SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tahun 2015 di Kota Surakarta akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Wakil Walikota periode 2015-2020. Sebagaimana amanat dalam UU No 25 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan menyusun RPJMD, oleh karena itu pada tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2015-2020 perlu disusun. Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kota Surakarta tahun 2015-2020 memperhatikan Perda No 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta tahun 2005–2025. RPJMD tahun 2015-2020 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Surakarta tahun 2005–2025. Pada RPJP tersebut Visi yang akan dicapai adalah SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun juga memperhatikan rencana tata ruang (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011-2031). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

I-1

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/ kota

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RJPMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/ kota lainnya

Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota

Perumusan Penjelasan visi dan misi

Analisis isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota

Pengolahan data dan informasi

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penelaahan RTRW Kab/ Kota & RTRW Kab/Kota lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota

Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Rancangan Awal RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pembahasan dengan SKPD kabupaten/ kota

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran

Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD

B.

Dasar Hukum Dasar hukum Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kota Surakarta Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; I-2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

I-3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018; 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025;

I-4

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 32. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 33. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. C.

Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Surakarta akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perenanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

I-5

Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1. Hubungan RPJMD Kota Surakarta dengan RPJPD Kota Surakarta. RPJMD tahun 2015-2019 merupakan tahap III pada RPJPD Kota Surakarta. Pada dokumen RPJDP prioritas pembangunan pada tahap III (tahun 2015-2019) adalah sebagai berukut : a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 1) Pengembangan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A/B/C dan ujian persamaan; 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan; 3) Pengembangan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan; 4) Pengembangan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai; 5) Pengembangan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; 6) Pengembangan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu; 7) Pengembangan pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja; 8) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak

I-6

dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup; 9) Pengembangan penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan; 10) Pengembangan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 11) Pengembangan sarana prasarana pendidikan khusus/PLB dengan SDM yang bermutu; 12) Pengembangan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik; 13) Pengembangan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah raga; 14) Pengembagan pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan; 15) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat; 16) Pengembangan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif; 17) Pengembangan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu; 18) Pengembangan ketersediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan; 19) Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin; 20) Pengembangan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan. 21) Pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah; 22) Pengembangan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa; 23) Pengembangan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah. b. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum 1) Pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju; I-7

2) Pengembangan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik; 3) Pengembangan model-model kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; 4) Pengembangan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik 5) Pengembangan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindarkan diskriminasi pelayanan; 6) Pengembangan pemanfaatan e-Government dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; 7) Pengembangan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah; 8) Pengembangan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat; 9) Pengembangan model pembinaan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah,termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan; 10) Pengembangan model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya. c. Mewujudkan keamanan dan ketertiban 1) Pengembangan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; 2) Pengembangan proses penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil; 3) Pengembangan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 4) Pengembangan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; 5) Pengembangan untuk mewujudkan iklim kondusif kehidupan demokrtis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah; 6) Pengembangan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamaan lingkungan; 7) Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan; 8) Pengembangan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melaui I-8

kebijakan, program berkesinambungan.

dan

kegiatan

yang

terintegrasi

dan

d. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap 1) Pengembangan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja; 2) Pengembangan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan professional dalam rangka meningkatkan kompetensi; 3) Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja; 4) Pengembangan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekruitmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya; 5) Pengembangan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global; 6) Pengembangan perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi; 7) Pengembangan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, menejemen, pemasaran dan informasi; 8) Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha; 9) Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah; 10) Pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional yang terintegrasi melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karkateristik dan potensi unggulan daerah; 11) Pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor; 12) Pengembangan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro; 13) Pengembangan Peningkatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi; 14) Pengembangan system pelayanan prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu pintu/one stop services (OSS); 15) Pengembangan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;

