan harga komoditas unggulan tanaman kehutanan dan perkebunan

Meningkat nya nilai tukar petani Kabupaten Lebak Terlaksana nya Pelatihan Petani Kehutanan dan

91 |


23

Bidang Peng Usaha

Bidang Peng Usaha


1 perkebu nan

Sasara n

2 unan

Indikator Sasaran

3 perkebun an (wil)

Kode


4

5

2.01.2.02. 01.15.03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.02.2.02. 01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02.2.02. 01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.02.2.02. 01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

/ output Kegiatan

6 Perkebuna n / pelaku agribisnis di 6 wilayah

Sat uan


7


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8


21

Targ et

Rp

19

20

23

88.815. 662

Bidang Peng Usaha

22

keg Terlaksana nya fasilitasi peningkata n kemampua n lembaga tani 1 kegiatan per tahun

3

1

73.000. 000

1

75.920. 000

1

78.956. 800

1

82.115. 072

1

85.399. 675

5

395.391.5 47


1

Meningk atkan kualitas penyelen ggaraan pemerint ahan yang epektif dan efisien

Mening katnya pelaya nan dan sarana aparatu r yang efektif dan efisien

Terlaksa nanya pelayana n administr asi perkantor an

Terpenuhi nya pelayanan administra si perkantora n Jumlah surat terkirim

bul an

12

263.47 6.000

12

334.87 2.000

12

348.26 6.880

12

362.19 7.555

12

376.68 5.457

12

1.685.497. 893

12

391.75 2.876

sur at

100

1.865.0 00

100

1.920.0 00

100

1.996.8 00

100

2.076.6 72

100

2.159.7 39

500

10.018.21 1

100

2.246.1 28

Sekret ariat

Sekret ariat

Tersediany a jasa layanan telekomunik asi, air dan listrik

bul an

12

13.860. 000

12

32.400. 000

12

33.696. 000

12

35.043. 840

12

36.445. 594

12

151.445.4 34

12

37.903. 417

-


92 |

Sekret ariat


1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Kode


/ output Kegiatan

Sat uan

4 2.02.2.02. 01.01.06

5 Penyediaan Jasa Pemlr. dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al

6 Tersediany a jasa pemelihara an dan perijinan kendaraan dinas/opera sional

7 unit rod a4 dan unit rod a2

2.02.2.02. 01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersediany a jasa layanan kebersihan

jeni s

2.02.2.02. 01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersediany a jasa perbaikan peralatan kerja

jeni s

2.02.2.02. 01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

jeni s

2.02.2.02. 01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang yang dicetak jumlah barang yang digandakan

jeni s


8


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

28

65.000. 000

28

55.250. 000

28

57.460. 000

28

59.758. 400

28

62.148. 736

140

Targ et

Rp

22

19

20

299.617.1 36

28

64.634. 685


23 Sekret ariat

22

27.868. 000

22

26.342. 000

22

27.395. 680

22

28.491. 507

22

29.631. 167

110

139.728.3 55

22

30.816. 414

Sekret ariat

4

1.540.0 00

4

1.000.0 00

4

1.040.0 00

4

1.081.6 00

4

1.124.8 64

20

5.786.464

4

1.169.8 59

Sekret ariat

37

45.000. 000

37

34.125. 000

37

35.490. 000

37

36.909. 600

37

38.385. 984

185

189.910.5 84

37

39.921. 423

Sekret ariat

-


lem bar

7

40.0 00

11.000. 000

7

30.0 00

7.860.0 00

7

30.0 00

8.174.4 00

7

30.0 00

93 |

8.501.3 76

7

30.0 00

8.841.4 31

35

160. 000

44.377.20 7

7

9.195.0 88

30.0 00

-

Sekret ariat


1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Kode


/ output Kegiatan

Sat uan

4 2.02.2.02. 01.01.12

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

6 Jumlah komponen instalasi listrik

7 jeni s

2.02.2.02. 01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor

unit

2.02.2.02. 01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah bahan bacaan

eks

2.02.2.02. 01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman

por si

2.02.2.02. 01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas daerah Jumlah Perjalanan dinas luar daerah

HO K


8


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

1.793.0 00

3

1.550.0 00

3

1.612.0 00

3

1.676.4 80

3

1.743.5 39


21 15

Targ et

Rp

19

20

22 8.375.019

3

1.813.2 81


23 Sekret ariat

24

33.000. 000

24

117.80 0.000

24

122.51 2.000

24

127.41 2.480

24

132.50 8.979

120

533.233.4 59

24

137.80 9.338

Sekret ariat

120

6.550.0 00

120

6.600.0 00

120

6.864.0 00

120

7.138.5 60

120

7.424.1 02

600

34.576.66 2

120

7.721.0 66

Sekret ariat

420

11.000. 000

420

11.320. 000

420

11.772. 800

420

12.243. 712

420

12.733. 460

2.10 0

59.069.97 2

420

13.242. 799

Sekret ariat

-


HO K

74

12

45.000. 000

74

12

38.705. 000

74

12

40.253. 200

74

12

94 |

41.863. 328

74

12

43.537. 861

370

60

209.359.3 89

74

12

45.279. 376

-

Sekret ariat


1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3 Terselen ggaranya pemeliha raan rutin/berk ala gedung kantor

