PENDAHULUAN BAB I. maju dan sejahtera

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Rencana strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran srategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan disusun sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Renstra juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh masing-masing SKPD sebagai bagian dari Kontrak Kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Renstra merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku

kepentingan

berdasarkan

peran

dan

kewenangannya,

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu dan berpedoman pada visi dan misi

Kota

Madiun yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis (RENSTRA) yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat Kota Madiun untuk mewujudkan visi Kota Madiun “Terwujudnya Kota Madiun yang lebih

maju dan sejahtera.”

1 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

1.2

LANDASAN 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ; 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663) ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Daerah

Pemerintahan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2015; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 14. Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Madiun Tahun 20052025 ; 16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ; 18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun ; 19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan dinas serta sasaran–sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan.


2. Tujuan a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas

Kebersihan

dan Pertamanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun ; b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dalam

kurun waktu tahun 2014 – 2019 ; c.

Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera ;

d. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legeslatif dan dapat mengintregrasikan berbagai kepentingan secara vertical dan horizontal. 3.

Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana 20 tahun kedepan yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. RPJMD mengemukakan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengatur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. RENSTRA sangat

ditentukan

oleh

kemampuan

SKPD

menerjemahkan,

mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terkecil di Pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan dan peringkat yang lebih atas seperti RKPD, RENSTRA, RPJMD dan RPJPD. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari alur diagram sebagaimana berikut:


Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/ Kota PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR Tidak Sesuai

SE KDH Tentang Penyusnan Rancanangan Renstra SKPD dilampiri dengan indicator keluaran program dan PAGAGU per SKPD

PENYUSUNAN RPJMD

Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dengan Rancangan Awal RPJMD

Penyusnan Rancangan RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA tentang RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra SKPD berdasarkan hasil SKPD Renstra-KL dan Renstra SKPD Prov

Persiapan penyusna n Renstra SKPD

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tusi

Perumusan visi dan misi SKPD

Perum usan tujuan

Perumusan sasaran Analisa gambaran pelayanan SKPD

SPM

Nota dinas pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renstra kepada BAPPEDA Perumusan strategi dan kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasarana RPJMD

PENETAPAN

Penetapan Renstra SKPD

Verifikasi rancangan akhir Renstra SKPD

RENST RA SKPD Penyempurna an Rancangan Renstra SKPD

Rancangan akhir Renstra SKPD

Rancangan RENSTRA SKPD 1 Pendahuluan 2 Gambaran pelayanan SKPD 3 Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok fungsi 4 Visi, misi, tujuan dan sasaran strategi, dan kebijakan 5 Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 6 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada ujuan dan sasaran RPJMD

Pengolahan data dan informasi


Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan keuangan negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional sampai dengan provinsi dan dari provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana gambar tersebut diatas. RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional diatas menjadi pedoman penyusunan RPJMD provinsi, kota/kab, dan RKPD kota/kab. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 1.4

SISTEMATIKA BAB I

PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

2.

LANDASAN HUKUM Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan

SKPD, serta

pedoman

yang 6

Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan

dan

dan

dari

penganggaran SKPD. 3.

MAKSUD DAN TUJUAN Memuat

penjelasan

tentang

maksud

tujuan

penyusunan Renstra SKPD 4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 1.

TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

DINAS

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN Memuat

penjelasan

umum

tentang

dasar

hukum

pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.

SUMBER DAYA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

3.

KINERJA

PELAYANAN

DINAS

KEBERSIHAN

DAN

PERTAMANAN KOTA MADIUN Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 4.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 7


1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN

DINAS

KEBERSIHAN

DAN

PERTAMANAN KOTA MADIUN Mengemukakan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD 2.

TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN

RENSTRA PROVINSI JAWA

TIMUR DAN KOTA MADIUN Berisi tentang faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kota. 4.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN Dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS 5.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Diulas kembali tentang faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.

VISI DAN MISI Mengemukakan tentang visi dan misi SKPD yang bertujuan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan

2.

yang diharapakan.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Berisi tentang rumusan tujuan yang merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai serta sasaran jangka menengah SKPD.

3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. 8


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 2.1.1 TUGAS Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2008, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun masuk dalam lingkup lembaga tekhnis daerah yang berbentuk Dinas. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan

Pertamanan Kota Madiun mengawasi

pelaksanaan

tugas

Kepala

Dinas

Kebersihan

dan

adalah memimpin, mengoordinasikan dan pengelolaan

kebersihan,

pertamanan,

permakaman, dan penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan

rumusan

kebijakan

tehnis

dibidang

pengelolaan

kebersihan dan pertamanan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan; 10 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum; c.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kebersihan,

pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 2.1.3 PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI A.

SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi

pengelolaan

administrasi

umum,

Perencanaan,

kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Sekretaris

mempunyai fungsi: a. Penyusunan perencanaan program dan evaluai pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat ; b. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrasi ; c.

Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;

d. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

administrasi

keuangan dilingkungan Dinas ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian-sub Bagian tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:  Sub Bagian Umum 

melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ; 11 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019



melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;



melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;



melakukan urusan keamanan kantor ;



melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;



melakukan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris.  Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas ;



menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan dinas ;



melakukan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris.  Sub Bagian Keuangan 

melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; 

mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;



melakukan

penatausahaan

keuangan

dan

pertanggungjawaban keuangan ; 

melakukan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris.


B. BIDANG KEBERSIHAN Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan kebersihan lingkungan, jalan, pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

pada

Bidang

Kebersihan mempunyai fungsi : a. penyusunan evaluasi

kebijakan

teknis, perencanaan

program dan

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kebersihan ;

b. pelaksanaan,

pembinaan

dan

pengawasan

kebersihan

lingkungan dan jalan ; c.

pelaksanaan dan pengawasan pengangkutan sampah ;

d. pelaksanaan pengelolaan sampah ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :  Seksi Kebersihan Lingkungan dan Jalan ;  Seksi Angkutan Sampah ;  Seksi Pengelolaan Sampah. Seksi sebagaimana tersebut, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan. 1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Jalan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kebersihan Lingkungan dan Jalan ; b. melakukan urusan kebersihan jalan, tempat-tempat umum dan lingkungan pemukiman ; c.

melakukan

pembinaan

dan

membantu

usaha-usaha

kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat ; d. melakukan urusan pengelolaan dan pemeliharaan TPS ; e. melakukan usaha-usaha terciptanya kota yang indah, tertib dan bersih ; f.

melakukan urusan retribusi kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan. 13 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

2. Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Angkutan Sampah ; b. melakukan urusan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sampah ; c.

melakukan urusan pengangkutan sampah dari lokasi tempat pembuangan

sementara

(TPS)

ke

lokasi

tempat

pembuangan akhir (TPA) ; d. melakukan urusan kegiatan operasional dan pelaporan aktifitas pengangkutan sampah ; e. melakukan

urusan

pencatatan

dan

inventarisasi

penampungan/pembuangan sampah ; f.

melakukan urusan kegiatan penampungan sementara dan menjaga kebersihan di lingkungan tempat pembuangan sementara (TPS) ;

g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan. 3. Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Sampah ; b. melakukan urusan pengelolaan TPA ; c.

melakukan urusan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di lingkungan TPA ;

d. melakukan urusan pemeliharaan kebersihan di lingkungan TPA e. melakukan urusan pemanfaatan dan pemusnahan sampah; f.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan.


C. BIDANG PERTAMANAN, PERMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan permakaman umum serta penerangan jalan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertamanan,

Permakaman

dan

Penerangan

Jalan

Umum

mempunyai fungsi : a. penyusunan

kebijakan

teknis, perencanaan

program dan

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum ; b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan pertamanan ; c.

pelaksanaan pengelolaan permakaman umum ;

d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana terdiri dari :  Seksi Pertamanan ;  Seksi Permakaman ;  Seksi Penerangan Jalan Umum Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum. 1. Seksi Pertamanan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pertamanan ; b. melakukan pemeliharaan taman kota, monumen, tugu, fasilitas umum, air mancur, jalur hijau dan aloon-aloon ; c.

melakukan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya untuk penghijauan kota ;

d. melakukan usaha-usaha pertamanan dan tanaman hias untuk meningkatkan keindahan kota ;


e. melakukan

kegiatan

penghijauan

kota

dalam

rangka

keindahan dan kenyamanan ; f.

melakukan pengelolaan tenda, umbul-umbul hiasan kota guna perayaan-perayaan dan upacara hari-hari nasional di lingkungan Pemerintah Daerah ;

g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum. 2. Seksi Permakaman mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Permakaman ; b. melakukan monitoring, pendataan makam, tempat makam dan batu nisan ; c.

melakukan

pendaftaran

atas

permohonan

tanah

permakaman; d. melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan makam umum Pemerintah Daerah ; e. melakukan

pelayanan

permintaan

kepada

masyarakat

tentang pengangkutan dan pemakaman jenasah termasuk jenasah orang terlantar ; f.

melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

g. melakukan

urusan

penyediaan

dan

melayani

sarana

pemakaman jenasah ; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum. 3. Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penerangan Jalan Umum; b. melakukan

pengelolaan

dan

perawatan

lampu-lampu

penerangan umum ; c.

melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu-lampu monumen, lampu air mancur, lampu taman, lampu-lampu milik pemerintah daerah, lampu-lampu pada upacara/ 16


resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta fasilitas umum lainnya ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum. D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun belum ada kelompok jabatan fumgsional. 2.1.4 STRUKTUR ORGANISASI Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan walikota Madiun nomor 45 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan susunan organisasi terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas

2.

Unsur Pembantu : Sekretariat

3.

Unsur Pelaksana : Bidang – bidang. 

Bidang Kebersihan ;



Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.

4.

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat dan bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun dan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Adapun struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun seperti berikut :


Tabel 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Peraturan Walikota Madiun Nomor 02 Tahun 2011

KEPALA DKP KELOMPOK

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

KA.SUB

KA.SUB BAG

KA.SUB

BAG UMUM

PERC & KEPEG

BAG. KEU

KA.BID

KA.BID

KEBERSIHAN

PERTAMANAN, PEMAKAMAN & PJU

SEKSI KLJ

SEKSI PERTAMANAN SEKSI ANGKUTAN SAMPAH SEKSI PENGELOL. SAMPAH

SEKSI PEMAKAMAN

SEKSI PJU


2.2

SUMBERDAYA

DINAS

KEBERSIHAN

DAN

PERTAMANAN

KOTA

MADIUN 2.2.1

SUSUNAN KEPEGAWAIAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mempunyai susunan kepegawaian sebagai berikut :

No

JABATAN

ESELON I

II

III

GOLONGAN IV

IV

1

III

1

KADIN

2

SEKRETARIS

3

A. KASUBBAG PERENC.

1

1

4

B. KASUBBAG UMUM

1

1

5

C. KASUBBAG KEU.

1

1

1

1

1

1

S1

SMA

1 6

2

2

5

1

B, KASI PEMAKAMAN

1

1

1

C. KASI PJU

1

1

1

2

19

6

1

2

13

1

5

6

1

A.

KASI ANG.SAMPAH

1

1

B.

KASI PENG.SAMPAH

1

1

1

C.

KASIKEB LING & JALAN

1

1

1

D.

