TERWUJUDNYA SUBANG SEBAGAI KABUPATEN YANG BERBASIS GOTONG ROYONG

BAB III VISI DAN MISI

3.1

Visi Pembangunan Kabupaten Subang pada tahap kedua RPJPD atau RPJMD periode

tahun 2009 - 2014 menuntut perhatian lebih, tidak hanya menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Terdapat berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan didorong oleh penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat (hasil pemilihan langsung). Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekonomi kerakyatan seperti : pengembangan agribisnis, pengembangan industri dan pengembangan pariwisata. Arah kebijakan tersebut di dukung oleh peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur yang berkualitas, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dari KKN dan berwibawa. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka Visi Jangka Panjang Daerah : ““Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai

Daerah Agribisnis, Pariwisata, Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan berbasis Gotong Royong Pada Tahun 2025”

dan pada tahap lima tahun mendatang, diformulasikan Visi Jangka

Menengah tahun 2009 – 2014 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SUBANG SEBAGAI KABUPATEN YANG BERBASIS GOTONG ROYONG” Relevansi Visi RPJPD dan Visi RPJMD adalah bahwa pada tahap RPJMD tahun 2009 – 2014 ini, pemerintah Kabupaten Subang akan meletakan landasan yang kuat untuk membangun karakter dan semangat gotong royong di tingkat desa dan kelurahan yang merupakan nilai luhur kearifan lokal masyarakat subang melalui Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong, sehingga diharapkan Kabupaten Subang akan menjadi kabupaten berbasis gotong royong yang dapat memecahkan permasalahan yang menjadi core busines (Kegiatan Utama) dalam RPJPD sebagaimana tahapan yang tertuang dalam RPJPD.

Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

III - 1

Penjabaran makna dari Visi tersebut ádalah sebagai berikut : Gotong Royong

:

Sebagaimana

paradigma

baru

pembangunan

bahwa

penyelenggaraan pembangunan daerah harus melibatkan semua komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk menggalang

kebersamaan

memecahkan

berbagai

permasalahan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep Pembangunan yang dilaksanakan harus menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, sehingga pihak pemerintah mampu

mendorong

dan

meningkatkan

kemampuan

kreativitas serta prakarsa masyarakat dan dunia usaha dalam seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu budaya gotong royong yang telah mengakar di masyarakat Subang akan senantiasa

dikembangkan

dalam

upaya

memecahkan

permasalahan tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Subang. 3.1. MISI Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih. Perumusan Misi ini merupakan formulasi dari Misi yang tertuang dalam RPJPD dengan Rancangan Misi Bupati terpilih sebagai berikut : Misi Pertama

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa; adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Subang yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat,

berpendidikan,

produktif, mandiri, maju dan berdaya saing Misi Kedua

:

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;

adalah

upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan ekonomi kerakyatan berupa pengembangan agribinis, pariwisata dan industri yang berdaya saing dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Misi Ketiga

:

Mewujudkan Prasarana Wilayah yang Berkualitas; adalah upaya untuk meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas dalam rangka mendukung iklim investasi yang kondusif, penanganan bencana alam, menunjang perwujudan Subang sebagai daerah agribisnis, pariwisata dan industri serta pelayanan lainnya.


III - 2

Misi Keempat

:

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari ; adalah upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Misi Kelima

:

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ; adalah membangun kepemerintahan yang responsif, akuntabel, profesional, demokratis, kemitraan yang serasi, penciptaan stabilitas politik, konsisten dalam penegakan hukum, tidak melakukan KKN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

3.3.

Arah Pembangunan Tahun 2009-2014 Sebagai Arah pijakan pembangunan Kabupaten Subang selama periode waktu

tahun 2009 – 2014, ditetapkan melalui tujuan dan sasaran masing – masing Misi sebagai berikut : MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA SDM yang berkualitas, beriman dan bertaqwa merupakan kunci keberhasilan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Subang.

