Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi
3.1.
Visi dan misi sanitasi Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dan telah dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 adalah sebagai berikut:
Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya” Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk mewujudkan Visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya; 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya; 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan pembangunan Kota Padang yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 tersebut, Visi dan Misi Sanitasi Kota Padang kemudian didasari pada pemikiran serta penjabaran Visi dan Misi Kota Padang guna keselarasan perencanaan dan pembangunan sehingga tahapan pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat terealisasi secara konsisten maka dapat ditarik benang merah untuk visi sanitasi Kota Padang adalah:
“Mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih, bersahabat serta menghargai kearifan lokal” sedangkan misi Kota Padang dalam bidang Sanitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel Visi dan Misi Sanitasi Kota Padang Visi
Misi Kota Padang
Kota Padang Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya
1.
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2.
Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3.
Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5.
Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
Visi Sanitasi
Misi Sanitasi
Kota Padang
Kota Padang
Mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih, bersahabat serta menghargai kearifan lokal
Misi Air Limbah Domestik: 1.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.
2.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu dalam pengelolaan air limbah domestik.
Misi Persampahan 1.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan
2.
Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan hidup bersih.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Misi Drainase 121
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Visi Kota Padang
Misi Kota Padang
Visi Sanitasi
Misi Sanitasi
Kota Padang
Kota Padang Perkotaan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase yang terpadu dan berwawasan lingkungan Meningkatkan sosialisasi dan peran serta masyarakat dalam optimalisasi drainase perkotaan.
122
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
3.2.
Pentahapan pengembangan sanitasi 3.2 1
Tahapan pengembangan sanitasi Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kota Padang sebagaimana yang telah disepakati, maka disusun Strategi layanan sanitasi Kota Padang untuk lima tahun kedepan. Strategi yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kota padang tidak terlepas dari Visi dan Misi Sanitasi Kota Padang yang disepakati bersama-sama. Selanjutnya penyusunan Strategi Sanitasi Kota Padang ini didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Strategi yang digagas kemudian dituangkan dalam bentuk rangkaian tahapan pembangunan sanitasi secara sistematis sehingga menjawab permasalahan sanitasi yang terjadi di masyarakat. Untuk melakukan pentahapan pengembangan sanitasi, terlebih dahulu dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen yang sudah ditentukan dari Pokja AMPL Nasional yaitu instrument profil sanitasi. Analisa tersebut menggunakan data mengenai kondisi extrim / daerah genangan rob, kondisi CBD saat ini dan akan datang (sesuai RTRW), prioritas berdasarkan tingkat area beresiko, tingkat layanan sanitasi, fungsi perkotaan, luas wilayah terbangun dan estimasi kepadatan penduduk 5 th kedepan. Hasil input data pada Instrumen profil sanitasi ini kemudian telah dapat diketahui sistem dan zona sanitasi setiap kelurahan di Kota Padang.
Air Limbah Domestik Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Di dalam SSK Kota Padang ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: -
data kondisi ekstrem,
-
wilayah CBD (Center of Business Development) saat ini dan mendatang berdasarkan RTRW,
-
prioritas berdasarkan tingkat area beresiko resiko 3 dan 4 dan kondisi air tanah,
-
tingkat layanan sanitasi (air limbah),
-
kepadatan penduduk,
-
klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan).
