MENUJU BINTAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA

A. Visi dan Misi

1. VISI Langkah awal dalam strategy formulation sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (Future) yang realistik atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Atas dasar pengertian sebagai mana tersebut di atas, maka untuk tahun 2010 -2015 visi pemerintah Kabupaten Bintan adalah

“ MENUJU BINTAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA ” Makna yang terkandung dalam rumusan Visi pemerintah Kabupaten Bintan adalah :  Bintan Yang Maju adalah bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan strategis 3-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

 Sejahtera adalah menunjukan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spritualnya.  Berbudaya adalah perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelesteriaannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku.

2. MISI Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan.

Misi adalah pernyataan mengenai

langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan pemerintah kabupaten Bintan untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah Sejalan dengan hal tersebut, maka misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam periode 2010-2015 diarahkanuntuk mewujudkan Bintan yang lebih maju , Sejahtera dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan Visi kabupaten Bintan akan dijabarkan dalam misi pembangunan Bintan tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis. 3-2


4. Melanjutkan upaya penyelengaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menjunjung perkembangan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan. 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender. 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (sustainable Development).

B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan , Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan tiga puluh satu (31) tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Daerah dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu: 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan; 2) Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Bintan; 3) Peningkatan kualitas sistem ketenagakerjaan ; 4) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bintan; 5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bintan. 6) Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan diwilayah kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannnya agar lebih efisien dan mampu bersaing;

3-3


7) Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minopolian. 8) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan. 9) Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap mamelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. 10) Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan. 11) Peningkatan kualitas aparatur pengawasan , pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan , pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 12) Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunaan di kecamatan; 13) Peningkatan fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah; 14) Perencanaan

pembangunan

wilayah,

daya

sumber

dengan

yang

ada

mempertimbangkan dan

kebutuhan

karakteristik

penduduk

memperhatikan mitigasi bencana; 15) Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana; 16) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; 17) Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah; 18) Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi; 19) Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan; 20) Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah ;

3-4


serta

21) Peningkatan keandalan sistam/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman Kabupatan Bintan; 22) Pengembangan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal; 23) Pengembanagan dan pemberdayaan Masyasrakat kabupaten Bintan; 24) Peningkatan peran serta perempuan dalam Pembangunan Daerah; 25) Peningkatan kesehatan , kesejahteraan dan ketahanaan keluarga; 26) Penyusunan dan penetapan struktur , pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu; 27) Penyediaan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Bintan; 28) Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan; 29) Pembentukan Kabupaten Bintan Daerah yang bersih , hijau dan asri; 30) Peningakatan kelestarian sumber daya hutan di kabupaten Bintan; 31) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2. Sasaran 1.

Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama

2.

Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan

3.

Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%

4.

Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

5.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah

3-5


6.

Terlindungnya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui peraturan daerah

7.

Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

8.

Meningkatanya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun

9.

Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah (IKM) sebesar 150%

10. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak dikecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur 11. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% 12. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% 13. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114% 14. Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta 15. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku 16. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% 17. Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% 18. Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% 19. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP daerah dari C menjadi A 20. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% 21. Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku 22. Meningkatnya pembinaan masyarakat dikecamatan 23. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% 24. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%

3-6


25. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90% 26. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana 27. Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP 28. Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar 29. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% 30. Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 31. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat 32. Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar 33. Menigkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase 34. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% 35. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar 36. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% 37. Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% 38. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% 39. Meningkatnya indeks kesetaraan gender dari 24,5 menjadi 30,1 40. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtra dan sejahtra 1 dari 23,64% menjadi 22,49% 41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan 42. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% 43. Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% 44. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 45. Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha 46. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan 3-7


3. Indikator Sasaran Indikator Sasaran harus dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran, dimana indikator sasaran dapat juga menunjukkan secara significan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Adapaun Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini

TABEL 3.1 INDIKATOR SASARAN NO 1 1

2

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2 3 Meningkatnya toleransi Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama yang beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Menurunnya angka Tingkat penganguran terbuka penganguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%

antar

umat

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Rasio penduduk yang Bekerja

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirusaha dan UKM

3

Terpenuhinya standar Persentase kasus PHK yang terselesaikan aturan ketenagakerjaan

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusahaan pekerja pertahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 3-8


