BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dengan kewenangannya yang telah diatur dalam PP 25/2000 dan Perda 20 Tahun 2008, Tentang kewenangan Kabupaten Bandung, yang lingkup pelayanannya berada pada lingkup pre dan during employment, yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sampai dengan penempatan pada lowongan kerja yang tersedia. Memperhatikan
Visi
Kabupaten
Bandung
yang
tertuang
dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Dinas Tenaga Kerja pada masa yang akan datang, maka Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung adalah :
” terwujudnya masyarakat tenaga kerja Kabupaten Bandung yang, mandiri, produktif, profesional dan berdaya saing”. Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Adapun rumusan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1.
Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja/ Penganggur Pendidikan
dan
Latihan
tersebut
sebagai
upaya
menanggulangi
pengangguran, tenaga kerja harus dididik dan dilatih baik pendidikan latihan untuk usaha mandiri, menjadi pengusaha ataupun menjadi tenaga kerja siap pakai untuk terjun kedunia kerja sektor formal. Pendidikan dan latihan tersebut dapat melalui pendidikan dan latihan berbasis kompetesi dan sertifikasi. 2.
Melaksanakan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Penganggur Pemerintah harus mampu mencari peluang kerja bagi tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja baik menempatkan sebagai wirausaha maupun
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
8
ditempatkan
di
sektor
formal
seperti
jadi
PNS,
menjadi
anggota
TNI/POLRI, menjadi pekerja pada BUMN/BUMD atau pada perusahaanperusahaan swasta, dan penempatan tersebut dapat berupan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara
(AKAN) atau Ekspor Jasa Tenaga Kerja dan mencari peluang
bertransmigrasi bagi tenaga kerja yang mempunyai keahlian bidang pertanian yang tidak memiliki lahan garapan di Kabupaten Bandung. 3.
Melaksanakan Penyuluhan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Misi ini adalah dalam upaya menciptakan Iklim yang kondusif, aman, mantap dan dinamis berkeadilan khususnya pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung. Pekerja dan pengusaha harus memahami hak dan kewajiban
masing-masing
sehingga
diharapkan
antara
pekerja
dan
pengusaha terjadi simbiosis mutualisme saling ketergantungan, saling menguntungkan dan antara pekerja dan pengusaha harus menjadi mitra dalam menjalankan roda usaha pada perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja sehingga tercipta industrial peace yaitu ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan usaha bagi pengusaha. 4.
Mengawasi Pelaksanaan Norma-norma Ketenagakerjaan Misi ini bertujuan agar dunia usaha didorong memenuhi hak-hak dasar pekerja karena apabila hak-hak dasar pekerja tidak dipenuhi oleh pengusaha dapat mengganggu hubungan kerja menjadi tidak harmonis yang dapat memicu terjadinya unjuk rasa, akan kehilangan jam kerja dan terganggunya proses produksi. Fungsi Pengawasan ini harus mampu untuk Preventif Edukatif, Refresif Non Yustisia dan Refresif Pro Yustisia. Dalam melaksanakan fungsifungsi Pengawasan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif di Perusahaan. Perusahaan harus jalan terus mengembangkan usahanya guna penyerapan tenaga Kerja.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. RPJMD 2010-2015; 2. Renstra Dinas Tenaga Kerja 2010-2015; 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
9
2.1 RPJMD 2010-2015 Visi Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.” Makna dari Visi tesebut adalah : Maju
:
Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
Mandiri
:
Kondisi
masyarakat
Kabupaten
Bandung
yang
mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju,
dengan
mengandalkan
kemampuan
dan
Bandung
yang
kekuatan sendiri. Berdaya Saing
:
Kondisi
masyarakat
Kabupaten
memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional, yang mencakup
berbagai
aspek
yaitu
:
aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan
pembangunan
Kabupaten
Bandung. Tata Kelola
:
Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Pemerintahan yang
Bandung
yang
dilakukan
secara
terpadu
dan
Baik
bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain
utama,
yaitu
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung
tinggi
transparan,
responsif,
keadilan, serta
demokratisasi,
berorientasi
pada
konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
10
Pemantapan
:
Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Pembangunan
Bandung memberikan perhatian yang besar dan
Perdesaan
sungguh-sungguh
terhadap
pengembangan
perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan,
penyediaan
sistem
perdesaan
yang
memadai,
pertanian
yang
berdaya
transportasi
peningkatan saing,
produk
pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. Religius
:
Kondisi
masyarakat
Kabupaten
Bandung
yang
memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten
Bandung,
yang
harus
menjiwai,
mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh
aktivitas
penyelengaraan
kehidupan,
pemerintahan
dan
termasuk pelaksanaan
pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kultural
:
Kondisi
masyarakat
Kabupaten
Bandung
yang
memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta
menjadi
kestabilan tersebut
sosial
perekat
keselarasan
Pengembangan
dilakukan
pluralitas
bagi
dengan
kehidupan
budaya
tetap
dan sunda
menghargai
masyarakat
secara
proporsional. Berwawasan Lingkungan
:
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan
terhadap
keberlangsungan
hidup
manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus
menjadi
acuan
utama
segala
aktivitas
pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
11
Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010-2015 diatas, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung sebagai berikut : 1.