Terlaksa naya disiplin pegawai

Terselen ggaranya pendidika n dan pelatihan formal

Kode


4 2.02.2.02. 01.02

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.02.2.02. 01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al

2.02.2.02. 01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.02.2.02. 01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.02.2.02. 01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a

2.02.2.02. 01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


/ output Kegiatan

6 Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara n

Sat uan

7 unit



Tahun 2015

Targ et

Rp

Targ et

9

10

11

8 1

44.000. 000

1

Rp

12 534.80 0.000

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

13

14

15

16

17

18

1

176.59 2.000

1

183.65 5.680

1

191.00 1.907


21

Targ et

Rp

19

20

22

1

1.130.049. 587

1

198.64 1.983

1

365.000.0 00

1

-

191.00 1.907

5

765.049.5 87

1

198.64 1.983

-

85

30.800.00 0

-

-

88

30.800. 000

1

8.998.9 12

1

42.621.71 2

unit Terpenuhin ya pengadaan kendaraan dinas Terpelihara nya sarana gendung kantor yang memadai Tersediany a perlengkap an pendukun g peningkata n disiplin aparatur Tersediany a pakaian dinas beserta perlengkap annya

Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur

-

365.00 0.000

1

169.80 0.000

1

unit 1

44.000. 000

1

176.59 2.000

1

183.65 5.680

1

stel -

30.800. 000

-

ora ng

-

-

30.800. 000

-

-

1

8.650.0 00

1

8.000.0 00

1

8.320.0 00

1

95 |

8.652.8 00

23 Sekret ariat

Sekre tariat

Sekret ariat

-

Sekret ariat

-

-

Sekret ariat

1

9.358.8 68

stel -


Sekret ariat


1

Sasara n

2

Indikator Sasaran

3

Kode


/ output Kegiatan

Sat uan

4 2.02.2.02. 01.05.01

5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

6 Terpenuhin ya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

7 ora ng

2.02.2.02. 01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksana nya administra si pelaporan pencapaia n kinerja dan pertanggu ngjawaban keuangan

dok

2.02.2.02. 01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 1

8.650.0 00

1

8.000.0 00

1

8.320.0 00

1

8.652.8 00

1

8.998.9 12


21 1

Targ et

Rp

19

20

22 42.621.71 2

1

9.358.8 68


23 Sekret ariat

Tersusun nya laporan capaian kierja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

22.627. 000

2

22.760. 000

2

23.670. 400

2

24.617. 216

2

25.601. 905

10

119.276.5 21

2

26.625. 981

2

22.627. 000

2

22.760. 000

2

23.670. 400

2

24.617. 216

2

25.601. 905

10

119.276.5 21

2

26.625. 981

dok Tersediany a laporn capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah 3.693.7 81.000


7.684.0 62.000

7.282.7 92.480

7.364.1 04.179

96 |

7.602.4 68.346

33.596.40 8.006aww

7.906.5 67.080

Sekret ariat

Sekret ariat

Bab vI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2014 – 2019 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Renstra Dinas mengacu pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lebak diperlukan sebuah tolok ukur (indikator kinerja) yang jelas dan nyata agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan fokus pada tujuan. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang, dengan menetapkan Indikator dan target kinerja secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Penetapan indikator kinerja dinas bertujuan untuk member gambaran tentang salah satu ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan di daerah. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Penetapan indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan akumulasi capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Selengkapnya Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tertera pada Tabel 6.1 sebagai berikut.


97 |

abel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No

1 1

2

Indikator

2 Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)/ton Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)/kg

3

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)

4

Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air: - Mata Air (unit)

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2013 3

Kondisi Kinerja pada Akhri Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun 2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

2018 8

2019 8

9

30.963,50

31.273,14

31.585,87

31.901,73

32.220,74

32.542,95

32.868,38

32.868,38

32.274,60

33.888,33

35.582,75

37.361,88

39.229,98

41.191,48

43.251,05

43.251,05

650

50

400

400

400

400

400

2.700

41

10

10

10

10

10

10

101

12

2

2

2

2

2

2

24

16 40

2 40

2 40

2 40

2 40

2 40

2 40

28

- Bendungan (unit) - Sempadan Sungai (km) 5

Tersedianya proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)


40

98 |

Bab vII PENUTUP Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lebak dalam mewujudkan

visi

“TERWUJUDNYA

PEMBANGUNAN

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING SERTA BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN, perlu didukung oleh :

1) Komitmen Kepala Daerah yang kuat dan demokratis ; 2) Konsistensi kebijakan pemerintah ; 3) Keberpihakan pada sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat ; dan 4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Semoga dengan tersusunnya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dapat berguna bagi semua pihak dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

H. Kosim Ansori, S.Sos.,M.Si NIP. 195807211983031006


99 |

2014 Lampiran : 1 (satu) berkas

Recommend Documents