Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan. Makalah Diskusi

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah Diskusi

2 | Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi

Prakata IndustriALL Global Union mewakili 50 juta pekerja di seluruh dunia di industri ekstraktif, manufaktur dan prosesing. Masa depan yang berkelanjutan dari industri-industri ini, dan planet di mana kita tinggali, tergantung pada pemerintah-pemerintah dalam membuat pilihan-pilihan strategis. Serikat pekerja memiliki sebuah peran yang krusial untuk dimainkan dalam bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah dan bisnis untuk memastikan tujuan-tujuan serikat terkait penciptaan lapangan kerja, pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap lingkungan dihormati dalam proses tersebut. Ini mengapa IndustriALL masuk pada program kerja yang ambisius dengan afiliasi-afiliasinya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan industrial yang berkelanjutan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk merangsang diskusi terkait keberlanjutan dengan menyediakan latar belakang dari beberapa isu yang perlu dipertimbangkan. Pertemuan-pertemuan IndustriALL di tingkat global, regional, industri dan perusahaan akan menyediakan peluang bagi para afiliasi untuk bersatu dalam membangun pemahaman yang sama pada prioritas-prioritas untuk tiap sektor atau daerah dan bagaimana menanganinya. Bersama kita bisa membuat perubahan. Jyrki Raina General Secretary

Dipublikasikan oleh IndustriALL Global Union pada April 2013. Gambar sampul: Stasiun Pompa yang digunakan untuk memuati minyak ke dalam kapal tanker, Pelabuhan Genoa, Italia. Fotografer: Crozet, M./ILO photo Library. Salinan dari laporan ini dan informasi lebih lanjut tersedia untuk diunduh dari alamat website berikut: www.industriall-union.org

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi | 3

Apa itu Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan? Berkelanjutan didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengompromikan dengan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menyiratkan sebuah lingkungan yang sehat, ekonomi yang sehat, dan masyarakat yang sehat, membangun di atas fondasi yang kuat dan dipertahankan melalui tata kelola global yang baik. Sebuah kebijakan industrial adalah rencana untuk mendorong pola-pola yang diinginkan dari pengembangan dan pertumbuhan industrial. Ini harus secara strategis menargetkan industri-industri dan sektorsektor spesifik, serta mempertimbangkan kebutuhan yang lebih luas seperti transportasi dan infrastruktur komunikasi, pendidikan dan pelatihan keterampilan, penelitian, dan energi. Sebuah kebijakan industrial yang berkelanjutan harus menciptakan ekonomi yang sehat dan pekerjaan berkualitas (layak, pekerjaan tetap yang memberikan upah layak) pada saat yang sama meminimalkan dampakdampak lingkungan yang negatif dan memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan industrial yang berkelanjutan bukan tentang menciptakan perusahaan-perusahaan yang makmur di atas penderitaan pekerja, masyarakat dan lingkungan. Ini adalah tentang menciptakan kondisi-kondisi di mana perusahaan dapat beroperasi untuk membuat sebuah kontribusi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Mengapa kita memerlukannya? Krisis tripel Arah jalan kita tidak berkelanjutan. Kita sedang menghadapi krisis di tiga sisi: lingkungan, ekonomi dan sosial. Perubahan iklim adalah sebuah ancaman yang riil dan serius. Panel Antarpemerintah pada Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan bahwa untuk mempertahankan rata-rata pemanasan di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri (tingkat pemanasan yang akan tetap memiliki akibat yang serius) aksi-aksi yang sangat signifikan harus diambil antara 2015-2018. Jika dunia terlambat hingga 2020, mempertahankan batas 2°C akan memerlukan teknologi-teknologi yang sekarang belum dikembangan, atau belum terbukti. Semakin lama aksi tertunda, semakin besar kemungkinan standar sosial dan hak asasi manusia akan dikorbankan dalam saat-saat kepanikan terakhir untuk menyelamatkan planet ini. Degradasi dari sistim alami planet kita terus terjadi dengan kecepatan yang tak terkendali. Perusahaan-perusahaan memiliki sedikit solusi yang ditawarkan. Seringnya, kepentingan-kepentingan swasta bahkan mencoba untuk mencegah penemuan dan pengimplementasian solusi. Fokus mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, dengan kesadaran penuh bahwa ini tidak berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menghasilkan keuntungankeuntungan jangka pendek yang begitu besar, mereka dapat mengeruk keuntungan lebih dengan upaya memanipulasi instrumen-instrumen keuangan dibandingkan harus membuat apapun. Pembelian saham oleh swasta menjanjikan pengembalian fenomenal bagi para investor dengan memaksimalkan ekstraksi jangka pendek kas perusahaan dan membebani mereka dengan hutang yang harus dibayar oleh investasi produktif jangka panjang, keamanan kerja dan kondisi kerja. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan yang menyulut spekulasi keuangan tanpa batas serta keuntungan-keuntungan jangka pendek yang harus dibayar dengan investasi produktif di ekonomi riil. Di negara-negara yang paling terkena pengaruh krisis, para pekerja harus membayar hal ini dengan hilangnya pekerjaan yang masif dan peningkatan pengangguran. Warga negara harus membayar sebuah harga ketika uang pembayar pajak digunakan untuk membailout (menalangi) bank-bank yang kegiatannya justru mempercepat krisis, dan harus terus dipakai untuk membayari defisit yang diakibatkan oleh bail out (dana talangan) untuk membenarkan langkah pengetatan. Krisis kembar yakni kiris lingkungan dan ekonomi telah menciptakan krisis yang ketiga: krisis sosial. Meningkatkan ketimpangan dalam kekayaan dan pendapatan, mengurangi akses terhadap pendidikan, mendegradasi kesehatan populasi (termasuk kesehatan kerja) dan serangan terhadap perawatan kesehatan, ledakan pekerjaan prekarius, dan menghilangnya kesempatan, khususnya bagi orang muda dan secara tradisional kelompok-kelompok yang kurang beruntung, adalah semua akibat dari kegagalan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan.