JFU 3

2

1 1

1

SMP SD

1

1

JUMLAH

JML

1

A. KASI PERTAMANAN

KABID KEBERSIHAN

DIII

1

D. JFU 7

S2 1

1

KABID PTP

I

1

D. JFU 6

II

PENDIDIKAN

9

3

1

10

61

36

22

86

44

4

4

4

34

27

37

9

8

57

34

44

PNS

NON PNS

JML

PROJASIH

JML

73

239

A

Laki-laki

:

150

16

166

B

Perempuan

:

6

-

6

Jumlah

:

156

16

172

Data

:

DKP per Des 2013

Catatan

:

Ada tenaga Projasih (proyek jalan bersih) sebanyak 73 orang

6 73

245


156

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG Sarana/prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun: No 1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14

BARANG Becho Loader Arm Rool Dump Truk Pick Up Mobil tangki air PJU Hidrolis Sepeda motor Sepeda motor Roda 3 Bor Listrik Bor Drill Mesin Gerinda

15

KET

JML 1 12 3 3 2 3 11 14 2 1 1

unit unit unit unit Unit Unit unit unit bh bh

baik

Mesin Pengolah Sampah Kota

8

bh

16

Nozzel Jet

2

bh

17

Perkakas Pengangkat Bermesin

2

bh

18

Tangga Aluminium 4 m

1

bh

19

Peralatan Las

2

bh baik

20

Tampar Manila

21

1rusak brt

baik baik baik baik 1 rusak 10 rusak

bh

100

mtr

Selang Spiral

3

mtr

22

Tangga Aluminium 8 M

3

bh

23

Klem Seling

2

bh

24

Seling

50

mtr

25

Disel Penggerak

2

bh baik

26

Kunci Sok

2

set

27

Kunci Inggris

2

bh

28

Compressor

2

bh Baik

29

Avometer

1

bh baik

30

Mesin Ketik

7

bh 4 rusak

31

Mesin Ketik Elektronik

1

bh Baik

32

Filling Besi

33

Brankas

2

bh Baik

34

Papan Nama

1

bh Baik

10

bh 1 rusak


35

White Board

1

bh baik

36

Peta

1

bh

baik

37

Kursi Kayu

19

bh

baik

38

Meja Kursi Tamu

1

bh

baik

39

Meja Ketik

1

bh

baik

40

Kursi Putar

3

bh

baik

41

Kursi Lipat

17

bh

baik

42

Meja Rapat

1

bh

baik

43

Meja Komputer

1

bh

baik

44

Sabuk Pengaman

2

bh

45 46

Jam Dinding Mesin Pemotong Rumput

10 9

bh

47

AC Central dan AC Split

7

bh Baik

48

Kipas angin

5

bh 4 rusak

49

Tabung Pemadam Kebakaran 3,5 Kg

1

bh baik

50

Televisi

2

bh baik

51

Wireless

1

bh baik

52

Tustel

1

bh baik

53

Camera Digital

2

bh rusak

54

Tiang Bendera

2

bh baik

55

Tangga

1

bh baik

56

Mesin Pompa Air

1

bh baik

57

PC Unit

11

bh baik

58

Printer

5

bh baik

59

Komputer Server

1

bh baik

60

Meja dan Kursi Kerja Ka. Dinas DKP

1

set baik

61

Meja Kerja

40

bh

62

Kursi Rapat

52

bh

63

Bufet Kaca

1

bh

64

Tape

1

bh

65

Pesawat Telephone

2

bh

66

Ohp Komplit

1

set

Baik

bh


67

Chain saw Mesin Potong rumput

68 Tempat Sampah terpilah 69 Pengayak Kompos 70 Portable Fire Pump Lengkap 71 Mesin Pengayak Sampah 72 Pemilah Sampah 73 Mesin Pencacah sampah 74 Notebook 75 Headset 76 Komposter 1 Ton Manual 77 Avansa veloz 78 Gerobak Sampah 79 Container 80 Peralatan pertamanan 81 Tempat Sampah 82 Rumah Mesin Komposter 83 Composter rumah tangga 84 Peralatan Pertanian 85 Alat kantor dan rumah tangga 86 Alat – alat angkut Sumber: DKP Desember 2013 2.3

3 54 2 1 1 10 1 1 1 2 1 10 56 1 265 1 75 4 12 38

bh baik

unit unit paket set set set set set set unit unit unit unit unit paket paket paket paket paket

Baik Baik Baik baik 2 rusak baik

14 rusak

KINERJA PELAYANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN Kota Madiun merupakan kota yang perkembangan jumlah penduduknya berkembang pesat karena semakin banyak orang yang datang dan bermukim di Kota Madiun seiring dengan berdirinya perguruan – perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta serta terjadi peningkatan aktifitas ekonomi dan pembangunan . Banyaknya jumlah penduduk berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, bayangkan saja per orang berapa sampah yang dihasilkan dikalikan berapa jumlah penduduk. Maka dari itu pengelolaan kebersihan perlu dilakukan peningkatan pengelolaan persampahan baik sampah dari sumbernya maupun mulai dari TPS sampai dengan TPA dengan mengikutsertakan juga keterlibatan masyarakat. Di kota Madiun dilakukan dengan adanya Satgas dan tenaga Kebersihan. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun masih dilakukan secara konvensional yakni proses

mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. 22 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Kegiatan pengumpulan sampah dimulai dengan penyapuan di badan jalan yang pada saat ini meliputi 11 ruas jalan dengan 78 tenaga lapangan. Yang

kemudian

dilakukan

pengumpulan

sampah

dengan

kegiatan

pengumpulan sampah di TPS/container yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mencapai 94,04 % pada tahun 2013, sedangkan sisanya adalah sampah yang berada di daerah pinggiran ditangani sendiri oleh masyarakat sedangkan sampah yang dihasilkan pasar diangkut sendiri ke TPA oleh Dinas Pasar. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada 2 (dua) hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelolaan menejemen dan aparat pelaksana (tenaga lapangan). Aparat pengelola menejemen adalah pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Adapun jumlah tenaga lapangan khususnya kebersihan dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mencapai 105 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih perlu ditingkatkan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kebersihan belum

mencukupi

jumlah

dan

kualitasnya,

nantinya

perlu

diadakan

penambahan–penambahan dan perbaikan sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Antara lain dengan perbaikan container, operasional dan pemeliharaan mesin pengolah

sampah,

pengadaan

kendaraan

operasional

persampahan,

pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA, Penambahan dan rehab TPS,penambahan peralatan kebersihan dan pengolah sampah, menambah luas TPA, rehabilitasi kolam dan saluran lindi TPA Winongo. Kebersihan dan keindahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena itu kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kota Madiun yang lebih bersih dan indah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah wajah kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu memberi tambahan terhadap quantitas air tanah.


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun

mengelola taman-

taman kota khususnya alun-alun, Lapangan Gulun, Lapangan Rejomulyo, bantaran kali Madiun, median jalan, monumen dan menangani pula penerangan jalan umum(PJU) serta pemagaran makam. Lahan RTH di Kota Madiun baru mencapai 12,5 % dari 30% yang seharusnya tersedia. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas lahan RTH di Kota Madiun, keterbatasan ini menyebabkan Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun memfokuskan

pada upaya perawatan RTH yang ada dengan meningkatkan kualitas pertamanan di Kota Madiun (RTH, PJU dan Pemakaman) dan melengkapi sarana dan prasarananya.

Hal ini dapat dilihat dengan pemasangan lampu

jaringan dan meterisasi PJU, pengadaan mobil oprasional, pemeliharaan lampu PJU, pemasangan lampu hemat energy, pemeliharaan taman alun-alun, pemeliharaan taman bantaran, perawatan pohon lindung pada tepi jalan dan RTH pulau – pulau jalan/median jalan, pemeliharaan lampu taman, fasilitas taman, pembuatan pagar makam. Kinerja pelayanan SKPD diukur dari tingkat pencapaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Indikator Kinerja NO

sesuai Tugas dan

Target SPM Target IKK

Fungsi SKPD (1)

(2)

Penanganan 1

sampah

(3)

(4)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target Indikator

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

113,3 %

116.53%

117,58%

117,55%

49.3 %

51.3 %

55.3 %

81,67%

101.3%

113,3 %

113,3 %

116.53%

117,58%

117,55%

100,7 %

100,7 %

103,58%

104,48%

104,49%

49.3 %

51.3 %

55.3 %

81,67%

82,3%

90.61% 90.61% 93,22% 94,03%

>80%

94,04% 113,3 %

Rasio tempat pembuangan 2

sampah(TPS)

1,48

3,00

1,54

1,66

2,45

3,04 %

per satuan penduduk Cakupan wilayah 3

penanganan

>80%

90.61% 90.61% 93,22% 94,03%

94,04

90%

90,61% 90,61% 93,22% 94,03%

94,04

sampah Prosentase 4

penanganan sampah Jumlah TPS per

5

satuan

3,00

1,48

1,54

1,66

2,45

2,47

penduduk


Diraihnya 6

penghargaan adipura

dipertahan

Adipura Adipura

kan

ke 5

ke 6

439 unit

71

89

Tdk

Adipura Adipura

Adipura Adipura ke 5

ke 6

Tidak

Adipura

Adipura

dapat

ke 7

ke 8

dapat

ke 7

ke 8

71

167

537

539

123%

86

86

90

99

113

127%

1

1

-

1

1

2X

2X

2X

2X

2X

Jumlah sarana prasarana 7

bidang kebersihan Jumlah sarana dan prasarana dlm kondisi baik (tempat

8

pembuangan sampah,container sampah,dump truck) Jumlah penghargaan kebersihan

9

tingkat provinsi

5

80%

dan tingkat nasional Tingkat 10

partisipasi masyarakat

10

100%


Jumlah ruas jln utama kota 11

berkatagori

100%

11 ruas jln 11 ruas jln 11 ruas jln 11 ruas jln 11 ruas jln 11 ruas jln

bersih

Jumlah sarana dan prasarana 12

bidang

47

43 unit

72 unit

92 unit

122 unit

188 unit

/lokasi

/lokasi

/lokasi

/lokasi

/lokasi

9.900

12.000

13.000

14.000

14.703

pohon

pohon

pohon

pohon

pohon

50%

55%

73%

84%

94%

400%

pertamanan

Jumlah Peningkatan 13

pohon

14.000

105%

penghijauan Kelayakan fungsi dan keindahan sarana dan 14

prasarana

90%

100%

taman Penerangan jalan umum dan pemakaman


Rasio ruang terbuka hijau dalam kondisi baik dan 15

terawat

50%

47,40%

47,40%

47,40%

54%

55,22%

110%

dibanding seluruh luasan RTH


Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun NO

Uraian ***)

(1)

(2)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program pemeliharaan barang milik daerah

3

Program Pembangunan Daerah

4

Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)

Rata-rata Pertumbuhan

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

410.364,00

421.414,00

459.057,00

594.627,00

458.541.00

397.330,80

398.003,70

449.267,75

572.792,15

448.412,65

96,82

94,44

97,87

96,33

97,79

990.856,00

752.313,00

879.864,00

856.560,00

1.114.322.00

881.646,80

715.772,90

853.426,50

856.493,10

967.642,05

88,98

95,14

97,00

99,99

86,84

23.000,00

-

-

-

-

22.560,00

-

-

-

-

98,09

-

-

-

-

-

-

-

-

297.549,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.679,00

-

673.854,45

108.250,00

305.000,00

97,56

Realisasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2010

Program Pengendalian Banjir

5

Anggaran pada Tahun ke2009

-

27.500,00

-

688.620,00

110.700,00

-

97,01

-

97,86

97,78

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

2.518.275,00

1.712.000,00

-

-

-

879.132,00

1.367.545,80

-

-

-

34,91

79,88

-

-

-

1.584.496,00

1.505.200,00

2.174.325,00

5.130.920,00

4.019.100,00

1.546.906,95

1.475.583,53

1.929.098,50

4.683.618,23

3.897.995,55

97,63

98,03

88,73

91,28

96,99

130.650,00

130.650,00

130.650,00

140.000,00

185.570,00

129.438,80

125.439,50

130.212,55

138.585,65

184.939,84

99,07

96,01

99,67

98,99

74

385.000,00

3.214.480,00

2.463.000,00

3.575.295,00

3.131.730,00

373.088,70

3.094.333,30

2.235.997,25

3.372.169,10

2.975.937,4

96,91

96,26

90,42

94,32

95,04

Kebakaran 7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


NO

Uraian ***)

(1)

(2)

10

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

11

Program Pengelolaan Areal Pemakaman jumlah

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

7.560,00

7.500,00

-

-

-

7.560,00

7.500,00

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

99.824,00

-

-

142.500,00

6.497.701.000

7.771.057

6.106.896.000 11.085.846.600

1.878.000,00

10.897.606.000,-

137.136,00

4.672.349.950 7.210.857.725

97.313,00

1.852.182,00

96,24

-

0,00

97,48

5.598.092.550 10.394.823.675 10.435.359.090,- 71,91% 92,79% 91,67% 93,77%

Realisasi

98,63

95,76%


Dari tabel 2.3 diatas dapat kita lihat bahwa target dapat terealisasi bahkan ada yang melebihi target. Untuk target penghargaan ADIPURA pada tahun 2011 tidak tercapai karena ada perubahan track record yang berbeda dari tahun sebelumnya, dimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan kurang siap adanya perubahan tersebut, akan tetapi pada tahun 2012 dan 2013 dapat teraih kembali. Urusan Lingkungan Hidup di Kota Madiun di selenggarakan bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis ECO CITY yang diarahkan pada pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya alam agar mampu memberi manfaat ekonomi suasana nyaman dan tercipta lingkungan yang seimbang. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup berupa program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dan kegiatan-kegiatan lainnya telah membawa Kota Madiun memperoleh penghargaan Kota Sehat Adipura ke 8 (delapan) kalinya dengan posisi ranking peringkat 3 (tiga) nasional pada tahun 2013.