SDM yang berkualitas, beriman dan

bertaqwa akan menjadikan masyarakat Subang siap menghadapi berbagai tantangan dan mampu memanfaatkan peluang yang dilandasi iman dan taqwa. Untuk itu dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas, maka Arah Pembangunan Kabupaten Subang pada Misi Pertama diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Taraf Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Produktif, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing 1. Meningkatkan Taraf Pendidikan SDM yang berpendidikan merupakan syarat mutlak dalam pencapaian cita-cita pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pendidikan. Pendidikan sangat

terkait

pengangguran.

sekali

dengan

permasalahan

lainnya

seperti

kemiskinan

dan

Baik Adelman dan Morris (1973) maupun Galbraith (1979)

mengemukakan bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis di dalam usaha-usaha mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

III - 3

Namun demikian, Schiller (1973) mengingatkan bahwa peningkatan keterampilan melalui jenjang pendidikan tidak selalu mampu mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemampuan perekonomian negara untuk menyerap tenaga kerja tersebut. Di satu pihak, peningkatan keterampilan baru merupakan salah satu faktor penawaran, sementara di lain pihak, tidak pula dapat diabaikan faktor permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri. Dengan perkataan lain, pada gilirannya, pendidikan itu berkaitan dengan pendapatan yang memiliki arti penting di dalam kesejahteraan. Schiller (1973) mengemukakan tiga alasan utama mengenai jenjang pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan. Pertama, tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari pertambahan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas. Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan, dalam hal-hal tertentu, dapat berfungsi selaku badan penyalur tenaga kerja. Tersirat dari hal ini bahwa mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapat perlakuan istimewa dalam pasar kerja. Namun tidak dapat dilupakan bahwa untuk memperoleh pendidikan tersebut diperlukan investasi yang tidak kecil. Namun demikian, Esmara (1986: 378) mengatakan bahwa kenaikan jenjang pendidikan ini tidak hanya berpengaruh kepada tingkat pendapatan melainkan mencakup cakrawala yang jauh lebih luas daripada yang diduga semula. Kenaikan jenjang pendidikan akan mengubah pula tata cara kehidupan, kebiasaan, lapangan kerja, atau dalam hal kebudayaan, sehingga secara keseluruhannya mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Subang dalam pembangunan pendidikan fokus kepada peningkatan rata-rata lama sekolah yang di harapkan pada tahun 2014 mencapai 8 tahun. dan angka melek huruf mencapai 93,61 % dengan tidak mengabaikan faktor lainnya seperti :  Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan di berbagai tingkatan  Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan  Berkembangnya sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah  Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin  Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan  Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan non formal, informal, PAUD serta pendidikan luar biasa  Dan lain – lain


III - 4

Untuk mencapai tujuan Misi tersebut, maka pencapaian pembangunan bidang pendidikan fokus kepada : 1) Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar A. DO SD Tahun 2014 : 0,075 % B. DO SLTP Tahun 2014 : 0,18 % C. Bangunan SD/MI baik dan sedang Tahun 2014 : 100 % D. Bangunan SLTP/MTs baik dan sedang Tahun 2014 : 100 % E. APM SD 98.5 % F. APM SLTP 85.36 % G. AMS SD – SLTP 99.3 % H. AMS SLTP – SLTA 74.5 % 2) Meningkatnya pelayanan pendidikan menengah A. DO SLTA Tahun 2014 : 0,19 % B. Bangunan SLTA/MTs/SMK baik dan sedangTahun 2014 : 100 % C. Berkembangnya SMK berbasis kompetensi daerah D. Meningkatnya penduduk yang menamatkan pendidikan di atas SLTA E. Meningkatnya jiwa wirausaha siswa sekolah menengah terutama sekolah kejuruan F. APM SLTA 51,77 % 3) Meningkanya kualitas tenaga pendidik A. Sertifikasi guru mengajar dan Kualifikasi S1 di tingkat SD Tahun 2014 : 100 % B. Sertifikasi guru mengajar dan Kualifikasi S1 di tingkat SLTP Tahun 2014 : 100% C. Sertifikasi guru mengajar dan Kualifikasi S1 di tingkat SLTA Tahun 2014 : 100% 4) Meningkatnya kualitas pendidikan non formal, informal, PAUD dan pendidikan luar biasa A. Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014 sebesar 45%. B. Meningkatnya life skill bagi peserta KF, Paket, A, B dan C C. Meningkatnya cakupan layanan pendidikan luar biasa dan pendidikan informal 5) Dan lain - lain


III - 5

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan SDM yang sehat merupakan syarat mutlak dalam pencapaian cita-cita pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di tahun 2014 menjadi 70,13 tahun. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat diperlukan fokus pembangunan kesehatan dengan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Unsur yang sangat penting dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat adalah unsur pelayanan. Kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari seberapa besar cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam melayani masyarakat baik di RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pelayanan lainnya. Pelayanan tersebut dilakukan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  Pelayanan bersifat Promotif diantaranya : -

Penyuluhan Kesehatan

-

Penyebarluasan Informasi

 Pelayanan bersifat preventif diantaranya : -

Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa

-

Melaksanakan vaksinasi bagi Balita

-

Meningkatkan status gizi masyarakat.

