KOMISI PEMILIHAN
UMUM
, Jakarta, 1 Juli
2'')14
Kepada: Nomor
1340/KPO/VII/2014
Lampiran
1(satu) berkas
Sifat
Penting
Perihal
Petunjuk teknis pelaksanaankegiatan dan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
Yth.
1. Ketua KPU/KIPProvinsi
2. Ketua KPU/KIPKabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
Dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presidendan Wakil Presiden 2014, sebagaimanaterlampir.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan: 1) Yth. Anggota KPU; 2) Yth. Sekretaris KPU/KIPProvinsi; dan 3) Yth. Sekretaris KPU/KIPKabupaten/Kota.
lampiran Surat Ketua KPU Nomor
: 1340/KPU/VII/2014.
Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
Oalam rangka pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1)
Untuk pengadaan logistik Pemilu 2014 selain dilakukan dengan metode pelelangan, pemilihan
langsung, penunjukan
langsung atau
pengadaan langsung, dapat juga
dilaksanakan dengan metode swakelola. Apabila pekerjaan akan dilaksanakan dengan swakelola, maka masing-masing satker KPU/KIPKabupaten/Kota terlebih dahulu mengubah rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)dalam OIPAsesuai kebutuhan riil di lapangan dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam OIPA.Perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)tersebut harus mendapatkan persetujuan KPA satker yang bersangkutan. Pelaksanaanswakelola tetap mengacu kepada ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012, dan petunjuk teknis lainnya dari lKPP. 2)
Kegiatanyang dapat dilaksanakan dengan swakelola antara lain sortir dan lipat surat suara, sortir dan pengesetan formulir, pengepakan logistik Pemilu, dan distribusi logistik dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK,PPS,dan TPSserta penyediaan sarana menempel salinan OPTdan daftar pasangancalon (OPC).
3)
Untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola sebagaimana poin nomor 2 di atas, biaya yang digunakan mengacu kepada standar masing-masing daerah dan tetap memperhatikan ketersediaan pagu anggaranyang ada. Adapun komponen biaya utamanya adalah : a. Biayahonor untuk upah pekerja yang dilibatkan dalam proses tersebut; b. Biayasewa tenda, ruang atau tempat atau kendaraan atau lainnya; c. Biayakonsumsi, ATK,dan bahan; d. Biayalainnya (bila diperlukan).
4)
Prosedur swakelola sesuai dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
5)
Untuk efisiensi dan efektifitas pendistribusian logistik dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke tingkat bawahnya (PPK,PPS,dan TPS),mekanisme distribusinya dapat langsungdilaksanakan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS tanpa melalui PPK (apabila memungkinkan), dan seterusnya. Apabila diperlukan
adanya biaya perjalanan dinas bagi satker
KPU
Kabupaten/Kota dalam mengawal logistik yang dikirimkan, maka biaya perjalanan dinas
dapat mengambil dari kegiatan monitoring pengadaan logistik pada output 3356.006, bukan dari rincian biaya belanja jasa lainnya yang akan diswakelolakan. 6)
Dalam pelaksanaan
swakelola
oleh KPU Kabupaten/Kota
tetap
ada proses pengadaan
barang/jasa misalnya pengadaan bahan yang diperlukan yang aturannya metode
pemilihan
penyedia
barang/jasa
sesuai Pepres 54/2010
mengacu kepada
sebagaimana
diubah
dengan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7}
Pertanggungjawaban bukti
- bukti
penggunaan anggaran untuk kegiatan swakelola tetap menggunakan
pembayaran
yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran
berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Beberapa bukti pembayaran dimaksud, diantaranya : a. Daftar penerimaan pembayaran untuk pembayaran honor; b. Kuitansi; c. Nota pembelian; d. $urat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak. 8}
Pengadaan swakelola
oleh KPU Kabupaten/Kota,
dilaksanakan
melalui
tahapan sebagai
berikut: a}
Perencanaan, dengan melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : -
KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan,
menyusun
daftar
kebutuhan
dan kegiatan yang akan
dan upayakan berasal dari arahan atau kebijakan pimpinan
satker
KPU/KIP Kabupaten/Kota; -
Membentuk
tim swakelola (honor diambilkan dari MAK 3356.006 dengan terlebih
dahulu melakukan revlsl POK), yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim ini dapat berasal dari Pegawai KPU/KIP Kabupaten/Kota
atau lainnya
yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. -
Menyusun
KAK, yang memuat
: uraian kegiatan, waktu
pelaksanaan, keperluan
bahan pendukung dan lainnya, rincian tugas (deskripsi pekerjaan), capaiannya dan pola kerja yang akan digunakan (SOP). -
Menyusun
rincian
biaya pekerjaan
(dapat digabung
sebelumnya), yang terdiri dari : upah/honor
dengan
KAK yang disusun
pekerja, pengadaan bahan pendukung,
dan pengeluaran lain yang diperlukan. -
Menyusun rencana pengadaan dan kebutuhan personil yang akan dilibatkan (harus yang realistis).