4

Terpenuhinya APK PAUD standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Rasio guru murud PAUD Angka rata-rata lama sekolah(RLS) Angka partisipasi sekolah (pendidikan dasar) Rasio anak perempuan terhadap anak lakilaki ditingkat pendidikan dasar,lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka partisipasi kasar(APK) SD/MI /Paket A Angka partisipasi kasar(APK) SMP/MTs /Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/paket A Angka pendidikan yang ditempatkan SMP/MTs/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersedian sekolah perpendudukan usia sekolah Dasar per 10.000 penduduk(pendidikan dasar) Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) Rasio guru per murid SLTP(pendidikan dasar) Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan menengah) Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah) Angka partisipasi sekolah(pendidikan menengah) Angka partisipasi (APK)SMA/SMK/MA/Paket C

3-9


kasar

angka pendidikan SMA/SMK/MA/paket C Angka partisipasi SMA/SMK/MA/Paket C

yang

murni

ditamatkan

(APM)

Angka melek huruf(AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf

Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia

Persentase guru TK bersertifikat profesi

Persentase guru SD bersertifikat profesi

Persentase guru SLTP bersertifikasi profesi

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase kelayakan Guru Mengajar SD Persentase kelayakan Guru Mengajar SMP

3 - 10


Persentase kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 5

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah

Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual Jumlah perda perlindungan Benda,situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs , benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah diselamatkan dan dikelola

7

/kuno

yang

Meningkatnya persentase Jumlah koperasi /koperasi aktif koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan

3 - 11


Terhadap PDRB 8

Meningkatnya unit usaha Jumlah unit usaha industri kecil dan industri kecil dan menengah Menengah (IKM) sebesar 150% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah investor (PMA/PMDN) USD

bersekala

nasional

Rasio daya serap tenaga keraja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 9

10

Terbentuknya kawasan Persentase pengembangan kawasan minapolitan di 3 lokasi yang minapolitan terletak di kecamatan Bintan pesisir, Kecamatan Mantang, dan kecamatan Bintan Timur Meningkatnya kontribusi Jumlah kunjungan wisatawan sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan Mancanegara (USD) dan Nusantara

(harian)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 11

Mmeningkatnya kontribusi Kontribusi soktor pertaniaan/ perkebunan sektor pertanian terhadap terhadap PDRB PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan nilai Tukar petani dari105% menjadi 114%. Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (karet,Klp.sawit,kelapa,cengkeh,

3 - 12


lada & jambu Mete) Volume Ekspor produk perkebunan Nilai Ekspor produk Hortikultura Jumlah produksi peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta)

12

13

14 15

16 17

3 - 13

Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman ,sehat,utuh dan halal Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar Meningkatnya rata-rata Persentase ketersediaan pangan Masyarakat pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Meningkatnya kinerja Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dalam pemerintah yang diselesaikan penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang Terselesaikan Meningkatnya Kompetensi Kompetensi sumberdaya aparatur sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya evektifitas Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pengelolaan administrasi pangkat PNS kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Meningkatnya kinerja Kinerja pegawai aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya pembinaan Jumlah majelis taklim yang dibina masyarakat di kecamatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

18

19

20

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Persentase Ranperda yang disahkan

Tingkat kesesuaian pemanfaatan dikawasan strategis dan kecamatan

ruang

Tingkat kesesuaian Pemaanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

21

22

Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis Meningkatnya Jumlah lokasi titik rawan bencana daerah kesiapsiagaan pemerintah bencana dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Membaiknya opini laporan Opini BPK atas laporan Keuangan pemerintah keuangan daerah dari WDP Daerah menjadi WTP Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan Daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggung-jawaban Bendahara penerimaan dan pengeluaran Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan daerah Opini kewajaran nilai asset Daerah

3 - 14


barang

Tingkat kesesuaian neraca aset 23

Meningkatnya Akuntabilitas Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak dan kinerja pemerintah lanjuti daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik

24

Meningkatnya penerimaan Jumlah pendapatan asli daerah daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase ketaatan memenuhi kewajiban

wajib

pajak

yang

Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Persentase WP yang membayar PBB 25

3 - 15

Meningkatnya partisipasi Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota masyarakat dalam DPD pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPR RI Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur 26

Menurunnya kriminalitas menjadi 105

dari

indeks Angka kriminalitas yang tertangani 112 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio poskamling per desa/kelurahan Persentase poskamling yang aktif

