Kepulauan Riau yang Aman, Sejahtera, Modern, Berakhlak dan Berbudaya Berlandaskan Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

VISI, MISI DAN PROGRAM CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2016-2021

Kepulauan Riau yang Aman, Sejahtera, Modern, Berakhlak dan Berbudaya Berlandaskan Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

Disampaikan oleh Dr. HM. Soerya Respationo, SH. MH. – H. Ansar Ahmad, SE.MM

VISI, MISI DAN PROGRAM CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR KEPRI 2016-2021

1

PENDAHULUAN Undang-undang Pilkada yang baru disahkan belum lama ini, telah mempertahankan Sistem Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur secara langsung oleh Rakyat. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur secara langsung ini tentu saja akan membawa perubahan terhadap hubungan Kepala Daerah dengan masyarakat,

dimana

tuntutan

akuntabilitas

dan

transparansi

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin kuat. Dan Proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang tidak melalui DPRD justru akan lebih menjaga citra DPRD itu sendiri dalam rangka memperkuat peran legislative dalam fungsinya sebagai pengawasan, legislasi dan budgeting didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dalam Bulan Desember Tahun 2015 merupakan momentum strategis untuk memancangkan dasar-dasar dan tradisi baru kepemerintahan yang baik disemua tingkatan yang ada,

baik

pemerintahan

ditingkat

Kabupaten/Kota,

Kecamatan

hingga

Desa/Kelurahan. Oleh karena itu merupakan sesuatu hal yang penting, jika sejak tahap awal perjalanan pemerintahan dipandu oleh Visi dan Misi Kepala Daerah yang jelas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagai sebuah Provinsi yang relative masih muda usia, Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan yang mesti harus diperkuat dan diatasi dengan solusi yang tepat. Namun dibalik kekurangan yang ada Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai kelebihan, yakni memiliki letak geografis yang strategis yang harus dikelola secara baik dan benar.


2

Sebagai wilayah kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam dan kelautan yang melimpah dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, yaitu terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka serta diapit oleh beberapa Negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau yang berpenduduk heterogen ini juga memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Tidak hanya itu Provinsi Kepulauan Riau secara umum juga memiliki akuatik terrestrial, hal ini dapat dilihat dari : 1. Luas wilayah laut yang lebih besar dari daratan. 2. Aspek persebaran demografis (penduduk wilayah kepulauan biasanya relatif sedikit dan persebarannya tidak merata). 3. Aspek sosial budaya (komunitas diwilayah kepulauan tersegregasi dalam pemukiman menurut teritorial suatu pulau. Dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau ini, sangat dibutuhkan perencanaan yang dilandasi dengan pemikiran yang jernih, cepat dan akurat. Kejernihan berpikir adalah kemampuan berpikir berdasarkan pemahaman terhadap segala situasi dan kondisi yang dihadapi dengan pemahaman yang akurat, detail dan lengkap serta memutuskan langkah langkah penyelesaian secara akurat, detail dan lengkap pula, sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dengan matang. Cepat dan akurat dimaksudkan kita harus cepat dan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan secara cepat dapat menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dimana kita melakukan suatu tindakan yang terencana dengan baik yang semata-mata adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Di negara manapun kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin merata merupakan harapan dan keinginan banyak pihak,

baik

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri. Tidak heran apabila dikatakan bahwa setiap rejim pemerintahan baik di pusat maupun di daerah diseluruh negara pada dasarnya selalu menetapkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir yang hendak diwujudkan di pemerintahannya.


3

Proses perencanaan pembangunan di daerah dilakukan melalui empat pendekatan yang ideal, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan sinergi. Keterpaduan perencanaan dari empat pendekatan tersebut akan melahirkan arah dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh daerah. Tujuan utama pembangunan daerah, khususnya pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, dituangkan ke dalam bentuk Visi dan Misi, sedangkan untuk Pembangunan Jangka Panjang dituangkan dalam RPJP Daerah yang disesuaikan dengan tahapan kepemimpinan di Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang telah ditetapkan untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah RPJP Daerah periode Tahun 2005-2025, yang dilaksanakan dalam empat tahap periode lima tahunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah yaitu : RPJM Daerah ke-1 periode 2005-2010, RPJM Daerah ke-2 periode 2011-2015, RPJM Daerah ke-3 periode 2016-2020 dan RPJM Daerah ke-4 periode 2021-2025. RPJPM Daerah merupakan program lima tahunan Kepala Daerah yang akan menjadi program daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode 2005-2010 ditetapkan dengan asumsi dimana pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilaksanakan tahun 2005 dan berakhir tahun 2010, dan tahun 2010 kembali dilaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah. Kepala Daerah yang terpilih dan dilantik tahun 2010 wajib menyusun RPJMD yang berlaku 2011-2015. Demikian halnya pada tahun 2015 merupakan akhir periode Kepala Daerah dan kembali dilakukan pemilihan Kepala Daerah. Kepala daerah yang terpilih dan dilantik nanti akan menyusun RPJMD periode 2016-2020. Dalam uraian Visi dan Misi Calon Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilukada Tahun 2015, adalah mengevaluasi RPJMD periode 2011-2015 yang sedang dan belum dilaksanakan untuk disusun bersamaan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah yang baru untuk dituangkan nantinya dalam RPJM Daerah periode 2016-2020 yang menjadi acuan dan tujuan pokok dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih pada Pemilukada Tahun 2015 ini. Olehkarena itu dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu


4

perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, sehingga secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Maksud dan Tujuan dari perumusan Visi-Misi ini adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa kini dan masa depan Provinsi Kepulauan Riau yang ingin diujudkan oleh seorang Calon Gubernur serta

upayaupaya

yang

akan

ditempuh

oleh

seorang

calon

dalam

mewujudkannya. Ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi keharusan penyampaian visi, misi dan program pembangunan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkada oleh pasangan calon disaat melakukan pendaftaran di

KPU

nanti.

