langkah MajU Desa BUDaya

PRestasi geMilang Desa UnggUlan

UnjUk BUMDes Di Pentas ReMBUk Desa nasional

Coklat Poso UnggUlan negeRi

langkah MajU Desa BUDaya

ditErbitkan olEh ditjEn PEmbangunan kawasan PErdEsaan kEmEntErian dEsa, PEmbangunan daErah tErtinggal dan transmigrasi

Edisi Viii

MARI KITA WUJUDKAN DESA-DESA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA, DESA-DESA DENGAN BUDAYA YANG BERBEDA NAMUN TETAP MEMPUNYAI TUJUAN YANG SATU, UNTUK REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI. joko WiDoDo Presiden Republik Indonesia

EDITORIAL

Desa BeRBUDaya

K

KEHIDUPAN selalu memunculkan unsur cipta, karsa, dan karya. Yakni sebuah konigurasi tingkah laku yang senantiasa tertanam dalam masyarakat. Inilah produk turun temurun yang kerap kita menyebutnya sebagai budaya. Budaya senantiasa tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga menghasilkan aneka produk yang dikenal sebagai produk budaya. Sayangnya, produk itu bisa saja terkikis, dilupakan, bahkan mungkin sirna karena kita meninggalkannya. Jika skenario buruk itu terjadi, tentu patut disayangkan karena suka atau tidak suka produk budaya itu merupakan bagian dari wajah kehidupan sebuah masyarakat, sebuah komunitas, bahkan sebuah bangsa. Itulah mengapa pemerintah menempatkan budaya sebagai unsur penting yang harus dikem-

bangkan hingga perlu mengelolanya melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menjaganya. Terutama di desa-desa dimana masyarakatnya masih kuat memegang adat istiadat. Salah satu upayanya adalah merevitalisasi produk budaya ini menjadi produk yang mempunyai nilai. Baik bernilai kearifan dan kemanusiaan maupun nilai ekonomis yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Dan, untuk tujuan itu desa-desa harus tampil sebagai motornya karena di sinilah budaya bisa tumbuh lebih subur. Dari desa pula budaya itu akan tampak sebagai wajah negeri yang menawan di tengah masyarakat yang bhineka.

Ayo ke Desa | Edisi VIII 2016

3

H.8 majalah ayo ke Desa diterbitkan oleh ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Pembina: eko Putro sandjojo Penanggung jawab: johozua M. yoltuwu dewan Pengarah: anwar sanusi, ahmad erani yustika, suprayoga hadi, singgih Wiranto, Ratna Dewi andriati, Roosari tyas, h.M. nurdin

GELIAT DESA BUDAYA Desa-desa di Nusantara mulai unjuk gigi dengan keunggulannya masing-masing. Salah satunya, mengusung keluhuran budaya sebagai jagoannya.

Pemimpin redaksi: tri j sukaryana Editor ahli: nurcholis Ma Basyari, Dhoni nurcahyo tim redaksi: harlina sulistyorini, nora ekaliana, Faiizul ishom, siswa trihadi, eko sri haryanto alamat redaksi: Ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan

laPoRan UtaMa PuPuk kEmandirian lEwat budaya tradisi jadikan dEsa sEmakin tErbuka PErkokoh PErsatuan CiPtakan PEmbangunan

10 12 16

kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi jl tmP kalibata no. 17 jakarta selatan 12740 Email: [email protected]

4


BaDan Usaha bumdEs bErsama siPakaingE: jEruk manis dari PangkEP

20

bumdEs bErsama Pu’umboto jaya: Coklat Poso unggulan nEgEri

24

DAFTAR ISI EDISI KEDELAPAN 2016

Potensi PrEstasi gEmilang dEsa unggulan Potensi hotong dari Pulau buru ibt ExPo 2016: sEjuta PotEnsi di timur indonEsia sagu PaPua mErambah Pasar global PEtErnakan rakyat:

28

32 34 38

BUDi Daya wahyu PEnyangga daulat Pangan di PEsisir tuban

42

kaWasan rakEr PEmProV maluku: safari mErawat PErbatasan di bEranda nkri

46

insPiRasi unjuk bumdEs di PEntas rEmbuk dEsa nasional bErCErmin Pada kali buntung

54 58

oPini mEnjodohkan bumdEs dEngan koPErasi

60

tata kelola guyub bangun dEsa bErbasis kawasan di CElEbEs

62

galeRi

64


5

KILAS

PRESIDEN JOKOWI DORONG BUAH LOKAL BERJAYA DI PASAR GLOBAL

akd/ist

NGAWI KEMBANGKAN DESA PERTANIAN PADI ORGANIK DAN TEKNIK SALIBU NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, gencar mengembangkan desa pertanian berbasis tanaman padi organik dan teknik penanaman “Salibu” atau Salin Ibu. Kabupaten di kaki Gunung Lawu itu telah menjadi sentra produksi padi yang surplus beras. Budi menjelaskan beras surplus Ngawi itu dipasok ke daerah lain di Jawa Timur bahkan ke provinsi lain, termasuk DKI Jakarta dan Sumatera. “Ngawi telah menjadi salah satu sentra produksi padi nasional,” kata Bupati yang juga politisi PDIP itu. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi Marsudi mengatakan produksi padi di kabupaten berpenduduk 881.532 jiwa itu mencapai 783 ribu ton, melampaui target 770 ribu ton. Kenaikan produksi padi itu antara lain berkat meluasnya areal tanam yang juga melebihi target 50.197 hektare (ha) setelah bertambahnya areal tanam sekira 6.000 ha. Selain itu, Ngawi gencar mengkampanyekan penanaman padi organik. Lahan padi di Desa Kletekan, Jogorogo, itu termasuk areal persawahan yang dalam masa transisi menuju pertanian organik. Total lahan untuk pengembangan padi organik di kawasan tersebut mencapai 20 ha dan telah siap panen. “Ini panen yang ketiga petani daerah ini,” kata Bupati Budi. Menurut Marsudi, penanaman padi

6


organik sesungguhnya lebih menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Nilai jualnya mencapai dua kali lipat daripadi padi non-organik. Jika padi biasa dijual seharga Rp7.000 per kilo, padi organik laku Rp14 ribu per kilo. “Masa tanamnya sama, yakni sekitar 3,5-4 bulan. Produksinya sekitar 6 ton per hektare,” kata Marsudi seraya menambahkan biaya modal para petani padi organik hanya untuk membeli benih dan pupuk. Adapun obat-obat antihama (organik) diberikan secara cuma-cuma oleh Komunitas Ngawi Organic Center (KNOC), lembaga binaan Dinas Pertanian Ngawi yang mewadahi para petani padi organik. Dia mengatakan pengembangan padi organik memang memerlukan masa transisi hingga sekira dua tahun. Pada penanaman pertama, produksinya bisa turun 50%. Pada masa tanam kedua penurunannya menjadi 25%. Produksi mulai stabil pada masa tanam ketiga. “Mungkin transisi ini yang berat bagi petani.” Solusinya, menurut Marsudi, harus ada skema subsidi sebagai insentif bagi para petani yang beralih menanam padi organik. Pertanian organik layak dikampanyekan karena memberikan nilai tambah bagi para petani dan ramah lingkungan. Dari aspek kesehatan, padi organik juga dinilai lebih baik daripada padi biasa.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong perbaikan pengelolaan produksi buah-buah lokal agar dapat berjaya di pasar global. Presiden menyampaikan harapan itu saat membuka Fruit Indonesia 2016 di Senayan, Jakarta (17/11/2016). Presiden mengajak para pelaku usaha dan UKM di bidang perdagangan buah segera berbenah dan tidak hanya berorientasi ke pasar tradisional atau domestik. Di era persaingan ini, produksi buah lokal haruslah diarahkan untuk dapat menjangkau pasar global. Presiden Jokowi meminta para pelaku usaha memperhatikan betul hal-hal yang terkait dengan penanganan pascapanen. “Ada standar yang jelas, baik saat memotong, menyeleksi kualitas, dan mempersiapkan packaging kemasan yang baik. Saya kira pekerjaan-pekerjaan besar kita adalah selain mempersiapkan bibitnya juga pascapanennya yang sering tidak kita perhatikan dengan baik,” katanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen membenahi segala regulasi yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan program produksi buah nusantara berjaya di pasar global. “Kalau ada regulasi peraturan-peraturan yang menghambat, tolong disampaikan kepada saya. Termasuk misalnya infrastruktur logistik yang masih perlu dibangun oleh pemerintah, kami akan segera memberikan dukungan apabila dibutuhkan.” Presiden mengingatkan pentingnya dukungan peningkatan penyediaan lahan pertanian dan produksi buah. Presiden juga memastikan akan terus memantau kinerja pemerintah daerah yang sebelumnya telah diinstruksikan untuk menyediakan lahan 5-50 hektare per unit usaha buah lokal.