Tabel 2.4 Perkembangan Capaian Kinerja pada Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Di Kota Madiun Tahun 2009-2013 Target No

1

Indikator Kinerja

RPJMD Tahun s/d 2014 2009

a. Cakupan wilayah penanganan sampah b. Prosentase penanganan sampah c. Diraihnya penghargaan adipura

Realisasi Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013*

>80%

90.61% 90.61% 93,22% 94,03% 94,04

90%

90,61% 90,61% 93,22% 94,03% 94,04

di Adipura Adipur pertahan ke 5 a ke 6 kan

Tidak dapat

Adipura Adipura ke 7 ke 8

*Kondisi sd Bulan September 2013


Tabel 2.5 Perkembangan Capaian Kinerja pada Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup RENSTRA Tahun 2009-2013 Target No

1

Indikator Kinerja

Realisasi

RENSTRA Tahun s/d 2014 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013*

Jumlah sarana prasarana bidang kebersihan

439

71

71

167

537

539

89

86

86

90

99

113

1

1

-

1

1

10X

2X

2X

2X

2X

2X

11 ruas

11 ruas

11 ruas

11 ruas

11 ruas

11 ruas

jln

jln

jln

jln

jln

jln

122

188

Jumlah sarana dan prasarana dlm kondisi baik (tempat pembuangan sampah, container sampah,dump truck) Jumlah penghargaan kebersihan tingkat provinsi

5

dan tingkat nasional Tingkat partisipasi masyarakat Jumlah ruas jln utama kota berkatagori bersih

Jumlah sarana dan prasarana

47 unit

43 unit

72 unit

92 unit

unit

unit

bidang pertamanan

/lokasi

/lokasi

/lokasi

/lokasi

/lokasi

/lokasi

Jumlah Peningkatan pohon

14.000

9.900

12.000

13.000

14.000

14.703

penghijauan

pohon

pohon

pohon

pohon

pohon

pohon

90%

50%

55%

73%

84%

94%

50%

47,40%

47,40%

47,40%

54%

55,22%

Kelayakan fungsi dan keindahan sarana dan prasarana taman Penerangan jalan umum dan pemakaman Rasio ruang terbuka hijau dalam kondisi baik dan terawat dibanding seluruh luasan RTH


Urusan Perumahan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun dengan program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang direalisasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.6 Realisasi Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan Urusan Perumahan Tahun 2009-2013 No

1

Program dan Kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013*

Anggaran (Rp.Ribu)

Anggaran (Rp.Ribu)

Anggaran (Rp.Ribu)

Anggaran (Rp.Ribu)

Anggaran (Rp.Ribu)

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Anggaran

142.500,00

0,00

0,00

99.824,00 1.878.000,00

Realisasi

137.136,00

0,00

0,00

97.313,00

400.794,00

96,24

0,00

0,00

97,48

31,34

Anggaran

142.500,00

0,00

0,00

99.824,00 1.878.000,00

Realisasi

137.136,00

0,00

0,00

97.313,00

% JUMLAH

400.794,00

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada tahun 2009 dengan alokasi dana Rp.142.500.000,00 dan terealisasi Rp.137.136.000,00 dengan keluaran pembangunan pagar dan jembatan makam Oro-oro Ombo dan hasil pembangunan pagar makam Oro-oro Ombo 172 m2. Mojorejo yang rapi dan tidak seram dan hasil tersedianya Pada tahun 2012 dengan alokasi dana Rp 99.824.000,00 dan terealisasi Rp 97.313.000,00 dengan keluaran TPU cangkring dan TPU pemakaman umum yang lebih representatif. Pada tahun 2013 dengan alokasi dana Rp 1.878.000.000,00 dan terealisasi Rp 400.794.000,00 dengan keluaran Pembangunan areal TPU Banjarejo, TPU Pace Keras, TPU Budug, TPU 33 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Winongo, TPU Kelun Kota Madiun dan hasil terwujudnya kerapian dan kebersihan makam. 2.3.1. Program kegiatan dan capaian kinerja Tahun 2009 Pencapaian kinerja belanja di SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan belanja langsung dalam bentuk realisasi belanja program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Realisasi belanja program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2009 terdiri dari 10 Program dan 28 kegiatan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 410.364.000,00 dengan realisasi Rp. 397.330.000,00 dengan rincian: a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada

Kegiatan

ini

pagu

anggaran

APBD

sebesar

Rp.

394.290.000 dan terealisasi sebesar Rp. 381.264.600 dengan hasil keluaran

Honorarium tenaga honorer daerah dan penyediaan

peralatan kantor. b. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 16.074.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.066.200

dengan hasil keluaran

Perjalanan dinas ke luar daerah untuk menunjang proses koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 2. Program pemeliharaan barang milik daerah dengan anggaran Rp. 990.856.000,00 dengan realisasi Rp.881.646.800,00 dengan rincian: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Pada

Kegiatan

ini

pagu

anggaran

APBD

12.140.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000

sebesar

Rp.

dengan hasil

keluaran Pembuatan loket gaji, pemeliharaan/perbaikan ringan dan pengecatan gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 844.416.000 dan terealisasi sebesar Rp. 764.586.900 dengan hasil keluaran Pembelian BBM, pengadaan suku cadang, servis kendaraan, , perpanjangan STNK, uji kir kendaraan dinas operasional. 34 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 134.300.000 dan terealisasi sebesar Rp.

105.059.900 dengan hasil keluaran

Pemeliharaan mesin ketik, AC, komputer, Pemeliharaan mesin pompa banjir, mesin pencacah sampah. 3. Program Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.23.000.000,00 dengan realisasi Rp. 22.560.000,00 dengan rincian: a. Penyusunan Renstra SKPD Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 23.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.560.000


Dokumen Rencana Strategis DKP Kota Madiun 4. Program pengendalian banjir dengan anggaran Rp.305.000.000,00 dengan realisasi Rp. 297.549.900,00 dengan rincian: a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp35.000.000


Pembersihan dan pengerukan sungai untuk memperlancar aliran air / pencegahan banjir b. Pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 97.464.500


Pembangunan/perbaikan rumah pompa banjir Pancasilan dan Beteng; c.

Pembangunan/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian Banjir Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 165.085.400


Perbaikan mesin pompa banjir 5. Program pengelolaan areal pemakaman dengan anggaran Rp. 142.500.000,00 dengan realisasi Rp. 137.136.000,00 dengan rincian: a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 142.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 137.136.000


Pembangunan pagar dan jembatan makam Oro-oro Ombo


6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan

anggaran

Rp.

2.518.275..000,00

dengan

realisasi

Rp.

879.132.000,00 dengan rincian: a. Kegiatan Pelatihan Personil PMK Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 110.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

108.965.000


Diklat Penanganan Bahaya Kebakaran b. Kegiatan

Pemeliharaan/Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

122.902.000


Perbaikan / servis kendaraan PMK c.

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp. 1.612.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0

dengan hasil keluaran -

d. Pengadaan Mobil Tangki Air Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 666.275.000 dan terealisasi sebesar Rp.

647.265.000


Pengadaaan 2 unit mobil tangki air sebagai sarana untuk mendukung pengisian air untuk mobil PMK. 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 1.584.496.000,00 dengan realisasi Rp. 1.546.906.950,00 dengan rincian: a. Kegiatan Pembuatan Tempat Pemilah Sampah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

87.744.000


Tempat pemilah sampah yang terpisah sesuai dengan jenis peruntukannya (organik dan non-organik) b. Kegiatan Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

87.744.000


Pembuatan komposter sebagai sarana pengolahan sampah di sumbernya. c.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengendalian Lalat Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 30.200.000 dan terealisasi sebesar Rp.

29.661.500 dengan hasil keluaran 36


Pengadaan peralatan kerja lapangan (sapu lidi, cikrak, garuk dll ) dan bahan pengendalian lalat (Malathion) d. Kegiatan Peningkatan Jalan Operasional TPA Winongo Pada

Kegiatan

280.000.000

ini

pagu

anggaran

APBD

sebesar

dan terealisasi sebesar Rp. 261.962.000

Rp

dengan

hasil keluaran Peningkatan jalan TPA sepanjang 3 x 180 m e. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 62.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 60.774.100


Perbaikan kontainer sampah dan perbaikan bak dump-truck f.

Kegiatan Perbaikan Pagar Yang Roboh Di TPA Winongo Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp. 52.580.500

54.000.000


Perbaikan pagar TPA yang roboh sepanjang 50 m. g. Kegiatan Pembangunan Instalasi Kolam LINDI di TPA Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 72.868.250 dengan hasil keluaran Pembangunan kolam penampung air lindi di TPA beserta jaringan pipa pengalir lindi h. Kegiatan Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 745.796.000 dan terealisasi sebesar Rp. 736.528.600 dengan hasil keluaran Pengelolaan sampah dengan metode controlled landfill TPA. i.

Kegiatan Projasih Pada

Kegiatan

ini

pagu

anggaran

170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

APBD

sebesar

169.977.000

Rp

dengan

hasil keluaran Penanganan kebersihan di 11 ruas jalan di Kota Madiun yang belum tertangani tenaga reguler 8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persampahan dengan anggaran Rp. 130.650.000,00 dengan realisasi Rp.129.438.000,00 dengan rincian: a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 130.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 129.438.800


Sosialisasi Adipura, Uji Emisi, Pembuatan Buku Profil dan Dokumen 37 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Pendukung Adipura, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran Rp. 385.000.000,00 dengan realisasi Rp.373.088.700,00 dengan rincian: a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp. 217.342.000

225.000.000


Pemasangan jaringan PJU baru dan kWh-meter di Kota Madiun b. Kegiatan Pemeliharaan Taman Aloon-Aloon, Bantaran dan Taman Pulau-Pulau Jalan Pada

Kegiatan

125.000.000 hasil

ini

pagu

anggaran

APBD

sebesar

Rp

dan terealisasi sebesar Rp. 121.812.200 dengan

Pemeliharaan

kebersihan

dan

perawatan

Alun-alun,

pengecatan, pengadaan bahan untuk perawatan alun-alun c.