Tujuan

dari

perumusan

Visi

dan

Misi

ini

adalah

tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada periode 5 tahun kedepan dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan dimasa pemerintahannya nanti. Dan ini nantinya akan menjadi Pedoman dan Kontrak Politik Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur

jika

nantinya

masyarakat

mengamanahkan

dan

mempercayakan pilihannya kepada kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 yang Insya Allah mendapat Ridho Yang Maha Kuasa. Amien.


5

KONDISI UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002, tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. Dan pada tahun 2008

bertambah lagi

dengan

dibentuknya

Kabupaten Kep. Anambas hasil pemekaran Kabupaten Natuna berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008. Dan sampai saat ini secara keseluruhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten, 66 Kecamatan serta 275 Desa dan 141 Kelurahan. Adapun luas wilayahnya sebesar 251.810 Km2, di mana sekitar 96% (241.215 km2) nya merupakan lautan dan hanya sekitar 4% (10.595 km2) merupakan wilayah darat.

Sedangkan jumlah pulau 2.408 besar dan kecil,

dimana 30% belum bernama dan berpenduduk termasuk 19 pulau terluar. Sedangkan total penduduk sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Badan Pusat Statistik mencapai 2.137.241 jiwa. Dan secara umum merupakan Provinsi yang sangat pluralis ditinjau dari perspektif etnik yang mendiami wilayah ini sejak dahulu. Sedangkan menurut Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada KPU Provinsi sebagai persiapan penyusunan Dapil pada Pemilu 2014


6

terdapat data mengenai jumlah penduduk Kepri terbaru yakni sebanyak 1.895.590 jiwa. Jumlah itu meningkat dibanding jumlah penduduk Kepri lima tahun lalu. Dari kondisi geografis serta penyebaran penduduk untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada 4 (empat) table dan gambar di bawah ini :

Gambar 1.

Gambar 2.


7

Gambar 3.

Gambar 4.

Pertumbuhan penduduk ini menurut data diatas mencapai 30% di setiap Kota/Kabupaten, namun dengan tingkat penyebaran yang tidak merata, dimana sebagian besar penduduk Kepulauan Riau berdomisili di Kota Batam (56,34%) diikuti oleh Kabupaten Karimun (12,62%) dan Kota Tanjungpinang (11,13%) serta Kabupaten Bintan (8,45%). Kondisi geografis dan pertumbuhan yang


8

sangat cepat didalam wilayah di Kepulauan Riau ini menimbulkan dampak dan persoalan yang sangat komplek pada perjalanan pemerintahan dan kehidupan sosial di masyarakat, seperti masalah penanganan perumahan liar khususnya di wilayah Kota Batam, masalah pemerataan kesempatan berniaga bagi pedagang

kecil,

masalah

pendistribusian

air

bersih,

penerangan

dan

pemberdayaan wilayah hinterland, keamanan laut serta persoalan lainnya yang dapat menghambat upaya-upaya peningkatan kemakmuran rakyat. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau selain terdapat wilayah hinterland yang perlu ditingkatkan pemberdayaannya, juga terdapat wilayah metropolitan seperti Kota Batam, sehingga selain harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, fasilitas, mobilitas ekonomi dan peningkatan pelayanan publik agar pembangunan yang ada dan yang akan ada dapat berfungsi maksimal, berdaya guna serta berhasil guna, Kota Metropolitan juga membutuhkan suatu proses pembudayaan kota yakni landasanlandasan nilai seperti : keadilan, kerukunan, kepedulian, kemandirian dan demokrasi secara kompak dan terpadu. Untuk mewujudkan proses pembudayaan kota tersebut dibutuhkan konsep dan kegiatan yang berorientasi pada nilai kebersamaan untuk membangun daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan 96%nya adalah laut, maka pembangunan di sektor kelautan harus mendapatkan perlakuan secara khusus didalam upaya mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam konsepsi Negara kepulauan, daratan dan lautan merupakan kesatuan wilayah yang utuh, sehingga penguatan bidang kelautan juga tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan di darat. Untuk itu, pemerintah mendatang diharapkan dapat mengelola sektor kelautan secara seimbang dengan sektor daratan. Nilai-nilai dikembalikan

kebersamaan

didalam

pembangunan

daerah

harus

kepada inti dari falsafah dasar Pancasila, yakni GOTONG

ROYONG. Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan.

Gotong Royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu


9

pekerjaan. Gotong Royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan bersama, keringat semua buat kebahagiaan bersama. (Pidato Bung Karno, Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945). Oleh karena itu dengan kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang 96%

merupakan

lautan

dan

terdapatnya

Kota

Metropolitan

diwilayah

daratannya, maka diperlukan upaya khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan

laut,

mengatur

keseimbangan

dan

pemerataan

bidang

pembangunan dan pemberdayaan kelautan yang dilandasi dengan semangat gotong royong guna memberikan manfaat bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada diwilayah pantai, pesisir maupun wilayah daratan. Upaya-upaya tersebut dan penjabaran secara lengkap dituangkan pada Visi dan Misi serta Program aksi sebagai berikut :


10

VISI Kepulauan Riau yang Aman, Sejahtera, Modern, Berakhlak dan Berbudaya Berlandaskan Asas Kebersamaan dan Gotong Royong


11

MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut perlu dilaksanakan beberapa misi pokok atau 7 (tujuh) Program Unggulan sebagai langkah-langkah strategis dan sinergi, yang antara lain :

1.

Menciptakan partisipasi

kondisi

yang

aman

dengan

mengikutsertakan

seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang heterogen

dan berada di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.

Mewujudkan

kesejahteraan

dan

keadilan

rakyat

melalui

pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemandirian usaha, pemberdayaan bidang kelautan/kemaritiman serta pengembangan infrastruktur. 3.

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi kepada pelayanan publik untuk mendukung Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan bebas.

4.

Memperkuat bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi tinggi dan berakhlak mulia serta adanya perlindungan terhadap ibu dan anak.


5.