-
KPU Kabupaten/Kota
dapat mengumumkan
swakelola dimaksud
untuk diketahui
masyarakat umum. b)
Pelaksanaan, dilakukan dengan mempedomani sebelumnya. swakelola,
Pada tahap melakukan
ini, KPU Kabupaten/Kota
pembayaran,
pimpinan satker KPU Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan.
rencana swakelola yang telah dibuat
dan melaporkan
melaksanakan kegiatan
proses kegiatan
pelaksanaan
kepada
yang berisi informasi bahwa pekerjaan tersebut
c)
Pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan selesai.
9)
Mekanisme pengepakan dan pengiriman logistik perlengkapan pemungutan
dan dukungan
perlengkapan lainnya keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 mempedomani Keputusan KPU yang berlaku. Sebagai catatan, bahwa untuk sampul yang berisi formulir berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara bersama forrnullr lainnya. 10) Pengawasan proses pengadaan dan pengiriman
logistik ke PPK, PPS, dan TPS rnelalui
komunikasi dengan PPK atau PPS menggunakan sarana telekomunikasi melakukan
perjalanan
dinas
dengan
memperhatikan
yang ada atau dapat
ketersediaan
biaya
monitoring
pengadaan dan pengiriman logistik yang terdapat dalam OIPA satker yang bersangkutan. 11) Bagi satker yang akan melakukan proses pengelolaan logistik di tingkat PPK dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan alasan lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan dan pelaksanaanya, maka satker KPU Kabupaten/Kota
melakukan
pengawasan terhadap
proses pengelolaan
logistik di tingkat
PPK.Apabila diperlukan biaya sewa gudang logistik sementara untuk keperluan menyimpan logistik Pemilu, maka satker KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan sewa gudang tersebut di Kecamatan dengan memperhatikan
ketersediaan
pagu anggaran yang ada. Apabila pagu
belanja sewa tidak mencukupi, dapat dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku atau bila dimungkinkan
dapat meminta bantuan Pemda untuk memfasilitasi
ruang atau gudang
penyimpanan logistik sampai batas waktu yang disepakati oleh satker KPU Kabupaten/Kota dan pihak Pemda setempat. 12) Pencetakan/penggandaan
salinan Oaftar Pemilih Tetap (OPT), OPK, OPTb, dan OPKTb,
dengan ketentuan sebagai berikut : untuk keperluan Saksi disediakan 2 set/TPS; KPPS sebanyak 2 set, untuk ditempel
pada sarana penempelan
yang tersedia dan
pegangan KPPSuntuk cek pemilih yang hadir di TPS; Pengawas Pemilu lapangan sebanyak 1 set;
=
keperluan PPS 2 set;
PPK= 1 set; jumlah salinan OPT yang diadakan adalah sesuai dengan Keputusan KPU nornor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal13 Juni 2014; mekanisme pencetakan/penggandaan salinan tersebut dapat dilaksanakan dengan metode swakelola atau metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 (bila masih dimungkinkan waktunya); mekanisme pencetakan/penggandaan salinan sebagaimana dimaksud apabila dilakukan dengan swakelola, maka terlebih dahulu merinci alokasi peruntukan setiap PPK,PPSdan TPSsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13) KPU Kabupaten/Kota
segera melaksanakan proses peneetakan/penggandaan
buku panduan
KPPS,dengan ketentuan sebagai berikut : a. Spesifikasi: Cover buku: ukuran 21 x 15 em Art Carton minimal 190 gram Berwarna atau hitam putih lsi buku : ukuran 21 x 15 em HVS 80 gram atau Art Paper 85 gram Berwarna atau hitam putih b. Alokasi peruntukan : 2 buah buku panduan KPPSuntuk setiap TPS 1 buah buku panduan KPPSuntuk setiap PPS 1 buah buku panduan KPPSuntuk setiap PPK Biaya pengadaan buku panduan tersebut di atas, dapat menggunakan pagu anggaran yang tersedia
pada
penggandaan
MAK 3356.007 atau pencetakan
akun
belanja
buku panduan
barang
non operasional.