27

Meningkatnya persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

28

Terpenuhinya pelayanan Angka Usia Harapan Hidup kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan tenaga kesehatan kesehatan

oleh

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang

3 - 16


Persentase (stunting)

anak

balita

yang

pendek

Angka kematian balita menurun Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka kematiaannya Provalensi tuberkulosis dan angka kematiaan penderita tuberkulotis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT/100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase Rumah tangga menggunakan air bersih

(RT)

yang

Rasio posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio puskesmas,poliklinik,pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk

3 - 17


Rasio perawat per 100.000 penduduk Rasio bidan per 100.000 penduduk Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan /pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Persentase pengunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesmas jaminan mutu (ISO) 29

yang

melaksanakan

Meningkatnya kontribusi Pendapatan per Kapita Nelayan sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% Jumlah nilai ekspor/tahun Volume ekspor ikan segar segar /tahun Volume ekspor ikan hidup/pertahun Volume ekspor ikan hias Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Nilai ekspor hasil perikanan tangkap Volume ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi (laut/tawar /payau)

3 - 18

perikanan


budidaya

Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan kegiatan pencemaran 30

yang bebas

Mengingkatnya kuantitas Persentase tingkat pemantapan jalan dan kualitas jaringan jalan ,jembatan , dan drainase Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 ha) Jumlah sambungan rumah (SR) perdesaaan yang terpasang Jumlah sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang Persentase Rumah Tangga menggunakan air bersih

(RT)

yang

Persentase rumah tinggal bersanitasi 31

Meningkatnya rumah Persentase rumah tangga yang menggunakan tangga yang terlayani listrik kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial,bisnis,publik) Rasio elektrifikasi listrik desa Rasio ketersediaan daya listrik

32

3 - 19

Tersedianya prasarana dan Rasio izin trayek per 100.000 penduduk sarana penghubung yang memenuhi standar Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan


Jumlah orang/barang angkutan umum

yang

terangkut

Jumlah orang/ barang melalui dermaga /bandara/terminal pertahun : Jumlah penumpang yang masuk pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat Jumlah penumpang yang keluar terminal angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator seluler Rasio wartel/warnet penduduk

terhadap

10.000

Frekuensi penerbangan per tahun Jumlah penumpang penerbangan 33 34

35

Menurunnya persentase Rasio rumah tidak layak huni penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Menurunnya persentase Jumlah PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya masyarakat pembangunan menjadi 11,2%

partisipasi Persentase partisipasi masyarakat dalam dalam PNPM dari 10% Raskin Tingkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD

3 - 20


Jumlah LSM aktif 36

Meningkatnya indeks Persentase partisipasi perempuan di lembaga kesejahteraan dari 24,45 pemerintah(eksekutif) menjadi 30,1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi perempuan

DPRD

Persentase partisipasi angkatan dalam kerja Persentase jumlah dibawah umur

yang

diduduki

perempuan dalam

tenaga

kerja

wanita

Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persantase perempuan bekerja di Sektor Non Pertanian 37

Menurunnya jumlah Angka pengguna kondom keluarga prasejahterah dan sejahtera i dari 23,64% menjadi 22,49% menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dan sejahterai dari 23,64% menjadi 22,49% Rata-rata jumlah anak perkeluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakup peserta KB aktif

38

3 - 21

Meningkatnya pengelolaan Persentase tutup karang hidup sumber daya kelautan kabupaten bintan Luas padang lamun


39

Meningkatnya penduduk Tingkat koneksi data kependudukan antar yang memiliki dokumen Kecamatan Dinas Kependudukan dan Catatan kependudukan dan catatan Sipil. sipil dari 64,40% menjadi 85% Rasio pendudukan ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran /100 bayi lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

40

41

Meningkatnya indeks Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kualitas lingkungan hidup mentaati persyaratan administrative dan dari 51,65% menjadi teknis pencegahan pencemaran air 59,79% Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrativ dan teknis pengendalian pencemaran udara Meningkatnya persentase Persentase penanganan sampah sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