12

Pembangunan wilayah hinterland serta pelestarian sosial budaya masyarakat, khususnya budaya Melayu dengan prinsip “Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung”

6.

Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum.

7.

Menumbuhkembangkan

sikap

kebersamaan dalam masyarakat

melalui pengembangan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia.


13

STRATEGI DAN PROGRAM AKSI Strategi dan Program Aksi pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang akan akan kami laksanakan sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau apabila terpilih di Pemilukada Desember 2015 nanti akan berpedoman Visi-Misi ini yang diselaraskan dengan Filosofi yang

mendasari

pembangunan

daerah Provinsi Kepulauan Riau

sebagaimana yang terdapat pada Motto Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”, dengan makna yang terkandung didalamnya yaitu : -

Adat bersendikan syara’ dan bersendikan kitabullah guna mencapai akhlak mulia.

-

Bersauh Marwah bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. Berdasarkan sejarah, potensi, kondisi dan permasalahan yang dialami

pada masa lalu serta tantangan dan peluang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yang dilandasi oleh kehendak dan citacita luhur pembentukan Daerah, maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2015-2020 adalah:


-

14

Meningkatkan pembangunan secara merata dalam segala sektor demi terwujudnya Kepri makmur, adil, aman dan sejahtera dalam pemerintahan

daerah

menuju

pembangunan

maritim

tatanan

kesejahteraan dan martabat

masyarakat Kepri. -

Meningkatkan

dan

Industri

yang

bertaraf

Internasional dengan berlandaskan azas gotong royong mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Yang secara konseptual visi pembangunan daerah tahun 2015–2020 tersebut mengarah dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang nasional 2005–2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025. Yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur agar mudah dinilai kondisi daerah 20 (dua puluh) tahun yang akan datang yaitu kondisi berbudaya, kemajuan dan kesejahteraan yang ingin diwujudkan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan daerah yaitu :


15

Menciptakan kondisi yang aman dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang heterogen dan berada di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk “satu kesatuan sebagai bangsa “nation” dan membentuk Negara yang “merdeka” penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dari berbagai peristiwa perjalanan sejarah perjuangan tersebut terdapat suatu peristiwa yang tidak akan dilupakan sehingga wajib untuk kita jadikan sebuah catatan penting, karena pada saatsaat itulah sebuah komitmen atau kesepakatan nasional diletakkan. Peristiwa ini adalah saat dikumandangkannya “Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara”. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan UUD Tahun 1945 ini merupakan konsessus nasional untuk semua warga bangsa, bahwa pengaturan

kehidupan

berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disepakati untuk dilandasi oleh ideology Negara yang disebut Pancasila dan dilandasi oleh sebuah konstitusi Negara yang disebut UUD 1945. Juga disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan disepakati juga bahwa masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan

berada

dalam

Kebhinnekaan Tunggal Ika.

satu

keIndonesia-an

yang

mencerminkan


16

Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam semua gerak dan langkah kehidupan kita sebagai warga Negara Indonesia. Terlebih di Kepulauan Riau yang terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama. Nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945, yaitu : 1)

Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan.

2)

Nilai kesamaan derajat,

setiap warga negara memiliki hak,

kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. 3)

Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang belaku.

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun

1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan

perumusan pasal-pasal UUD Negara RI

Tahun

1945 telah mengakomodir

segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

yang

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia saat itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sampai saat ini masih sangat relevan

dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia walaupun

adanya pengaruh globalisasi.

Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga

negara

memiliki hak-hak

dan kebebasan

yang

bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. Demokrasi, secara harafiah, berarti pemerintahan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat (demos) sebagai pemegang kekuasaan (kratos) tertinggi. Dalam arti ini, secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Negara Indonesia, rakyat diwakili oleh orangorang yang duduk di dalam perwakilan rakyat, dan para wakil rakyat inilah yang memastikan, bahwa seluruh kerja pemerintahan mengacu pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, demokrasi mengandaikan nilai-nilai moral


17

tertentu di dalam prakteknya, seperti nilai kejujuran, keadilan, keterwakilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi, dan bukan pada kepentingan sebagian kecil kelompok ataupun golongan yang ada di masyarakat. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di jalur simpang lalu lintas pelayaran internasional, secara umum harus siap dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam bidang transportasi, komunikasi dan informasi serta pengamanan yang memadai akan dapat menjamin mobilitas orang, barang, informasi dan jasa serta kegiatan pembangunan. Pengelolaan posisi strategis ini harus diberi prioritas yang tinggi agar Provinsi Kepulauan Riau ini dapat berperan besar dalam melayani kepentingan bangsa-bangsa di dunia yang menggunakan jalur lalu lintas di wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau secara aman dan damai. Pemanfaatan ini diharapkan akan menghasilkan devisa yang cukup besar kepada Provinsi Kepulauan Riau dan sekaligus meningkatkan pengamanan kedaulatan NKRI. Kesimpulan dari Program Aksi pertama ini bahwa Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pasangan Pimpinan yang idiologis, sosok Pimpinan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman warganya, mampu memberikan arah yang jelas, yang mampu menggerakkan keterpaduan dan kebersamaan antara Pemerintah, Para Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk bergotong royong secara sinergi, bekerja keras saling memahami untuk menuju pencapaian arah secara bertahap dengan konsisten dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau disegala bidang ini.


18

Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemandirian usaha, pemberdayaan bidang kelautan/kemaritiman serta pengembangan infrastruktur.