Perlombaan menuju ke bawah Modal tidak lagi dibatasi untuk beroperasi dalam batasbatas nasional. Perusahaan dari semua ukuran dan industri saling terkoneksi melalui jaringan global sebagai rantai nilai global (GVC). Perusahaan Multinasional (MNC) telah menuntun perkembangan GVC dengan mengalihdayakan sebagian atau semua proses produksi. Negara-negara bersaing untuk menjadi bagian dari GVC, sering melalui spesialisi sempit dalam tahapan produksi padat karya, keterampilan rendah. Jauh dari mengembangkan kebijakan industrial yang berkelanjutan, banyak pemerintah menggantungkan pada Kawasan Proses Ekspor (EPZ- untuk menarik investasi asing). Pemotongan pajak dan insentif lain memungkinkan kekayaan yang dihasilkan oleh produksi dan tenaga kerja bergerak langsung menuju kantong MNC di pucuk rantai, jadi tidak berada di genggaman pekerja, atau berkontribusi pada pembangunan industri lokal. Hasilnya adalah kompetisi global untuk terus menurunkan upah. Pemasok sampai ke bawah rantai tergantung pada harga buyer-buyer di atas mereka berapa mereka mau membayar, secara negatif berdampak pada kapasitas para pihak untuk merundingkan upah dan jam kerja dan menciptakan risiko kesehatan serta keselamatan. Pemerintah memperbolehkan MNC untuk mendikte syarat-syarat bagi tenaga kerja di negara-negara di mana mereka meminta harga yang tidak mencerminkan biaya sebenarnya dari tenaga kerja, tetapi mereka dapat

4 | Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi

menerapkannya karena posisi mereka yang dominan dalam rantai tersebut. Kita menyaksikan pemutusan kaitan yang bersejarah antara upah dan produktifitas melalui, termasuk di antaranya faktor-faktor, penurunan dari perundingan bersama sebagai mekanisme untuk mendistribusikan keuntungan dan raihan-raihan dari perbaikan produktifitas secara fair. Dalam kerangka untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan jangka pendek, perusahaan mencari peningkatan produktifitas melalui jalan rendah intensifikasi pekerja, dan bukannya melalui inovasi. Rantai nilai yang luar biasa besar dan terlalu rumit dari MNC saat ini telah mengikis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam rantai nilai mereka, tetapi ukuran dan kompleksitas dari rantai tersebut membuat tidak mungkin bagi MNC untuk mengetahui apa yang sesunguhnya terjadi dengan rantai tersebut.

