BUPATI BOGOR KEPUTUSAN BUPATI BOGOR Nomor
:
050/53/Kpts/Per-UU/2015.
Lampiran
:
1 (satu) berkas
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Bogor wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Barat 87); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 159); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
2
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam : a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan; b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran; c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja; d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
3
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Cibinong
Pada Tanggal
: 15 Januari 2015
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR TANGGAL
: :
TENTANG
050/53/Kpts/Per-UU/2015 15 Januari 2015 : PENETAPAN INDIKATOR UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
NO
SASARAN DAERAH
1
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI AKHIR
SKPD PENGAMPU
KETERANGAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 1
Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
Terbangunnya Mesjid Besar di setiap Kecamatan
2
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Partisipasi angkatan kerja perempuan
3
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan
Rasio KDRT
4
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
Laju Pertumbuhan Penduduk
5
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
(unit)
10
11
10
0
0
40 SETDA
51,15
52,18
53,22
54,28
55,37
55,37 BPPKB
0,000039
0,000038
0,000037
0,000036
0,000035
0,000035 BPPKB
%
3,15
3,17
3,17
3,17
3,17
orang
728
750
750
750
750
8.74 - 8.02
8.02 - 7.24
8.02 - 7.24
7.24 - 7.00
7.00 - 5.00
%
(%)
3,17 BAPPEDA, DISDUKCAPIL
3728 DINSOSNAKERTRANS
7.00 - 5.00 SETDA, BAPPEDA, DISDIK, DINKES
6
Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
KALI
9
8
9
8
9
7
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
Jumlah kegiatan kepemudaan
KALI
15
15
16
16
17
17 DISPORA
8
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
Jumlah kegiatan olahraga
EVENT
12
13
15
16
18
18 DISPORA
9
Terbangunnya pusat olahraga terpadu
Tuntasnya Pembangunan Stadion OR berskala Internasional
(%)
62,15
77,8
100
100
100
100 DISPORA
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
%
88
88
88
88
88
10 Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
DISBUDPAR
88 BPBD
PENCIRI TERMAJU
INDIKATOR KINERJA SATUAN 2014 2015 2016 UTAMA Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata 1 Meningkatnya produksi, distribusi, Produksi benih ikan hias dan (RE) 3.084.614 3.206.528 3.713.003 dan konsumsi pangan daerah benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia NO
2
SASARAN DAERAH
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
2018
KONDISI AKHIR
SKPD PENGAMPU
5.239.966
5239966 DISNAKKAN, BKP5K
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
(%)
10,09
19,91
46,45
72,99
100,32
100,32 DISTANHUT, BKP5K
Persentase koperasi aktif
%
0,6823
0,686
0,6896
0,6909
0,6944
0,6944 DISKOPUKMINDAG
Usaha Mikro dan Kecil
%
0,878
0,8797
0,8822
0,8854
0,8892
0,8892 DISKOPUKMINDAG
LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
DISKOPUKMINDAG (kec) (kec) (%)
(Rp. trilyun)
(% RE)
KETERANGAN
4.366.638
Tercapainya swasembada benih padi unggul Bersertifikat
Terbangunnya pasar disetiap kecamatan - Pasar Kabupaten - Pasar Desa 3
2017
PENCIRI TERMAJU
0 2
0 2
1 1
1 1
1 1
26 31
5.20 - 6.50
5.20 - 6.50
5.20 - 6.50
5.20 - 6.50
5.20 - 6.50
5.20 - 6.50 SELURUH SKPD
PENCIRI TERMAJU
110 - 130
110 - 140
110 - 150
110 - 160
110 - 170
110 - 170 SELURUH SKPD
PENCIRI TERMAJU
83,25
83,98
84,71
85,44
89,62
4537643
4991407
5490548
6039603
6643563
4
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia
5
Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata
Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
(org)
6
Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
Pertumbuhan industri
%
0,0361
0,0349
0,0389
0,0399
0,0408
0,0408 DISKOPUKMINDAG
7
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
65,8
65,85
65,9
65,95
66
66 DINSOSNAKERTRANS
87,5
88
88 DTRP
Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 1 Meningkatnya perencanaan, Ketaatan terhadap RTRW % 86 86,5 87 kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang 2 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Terbangunnya pembangunan jembatan yang berkualitas dan Poros Barat - Utara - Tengah terintegrasi untuk mendukung Timur pergerakan orang, barang dan jasa Poros Tengah - Timur km 0 10,4 24 Poros Utara - Jalur cepat km 0 2,5 1,5 - Jalur lambat km 0 2,5 1,5
89,62 DESDM