Iklim Dunia Usaha yang kondusif, aman dan nyaman merupakan syarat mutlak yang diperlukan

demi kemajuan Dunia Usaha. Titik tolak sebagai

gambaran apakah suatu wilayah dikatakan maju atau tidak, adalah maju atau tidaknya tingkat perekonomian suatu daerah. Pemegang peranan penting dalam masalah perekonomian

didominasi oleh kalangan dunia usaha,

khususnya kalangan ekonomi menengah dan atas. Sehingga masih terjadi kesenjangan antara para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan usaha menengah atas. Olehkarena itu pada era globalisasi ini yang utama

harus

dicegah adalah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan biasanya muncul dari ekonomi terbuka dan hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan yang lebih maju. Masyarakat yang merupakan pelaku ekonomi kecil atau yang disebut UKM merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap kurang dan hanya membela kepentingan golongan ekonomi yang lebih maju. Seharusnya secara khusus perhatian

dari Pemerintah Daerah harus diberikan dengan

pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak tertinggal jauh dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya, bahkan pemberdayaan masyarakat ekonomi ini harus diarahkan kepada upaya kemandirian usaha.


Kesenjangan yang banyak terjadi dalam

pembangunan

19

ekonomi ini

memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan

bagi

pelakupelaku ekonomi lemah secara nyata. Untuk itu, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam perspektif ini menjadi

tanggungjawab

bersama

sehingga

upaya

kemiskinan

penanggulangannya

menuntut keikutsertaan secara aktif dari semua pihak. Oleh karena itu dalam era reformasi ini harus diusahakan pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dengan kekuatan ekonomi rakyat, usaha kecil, termasuk petani kecil, peternak kecil, petani ikan, usaha menengah dan koperasi harus diberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar. Dengan demikian antar usaha kecil, menengah tidak ada yang dirugikan, bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Konsep pemberdayaan dalam rangka kemandirian usaha mencakup pengertian

pembangunan

pembangunan

yang

masyarakat

bertumpu

pada

(community

development)

masyarakat

dan

(community-based

development). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan”

untuk lebih diberdayakan

melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah

kemampuan

individu

yang

bersenyawa dalam masyarakat dan

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap

kemiskinan

dan

keterbelakangan.

Dengan

kata

lain

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan

pemberdayaan

atau

pemberkuasaan

(empowerment),

berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah


20

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan,

bebas dari kesakitan;

(b) menjangkau

sumber-sumber

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam

proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang

mempengaruhi mereka. Para pelaku usaha dituntut untuk mampu memahami dua sisi, yakni disamping menjalankan usaha dalam rangka mencari keuntungan, pada sisi yang lain Para Pelaku Usaha juga harus dapat menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang berkewajiban untuk ikut serta berpartisipasi menciptakan suatu iklim perekonomian yang kondusif. Untuk mengupayakan iklim usaha yang demikian diperlukan dukungan partisipasi dankebersamaan semua lapisan dan komponenmasyarakat termasuk didalamnya aparat keamanan. Untuk mencapai tujuan ini tentu saja harus kita kembalikan juga kepada prinsip Gotong Royong Selain itu, wilayah Provinsi Kepri yang 96% nya adalah lautan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rencana Kerja harus segera disusun, karena sangat berperan sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka menuju good governance. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan juga perikanan yang berwawasan agribisnis berbasis pembangunan pinggiran (hinterland) mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkembang, seperti upaya peningkatan usaha kelautan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus. Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk


21

menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi rakyat. Di sektor Keamanan Laut, kekuatan maritim negara Indonesia harus diwujudkan sebagai salah satu negara terkuat di belahan bumi bagian selatan, sehingga kekuatan maritim yang dimiliki bangsa Indonesia dapat menggetarkan negara lain yang akan melintas maupun yang ingin merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk dapat mewujudkan kejayaan maritim bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sedikitnya terdapat 3 (tiga) langkah kebijakan prioritas yang harus dilaksanakan, yaitu : Pertama, mewujudkan kebijakan pemerintah

yang berorientasi

kepada visi maritim. Sebagai wujud dari visi maritim adalah menjadikan bangsa Indonesia unggul dalam berbagai bidang di sektor maritime. Untuk itu Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki kekuatan armada tempur dan armada niaga dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk menguasai alur dan jalur perdagangan, menguasai teknologi maritim, melindungi kapal-kapal niaga dari ancaman perompakan, memberdayakan potensi sumber kekayaan alam (hayati dan non hayati di laut), meningkatkan potensi wisata bahari dan mencegah terjadinya kejahatan asimetri yang bersifat non tradisonal crime lintas laut. Selain kekuatan dibidang pengamanan laut, Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik dan professional didalam melaksanakan tugas-tugas kemaritiman serta dapat mengelola sumber daya kelautan guna meraih tingkat ekonomi yang tinggi. Kedua,

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi kelautan

yang melimpah, apabila dimanfaatkan dan diberdayakan dengan benar akan menjadi kawasan terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perekonomian dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini harus diperlukan

kemampuan

dari

pemerintah

daerah

untuk

mengendalikan wilayah laut, seperti kemampuan kontrolling dan


22

upaya pencegahan munculnya tindakan pencurian kekayaan laut (illegal

fishing

dan

illegal

mining),

bahaya

polusi

laut,

penyelundupan, infiltrasi dan penetrasi idiologi politik yang merugikan daerah dan bangsa Indonesia. Ketiga, meningkatkan Peran Diplomasi Keamanan Maritim dengan Negaranegara tetangga.

Peran diplomasi keamanan maritim

adalah suatu peran diplomasi yang dilakukan secara terencana dengan hasil yang optimal sehingga dapat memberikan pengaruh pada

kawasan internasional sehingga mereka dapat mematuhi

hukum laut internasional

serta hukum laut nasional. Peran

diplomasi keamanan maritim

akan memberikan manfaat bagi

terselenggaranya keamanan dan ketertiban maritim yurisdiksi serta keutuhan dan kedaulatan NKRI. Hal ini mengingat bahwa pemberdayaan posisi strategis Indonesia

khususnya Provinsi

Kepulauan Riau dari aspek lalu lintas laut dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia dan khususnya Provinsi Kepulauan Riau.


23

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi kepada pelayanan publik untuk mendukung Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan bebas.