42

43

3 - 22

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat


Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL:Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 ha,HI Gn Lengkuas 240 ha ,HL Sei Pulai 200 Ha,HL Gn Bintan Besar 5 Ha,HL Gn Bintan Kecil 0,5 ha Jumlah penebangan liar:Sei Pulai 15 ha,Sei Jago 868,68 Ha,Gn Kijang 183 Ha,Gn Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : HL aei jago 30 Ha , HL Gn Kijang 5 Ha,HL Gn lengkuas 10 Ha,sei pulai 2 Ha,HL Gn Bintan kecil 0,5 ha Kerusakan kawasan hutan 44

Meningkatnya pengelolaan Persentase pelanggaran perda tentang sumberdaya alam yang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan dokumen lingkungan Pertambangan tanpa izin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menetapkan indikator kinerja utama

(IKU) secara berjenjang,sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis

organisasi.penetapan

IKU

telah

mengacu

pada

rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2010-2015.indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bintan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Bintan nomor 47 Tahun 2010.

3 - 23


INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2010-2015 No 1

2 3

Sasaran strategis Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00% Terpenuhinya standar /ketentuan nasional pendidikan anak

Indikator kinerja utama Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama

Tingkat pengangguran terbuka Rasio guru murid PAUD

Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah dasar per Usia dini serta pendidikan dasar 10.000 penduduk (pendidikan dasar ) dan pendidikan menengah Rasio ketersediaan sekolah per penduduk

4 5

6

7 8

9

3 - 24

usia sekolah menengah per 10.000 penduduk(pendidikan menengah) Angka melek huruf(AMH) Terlindunginya peninggalan Jumlah perda perlindungan benda,situs sejarah dan warisan budaya dan kawasan cagar budaya melalui peraturan Daerah Meningkatnya persentase Persentase koperasi aktif koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Terbentuknya kawasan Persentase pengembangan kawasan minapolitan di 3 lokasi yang minapolitan terletak di Kecamatan Bintan Pesisir ,Kecamatan Mantang ,dan Kecamatan Bintan Timur Meningkatnya kontribusi sektor Kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata dalam PDRB dari PDRB 20,19% menjadi 25,00% Meningkatnya kontribusi sektor Kontribusi sektor pertanian/perkebunan pertanian terhadap PDRB dari terhadap PDRB. 7.21% menjadi 7.70% dan nilai Nilai Tukar Petani tukar petani dari 105% menjadi 114%. Meningkatnya kinerja Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dalam penyelesaian pemerintah dengan pihak permasalahan di masyarakat ketiga/masyarakat yang diselesaikan


dengan berpedoman pada Persentase sengketa peraturan perundangan yang terselesaikan berlaku 10

11

12

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90 % menjadi 100% Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90 % Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90 %

Partisipasi musrenbang.

lahan

masyarakat

yang

dalam

Persentase ranperda yang disahkan

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategi dan Kecamatan Tingkat kesesuaian pemanfaatan Ruang ( ketaatan terhadap RTRW) Tingkat Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Persentase hasil capaian output program kegiatan Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Persentase kesesuaian usulan Rencana pembangunan dengan kondisi eksisting

13

Membaiknya Opini laporan Opini BPK atas keuangan dari WPD menjadi Pemerintah Daerah WTP

14

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi

15

3 - 25

laporan

keuangan

Hasil Evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Partisipasi pemilih anggota DPR RI

dalam


pemilihan

60%

16

Partisipasi pemilih anggota DPRD

dalam

pemilihan

Partisipasi Presiden

Pemilih

dalam

pemilihan

Partisipasi Gubernur

pemilih

dalam

Pemilihan

Partisipasi Bupati

pemilih

dalam

pemilihan

Terpenuhinya pelayanan Angka usia harapan hidup kesehatan sesuai standar Angka kematian balita

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) 17

Meningkatnya kuantitas dan Persentase tingkat kemantapan jalan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase

18

Meningkatnya rumah tangga Persentase rumah yang terlayani kebutuhan listrik menggunakan listrik dari 60,38% menjadi 65%

19

Meningkatnya partisipasi Persentase partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam PNPM pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD

20

Meningkatnya sumber daya Kabupaten Bintan

3 - 26

tangga

pengelolaan Persentase penanganan sampah kelautan


yang

21

Meningkatnya persentase Persentase penanganan sampah sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%

22

Meningkatnya luas ruang Luas ruang terbuka hijau yang dikelola terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 m2 menjadi 17.226 m2

C. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Kinerja dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi . Dokumen Penetapan Kinerja /perjajnian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pipminan instansi pemerintah untuk : 1. Memantau dan mengendalikan pencapain kinerja organisasi 2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Menilai keberhasilan Organisasi. Adapun Tabel Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Menurunnya angka penganguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%

3 Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama

4

1

2

Tingkat terbuka

penganguran

Tingkat partisipasi angkatan kerja

3 - 27


0

8,80%

68.74

Rasio penduduk Bekerja

yang

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wiruusaha dan UKM 3

4

Terpenuhinya standar Persentase kasus aturan ketenagakerjaan yang terselesaikan

Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

PHK

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusahaan pekerja pertahun Besara kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) APK PAUD

Rasio guru murud PAUD Angka rata-rata lama sekolah(RLS) Angka partisipasi sekolah (pendidikan dasar) Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar,lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka partisipasi kasar(APK) SD/MI /Paket A Angka partisipasi kasar(APK) SMP/MTs /Paket B Angka pendidikan yang 3 - 28


0.94

6.422

80%

<1% 8,05 80% 33,4

1:9 8,10 99,40% 94,5%

107,00%

93,75%

3 - 29

ditamatkan SD/MI/paket A Angka pendidikan yang ditempatkan SMP/MTs/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersedian sekolah perpendudukan usia sekolah Dasar per 10.000 penduduk(pendidikan dasar) Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) Rasio guru per murid SLTP(pendidikan dasar) Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan menengah) Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah) Angka partisipasi sekolah(pendidikan menengah)

23,00%

Angka partisipasi kasar (APK)SMA/SMK/MA/Pake tC

70,31%

angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/paket C

31,00%

Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

55,57%

Angka melek huruf(AMH)

99,00%


20,00% 93,5% 67,10% 60,00

1:13 1:12 26,00

1:11 0,44 44,50%

Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota

684 orang

Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia

100%

Persentase guru bersertifikat profesi

TK

Persentase guru bersertifikat profesi

SD

0,73%

70,32%

Persentase guru SLTP bersertifikasi profesi

17,54%

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi

11,40%

Persentase pengawas bersertifikat profesi

0

Persentase kelayakan Guru Mengajar SD

75%

Persentase kelayakan Guru Mengajar SMP

90%

Persentase kelayakan Guru Mengajar SLTA

99%

Angka kelulusan SD

100%

Angka kelulusan SLTP

3 - 30

103%


98,00%

Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 5

6

7

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah

Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual Jumlah perda perlindungan benda,situs dan kawasan cagar budaya

Jumlah situs , benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah /kuno yang diselamatkan dan dikelola Meningkatnya Jumlah koperasi /koperasi persentase koperasi aktif aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan

99,65% 45%

1 karya

1 perda

6 unit

15 naskah 206/170 unit

82,52% 1.477 unit 3 unit

100% 23,00%

Terhadap PDRB 8

3 - 31

Meningkatnya unit usaha Jumlah unit usaha industri industri kecil dan kecil dan menengah Menengah (IKM) sebesar 150% Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

190 unit

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

53,00%

Jumlah investor bersekala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga keraja

124/11 190

Kenaikan / penurunan 275,25 (miliyar Rp) Nilai Realisasi PMDN 9

10

11

Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di kecamatan Bintan pesisir, Kecamatan Mantang, dan kecamatan Bintan Timur Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%

Persentase pengembangan kawasan minapolitan

Jumlah wisatawan

20%

kunjungan

550.000 orang

Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Mmeningkatnya Kontribusi soktor kontribusi sektor pertaniaan/ perkebunan pertanian terhadap terhadap PDRB PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan nilai Tukar petani dari105% menjadi 114%. Nilai tukar petani

31.700 orang

3 hari 900USD /RP 4 jt

Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (karet,kelapa.sawit,kelapa, cengkeh, lada & jambu 3 - 32


23,00%

7,30%

110% 24.879 ton

mete)

12

13

14

15 3 - 33

Volume Ekspor produk perkebunan Nilai Ekspor produk Hortikultura Jumlah produksi peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman ,sehat,utuh dan halal Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar Meningkatnya rata-rata Persentase ketersediaan pendapatan petani dari pangan Masyarakat Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Meningkatnya kinerja Persentase/jumlah kasus pemerintah dalam hukum antar pemerintah penyelesaian yang diselesaikan permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang Terselesaikan Meningkatnya Kompetensi sumberdaya Kompetensi sumber daya aparatur aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya evektifitas Efektifitas pengambilan pengelolaan administrasi keputusan kenaikan