Meningkatkan
Profesionalisme
Birokrasi
(Good
Government
and
Clear
Governance) 2.
Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda
3.
Memantapkan pembangunan perdesaan
4.
Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
5.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah
6.
Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
7.
Memulihkan
keseimbangan
lingkungan
dan
menerapkan
pembangunan
berkelanjutan Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan misi keenam Kabupaten Bandung yaitu : “Meningkatkan
ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung, berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif
kebutuhan
pendanaan
adalah
jumlah
dana
yang
tersedia
untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Reformasi birokrasi;
2.
Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;
3.
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
12
4.
Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial;
5.
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
6.
Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;
7.
Pengembangan produk unggulan;
8.
Rehabilitasi kerusakan lingkungan;
9.
Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 11. Pemantapan kemandirian pangan. Rencana program prioritas kepala daerah periode tahun 2010 – 2015 yang merupakan program prioritas kepala daerah terpilih, sudah menjadi bagian dari rencana program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung, berikut Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015 yaitu : 1.
Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui : Produk pertanian organik, Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemasan, Pengembangan agribisnis potensi lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik
2.
Pengembangan
pasar
tradisional
melalui
:
pembenahan
tempat
dan
kelengkapan jenis jualan 3.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui : relokasi, penetapan waktu jual dan penataan kios
4.
Pengelolaan sampah melalui : pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan pengolahan sampah (organik dan anorganik)
5.
Pembuatan air minum mineral
6.
Penanggulangan akibat banjir melalui peninggian bangunan rumah, pembuatan danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana
7.
Perbaikan infrastruktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen APBD/APBN dan pembangunan tol seroja
8.
Peningkatan derajat kesehatan melalui Revitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas puskesmas setara RS dan penerapan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung
9.
Penataan taman kota/kecamatan/desa/kelurahan
10. Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan 11. Wisata terpadu 12. Perbaikan rumah kumuh
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
13
Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah prioritas keempat yaitu Pengurangan kemiskinan daerah. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan diberbagai sektor. Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2010-2015, ditetapkan Pokok-pokok strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja tahun 2011-2015 yang difokuskan pada 6 (enam) aspek utama, sebagai berikut : 1.
Peningkatan
keterampilan
dan
Produktivitas
serta
meningkatkan
kompetensi dan kemandirian tenaga kerja 2.
Peningkatan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja
3.
Menciptakan Hubungan Kerja yang Aman, Mantap dan Dinamis
4.
Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja
5.
Peningkatan
Perlindungan
Tenaga
Kerja
dengan
meningkatkan
keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan Kerja 6.
Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi Secara Bertahap
2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target di Renstra Dinas Tenaga Kerja 2010-2015 Rencana strategis merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan Stakeholder dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strenght ), kelemahan ( Weakness ), peluang ( opportunity ) dan tantangan (threat ) yang ada. Analisis terhadap unsur- unsur organisasi tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencana Pembangunan Daerah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) periode 5 tahun. Rencana Strategis tersebut harus disusun dalam suatu
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
14
tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil/tujuan yang lebih baik. Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan
yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat
maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi dan peluang yang ada serta kendala yang dihadapi. Rencana Strategis yang dilakukan meliputi kegiatan pengukuran, penilaian dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja yang merupakan parameter penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
telah
mengupayakan
penyusunan
Rencana
Strategis
yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2010-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam penyusunannya melibatkan
seluruh staf dan menempatkan Renstra sebagai
komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan
yang
cepat,
mudah,
transparan
dan
akuntabel
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja telah mengacu pada RPJMD tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya terkait prioritas keempat yaitu Pengurangan kemiskinan daerah. Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Tenaga Kerja dapat diilustrasikan sebagai berikut : a.
Visi Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung adalah : “terwujudnya
Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang Mandiri, Produktif, Profesional dan Berdaya Saing“ b.