Seperti apa kelihatannya? Mempromosikan pemerataan Keberlanjutan sosial mulai dengan penghormatan terhadap pemenuhan hak yang fair, pemerataan, keadilan, hak asasi manusia, dan budaya manusia dan masyarakat. Deklarasi HAM PBB, dan standar perburuhan ILO menekankan banyak dari nilai-nilai ini. Keberlanjutan harus dapat menangani ketimpangan, tidak dengan bersaing untuk upah paling murah, tetapi harus dengan cara mempromosikan perundingan bersama untuk memastikan peningkatan produktifitas yang memberikan manfaat kepada mereka yang berkontribusi sehingga menaikkan upah dan pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas industri dan sosial, mengurangi ketimpangan dan menuntun pada permintaan untuk produk-produk dari produksi industri. Sangat penting, kebijakan industrial yang berkelanjutan untuk memediasi persaingan kepentingan antara pekerja dan modal.

Mengendalikan teknologi Kebijakan industrial yang berkelanjutan melibatkan pengembangan strategi untuk mendorong teknologi yang lebih hijau yang menangani masalah-masalah seperti perubahan iklim, pada saat yang sama juga menciptakan sejumlah besar pekerjaan yang layak. Pengembangan teknologi seharusnya memberikan manfaat pada pekerja dan membuat pekerjaan mereka lebih mudah, yang menuntun pada meningkatnya produktifitas. Ini tidak boleh digunakan untuk mengurangi pekerjaan sampai pada tugas yang terbatas dan berulang yang membuat pekerjaan tidak terselesaikan, menghapus keterampilan pekerja dan menyebabkan penyakit dan cedera, atau mengurangi lapangan kerja.

Memajukan standar ketenagakerjaan Sebuah kebijakan industrial yang berkelanjutan memasukkan implementasi yang efektif terhadap standar-standar ketenagakerjaan. Ini termasuk mempromosikan perundingan bersama, sumber daya untuk pengawasan ketenagakerjaan, mempromosikan dialog di antara industri dan serikat pekerja dan undang-

undang ketenagakerjaan yang membatasi pekerjaan prekarius. Semua badan internasional terkait dengan pembangunan perlu mempromosikan kebebabasan berserikat dan perundingan bersama sebagai hak yang memungkinkan hak lainnya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah diraih dibagikan ke pekerja. Lebih lanjut, sebuah kebijakan industrial yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang mencakup penanganan terhadap pengangguran, pensiun dan perawatan kesehatan, di mana industri diharuskan berkontribusi.

Membangun industri yang berkelanjutan di sebuah dunia yang global Partisipasi dalam rantai nilai global harus tentang lapangan kerja dan kualitas pekerjaan, jadi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keuntungan MNC semata. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan industrial yang mengarah pada distribusi yang adil merata dari keuntungan-keuntungan yang diraih melalui partisipasinya dalam GVC bagi pekerja dan masyarakat dan menginvestasikan kembali dalam riset dan pengembangan serta keterampilan. Kita perlu strategi pembangunan industrial yang terintegrasi, yang dikaitkan dengan pengembangan yang berkelanjutan dari industri-industri lokal dan tidak dengan pendekatan pengelompokan EPZ (KEK). Kebijakan pemerintah harus terarah pada pemberian dukungan terhadap partisipasi yang lebih tinggi dalam rantai nilai untuk mendapatkan lebih banyak nilai tambah, dengan itu akan memperkuat posisi dari perusahaan lokal dan menuntun pada meningkatnya upah, kondisi kerja yang lebih baik. Tetapi manfaat-manfaat ini tidak mengalir secara otomatis. Perundingan Bersama harus dipromosikan sebagai alat untuk memastikan bahwa pekerja juga mendapatkan manfaat dari tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam GVC (rantai nilai global)

Transisi yang Berkeadilan Mengetahui bahwa sistim kita hari ini mengalami kegagalan, gerakan buruh mencari cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih fair. Tentu saja akan diperlukan sebuah masa transisi agar dapat sampai ke tempat yang kita inginkan, dari tempat kita sekarang. Masih belum cukup bahwasannya banyak pekerjaan baru, lebih hijau yang akan tercipta selama transisi tersebut. Transisi harus mempertimbangkan kebutuhan dari para pekerja saat ini di dalam industri saat ini, begitu juga dengan potensi untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baru, lebih hijau dalam perjalanan kita untuk sampai pada masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah “Transisi yang Berkeadilan”. Sebuah paket lengkap dari kebijakan industrial yang berkelanjutan dan program-program sosial yang akan membuat para pekerja mendapatkan manfaat dari perubahan, dan bukan yang menanggung biayanya.