6643563 DISBUDPAR
DBMP. SETDA
12,8
0
50,2
3 3
0,6 0,6
7,6 8,1
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
NO
3
SASARAN DAERAH
Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa
INDIKATOR KINERJA UTAMA Poros Barat
SATUAN km
2014
2015 0,8
2016 0
2017 0
2018 0
KONDISI AKHIR 0
SKPD PENGAMPU
KETERANGAN
3,4
Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilyah (PKW) - RTRW - RTBL - RDTR - CBO
(dok) (dok) (dok) (dok)
1 1 1 0
0 2 0 0
0 2 0 0
0 4 0 0
0 3 0 0
2 13 2 1
Tidak ada daerah terisolir
(kp)
0
1
13
13
0
27 DBMP, DLLAJ
PENCIRI TERMAJU
34623
47623
60623
74623
83982
83982 DTBP, BPMPD
PENCIRI TERMAJU
8,034%
8,044%
8,053%
8,062%
8,072%
8,42
8,62
8,81
9
22000
22000
22000
20291
4
Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh
Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
Persentase luas pemukiman yang tertata
BAPPEDA, DTBP, DTRP, DLLAJ, BLH, DESDM
(unit)
%
Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,23 pendidikan masyarakat sekolah (RLS) 9 tahun 2
Tuntasnya masyarakat tuna aksara
Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun
3
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan
Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi - RSUD - Puskesmas
4
Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda
Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan
5
Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
AHH termasuk tertinggi di Indonesia
(jiwa)
15000
8,072% DTBP
9 DISDIK
PENCIRI TERMAJU
3169198 DISDIK, KAPD
PENCIRI TERMAJU
DINKES, RSUD (unit) (unit)
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
0 0
0 20
1 20
0 30
0 31
(%)
39,4
55
70
85
100
100 DINKES
PENCIRI TERMAJU
(tahun)
70,4
70,8
71,2
71,6
72
72 DINKES
PENCIRI TERMAJU
Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 1.363.996.369.000 2.005.730.914.367 2.115.168.771.984 2.245.339.735.835 1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) dalam membiayai pembangunan Indonesia
2.349.272.823.337
2
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
(org) (%)
3
Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat
Pelayanan Perijinan berstandar ISO
(jenis)
4
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan Meningkatnya kinerja
Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di
2.823.459 82
2.975.010 86
3.145.609 91
3.476.797 100
342.797 100
28
35
42
49
58
4 101
2.349.272.823.337 DISPENDA
342.797 DISDUKCAPIL 100
58 BPT
DISKOMINFO
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
NO
SASARAN DAERAH penyelenggaraan pemerintahan desa
5
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor
INDIKATOR KINERJA UTAMA seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan - OPD - Kecamatan - Kelurahan - Desa
SATUAN
SKPD KEC KEL DESA
2014
2015
10 0 0 0
2016
38 40 19 416
2017
38 40 19 416
2018
38 40 19 416
KONDISI AKHIR
38 40 19 416
6
Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat
Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah
7
Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
Kegiatan pembinaan politik daerah
8
Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
Angka kriminalitas yang tertangani
DPKBD, INSPEKTORAT (%)
100
100
100
100
100
100
(%)
100
100
100
100
100
100
(%)
100
100
100
100
100
100
31
80
80
80
80
5
5
5
5
5
4,25
4,89
5,63
6,47
7,44
(SKPD)
KEGIATAN
%
KETERANGAN
38 40 19 416
Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) - Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah - Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah -Tindak lanjut hasil pengawasan
SKPD PENGAMPU
80 DISKOMINFO
25 KANKESBANGPOL
7,44 SATPOL PP
PENCIRI TERMAJU
PENCIRI TERMAJU
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
NO
SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
1 2 3 Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 1
Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
Terbangunnya Mesjid Besar di setiap Kecamatan
2
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Partisipasi angkatan kerja perempuan
3
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan
Rasio KDRT
4
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
Laju Pertumbuhan Penduduk
5
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
4
(unit)
%
2015
PROGRAM/KEGIATAN
6
11
52,18
0,000038
%
3,17
orang
750
(%)
8.02 - 7.24
6
Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
KALI
8
7
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
Jumlah kegiatan kepemudaan
KALI
15
8
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
Jumlah kegiatan olahraga
EVENT
13
9
Terbangunnya pusat olahraga terpadu
Tuntasnya Pembangunan Stadion OR berskala Internasional