MERANGKUL KORPORASI BANGUN PERDESAAN DI EXPO POTENSI DESA JAKARTA – Kemendesa PDTT mendorong kalangan korporasi atau perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) turut berpartisipasi membangun desa dan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal. “Melalui Expo Potensi Desa ini, kami berharap mitra-mitra kerja dari BUMN maupun swasta dapat terdorong untuk turut berpartisipasi dalam membangun desa,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo saat membuka Expo Potensi Desa 2016 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Ekspo yang berlangsung selama tiga hari itu menampilkan beragam kekayaan dan potensi unggulan desa. Menteri Eko mengatakan Expo Potensi Desa memberikan peluang bagi perusahaan BUMN dan swasta untuk masuk dan terlibat langsung dalam pembangunan desa. Sejumlah mitra usaha yang ikut berpartisipasi dalam eskpo tersebut antara lain Bank BNI, Bulog, Bank BRI, Bank BTN, dan Perum Pegadaian. Keterlibatan mitra strategis tersebut dapat memacu kemajuan desa desa dan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi.

“Kami berharap kegiatan ini akan menjadi wadah interaksi dan saling bertukar informasi untuk kemajuan daerah, bagi para peserta expo, dan juga masyarakat serta dunia usaha. Mari kita saling menginspirasi. Mari kita bergerak bersama memajukan produk unggulan daerah mewujudkan Gerakan Nasional Satu Desa Satu Produk.” Di sisi lain, lanjut Eko, Expo Potensi Desa merupakan ajang bagi desa-desa untuk menunjukkan berbagai potensi yang layak digarap dan dikembangkan. Selain itu, ekspo ini juga menjadi sarana sosialisasi capaian kinerja Kementerian Desa PDTT.

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KAWASAN 2017 DIPERTAJAM JAKARTA (15/11) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tengah menajamkan program pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan 2017. Penajaman itu dilakukan dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) yang melibatkan para pejabat eselon I dari dua kementerian tersebut, seperti yang dilaksanakan pada medio November silam (15/11/2016). Rakor yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK I Nyoman Shuida itu membahas persiapan pelaksanaan, penajaman program, serta anggaran pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan 2017. Menurut Shuida, pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan memerlukan program pendukung lainnya, seperti pendamping desa, strategi peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang

menjadi mandiri, dan program pemberdayaan koperasi. Program pendamping desa harus meliputi optimalisasi pendampingan desa dengan melibatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Proses rekrutmen, pelatihan, dan penugasan pendamping desa di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi dilakukan secara bertahap oleh daerah bersangkutan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Proses tersebut harus memberikan ruang partisi-

pasi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pendamping. Adapun program strategi peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi mandiri diprioritaskan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, untuk selanjutnya direplikasikan di wilayah lainnya. “Untuk Pemberdayan KoEmEnko Pmk perasi maksudnya adalah dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes) melalui konsolidasi dengan koperasi dan menjadikan koperasi sebagai lembaga usaha desa dan kawasan perdesaan pada daerah yang belum membentuk BUMDes/BUMDes bersama,” kata Shuida. Dari kalangan pejabat eselon I Kemendesa PDTT, yang menghadiri rakornis tersebut antara lain Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu, dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Suprayoga Hadi.


7

LAPORAN UTAMA

GELIAT DESA BUDAYA 8


R desa-desa di nusantara mulai unjuk gigi dengan keunggulannya masing-masing. salah satunya, mengusung keluhuran budaya sebagai jagoannya.

RAGAM desa di nusantara telah menjadikan negeri ini pernuh warna. Aneka macam budaya menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri. Bahkan di balik itu, semua keragaman budaya telah menjadikannya sebuah keunggulan untuk modal melangkah lebih maju. Pemerintah daerah pun mulai menjadikan budaya sebagai kekuatan untuk mendorong desa-desa aktif menjadikan budaya sebagai modal pembangunan. Provinsi Maluku misalnya, belum lama ini menggelar Kongres Kebudayaan Maluku II. Tujuannya mengokohkan identitas ke-Maluku-an yang memiliki aneka ragam budaya sebagai modal pembangunan. Kebupaten Maluku Tenggara misalnya juga telah menggelar sebuah festival yang mengusung kekayaan budaya yang dimilikinya sebagai atraksi kebudayaan sekaligus pariwisata. Ini merupakan terobosan yang patut diacungi jempol karena mampu membawa kemajuan berarti bagi perdesaan di Maluku. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu menyatakan kekayaan budaya itu merupakan kearifan lokal yang patut dipertahankan. Itulah mengapa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menggunakan pendekatan budaya dalam mendorong percepatan pembangunan di perdesaan. Dalam cakupan desa atau desa adat, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dalam perspektif kawasan perdesaan pembangunan diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pendekatan pembangunan partisipatif.

“Dalam upaya pembangunan partisipatif itulah kehadiran budaya menjadi sangat penting,” ujar Max dalam makalahnya yang disampaikan pada Kongres Kebudayaan Maluku II di Namlea, Buru, Maluku, belum lama ini. Max mencontohkan desa-desa di Maluku yang menjadikan kearifan lokal itu sebagai pendekatan pembangunan di perdesaan. Masyarakat perdesaan di Maluku pada dasarnya adalah juga masyarakat adat yang didalamnya memiliki norma dan nilai budaya. Nilai-nilai budaya tersebut bisa diimplentasikan dalam rangka pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, jika secara nasional kita mengenal adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDes Bersama, maka di wilayah Maluku Tenggara kita menyebutnya BUMO (Badan Usaha Milik Ohoi) atau BUMO Bersama. “Ini merupakan salah satu contoh bagaimana pembangunan ekonomi bisa diwujudkan melalui pendekatan budaya yang mengusung kearifan lokal. Dengan pendekatan seperti itu, pemahaman masyarakat mengenai institusi-insitusi ekonomi menjadi lebih mudah dipahami sehingga tujuan pembangunan yang melibatkan masyarakat bisa lebih mudah diwujudkan,” tutur Max. Dalam konteks ini, upaya menjadikan budaya sebagai pendekatan bisa dimulai dengan merevitalisasi budaya. Misalnya, meningkatkan organisasi dan transformasi pengetahuan budaya serta meningkatkan peran dan potensi budaya dalam kehidupan komunitas perdesaan. Langkah tersebut sangat dimungkinkan mengingat Pemerintah telah membuka ruang yang luas bagi desa untuk mewujudkan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kewenangan yang dimilikinya. Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu perwujudan dari upaya membuka ruang yang luas tersebut. “Tujuannya, menjadikan desa sebagai motor penggerak untuk mendorong pembangunan. Sehingga, pembangunan tidak lagi bertumpu di kawasan perkotaan, tetapi dimulai di perdesaan, bahkan di pelosok-pelosok sekalipun,” tegas Max.