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi | 5

Bagaimana hal ini dapat diimplementasikan?

keterampilan/skill kaum muda. Ini harus diarahkan melalui pengembangan indikator baik kualitatif maupun kuantitatif yang diukur dan dianalisa dengan keterlibatan mitra sosial: bisnis dan serikat pekerja.

Memperkuat peran pemerintah Pasar bebas tidak dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Ada kaitan otomatis antara pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya standar penghidupan. PDB per kapita dapat meningkat, pada saat yang sama ketimpangan memburuk, dan lingkungan terdegradasi. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menyeimbangkan kembali distribusi dari manfaat-manfaat kegiatan ekonomi. Sebagai satu-satunya institusi yang dapat melawan keserakahan perusahaan, pemerintah harus menciptakan kebijakan publik yang murni untuk kepentingan publik, didukung oleh sebuah kerangka kerja legislatif yang dapat ditegakkan dan regulasi yang kuat. Tetapi meningkatnya ideologi pasar bebas telah mendorong penurunan pembuatan kebijakan industrial oleh pemerintah. Intervensi negara untuk membentuk arah pengembangan industri dianggap proteksionis dan pembatasan tidak sah pada modal. Aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian perdagangan membatasi kapasitas pemerintah untuk melegislasi lingkungan dan perlindungan sosial yang merupakan kepentingan dari warga negaranya. Ketentuan penyelesaian sengketa investor-negara dalam perjanjian perdagangan internasional membuat perusahaan dapat menuntut pemerintah ketika legislasi bertentangan dengan tujuan-tujuan investasi mereka. Perlu adanya penyeimbangan kembali dari kekuasaan untuk mendikte syarat-syarat pengembangan industri, jauh dari MNC dan kembali kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis. Kebijakan industrial perlu diperbarui kembali, untuk mengoreksi kegagalankegagalan pasar melalui intervensi negara.

Kebijakan inklusif Pengembangan kebijakan industrial yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan terpadu untuk memastikan koherensi (konsistensi) di antara kepanjangan tangan pemerintah yang berbeda, termasuk departemen perburuhan, lingkungan, industri, perdagangan, riset dan energi. Sama halnya, koherensi kebijakan juga harus ada di antara dan di dalam lembaga-lembaga dunia – WTO, IMF, World Bank, ILO, UN, OECD – sehingga pemerintah tidak menerima pesan yang bertentangan, terutama pada deregulasi pasar tenaga kerja. Serikat pekerja harus menjadi bagian dari formulasi kebijakan industrial dan memiliki kedudukan yang sama di dalam perundingan dengan industri. Transformasi dari industri tidak dapat terjadi tanpa partisipasi aktif pekerja.

Menetapkan target-target Kebijakan industrial yang berkelanjutan perlu menargetkan bidang-bidang seperti lapangan kerja, R&D (riset dan pengembangagn), efisiensi energi, emisi karbon, pengurangan ketimpangan, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan kembali dan pemberian kerja kembali bagi para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan, pengembangan