Berdasarkan kriteria tersebut melalui instrument profil sanitasi dihasilkan pengelolaan air limbah dalam perencanaan pengembangan sistem di Kota Padang untuk Pengelolaan sanitasi sub sektor air limbah dalam perencanaan jangka menengah (5 tahun). Dimana pengelolaan air limbah domestik Kota Padang direncanakan dilakukan dengan 3 (tiga) sistem yaitu: Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site sistem); Sistem Pengelolaan air limbah secara komunal Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat kepadatan sedang (off site kepadatan sedang) Dari sistem pengelolaan air limbah tersebut selanjutnya dapat dibuatkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem, Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kota Padang, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off site sistem). 123
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on-site maupun off-site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan
Dari sistem pengelolaan air limbah tersebut selanjutnya dapat dibuatkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem, Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kota Padang, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off-site system). Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on-site maupun off-site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: • Zona 1. merupakan area dengan tingkat resiko yang kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sanitasi setempat dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup 7 Kelurahan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan kelurahan antara lain Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, dan Kelurahan Bungus Timur, kecamatan Lubuk Kilangan dengan kelurahan Tarantang dan Beringin, Kecamatan Pauh dengan kelurahan Lambung Bukit dan Kecamatan Koto Tangah dengan kelurahan Koto Pulai. Dalam peta zonasi sub-sektor air limbah diberi warna Biru. • Zona 2. merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dilakukan dengan program-program pemicuan (CLTS) dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka pemilihan sistemnya adalah sistem komunal. Zona ini mencakup 84 kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan yaitu kecamatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Kecamatan Koto Tangah. Dalam peta zonasi sub-sektor air limbah ini diberi warna hijau. • Zona 3. merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang dapat diatasi dalam jangka panjang dengan perubahan perilaku dilakukan dengan program-program pemicuan (CLTS) dan oleh karena merupakan daerah pada penduduk kawasan padat maka pemilihan sistemnya adalah sistem off-site kepadatan sedang. Zona ini mencakup 13 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Utara, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Peta Zona Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dari gambar 3.1. dapat diketahui bahwa sebagian besar zona dan sistem air limbah didominasi sistem komunal (84 kelurahan) yang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Lubuk Kilangan. Sedangkan untuk sistem off-site kepadatan sedang di 6 kecamatan kota yaitu Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Utara, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah .
124
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Gambar 3-1 Peta zona dan sistem tahapan pengembangan air limbah domestik
125
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Tabel 3-1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Padang Target cakupan layanan* (%)
No
Sistem
Cakupan layanan eksisting* (%)
Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
A
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**
5,49%
3%
0%
0%
B
Sistem Pengolahan Setempat (Onsite)
1
Cubluk dan sejenisnya***.
64,97%
61%
30%
5%
2
Tangki septik
26,45%
36%
70%
95%
C
Sistem Komunal
1
MCK/MCK++
1,26%
0%
0%
0%
2
IPAL komunal
0%
0%
0%
0%
3
Tangki septik komunal
0%
0%
0%
0%
D
Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site)
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
25%
0%
0%
67%
69%
75%
50%
Wilayah Perkotaan
Air
Limbah
Subtotal Wilayah Pedesaan B
Sistem Pengolahan Setempat (Onsite)
Air
Limbah
1
Cubluk dan sejenisnya***.
2
Tangki septik
C
Sistem Komunal
1
MCK/MCK++
3%
3%
3%
%
2
IPAL komunal
0%
3%
10%
0%
3
Tangki septik komunal
0%
0%
0%
0%
D
Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site)
0%
0%
0%
50%
100%
100%
100%
100%
52,93%
Subtotal
126
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Persampahan Pengelolaan persampahan pada setiap kelurahan mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Di dalam SSK Kota Padang ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem persampahan. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu:
Tabel 3-2 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota No
Sistem
Cakupan layanan eksisting(1) (%)
(a)
(b)
(c)
Cakupan layanan (%) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(d)
(e)
(f)
Wilayah Perkotaan A
Prosentase sampah yang terangkut (direct)(2)
50%
55%
75%
100%
1
Penanganan langsung
10%
10%
15%
25%
2
Penanganan tidak langsung (indirect)(3)
40%
45%
60%
75%
B
Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani(5)
50%
45%
25%
0
C
3R
Wilayah Perdesaan A
Prosentase sampah yang terangkut
50%
55%
75%
100%
1
Penanganan langsung (direct)(2)
10%
10%
15%
25%
2
Penanganan tidak langsung (indirect)(3)
40%
45%
60%
75%
B
Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani(5)
50%
45%
25%
0
C
3R
Keterangan: 1) Cakupan layanan dapat didekati dengan prosentase sampah yang terkumpul dan terangkut atau jumlah penduduk yang mendapatkan layanan dibagi total penduduk administratif. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi. 2) Penanganan langsung adalah pelayanan sampah berdasarkan sistem pengangkutan menggunakan truk langsung dari rumah ke rumah kemudian dibuang ke TPA. 3) Penanganan tidak langsung adalah pelayanan sampah dimana sampah diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke TPA dengan truk. 4) Apabila data terkait penanganan langsung dan penanganan tidak langsung tidak tersedia, maka silakan langsung diisikan di baris prosentase sampah terangkut (yang seharusnya adalah penjumlahan dari penanganan langsung dan tidak langsung). 5) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani adalah wilayah yang belum mendapatkan pelayanan sampah yang terlembaga sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat (dikubur, dibakar dll) maupun dikelola oleh KSM atau kelurahan.