9

LAPORAN UTAMA

kEmEnko Pmk

PeRtegUh keBhinekaan: menko Pmk Puan maharani bersama menteri desa Pdtt Eko Putro sandjojo menyaksikan pameran produk kerajinan pada Pekan Produk budaya dan nusantara Expo & forum tahun 2016 di taman mini indonesia indah, jakarta (19/10/2016). kegiatan semacam ini diharapkan bisa membangun potensi budaya sebagai kekuatan dalam memperteguh semangat bhineka tunggal ika.

PUPUk keManDiRian leWat BUDaya Sangat beragam produk budaya yang dihasilkan Nusantara. Pemerintah memandangnya sebagai kekuatan untuk mempertegas kepribadian dan jati diri bangsa.

10


B

BATIK, kain, tenun, jamu, kuliner, seni tari, seni lukis, seni patung, seni ukir dan lain sebagainya hanyalah sebagain kecil produk budaya yang kita kenal di negeri ini. Sesungguhnya, negeri ini memiliki kekayan yang sangat besar untuk produk semacam itu. Hanya saja, belum banyak orang yang mengangkatnya ke permukaan.

Itulah sebabnya pemerintah memandang produk budaya sebagai potensi penting yang harus dikembangkan. Dalam hal ini, diperlukan kegiatan strategis untuk menjadikan produk budaya itu sebagai daya dorong pembangunan karakter bangsa. “Kita berupaya membangun potensi produk budaya sebagai kekuatan dalam memperteguh semangat Bhineka Tunggal Ika yang sekaligus juga memperkuat potensi perekonomian rakyat,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat membuka Pekan Produk Budaya Nusantara Expo dan Forum Tahun 2016 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, belum lama ini. Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Kegiatan semacam Pekan Produk Budaya Nusantara Expo 2016 dipandang Menteri Puan sebagai kegiatan strategis untuk mendorong pembangunan karakter bangsa. Langkah semacam ini diperlukan untuk mempertegas kepribadian dan jati diri bangsa. Kekuatan ini patut menjadi modal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat karena memiliki nilai keekonomian yang cukup tinggi. Taraf hidup masyarakat, kata Puan, harus ditingkatkan untuk mengimbangi

tuntutan zaman yang terus berubah. “Perkembangan zaman menuntut produk budaya ini tidak hanya sebagai ekspresi nilai budaya tetapi juga dituntut dapat memiliki nilai ekonomis,” ucapnya. Indonesia saat ini memiliki 18 warisan alam dan budaya yang telah menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Warisan itu tidak lain merupakan produk budaya yang sudah sepatutnya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena itulah, Puan juga berpesan agar generasi muda lebih mencintai, memanfaatkan, dan melestarikan warisan dunia itu untuk memperteguh jati diri bangsa. Dalam kaitan ini, keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi sangat penting karena merekalah yang secara formal akan mengelola dan melestarikannya. Kekayaan itu sekaligus menjadi aset wisata yang bisa menyedot banyak wisatawan.

LAHIRKAN IDE Kekayaan budaya itu juga dinilai Puan bisa melahirkan banyak ide untuk menelurkan produk kreativitas masyarakat. Sementara, kreativitas itu sangat diperlukan untuk modal bersaing dengan dunia. Sayangnya, kreativitas itu sering terbentur oleh masalah dana dan permodalan, kualitas produk, serta daya inovasi. Generasi muda juga perlu didorong untuk lebih memahami bahwa budaya

kEmEnko Pmk

merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sebab merekalah yang kelak akan menjadi pemeran utama dalam mengembangkan kekayaan budaya. “Dalam hal ini, pemerintah dan berbagai pihak memiliki peran yang dapat ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.” Karena itu pula, pemerintah berupaya terus mengembangkan dan memasarkan produk-produk budaya. Langkah itu dilakukan melalui kementerian-kementerian terkait. Kementerian Koperasi dan UMKM misalnya, bisa membukakan akses permodalan. Sedangkan Kementerian Perindustrian bisa membantu dalam pengembangan produk. Sementara itu, pihak swasta dan BUMN juga bisa turut membantu melalui program corporate social responsibility (CSR) mereka. Program CSR bisa diarahkan untuk menumbuhkan daya kreatif dan mempertajam daya saing mereka. Begitupun swasta di bidang keuangan bisa membantu mereka dalam mengakses sumber permodalan. “Kementerian Perdagangan bisa berpran dalam promosi produk. Program CSR dari berbagai perusahaan swasta juga dapat ikut mengambil peran dalam membantu pemasaran. Perusahaan BUMN dapat ikut menggunakan produk Koperasi dan UMKM di lingkungannya sebagai bentuk nyata memperkuat promosi dan pemasaran,” jelas Puan. Menteri Puan berharap, semangat gotong royong juga menjadi modal untuk mendorong kemajuan industri-industri berbasis budaya, baik di sektor riil maupun jasa. Kemajuan budaya ini pada akhirnya tidak hanya akan menjadi motor penggerak untuk pembangunan isik, tetapi juga pembangunan kemandirian dan kepribadian bangsa.

menko Pmk Puan maharani berbincang mengenai batik di sela-sela Pameran batik indonesia Pusaka dunia yang digelar dalam rangka hari batik nasional di museum nasional jakarta, beberapa waktu lalu. batik indonesia merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya nonbendawi unEsCo.


11

LAPORAN UTAMA

Meti kei

tRaDisi jaDikan Desa seMakin teRBUka

12


A taRik tali: masyarakat ramairamai melakukan tradisi wer warat atau tarik tali yang merupakan bagian dari rangkaian meti kei. ikan digiring dan ditangkap ketika air laut surut. tj sukaryana

Kabupaten Maluku Tenggara agaknya patut dijadikan contoh upaya menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai motor untuk mendorong kemakmuran desa.

AWALNYA hanya sebuah tradisi masyarakat lokal yang dilakukan turun temurun oleh nenek moyang Suku Kei di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Seiring perkembangan waktu, tradisi ini terus dipelihara dan menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Mereka menyebutnya tradisi Meti Kei. Inilah sebuah perhelatan adat dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakatnya. Meti Kei adalah sebuah momen di mana air laut di pantai-pantai di Kepualaun Kei Kecil surut (istilah lokal: Meti). Fenomena alam ini hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, hanya di lokasi tertentu, dan biasanya terjadi pada bulan Oktober. Saat air laut surut (Meti) itulah masyarakat kemudian berbondongbondong mengambil aneka hasil laut, terutama ikan yang terperangkap di antara karang yang jumlahnya sangat banyak . Penangkapan ikan saat meti itu dilakukan secara tradisional, yakni dengan cara menebar tali yang dibuat seperti jaring dengan cara mengikatkan janur kuning pada tali tersebut. Tali itu berfungsi sebagai alat untuk menggiring ikan ke dekat daratan. Setelah mendekat ke daratan, ikan-ikan tersebut kemudian ditangkap menggunakan tombak tradisional. Tali tersebut ditebar sehari sebelum ikan ditangkap.


13

LAPORAN UTAMA

tj sukaryana

ResMikan BUMDes: menteri dalam negeri tjahjo kumolo dan dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt, johozua max yoltuwu meresmikan bumdes yang ada di kabupaten maluku tenggara di selasela Puncak acara festival Pesona meti kei 2016 di Pantai Pasir Panjang di desa ngilngof, kei, maluku tenggara.

Di hari penangkapan ikan atau sehari setelah tali ditebar, masyarakat secara bersama-sama menarik tali tersebut, sambil menggiring ikan ke dekat daratan. Sebagian masyarakat lainnya memukul-mukul air di sekitar tali agar ikan berenang mendekati daratan. Peristiwa menarik tali itulah yang kemudian dikenal sebagai “tradisi wer warat” atau tradisi tarik tali.