tersebut
dapat
mengaeu
Besaran biaya kepada biaya
penggandaan atau pencetakan buku panduan KPPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Apabila dalam pelaksanaannya, satker KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
proses pelelangan,
maka satker KPU Kabupaten/Kota
dengan swakelola. Rineian jenis pengeluaran tetap memperhatikan setempat, dan memperhatikan
dapat
tidak dapat melakukan
standar biaya daerah
pagu anggaran yang tersedia. Master buku panduan KPPS
dapat diunduh rnelalui web KPU atau Silog. 14) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengaeu
pada
Keputusan
KPU nomor
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Badan
penggunaan
anggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS
405/Kpts/KPU/Tahun
2013
tentang
Petunjuk
Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk
Ad hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkanpelaksanaanpertanggung-
jawaban satker KPU Kabupaten/Kota mengaeu kepada ketentuan Menteri Keuangan yang berlaku. 15) KPU Kabupaten/Kota mengadakan tanda pengenal keamanan KPPS(PAM TPS)sebanyak 2 (dua) buah per TPS,dengan spesifikasi yang serupa dengan tanda pengenal KPPSdan Saksi yang telah diatur sebelumnya oleh regulasi KPU.Biaya pengadaannya dapat diambilkan dari
-.......
optimalisasi biaya pengadaan barang non-operasional pada DIPA KPU Kabupaten/Kota, dengan terlebih dahulu melakukan revisi POK. 16) Merujuk pada surat Sekretaris Jenderal KPU nomor 741/SJ/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, surat Sekretaris Jenderal KPU nomor 773/SJ/V/2014 tanggaJ 21 Mei 2014, Keputusan KPU nomor 402/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 5 Mei 2014, dan buku panduan KPPSPemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disampaikan bahwa apabila terjadi perbedaan terkait ketentuan jumlah, alokasi, dan peruntukan
logistik keperluan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2014 dari kebijakan tersebut, maka acuan yang dlgunakan adalah Keputusan KPU nomor 402/Kpts/KPU/TAHUN
2014 tanggalS Mei 2014.
17) Berkaitan dengan video penghitungan
suara dan poster denah TPS Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2014, disampaikan bahwa : a.
KPU Kabupaten/Kota
dapat menggandakan video tersebut sebanyak 1 buah per TPS
atau hanya bagi TPS yang memerlukan, memerlukan
sudah mendapatkan
dengan ketentuan
bahwa jika TPS yang tidak
informasi dan tata cara penghitungan
suara di TPS
sebagaimana isi pada video dengan baik. b.
KPU Kabupaten/Kota
menggandakan
poster denah TPS sebanyak 1 buah per TPS,
dengan mengacu kepada surat edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 372/SJ/1I1/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Pencetakan Poster Denah KPPS Pemilu 2014, dengan master
poster
denah
TPS keperluan
Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden
2014
sebagaimana terlampir (master aslinya dapat diunduh di Silog). c.