(%)
77,8
A Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 1 Pembentukan tim penyusun RKPD 2016 2 Pembentukan tim penyusun RKPD 2017 3 Rapat persiapan penyusunan RKPD 2016 dengan SKPD 4 Rapat persiapan penyusunan RKPD 2017 dengan SKPD 5 Pengumpulan data/informasi bahan RKPD a Evaluasi perencanaan pembangunan 2014 b Evaluasi perencanaan pembangunan 2015 c Proyeksi perencanaan pembangunan 2016 d Pengolahan data/informasi RKPD 2016 e Penyampaian usulan program kegiatan SKPD bersumber dana non APBD Kab Bogor 2015 f Penyampaian usulan program kegiatan SKPD bersumber dana non APBD Kab Bogor 2017 g Pengolahan data usulan program/kegiatan Kab Bogor melalui RKPD Jabar On-Line 2016 h Pengolahan data usulan program/kegiatan Kab Bogor melalui RKPD Jabar On-Line 2017 i Penyampaian usulan program kegiatan SKPD tahun 2016 bersumber dana non APBD Kab Bogor melalui RKPD Jabar on-line j Penyampaian/penyempurnaan usulan Kabupaten Bogor melalui RKPD jabar on-line oleh Provinsi Jawa Barat j Penyampaian usulan program/kegiatan SKPD Tahun 2016 k Pengolahan data hasil Pokok Pikiran DPRD (reses) DPRD l Pengolahan data hasil boling, jumling dan penjaringan aspirasi masyarakat lainnya m Pengolahan dan penetapan prioritas usulan survey pasca Musrenbang RKPD untuk perencanaan tahun 2016 6 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016 7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2017 8 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 9 Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Rancangan Awal RKPD 2016 10 Penyusunan Rancangan RKPD 2016 11 Penyusunan rancangan Akhir RKPD 2016 12 Penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang RKPD 2016 13 Konsultasi rancangan Akhir RKPD 2016 ke Provinsi Jabar 14 Finalisasi RKPD 2016 dan Penetapan Perbup tentang RKPD 2016 15 Penyampaian Dokumen RKPD 2016 kepada SKPD 16 Penyampaian Dokumen RKPD 2016 kepada Gubernur Jawa Barat
B Penyusunan Perubahan RKPD 2015 1 Pembentukan tim penyusun Perubahan RKPD 2015 10 Meningkatnya cakupan pelayanan, Cakupan pelayanan bencana % 88 2 Rapat persiapan penyusunan Perubahan RKPD 2015 pencegahan dan upaya kebakaran kabupaten 3 Pengumpulan data/informasi bahan Perubahan RKPD 2015 penanggulangan bencana a Evaluasi RKPD 2015 s/d Triwulan II b Pengolahan data/informasi Perubahan RKPD 2015 c Penyampaian usulan perubahan program/kegiatan SKPD Tahun 2015 Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis d Pengolahan dan penyampaian usulan program/kegiatan perubahan melalui RKPD sumberdaya alam dan pariwisata 1 Meningkatnya produksi, distribusi, Produksi benih ikan hias dan (RE) 3.206.528 jabar on-line dan konsumsi pangan daerah benih ikan konsumsi air 4 Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2015 tawar termasuk terbanyak di 5 Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RKPD 2015 kepada SKPD Indonesia 6 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2015 7 Penyusunan rancangan Akhir Perubahan RKPD 2015 Tercapainya swasembada (%) 19,91 8 Penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan RKPD 2015 benih padi unggul 9 Konsultasi rancangan Akhir Perubahan RKPD 2015 Bersertifikat 10 Finalisasi Perubahan RKPD 2014 dan Penetapan Perbup tentang Perubahan RKPD 2015 11 Penyampaian Perubahan RKPD 2015 kepada SKPD 2 Meningkatnya jumlah koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 0,686 12 Penyampaian Perubahan RKPD 2015 kepada Gubernur Jawa Barat dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam Usaha Mikro dan Kecil % 0,8797 C Penyusunan Renja SKPD
2015
2014 Des
Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Agst Sept Okt Nop Des
NO 1
SASARAN DAERAH 2 mengembangkan ekonomi lokal
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
2015
3
4
6
Terbangunnya pasar disetiap kecamatan - Pasar Kabupaten - Pasar Desa 3
Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
4
(kec) (kec) (%)
(Rp. trilyun)
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia
(% RE)
5
Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata
Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
(org)
6
Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
Pertumbuhan industri
%
7
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
PROGRAM/KEGIATAN
0 2 5.20 - 6.50