FESTIVAL BUDAYA Kini, keunikan adat Meti Kei itu ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai peluang untuk mendorong pembangunan di kawasan, khususnya desa-desa di Kepulauan Kei Kecil. Pemerintah setempat mengemasnya dalam bentuk atraksi wisata budaya dengan nama Festival Pesona Meti Kei 2016. Dalam rangkaian Festival Pesona Meti Kei 2016 tidak hanya digelar acara meti dan tangkap ikan, tetapi juga kegiatan budaya lainnya, seperti pertunjukan tari-tarian, pesta kuliner, gerakan

14


konsumsi pangan lokal, karnaval budaya, cerita rakyat, marathon 10 k, volly pantai, dan lain-lain. Acara tarik tali dalam rangkaian Festival Pesona Meti Kei 2016 dipusatkan di Desa Revav (dalam bahasa lokal: Ohoi Revav, Ohoi=Desa). Hadir pada acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu dan undangan lainnya. Meski di tengah guyuran hujan deras, acara tetap berlangsung meriah. Mendagri dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT sekaligus juga meresmikan puncak acara tersebut yang berlangsung di Pantai Pasir Panjang (Pantai Ngurbloat) di Desa Ngilngof (Ohoi Ngilngof). Puncak acara dimeriahkan oleh aneka kegiatan dengan sajian utama Tari Panah khas suku Kei yang dipentaskan oleh 2016 siswa SD dan SMP. Pentas tari ini sekaligus memecahkan rekor MURI untuk jumlah penari terbanyak. Tari Panah awalnya merupakan tarian

perlambang kewiraan pemuda Kei dalam menghadapi perang. Kini, tarian itu menjadi sajian saat penyambutan tamu kehormatan sebagai ungkapan sukacita dan keramahtamahan. Dalam rangkaian puncak acara itu juga disajikan makanan olahan tradisional berbahan dasar enbal dengan variasi jenis makanan sebanyak 200 varian. Sajian aneka makanan olahan enbal ini juga sekaligus memecahkan rekor MURI untuk makanan tradisional terbanyak variasi berbahan dasar enbal. Enbal adalah makanan olahan tradisional yang dibuat dari tepung singkong beracun yang kandungan racunnya sudah dihilangkan melalui proses tradisional.

DAYA UNGKIT EKONOMI Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan festival ini sekaligus mengukuhkan pengakuan kepulauan Kei sebagai “surga tersembunyi” karena keindahan alamnya. “Semua pihak perlu mempromosikan Kei sebagai kawasan tujuan wisata utama selain Bali. Perusahaan penerbangan juga tidak perlu ragu untuk membuka jalur penerbangan yang lebih banyak ke Pulau Kei,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kemendesa PDTT, Johozua Max Yoltuwu menegaskan bahwa tradisi Meti Kei yang dikemas menjadi sebuah festival tahunan itu menunjukkan bahwa desa-desa mulai bergerak untuk mewujudkan program pemerintah membangun dari pinggiran. Sebab, festival semacam ini selain menjadi daya tarik wisata juga sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakatnya. “Setiap festival pasti memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ini menunjukkan pula bahwa kekayaan budaya bisa menjadi modal dan motor penggerak bagi perekonomian di perdesaan.” Max juga mengungkapkan, daerahdaerah lain di Nusantara patut menjadikan langkah Pemkab Maluku Tenggara ini sebagai contoh bagaimana kekayaaan budaya adat istiadat bisa menjadi sebuah sarana untuk membangun desa. “Di negeri kita, budaya semacam itu sangat banyak dan beragam. Jika banyak desa lain melakukan langkah serupa, bukan mustahil desa-desa akan menjadi lebih mandiri dan maju dalam bidang pembangunan,” papar Max.

taRian aDat: sejumlah warga mementaskan tarian adat di sela-sela acara tarik tali dalam rangkaian Pesona meti kei 2016. tj sukaryana


15

LAPORAN UTAMA

PeRkokoh PeRsatUan CiPtakan PeMBangUnan Maluku terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Ini menjadi modal penting bagi Maluku untuk bergerak lebih cepat, membangun perdesaan sekaligus menyelesaikan persoalan kemiskinan yang kini menjadi masalah besar bagi Maluku.

M 16


MERASA perlu untuk memperteguh identitas ke-Maluku-an, belum lama ini Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Kongres Kebudayaan Maluku II di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Kongres ini merupakan kelanjutan dari Kongres Budaya Maluku I yang berlangsung di

handyka abhiyoga

Ambon pada November 2014. Kongres kali ini mengusung tema “Mengokohkan Identitas Ke-Maluku-an dalam Perspektif Bupolo”. Bupolo dalam tema itu merujuk pada bahasa lokal untuk menyebut Pulau Buru. Tujuan kongres adalah untuk me-

lakukan konsolidasi sosio kultural berbagai subetnik dalam lingkungan provinsi maluku sehingga harapannya akan tercipta identitas ke-Maluku-an yang kokoh. Saat membuka kongres tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

PUkUl tiFa: mendikbud muhadjir Efendy (tengah) bersama dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (kedua dari kanan) serta gubernur maluku said assagaf (kedua dari kiri) dan wakil gubernur maluku Zeth sahuburua (kiri)memukul tifa bersama saat membuka kongres kebudayaan maluku ii di namlea, buru, maluku (6/11/2016).


17

LAPORAN UTAMA

handyka abhiyoga

taRian aDat: sekelompok penari menampilkan tarian adat suku buru dalam kongres kebudayaan maluku ii di namlea, buru, maluku (6/11/2016). menyadari kebhinekaan di maluku, diperlukan suatu perekat, namun tetap menjunjung tinggi segala perbedaan.

Muhadjir Efendy mengingatkan pentingnya budaya sebagai unsur penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, kebudayaan memiliki peranan penting dalam memayungi pendidikan. Mendikbud menyatakan kongres ini merupakan bagian integral dari NKRI dengan wilayah berkarakter kepulauan. Kenyataan ini berimplikasi pada formasi

“Menyadari kebhinekaan di Maluku, diperlukan suatu perekat, namun tetap menjunjung tinggi segala perbedaan.” Muhadjir efendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

18


struktur sosial budaya dan identitas asal kelompok-kelompok, masyarakat yang beragama dari aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Menyadari kebhinekaan di Maluku, diperlukan suatu perekat, namun tetap menjunjung tinggi segala perbedaan,” kata Muhadjir. Mendikbud meminta masyarakat Maluku untuk menggali kekayaan nonbenda yang ada di Maluku dan dipelihara agar tetap menjadi milik Maluku. Ini diperlukan untuk menghindari klaim budaya dari pihak atau negara lain. Menurutnya, negara-negara yang makmur dan mempunyai banyak dana bukan tidak mungkin mengklaim budaya milik negara lain, termasuk budaya Maluku. Pemerintah saat ini sangat peduli terhadap budaya, bahkan mengembalikan