Saat ini pemerintah sedang semangat melaksanakan agenda reformasi birokrasi, namun karena kurangnya pemahaman, atau masih kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya akses informasi “yang benar” akan reformasi birokrasi sering menyebabkan terjadinya kurangnya pemahaman akan pengertian reformasi birokrasi itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena beragamnya latar belakang ilmu pengetahuan para aparatur pemerintah yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman akan defenisi reformasi birokrasi itu sendiri. Ironisnya karena ketidakmengertian itu, kadang menyebabkan para aparatur berjalan justru menjauhi nilai-nilai reformasi birokrasi bukannya mendekatinya yang akhirnya merugikan banyak pihak diatas landasan reformasi birokrasi. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan yaitu perubahan yang berkaitan dengan norma-normanya. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”


24

Melaksanakan reformasi pada birokrasi pemerintahan merupakan program utama yang sangat penting, pembenahan birokrasi dilaksanakan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang benar-benar memiliki loyalitas terhadap pekerjaan dan jabatannya,

mampu memberikan tauladan menuju

aparatur yang bersih, konsisten dalam pencapaian tujuan yang berorientasi kepada pelayanan public yang transparan serta penggunaan anggaran yang pro rakyat. Tauladan dalam kepemimpinan menjadi hal yang utama, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji dan teori-teori atau program kerja semata, tetapi lebih membutuhkan bukti yang konkrit, seperti dalam makna yang tersirat dalam katakata bijak "sebuah fakta lebih baik dari seratus analogi". Pemimpin akan dicintai

dan

dipercayai

oleh

rakyatnya

apabila

telah

melakukan

perbuatanperbuatan sebagai konsekwensi diri dari jabatannya walaupun baru sedikit yang diperbuatnya akan jauh lebih berarti dari pada seribu program yang telah disosialisasikan. Menciptakan pemerintahan yang bersih, akan sulit untuk kita capai apabila kita tidak memberikan tauladan dan memahami apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari bentuk kewajiban, amanat selaku penyelenggara pemerintahan.

Untuk

mencapai arah dan tujuan tersebut akan dilaksanakan beberapa pembenahan dan upaya-upaya antara lain sebagai berikut : -

Melakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah agar lebih effisien dan mengenai sasaran, tanpa harus keluar dari koridor sebagaimana

diatur

dalam

Ketentuan

Perundang-undangan

yang

berlaku. -

Menempatkan Kepala atau Pimpinan SKPD secara obyektif sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki dan terutama yang pro rakyat.

-

Dan upaya-upaya lain yang bersifat meneguhkan bahwa apa yang dilakukan oleh para Pejabat dan Pegawai dapat lebih bermartabat dan lebih konsen melayani

pada tugasnya untuk melayani masyarakat, bukan

pejabatnya

semata.

Reformasi

Birokrasi

ini

dilakukan

sematamata untuk kepentingan rakyat, sehingga apa yang dilakukan termasuk dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan publik atau masyarakat.


25

Memperkuat bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi tinggi dan berakhlak mulia, pemberdayaan perempuan serta adanya perlindungan terhadap ibu dan anak.

Sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Pendidikan sekaligus sebagai pemutus mata rantai lingkaran kemiskinan. Tantangan ke depan semakin tinggi, hanya dengan pendidikan, maka Kepulauan Riau akan semakin maju bisa mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Pengembangan pendidikan juga harus selaras dengan upaya pembentukan karakter masyarakat yang religius untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Hanya dengan penanaman pendidikan keagamaan yang kuat sejak dini, akan terbentuk generasi penerus bangsa yang tangguh, kompetitif dan berkarakter. Pemprov Kepri ke depan harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah keadilan dan kesetaraan gender, baik pada aspek akses, mutu dan relevansi maupun pada aspek manajemen pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan masih sering terjadi. Ketimpangan gender merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara integratif holistik dengan menganalisis berbagai faktor dan indikator penyebab yang ikut aktif melestarikannya, termasuk faktor hukum dan pendidikan yang kerapkali


26

mendapat justifikasi agama. Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan. Kesenjangan pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia, hampir semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang

belum

setara

selain

masalah-masalah

klasik

yang

cenderung

menjustifikasi ketidakadilan seperti interpensi teks-teks keagamaan yang tekstual dan kendala sosial budaya lainnya. Dalam proses pendidikan di Indonesia secara umum, masih terdapat bias atau ketimpangan gender. Gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat social contruction dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis. Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau keterampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri dan seolah-olah secara khusus kaum laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan. terwujudnya

Perbaikan

content

dalam

pendidikan

sistem

yang

kurikulum

berperspektif

yang

menjamin

gender,

dalam

mengkombinasi-kan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang kurangnya kontrol kebijakan pendidikan berdampak pada suatu kesenjangan seperti : 1. Pelabelan (Stereotype) adalah pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berkonotasi positif atau negatif.


27

2. Penomorduaan (Subordination) adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan

seseorang

menempati

posisi

yang

lebih

rendah

dibandingkan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas. 3. Pemiskinan (Marginalization) adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam faktor ekonomi, sekalipun perannya sangat krusial. 4. Kekerasan

(Violence)

adalah

segala

bentuk

perbuatan

tidak

menyenangkan yang ditujukan kepada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. 5. Beban ganda (Double Burden) adalah sebuah situasi yang menyebabkan seseorang harus menanggung beban kerja berlipat. Namun saat ini perkembangan tentang pendidikan perempuan serta keterlibatannya

di

kancah

politik

sudah

mencapai

kemajuan

dalam

meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat dibuktikan antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan menurunnya tingkat buta huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki, kontribusi perempuan dalam sektor non-pertanian, serta partisipasi perempuan di bidang politik dan legislatif. Namun demikian masih diperlukan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan dan kesetaraan serta peningkatan pendidikan, sebagai berikut : 1. Reintepretasi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu (sudut pandang Islam). 2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara lakilaki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman KanakKanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. 3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.