Kegiatan Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong dan Senzo Potong Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp

35.000.000

dan terealisasi sebesar Rp. 33.934.500 dengan hasil keluaran 2 unit mesin potong rumput dorong dan 2 unit senso potong 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran Rp. 7.560.000,00 dengan realisasi Rp. 7.560.000,00 dengan rincian: a. Kegiatan

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 7.560.000 dan terealisasi sebesar Rp 7.560.000 Honorium

dan


uang lembur pelaksanaan

pendataan

wajib

retribusi. 2.3.2. Program kegiatan dan capaian kinerja Tahun 2010 Realisasi

belanja

program

dan

kegiatan

yang

tersedia

anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2010 terdiri dari 8 Program dan 21 Kegiatan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp 382.194.500

405.340.000

dengan hasil keluaran 38


Honorarium 17 orang tenaga honorer daerah dan penyediaan peralatan kantor. b. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 16.074.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.809.200 dengan hasil keluaran Perjalanan dinas ke luar daerah untuk menunjang proses koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 2. Program pemeliharaan barang milik daerah a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp 4.990.000 Pembuatan

loket

gaji,

5.000.000


pemeliharaan/perbaikan

ringan

dan

pengecatan gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 713.013.000 dan terealisasi sebesar Rp


Pembelian BBM, pengadaan suku cadang, servis kendaraan, perpanjangan STNK, uji kir kendaraan dinas operasional. c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 34.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 34.136.300


Pemeliharaan mesin ketik, AC, komputer, mesin potong rumput, gerobak sampah 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp 26.679.000

27.500.000


Kelengkapan pakaian dinas berupa : Baret + Emblem PMK, Kopel PMK, Sepatu Jingle PMK, Topi Lapangan,Kaos Kerja. 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Kegiatan Pelatihan Personil PMK Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 98.700.500


Peningkatan SDM dan keterampilan petugas PMK + Balakar (Barisan Sukarelawan Kebakaran) di Yonif 501 b. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 39 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 1.612.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.268.845.300 dengan hasil keluaran Pengadaan 1 unit mobil PMK 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengendalian Lalat Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp

65.200.000


Pengadaan peralatan kerja lapangan (sapu lidi, cikrak, garuk dll ) dan bahan pengendalian lalat (Malathion) b. Kegiatan Projasih Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp

170.000.000


Penanganan kebersihan di 11 ruas jalan di Kota Madiun yang belum tertangani tenaga reguler c.

Kegiatan Rehabilitasi TPS Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp 94.624.000

100.000.000


Kelayakan fungsi bangunan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sementara sebelum dibuang ke Tempat Penataan Akhir Sampah d. Kegiatan Sanitary Landfill (Sewa Excavator) Pada

Kegiatan

ini

pagu

anggaran

APBD

sebesar

Rp

1.030.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.016.583.125 dengan hasil keluaran Pengelolaan sampah dengan metode controlled landfill / rintisan sanitary landfill diTPA. e. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 62.500.000 dan terealisasi sebesar Rp


Pembelian bahan bakar dan pelumas, servis dan penggantian suku cadang f.

Kegiatan Pemeliharaan Kontainer Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp

77.500.000


Perbaikan 19 unit kontainer pengumpulan sampah 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 40 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 130.650.000 dan terealisasi sebesar Rp Sosialisasi Pendukung

Adipura, Adipura,


Pembuatan

Buku

Peningkatan

Profil

dan

Keindahan

Dokumen

Kota

dengan

Pengecatan Pohon Tepi Jalan, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 955.880.000 dan terealisasi sebesar Rp


Meningkatnya meterisasi PJU dan terpeliharanya lampu hias dan lampu jalan, Pemasangan Jaringan dan Lampu PJU, Pemasangan Lampu, Jaringan dan Meterisasi PJU, Pengadaan Lampu Hias b. Kegiatan Pemeliharaan Taman Aloon-Aloon Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp

226.000.000

dan terealisasi sebesar Rp 219.262.600 dengan hasil keluaran Terwujudnya Taman Aloon-aloon Kota yang Indah dan Bersih, Penanaman Kelapa Sawit di Aloon-Aloon (Selatan), Pembuatan batas tanaman kanan kiri jalan terapi dan jogging track c.

Kegiatan Pemeliharaan taman bantaran dan pulau-pulau jalan Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 282.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 273.261.400


Terpeliharanya Taman Bantaran dan Pulau-Pulau Jalan, Belanja Tanaman

Hias,

Pembuatan

Pondasi

RTH

Jl.

Arum

Dalu,

Pengecatan dan Perbaikan Gazebo Taman Bantaran, Pembuatan RTH Jl. Mastrip d. Kegiatan Perbaikan taman dan penghijauan pinggir jalan kota Pada

Kegiatan

ini

pagu

anggaran

APBD

sebesar

Rp

1.250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.200.228.800 dengan hasil keluaran, Urugan dan Pasang Pipa Drainase Aloon-Aloon, Urugan dan Pasang Pipa Drainase Aloon-Aloon, Pemasangan GrassBlock di Aloon-Aloon Kota Madiun, Pemasangan GrassBlock di Aloon-Aloon Kota Madiun, Pembuatan Utilitas Lain di AloonAloon Kota Madiun, Penanaman Kelapa Sawit di Aloon-Aloon (Utara) e. Kegiatan Pemasangan Lampu di Aloon-aloon Kota Madiun 41 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 478.126.750


Terpeliharanya Lingkungan Taman Aloon-aloon Kota Madiun yang Sehat dan Hijau, Perbaikan Main Stage (Tugu Tengah), Pembuatan Entrance (Pintu Timur), Pembuatan Reflection Track, Pemasangan Lampu HPIT di Aloon-Aloon Kota Madiun 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Kegiatan

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp

7.500.000


Terpenuhinya target retribusi dan meningkatnya pendapatan daerah 2.3.3. Program kegiatan dan capaian kinerja 2011 Realisasi

belanja

anggarannya dalam APBD

program

dan

kegiatan

Tahun Anggaran

yang

2011 terdiri

tersedia dari

5 Program dan 24 Kegiatan. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kegiatan ini 448.623.000

pagu anggaran APBD sebesar Rp

dan terealisasi sebesar Rp 438.963.550

dengan hasil keluaran Honorarium 17 orang tenaga honorer daerah dan penyediaan peralatan kantor b.

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 10.434.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.304.200 dengan hasil keluaran Perjalanan dinas ke luar daerah untuk menunjang

proses

koordinasi

pelaksanaan

tugas-tugas

kedinasan 2.

Program pemeliharaan barang milik daerah a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Pada Kegiatan ini


20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 17.543.000 dengan hasil keluaran Perawatan ringan , pengecatan, dan perbaikan ruangan Kepala Dinas 42 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pada Kegiatan ini 825.564.000


dan terealisasi sebesar Rp 801.638.000

dengan hasil keluaran Pembelian BBM, pengadaan suku cadang, servis kendaraan, perpanjangan STNK, uji kir kendaraan dinas operasional. c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini


34.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 34.245.500 dengan hasil keluaran Pemeliharaan mesin ketik, AC, komputer, mesin potong rumput, gerobak sampah 3.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengendalian Lalat Pada Kegiatan ini


75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 71.889.900 dengan hasil keluaran Pengadaan peralatan kerja lapangan (sapu lidi, cikrak, garuk dll ) dan bahan pengendalian lalat (Malathion) b.

Kegiatan Peningkatan Jalan Operasional TPA Winongo Pada Kegiatan ini


70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 65.564.000 dengan hasil keluaran Peningkatan jalan operasional TPA Winongo (perkerasan jalan beton) c.

Kegiatan Projasih Pada Kegiatan ini


220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp

219.978.800

dengan hasil keluaran Penanganan kebersihan di 11 ruas jalan di Kota Madiun yang belum tertangani tenaga reguler d.

Kegiatan Rehabilitasi TPS Pada Kegiatan ini


75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 70.176.000 dengan hasil keluaran Kelayakan fungsi bangunan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sementara sebelum dibuang ke Tempat Penataan Akhir Sampah f.

Kegiatan Sanitary Landfill (Sewa Excavator)


Pada Kegiatan ini


1.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 999.309.800 dengan hasil keluaran Pengelolaan sampah dengan metode controlled landfill / rintisan sanitary landfill diTPA. g.

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah Pada Kegiatan ini


25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 25.000.000 dengan hasil keluaran Pembelian bahan bakar dan pelumas, servis dan penggantian suku cadang h.

Kegiatan Penyediaan Prasanana dan Sarana Pengelolaan Sampah Pada Kegiatan ini


79.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 76.822.850 dengan hasil keluaran Pengadaan tong sampah terpilah (80 unit) dan 13 bin dorong i.

Kegiatan Pemeliharaan Container Pada Kegiatan ini


77.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 74.305.000 dengan hasil keluaran Perbaikan 6 unit kontainer pengumpulan sampah j.

Kegiatan Pembangunan TPS Pada Kegiatan ini


84.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 82.666.850 dengan hasil keluaran Pembuatan 2 unit TPS baru di Kel. Sogaten dan Kel. Demangan k.

Kegiatan penyediaan tempat Penampungan Sampah Pada Kegiatan ini


218.325.000 dan terealisasi sebesar Rp 196.396.950 dengan hasil keluaran Pengadaan 6 unit kontainer sampah l.

Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo. Pada Kegiatan ini


50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 46.988.350 dengan hasil keluaran Pengadaan 2 unit komputer+printer (1 paket) dan pembuatan MCK + Mushola di TPA Winongo 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 44 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

a.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Aloon-Aloon Pada Kegiatan ini


1.114.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.075.202.300 dengan

hasil

penyulaman

keluaran taman,

Belanja

tanaman

Pengecatan

Pendopo

hias

untuk

Alun-alun,

Pengecatan Pagar (527.70 m2), Pengecatan tugu tengah, Entrace timur dan barat, tempat duduk study center dan Ruang teater b.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertamanan Pada Kegiatan ini


50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 48.743.900 dengan hasil keluaran Pengadaan sarana potong rumput dan gergaji mesin untuk kebutuhan perawatan pertamanan c.

Kegiatan Pemeliharaan taman bantaran Pada Kegiatan ini


158.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 155.422.000 dengan hasil keluaran Belanja Peralatan Kebersihan

dan suku

cadang peralatan pertamanan d.

Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan Pada Kegiatan ini


150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 146.301.000 dengan hasil keluaran Belanja tanaman hias untuk penyulaman taman tepi jalan dan Pembuatan Pagar RTH Taman Jl. Arum Dalu e.

Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Meterisasi PJU Baru Pada Kegiatan ini


408.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 346.532.900 dengan hasil keluaran Pemasangan jaringan dan meterisasi 600 titik (1 paket) dan Pemasangan lampu, Jaringan dan Meterisasi (Jl. Basuki Rahmad : 12 titik, Kel. Pilangbango : 21 titik dan Kel Banjarejo : 10 titik) 1 paket f.

Kegiatan Pengadaan , Pembuatan dan Perbaikan RTH Pulau Jalan Pada Kegiatan ini


215.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 205.694.000dengan 45 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

hasil keluaran Pembuatan Taman di 3 lokasi (2 paket) dan Belanja Tanaman Hias untuk penyulaman g.

Kegiatan Pemasangan Lampu Hias Jalan Pada Kegiatan ini


368.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 258.101.150 dengan hasil keluaran Pengadaan dan Pemasangan 11 buah lampu hias jalan 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pada Kegiatan ini


130.650.000 dan terealisasi sebesar Rp 130.212.550 dengan hasil keluaran Sosialisasi Adipura, Pembuatan Buku Profil dan Dokumen Pendukung Adipura, Peningkatan Keindahan Kota dengan

Pengecatan

Pohon

Tepi

Jalan,

pelaksanaan

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.3.4. Program kegiatan dan capaian kinerja 2012 Realisasi

belanja

program

dan

kegiatan

yang

tersedia

anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2012 terdiri dari 7 Program dan 29 Kegiatan. 1.


Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kegiatan ini


578.323.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 556.496.250,00 dengan hasil keluaran Honorarium 14 orang tenaga honorer daerah dan penyediaan peralatan kantor. b.

