Menuju Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan
Urbanisasi dan Pentingnya Kota Tingginya laju urbanisasi menyebabkan semakin padatnya perkotaan di Indonesia dan dunia.
2010
>50% penduduk dunia tinggal di kota
2050
>70% penduduk dunia tinggal di kota
Pentingnya Membangun Kota Perkotaan di dunia mencakup hanya 2% dari luas daratan, namun… Kota berkontribusi terhadap 70% dari PDB dunia Kota menggunakan >60% penggunaan energi global Kota menghasilkan 70% emisi gas rumah kaca dunia Kota menghasilkan 70% limbah global
Sustainable Development Goals PBB meresmikan 17 poin Sustainable Development Goals pada tahun 2015 sebagai lanjutan dari Millennium Development Goals untuk menangani kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjawab masalah-masalah sosial masyarakat untuk kesejahteraan
Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable adalah tujuan SDGs yang terfokus pada penanganan tantangan perkotaan dalam menciptakan kesempatan dan kemakmuran tanpa menghabiskan lahan dan sumber daya
Goal 11 Pada tahun 2030, ditargetkan akan tercapai poin-poin berikut: Akses perumahan layak bagi semua, aman dan terjangkau; Akses layanan infrastruktur dasar Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan Layanan ruang publik yang memadai Pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan
New Urban Agenda Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda adalah agenda yang akan menjadi panduan dalam upaya pembangunan perkotaan yang melibatkan peran luas dari Negara, wali kota dan gubernur, penyandang dana pembangunan internasional, program PBB, dan masyarakat sipil sampai dengan 20 tahun mendatang yang mengangkat tema Sustainable Urban Development. Agenda ini akan disepakati dalam konferensi Habitat III yang akan dilaksanakan di Quito, Ekuador, pada Oktober 2016 mendatang. New Urban Agenda secara spesifik menjawab Goal 11 dalam SDGs dengan menyusun poin-poin komprehensif tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan.
Indonesia New Urban Agenda Pemerintah Indonesia merumuskan Agenda Baru Perkotaan Indonesia sebagai respon dari New Urban Agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda perkotaan yang dibahas adalah:
Agenda Kependudukan Perbaikan manajemen data kependudukan perkotaan yang lebih akurat Agenda khusus terkait dengan keberadaan kaum muda perkotaan untuk mengembangkan potensi dalam era transisi demografi dan memanfaatkan demographic dividend Menerapkan kebijakan kependudukan secara terpadu dalam hubungan desa-kota Urbanisasi sebagai proses pengkotaan yang menjadi bagian engine of growth suatu kota
Indonesia New Urban Agenda Agenda Pertanahan dan Perencanaan Kota Pengembangan paradigma baru dalam perencanaan kota dan desain lingkungan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan Perbaikan kampung tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan namun juga penyediaan ruang untuk usaha ekonomi kecil dan mikro Kawasan terpadu pelestarian dan budidaya untuk pengembangan produk kelautan, industri maritim, dan ekowisata untuk memajukan kota-kota pesisir Indonesia Agenda Lingkungan dan Urbanisasi Membangun model-model kota baru dengan konsep “Kota Hijau” yang berketahanan iklim dan bencana Kemampuan kawasan perkotaan untuk beradaptasi terhadap variasi iklim jangka panjang yang permanen atau perubahan iklim Mengembangkan sistem infrastruktur yang dipadukan dengan pemanfaatan fungsi dan potensi maritim Penambahan ruang terbuka hijau untuk penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir
Indonesia New Urban Agenda Agenda Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif Tata kelola perkotaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) melalui keterpaduan program Meningkatkan kualitas partisipasi publik melalui peningkatan pengetahuan masyarakat secara lebih luas Pelibatan aktif praktisi, pakar, organisasi profesi untuk evaluasi pengelolaan dan pembangunan kota Inovasi tata kelola model pembangunan “Kota Cerdas” dan berdaya saing; Peningkatan kapasitas kerjasama antar kota dan antar daerah Agenda Ekonomi Perkotaan Pemahaman dan penataan keharmonisan dan keterkaitan antara ekonomi internasional, nasional, lokal formal, dan lokal informal yang terjadi di wilayah urban Keseimbangan pembangunan antar wilayah, perdesaan dan perkotaan, mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional Mendorong perkembangan industri pengolahan pertanian di daerah pinggiran kota
Indonesia New Urban Agenda Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Menciptakan keterpaduan pembangunan perumahan dengan kawasan permukiman Memberikan prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan kumuh; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur dan pengembangan mekanisme alternatif (creative financing scheme) Sistem pembiayaan pelayanan perkotaan dilakukan perhitungan tarif secara rasional
Pentingnya Pembangunan Permukiman dalam Mencapai Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 70% lahan perkotaan dimamfaatkan untuk perumahan/permukiman Perumahan adalah pendekatan utama dalam pembangunan berkelanjutan Kota berkembang karena adanya perkembangan perumahan/permukiman Sekitar 25% penduduk dunia tinggal di permukiman kumuh dan permukiman informal 2025, dibutuhkan 1 milliar rumah baru dengan estimasi biaya 9-11 trilliun dollar
100 – 0 – 100 Ditjen Cipta Karya menyusun target pembangunan kawasan permukiman bertajuk 100-0100 yang sejalan dengan program permukiman berkelanjutan di Indonesia. Target ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019 oleh Ditjen Cipta Karya.
Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman • Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%; • Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; • 100% pelayanan air minum; • Optimalisasi penyediaan layanan air minum; • Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; • 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) • Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan;
Pembangunan Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan SDGs Tujuan 11 poin 1: by 2030, ensure acces for all to adequate, safe, affordable housing and basic services and upgrades slums SDGs Tujuan 1 Poin 4: by 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable have equal rights to economic resources, as well as access to basic service, ownership and control over land and other forms of property… SDGsNew Urban AgendaPaper 20 on Housing
Komitmen Pemerintah Indonesia Mengadopsi New Urban Agenda Agenda Baru Perkotaan Indonesia sebagai acuan Program Kementerian PUPR yaitu 100-0-100 hingga 2019
Program pemerintah satu juta rumah
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