28

4. Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan. 5. Kemendiknas dan Kemenag memberikan lebih banyak perhatian pada propinsi yang belum berhasil dalam menurunkan rasio paritas gender, transisi dan angka putus sekolah, dengan membuat rancangan strategi berdasar kebutuhan yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor dasar yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian indikator di propinsi dan kabupaten/kota. 6. Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang jelas, yang mengatur penempatan laki-laki dan perempuan yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan, terutama dalam posisi kepemimpinan,

manajemen,

dan

akademik

di

semua

tingkatan

pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan parlemen). 7. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan dan perlindungan hukum yang baik, pengembangan iklim social dan budaya bagi perempuan serta peningkatan pembinaan kelembagaan dan organisasi perempuan.


29

Pembangunan wilayah hinterland serta pelestarian sosial budaya masyarakat, khususnya budaya Melayu dengan prinsip “Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung”

Pembangunan wilayah pada hakekatnya merupakan suatu perubahan atau pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan disuatu wilayah yang harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi lingkungan yang terdapat didaerah tersebut dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Potensi tersebut tidak hanya terbatas pada potensi fisik saja, melainkan juga meliputi berbagai Dengan demikian, pembangunan

aspek lainnya yang meliputi sosial, budaya dan politik. pembangunan suatu

nasional

yang

wilayah merupakan bagian dari

melibatkan

perencanaan,

pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi di suatu wilayah berdasarkan pertimbangan kondisi setempat dan ditujukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang berada didaerah hinterland, mayoritas merupakan nelayan dan selama ini mereka kurang sekali memperoleh perhatian dari Pemerintah. Sudah saatnya Pemerintah Daerah lebih fokus untuk mendayagunakan masyarakat nelayan dalam mengoptimalkan eksploitasi sumberdaya laut melalui analisis faktorfaktor yang mempengaruhi produksi perikanan dan lainnya di wilayah hinterland.


30

Banyak persoalan yang selalu dihadapi masyarakat Hinterland yang bersumber pada kurangnya informasi, komunikasi maupun transportasi. Begitu juga dengan bidang pendidikan yang masih menjadi persoalan untuk pendidikan anak-anak daerah hinterland. Wilayah

pesisir sebenarnya

merupakan daerah yang kaya akan sumber daya maritim yang mampu mendorong terpadunya perekonomian Negara. Namun sampai saat ini masih banyak terdapat daerahdaerah pesisir

atau

hinterland yang belum

memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus tanggap, pengelolaan yang baik dari sumberdaya yang ada tersebut dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, output, pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya untuk masyarakat hinterland itu sendiri. Potensi ekonomi dari wilayah hinterland jika ditinjau dari letak geografis serta luasnya wilayah laut memiliki potensi kekayaan alam yang begitu melimpah. Potensi ini sejatinya dapat digunakan sebagai modal perencanaan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah hinterland. Namun ironisnya kehidupan masyarakat hinterland justru umumnya masih jauh dari standar kelayakan hidup yang semestinya. Meskipun wilayah hinterland umumnya memiliki sumberdaya alam yang besar, wilayah ini umumnya lemah dalam sumberdaya manausianya, dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia mengakibatkan masyarakat hinterland terjebak dalam stagnasi

perekonomian.

Realitanya

kehidupan

masyarakat

hinterland

senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan mereka sering diidentikan dengan kemiskinan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan civitas akademisi perguruan masyarakat

tinggi)

untuk

hinterland

memperbaiki

namun

belum

kehidupan juga

kehidupan

membuahkan

ekonomi

hasil

yang

memuaskan. Dampaknya terjadi disparitas kehidupan antara masyarakat hinterland dengan masyarakat perkotaan sehingga menjadi suatu kesenjangan ekonomi.


31

Kondisi diatas terjadi hampir disemua kawasan atau wilayah hinterland yang ada di Indonesia, tak terkecuali disebagian besar wilayah hinterland di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, sehingga berdampak pada lambannya didalam menyerap dan melaksanakan program-program pemerintrah daerah sehingga perkembangan tingkat ekonomi merekapun menjadi lamban. Juga masalah sulitnya transportasi bagi penduduk di Hinterland khususnya anak-anak didik yang akan menimba ilmu di sekolah-sekolah dengan terpaksa harus menggunakan jasa transportasi yang serba minim, hal ini sudah barang tentu akan sangat mengganggu proses belajar. Kalau kita sudah konsekwen untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka persoalan ini harus segera dituntaskan, kita wajib memberikan peluang yang sama besarnya dengan anak-anak dari perkotaan didalam mendapatkan ilmu di bangku sekolahan.

Sebenarnya dari Pemerintah Daerah sudah

melakukan ini semua, namun apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat di Hinterland selama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan, oleh karena itu apabila kita bina, kita kembangkan dan kelola dengan lebih baik mudahmudahan akan dapat dijadikan bagian dari potensi peningkatan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu kasus dan problema-problema diatas menjadi prioritas penanganan

oleh Pemerintah Daerah, yakni upaya peningkatan Kualitas

sumberdaya manusia, pembangunan dan pengadaan sarana transportasi, pembangunan jaringan-jaringan komunikasi serta

pemberdayaan

hasil

kelautan yang berada diwilayah tersebut dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dilingkungan wilayah tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk melestarikan kehidupan social budaya masyarakat. Kepulauan Riau dihuni oleh masyarakat dari beragam suku bangsa yang masing-masing mempunyai kultur (budaya) sendiri. Sudah menjadi tugas pemerintah adalah untuk ikut melestarikan kebudayaan ini. Mengingat Kepulauan Riau merupakan “Bunda Tanah Melayu”, sudah sewajarnya seluruh budaya Melayu yang ada harus dikembangkan dan dilestarikan. Pemerintah Kepulauan Riau harus membuat kebijakan yang berpihak pada pengembangan budaya Melayu ini. Prinsip “Dimana Bumi Dipijak, Di stu, Langit Dijunjung” harus bisa diimplementasikan.