lagi budaya untuk berada di bawah kementerian pendidikan. Ini menunjukkan bahwa budaya harus berjalan beriringan dengan pendidikan. “Kebudayaan harus mengayomi dan menjadi roh dari pendidikan. Pendidikan merupakan produk kebudayaan, seperti halanya tari-tarian, pakaian adat, dan lain-lain. Namun, kebudayaan bukan sebatas tari-tarian, atau sekadar memakai pakaian adat karena yang terpenting adalah kesadaran kolektif dalam bermasyarakat karena kebudayaan pada dasarnya merupakan kesadaran kolektif suatu masyarakat,” tutur Mendikbud. Menurut Gubernur Maluku Said Assagaff, di Maluku terdapat sedikitnya 100 suku bangsa yang tersebar di 11.342 pulau. Dalam kacamata antropologi, wilayah Maluku terdiri dari tiga wilayah kekuasaan politik tradisional, yakni Maluku Tengah yang disebut negeri, kebudayaan di Maluku Tenggara sebagai wilayah kebangsaan, dan wilayah Maluku Utara sebagai wilayah kesultanan. Ketiga wilayah kebudayaan tersebut telah berkembang, akibat dari pemekaran wilayah. Menariknya, nilai-nilai ilosoi yang melandasi identitas kulturalnya tetap eksis dan terpelihara baik. Misalnya, di Kabupaten Buru dikenal dengan identias Retemena Barasehe. “Identitas-identitas tersebut memilki nilai-nilai kearifan lokal sangat kaya antara lain nilai persaudaraan seperti tercermin dalam budaya pela gandong, kai wait,” papar Said. Gubernur Maluku merencanakan pembangunan perkampungan multietnis, multikultur multireligius sebagai tempat edukasi dan perjumpaan dalam rangka pengembangan Maluku sebagai laboratorium kerukunan antarumat beragama di indonesia. Ini perlu dilakukan untuk menjaga persatuan setelah pada tahun-tahun sebelumnya dilanda konlik etnis.

REVITALISASI BUDAYA Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-

gal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu mengusulkan agar desa-desa di Maluku melakukan revitalisasi budaya untuk memacu pembangunan di kawasan. Wilayah Maluku memiliki kekhasan budaya, di mana desa-desa yang ada tidak lain adalah juga wilayah adat. Sehingga banyak aktivitas masyarakat

datang ke desa-desa Kepulauan Kei Kecil, yang berarti meningkatkan devisa bagi masyarakat. “Ini berarti, masyarakat Maluku secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk menjaga nilai pasar. Dengan kata lain, masyarakat Maluku sudah memiliki modal sosial untuk membangun perekonomian,” jelas

yang dilandaskan pada budaya lokal, termasuk besarnya pengaruh kepemimpinan tradisional seperti raja di wilayah perdesaan masyarakat. “Karena itulah, alangkah baiknya jika pembangunan di perdesaan juga dilandaskan pada budaya yang ada. Dengan kata lain, budaya, adat istiadat yang

Max. Kearifan lokal serupa juga terdapat di banyak desa lain di Nusantara. Itulah mengapa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menggunakan pendekatan budaya dalam mendorong percepatan pembangunan di perdesaan.

kuat itu harus menjadi modal kuat untuk pembangunan,” tegas Max.

Dalam cakupan desa atau desa adat, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dalam perspektif kawasan perdesaan pembangunan diarahkan untuk mempercepat dan me-

“ini berarti, masyarakat Maluku secara tidak langsung telah menerapkan prinsipprinsip ekonomi untuk menjaga nilai pasar. Dengan kata lain, masyarakat Maluku sudah memiliki modal sosial untuk membangun perekonomian.” johozua Max yoltuwu Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Di Maluku telah ada beberapa kabupaten yang cukup berhasil menjadikan budaya sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan. Misalnya di Kepualauan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat tradisi Meti Kei, yakni menangkap ikan ketika air laut surut. Tradisi ini kemudian dikemas oleh pemerintah daerah menjadi sebuah ajang wisata yang menyedot banyak orang dari luar pulau untuk

ningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pendekatan pembangunan partisipatif. Max juga memaparkan, kemiskinan saat ini masih merupakan masalah besar bagi Maluku, bahkan Maluku merupakan provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia bersama Papua. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Maret 2016, persentase penduduk miskin tertinggi masih berada di Maluku dan Papua, yakni sebesar 22,09%. Upaya pengurangan penduduk miskin juga tampaknya belum membuahkan hasil menggembirakan. Hingga maret 2016, persentase penduduk miskin di Maluku tercatat sebesar 19,18%, menurun 0,17% dari September 2015 sebesar 19,36% atau dari sisi jumlah hanya berkurang 50 jiwa. Untuk mengikis persoalan yang ada, tidak ada jalan lain selain mempercepat pembangunan di perdesaan maupun perkotaan. Dalam rangka percepatan pembangunan itulah maka revitalisasi budaya menjadi sangat penting karena bisa menjadi modal utama penggerak pembangunan.


19

BADAN USAHA

BUMDes BeRsaMa siPakainge

jeRUk Manis DaRi PangkeP Berhimpun dalam sebuah badan usaha bukan hanya menjadi ajang bisnis bagi anggotanya. Tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat persatuan antardesa.

E

EMPAT desa di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan berhimpun membentuk sebuah BUMDes Bersama yang memfokuskan usahanya pada perkebunan jeruk dan rumput laut. Mereka menamakan dirinya Sipakainge yang kurang lebih bermakna saling mengingatkan. Sesuai maknanya, BUMDes Bersama ini tidak hanya didirikan sebagai badan usaha, melainkan juga untuk mempererat hubungan antardesa. “Kami berharap bisa menjalin hubungan yang lebih erat antardesa atas dasar kesamaan mata pencaharian pada perkebunan jeruk dan rumput laut,” kata Sukarman, salah seorang pengurus BUMDes Bersama Sipakainge yang juga Kepala Desa Pandang Lampe. Proil Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Su-

20


lawesi Selatan, Kecamatan Ma’rang berada di wilayah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan (Pangkep) di provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Ma’rang mencapai 75,22 km2 atau sekitar 6,76 persen dari luas wilayah Kabupaten Pangkep secara keseluruhan. Berlokasi sekitar 15 km dari ibukota Kabupaten Pangkajene atau sekitar 65 km dari Kota Makassar. Kecamatan Ma’rang ini berbatasan dengan Kecamatan Segeri

di sebelah utaranya dan Kecamatan Labakkang di sebelah selatannya. Penduduk kecamatan Ma’rang berjumlah sekitar 29.000 jiwa, dengan mata pencaharian utama sebagai petani, peternak, dan nelayan. Masyarakat umumnya menanam jeruk bali atau juga disebut jeruk pamelo serta jambu mete. Di Kecamatan Ma’rang terdapat potensi lahan seluas 350 ha dengan jumlah 70.000 pohon jeruk bali. Sedangkan penduduk

desa Tamangapa yang berada di pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut.

UGGULKAN PAMELO BUMDes Bersama Sipakainge menjalankan sejumlah unit usaha, dengan bidang utama pada perkebunan jeruk bali (pamelo), budidaya rumput laut, serta jasa dan perdagangan. Pada unit usaha perkebunan jeruk bali, BUMDes Bersama ini menghim-

pun sebanyak 15 kelompok tani yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Padang Lampe, Desa Alesipitto, Desa Punranga. “Masing-masing kelompok memiliki 15 anggota yang setiap anggota mengelola perkebunan dengan luas lahan rata-rata 1 hingga 5 hektar. Dengan demikian, terdapat 225 petani jeruk dalam BUMDes Bersama Sipakainge yang menggarap lahan seluas 350 ha dengan jumlah 70.000 pohon,” ujar Sukarman.