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Kegiatan ini


16.304.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.295.900,00 dengan hasil keluaran Perjalanan dinas ke luar daerah untuk menunjang

proses

koordinasi

pelaksanaan

tugas-tugas

kedinasan 2.


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 46


Pada Kegiatan ini 5.000.000,00

dan

pagu anggaran APBD sebesar Rp terealisasi

sebesar

Rp

4.999.000,00

dengan hasil keluaran Pengecatan gedung dan bangunan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pada Kegiatan ini


768.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 768.594.100,00 dengan hasil keluaran Pembelian BBM, pengadaan suku cadang, servis kendaraan, perpanjangan STNK, uji kir kendaraan dinas operasional c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini


82.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 82.900.000,00 dengan hasil keluaran Belanja bahan bakar minyak mesin disel tangki air dan mesin potong rumput,Pemeliharaan printer, AC, komputer , mesin ketik, gerobak sampah, mesin potong rumput dan senso, pembelian material untuk rak arsip Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini

pagu anggaran APBD

sebesar Rp

183.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 181.130.000,00 dengan hasil keluaran Pengadaan 1 Unit kendaraan roda 4 b.

Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan Pada Kegiatan ini


470.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 458.547.950,00 dengan

hasil

keluaran

Rehab

gedung

/kantor

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun c.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pada Kegiatan ini


35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 34.176.500,00 dengan hasil keluaran Pengadaan pakaian kerja petugas lapangan, topi kerja lapangan + bordir, sepatu boot. 4.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman a.

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman


Pada Kegiatan ini


99.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 97.313.000,00 dengan hasil keluaran Perbaikan tempat permakaman umum 5.


Kegiatan Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Pada Kegiatan ini


80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.712.600,00 dengan hasil keluaran Pembangunan 3 unit bangunan komposter, 75 buah komposter skala rumah tangga b.

Kegiatan Peningkatan Jalan Operasional TPA Winongo Pada Kegiatan ini


820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 801.527.000,00 dengan hasil keluaran Pembangunan jalan

dan saluran

drainase di TPA Winongo. c.

Kegiatan

Pengukuran

Daya

Dukung

Daya

Tampung

Persampahan Di Kota Madiun Pada Kegiatan ini


250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 245.971.000,00 dengan hasil keluaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Persampahan Kota Madiun sebayak 15 buku dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah d.

Kegiatan Perbaikan Pagar Yang Roboh Di TPA Winongo Pada Kegiatan ini


199.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 195.345.000,00 dengan hasil keluaran Rehab pagar TPA,

perbaikan atap

gedung tpa, pengecatan pagar tpa dan gapura tpa, pembuatan papan informasi, perbaikan dan pengecatan fasilitas tpa, pengadaan tanaman penghijauan, perbaikan kolam lindi barat e.

Kegiatan Projasih Pada Kegiatan ini


285.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.599.550,00 dengan hasil keluaran Peningkatan kebersihan di 11 ruas jalan yang belum tertangani karyawan DKP f.

Kegiatan Rehabilitasi TPS


Pada Kegiatan ini


110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 107.293.450,00 dengan hasil keluaran Perbaikan 8 lokasi bangunan TPS di Kota Madiun g.

Kegiatan Sanitary Landfill (Sewa Excavator) Pada Kegiatan ini


1.330.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.135.424.925 dengan hasil keluaran Penyewaan 2 unit excavator alat berat untuk proses penataan

sampah dengan sistem controlled

landfill h.

Kegiatan Operasional Pemeliharaan Mesin Pengolah Pada Kegiatan ini


30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 29.998.000,00 dengan hasil keluaran Belanja bahan bakar dan pelumas , servis dan suku cadang mesin pengolah sampah i.

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Pada Kegiatan ini 324.500.000,00,00

pagu anggaran APBD sebesar Rp dan

terealisasi

sebesar

Rp

308.611.850,00 dengan hasil keluaran Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (25 unit gerobak sampah) j.



241.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 233.893.000,00 dengan hasil keluaran Perbaikan container sampah 15 unit k.

Kegiatan Pengadaan Tempat Penampungan Sampah Pada Kegiatan ini


259.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 242.170.000,00 dengan hasil keluaran Pengadaan 7 unit container baru l.

Kegiatan Pengadaan Arm Roll Pada Kegiatan ini


1.200.000.000,0 dan terealisasi sebesar Rp 1.037.069.850,00 dengan hasil keluaran Pengadaan truck arm roll 3 unit 6.

Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau a.

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum


Pada Kegiatan ini pagu

anggaran APBDn

sebesar Rp

504.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 460.188.000,00 dengan

hasil

keluaran

Pemasangan

lampu,

jaringan

meterisasi PJU, tambah daya di 16 kelurahan dan 6 jalan protokol Kota Madiun b.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun Pada Kegiatan ini


189.749.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 182.865.000,00 dengan hasil keluaran 8 orang tenaga perawatan taman alun-alun, Pembuatan 1 unit sumur bor dan tenaga pemeliharaan taman alun-alun serta Pembuatan tenda untuk teater 1 set, pembuatan gudang, pemasangan pengeras suara 4 unit, penanaman palm bismakia hijau 2 pohon, dan tetehan 210 polibag. c.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran Pada Kegiatan ini


393.074.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 383.616.000,00 dengan hasil keluaran 8 orang tenaga perawatan taman bantaran, Pengadaan peralatan kebersihan,Pembuatan terapi track, perbaikan pintu masuk, pembuatan

pagar non

permanen,

pengadaan

pengadaan

mainan

anak-anak,

tanaman taman 5.551 polibag. d.

Kegiatan Perawatan Pohon Lindung Pada Tepi Jalan dan RTH Pulau-Pulau Jalan/Median Jalan Pada Kegiatan ini


389.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 374.681.000,00 dengan hasil keluaran 8 orang tenaga perawatan RTH pulaupulau jalan/median jalan, Belanja tanaman lindung dan tanaman pulau-pulau jalan, belanja tanaman hias untuk penyulaman taman kota. e.

Kegiatan Pembuatan Lampu Hias Pada Kegiatan ini


100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.764.750,00 dengan hasil keluaran Pembuatan lampu hias 3 buah bentuk


pohon, 1 buah bentuk menara efel, 1 buah bentuk tugu monas f.

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Kegiatan ini


96.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.806.000,00 dengan hasil keluaran Pembuatan taman pojok lapangan gulun,

pengadaan

tanaman

hias

dan

kelapa

sawit,

pembuatan pos kampling g.

Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga PJU Pada Kegiatan ini


1.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 177.248.350,00 dengan hasil keluaran 2 unit mobil tangga PJU 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.



140.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 138.585.650,00 dengan hasil keluaran Koordinasi dalam bentuk perjalanan dinas keluar daerah, Penyelenggaraan Bintek/Sosialisasi Adipura, Pengecatan pohon dan Pengadaan Buku Profil dan Dokumen Pendukung Adipura Sebanyak 15 buku 2.3.5. Program kegiatan dan capaian kinerja 2013 Realisasi

belanja

program

dan

kegiatan

yang

tersedia

anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2013 terdiri dari 7 Program dan 25 kegiatan : 1.


Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kegiatan ini


437.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 426.911.950,00 (96,7%) dengan hasil keluaran Honorarium 16 orang tenaga honorer daerah, lembur, makan minuman harian pegawai dan penyediaan peralatan kantor (alat tulis kantor, perangko, materai, peralatan kebersihan, dan cetak penggandaan) b.

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


b. Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp 21.521.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.500.700,00 (99,91%) dengan hasil keluaran Perjalanan dinas ke luar daerah untuk menunjang proses koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 2.


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Pada Kegiatan ini 11.000.000,00


dan

10.901.450,00(99,10%)

terealisasi

sebesar

Rp

dengan hasil keluaran Perbaikan

taman depan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Perbaikan tempat wudhu mushola dan pengecatan pos jaga b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pada Kegiatan ini


1.030.890.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp

884.309.100,00(85,75%) dengan hasil keluaran Pembelian BBM,

pengadaan

perpanjangan

suku

STNKdan

cadang, uji

kir 37

servis

kendaraan,

kendaraan

dinas

operasional c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini pagu anggaran APBD sebesar Rp . 72.432.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp

72.431.500,00(100%) dengan hasil keluaran Belanja bahan bakar minyak 14 mesin disel tangki air , mesin potong rumput, Pemeliharaan 7 unit printer, 7 unit AC, 10 unit komputer , 1 mesin ketik, 14 gerobak sampah, 14 unit mesin potong rumput dan senso. 3.

Program Reningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Kegiatan ini


77.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.336.000,00 (97,84%) dengan hasil keluaran Pengadaan 3 unit Komputer, 4 unit printer, 1 unit brangkas dan 4 unit AC, Pengadaan 1 Camera, 1 unit infocus projector, wireles microphone dan sound system. b.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 52


Pada Kegiatan ini 33.700.000,00


dan

terealisasi

sebesar

Rp

32.914.000,00(97,67) dengan hasil keluaran Pengadaan 179 katelpack, 7 kaos lengan panjang, 172 kaos lengan pendek untuk kerja lapangan karyawan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4.

Program Pengelolaan Pemakaman a.

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Pada Kegiatan ini


1.878.000.000,00

dan

1.852.182.000,00

terealisasi

(98,63%)

Perbaikan/pembangunan Banjarejo,

Kelun,

dengan

pagar

Pace

sebesar

Keras,

Rp

hasil

keluaran

TPU

Winongo,

makam

Sukosari,

Pilangbango,

Josenan, Ngegong, Kuncen, Precet 5.


Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo Pada Kegiatan ini


579.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 564.727.250,00 (97,47%) dengan hasil keluaran Pengadaan material untuk pemrosesan sampah di TPA Winongo Pengadaan material untuk pengembangan gas methane, belanja bibit tanaman hias, Sewa excavator untuk pengerukan lokasi sampah yang diambil gas methane/dipasang pipa penyalur, Perbaikan pagar dan pembangunan fasilitas pelengkap TPA b.

Kegiatan Projasih (Program Jalan Bersih) Pada Kegiatan ini


370.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 370.230.000,00 (99,93%) dengan hasil keluaran Peningkatan kebersihan di ruas jalan yang belum tertangani karyawan DKP. c.

Kegiatan Rehabilitasi TPS Pada Kegiatan ini 443.600.000,00


terealisasi

sebesar

Rp

430.952.000,00(97,15%) dengan hasil keluaran Perbaikan 7 lokasi

bangunan

TPS

pembangunan/pemindahan

di TPS

Kota Kartika

Madiun, Manis

dan

Pembangunan jalan masuk TPS Kartika Manis. 53 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

d.

Kegiatan Operasional Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah Pada Kegiatan ini 66.000.000,00


dan

terealisasi

65.299.000,00(98,94%)

sebesar

Rp

dengan hasil keluaran Belanja

bahan bakar dan pelumas , servis dan suku cadang 9 unit mesin pengolah sampah e.



141.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 136.022.000,00 (96,13%) dengan hasil keluaran Perbaikan container sampah 10 unit f.

Kegiatan Pengadaan Tempat Penampungan Sampah Pada Kegiatan ini


441.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 398.378.000,00 (90,23%) dengan hasil keluaran Setiap tahun pasti ada container yang kondisinya rusak parah sehingga kesulitan untuk diperbaiki. g.

Kegiatan Controlled Landfill TPA Winongo Pada Kegiatan ini


1.576.600.000,00

dan

1.537.760.900,00

terealisasi

(97,54%)

dengan

sebesar hasil

Rp

keluaran

Penyewaan 2 unit excavator alat berat untuk proses penataan sampah dengan sistem controlled landfill h.

Kegiatan Penyusun Data Studi Partisipasi Sektor Swasta Dalam Sanitasi (PPSP) Pada Kegiatan ini 50.000.000,00


dan

49.698.000,00(99,40)

terealisasi

sebesar

dengan hasil keluaran Perjalanan

dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi banding tentang

Rp

dan studi

penyusunan data studi partisipasi sektor

swasta dalam sanitasi dan Buku data studi peran serta masyarakat dalam penerapan 3R i.