Siapa yang akan membayarnya? Mendanai kebijakan industrial yang berkelanjutan. Keuntungan korporasi global telah menyentuh level yang belum ada presedennya. Dividen para pemegang saham telah meningkat dengan mengorbankan investasi, pekerjaan dan perlindungan sosial. Daripada menggunakan keuntungan untuk diinvestasikan kembali pada R&D dan inovasi, keuntungan lebih diarahkan untuk spekulasi dan pencarian rente. Pemilik saham mendapatkan keistimewaan melalui finansialisasi dari investasi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek yang maksimum. Tindakan pemerintah diperlukan untuk mengarahkan perusahaan agar menginvestasikan kembali untuk pembangunan. Sama halnya, perusahaan perlu dilindungi dari pembelian saham oleh swasta yang destruktif. Pemerintah harus mendirikan (kembali) sebuah lingkungan regulasi yang mempromosikan investasi produktif. Perubahan-perubahan legislasi yang telah membuka pintu untuk pembelian saham oleh swasta harus dibalik. Preferensi harus diberikan pada investasi dalam dana-dana modal ventura yang fokus pada pembangunan jangka panjang dan oleh sebab itu dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Biayabiaya eksternal harus diinternalisasi sehingga perusahaan berkewajiban atas biaya-biaya yang sebenarnya dari bisnis mereka, dan bukannya masyarakat. Pemerintah harus menuntun prilaku yang mengarah pada praktikpraktik yang berkelanjutan, misalnya melalui penciptaan insentif dan pengadaan publik. Terima kasih kepada eksploitasi perusahaan atas celah pajak dan negara surga pajak, pemerintah telah kehilangan tingkat pendapatan pajak yang begitu besar yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pengembangan industri lokal dan infrastruktur publik yang diperlukan. Regulasi diperlukan untuk menutup celah tersebut begitu juga dengan tindakan institusi global untuk mengejar pendapatan pajak yang hilang. Sektor keuangan dibuat melayani ekonomi riil. Kebijakan industrial yang berkelanjutan perlu meningkatkan akses terhadap pendanaan sektor swasta untuk transisi terhadap produksi yang berkelanjutan sebagai bagian dari regulasi ulang sektor keuangan. Pengenalan Pajak Transaksi Keuangan akan memiliki manfaat untuk membatasi ekses dari sektor keuangan, membantu menstabilkan mata uang dan meningkatkan jumlah uang yang besar yang dapat digunakan untuk menangani perubahan iklim dan isu-isu global lainnya.

6 | Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi

Apa yang IndustriALL dapat lakukan? IndustriALL, mewakili 50 juta pekerja baik di industri produksi energi maupun konsumsi energi, memiliki sebuah peran penting untuk dimainkan dalam menyerukan kebijakan industrial yang berkelanjutan. Industri-industri di mana anggota IndustriALL bekerja menciptakan nilai melalui transformasi dari sumber daya alam yang diekstraksi menjadi produk-produk, melalui manufakturing dan prosesing. Bagaimana ini dapat dilakukan dan memiliki dampak positif atau negatif pada keberlanjutan. Setiap sektor industri dan setiap daerah memiliki tantangan dan masalahnya sendiri, dengan variasi yang besar di antara dan di dalam mereka sendiri. Keberlanjutan hanya dapat diraih ketika setiap tantangan dan masalah tersebut ditangani dengan pencarian konsensus (mufakat), cara keterpaduan yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan lingkungan, ekonomi dan sosial terkait keberlanjutan. Rencana Aksi IndustriALL menyerukan kebijakan industrial yang kuat yang mengakui manufaktur sebagai sebuah mesin kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu juga dengan upah yang baik, keamanan kerja, yang secara tradisional menjadi pemicu dari kemajuan sosial, sedang mengalami penurunan, sebagiannya diakibatkan oleh kompetisi global untuk menurunkan upah dan menyebarluaskan bentuk-bentuk pekerjaan prekarius. Banyak negara masih belum memiliki pendapat tentang kebijakan industrial, apalagi berbicara kebijakan industrial yang memadukan keberlanjutan.