 Pelayanan bersifat kuratif diantaranya : -

Penanganan pasien/orang sakit

-

Pelayanan rujukan bagi keluarga miskin

-

Pelayanan pertolongan persalinan

-

Pelayanan Obat dan lain-lain

 Pelayanan bersifat Rehabilitatif diantaranya : -

Pelayanan fisioterapi

Untuk mencapai pelayanan yang optimal diperlukan unsur pendukung yakni : A. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan B. Sarana Prasarana kesehatan - Sarana RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes dan pelayanan lainnya yang memadai - Terpenuhinya Obat, Vaksin dan lain-lain untuk pelayanan kepada masyarakat - Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan C. Aksesbilitas pelayanan - Kemudahan menjangkau layanan kesehatan


III - 6

2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan Unsur lingkungan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hal itu dikarenakan banyaknya kasus kesakitan di

masyarakat terjadi akibat lingkungan yang kurang higienis. Lingkungan tersebut dipengaruhi oleh : A. Cakupan air bersih B. Cakupan jamban keluarga C. Kualitas perumahan / pemukiman D. Tingkat kesadaran masyarakat 3) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan terkait dengan perilaku dan budaya sebagai faktor penting yang memerlukan perhatian serius mengingat dari faktor ini berbagai permasalahan kesehatan bermunculan seperti : B. Berbagai macam penyakit termasuk penyakit menular C. Rendahnya Gizi Masyarakat D. Dan lain lain Untuk mencapai tujuan Misi tersebut maka pencapaian pembangunan bidang Kesehatan sampai pada tahun 2014 fokus kepada :  Angka Harapan Hidup menjadi 70,13 tahun  AKB menjadi 38/1000 KH  Standar Pelayanan Puskesmas menjadi 60 %  Persalinan tenaga kesehatan menjadi 87 %  Cakupan jamban keluarga menjadi 70 %  Cakupan penggunaan air bersih menjadi 83 %  Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) menjadi 60 %.  Status gizi buruk dan kurang menjadi 7 %  Keluarga yang melaksanakan kriteria PHBS menjadi 60 %  Terlaksananya standar pelayanan di RSUD  Dan lain – lain

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia Pembangunan yang dilakukan harus dilandasi dan mampu meningkatkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta rasa saling percaya, tenggang rasa dan Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

III - 7

harmonis. Sasaran arah pembangunan tersebut adalah : 1) Meningkatnya tingkat pemahaman terhadap ajaran agama dengan indikasi meningkatnya aktivitas dan pelayanan keagamaan di masyarakat 2) Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan, bantuan keagamaan serta layanan sosial kemasyarakatan 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Produktif, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing Pembangunan yang dilakukan harus dilandasi dan mampu meningkatkan masyarakat yang Berbudaya, Produktif, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing sebagai landasan untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan melalui penguasaan iptek, mendorong kreativitas, budaya inovatif, memperhatikan kesetaraan gender serta menjaga keseimbangan komposisi penduduk. Sasaran arah pembangunan tersebut adalah : 1) Terkendalinya komposisi penduduk yang ideal dengan indikasi  Laju Pertumbuhan Penduduk = 0,98 % 2) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menjadi 60 % dan Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6 %. 3) Meningkatnya peran masyarakat serta kesetaraan gender dalam pembangunan 4) Berkurangnya permasalahan kesejahteraan sosial sebesar 10 %. 5) Meningkatnya kreatifitas pemuda, prestasi olah raga dan kelestarian seni serta nilai-nilai budaya dengan indikasi :  Meningkatnya karya dan karsa pemuda dalam pembangunan  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi serta prestasi pemuda dan Olah Raga  Terjaganya kelestarian seni dan nilai-nilai budaya masyarakat 6) Meningkatnya wawasan masyarakat melalui budaya minat baca di masyarakat

MISI KEDUA : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN Misi kedua ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Subang melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Untuk itu arah pembangunannya sebagai berikut : 1. Meningkatkan indikator makro dan mikro ekonomi 2. Pembangunan Agribisnis diharapkan sudah mencapai tahap pengembangan 3. Pembangunan Industri diharapkan sudah mencapai tahap pengembangan 4. Pembangunan Pariwisata diharapkan sudah mencapai tahap pengembangan 5. Meningkatkan usaha perekonomian lainnya 6. Meningkatkan investasi daerah