Misi Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung menetapkan 4 ( empat ) misi yang akan dilakukan secara konsisten, adalah sebagai berikut :
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
15
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja/ Penganggur Pendidikan
dan
Latihan
tersebut
sebagai
upaya
menanggulangi
pengangguran, tenaga kerja harus dididik dan dilatih baik pendidikan latihan untuk usaha mandiri, menjadi pengusaha ataupun menjadi tenaga kerja siap pakai untuk terjun kedunia kerja sektor formal. Pendidikan dan latihan tersebut dapat melalui pendidikan dan latihan berbasis kompetesi dan sertifikasi. 2. Melaksanakan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Penganggur Pemerintah harus mampu mencari peluang kerja bagi tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja baik menempatkan sebagai wirausaha maupun ditempatkan
di
sektor
formal
seperti
jadi
PNS,
menjadi
anggota
TNI/POLRI, menjadi pekerja pada BUMN/BUMD atau pada perusahaanperusahaan swasta, dan penempatan tersebut dapat berupan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara
(AKAN) atau Ekspor Jasa Tenaga Kerja dan mencari peluang
bertransmigrasi bagi tenaga kerja yang mempunyai keahlian bidang pertanian yang tidak memiliki lahan garapan di Kabupaten Bandung. 3.
Melaksanakan Penyuluhan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Misi ini adalah dalam upaya menciptakan Iklim yang kondusif, aman, mantap dan dinamis berkeadilan khususnya pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung. Pekerja dan pengusaha harus memahami hak dan kewajiban
masing-masing
sehingga
diharapkan
antara
pekerja
dan
pengusaha terjadi simbiosis mutualisme saling ketergantungan, saling menguntungkan dan antara pekerja dan pengusaha harus menjadi mitra dalam menjalankan roda usaha pada perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja sehingga tercipta industrial peace yaitu ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan usaha bagi pengusaha. 4.
Mengawasi Pelaksanaan Norma-norma Ketenagakerjaan Misi ini bertujuan agar dunia usaha didorong memenuhi hak-hak dasar pekerja karena apabila hak-hak dasar pekerja tidak dipenuhi oleh pengusaha dapat mengganggu hubungan kerja menjadi tidak harmonis yang dapat memicu terjadinya unjuk rasa, akan kehilangan jam kerja dan terganggunya proses produksi. Fungsi Pengawasan ini harus mampu untuk Preventif Edukatif, Refresif Non Yustisia dan Refresif Pro Yustisia. Dalam melaksanakan fungsifungsi Pengawasan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif di Perusahaan. Perusahaan harus jalan terus mengembangkan usahanya guna penyerapan tenaga Kerja.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
16
c.
Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung menetapkan enam (6) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2015, yaitu :
Tujuan 1
:
Melancarkan pelaksanaan program/kegiatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana satuan kerja
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasara
Target
1.
Terfasilitasinya kegiatan administratif dan operasional dinas Tertingkatkannya kualitas dan kapasitas aparatur dinas. Terkoordinasinya pelaksanaan tugas operasional satuan organisasi
Kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD Penyelesaian tugas sesuai beban tugas Ketepatan dan keserasian pelaksanaan program kegiatan SKPD
55%
2. 3.
Tujuan 2
:
Meningkatkan
keterampilan
dan
produktivitas
55% 55%
serta
meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Target
4.
- Terbangunnya workshop dan terlatihnya pencari kerja pada bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan - Tersertifikasinya kompetensi. - Tertingkatkannya kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Tertingkatkannya calon tenaga kerja yang terampil dan kompeten
a. Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil b. Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik
60%
Tujuan 3 No. 5. -
:
60%
Meningkatkan pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja
Sasaran Indikator Kinerja Sasara Terfasilitasinya penempatan a. Tingkat pengangguran tenaga kerja terbuka Terserapnya pencari kerja dalam b. Penduduk angkatan kerja bursa kerja c. Penduduk usia kerja (18-55 Berkurangnya jumlah penganggur tahun) d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (18-55 tahun) e. Pencari kerja yang ditempatkan f. Pencari kerja yang mendaftar
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
Target
60% 63% 65% 49% 36% 10,7%
17
Tujuan 4
:
Menciptakan hubungan kerja yang aman, mantap dan dinamis
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasara
Target
6.
- Tercapainya peningkatan organisasi pengusaha dan pekerja - Tertingkatkannya pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja
- Persentase kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan - Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun
30%
Tujuan 5
:
Meningkatkan
perlindungan
tenaga
kerja
40%
dengan
meningkatkan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan kerja
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasara
Target
7.