Biaya yang berkaitan
dengan
penggandaan
video
dan poster
denah
TPS, dapat
diambilkan dari anggaran yang tersedia pada MAK 3356.007 akun belanja barang non operasional dengan terlebih dahulu melaksanakan revisi POK. d.
Mekanisme teknis penggandaan video dan poster denah TPS tersebut, diatur lebih detil oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
18) KPU Kabupaten/Kota
ketentuan yang berlaku.
segera melakukan pemeriksaan logistik yang diterima secara teliti dan
cermat setelah menerima
logistik dari pihak ekspedisi, dan menyampaikan
berita acara
pemeriksaan barang ke KPU dilengkapi data dukung (jika terjadi kekurangan logistik) dan BAST barang (setelah
dilakukan
pemeriksaan
seluruh
logistik
untuk jenis yang sama).
Penyampaian kekurangan logistik yang diadakan oleh KPU, disampaikan kepada KPU Provinsi untuk direkap dan disampaikan ke KPU secara kolektif. 19) KPU Provinsi melakukan monitoring
kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait
pengelolaan logistik yang akan dikemas ke dalam kotak suara, dan memberikan
laporan
kepada KPU secara periodik. 20) Jumlah dan penggunaan kotak suara keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 akan diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU atau regulasi KPU. 21) Pada saat memastikan
melakukan
sortir
dan
pengesetan
bahwa setiap TPS harus terdapat
formulir,
KPU Kabupaten/Kota
1 (satu) set formulir
harus
model C1 PPWP dan
lampiran model C1 PPWP ukuran A4 (Quarto) dan 1 (satu) set formulir model C1 Plano
PPWPukuran plano.
22) Alokasl Formulir C, C1, dan lampiran C1 per TPS (1 Buku terdapat 7 set Formulir C, C1, dan lampiran C1) adalah sebagai berikut : - 1 set untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota; - 1 set untuk ditempel di TPS (setelah penghitungan); - 1 set untuk disampaikan ke PPS(berhologram) dimasukkan ke dalam kotak suara (sebagai dasar rekap penghitungan di PPS); - 1 set untuk disampaikan ke PPS(sebagai bahan pengumuman di PPS); - 2 set untuk diberikan ke Saksi Pasangan Calon (masing-masing saksi 1 set); - 1 set untuk diberikan ke Panitia Pengawas Lapangan Pemilu 2014 yang hadir. 23) Apabila formulir C, C1, lampiran C1 dan C1 Plano yang diterima melebihi kebutuhan karena adanya
perubahan
Badan Penyelenggara
(KPPS/TPS) atau
kelebihan
pengiriman
dari
percetakan, kelebihan formulir tersebut harus dibuatkan Berita Acara dan dllaporkan kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU c.q. Biro Logistik, selanjutnya formulir tersebut disimpan di tempat yang aman. Pemusnahan formulir yang berlebih dilakukan setelah formulir dan telah didistribusikan
dianggap cukup
ke KPPS dengan disaksikan oleh unsur KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kabupaten/Kota
dan Kepolisian setempat,
Pemusnahan yang ditandatangani
kemudian
dibuatkan
Berita Acara
oleh ketiga unsur terkait tersebut.
24) Berkaitan dengan adanya perubahan formulir model C7 PPWP, bagi satker KPU Provinsi yang telah mengadakan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2014 masih dianggap sah namun
dalam
penggunaannya
agar disampaikan
membedakan penggunaan formulir
secara teknis
kepada
KPPS untuk
tersebut untuk OPT, OPTb, OPK, atau OPKTb sehingga
akan memudahkan dalam membedakan pemilih berdasarkan kategorinya. 25) Oaftar Pasangan Calon (OPe) yang ditempel di TPS, diadakan oleh KPU dan akan dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota
bersama dengan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2014. OPCyang dicetak oleh KPU dapat diunduh melalui menu Arsip Silog.
KETUA,