Kegiatan Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Pada Kegiatan ini


350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 344.928.000,00 (98,55%)

dengan

hasil

keluaran

3

Buku

masterplan 54


persampahan dan Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan 6.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a.

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pada Kegiatan ini


1.197.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp

1.072.100.000,00 (89,57%) dengan hasil keluaran Belanja alat listrik untuk pemeliharaan PJU di Kota Madiun dan Pemasangan lampu HPIT 1000 watt di pintu masuk utara, pintu masuk barat, perempatan tugu, perempatan sleko. b.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun Pada Kegiatan ini


331.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 326.347.300,00 (98,56%) dengan hasil keluaran 8 orang tenaga perawatan taman alun-alun, Pengecatan utilitas dan fasilitas taman alun-alun, Pengadaan tanaman hias, mesin potong rumput gendong, Pemasangan pagar besi, dan pagupon burung dara c.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran Pada Kegiatan ini 467.748.000,00


terealisasi

sebesar

Rp

460.713.300,00(98,50%) dengan hasil keluaran 8 orang tenaga

perawatan

taman

bantaran,Pengecatan

taman

bantaran, pengadaan bibit tanaman hias, Pembuatan taman anak-anak, gorong-gorong dan skate park d.

Kegiatan Perawatan Pohon Lindung Pada Tepi Jalan dan RTH Pulau-Pulau Jalan/Median Jalan Pada Kegiatan ini


451.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 444.544.600,00 (98,46%) dengan hasil keluaran 18 orang tenaga perawatan RTH (ruang terbuka hijau) pulau-pulau jalan/median jalan Belanja tanaman lindung dan tanaman pulau-pulau jalan, belanja tanaman hias untuk penyulaman taman kota Pengadaan sarana dan prasarana untuk perawatan pohon lindung, Pembuatan dan perbaikan RTH pulau jalan e.

Kegiatan Pembuatan Lampu Hias


Pada Kegiatan ini


309.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 301.570.000,00 (97,60%) dengan hasil keluaran Pembuatan lampu hias 4 dimensi (5 buah), lampu hias 2 dimensi (10 buah), pemasangan lampu meteor (25 buah), bentuk penjual nasi pecel, bentuk gajah, 2 dimensi bentuk hewan f.

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Kegiatan ini

pagu

anggaran APBD sebesar Rp

215.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 211.125.200,00 (98,20%) dengan hasil keluaran 4 orang tenaga perawatan taman lapangan Gulun, Pembuatan taman disebelah utara lapangan Gulun, Penanaman 15 kelapa sawit, pemasangan sumur pompa . g.

Kegiatan Pendataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pada Kegiatan ini


160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 159.537.000,00 (99,71%) dengan hasil keluaran 10 buku pendataan RTH dan 7 buku pendataan PJU 7.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.



185.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 184.939.840,00 (99,66%) dengan hasil keluaran Koordinasi dalam bentuk perjalanan

dinas

keluar

daerah,

Penyelenggaraan

bintek/sosialisasi Adipura yang dihadiri lurah, camat, kepala SKPD, karang taruna, PKK, satgas TPS di Kota Madiun, Pengecatan pohon yang berada di ruas jalan-jalan Kota Madiun dan Pembuatan 3 buku profil Adipura Pada Tabel 2.4 anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala tekhnis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 56 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Kota Madiun. Pada tahun 2009 terdapat kendala tekhnis dalam proses pengadaan barang dan jasa akan tetapi dapat dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD d.

Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota) Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra Dinas Kebersihan

dan

pertamanan

Kota

Madiun

perlu

dianalisis

dan

dikomparasi capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:


Tabel 2.7

No

(1)

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L Capaian Sasaran Sasaran pada Indikator Kinerja Renstra SKPD Renstra SKPD Kabupaten/Kot Provinsi a (2)

Sasaran pada Renstra K/L

(3)

(4)

(5)

1

Jumlah sarana prasarana bidang kebersihan

123%

-

-

2

Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dalam kondisi baik( tempat pembuangan sampah, container sampah, dump truck)

127%

-

-

3

Jumlah penghargaan kebersihan tingkat propinsi dan tingkat nasional

80%

-

4

5

6

7

1.

 Tingkat partisipasi masyarakat;  Jumlah ruas jalan utama kota berkatagori bersih.  Jumlah sarana dan prasarana bidang pertamanan;  Jumlah peningkatan pohon penghijauan. Kelayakan fungsi dan keindahan sarana dan prasarana taman, penerangan jalan umum dan pemakaman. Rasio Ruang Terbuka Hijau dalam kondisi baik dan terawat dibanding seluruh luasan RTH.

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

110%

-

-

100% 400% 105%

Hasil telaahan terhadap RTRW Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.


Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah: 1. Rencana struktur tata ruang ; 2. Struktur tata ruang saat ini ; 3. Rencana pola ruang ; 4. Pola ruang saat ini ; dan 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Penelaahan RTRW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.9 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Madiun

No

1 1

Renc ana Struktur Ruang 2 Rencana sistem prasarana wilayah kota

Struktur Ruang Saat Ini

3 Rencana sistem jaringan infrastruktur kota

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pasa Periode Perencanaan Berkenan 4 a. Pengadaan TPA terpadu regional dengan pemerintah daerah berbatasan b. Pengembangan TPST c. Peningkatan kinerja operasi sistem pengangkutan sampah hingga ke TPS ditiap-tiap kelurahan d. Peningkatan teknologi pengolahan limbah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, sampah medis melalui prinsipprinsip 3R “reduce reuse recycle” e. Penanaman pohon pelindung dan penyiapan kelengkapan pejalan kaki

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD 5 Pelayanan persampahan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD 6 Perbatasan antara Kota Madiun dengan Kabupaten Tetangga

Pelayanan persampahan Mengurangi penumpukan sampah

Tiap Kelurahan di Kota Madiun Tiap Kelurahan di Kota Madiun

Meningkatnya sampah yang terolah

TPA Winongo Kelurahan Winongo

Indahnya kota

Jl. Kol. Marhadi, Jl. P. Sudirman, Jl. Mastrip, Jl. Setiabudi, Jalan Lngkar Barat-Utara-Timurselatan, Jl. Yos Sudarso, Jl. Basuki Rahmad, Jl. Letjend S. Parman, Jl. Thamrin, Jl. Mayjend Panjaitan, Jl. Dr. Soetomo, Jl. A. Yani, Jl. H. Agus Salim, Jl. Trunojoyo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Kutai dan Jl. Bogowonto


Tabel 2.10 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Madiun N o

Rencana Pola Ruang

1

2

1

Rencana Kawasan Lindung

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang PadaPeriode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembanga n Pelayanan SKPD

3

4

5

6

Ruang Terbuka Hijau

h. Mengembangkan RTH di sepanjang aliran sungai serta mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional

penghijauan

Sepanjang aliran sungai di seluruh Kota Madiun

i.

penghijauan

SA. Ngrowo, SA. Kapuas, Winongo, Perumnas I, Perumnas II, Banjarejo dan P2AT

j. Penghijauan/ penanaman pohon pada sel kanan kiri rel kereta api

penghijauan

Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta api komuter

k. Pengembangan kawasan sempadan selebar 16 meter yang terdiri dari :

penghijauan

Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta api komuter

penghijauan

Kelurahan Sogaten, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Tawangrejo

Penghijauan/ penanaman pohon sekitar mata air yang akan berfungsi untuk daerah resapan

-

3 meter untuk taman/ pembatas

-

4 meter untuk badan jalan

-

2 meter untuk sistem penerangan jalan dan drainase, serta

-

7 meter taman kota

l.

Pengembangan RTH Sempadan SUTT

m. Pengendalian penggunaan lahan disekitar lokasi bangunan kuno peninggalan kolonial maupun peninggalan budaya Madiun n. Pengembangan makam umum pada 3 (tiga) kecamatan

Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman Terpeliharanya makam

Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman


o. Pengembangan hutan kota pada 8 titik lokasi di Kota Madiun

penghijauan

Hutan Kota Kuncen, PDAM I dan II, Ringroad Barat, TPA Winongo, Pandean, Sukosari, Arboretum Kelurahan Kartoharjo

p. Pengembangan taman kota dan taman lingkungan

Meningkatnya RTH

Taman disetiap kelurahan

q. Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan arteri hingga jalan lingkungan

Meningkatnya RTH

Sepanjang jalur jalan

r. Pengembangan RTH pada kawasan sempadan

Meningkatnya RTH

Sempadan SUTT dan jalur KA

s. Pengawasan perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya

Terpeliharanya RTH


t. Mengembangkan paketpaket wisata yang dikaitkan dengan Kota Madiun sendiri dengan obyek wisata yang ada disekitar Kota Madiun, sehingga wisatawan akan tertarik dan tinggal lebih lama di Kota Madiun dan bukan hanya untuk transit


u. Pasar PKL di kawasan Alon-Alon pada akhir pekan

Tertib PKL

Alon-Alon Kota Madiun

v. Tendanisasi seluruh PKL sehingga terdapat keseragaman dengan ciri khas Kota Madiun

Tertib PKL

Kota Madiun

w. Penetapan pengembangan hutan kota dan taman kota di Kota Madiun

Meningkatnya RTH

Kota Madiun

Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun sebagai berikut: - terdapat hubungan dengan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Kota Madiun baik mengenai pengelolaan persampahan dan pertamanan (RTH maupun makam) ; 2.

Hasil analisis terhadap KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian

analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 61


memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain; 1.

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ;

2.

perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;

3.

kinerja layanan/jasa ekosistem ;

4.

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5.

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan

6.

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1.

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2.

segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap

dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.


Tabel 2.11 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

6.

Tingkat ketahanan dan keanekaragaman hayati

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD (5)

potensi

Pemerintah Kota Madiun belum ada acuan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal

yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal

tidak

dimanfaatkan,

akan

menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

(1)

(2)

 Makin besarnya timbulan sampah yang

Standar yang Digunakan (3)

 209,723  LKPJ m3/ thn

Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) (5)  Sarana dan

 Bertambahnya

Permasalahan Pelayanan SKPD (6)  Jumlah TPS/

prasarana

jumlah

satuan

pelayanan

penduduk,

penduduk

 Tenaga lapangan

meningkatnya

 Persebaran

tidak

pengelolaan

aktifitas ekonomi

diimbangi

sampah

dan

dengan

 Blm memiliki

lokasi TPS

 Sarana dan

pembangunan

prasarana persampahan

kesadaran

regulasi yang

yang

masyarakat

memadai tentang

berpengaruh

untuk

pengelolaan

pada

mengatur

mengurangi

sampah

peningkatan

manajemen

volume timbulan

pengelolaan

dan mengolah

 Belum seluruh

 Regulasi yang


Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

(1)

(2)

Standar yang Digunakan (3)

sampah

Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) (5) wilayah Kota Madiun

 LKPJ  Keterbatasan  6,4 Ha lahan TPA

sampah  Kurang

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) persampahan  TPA Winongo

tertangani dalam

kesadaran

diperkirakan

pengelolaan

masyarakat

akan penuh 3

persampahan

untuk

tahun terakhir

 Terbatasnya

mengurangi dan  Penataan

lahan/ lokasi

mengolah

sampah

pengembangan

sampah dari

metode

TPA pengelolaan

sumbernya.

sanitary lanfill

sampah

 Kurangnya tenaga /SDM

 Ruang terbuka hijau yang terawar

55,22%

 Renstra

 Sarana dan

pertamanan

prasarana

 Kurangnya

 Standard baku

kesadaran

dan

pengelolaan

masyarakat

terpelihara

Taman Kota

terhadap arti pentingnya

 Tenaga lapangan pertamanan

menjaga kebersihan

 Instalasi PJU  Pemeliharaan makam

 Banyak makam

dan

yg dikelola

keindahan

masyarakat

taman

 Terbatasnya

 Belum

lahan/lokasi

optimalnya

pengembangan

instalasi PJU

makam

 Belum adanya standart pengelolaan PJU  Belum adanya standart baku pengelolaan taman kota


Permasalahan/kelemahan Pertamanan

dalam

yang

penyelenggaraan

dihadapi tugas

Dinas dan

Kebersihan

fungsinya

dan

meliputi

permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun antara lain : 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang kebersihan dan pertamanan ; 2. Masih kurangnya ketersedian sarana/prasarana bidang kebersihan dan pertamanan ; 3. Belum optimalnya kegiatan peningkatan keindahan kota. 4.