21

BADAN USAHA Menurutnya, pendirian BUMDes Bersama ini dilandasi oleh kondisi petani setiap kali panen yang selalu kalah bersaing oleh tengkulak. Penyebabnya adalah ketiadaan gudang sehingga, mau tidak mau petani harus segera menjual hasil panennya dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Kondisi ini terjadi pada jeruk dan rumput laut. Dengan mendirikan BUMDes Bersama, posisi tawar petani menjadi sedikit terangkat. Sebab, BUMDes sudah memiliki gudang dan fasilitas pendukung usaha lainnya. Sehingga, petani juga bisa lebih diuntungkan. Dengan gudang ini, jeruk yang sedang melimpah tidak langsung dijual kepada tengkulak, tetapi disimpan terlebih dulu untuk jangka waktu tertentu sambil menunggu harga kembali membaik. Fasilitas usaha Sipakainge saat ini antara lain berasal dari bantuan dari Kemendesa PDTT yang diperoleh melalui bantuan program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) 2015 Kementerian Desa PDTT. Bantuan sebesar Rp3,05 miliar digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM. Bantuan juga digunakan untuk pengadaan fasilitas usaha, yaitu bangunan kantor BUMDes bersama, gudang penampung jeruk, gudang penampung rumput laut, mobil pengangkut, gerobak motor (sepeda motor roda tiga bak terbuka), bangunan pasar/waserba, mesin pembersih rumput laut, mesin pengering rumput laut, bangunan pasar. Selain dipasarkan ke luar luar pulau, jeruk bali produk kecamatan Ma’rang juga dijual secara eceran ke penjual-penjual jeruk di pinggir jalan sekitar kabupaten Pangkep dengan harga bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Petani juga tidak mengolah jeruk itu menjadi produk turunan sebab pasarnya juga belum tersedia, selain juga karena mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai pasarnya. Jeruk bali produk Sipakainge dan petani lainnya di kecamatan Ma’rang umumnya dijual ke luar pulau ke ber-

22


bagai tempat di Indonesia. Distribusi dilakukan menggunakan kontainer. Setiap tahun, pengiriman rata-rata mencapai total 600 kontainer dengan nilai sekitar Rp14,4 miliar (satu kontainer bernilai Rp24 juta). Menurut Sukarman, pengembangan usaha jeruk sering terkendala hama penyakit diplodia basah dan diplodia kering yang menyerang batang dan hama lalat buah yang langsung menyerang buah. Selain itu, masyarakat juga belum mengetahui mengenai proses nilai tambah jeruk.

RUMPUT LAUT Pada BUMDes Bersama Sipakainge, budidaya rumput lain dijalankan oleh unit usaha yang berada di Desa Tamangapa, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulsel. Unit usaha ini dijalankan oleh lima kelompok pembubidaya. Unit usaha rumput laut menjalankan dua aktivitas yakni, budidaya dan pengolahan. Untuk pengolahan, produk yang dihasilkan belum banyak. Petani umumnya menghasilkan produk rumput laut kering dan produk makanan olahan rumput laut. Produk olahannya antara lain, makanan ringan, nugget, sirup, manisan,

dodol, dan keripik. Produk ini dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Tani Bintang Laut. Pendapatan petani rumput laut di BUMDes Bersama Sipakinge bervariasi dan cenderung tidak tetap setiap tahunnya, tergantung kualitas dan permintaan pasar. Hingga menjelang akhir 2016, harga rumput laut di tingkat petani sangat rendah, hanya Rp.3.500 per kg atau paling tinggi Rp5.000 kg. Di level pedagang pengumpul, harga berkisar antara Rp7.500 hingga Rp8.500 per kg. Padahal pada kondisi normal, harga rumput laut kualitas baik bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp13.000 per kg dan di tingkat pedagang pengumpul bisa mencapai Rp18.000 per kg. Untuk menyiasati kondisi pasar, BUMDes Bersama Sipakainge menyediakan gudang penyimpanan. Tujuannya, saat harga rendah, rumput laut hasil petani disimpan di gudang untuk kemudian dilepas ke pasar ketika harga sudah membaik. Atau, rumput laut yang disimpan di gudang juga bisa dijual melalui kerjasama bank dengan sistem resi gudang. Bank bisa membiayai petani sebanyak 70% dari nilai rumput laut yang ada di gudang.

BUMDes Bersama Sipakainge juga memiliki unit usaha keagenan penyalur kebutuhan barang pokok. Saat ini, produk disalurkan ke masyarakat baru terbatas dua produk, yakni gas elpiji dan telur. Untuk gas elpiji, Sipakainge menyalurkan ke masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Ini dimungkinkan karena Sipakinge mendapat pasokan langsung dari distributor utama kabupaten. Sedangkan untuk penyaluran telur, Sipakainge bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli telur dari masyarakat. Saat ini, untuk wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, pemesanan ditetapkan minimal 200 rak.

Proil BUMDes sipakainge: • • • • • • •

didirikan oleh empat desa, yakni desa Padanglampe, desa alesipitto, desa Punranga, dan desa tamangapa kegiatan bumdes bersama dipusatkan di desa Padanglampe merupakan salah satu penerima bantuan program Pusat Pertumbuhan terpadu antar desa (PPtad) 2015 kementerian desa Pdtt menerima bantuan sebesar rp3,05 miliar. digunakan untuk sarana dan prasarana usaha, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sdm. unit usaha unggulan adalah budidaya jeruk bali dan rumput laut. unit jeruk bali dipusatkan di desa Padanglampe, alesipitto, dan Punranga. unit rumput laut dipusatkan di desa tamangapa.

Unit Usaha

UNIT USAHA PASAR BUMDes Bersama Sipakainge juga menyediakan fasilitas los di pasar milik BUMDes. Untuk mensosialisasikan keberadaan pasar ini kepada masyarakat, BUMDes Bersama Sipakainge menggelar pasar malam di halaman pasar. Tujuannya, menarik minat masyarakat untuk datang sekaligus menginformasikan keberadaan pasar tersebut. Di kompleks pasar, terdapat pula gudang penyimpanan jeruk dan rumput laut. Terdapat pula los untuk ikan dan aneka kebutuhan pokok. BUMDes Bersama Sipakainge juga memiliki unit usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni simpan pinjam dan jasa pembayaran. Untuk jasa pinjaman periode 2016-2017 diupayakan dana hingga Rp500 juta bagi petani. Pada jasa pembayaran, Sipakainge bertindak sebagai agen dari Bank BRI dengan menyediakan layanan BRILink, yakni program Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau disingkat Laku Pandai. BRILink menyediakan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat tanpa harus datang ke bank. Layanan itu meliputi tarik dan setor tunai, transfer sesama nasabah BRI dan antarbank, pembayaran PLN, Telkom, cicilan kendaraan, isi pulsa, dan lain-lain. Transaksi BRILink yang dilakukan di BUMDes Bersama Sipakinge menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) dan kartu ATM yang berisi sejumlah saldo.

• • • • • • • • • •

BUDiDaya jeRUk

Fasilitas BUMDes

• • • • • • • •

budidaya jeruk Perdagangan jeruk agen penyalur kebutuhan pokok Perdagangan pupuk dan pestisida budidaya rumput laut jasa pembayaran online lembaga keuangan mikro (lkm) Pasar desa jasa gudang penyimpanan jeruk dan rumput laut jasa hand tractor

luas lahan

jumlah pohon

jumlah kelompok tani

jumlah petani

350 ha

70.000

15

225

gudang penampung jeruk gudang penampung rumput laut mobil pengangkut gerobak motor gedung pemasaran mesin pembersih rumput laut mesin pengering rumput laut bangunan pasar


23

BADAN USAHA

BUMDes BeRsaMa PU’UMBoto jaya

Coklat Poso UnggUlan negeRi 24


B Perkebunan kakao dan durian yang amat luas di tanah Poso mampu membawa desa-desa ke arah yang kemajuan. Kini, desa-desa mempersatukan usahanya dalam sebuah wadah BUMDes Bersama.