127
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Gambar 3-2 Peta zona dan sistem tahapan pengembangan persampahan.
128
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan persampahan (apakah pengelolaan pada sumber atau pengurangan volume sampah ke TPA) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: • Zona 1. merupakan area dengan tingkat resiko yang kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan program 3R skala rumah tangga. Zona ini mencakup 7 Kelurahan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah. dengan kelurahan sebanyak 67 Kelurahan. Dalam peta zonasi sub-sektor persampahan diberi warna hijau. • Zona 2. merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku dilakukan dengan program-program pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R oleh KSM) 31 kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah. Dalam peta zonasi sub-sektor persampahan ini diberi warna kuning. • Zona 3. merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang dapat diatasi dalam jangka panjang dengan pengelolaan persampahan berbasis institusi dan kelembagaan Pemerintah Kota Padang. Zona ini mencakup 6 kelurahan di kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Bungus Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara, Bungus Timur dan Bungus Barat. Peta Zona Sanitasi Pengelolaan Persampahan Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 3.1.
129
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Drainase Perkotaan Pengelolaan drainase pada setiap kelurahan mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Di dalam SSK Kota Padang ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas penanganan drainase lingkungan. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu:
Tabel 3-3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten/Kota No
Titik Genangan di Area Permukiman
Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)
(a)
(b)
(c)
Pengurangan luas genangan (ha) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(d)
(e)
(f)
1
Kelurahan Sungai Sapih
61,84
49
19
0
2
Kelurahan Kampung Jao
56,83
45
17
0
3
Kelurahan Rawang
5,06
0
0
0
4
Kelurahan Ujung Gurun
2,80
0
0
0
5
Kelurahan Purus
1,49
0
0
0
6
Kelurahan Padang Pasir
0,62
0
0
0
128,64
94
36
0
Total
Cara Pengisian tabel: Kolom (b): Diisi nama lokasi genangan. Kolom (c) : Diisi dengan luas genangan eksisting. Isikan seperti data yang telah dimasukan di dalam Instrumen Profil Sanitasi. Kolom (d): Diisi dengan target wilayah genangan jangka pendek (1 – 2 tahun) Kolom (e): Diisi dengan target wilayah genangan jangka menengah (5 tahun) Kolom (f): Diisi dengan target wilayah genangan jangka panjang (10 - 15 tahun)
130
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Gambar 3-3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan
131
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
3.2.2
Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang terdiri komponen air limbah domestic, persampahan dan drainase lingkungan ditampilkan dalam tabel 3.5. sebagai berikut :
Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Tujuan
Sasaran
Data Dasar
Air Limbah Domestik
Terpenuhinya pelayanan pengelolaan air limbah domestik permukiman Kota Padang secara komprehensif
1.
Tersedianya Akses dan kinerja pelayanan air limbah domestic yang layak (on-site maupun offsite) bagi masyarakat kota Padang 100% pada tahun 2019.
Sudah Masterplan limbah perkotaan 2013
ada air wilayah tahun
Adanya peningkatan pendanaan Kepemilikan tangki sektor air limbah domestik baik septic 26,45% dari sumber APBD Kota Padang secara signifikan pada periode (Study EHRA 2015) 2017 s/d 2020 3. Terlayaninya cakupan pelayanan air limbah domestik kota Padang. 2.
