4.3 Visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi yang diusung adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAA YANG BERDAYA SAING, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN SEMAMANGAT GOTONG ROYONG” 1. Berdaya Saing, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan professional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semnagat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 20132018 telah disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing di dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan Sumberdaya Daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehi8ngga lebih unggul dari dareah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain. 2. Mandiri, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberday alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 3. Berkepribadian, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau samawa yakni Takit Ke Nene Kangila Boat Lenge. Prinsip hidup ini dengan ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh hokum dan penuh toleransi kebragamaan. 4.4 Misi 1. Meningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Mewujudkan birokrasi yang bersih handal dan professional sehingga mampu menjalankan pemerintah sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good govermance). 3. Mewujudkan percepepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Mewujudkan masyarakat yang religus dan memelihara toleransi antar umat beragama. 7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan karifan local.
4.5 Agenda Prioritas A. Agenda Peningkatan Daya Saing 1. Peningkatan Kualiatas pendidikan melalui agenda aksi sebagai berikut: a. Percepatan program wajib belajar 12 tahun. Dalam RPJM 2011-2015 program wajib belajar 12 tahun telah ditetapkan menjadi salah satuprogram prioritas. Harus diakui, bahwa selam 5 tahun, program ini belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA yang baru mencapai 85,88 persen. Dalam lima tahun kedepan, akan dialkukan penajaman aksi wajib belajar 12 tahun bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun SMA/SMK di setiap kecamatan. Selain itu, juga akan disusun regulasi pelaksanaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK. b. Peningkatan Mutu Pendidikan. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas penunjang mutu seperti laboratorium dan perpustakaan pada setiap sekolah serta menjamin ketersediaan buku mata pelajaran. c. Peningkatan Kualiatas penyelenggaraan pendidikan Anak usia Dini. Kebijakan terobosan yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan usia dini adalah dengan mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) PAUD yang dapat dialokasikan untuk honor tenaga pendidikan dan biaya oprasional lainnya. d. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi guru. Maslah kekurangan guru masih dialami oleh Kabupaten Sumbawa. Tentu saja masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh daerah, namun diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat melalui pengusulan pengangkatan CPNS Guru dan pengusulan alokasi guru melalui program Sarjana Mengajar. Cara lain yang di tempuh adalah bekerja sama dengan lemvaga nirlaba yang memiliki program penyediaan guru bagi daerah terpencil seperti Program Indonesia Mengajar yang dilaksanakan oleh Yayasan Indonesia Mengajar. e. Fasilitasi Penegerian Universitas Samawa dan Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sumbawa. Walaupun kewenangan pembinaan Perguruan Tinggi ada pada pemerintah pusat, namun kami berkomitmen untuk memeberikan perhatian lebih bagi pengembangan PTS di Sumbawa. Pemerintah daerah akan proaktif membantu melengkapi semua persyaratan bagi penegrian UNSA. Pemerintah daerah akan proaktif menggalang kerjasama dalam berbagai program dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui agenda aksi sebagai berikut: a. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Tingginya angka AKB dan Aki menjadi penyebab masih rendahnya usia harapan hidup di kabupaten Sumbawa. Hal-hal strategis yang akan dilakukan untuk menurunkan AKB dan AKI adalah dengan memantapkan program desa siaga, menyelesaikan target suatu desa satu Polindes, memberikan perhatian besar bagi desa bermasalah kesehatan (DBK) serta daerah terpencil dan pulau terluar.
b. Menyelenggarakan pelayanan prima (service ekselent) disetiap puskesmas. Kamii berkomitmen bawa dalam jangka waktu lima tahun di bawah kepemimpinan kami, seluruh Puskesmas sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 berkaitan dengan pelayanan. Kami akan mempercepat transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah), sehingga proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Kami juga akan terus meningkatkan kapasitas Puskesmas agar betul-betul bias berfungsi menjadi puskesmas rawat inap. c. Menetapkan pelayanan RSUD termasuk melaksanakan relokasi RSUD sebelum berakhirnya masa kepemimpinan kami. d. Bersinergi dengan BPJS agar membuka kantor cabang di Kabupaten Sumbawa sehingga pelayanan BPJS akan semakin mudah dan cepat.
3. Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi dengan aksi sebagai berikut : a. Pada tahun pertama pemerintahan, telah dilakukan restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah sering dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Pada Tahun Pertama Pemerintahan seluruh Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah selesai. c. Memastikan kredibilitas system pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Standar Kompetensi Jabatan dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan professional. d. Penyederhanaan system dan prosedur pelayanaan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya system pelayanan satu pintu. e. Penerapan system pelayanan yang tertandarisasi pada SKPD yang secara langsung melayani masyarakat. f. Memberikan Tunjangan Kinerja daerah dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari realokasi dan efisiensi belanja. g. Secara khusus kami akan memberikan perhatian kepada peningkatan kapasitas POL-PP dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan Peraturan Daerah. h. Melaksanakan keterbukaan informasi publik secara utuh. Semua SKPD harus mempunyai website resmi yang terintegrasi dengan website pemeriintah daerah. Daftar Informasi Publik yang ada pada masing-masing SKPD harus tersosialisasi kepada masyarakat luas. Masyarakat harus diinformasikan tentang tata cara memperoleh informasi dari pemerintah. i. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan mengoptimalkan system pengaduan masyarakat.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan agenda sebagai berikut : a. Menuntaskan penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang. b. Meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 10 persen pertahun, sehingga pada tahun 2021 sudah mencapai angka 100 persen. c. Bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mempertahankan status mantap pada jalan provinsi dan jalan Negara. d. Bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi ancaman banjir, terutama di DAS Mamak dan DAS Kakiang yang meliputi kecamatan Lopok, Moyo Hilir dan Moyo Utara. e. Bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan revitalisasi jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Sumbawa. f. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih baik yang dilayani oleh PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat. g. Bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Badas, sehingga waktu antrian kapal barang untuk melakukan bongkar muat semakin ceoat. h. Bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap sehingga bisa mengatasi kekurangan daya lisrik di Kabupaten Sumbawa. i. Bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk melanjutkan program peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman melalui program bedah rumah dan penataan lingkungan pemukiman. j. Mengembangkan system quality control yang ketat agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkatkan kualitasnya hingga memenuhi umur teknis. k. Mengembangkan system informasi berbasis special guna menunjang efektivitas dan pengawasan pembangunan daerah.
B. Agenda Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat 1. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah melalui pengembangan kegiatan industry berbasis pertanian dengan cara : a. mendorong perkembangan pengembangan ke3giatan industri berskala rumah tangga (home industry) b. memberikan stimulant berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak dan retribusi bagi investor yang membuka usaha di bidang agro industri. c. Menjadkan desa sebagai basis pengembangan industri pertanian dengan konsep “satu desa satu produk” (one village one product). 2. Meningkatkan produktivitas pertanian, perternakan dan nelayan melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk unggulan daerah dengan cara : a. Menjamin ketersediaan pupuk, bibit unggul, saprodi, dan membenahi system distribusinya tepat waktu dan tepat sasaran. b. Peningkatan kompeten penyuluha pertanian. c. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka mensukseskan program Pijar.
d. Memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan perternakan modern dengan system lar (mini ranch) untuk komoditi kerbau, sapi local maupun sapi hasil persilangan. e. Peningkatan nelayan melalui penanaman rumpun di laut, penyedian bantuan alat dan kapal tangkap.
3. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat melalui pengembangan fasilitas perekonomian. Focus utama kegiatan ini adalah : a. Pembangunan pasar induk dan melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar yang ada di kecamatan dan desa. b. Membangun sentra-sentra perdagangan bagi pengembangan kegiatan UMKM. c. Mengintegrasikan pemanfaatan ruang public dengan kegiatan penataan tempat usaha bagi UMKM. d. Peluncuran program “desa bebas rentenir” melalui peningkatan kapasitas pemodalan Unit Pengelola keuangan Desa dan koperasi unit desa. e. Mencetak wirausahawan baru melalui upaya pelatihan wirausaha, kemudahan akses permodalan dan insentif berupa sarana usaha.
4. Mendorong realisasi investasi agar bisa mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, dengan focus utama : a. Melaksanakan kegiatan promosi daerah secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maupun promosi langsung melalui berbagai even pameran berskala nasional maupun internasional. b. Menciptakan image Kabupaten Sumbawa sebagai daerah ramah investasi, dengan menciptakan suasana kondusif sebagai tempat berusaha. c. Pencadangan kawasan untuk mendukung kegiatan investasi dalam berbagai bidang usaha melalui penetapan fungsi kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
5. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan a. Perkembangan wisata berbasis lingkungan seperti wisata menyelam, selancar, mincing, sepeda alam dan jenis wisata petualang. b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan melalui program hutan kemasyarakatan. c. Bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk pemenuhan hak masyarakat atas kepemilikan lahan melalui program transmigrasi. d. Pemenuhan hak dan akses masyarakat atas sumberdaya air yang cukup untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, perikanan ataupun kebutuhan domestik. e. Tersedianya data informasi potensi sumberdaya alam berbasis spasial.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalm menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan focus kegiatan sebagai berikut : a. Mewujudkan kelompokmasyarakat sadar lingkungan. b. Mewujudkan desa siaga bencana. c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjangan kebersihan lingkungan. d. Menyediakan sarana dan prasaran penunjangan evakuasi penanggulangan bencana. e. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan system peringatan dini terhadap adanya bencana alam. f. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup daerah. g. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup.
C. Agenda Penguatan karakter Kepribadian Masyarakat 1. Peningkatan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) masyarakat, dengan agenda aksi sebagai berikut : a. Menjamin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas tempat beribadah. b. Meningkatkan kapasitas pemuka agama seperti imam mesjid, Dai, guru ngaji melalui berbagai pelatihan dan pembinaan. c. Memfasilitasi pengembangan syiar keagamaan melalui berbagai kegiatan di rumah ibadah dan di masyarakat secara langsung. d. Meningkatkan ketersediaan sarana informasi yang edukatif.
2. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. a. Meningkatkan peran oemuka agama dan pemuka masyarakat untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama dan suku bangsa melalui Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Lintas Etnis. b. Meningkatkan peran masyarakat dalam mendeteksi adanya faham radikal yang bisa mengancam harmoni kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. c. Mengembangkan kearifan lokal.