110 - 140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembentukan tim penyusun Renja SKPD 2016 Pembentukan tim penyusun Renja SKPD 2017 Penyusunan Pedoman Penyusunan Renja SKPD 2016 Penyusunan Rancangan Renja SKPD 2016 Penyampaian Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda Verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh Bappeda Penyampaian hasil verifikasi Rancangan Renja SKPD Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD 2016 Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD kepada Bappeda Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD oleh Bappeda Penyusunan Keputusan Bupati tentang Renja SKPD tahun 2015 Penyampaian Penetapan Kepbup tentang Renja SKPD tahun 2015 kepada SKPD Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD
83,98 D Penyusunan Perubahan Renja SKPD 2015 1 Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja SKPD 2015 2 Penyusunan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja SKPD 2015 4991407 3 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 5 Penyampaian Rancangan Perubahan Renja SKPD kepada Bappeda 6 Verifikasi Rancangan Perubahan Renja SKPD 2015 oleh Bappeda 7 Penyampaian hasil verifikasi Rancangan Perubahan Renja SKPD 2015 0,0349 8 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2015 9 Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2015 kepada Bappeda 10 Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD oleh Bappeda 11 Penyusunan Keputusan Bupati tentang Perubahan Renja SKPD tahun 2015 12 Penyampaian Penetapan Kepbup tentang Perubahan Renja SKPD tahun 2015 kepada SKPD 65,85 13 Penetapan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 oleh Kepala SKPD
E Musrenbang RKPD 2016 Tahun 2015 1 Musrenbang Desa/Kelurahan Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan 2 Musrenbang Tematik Kewilayahan Kabupaten Bogor pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 3 Musrenbang RKPD di Kecamatan 1 Meningkatnya perencanaan, Ketaatan terhadap RTRW % 86,5 4 Musrenbang RKPD di Kabupaten kesesuaian dan pengendalian 5 Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat pemanfaatan ruang 6 Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Terbangunnya pembangunan jembatan yang berkualitas dan Poros Barat - Utara - Tengah 7 Musrenbang Perbatasan Jabar-Banten terintegrasi untuk mendukung Timur 8 Pra Musrenbang Nasional pergerakan orang, barang dan jasa Poros Tengah - Timur km 10,4 9 Musrenbang Nasional Poros Utara 10 Pasca Musrenbang Nasional - Jalur cepat km 2,5 8 Survey Pasca Musrenbang RKPD 2016 - Jalur lambat km 2,5 Poros Barat km 0 F Forum SKPD 1 Pelaksanaan Forum SKPD 3 Meningkatnya infrastuktur Mendorong Terbangunnya 2 Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Jawa Barat perhubungan yang mendukung Cibinong Raya sebagai Pusat G Penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2016 aksesibilitas, pergerakan orang, Kegiatan Wilyah (PKW) barang dan jasa - RTRW (dok) 0 1 Penyusunan Rancangan KUA tahun anggaran 2016 - RTBL (dok) 2 2 Penyusunan Rancangan PPAS tahun anggran 2016 - RDTR (dok) 0 3 Penyusunan Pra RKA SKPD 2016 - CBO (dok) 0 4 Verifikasi Pra RKA SKPD tahun 2016 oleh TAPD 5 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2016 kepada Bupati Bogor Tidak ada daerah terisolir (kp) 1 6 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2016 oleh Kepala Daerah kepada DPRD 7 Pembahasan KUA dan PPAS 2016 oleh DPRD 4 Meningkatnya penyediaan dan Bebas Rumah Tidak Layak (unit) 47623 8 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2016 penataan perumahan dan Huni (RTLH) 9 Penyampaian Informasi Rencana Alokas Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan permukiman kumuh Retribusi Daerah (BHPRD) dan Dana Desa Tahun 2016 kepada Pemerintah Desa oleh Bupati Bogor 8,044% H Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2015 1 Penyusunan Rancangan KUPA tahun anggaran 2015 2 Penyusunan Rancangan Awal PPASPerubahan tahun anggran 2015 3 Penyusunan Pra Perubahan RKA SKPD 2015 Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan 4 Verifikasi Pra Perubahan RKA SKPD tahun 2015 oleh TAPD kesehatan 1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,42 5 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2015 kepada Bupati Bogor 5
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
Persentase luas pemukiman yang tertata
%
2015
2014 Des
Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Agst Sept Okt Nop Des
NO 1
SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2 pendidikan masyarakat
3 sekolah (RLS) 9 tahun
2
Tuntasnya masyarakat tuna aksara
Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun
3
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan
Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi - RSUD - Puskesmas
Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda
Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan
Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