III - 8

1. Meningkatkan Indikator Makro dan Mikro Ekonomi Suatu pertanyaan yang muncul ke permukaan adalah, bagaimana untuk mengukur hasil-hasil pembangunan tersebut dan apa yang harus diukur ?, dan lebih jauh lagi apa alat ukurnya ?, Berbagai aspek ini menghantui pemikiran para ahli sosial dan ekonomi untuk menciptakan alat yang dapat menggambarkan fenomena tersebut dengan sempurna. Dudley Seers1, memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang akan kita ukur ?.

Dikata-kan ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan di

dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah.

Pertama, apa yang

terjadi terhadap tingkat kemiskinan. Ke dua, apa yang terjadi terhadap pengangguran. Ke tiga, apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Sehingga setiap indikator secara mutlak harus mengandung ke tiga unsur di atas. Dari pernyataan tersebut nampak jelas bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh indikator ekonomi yang mengendepankan pemerataan dan pertumbuhan.

Dimana indikator kemiskinan dan pengangguran

menjadi hal mutlak yang harus di atasi. Untuk itulah arah pembangunan ekonomi Kabupaten Subang ditandai oleh : 1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2014 menjadi 25 % 2) Menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2014 menjadi 6 % 3) Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB) pada tahun 2014 menjadi Rp. 10,7 Juta 4) Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2014 menjadi Rp. 601 ribu 5) Meningkatnya LPE pada tahun 2014 menjadi 5,6 % 6) Dan lain - lain Kelima indikasi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipilah–pilah dalam pencapaiannya karena saling melengkapi satu sama lain. Tujuan tersebut sangat terkait langsung dengan Core busines Visi Subang yang memprioritaskan pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri sebagai kekuatan ekonomi pembangunan Kabupaten Subang yang sudah terbukti tegar dalam kondisi puncak krisis ekonomi Tahun 1998.

1. Seperti dikutip dalam Hendra Esmara, 1986 Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia, Gramedia-Jakarta


III - 9

2. Pembangunan Agribisnis Pembangunan agribisnis di Kabupaten Subang dilakukan dengan memperhatikan permasalahan permasalahan utama agribinis sebagai berikut : a. Pasar Kelemahan sektor agribisnis pada umumnya adalah kurangnya perhatian di faktor pasar. Sektor ini cenderung lebih mengutamakan kepada produksi kurang memperhatikan kualitas yang dihasilkan.

Oleh karena itu faktor pasar memiliki

dimensi yang lebih luas seperti kualitas produk-pruduk pertanian, standar mutu produk dan sebagainya. Sementara itu dari aspek permintaan, kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk bermutu dengan standar hygienis makin meningkat. Kenyatan ini membawa pengaruh ganda yakni sulitnya produk agribinis menembus pasar secara lebih luas serta banyaknya produk-produk pertanian yang terbuang, karena tidak dapat diserap pasar sehubungan dengan ketidaksesuaian dengan keinginan konsumen. Masalah lainnya yang termasuk dimensi pasar adalah : kontinuitas produkproduk pertanian yang dihasilkan. Selain faktor kualitas, masalah kontinuitas juga menjadi masalah pembangunan agribinis di Kabupaten Subang, karena biasanya para produsen tidak dapat memenuhi pasokan yang diminta oleh pembeli tepat waktu. Sehingga diperlukan suatu manajemen persediaan yang baik dan juga pola budidaya yang terencana yang dapat memenuhi permintaan pembeli setiap waktu. Persoalan selanjutnya adalah masalah harga.

Masalah harga merupakan

masalah klasik yang terus dihadapi pelaku agribisnis.