I-9

16) Pengembangan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri; 17) Pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi; 18) Pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga; 19) Pengembangan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya; 20) Pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat; 21) Pengembangan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya; 22) Pengembangan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan; 23) Pengembangan program-program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah; 24) Pengembangan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri; 25) Pengembangan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal; 26) Pengembangan kerjasama Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor; dan 27) Pengembangan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata. e. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 1) Pengembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan; 2) Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; 3) Pengembangan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup; I - 10

4) Pengembangan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan lingkungan hidup; 5) Pengembangan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya; 6) Pengembangan penataan wajah kota (city beauty) dan menciptakan ikon kota; 7) Pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya; 8) Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan; 9) Pengembangan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan 10) Pengembangan peraturan perundangan yang berlaku, pengembangan optimalisasi programprogram pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain; 11) Pengembangan optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri; 12) Pengembangan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah. f. Mewujudkan perlindungan sosial 1) Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; 2) Pengembangan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan; 3) Pengembangan penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja; 4) Pengembangan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri 5) Pengembangan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan Reproduksi; 6) Pengembangan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;

I - 11

7) Pengembangan penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 8) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 9) Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; 10) Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia; 11) Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas; 12) Pengembangan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB; 13) Pengembangan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; 14) Pengembangan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 15) Pengembangan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial; 16) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas menejemen perlindungan sosial masyarakat di kota; 17) Pengembanngan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik; 18) Pengembangan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan; 19) Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 20) Pengembangan optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS (Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera) yang mandiri; 21) Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera; 22) Pengembangan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota. g. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1) Pengembangan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;

I - 12

2) Pengembangan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan; 3) Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat; 4) Pengembangan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat; 5) Pengembangan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman; 6) Pengembangan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 2. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Surakarta (Perda No 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta tahun 2011- 2031) a. Kebijakan pengembangan struktur ruang 1) pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional; 2) pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota; dan 3) pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga b. Kebijakan pengembangan pola ruang 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Strategi pengembangan kawasan lindung adalah sebagai berikut: a) menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan; b) menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; c) membatasi perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; d) membatasi pemanfaatan dan mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perhotelan, perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya; e) merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; dan

I - 13

f) mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya. 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi; mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (Eco-Cultural); meningkatkan keterkaitan antara kota dengan kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK, dan antar SPK dengan PL; mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayahkota; meningkatkan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota; dan meningkatkan fungsi kawasan dan pertahanan dan keamanan negara. Strategi mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (Eco-Cultural) meliputi: a) mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional, dan internasional; b) mengembangkan kegiatan industri kreatif di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah; dan c) mengembangkan sarana kegiatan budidaya untuk menunjang sosial budaya, pariwisata, ekonomi, olah raga dan ilmu pengetahuan serta teknologi. 3. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Perda Nomor 5 tahun 2014. Visi RPJM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : a. Sejahtera Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan

I - 14

infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. b. Berdikari Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; 2) Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; 3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi,

I - 15

politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah. Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. 4. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta. Renstra SKPD sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 5. Hubungan RPJMD dengan RKPD RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas I - 16

pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Surakarta yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. 6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral Penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2015-2020 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Surakarta. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Tengah yang perlu diperhatikan yaitu: RAD Millenium Development Goals (MDG’s) Provinsi Jawa Tengah, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kota Surakarta yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2015 yaitu: RAD Millenium Development Goals (MDG’s) Kota Surakarta, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta. D.

Sistematika Buku Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD merupakan bagian dari dokumen RPJMD 2015-2020, sehingga sistematika Penyusunan Kajian Teknokratik merupakan bagian dari dokumen RPJMD yang meliputi:

I - 17

1. BAB 1 PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Surakarta. 2. BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Surakarta secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. 3. BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun). 4. BAB 4 ANALISIS ISU ISU STRATEGIS Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal. E.

Maksud Dan Tujuan Maksud Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kota Surakarta adalah menyediakan data performance pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kota Surakarta tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan data performance dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dalam rangka mempersiapkan penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2015-2020. 2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2015-2020.

I - 18