IndustriALL memiliki sebuah tanggung jawab, yang tercermin dalam Rencana Aksinya, untuk: Mempromosikan kebijakan industrial yang kuat yang mengakui manufaktur sebagai mesin kunci pertumbuhan bagi ekonomi nasional Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan, dan pelatihan serta keterampilan untuk memastikan produksi industri yang berlanjut dan prospek pekerjaan jangka panjang Mendukung alih keterampilan dan teknologi ke negaranegara berkembang untuk mempercepat industrialisasi dan penciptaan pekerjaan yang berkualitas baik, pada saat yang sama menjaga lingkungan Mengembangkan kebijakan energi proaktif yang menjamin keamanan dan keberlanjutan sebagai fondasi dari produksi industri seluruh dunia Mendukung, sebuah traktat global yang fair, ambisius dan mengikat tentang perubahan iklim yang mempertimbangkan implikasi, mempromosikan penciptaan pekerjaan hijau dan memasukkan prinsip-prinsip Transisi yang Berkeadilan, sehingga memastikan bahwa transisi ke masyarakat karbonrendah dilakukan dengan fair Mendapatkan partisipasi serikat pekerja dalam semua aspek pengembangan dan implementasi kebijakan industrial Memperjuangkan sebuah model ekonomi global dan sosial yang baru yang akan menangani ketimpangan dalam peluang dan kekayaan di dalam dan antar negara-negara Membuat suara pekerja industri terdengar di institusi-institusi global, termasuk ILO, OECD, WTO, LKI (Lembaga Keuangan Internasional) dan G20, untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial dan ekonomi serta tata kelola global yang demokratis Bekerja dengan Serikat Pekerja Global untuk membuat pemerintah-pemerintah dan LKI melakukan langkahlangkah kongkrit dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketidakadilan sosial Mendesak bahwasannya perdagangan harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang fair dan berkeadilan untuk menaikkan standar kehidupan dengan mendukung pertumbuhan lapangan kerja, meningkatkan perlindungan sosial dan mendukung hak-hak pekerja yang mendasar, standar lingkungan, hak asasi manusia dan demokrasi. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Standar Perburuhan Inti ILO dimasukkan dalam semua perjanjian perdagangan dan mekanisme LKI Membangun solidaritas di antara afiliasi melawan efek-efek negatif dari terbukanya pasar terhadap lapangan kerja dan hak-hak pekerja dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan Mendesakkan regulasi pasar finansial global yang akan mencegah spekulasi finansial yang memicu bencana lain ke dalam ekonomi riil dan berjuang melawan negara surga pajak Menyerukan pengenalan sebuah sistim Pajak Transaksi Keuangan internasional.

Menuju Kebijakan Industrial yang Berkelanjutan Makalah diskusi | 7

Langkah ke depan Kerja yang signifikan telah dilakukan oleh organisasiorganisasi pendiri IndustriALL, yang masing-masingnya telah memiliki tradisi panjang terkait kerja-kerja pembangunan yang berkelanjutan. Kerja-kerja awal ini telah menciptakan ruang bagi serikat pekerja afiliasi IndustriALL untuk mendukung perjanjian global yang fair, ambisius dan mengikat secara hukum pada gas rumah kaca. Sekarang benar-benar merupakan kebutuhan yang riil – dan urgen bagi IndustriALL untuk melihat pada ekstraksi sumber daya, prosesing, manufaktur dan energi melalui lensa keberlanjutan untuk mengembangkan kebijakan industrial yang koheren dan berlanjut di tingkat internasional, dan untuk membantu afiliasinya di kerjakerja mereka di tingkat nasional dan regional. Sampai saat ini, IndustriALL sedang mengembangkan sebuah kerangka kerja bagi kebijakan industrial yang berkelanjutan yang akan dimintakan dukungannya dari afiliasi-afiliasi dan secara luas dipromosikan sebagas dasar untuk memengaruhi pemerintah, lembaga-lembaga dunia dan MNC. Ini akan memerlukan pembangunan aliansi dengan organisasi-organisasi perburuhan dan dengan gerakan sosial yang lebih luas. Semua afiliasi didorong untuk terlibat dalam membentuk pendekatan IndustriALL pada kebijakan industrial yang berkelanjutan, untuk memaksimalkan dampak yang kita buat yang mengarah pada reorientasi ekonomi global yang menuju masa depan berkelanjutan.

Dicetak 2014

Kantor Pusat

Kantor Regional

IndustriALL Global Union

Kantor Afrika

Kantor CIS

54 bis, route des Acacias Case Postale 1516 1227 Geneva Switzerland Tel: +41 22 308 5050 Email: [email protected]

Physical address: North City House Office S0808 (8th Floor) 28 Melle Street, Braamfontein Johannesburg 2001 South Africa Tel: +27 11 242 8680 Email: [email protected]

Str. 2, d.13, Grokholsky per., Room 203 12090 Moscow Russia Tel: +7 495 974 6111 Email: [email protected]

Postal address: P O Box 31016 Braamfontein 2017 South Africa

Avenida 18 de Julio No 1528 Piso 12 unidad 1202 Montevideo Uruguay Tel: +59 82 408 0813 Email: [email protected]

Kantor Asia Selatan No. 5-E, Rani Jhansi Road New Delhi, 110 055 India Tel: +91 11 4156 2566 Email: [email protected]

Kantor Asia Tenggara 252 Tembeling Road 03-07 Tembeling Centre 423731 Singapore Tel: +65 63 46 4303 Email: [email protected]

Kantor Amerika Latin & Karibia