BUMDes Bersama itu salah satunya bernama Pu’umboto Jaya, didirikan oleh empat desa di kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Yakni, Desa Pandajaya, Mayasari, Pasir Putih, dan Pendolo. Unit usaha unggulan yang dikembangkan BUMDes Bersama Pu’umboto jaya adalah budidaya kakao dan durian montong (disebut juga durian otong). Karena itu, kegiatan lainnya juga merupakan pendukung aktivitas utama tersebut. Dalam kaitan budidaya kakao dan durian montong, BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya, berperan sebagai pihak pembudidaya, pemasar, dan pengolah. Melalui BUMDes Bersama, dikembangkan pola kerjasama antara masyarakat (petani) dan pihak BUMDes. Dalam hal ini, pihak BUMDes menampung produk kakao dan durian montong untuk kemudian dijual ke pasar. Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari BUMDes ini adalah, petani tidak perlu lagi mencari pasar baru karena aktivitas ini sudah dilakukan oleh BUMDes Bersama. Namun demikian, sampai saat ini mayoritas petani masih menjual langsung kepada tengkulak. Saat ini terdapat sekitar 3.601 hektar lahan kakao dan 1.479 hektar lahan durian. Lahan tersebut dikelola oleh 142 kelompok tani yang tergabung dalam BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya. Setiap kelompok tani itu memiliki anggota sebanyak 20 hingga 25 orang. Sehingga terdapat sekitar 3.000 orang terlibat dalam BUMDes Bersama ini. “Setiap orang dalam kelompok tersebut rata-rata mengelola lahan seluas 1 hingga 5 hektar. Jadi aset kami lumayan banyak, tinggal pemasarannya saja dan inovasi produk yang tengah kami kembangkan saat ini,” tutur Sentot Pujoharjanto, Manajer LKM BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya. Produk kakao dan durian montong dari desa ini dipasarkan ke berbagai pelosok negeri. Bahkan ada pula yang diekspor. Hanya saja, pemasarannya masih melalui tengkulak karena BUMDes Bersama belum memiliki modal cukup untuk membeli semua produk petani.


25

BADAN USAHA

BANTUAN PEMERINTAH BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya merupakan salah satu dari empat BUMDes Bersama yang mendapat bantuan dari Kementerian Desa PDTT, yakni bantuan sebesar Rp2,4 miliar pada 2015 melalui program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan kantor BUMDes Bersama, pembangunan pasar, pembangunan gudang hasil bumi, dan pembelian kendaraan, serta mesin untuk peningkatan produksi. Pembangunan gedung yang dimulai awal tahun 2016 kini sudah rampung dan sudah difungsikan. Antara lain gedung kantor, gudang pembelian hasil bumi, toko/waserba, toko sarana produksi, pelayanan unit simpan pinjam, dan ruang pertemuan. “Bangunan ini sudah kami manfaatkan untuk menjalankan usaha BUMDes

26


Bersama. Selain itu, masyarakat desa juga kini bisa menggunakannya untuk jual beli aneka barang. Mulai dari kebutuhan pertanian hingga sepeda motor. Semuanya ada di kompleks bangunan ini,” ujar Slamet Hermanto, Ketua BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya. Sebagai sebuah badan usaha, organisasi BUMDes Bersama ini terbilang unik, sebab kepengurusan disusun mengutamakan unsur kebhinekaan, mengingat sejarah kabupaten ini yang sempat dilanda konlik etnis. Karena itu, susunan pengurus berasal dari berbagai etnis dan agama. Kecamatan Pamona Selatan juga cukup unik dilihat dari struktur pembentukan masyarakat. Sebab, wilayah ini dihuni oleh berbagai etnis dari berbagai daerah karena merupakan kawasan transmigrasi. Dua desa, anggota BUMDes Bersama, yakni Pandajaya dan Maya Sari merupakan desa transmigran dari Jawa dan Bali.

KERJASAMA PEMASARAN

PRoFil BUMDes BeRsaMa PU’UMBoto jaya Unit Usaha

BUDiDaya kakao Dan DURian Montong

(hingga pertengahan 2016)

keteRliBatan MasyaRakat

RenCana PengeMBangan Usaha

• • • • • • •

bubidaya kakao, durian montong Pengolahan produk turunan kakao dan durian Penjualan produk ritel Penjualan sepeda motor Pengelolaan obyek wisata danau Poso gudang samprotan usaha simpan pinjam

tanaman Belum Menghasilkan (ha)

tanaman Menghasilkan (ha)

tanaman Remaja (ha)

luas lahan (ha)

kakao

925

1.928

748

3.601

1.205

1 kali per bulan

durian montong

539

527

219

1.479

2.108

1 kali per bulan

komoditas

jumlah kelompok tani

jumlah anggota per kelompok tani

luas lahan per anggota

142

20-25 petani

1-5 ha

• • • • •

Pengelolaan air bersih yang berasal dari mata air. air minum dalam kemasan. Pengolahan produk turunan kakao dan durian. Produk kerajinan terkait obyek wisata danau Poso. fasilitas wisata di danau Poso.

jumlah Volume Produk Panen (ton)

BUMDes Bersama ini tengah mengembangkan pola pemasaran langsung kepada konsumen, melalui kontrak pembelian. Salah satu yang telah dilakukan adalah jual beli kakao antara BUMDes Bersama dengan Chocodot yang merupakan produsen dodol coklat dari Garut, Jawa Barat. Dalam hal ini, pihak BUMDes akan menjual biji coklat kering siap olah untuk kemudian diolah oleh pihak Chocodot untuk dijadikan dodol coklat. Saat ini, BUMDes Pu’umbuto Jaya tengah mengupayakan pengolahan produk kakao petani menjadi produk yang memiliki tambah. Misalnya, menjadi kakao butter (pasta dan lemak), pulpa (es juice, nata de cocoa), bubuk coklat, dan lemak. Dengan pengolahan ini, diharapkan petani bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sebab, nilai jual produk turunan kakao jauh lebih tinggi ketimbang biji kakao. Harga biji kakao per kg di tingkat petani mencapai Rp32.000 per kg. Sedangkan produk olahan bisa mencapai Rp50.000 per kg. Untuk pengolahan produk itu, dibutuhkan mesin dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, pihak BUMDes Bersama juga akan melakukan studi untuk mempelajari pengoalahan kakao karena hal ini masih terbilang baru bagi petani di Kecamatan Pamona Selatan. Namun demikian, upaya untuk mengembangkan usaha itu tidak selalu berhasil karena hambatan masih banyak. Misalnya, untuk mengolah produk turunan, masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan di bidang ini, seperti makanan olahan, produk setengah jadi, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga enggan mengolah produk jadi karena kakao dan durian tidak memiliki kepastian harga di pasar. Belum lagi tidak tersedianya mesin pengolahan kakao dan durian. Walaupun demikian, mereka tidak patah semangat. “Upaya ini kami mulai dengan memberikan wawasan kepada masyarakat. Karena kami yakin, di sinilah kunci keberhasilan BUMDes Bersama kami,” tegas M. Lakaoni, Manager Jasa dan Training BUMDes Bersama Pu’umboto Jaya.


27

PRESTASI

PRestasi geMilang Desa UnggUlan 28


menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Eko Putro sandjojo (kemeja putih) diapit menteri Pertanian andi amran sulaiman (kanan), dan menteri koperasi dan ukm anak agung gede ngurah Puspayoga (kiri) berfoto bersama para kepala desa peraih desa unggulan Pilihan tempo 2016 dalam acara penyerahan penghargaan di hotel bidakara, jakarta selatan (15/11/2016).

tj sukaryana

Tak sedikit desa di negeri ini hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Aneka upaya mereka lakukan untuk bangkit, bahkan sebagian diataranya tampil dengan prestasi gemilang.