Terlindunginya dan berkembangnya lembaga ketenagakerjaan
- Meningkatnya kepesertaan Jamsostek - Meningkatnya Lembaga P2K3 Perusahaan - Terlindunginya Tenaga Kerja Wanita dan Terawasinya Tenaga Kerja Asing
50%
Tujuan 6
:
70% 60%
Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigrasi secara bertahap
2.3
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasara
8.
Terpenuhinya pelayanan ketransmigrasian dengan mensinergikan penempatan tenaga kerja pada lokasi-lokasi transmigrasi
Keluarga transmigran telah ditempatkan
Target 50%
Kebijakan dan Program Kebijakan Dalam upaya mencapai diatas,
telah
tujuan dan sasaran
ditetapkan
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
kebijakan
sebagaimana tersebut
pembangunan
dibidang
18
ketenagakerjaan serta kebijakan
yang berkaitan dengan aparatur
sebagai berikut : 1. Memberikan
fasilitas
bagi
peningkatan
kualitas
tenaga
kerja
Kabupaten Bandung sehingga mandiri dan produktif; 2. Memberikan fasilitas bagi tenaga kerja diberbagai lapangan usaha; 3. Mengoptimalkan upaya-upaya perlindungan dan pengawasan tenaga Kerja sehingga meningkat keamanan dan kesejahteraannya; 4. Memberikan fasilitas bagi pengawasan yang lebih intensif terhadap ketenagakerjaan; 5. Memberikan
fasilitas
bagi
kerjasama
kemitraan
dalam
ketenagakerjaan; 6. Memberikan fasilitas bagi pengembangan manajemen dan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerjanya; 7. Meningkatnya fasilitas bagi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan.
Program a) Program Pokok 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, Keahlian
dan
kompetensi
tenaga
kerja
dan
produktivitas,
sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja Produktif serta mobilitas Tenagakerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur
baik
di
perdesaan
maupun
di
perkotaan
serta
memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. 3. Program
Perlindungan
Ketenagakerjaan,
program
dan ini
Pengembangan bertujuan
untuk
Lembaga menciptakan
suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
19
4. Program Transmigrasi Regional. Tujuan
program
ini
adalah
untuk
mendorong
pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi
percepatan
sebagai pusat-
pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamiah untuk mendukung upaya
peningkatan
daya
saing
kawasan
dan
produk-produk
unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah,yang pada ahirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi diwilayah wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
b) Program Penunjang 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Pokok dan Program Penunjang Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur
20
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Program Transmigrasi Regional
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 2. Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu 3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 4. Pelatihan Keterampilan bagi petani Tembakau 5. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BANGUB) 6. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja (BANGUB) 1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap keselamatan kerja 1. Monitoring dan Penempatan Transmigrasi
2.4 Penetapan Kinerja Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada
dengan
memperhatikan
faktor
internal
dan
eksternal
yang
mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat
mempercepat
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk
mengetahui rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2013,
maka
perlu
adanya
penjelasan
dari
elemen
dari
sasaran
dan
indikatornya. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013 sejalan dengan
sasaran
pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011)
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
21
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2013
1.
- Terfasilitasinya kegiatan administratif dan operasional dinas - Kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD - Terkoordinasinya pelaksanaan tugas operasional satuan organisasi - Terbangunnya workshop dan terlatihnya pencari kerja pada bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan - Tersertifikasinya kompetensi. - Tertingkatkannya kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Tertingkatkannya calon tenaga kerja yang terampil dan kompeten - Terfasilitasinya penempatan tenaga kerja - Terserapnya pencari kerja dalam bursa kerja - Berkurangnya jumlah penganggur Menciptakan hubungan kerja yang aman, mantap dan dinamis Meningkatkan ketenangan dan kemajuan berusaha
- Kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD
100%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan kerja
Meningkatkan tarap hidup masyarakat tranmigrasi secara bertahap
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
- Penyelesaian tugas sesuai beban tugas - Ketepatan dan keserasian pelaksanaan program kegiatan SKPD Penyelesaian tugas sesuai beban tugas
100%
Ketepatan dan keserasian pelaksanaan program kegiatan SKPD
100%
Tercapainya peningkatan organisasi pengusaha dan pekerja Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial di Perusahaan Terselenggaranya penanggulangan masalah ketenagakerjaan - Meningkatnya kepesertaan Jamsostek - Meningkatnya Lembaga P2K3 Perusahaan - Terlindunginya Tenaga Kerja Wanita dan Terawasinya Tenaga Kerja Asing - Terdaftarnya calon transmigran - Terlatihnya calon transmigran - Terjajaginya daerah penerima transmigran - Terwujudnya kerjasama antar daerah - Tertempatkannya transmigran
100%
100%
100%
100%
100%
22
LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2013
23
