2015/10/22 12:58 WIB - Kategori : Sesditjen, Direktorat
SATU TAHUN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DI BAWAH PIMPINAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, SUSI PUDJIASTUTI
“MENUJU PERIKANAN BUDIDAYA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN” KEDAULATAN Untuk mendukung kedaulatan bangsa di wilayah laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), melakukan pembenahan tata kelola kapal angkut ikan hidup. a. Sedang dilakukan revisi terhadap PERMEN KP No 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan ikan, yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang Ijin Kapal Pengangkut Ikan. b. Dalam perubahan terhadap PERMEN KP NO. 49 tahun 2014 tersebut, poin-poin penting yang diubah adalah : · Setiap kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan hidup dari lokasi budidaya di wilayah perairan Indonesia, wajib berbendera Indonesia · Kapal berbendara asing yang akan mengangkut ikan hidup untuk tujuan ekspor, wajib melalui pelabuhan check point, dan diberikan paling banyak 4 (empat) pelabuhan check point untuk setiap kapal pengangkut ikan. c. Kondisi di atas diberlakukan sebagai implementasi asas cabotage dan untuk meminimalisir destructive fishing d. Disamping itu, hal ini diharapkan akan membangkitkan jasa kapal angkut ikan hidup local dan nasional antar pulau di Indonesia e. Per Oktober 2015, terdapat 27 buah SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Hidup) yang dikeluarkan untuk 16 perusahaan, dengan perincian : · 4 SIKPI habis masa berlakunya per Oktober 2015 (3 SIKPI);
per Nop 2015 (1 SIKPI) · 17 SIKPI habis masa berlaku pada 2016 (Feb – Nop) · 6 SIKPI habis masa berlaku pada 2017 (Mei – Okt) f. Untuk meningkatan kedaulatan di perbatasan dan pulau terluar, DJPB juga memberikan bantuan pengembangan perikanan budidaya baik berupa Operasional KJA maupun budidaya air tawar : · Kabupaten terluar dan berada di perbatasan yang mendapatkan bantuan pada 2015 adalah Kab. Simelue, Kab. Saumlaki, Kab. Sangihe, Kab. Natuna, Kab. Talaud (untuk budidaya laut KJA dan kekerangan ) dan Kab. Merauke (untuk budidaya ikan nila). · Total nilai bantuan untuk pengembangan perikanan budidaya di wilayah perbatasan adalah Rp. 22,98 milyar KEBERLANJUTAN · Untuk mendukung keberlanjutan usaha dan lingkungan budidaya perikanan, DJPB mendukung penerapan Permen KP No 1/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. a. DJPB melakukan re stocking rajungan di beberapa lokasi seperti di Perairan Takalar dan Demak. b. Penebaran benih rajungan di Demak, dilakukan di sentra penangkapan rajungan di Desa Betahwal ang, Demak, sebanyak 100 ribu ekor benih, hasil produksi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. c. Bekerjasama dengan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) akan membangun hatchery hatchery rajungan skala rakyat, agar ke depan masyarakat nelayan dan pesisir bisa melakukan penebaran secara mandiri. Ini akan di kembangkan di Demak, Takalar, Langkat Lampung, Cirebon, Inramayu, dll. d. Restocking ini bertujuan untuk meningkatkan populasi rajungan di alam sehingga tetap memberikan hasil dan meningkatkan pendapatan nelayan e. Untuk peralihan usaha dari para penangkap benih lobster di Nusa Tenggara Barat, DJPB memberikan bantuan budidaya bawal bintang di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa senilai Rp. 4,018 milyar. f. Nilai bantuan yang diserahkan khususnya kepada kelompok nelayan penangkap lobster untuk beralih ke perikanan budidaya di Propinsi NTB pada tahun 2015 ini adalah 80 paket Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) senilai Rp. 4,8 milyar. Ditambah dengan bantuan kebun bibit rumput laut, sebanyak 60 paket untuk 30 kelompok, senilai Rp. 750 juta, dengan total Rp. 9,5 milyar.