Belum tersedianya regulasi tentang pengelolaan sampah dan RTH yang memadai

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah : 1. Belum seluruhnya wilayah Kota Madiun tertangani dalam pengelolaan persampahan dan pertamanan ; 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya ; 3. Bertambahnya jumlah penduduk/ pemukiman, aktifitas ekonomi dan pembangunan mempengaruhi peningkatan jumlah sampah ; 4. Kurang lengkapnya penyediaan fasilitas lahan pemakaman ; 5. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan taman; 6. Belum tercapainya pemenuhan 30 % ruang kota yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau ; 7. Belum ada regulasi pengelolaan lahan makam di Kota Madiun. 8. Belum adanya standard pengelolaan PJU ; 9. Belum adanya standard baku pengelolaan Taman Kota; 10. Belum optimalnya instalasi PJU ; 11. Terbatasnya luas lahan TPA dan penataan sampah model sanitary lanfill. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Kebersihan dan Pertamanan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan kebersihan dan pertamanan yang berkualitas. 66 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Langkah-langkah

yang

diperlukan

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut diatas adalah : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur/ tenaga lapangan dibidang kebersihan dan pertamanan ; 3. Meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman

mayarakat

terhadap

pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan taman kota ; 4. Mengoptimalkan instalasi PJU dan standart pengelolaan PJU ; 5. Menyediakan standart baku pengelolaan taman kota ; 6. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan untuk keindahan kota ; 7. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan kebersihan ; 8. Memberikan pendekatan dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah

sendiri yang dimulai dari sampah rumah tangga ;

9. Menambah luas lahan pemakaman ; 10. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait; 11. Meningkatkan tehnologi pengelolaan TPA dan perluasan lokasi TPA Isu-isu tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal

Lain-lain

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pencapaian Milenium Development Goals (MDG’s) :  Kemiskinan dan kelaparan  Pendidikan dasar untuk semua  Kesetaran gender dan perempuan  Angka kematian anak  Kesehatan ibu  Memerangi HIV, AIDS, malaria serta penyakit lainnya  Kelestarian lingkungan  Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

 Pengurangan sampah semaxsimal mungkin dimulai dari sumbernya

Pembangunan berorientasi pada pro poorpro growr, pro evirontment, pro gender, dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal

Pengembangan kelembagaan, peraturandan perundang – undangan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan


3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN A.

VISI DAN MISI  VISI Visi merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan. Visi juga bisa dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diimpikan adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: “TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut: 1.

Lebih maju adalah suatu kondisi dimana Kota Madiun senantiasa meningkatkan

kualitas

pembangunan

disegala

bidang

untuk

mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. 2.

Lebih Sejahtera adalah suatu kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik yang diarahkan

pada

terwujudnya

masyarakat

terpenuhinya

segala

kebuuuhan dasarnya. Sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing daerah dan kemandirian secarasosial ekonomi.  MISI Misi adalah komitmen umtuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai misi dimaksud. Adapun misi Kota Madiun untuk kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut : 68 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat ; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik ; 4. Meningkatkan

dan

memeratakan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat. Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera No 1

Misi

Tujuan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik

kuantitas

pelayanan

dasar

masyarakat Dari tabel diatas dapat diuraikan : 

Dengan misi 3 (tiga) Walikota dan Wakil Walikota terpilih: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik mempunyai tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran : 1.Meningkatnya

ketersediaan

dan

kualitas

infrastruktur

dasar

masyarakat 2. Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup ; 

Indikator dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat: 1. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, 2. Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk.



Indikator dengan sasaran Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 1. Prosentase penanganan sampah, Dalam RPJMD Kota Madiun , Urusan Wajib Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Madiun :  Bidang Urusan Lingkungan Hidup dengan program :  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 69 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

 Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Bidang Urusan Perumahan dengan program :  Program Pengelolaan Areal Pemakaman. Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera No 1 1

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun 2 Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat Program pengelolaan ruang terbuka hijau Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program pengelolaan areal permakaman

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

3

4

5

 Jumlah TPS/ satuan    



 Kurangnya  Peningkatan tenaga yang ketersediaan penduduk dimiliki baik dana, sarana Persebaran lokasi TPS dibidang dan prasarana Sarana dan prasarana kebersihan untuk maupun mendukung persampahan pertamanan pelayanan Regulasi pengelolaan kebersihan dan  Kurangnya persampahan pertamanan Sarana dan prasarana  Program gas TPA Winongo metan  Bertambahnya diperkirakan akan jumlah penduduk  Program penuh 3 tahun terakhir Nasional RTH 30% Penataan sampah metode sanitary lanfill

 Kurangnya tenaga /SDM pertamanan  Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan taman  Belum optimalnya instalasi PJU  Belum adanya standart pengelolaan PJU

 Belum adanya standart baku pengelolaan taman kota


Berdasarkan tabel diatas, maka visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terutama misi ke 3 (tiga) yaitu : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, dimana tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun yaitu : “Memimpin, menggordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan, pertamanan, permakaman, penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah: 1. Penyusunan

rumusan

kebijakan

teknis

dibidang

pengelolaan

kebersihan dan pertamanan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum : 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Madiun. Dari perumusan visi dan misi tersebut diatas, maka program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun meliputi 8 (Delapan) program, yakni : 1. Program Pelayanan adminstrasi perkantoran 2. Program Pemeliharaan barang milik daerah 3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 7. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 8. Program pengelolaan areal permakaman 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KOTA MADIUN Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran 71 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota

(1)

(2)

(3)

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

1 2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L dari SKPD Provinsi tidak berkaitan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini :


Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata No

Faktor

Ruang Wilayah

Permasalahan

terkait Tugas dan

Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Fungsi SKPD (1) 1

(2)

 Rencana sistem  Jumlah TPS/ satuan jaringan infrastruktur kota  Kawasan lindung

  







 



 

 Kurangnya

tenaga  Peningkatan

penduduk yang dimiliki baik Sarana dan prasarana dibidang kebersihan pengelolaan persampahan maupun Regulasi manajemen pertamanan pengelolaan persampahan  Kurangnya Sarana TPA Winongo dan prasarana diperkirakan akan penuh  Bertambahnya 3 tahun terakhir jumlah penduduk Tingkat reduksi sampah dari sumber sampah masih rendah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan  keindahan kota Belum optimalnya instalasi PJU dan  program penghematan energy untuk PJU standart pengelolaan PJU belum adanya standart baku pengelolaan taman kota Belum optimalnya kegiatan peningkatan keindahan kota Kurangnya lahan makam Belum adanya regulasi pengelolaan makam Kurangnya wisata taman

ketersediaan dana, dan

sarana prasarana

untuk mendukung pelayanan kebersihan

dan

dan pertamanan yang optimal Program

gas

metan Program

Nas

RTH 30%

kota

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai serta terbatasnya jumlah tenaga lapangan pertamanan dan kebersihan sehingga jumlah cakupan area penanganan pelayanan belum optimal.


Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan analisa KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD

No

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

Pemerintah Kota Madiun belum ada acuan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (KLHS).

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Faktor-faktor

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah sebagai berikut: 1.

TPA diperkirakan akan segera penuh;

2.

Tingkat reduksi sampah dari sumbernya masih rendah

3.

Kurangnyatenaga pengelola sampah

4.

Kurangnya sumberdaya manusia pengelolaan RTH kota;

5.

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap RTH dan penanganan sampah dari sumbernya;


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Inti dari perumusan perwujudan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun diatas dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan pokok-pokok visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Selanjutnya dari keseluruhan pokok-pokok visi yang dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi maka dibuatlah pernyataan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, sebagaimana tabel dibawah ini :


Tabel 4.1 Perumusan perwujudan Visi

Isu Strategis Kurangnya sumberdaya manusia pengelolaan RTH dan pengelola sampah

Tingkat reduksi sampah dari sumbernya masih rendah

TPA diperkirakan akan penuh 3 tahun terakhir Permasalahan

Kurangnya Partisipasi masyarakat terhadap RTH

pembangunan daerah Terbatasnya TPA

lahan

V

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah

meningkatkan kebersihan kota dengan memperluas lahan TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X V

meningka tkan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kebersihan

kota X dengan Meningkat kan kualitas sarana dan prasarana

X

Jumlah SDM kurang

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

V

X X X X X

X

X

X Kurangnya peran serta mansyarakat X menjaga keindahan kota

X

X

X

X

X

meningkatkan kebersihan dan keindahan X kota dengan Menambah jumlah tenaga

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

V

Meningkat kan keindahan kota dengan melibatka n masyarak at dalam proyek taman bersih


Berdasarkan perumusan perwujudan Visi diatas diperoleh empat alternatif : 1. Meningkatkan kebersihan kota dengan memperluas lahan TPA untuk; 2. Meningkatkan kebersihan kota dengan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; 3. Meningkatkan keindahan kota dengan Menambah jumlah tenaga; 4. Meningkatkan keindahan kota dengan melibatkan masyarakat dalam proyek taman bersih.

Dari alternatif diatas perwujudan Visi diatas dapat diringkas menjadi 2 (dua) perwujudan visi: 1. Kota Madiun yang lebih bersih

2. Kota Madiun yang lebih indah

Tabel 4.2 Perumusan Visi No. 1

2

Perwujudan Visi

Pokok-pokok Visi

Pernyataan Visi

Kota Madiun yang lebih Bersih

Terwujudnya

Kota

Madiun

bersih

yang lebih bersih dan indah

Kota Madiun yang lebih Indah indah

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antipatif dan inovatif serta inspiratif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Dari tabel diatas, maka Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah: “TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH BERSIH DAN INDAH” Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun diatas dijelaskan masing-masing pokok visinya dalam tabel penyusunan penjelasan visi, sebagai berikut :


Tabel 4.3 Penyusunan Penjelasan Visi Visi

Pokok-pokok Visi

Penjelasan Visi

Terwujudnya

Kota 1. Bersih

Kota Madiun yang bersih

Madiun

lebih

dengan

yang

meningkatkan

pengelolaan sampah

bersih dan indah 2. Indah

Kondisi

dimana

Kota

Madiun

yang

indah

diarahkan

dengan

mewujudkan taman-taman kotanya dan penerangan jalan

umum

pemakaman.

serta Sehingga

masyarakat

dapat

menikmati keindahan Kota Madiun.

Mewujudkan Kota Madiun yang bersih dengan pengelolaan sampah dimana tidak terjadi penumpukan sampah akan tetapi sampah dapat dikelola secara maksimal, masyarakat mengelola sampah dimulai dari sumbernya, mengurangi timbulan sampah, ruas-ruas jalan kota bersih

sehingga Kota

Madiun menjadi bersih. Mewujudkan Kota Madiun yang indah dengan taman-taman kotanya dan penerangan jalan umum serta pemakaman memiliki taman-taman kota

dimaksudkan agar Kota Madiun

dan penerangan jalan umum serta pemakaman

yang indah, tertata dan terpelihara. Selanjutnya, misi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun disusun

sebagai

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Adapun Perumusan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah sebagai berikut: 78 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Tabel 4.4 Perumusan Misi No.