AHH termasuk tertinggi di Indonesia
4
5
SATUAN
2015
4
6
PROGRAM/KEGIATAN 6
(jiwa)
22000
(unit) (unit)
0 20
(%)
55
(tahun)
2
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
(org) (%)
3
Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat
Pelayanan Perijinan berstandar ISO
(jenis)
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan - OPD - Kecamatan - Kelurahan - Desa
5
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor
SKPD KEC KEL DESA
Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) - Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah - Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah -Tindak lanjut hasil pengawasan
6
Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat
Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah
7
Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
Kegiatan pembinaan politik daerah
8
Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
Angka kriminalitas yang tertangani
I Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 1 Persiapan penyusunan Tapkin SKPD 2015 2 Penyusunan Rancangan Tapkin SKPD 2015 3 Penyempurnaan Rancangan Tapkin SKPD 2015 4 Penyampaian Tapkin kepada Kementerian PAN-RB J
70,8
Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) ################## dalam membiayai pembangunan Indonesia
4
7 8
(%)
(%)
(%)
(SKPD)
KEGIATAN
%
2.975.010 86
35
Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015
Pen yus 1 2 3 4
Persiapan penyusunan Perubahan Tapkin SKPD 2015 Penyusunan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD 2015 Penyempurnaan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD 2015 Penyampaian Perubahan Tapkin kepada Kementerian PAN-RB
K Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Bogor Tahun 2013-2018 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi RPJMD 2 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD 3 Forum Konsultasi Publik Revisi RPJMD 4 Musrenbang Revisi RPJMD 5 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD 6 Pembahasan Revisi RPJMD dengan DPRD 7 Finalisasi Revisi RPJMD 8 9
Konsultasi Revisi RPJMD Ke Provinsi Jabar Penetapan Perda Revisi RPJMD
L Penyusunan Revisi Renstra SKPD 2013-2018 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi Renstra SKPD 2 Penyusunan Rancangan Revisi Renstra SKPD 3 Verifikasi Rancangan Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda 4 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD 5 Verifikasi Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda 38 6 Penetapan Perbup Revisi Renstra SKPD 40 7 Penetapan Revisi Renstra SKPD oleh Kepala SKPD 19 416 M Penyusunan Revisi RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025 1 Penyusunan Rancangan Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 2 Konsultasi Rancangan Revisi RPJPD Ke Provinsi Jabar 3 Musrenbang Revisi RPJPD 4 Pembahasan Revisi RPJPD dengan DPRD 100 5 Penetapan Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 6 Finalisasi Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 100 N Penyusunan LKPj Tahun 2014 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun LKPj 2014 2 Desk I LKPj 2014 100 3 Penyusunan Draft Awal LKPj 2014 4 Pertemuan Sekda tentang Penyusunan LKPj 2014 5 Rakor Penyusunan LKPj 2014 80 6 Desk II LKPj 2014 7 Penyusunan Draft I LKPj 2014 8 Pembahasan Draft I LKPj 2014 9 Penyusunan Draft II LKPj 2014 10 Pembahasan Draft II LKPj 2014 5 11 Ekspose naskah Draft LKPj di hadapan Bupati 12 Penyempurnaan naskah LKPj 2014 13 Ekspose Bupati tentang Naskah LKPj 2014 4,89 14 Penyampaian naskah akhir LKPj ke Bupati 15 Penyampaian LKPj kepada DPRD 16 Penyusunan jadwal pembahasan LKPj 17 Pembahasan LKPj 2014 dengan DPRD 18 Penyempurnaan naskah akhir LKPj 2014 19 Koordinasi dengan SKPD untuk penyempurnaan naskah akhir koreksi DPRD
2015
2014 Des
Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Agst Sept Okt Nop Des
NO
SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
2015
1
2
3
4
6
PROGRAM/KEGIATAN