6.290 ton 4.080 usd 8.511 ton 140.110 (Rp juta)


4.271 ton

25 ton/ha 100% 10 lokasi 200 orang

100%

100%

100% 90% 60%

100%

16 17 18

19

20

21

3 - 34

kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%

Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah masyarakat penanganan bencana

pangkat PNS Kinerja pegawai Jumlah majelis taklim yang dibina

60% 23 kelompok

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

100%

Persentase Ranperda yang disahkan

100%

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan Tingkat kesesuaian Pemaanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategish Jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana

dan dalam awal


65%

75%

100% 100% Diterima 100% 90% 100%

20 lokasi

22

23

24

3 - 35

Membaiknya opini Opini BPK atas laporan laporan keuangan daerah Keuangan pemerintah dari WDP menjadi WTP Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan Daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggung-jawaban Bendahara penerimaan dan pengeluaran Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini kewajaran Nilai asset Daerah Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Meningkatnya Persentase jumlah temuan Akuntabilitas dan kinerja BPK Yang ditindak lanjuti pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Meningkatnya Jumlah pendapatan asli penerimaan daerah daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

WTP 80% 75%

75% 87%

80% 80% WTP 100% 100%

100%

B

4 SKPD 153,26 M

Jumlah dana perimbangan

384,92 M

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah

31,36 M

Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Persentase WP membayar PBB 25

26

3 - 36

54% 11/28 objek 100% 12,955 juta 54.928 WP

yang

Meningkatnya partisipasi Partisipasi pemilih dalam masyarakat dalam pemilihan angota DPD pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPR RI

47%

0 0

Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPRD

0

Partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden

0

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

0

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati

0

Menurunnya indeks Angka kriminalitas yang kriminalitas dari 112 tertangani menjadi 105 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

6,00 15 66

Rasio poskamling desa/kelurahan Persentase yang aktif 27

28

per

1,15

poskamling

60%

Meningkatnya Jumlah pengunjung persentase kearsipan perpustakaan per tahun daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Terpenuhinya pelayanan Angka Usia Harapan Hidup kesehatan sesuai standar Persentase buruk

balita

balita

10.000 judul 70,30 tahun

gizi

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase kurang

14300 orang

<1% 228per 100.000 kelahiran hidup 94,50% 34 per 1000 kelahiran hidup

gizi

<5%

Persentase anak balita yang pendek (stunting)

<33%

Angka kematian balita

5

Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria angka kematiaanya

dan

100% 100% <45% dan 0 kasus

Provalensi tuberkulosis dan angka kematiaan penderita tuberkulotis 3 - 37


2,3%

dengan sebab apapun selama pengobatan OAT/100.000 penduduk Prevalensi HI V/AIDS

3 - 38

<54,00%

Persentase rumah sehat

70%

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat

75%

Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio posyandu per 1000 balita

92,00%

Posyandu aktif

73,00%

81%

12,00

Rasio puskesmas,poliklinik,pust u per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

65,40

Rasio dokter per 100.000 penduduk

67

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk

7,5

Rasio dokter gigi 100.000 penduduk

per

17

Rasio perawat 100.000 penduduk

per

116

Rasio bidan per 100.000 penduduk

102

Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan /pemeriksaan kesehatan

75%


1,41

95%

Persentase Aktif

29

Desa

Siaga

60%

Persentase pengunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesma yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) Meningkatnya kontribusi Pendapatan Per Kapita sektor perikanan dalam Nelayan PDRB sebesar 8% Jumlah nilai Ekspor/tahun

90%

3 unit 3,78 juta 16,4 M

Volume ekspor ikan segar segar /tahun

3.868,3 ton

Volume ekspor hidup/pertahun

11.400 ton

ikan

Volume ekspor ikan hias

274.752 ekor

Volume produksi dari pelaku usaha perikanan

284 ton

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)

22.868 ton

Nilai ekspor perikanan tangkap

hasil

17,833 M

Volume ekspor perikanan tangkap

hasil

2.972,19 ton

Volume produksi perikanan Budidaya (laut/tawar /payau) Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