4. Berlakunya peraturan air limbah domestic pada tahun 2019 5. Menurunnya angka BABS masyarakat secara signifikan pada tahun 2019. Persampahan
Terpenuhinya pelayanan pengelolaan persampahan Kota Padang yang berwawasan lingkungan
1. Terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan bagi seluruh masyarakat kota Padang. 2. Diterapkan teknologi sederhana dan tepat guna untuk Jumlah timbulan sampah ke TPA berkurang sebesar 50% pada tahun 2019
Pengelolaan sampah 42,2% (terangkut & didaur ulang) (Study EHRA 2015)
Drainase Lingkungan Meningkatkan fungsi drainase serta antisipasi banjir dan genangan
1. Tercapainya penurunan tingkat pencemaran udara dan air. 2. Terwujudnya
Pengelolaan
Luas genangan saat
132
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Tujuan
Sasaran
Drainase Perkotaan yang berkualitas 3. Meningkatnya fungsi drainase secara signifikan pada tahun 2019. Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Padang 2015
Data Dasar ini 315,5 Ha (2014)
133
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
3.2.3
Skenario pencapaian sasaran
Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun ditampilkan pada tabel 3.6. sebagai berikut : Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa sasaran sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) diskenariokan akan tercapai 100% pada tahun 2020. Tabel 3-4 Skenario pencapaian sasaran Komponen 1. Air limbah domestik (Bebas BABS)
Tahun 2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
94,14%
95,60%
97,07%
98,54%
100%
N/A
92,68%
a. Diangkut ke TPA
41,5%
42,2%
44%
45,5%
47%
48,5%
50%
b. Pengolahan 3R
7,8%
12,5%
20%
27,5%
35%
42,5%
50%
Drainase (bebas genangan/ banjir)
N/A
81,5%
85,2%
88,9%
92,6%
96,3%
100%
2. Persampahan
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Padang 2015
134
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
3.3.
Kemampuan pendanaan sanitasi daerah Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5. Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini:
Tabel 3-5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/kota untuk Sanitasi
Tahun No
Realisasi Anggaran (milyar rupiah)
2010
2011
2012
1.040
1.236
1.475
2013
2014 1.91 3 315
Rata2 pertum -buhan
A
Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)
a.1 a.1. 1 a.1. 2 a.1. 3 a.1. 4
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
117
149
189
1.71 4 238
Pajak daerah
78
102
128
165
194
29
Retribusi daerah
22
23
30
39
55
8,25
Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
5,3
8
8
8
10
1,175
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
12
15
22
25
54
10,5
a.2
Dana Perimbangan (Transfer)
741
828
1.058
1.14 2
1.18 2
110,25
63
122
58
64
-0,25
a.2. 1 a.2. 2 a.2. 3 a.3 a.3. 1 a.3. 2 a.3. 3 a.3. 4 a.3. 5
Dana bagi hasil
65
49,5
Dana alokasi umum
632
711
872
1.00 3
1.06 1
107,25
Dana alokasi khusus
44
53
64
82
57
3,25
Lain-lain Pendapatan yang Sah
182
258
228
333
416
58,5
8
3,5
0,5
0,8
5,5
-0,625
2,2
0
0
0
0
-0,55
46
63
52
63
74
7
79
176
174
264
323
61
22
15
0,4
5,6
13
-2,25
1.100
1.180
1.400
1.61 9 1.02 4
1.79 4 1.09 9 1.05 3
Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya
B
Belanja (b1 + b.2)
b.1
Belanja Tidak Langsung
803
824
949
Belanja pegawai
720
768
902
968
Bunga
0
0
0
0
Subsidi
0
0
0
0
b.1. 1 b.1. 2 b.1. 3
218,25
0
173,5 74 83,25 0
0
0
135
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
b.1. 4 b.1. 5 b.1. 6 b.1. 7 b.1. 8 b.2 b.2. 1 b.2. 2 b.2. 3
Hibah
25
39
40
40
38
3,25
Bantuan sosial
13
16
5,2
13
5,6
-1,85
Belanja bagi hasil
0
0
0
0
0
Bantuan keuangan
39
747
816
767
756
179,25
Belanja tidak terduga
5,2
758
882
2,1
1,6
-0,9
Belanja Langsung
297
356
452
596
695
99,5
Belanja pegawai
32
39
41
58
57
6,25
Belanja barang dan jasa
130
177
191
248
365
58,75
Belanja modal
134
140
220
289
273
34,75
0
0 C
Pembiayaan
107
42
89
133
210
25,75 0
Surplus/Defisit Anggaran
-60
56
76
95
119
44,75
136