Petani biasanya kurang

mendapat informasi mengenai harga yang cepat dan akurat. Selain itu juga petani kurang memiliki potensi tawar menawar yang tinggi dalam berhadapan dengan / bernegosiasi dengan buyers. Terlebih bahwa petani sangat sulit mempertahankan harga yang diakibatkan oleh kebutuhan yang mendesak, sehingga buyer diuntungkan. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang efektif dalam memasok perkembangan pasar dan harga secara “real time” kepada pelaku agribisnis. Prioritas

permasalahan

lainnya

yang

harus

dipecahkan

adalah

lembaga

pemasaran, dimana selama ini lembaga pemasaran dipandang kurang dapat mendorong harga yang diterima petani ke tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang dapat memberdayakan dan menciptakan lembaga pemasaran yang efektf dan efisien. Prioritas terakhir pembenahan masalah pasar adalah kapasitas pasar. Dimana ekspansi jejaring pasar (market networking) yang memungkinkan intensifikasi dan ekstensifikasi interaksi sistem pasar produk agribisnis antar daerah atau antar negara bisa diwujudkan.

Dengan upaya ini, maka kapasitas


pasar produk III - 10

agribisnis bisa diperbesar dan tidak hanya terfokus pada suatu segmen tertentu atau satu daerah saja. b. Modal Dari fakta yang ada bahwa sangat kurang lembaga keuangan yang

bersedia

mengucurkan kredit ke petani dengan tingkat bunga yang rendah.

Dengan

demikian pelaku agribisnis skala kecil akan selalu sulit untuk bersaing dengan pemodal besar yang mampu membayar bunga bank yang tinggi (bunga komersial) c. Teknologi Teknologi merupakan piranti penting dalam sistem agribisnis dimana

dengan

teknologi diharapkan produk pertanian akan memiliki nilai tambah baik di tingkat produksi maupun pemasaran.

Hal yang masih menjadi masalah adalah belum

optimalnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Kabupaten Subang serta masih sedikitnya teknologi yang berbasis kebutuhan petani d. Regulasi Masalah yang menjadi prioritas selanjutnya untuk ditangani adalah faktor regulasi. Regulasi yang berorientasi pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan kurang. Sehingga ke depan, regulasi yang semestinya diarahkan dan disemangati oleh prinsip tersebut. Selanjutnya regulasi tersebut juga harus mengapresiasi kehidupan bisnis dunia swasta.

Sehingga sebuah regulasi akan

berdiri di semua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. e. Infrastruktur Masalah

infrastruktur

Sebagaimana diyakini

menjadi

prioritas

kelima

untuk

segera

dipecahkan.

oleh sebagian analisa ekonom pertanian, bahwa bisnis

pertanian adalah bisnis transportasi. Karena agribisnis yang handal adalah bisnis pertanian yang bisa menjaga kualitas dan kontinuitas serta kesepakatan pengantaran ke lokasi konsumen, dimana akhirnya mutu bisa dijaga sepanjang waktu. f. Jiwa Bisnis. Perilaku masyarakat termasuk pelaku agribisnis sangat diwarnai oleh sistem nilai budaya dan moralitas yang ada di masyarakat. Kekosongan semangat bisnis dan sempitnya cakrawala kewiraswastaan akan membatasi pelaku agribinis dalam melakukan gerak dan merespon perkembangan serta perubahan. Oleh karenanya pendidikan kewirausahaan atau kewiraswastaan menjadi hal yang penting untuk membentuk jiwa para pengusaha dan pelaku agribisnis agar responsif dan ulet dalam mengelola bisnis pertanian yang dijalani.


III - 11

Pada periode ini agribisnis diarahkan pada : Pengembangan Agribisnis. Tahapan ini dimaksudkan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas serta mengoptimalkan dan mengembangkan sistem agribisnis yang sudah ada. Kalau dalam tahap RPJMD ke-1 Pemerintah Kabupaten Subang telah memperbaiki produksi, regulasi dan lainnya, maka pada tahap ini Pemerintah kabupaten Subang akan fokus pada pembenahan produktifitas dan pemanfaatan teknologi untuk pengolahan pasca panen. Pembenahan produktifitas dimaksudkan sebagai realokasi sumber daya yang mengolah pertanian menuju industri-industri pengolahan kecil dan rumah tangga.