g. Total alokasi dana PUMM yang diperuntukkan untuk penanggulangan dampak PERMEN KP No. 1?205 adalah 98 paket senilai Rp. 5,88 milyar, untuk 12 propinsi. · Untuk mengendalikan dan meningkatkan daya dukung ekosistem terhadap usaha budidaya di perairan umum, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Untuk mendorong pengelolaan Kawasan Danau Toba yang sesuai dengan Perpres 81/2014 tersebut, KKP mendorong pemerintah daerah untuk melakukan moratorium penerbitan ijin KJA b. Untuk mencegah hal yang sama seperti kasus yang terjadi di Danau Toba, DJPB telah melayangkan surat edaran kepada seluruh Daerah Tingkat II yang berwenang mengelola perikanan budidaya di Danau/Waduk seperti terlampir agar segermenjaga a menerbitkan peraturan daerah (PERDA) untuk pengaturan kegiatan usaha KJA sesuai daya dukung lingkungan dan zonasi peruntukannya c. DJPB menandatangani perjanjian kerjasama dengan World Wild Foundation (WWF) dalam rangka pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan berdasarkan ekosistem di Indonesia. Kerjasama ini mencakup penyusunan Pedoman Umum Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA) yang memenuhi tiga prinsip yaitu pertama prinsip keberlanjutan ekosistem, kedua adalah prinsip tercapainya kesejahteraan masyarakat dan ketiga adalah prinsip integrasi yang artinya memfasilitasi dari kedua prinsip diatas sehingga tercapai harmoni. d. Pemanfaatan eceng gondok di Waduk Cirata untuk bahan baku pakan kerjasama dengan GPMT dan Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC). e. DJPB juga melakukan penanaman mangrove di kawasan tambak udang untuk mendukung keberlanjutan usaha budidaya udang dan melindungi kawasan tambak dari abrasi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambak f. Pada bulan September yang lalu, DJPB melakukan penanaman mangrove dikawasan tambak di daerah Sidoarjo sebanyak 5 ribu bibit dan rencana pada bulan Nopember 2015 akan ditanam 10 ribu bibit mangrove di kawasan tambak udang Kab. Brebes. Upaya ini dilakukan agar mendorong masyarakat petambak dan sekitarnya untuk juga melakukan penanaman mangrove di kawasan tambak g. Untuk melakukan monitoring residu terhadap produk perikanan budidaya, DJPB bekerjasama dengan Trade Support Program (TSP) 2 menggunakan system online dalam monitoring residu produk perikanan budidaya di seluruh Indonesia. Sistem monitoring ini akan mempermudah pemerintah dalam mengontrol produk perikanan budidaya agar tetap bebas dari residu dan aman untuk di ekspor h. DJPB juga mendorong pengembangan perikanan budidaya yang berbasis kawasan. Sebagai contoh adalah di Kab. Pekalongan, yang berhasil mengembangkan kawasan budidayanya dan berhasil meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menyerap tenaga. Di kab. Pekalongan, akibat banjir jumlah warga miskin di sana meningkat hingga lebih dari 800 kepala keluarga (KK). Namun dengan mulai dilakukannya budidaya tambak udang, jumlah warga miskin di wilayah tersebut diklaim berkurang drastis hingga menjadi 160 KK. KESEJAHTERAAN · Untuk mendukung kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, terkait harga pakan ikan, khususnya ikan air tawar, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
a. Penurunan harga pakan atau produksi pakan ekonomis yang lebih terjangkau oleh beberapa perusahaan pakan, seperti list di bawah ini : No
1.
Nama Perusahaan
Nama Pakan Kandungan protein
PT. Central Proteina Prima Hi Provit HF 12 M dan 13 M
Kandungan
Harga Umum Merk
Harga
sesuai SNI
Protein
sebelumnya (Rp.)
diberlaku
SNI
28
9.000
8.0
9.000
7.7
01-4087-2006
2.
PT. Shinta Prima Feedmill SNA-E
3.
PT. Malindo Feedmill
F1 Fast Ungu
9.000
8.0
4.
PT. Suri Tani Pemuka
LA 12-S
8.750
7.8
SDE
9.000
8.0
28 – 30 %
(Japfa) 5.