O Evaluasi Kinerja RKPD 1 Penyusunan laporan evaluasi RKPD tahun sebelumnya 2 Evaluasi kinerja OPD Kabupaten per triwulan 3 Evaluasi kinerja OPD Kecamatan per triwulan 4 Evaluasi kinerja DAK, TP dan UB per triwulan tahun sebelumya 5 Evaluasi kinerja DAK, TP dan UB per triwulan tahun berjalan 6 Evaluasi kinerja Bantuan DKI dan Gubernur 7 Penyusunan laporan evaluasi RKPD tahun berjalan P Evaluasi RPJMD Tahun 2013-2018 untuk Tahun 2015 Q Evaluasi Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013-2018 untuk Tahun 2015 oleh SKPD R Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013-2018 untuk Tahun 2015 S Penyusunan LAKIP Tahun 2014 1 Pembentukan tim penyusun LAKIP Tahun 2014 2 Rapat persiapan penyusunan LAKIP Tahun 2014 3 Pengumpulan data/informasi bahan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 4 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 5 Rapat Pembahasan Draft Akhir LAKIP Tahun 2014 6 Penyampaian LAKIP ke Kemenpan & RB dan Kemendagri T Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2016 1 Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Bupati 2 Penyusunan dan Penyampaian RKA oleh SKPD 3 Pembahasan RKA SKPD 4 Penyusunan dan Penyampaian RAPBD kepada Bupati 5 Penyampaian RAPBD kepada DPRD dan Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat melalui media 6 Pembahasan RAPBD dan Persetujuan bersama RAPBD 7 Evaluasi Gubernur terhadap RAPBD 8 Penyempurnaan RAPBD sesuai Hasil Evaluasi Gubernur 9 Penetapan Perda tentang APBD & Raperbup tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur 10 Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 11 Penyampaian Perda APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kepada Kemendagri, Kemenkeu dan Provinsi 12 Penerbitan Peraturan KDH tentang Besaran Uang Persediaan 13 Verifikasi, Persetujuan dan Pengesahan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas U Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 1 Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD 2 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan RKA 3 Penyusunan Raperda Perubahan APBD 4 Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD 5 Pembahasan dan Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 6 Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD 2015 7 Penyempurnaan Perub APBD 2015 Hasil Evaluasi Gubernur 8 Penetapan Perda tentang Perubahan APBD & Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi 9 Verifikasi, Persetujuan dan Pengesahan Rancangan DPPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas V Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2014 1 Persiapan Penyusunan LPPD T.A 2014 2 Pengumpulan Elemen Data LPPD T.A 2014 3 Penyusunan LPPD T.A 2014 4 Penyampaian LPPD T.A 2014 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat W Penyusunan LPJP Tahun 2014 1 Surat Edaran untuk menyampaikan Laporan Keuangan SKPD 2 Review Laporan Keuangan SKPD 3 Penyampaian Laporan Keuangan SKPD ke PPKD 4 Pemeriksaan Internal oleh BPK 5 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD oleh PPKD 6 Penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK 7 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK 8 Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit BPK dari KDH kepada DPRD 9 Pembahasan LPJP dengan DPRD
2015
2014 Des
Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Agst Sept Okt Nop Des
NO
SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
2015
1
2
3
4
6
PROGRAM/KEGIATAN 10 11 12 13 14
Persetujuan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Penyampaian RLPJP 2012 ke Gubenur untuk dievaluasi Evaluasi RLPJP 2012 oleh Gubernur Penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban APBD sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Penetapan Perda LPJP
X Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2015 1 Penyusunan Lap. Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya 2 Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari Pengguna Anggaran kepada PPKD 3 Penyampaian Laporan Hasil Konsolidasi Laporan Semester I oleh PPKD ke Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuda 4 Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari Sekda kepada Bupati 5 Penyampaian Lap Realisasi Semester I dari Bupati kpd DPRD 6 Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dengan DPRD Y Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium Serta Daftar Harga Tertinggi Tahun 2016 1 Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium 2 Penyusunan dan Penerbitan Daftar Harga Tertinggi 3 Sosialisasi Draft SSH 4 Sosialisasi Keputusan Bupati tentang SSH Z Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa 1 Penyusunan RKP Desa Tahun 2016 2 Penetapan RKP Desa Tahun 2016 3 Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2016 4 Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 5 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 oleh Camat 6 Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 7 Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2015 Semester I kepada Bupati melalui Camat 8 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2015 kepada Bupati melalui Camat
2015
2014 Des
Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Agst Sept Okt Nop Des