Pola ini

diharapkan akan efektif dalam melakukan pengembangan tenaga kerja pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan serta peternakan ke tenaga kerja yang bergerak pada industri pengolahan. Hal ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi tingkat konsumsi kebutuhan pokok masyarakat Subang 2. Mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dari tingkat konsumsi tersebut 3. Tumbuhnya sentra-sentra poduksi sehingga akan terjadi pengembangan tenaga kerja yang menguntungkan dari sekedar buruh tani menjadi pengrajin industri rumah tangga. 4. Pada tahap ini Pemerintah akan memfasilitasi pemasaran hasil dari sentra produksi tersebut. Untuk lebih jelasnya tahapan target pencapaiannya tersaji pada Bab IV

3. Pembangunan Industri Pembangunan industri di Kabupaten Subang tidak terpisah dari pembangunan agribisnis, mengingat arah pembangunan industri di Kabupaten Subang difokuskan pada berkembangnya usaha agribsnis itu sendiri, demikian pula sebaliknya, sehingga tercipta tujuan pembangunan yang saling sinergis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu daerah dikatakan telah menjadi daerah industri apabila % kontribusi sektor industri terhadap perekonomian

30 persen) (Thee Kian Wee, 1990; H. Suseno T.W., 1997). Untuk itu dalam pencapaian visi sampai dengan tahun 2014 mengindikasikan pencapaian daerah industri sebagai berikut :  % kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 20,55 %.  Meningkatnya nilai produksi, nilai investasi serta nilai ekspor hasil-hasil industri kecil, industri menengah dan industri besar  Meningkatnya diversifikasi produk industri kecil dan menengah  Berkembangnya pasar perdagangan dalam dan luar negeri  Meningkatnya kemampuan teknologi industri kecil dan menengah Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

III - 12

 Meningkatnya kualitas produk industri kecil dan menengah  Semakin banyaknya jumlah koperasi yang berkualitas  Semakin banyaknya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri Untuk lebih jelasnya tahapan target pencapaiannya tersaji pada Bab IV 4. Pembangunan Pariwisata Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu daerah dikatakan telah menjadi daerah pariwisata apabila % kontribusi sektor hotel dan restauran mangalami

peningkatan signifikan. Untuk itu dalam pencapaian visi sampai dengan tahun 2014 mengindikasikan pencapaian daerah pariwisata sebagai berikut :  % kontribusi sektor hotel dan restauran terhadap perekonomian menjadi 8,12 %  Kunjungan Wisatawan Manca Negara sebanyak 89 ribuan dan Wisatawan Nusantara sebanyak 6,3 Juta orang dengan rata-rata lama singgah mencapai 1,2 hari  Berkembangnya lokasi dan sarana pariwisata 5. Meningkatnya usaha perekonomian lainnya, diarahkan berkembangnya usaha seperti pertambangan dan usaha ekonomi lainnya yang memiliki nilai jual tinggi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan. 6. Meningkatkan investasi daerah Indikasi keberhasilan dari arah pembangunan tersebut adalah meningkatnya jumlah investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Subang.

Keberhasilan arah ini

sangat menentukan terhadap penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian diperlukan penanganan pelayanan yang prima melalui :  Penyediaan kebijakan investasi daerah yang menarik  Penyediaan regulasi perijinan investasi yang menarik calon investor  Adanya Kepastian hukum untuk berinvestasi MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PRASARANA WILAYAH YANG BERKUALITAS Misi ini dirahkan untuk meningkatkan kualitas prasarana wilayah/ Infrastruktur wilayah

dalam rangka mendukung Agribisnis, Pariwisata, Industri dan

pelayanan

lainnya.

Infrastruktur

wilayah

yang

terdiri

dari

infrastruktur

transportasi/jalan, sumberdaya air dan jaringan listrik, berperan sebagai pendukung utama dalam menunjang perekonomian daerah, pengarah pembentukan struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Selain itu kondisi infrastruktur yang memadai menjadi pendukung daya tarik investasi Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

III - 13

serta pelayanan lainnya. Untuk itu sasaran tersebut memiliki indikasi keberhasilan sebagai berikut : 1) Meningkatnya kondisi jalan baik dan sedang tahun 2014 menjadi 60 % 2) Meningkatnya kondisi sumber daya air untuk rigasi tahun 2014 menjadi 70.5 % 3) Meningkatnya jaringan air bersih tahun 2014 menjadi 72 % 4) Meningkatnya drainase menjadi 35 % dan sarana permukiman lainnya 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas bangunan pemerintah dan bangunan umum menjadi 60% 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas PJU tahun 2014 menjadi 50 % 7) Menurunya Rumah Tangga yang belum teraliri listrik tahun 2014 menjadi 2,08 % 8) Meningkatnya pelayanan perhubungan 9) Dan lain – lain

MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI Sebagaimana telah dsampaikan sebelumnya bahwa opimalisasi SDA hendaknya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan mengingat SDA sifatnya terbatas, sehingga rasionalisasi pemanfaatan SDA dan keserasian pemanfaatan ruang harus mampu menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu perlu adanya

tindakan preventi berupa konservasi lingkungan. Adapun Arah Pembangunan Misi Keempat tesebut adalah : menurunkan kerusakan lingkungan serta meningkatkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang dengan sasaran sebagai berikut : 1) Menurunnya genangan banjir pada tahun 2014 menjadi 3000 ha, abrasi dan kekeringan menjadi 2000 ha 2) Meningkatnya luas hutan pada tahun 2014 menjadi 20.8 % dan menurunya lahan kritis menjadi 4000 ha 3) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 4) Terkendalinya pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 5) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlndungan konservasi SDA dan Ruang Terbuka Hijau 6) Terkendalinya ekosistem pesisir dan laut 7) Meningkatnya pemanfaatan ruang pada tahun 2014 menjadi 50 %


III - 14

MISI KELIMA : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut perlu didukung iklim demokrasi yang berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib dan tentram dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut ditunjang oleh supremasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan diperkuat oleh perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalisme, peraturan, sistem dan prosedur serta sistem karir yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Kapasitas dan kapabilitas aparatur disertai dengan kemahiran dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu arah pembangunannya adalah : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut : 1). Meningkatnya kondisi politik yang demokratis berbasis etika 2). Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 3). Meningkatnya

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

menjunjung

prinsip

good

governance dan clean government 1) Meningkatnya kondisi politik yang demokratis berbasis etika Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang berbasis etika, dan demokrasi tersebut dicapai melalui konsesus seluruh stakeholders untuk berperan sesuai dengan fungsinya masing - masing didukung oleh kemapanan piranti politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik sehigga dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, juga semakin kuatnya peran civil society dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik.

Demokrasi diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah

yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :  Semakin baiknya pendidikan politik di masyarakat  Pemilihan umum pada lima tahun mendatang baik untuk Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden berlangsung demokratis, jujur dan adil  Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat 2) Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Pembangunan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan untuk mewujudkan tertib sosial berlandaskan hukum. Ketentraman dan ketertiban umum sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Subang.


III - 15

3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung prinsip good governance dan clean government Perkembangan demokratisasi di Indonesia berjalan relatif cepat, seiring dengan itu pula tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pemerintahan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, sehingga transformasi birokrasi publik harus dilakukan dengan menjujung tinggi prinsip good governance yakni : 1. Partisipasi Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. 2. Penegakan hukum Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak melakukan KKN. 3. Transparansi Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi. 4. Kesetaraan Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya Tanggap Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 6. Wawasan ke depan Membangun daerah berdasarkan visi. misi dan strategi yang jelas dengan mengikutsertakan warga dalam proses pembangunan. 7. Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 8. Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. 9. Efisiensi dan efektif Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. 10. Profesionalisme Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.


III - 16

3.4. Keterkaitan Visi-Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Subang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten

saja.

Dilain

pihak,

Pemerintah

Kabupaten

hanya

dapat

memaksimalkan perannya berdasarkan kewenangannya, berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan pada pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, keterkaitan antara misi Kabupaten Subang dan urusan pemerintah propinsi yang dilimpahkan pada pemerintah kabupaten harus dilakukan secara sinergis dan optimal. Dalam pelaksanaan misi pertama, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa,

urusan wajib yang terkait adalah

pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, budaya, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera

dan

lain-lain.

Pada

pelaksanaan

misi

kedua,

yaitu

Meningkatkan

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, kewenangan pemerintah kabupaten berada pada urusan wajib, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata, penanaman modal/investasi, koperasi dan usaha kecil, tenaga kerja, ketahanan pangan dan sumber daya energi dan minera serta lain-lainl. Misi ketiga, yaitu Mewujudkan Prasarana Wilayah yang Berkualitas, urusan wajib yang terkait adalah pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, sumber daya energi dan mineral serta lain-lain. Untuk pelaksanaan misi keempat, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari, urusan wajib pemerintah kabupaten terkait pada urusan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan serta lain-lain. Pada pelaksanaan

misi kelima,

yaitu

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, pemerintah berwenang menangani urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan wajib perencanaan

pembangunan,

kearsipan,

statistik,

perpustakaan,

pemberdayaan

masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan wajib bidang komunikasi dan informatika serta lain-lain.


III - 17

TERWUJUDNYA SUBANG SEBAGAI KABUPATEN YANG BERBASIS GOTONG ROYONG

Recommend Documents