32

Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, namun kebanyakan dari warga Negara Indonesia belum mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini berarti tujuan hukum yang sebenarnya belum terwujud. Selama ini supremasi hukum merupakan agenda utama setiap pemerintahan, tetapi sampai saat ini impian untuk menegakkan keadilan di bidang hukum belum juga terwujud. Padahal hukum itu adalah kekuatan yang menentukan kehidupan, bukan ditentukan atau dapat diatur sesuai keinginan individu yang berkuasa. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa Negara berdasar atas hukum menempatkan akan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Untuk lebih memahami tentang supremasi hukum, memang harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Dan setelah memahami apa sebenarnya hukum itu, maka akan lebih mudah dalam


33

memahami supremasi hukum (khususnya di Indonesia). Pengertian supremasi hukum sendiri adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Hal ini juga termuat dalam UUD ’45 pasal 27 ayat 1, yang berbunyi ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajid menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Upaya penegakan hukum ada kaitannya dengan tercapainya supremasi hukum. Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur untuk keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Sebaliknya pengakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara

yang

bersangkutan

belum

sepenuhnya

mampu

memberikan

perlindungan hukum kepada warganya. Supremasi hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Memamg pada jaman orde baru masih terdapat kasus-kasus hukum yang lamban penanganannya bahkan hukum tidak berdaya untuk mengatasi persoalan yang muncul. Hal yang sama juga terjadi pada era Reformasi, pada kenyataannya untuk keadilan di bidang hukum belum juga tercipta. Walaupun sudah banyak pejabat yang disidangkan karena kasus korupsi, walaupun mereka benar-benar bersalah hanya beberapa saja yang masuk penjara. Ternyata hal ini terjadi penyebabnya tidak lain adalah lemahnya mental para aparat hukum sehingga mau disuapnya aparat penegak hukum. Dari fakta-fakta yang terungkap di atas menunjukan bahwa supremasi hukum pada era Orba sampai dengan era Reformasi belum terwujud. Hal ini terjadi karena sumber hukum dan aparat penegak hukum belum siap mewujudkan keadilan di bidang hukum. Supremasi hukum telah mati seiring dengan berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Hal yang paling mendasari adalah besarnya pergesekan kekuatan kepentingan kekuasaan dari beberapa kelompok pemegang kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan demokrasi sangat


34

diperlukan adanya supremasi hukum yaitu menjunjung tinggi peraturan– peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Selain dari pada itu juga diperlukan sistem pemerintahan yang demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terakhir adalah HAM (Hak Asasi Manusia), hal ini sangat penting terhadap pelaksanaan supremasi hukum karena berkaitan dengan hak dasar manusia sebagai mahluk Tuhan. Demikian juga hubungan antara negara hukum dan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian di negara demokrasi, hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagi aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendali. Jadi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum. Dewasa ini kehidupan ekonomi jauh lebih baik daripada periode-periode sebelumnya berkat pemerintahan yang kuat dan otoritarian sesuai dengan pilihan yang telah dilakukan secara sadar sebagai pecinta hukum. Lahirnya hukumhukum yang berkarakter responsif tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan serta kebutuhan ekonomi dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis untuk melahirkan hukum-hukum yang renponsif itu, diperlihatkan demokratisasi di dalam kehidupan politik. Alasan-alasan untuk melakukan demokratisasi ini sudah cukup jika kesadaran politik masyarakat membaik, Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas oleh orpol dan ormas, dan kehidupan ekonomi masyarakat dan pertumbuhannya sudah memadai. Dengan modal itu, proses demokratisasi tidak akan mengancam stabilitas apalagi persatuan kesatuan bangsa.


35

Peranan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena supremasi hukum harus ada,

sebab

negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagaimanapun juga negara kita adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari pada itu rakyat itu sendiri. Sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan sekarang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun penyelewengan hukum dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa supremasi hukum belum tercipta di Negara Indonesia. Penegakan hukum sangat perlu yaitu untuk diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun badan hukum. Bukti-bukti nyata yang terjadi dalam pemerintakan Indonesia, justru pelanggaran hukum banyak dilakukan oleh kalangan atas, seperti kehakiman, kepolisian dan pejabatpejabat. Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan dan bermacam pelanggaran hukum masih sering terjadi. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang belum sukses mewujudkan supremasi hukum. Intregitas kepemimpinan para lembaga penegak hukum turut pula dipertanyakan, karena sebagai lembaga penegak hukum juga ternyata dominan dengan nuansa politik. Ada kemungkinan niatan yang dilandasi politik akan berujung pada bupaya penegakan hukum, atas produk hukum yang kemudian tak sekedar kertas bertinta emas tapi pengejawantahan kehidupan ketertiban hukum agar terpelihara integritas sosial yang melingkupi masyarakat, pasar dan negara. Bila ini tak terjawab dengan memuaskan, maka akan menimbulkan rasa miris bagi siapapun yang mengetahui kondisi ini.


36

Keberadaan hukum merupakan posisi yang unik dan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, terutama bagi dinamisasi kehidupan masyarakat, antara hukum dengan masyarakat, penjahat dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, seharusnya tidak ada tirai pembatas. Oleh karena itu, sifat hukum harus dogmatis dan universal. Beberapa dari uraian di atas menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud. Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan dan langkah-langkah strategis apa yang bisa diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau ini, yakni sebagai berikut : 1. Bahwa untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat diperlukan. 2. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM. 3. Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang dan baikbaik. Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elit politik, suksesi, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum, demokratisasi, HAM, disintergrasi bangsa dan intrik-intrik politik, semuanya harus dihadapi oleh hukum. 4. Hukum harus mampu secara langsung berhadapan dengan perilaku yang

muncul.