3 - 39

95%


390 ton 80% 85%

30

60%

Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran Mengingkatnya kuantitas Persentase tingkat dan kualitas jaingan jalan pemantapan jalan ,jembatan , dan drainase Panjang jalan dilalui roda 4

92% 433,75 km 230 km

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/) Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 ha) Jumlah sambungan rumah (SR) perdesaaan yang terpasang Jumlah sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi 31

20% 1076 sr 1.400 sr 92,00% 75,00% 63%

Meningkatnya rumah Persentase rumah tangga tangga yang terlayani yang menggunakan listrik kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial,bisnis,publik) Rasio elektrifikasi listrik desa

16.318 rt 79% 84,10%

Rasio ketersediaan daya listrik 32

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

3 - 40

3,70

Tersedianya prasarana Rasio izin trayek per dan sarana penghubung 100.000 penduduk yang memenuhi standar Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,06 102.000 orang


Jumlah orang/ barang melalui dermaga /bandara/terminal pertahun : Jumlah penumpang yang masuk pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar pelabuhan

646.688 orang

Jumlah penumpang yang masuk terminal angk.darat

415 orang

Jumlah penumpang yang keluar terminal angk.darat

1.850 orang

Kepemilikan KIR angkutan umum

100%

Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator seluler Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Frekuensi penerbangan per tahun

50%

Jumlah penumpang penerbangan 33 34

35

638.877 orang

Menurunnya persentase Rasio rumah tidak layak penduduk miskin dari huni 11% menjadi 8% Menurunnya persentase Jumlah PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya partisipasi Persentase partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam PNPM pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Raskin

4,2 2 kali 36 penumpang 0:142.382 3.181 jiwa

32% 10,9%(15.200)

Tingkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD 3 - 41


19,5 19%

Jumlah LSM aktif 36

37

Meningkatnya indeks Persentase partisipasi kesejahteraan dari 24,45 perempuan di lembaga menjadi 30,1 pemerintah(eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan

26,5%

Persentase partisipasi perempuan dalam angkatan dalam kerja Persentase jumlah tenaga kerja wanita dibawah umur Jumlah KDRT

37,2%

pertumbuhan

Cakup peserta KB aktif

3 - 42

15% 24%

0,4% 2 kasus

7,50% Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas 82,5% Persantase perempuan bekerja di Sektor Non Pertanian 2,40% Menurunnya jumlah Angka pengguna kondom keluarga prasejahterah dan sejahtera i dari 23,64% menjadi 22,49% menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dan sejahterai dari 23,64% menjadi 22,49% Rata-rata jumlah anak 1,45 orang perkeluarga Laju penduduk

38

39 lembaga

Meningkatnya Persentase tutup karang pengelolaan sumber hidup daya kelautam kabupaten bintan


2,00% 61% 60%

Luas padang lamun 39

Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

2.900 ha

Tingkatnya Koneksi Data 11 jaringan Kependudukan Antar Kecamatan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rasio pendudukan ber 675 orang KTP per 1000 penduduk telah menikah 95% Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah

Rasio bayi berakte kelahiran /100 bayi lahir

60 orang

Rasio pasangan berakte 4 pasangan nikah per 1000 pasangan penduduk menikah 100% Kepemilikan akta kelahiran penduduk 40

41

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrativ dan teknis pengendalian pencemaran udara Meningkatnya Persentase penanganan persentase sampah yang sampah ditangani dari 83,33% menjadi 88% Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3 - 43


100%

100%

86%

35% 10% 115

42

43

44

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL:Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn kijang 28,2 ha,HI Gn lengkuas 240 ha ,HL seu oulai 200 Ha,HL Gn bintan besar 5 Ha,HL Gn bintan kecil 0,5 ha Jumlah penebangan liar:sei pulai 15 ha,sei jago 868,68 Ha,Gnkijang 183 Ha,Gng bintan besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : HL aei jago 30 Ha , HL Gn Kijang 5 Ha,HL Gn lengkuas 10 Ha,sei pulai 2 Ha,HL Gn Bintan kecil 0,5 ha

73%

240 ha

54 ha

10 ha

Kerusakan kawasan hutan

50%

Persentase pelanggaran perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tampa izin

70%

Kontribusi pertambangan PDRB

3 - 44

142.000 m2

sektor terhadap


0% 9.50%

3 - 45


MENUJU BINTAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA

Recommend Documents