PT. Grobest Indomakmur
Pakan yang di produksi dengan harga tersebut diatas, masih sesuai dengan SNI Pakan, sehingga tidak akan merugikan pembudidaya b. Di samping itu adalah melalui pencanangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). Melalui GERPARI, sentra-sentra budidaya di dorong untuk memproduksi pakan ikan mandiri dengan mengandalkan bahan baku local. Disamping menjamin kontinyuitas bahan baku juga mampu memanfaatkan sumber daya alam daerah setempat seperti kopra, PKM, Tepung eceng gondok dan lainnya c. Pada tahun 2015, untuk GERPARI dianggarkan Rp. 38 milyar yang terbagi untuk 373 kelompok di 125 Kabupaten, di 18 propinsi sentra perikanan budidaya (Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Gorontalo, Bengkulu, Riau, DIY, Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Aceh). d. Pembuatan pakan mandiri, tetap mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari DJPB melalui UPT perikanan budidaya baik berupa formulasi pakan maupun cara pembuatan pakan yang sesuai standar e. Untuk meningkatkan efektifitas GERPARI, akan di bentuk kelompok pakan ikan mandiri, terpisah dengan kelompok pembudidaya ikan. Kelompok pakan ikan mandiri ini akan menyerap tenaga kerja di wilayah budidaya dan mendukung sentra usaha budidaya. · Pengembangan usaha budidaya yang mudah dan murah juga terus di dorong. Sebagai contoh adalah pemberian nilai tambah bagi pembudidaya rumput laut dan mendorong usaha budidaya kekerangan.
a. Untuk menjaga harga rumput laut, pemerintah meminta kepada Asosias Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ASPERLI) membantu menyerap produksi rumput laut baik Gracilaria maupun Cottonii dengan patokan harga Rp. 6000,-/kg untuk Gracilaria dengan kadar air 16 – 18 persen dan Rp. 8000,-/kg untuk Cottonii dengan kadar air 35 – 36 persen b. Untuk menjaga kestabian harga rumput laut, akan memanfaatkan sistem resi gudang Kementerian Perdagangan sebagai salah satu instrumen penyangga harga produk rumput laut masyarakat. Sistem Resi Gudang (SRG) akan di terapkan untuk membantu menyerap rumput laut hasil budidaya. Dalam waktu dekat sistem resi gudang untuk rumput laut akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di Makasar melalui penandatanganan antara Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Pembangunan Jabar (BJB). Koperasi yang menerbitkan resi dan ijin-ijin prinsip sedang berjalan, sehingga menjadi solusi agar pembudidaya bisa terjamin produknya terjual dan penyediaan pasokan untuk industri dapat kontinyu. c. Selanjutnya pemerintah akan mengatur ekspornya sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia. Sedangkan dalam jangka panjang, akan disusun roadmap dan tata niaga rumput laut yang menyertakan stakeholder rumput laut dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut. Saat ini KKP sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional rumput laut Indonesia di Makasar yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha budidaya dan industri rumput laut. d. Untuk budidaya kekerangan, akan di dorong budidaya kekerangan yang bebas dari limbah dan logam berat. Budidaya kerang di beberapa wilayah seperti di Lampung dan Pandeglang telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan harga per kilogram mencapai Rp. 5 ribu dan bisa mulai dipanen setelah 5 bulan sejak pemasangan substrat. Budidaya kerang merupakan salah satu bentuk kemandirian budidaya karena tidak tergantung dari pakan dan dapat mendukung usaha budidaya yang berkelanjutan. CAPAIAN DAN RENCANA KINERJA · Produksi perikanan budidaya sampai dengan Triwulan III 2015 mencapai 10,074 juta ton atau 56,24 % dari target produksi 2015 sebesar 17,9 juta ton · Produksi sampai dengan triwulan III ini lebih tinggi di banding periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai 9,68 juta ton atau meningkat 4 %. · Prosentase pencapaian produksi sampai dengan triwulan III 2015 adalah udang 3,2 %, rumput laut 73,7 % dan fin fish 23,04 %. · Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada bulan Septeber 2015 mencapai 100,01 dari target th 2015 sebesar 102
· Untuk reformasi anggaran APBN 2016, DJPB menganggarkan Rp. 330 miliar khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi rumput laut nasional. · DJPB juga akan memberikan kurang lebih 100 juta ekor benih yang akan dibagikan kepada masyarakat di tahun 2016 nanti, tentunya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. · Untuk benih-benih yang akan kita sebarkan ke perairan umum ataupun lingkungan dalam rangka restocking spesies local, sebanyak 20 juta ekor benih. · Secara umum, 68 – 70 % anggaran DJPB di alokasikan untuk kepentingan stake holders perikanan budidaya, khususnya pembudidaya