Sehingga

hukum

berfungsi

sebagai

alat

kontrol

masyarakat dengan segala perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat. 5. Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dengan cepat beradaptasi dan tanggap dalam perubahan tersebut. Jika terjadi keterasingan masyarakat terhadap hukum maka citra terhadap hukum akan menurun, sebagai konsekuensi, maka sangat diperlukan hukum yang selalu mengikuti konsep, orientasi dan masalah-masalah yang setiap saat bisa berubah secara cepat. 6. Supremasi hukum jangan dijadikan hanya sebagai simbol dalam suatu pemerintahan. Hukum tidak hanya merupakan unsur tekstual saja, yang


37

dipandang dari kaca mata Undang-undang. Namun, hukum merupakan unsur kontekstual yang dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Dalam suasana perubahan yang serba cepat ini, perwujudan supremasi hukum akan memenuhi lebih banyak para pelaksana hukum yang mampu bertanggung jawab, berdedikasi dan bermoral serta mempunyai intelektual tinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan.


38

Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan dalam masyarakat melalui pengembangan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia.

Nilai Kebersamaan, menunjuk pada tumbuh dan berkembangnya tanggungjawab kolektif (pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha) sebagai

dasar untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah nantinya harus melaksanakan segala program aksinya dengan berpedoman pada : 1. Substansi kebersamaan yang dimaksud, secara teknis harus terjelma di dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pembangunan; dan secara psikologis, substansi kebersamaan tersebut harus menjiwai relasi-relasi yang dibangun antara pemerintah (eksekutif dan legislatif), masyarakat dan dunia usaha. 2. Implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan tersebut salah satunya dituangkan dalam konsep pembangunan yang diarahkan secara merata untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat

yang dimaksud disini adalah menyangkut mutu Sumber

Daya Manusia masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, yang disertai dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi


39

ditandai oleh ukuranukuran tingkat dan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Bahwa adanya ketertinggalan mutu sumber daya manusia dalam ranah regional, nasional maupun global memerlukan peran aktif secara berkelanjutan dan berkualitas dari semua elemen masyarakat dan pemerintah. Mutu Sumber daya manusia dimaksud adalah kualitas fisik, intelektual dan spritual manusia, sehingga tercermin pada perilaku kehidupan manusia yang produktif, mandiri, berdisiplin dan mampu bersaing dengan menjaga keserasian dan keselarasan hubungannya dengan sesama, alam dan Penciptanya Tuhan yang Maha Esa. Asas keadilan dan kemerataan menjadi sangat penting dalam pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Kepulauan Riau, karena masih terjadinya disparitas kemajuan pembangunan mutu SDM dibeberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini, baik itu disparitas antar wilayah, antar golongan sosial-ekonomi, antara perkotaan dan perdesaan, serta antar gender. 4. Untuk mewujudkan misi ini, diperlukan

Peran aktif

semua unsur

masyarakat dan pemerintah, sehingga pembangunan SDM di Provinsi Kepulauan Riau ini harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan daerah. 5. Pembangunan SDM masyarakat Provinsi Kepulauan Riau juga harus mengandung

asas

berkelanjutan,

dan

berkualitas.

Pada

tataran


40

masyarakat menekankan bahwa peran aktif masyarakat hendaklah tidak sporadis berdasarkan kepentingan sesaat bagi diri sendiri, suku ataupun golongan. Untuk tataran pemerintah dan aparat birokrasi; peran aktif yang berkualitas bermakna kepada motivasi pengabdian yang hendaklah dilakukan untuk kemajuan semua golongan masyarakat, bekerja secara professional, dan mengelola kepercayaan masyarakat dengan jujur dan adil. Pemerintah dan semua aparat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih

mengutamakan

kepentingan

bangsa

dan

negara

di

atas

kepentingan pribadi dan/atau golongan. 6. Selanjutnya pembangunan apapun yang telah dan akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau ini hendaknya memiliki dampak dan manfaat langsung pada masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, oleh karenanya harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan disegala bidang. Membangun wilayah yang hanya sekedar untuk kebanggaan adalah semu semata. Saatnya

kita

Kita

bergotong

harus

royong

tinggalkan dan kita tanggalkan. membangun

bagi

kesejahteraan

masyarakat. 7. Dan terakhir bahwa semangat Gotong royong untuk membangun daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai bagian wilayah berbeda satu sama lain harus dimulai dengan membenahi masalah pokok, yaitu kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Kita tidak akan mampu keluar dari krisis yang berkepanjangan atau berbagai persoalan yang membelit secara komplek di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini, kalau tidak dimulai dengan menggelorakan kembali kepercayaan diri sebagai warga yang mempunyai rasa ikut memiliki wilayah ini.


41

PENUTUP Sebaik apapun perencanaan yang tertuang dalam penyampaian Visi dan Misi

serta

Program

Utama

tidak

akan

bermanfaat

tanpa

dapat

diimplementasikan. Bagaimana membangun kebersamaan dalam melaksanakan demokrasi dengan mengakomodasi partisipasi mamsyarakat, bagaimana kita bisa menciptakan birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, bagaimana kita memberdayakan potensi kelautan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatr, bagaimana kita akan mewujudkan pembangunan ekonomi yang mandiri, dan bagaimana upaya kita meningkatkan kemakmuran masyarakat hinterland serta bagaimana kita bisa melakukan penegakan supremasi hukum serta memperkuat pendidikan

dan pemberdayaan

perempuan dalam pembangunan social politik. Untuk menjawab dan melaksanakan seluruh Program itu semua diperlukan sosok Pimpinan yang mempunyai jiwa pengabdian dan suatu tekad yang bulat dan kuat akan hadirnya sebuah kewajiban. Dan pelaksanaan kewajiban itu sendiri juga tidak akan terwujud dengan maksimal tanpa adanya dukungan dan


42

partisipasi semua pihak khususnya masyarakat dan Para Pelaku Usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Dengan disertai doa dan berserah diri kepada Allah SWT maka kita semua wajib untuk berihtiar dan berusaha agar semua yang kita kerjakan mendapat ridho-Nya. Amin.

Batam, 21 Juli 2015. Disampaikan oleh

Dr. HM. Soerya Respationo, SH. MH.

H. Ansar Ahmad, SE. MM

Kepulauan Riau yang Aman, Sejahtera, Modern, Berakhlak dan Berbudaya Berlandaskan Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

Recommend Documents