Visi

1

Terwujudnya Kota

Pokok-pokok visi

1. Bersih

Madiun yang lebih

Misi

Mewujudkan

kualitas

pelayanan dan pengelolaan

bersih dan indah

persampahan 2. Indah

Mewujudkan

Pertamanan,

permakaman, dan PJU yang tertata dan indah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun ada 2 yaitu: 1. Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan 2. Mewujudkan pertamanan, permakaman dan PJU yang tertata dan indah 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2014–2019 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini. 79


Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

(1)

SASARAN

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

SASARAN

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya

1 Meningkatkan kebersihan

pengelolaan persampahan

Kota

dan

Prosentase penanganan

94,55% 94,99% 95,35% 95,85 % 96,05 %

mempertahankan sampah kota bersih (ADIPURA) Rasio tempat penampungan sampah (TPS)

2,58

2,68

2,79

2,89

3,00

YA

YA

YA

YA

YA

56%

56,5%

57%

57,5%

58%

583

583

583

583

583

per satuan penduduk penghargaan Adipura

2

Meningkatkan

Meningkatnya

keindahan

Pengelolaan

Kota

Pertamanan,

Rasio RTH yang terawat dan terpelihara

Permakaman dan PJU Rasio tempat pemakaman umumper satuan penduduk

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Madiun memiliki 2 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator sasaran. Indikator sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mengacu pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2015-2019.

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai 80 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun. Perumusan strategi untuk pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya pengelolaan persampahan dan mempertahankan Kota bersih (ADIPURA)

Peluang(O) : Faktor Eksternal

1. Mayarakat

Faktor Internal

sekitar

TPA

membutuhkan gas metan

Kekuatan(S) :

Alternatif Strategi:

1. Adanya pengadaaan sarana dan

gas luas

1.

Bertambahnya jumlah penduduk

2.

Terbatasnya Luas lahan TPA


1. Meningkatkan area layanan

prasarana 2. Cakupan

Tantangan (T) :

pengelolaan

methan

dan

meningkatkan

persampahan

sampah

serta

1.Pengadaan lahan TPA (Perluasan) dan penambahan TPS

reduksi pengolahan

sampah Kelemahan(W) :


1. TPA diperkirakan akan penuh dalam 3 Tahun ini

1. Meningkatkan

Alternatif Strategi: partisipasi

masyarakat untuk mengolah

2. Kurangnya tenaga lapangan

1.

Diversifikasi

tehnologi

pengelolaan persampahan

sampah dari sumbernya

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran ”Meningkatnya

pengelolaan

persampahan

dan

mempertahankan

kota

bersih(ADIPURA) ”, sebagaimana tabel dibawah ini:


Tabel 4.7 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya pengelolaan persampahan dan mempertahankan kota bersih(ADIPURA) No.

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1. Meningkatkan area layanan gas

Meningkatnya pengelolaan persampahan dan mempertahankan

methan

Prosentase penanganan

dan

reduksi

sampah

meningkatkan

sampah

serta

pengolahan sampah 2. Pengadaan lahan TPA (Perluasan)

adipura Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan

dan penambahan TPS 3.Meningkatkan masyarakat

penduduk peghargaan Adipura

partisipasi untuk

mengolah

sampah dari sumbernya 4.Diversifikasi tehnologi pengelolaan persampahan

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Meningkatnya pengelolaan pertamanan, permakaman dan PJU”, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pertamanan,permakaman

dan PJU Faktor Eksternal

Peluang:

Tantangan:

1. Adanya program RTH 30%

1. Kurangnya tingkat kesadaran

Faktor Internal

masyarakat dalam pemeliharaan taman dan PJU

Kekuatan :



1. Adanya pengadaan sarana dan

1. Meningkatkan pengelolaan RTH


prasarana

2. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman

Kelemahan: 1. Kurangnya

sarana

dan





prasarana 2. Kurangnya tenaga lapangan

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebersihan


3. Belum

optimalnya

kegiatan

taman (Protasih)

peningkatan keindahan kota

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran ”

Meningkatnya pengelolaan pertamanan, permakaman dan PJU ”, sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 4.9 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pertamanan,

Permakaman dan PJU No.

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

1.Meningkatkan pengelolaan RTH

Meningkatnya pengelolaan Pertamanan,


2. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman

permakaman dan PJU

3.Meningkatkan Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

keterlibatan

masyarakat dalam kebersihan taman (Protasih)

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:


Tabel 4.10 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

: Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Bersih dan Indah

MISI I

: Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan

Tujuan

Sasaran

1.Meningkatkan

Kebijakan area

1.Peningkatan area layanan

pengelolaan

layanan gas methan dan

gas methan dan jumlah

persampahan dan

meningkatkan

sampah terolah

mempertahankan

sampah

kota bersih

pengolahan sampah

Meningkatnya

kebersihan Kota

Strategi

(ADIPURA)

1.

2.

Meningkatkan

reduksi serta

Pengadaan

lahan

(Perluasan)

2.Pengadaan TPA dan

penambahan TPS 3.Meningkatkan mengolah

untuk sampah

dari

sumbernya 4.Diversifikasi

TPA

dan penambahan TPS 3.Meningkatkan

frekwensi

sosialisasi dan gerakan pengolahan sampah

partisipasi

masyarakat

lahan

4.Pembangunan TPST dan pengembangan tehnologi

pengolahan

sampah padat, cair dan tehnologi

gas

pengelolaan persampahan : Mewujudkan pertamanan,permakaman dan PJU yang tertata dan indah

1. MISI 2 Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Meningkatnya

keindahan kota

pengelolaan pertamanan, Permakaman dan PJU

Strategi 1.Meningkatkan

Kebijakan pengelolaan

RTH

pengelolaan

RTH

2.Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman 3.Meningkatkan

1.Meningkatkan

2. Meningkatkan pengelolaan areal

pemakaman

dan

penambahan lahan makam keterlibatan

masyarakat dalam kebersihan

3.Melibatkan masyarakat dalam kebersihan taman (protasih)

taman (Protasih)

1. VISI DAN MISI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN  VISI Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun adalah

“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH BERSIH DAN INDAH 84 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

Maknanya :  Terwujudnya : Terlaksana, terbukti  Bersih

: Bebas dari kotoran

 Indah

: Keadaan enak dipandang, cantik, elok.

 Misi 

Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan



Mewujudkan pertamanan, permakaman dan PJU yang tertata dan indah.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN a.

TUJUAN  Meningkatkan kebersihan kota ;  Meningkatkan keindahan kota.

b.

SASARAN  Meningkatnya pengelolaan persampahan dan mempertahankan kota bersih (ADIPURA)  Meningkatnya pengelolaan pertamanan,permakaman dan PJU

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pernyataan

strategi

dan

arah

kebijakan

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan Kota Madiun adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan sasaran jangka menengah yang selaras dengan stategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Rumusan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun: 

Meningkatkan area layanan gas methan dan meningkatkan reduksi sampah serta pengolahan sampah



Pengadaan lahan TPA (Perluasan) dan penambahan TPS



Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya



Diversifikasi tehnologi pengelolaan persampahan

 Meningkatkan pengelolaan

RTH ;

 Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman  Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

dalam

kebersihan

taman

(Protasih). Kebijakan 1. Peningkatan area layanan gas methan dan jumlah sampah terolah; 2. Pengadaan lahan TPA dan penambahan TPS; 85 Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun 2014-2019

3. Meningkatkan frekwensi sosialisasi dan gerakan pengolahan sampah; 4. Pembangunan TPST dan pengembangan tehnologi pengolahan sampah padat, cair dan gas; 5. Meningkatkan pengelolaan

RTH

6. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman dan penambahan lahan makam 7. Melibatkan masyarakat dalam kebersihan taman (protasih)


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Madiun

Tahun 2014−2019, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun

membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Adapun Rencana Program dan kegiatan

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Madiun: 







Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;

2.

Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor ;

3.

Kegiatan pembangunan gedung pertemuan

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Kantor;

5.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

6.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.

Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor

8.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo; 11. Kegiatan pembangunan instalasi kolam lindi ; 12. Kegiatan Pemeliharaan container ;


13. Kegiatan Projasih ; 14. Kegiatan operasional dan pemeliharaan mesin pengolah sampah; 15. Kegiatan controlled lanfill TPA Winongo ; 16. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana persampahan; 17. Kegiatan pengadaan kendaraan operasional persampahan; 18. Kegiatan pemanfaatan gas methan di TPA Winongo 19. Kegiatan peningkatan TPS ; 20. Kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan pengolahan sampah ; 21. Kegiatan perluasan lahan TPA Winongo; 22. Kegiatan pembangunan zone TPA Winongo; 23. Kegiatan rehabilitasi/pembangunan pagar TPA Winongo; 24. Kegiatan pembahasan Raperda persampahan; 25. Kegiatan peningkatan jalan operasional dan saluran TPA Winongo; 26. Kegiatan pembangunan zone hijau TPA Winongo; 27. Kegiatan pembangunan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 28. Kegiatan koordinasi penilaian Kota Adipura ;



Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 29. Kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; 30. Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun; 31. Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran ; 32. Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau-pulau Jalan / Median Jalan ; 33. Kegiatan Pemasangan Jaringan dan meterisasi PJU ; 34. Kegiatan penataan RTH; 35. Kegiatan pemasangan lampu hemat energi ; 36. Kegiatan pemeliharaan lampu taman; 37. Kegiatan program taman bersih (protasih); 38. Kegiatan peningkatan fasilitas taman kota; 39. Kegiatan pengadaan kendaraan operasionalpertamanan dan PJU;



Program Pengelolaan Areal Pemakaman 40. Kegiatan Pembangunan Pagar ; 41. Kegiatan pengadaan tanah makam Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif dapat ditampilkan sebagaimana terlampir.


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target

dan

tujuan

organisasi.

Jadi

jelas

bahwa

indikator

kinerja

merupakankriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja(performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun

Tahun 2014-2019 adalah sebagai

berikut :


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O

INDIKATOR RENSTRA

Indikator RPJMD

(1) 1

2

3

4

5

(2) Rasio Tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Rasio Tempat pemakaman umum persatuan penduduk

penghargaan Adipura


Kond isi Kiner ja pada awal perio de RPJM D

Thn 2015

Thn 2016

Thn 2017

Thn 2018

Thn 2019

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

583

583

583

583

583

583

583

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

56,5 %

57 %

57,5 %

58 %

58%

3,00

%

Rasio

penampungngan

penampungngan

sampah (TPS)

sampah (TPS)

per satuan

per satuan

penduduk

penduduk

Prosentase

Prosentase

penanganan

penanganan

sampah

sampah

Target Capaian Setiap Tahun

Thn 2013

55,22

Rasio

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019

56%

2,47

2,58

2,68

2,79

2,89

3,00

94,04

94,55

94,99

95,35

95,85

96,05

%

%

%

%

%

%

96,05%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun yang tercantum dalam RENSTRA mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dari indikator-indikator tersebut target capaian mengalami kenaikan prosentase kecuali Rasio Tempat pemakaman umum per satuan penduduk selama 5 (lima) Tahun ke depan target sama pada Tahun 2013 karena prediksi masih kesulitan lahan seperti saat sekarang perluasan mengalami banyak kendala apalagi jumlah penduduk bertambah terus .


BAB VII PENUTUP

Penyusunan Renstra ini dikandung maksud untuk memberikan gambaran tentang wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD sebagai bahan dari Kotrak Kerja Kepala SKPD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan dinas serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan. Rencana strategis Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Madiun tahun 20142019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Madiun harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Madiun ini pula, diharapkan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, sehingga visi dan misi Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Madiun terwujud dengan baik.

selesai Madiun, September 2014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN

Ir.SUWARNO,MM Pembina Tk.I 19590902 198602 1 004




PENDAHULUAN BAB I. maju dan sejahtera

Recommend Documents