H

HIDUP di desa dengan tantangan hidup yang amat berat tidak berarti membuat warganya pasrah dan berdiam negeri menunggu uluran tangan orang lain. Satu dua desa terus menerus, bertahuntahun hidup dengan kondisi demikian

dan sulit untuk keluar dari keterbasan. Namun, banyak pula yang mampu bangkit dan berhasil keluar dari jeratan itu. Tidak hanya itu, sebagian di antaranya bahkan mampu menorehkan prestasi yang membanggakan. Dari sekian banyak desa yang berhasil bangkit, tujuh di antaranya terpilih sebagai Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016. Tentu saja, bukan hanya tujuh desa yang berhasil melakukannya, masih banyak desa di negeri ini yang memiliki prestasi serupa. Namun, dari desa -desa yang ada, setidaknya tujuh desa itulah yang tampil lebih menonjol dan menginspirasi desa lain untuk berbuat serupa. Tempo menilai tujuh desa itu layak mendapatkan penghargaan karena telah melakukan banyak terobosan di berbagai bidang. Penyerahan penghargaan digelar pada Selasa malam, 15 November 2016, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir dalam penyerahan itu Direktur Pemasaran Tempo Toriq Hadad dan segenap pimpinan Tempo Media Group; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.


29

PRESTASI

ridZki r. sigit/mongabay.Co.id

Penjaga lingkUngan: seorang warga bersampan melintasi kanal drainase yang dibangun warga desa jabiren, kecamatan jabiren raya, kabupaten Pulau Pisau, kalimantan tengah. desa jabiren terpilih sebagai desa unggulan versi majalah tempo untuk kategori penjaga lingkungan. desa ini mampu mengimplentasikan pembangunan rendah emisi karbon di area lahan gambut.

30


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengapresiasi penghargaan. “Diharapkan desa-desa yang terpilih mendapat penghargaan mampu memberikan inspirasi bagi desa-desa lainnya.’’ Redaktur Utama Tempo, Elik Susanto menjelaskan, tim redaksi melakukan seleksi sejak September 2016. Tim menggelar focus group discussion dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Selain itu tim juga menggali informasi dan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Wahana Visi Indonesia. Dilakukan juga survei melalui Tempo.co untuk menjaring usulan desa unggulan dari pembaca. “Desa-desa unggulan ini telah melakukan banyak terobosan di banyak

bidang. Sebagai komunitas akar rumput mereka bergerak menjadikan negeri ini lebih baik,” kata Elik. Tujuh desa yang menjadi Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016 adalah Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang terpilih sebagai desa unggulan kategori penjaga lingkungan; Desa Blang Krueng, Kabupaten Aceh Besar, Aceh terpilih sebagai unggulan sadar pendidikan; Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi desa unggulan melek teknologi; Desa Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dinilai unggul dalam pemberdayaan ekonomi; Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk kategori sadar kesehatan; Desa Kanonang Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terpilih sebagai unggulan desa hasil pemekaran yang inovatif; Desa Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

menjadi desa unggulan kategori transparansi anggaran.

SKALA EKONOMI Menteri Eko juga mengingatkan bahwa persoalan utama desa-desa di Indonesia saat ini adalah kecenderungan tidak fokus pada satu produk unggulan. Akibatnya, desa-desa itu memiliki skala ekonomi yang kecil. “Karena itu, upaya pengembangan program One Village One Product (OVOP) perlu didukung yang dalam skala lebih luasnya adalah agriculture estate. Melalui upaya ini, ada spesialisasi produk, sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi desa dan menghasilkan comparative adventage,” tegas Eko. Desa di Indonesia, menurutnya, mempunyai potensi yang besar untuk membantu menaikkan perekonomian di Indonesia. Namun sebelum itu, perekonomian di desa harus digerakkan agar dapat hidup secara mandiri. “Karena itu fokus kita selalu bantu desa salah satunya dengan pemberian dana desa,” tutur Eko. Upaya tersebut juga perlu dukungan dari berbagai pihak dan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apalagi sebanyak 80% kehidupan di perdesaan adalah sektor pertanian, sehingga dibutuhkan peran Kementerian Pertanian untuk membantu masyarakat desa dalam masa tanam, proses pertumbuhan, panen, dan pascapanen. Terkait dengan hal itu, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menuturkan Kementerian Pertanian terus membantu petani di desa agar hasil panen baik dan harga tidak jatuh. “Kami usahakan tidak banyak impor. Kalau impor pangan, harga petani jatuh,” kata dia. Menurut dia Kementerian Pertanian terus membantu petani di desa. Diantaranya, membangun irigasi di desadesa yang menjadi program unggulan tahun ini dan membantu penyediaan alat-alat pertanian. “Air itu penting sekali untuk petani apalagi bagi desa yang hanya mengandalkan air hujan,” ujar Amran.

Desa Unggulan Pilihan tempo 2016 Desa jabiren, kabupaten Pulang Pisau, kalimantan tengah terpilih untuk kategori penjaga lingkungan. masyarakat desa ini bahu membahu membuat barikade buatan (sket) untuk melawan kebakaran hutan sebagai bagian dari tradisi nenek moyang. Desa Blang krueng, kabupaten aceh Besar, aceh terpilih untuk kategori sadar pendidikan. Penduduk desa berupaya bangkit dari bencana gempa dan tsunami desember 2004, antara lain dengan membangun sekolah secara swadaya. sampai tahun lalu, desa di tepi kota banda aceh ini tak memiliki sekolah. Desa Dermaji, kabupaten Banyumas, jawa tengah terpilih untuk ketegori melek teknologi. desa ini menjalankan hampir seluruh program dan kegiatan dengan memanfaatkan situs dermaji.desa.id dan berbagai sarana media sosial agar seluruh warga terlibat dan memperoleh informasi. Desa Mengwi, kabupaten Badung, Bali terpilih untuk ketegori pemberdayaan ekonomi. desa ini memberdayakan perekonomian melalui lembaga Perkreditan desa atau lPd, sebuah lembaga keuangan milik desa adat mengwi. hingga saat ini lembaga yang berdiri pada tahun 1986, memiliki aset sebesar rp99 miliar dan difungsikan untuk membantu mengangkat perekonomian. Desa lalang sembawa, kabupaten Banyuasin, sumatera selatan terpilih untuk kategori sadar kesehatan. desa ini menerapkan cara hidup sehat yang “dibudiayakan” dan diterapkan selama bertahun-tahun. terpilih juga sebagai juara nasional lomba desa Perilaku hidup bersih sehat 2015. Desa kanonang Dua, kabupaten Minahasa, sulawesi Utara terpilih sebagai unggulan desa hasil pemekaran yang inovatif. desa ini berinovasi untuk membangun dan memperbaiki jalan yang dibiayai secara swadaya oleh warga. Desa nita, kabupaten sikka, nusa tenggara timur terpilih untuk kategori transparansi anggaran. desa ini membagikan lealet yang berisi penggunaan anggaran desa kepada 826 kepala keluarga sebagai komitmen transparansi.


31

POTENSI

hotong DaRi PUlaU BURU Keanekaragaman tanaman pangan yang dimiliki Indonesia menjadikan negeri ini kaya akan sumber pangan. Di Pulau Buru misalnya, masyarakat telah lama membudidayakan tanaman Hotong sebagai sumber pangan alternatif.

S

SEKILAS, tanaman ini mirip alang-alang atau rumput liar. Sesungguhnya, biji yang dihasilkan tanaman ini merupakan sumber pangan yang mempunyai kandungan gizi tinggi. Masyarakat di Pulau Buru menyebutnya Hotong, ada pula di tempat lain yang menyebutnya Jawawut atau sekoi. Inilah tanaman khas dari Pulau Buru yang bisa menjadi sumber pangan alternatif selain beras, gandum, dan sorgum. Tanaman Hotong (setaria italica) adalah tumbuhan pangan yang ditanam, dibudidayakan, dan dimanfaatkan oleh

32


masyarakat Pulau Buru, Maluku. Dalam jumlah tertentu, tumbuhan ini juga ditanam oleh masyarakat Makassar dan Bali. Wujudnya lebih mirip alang-alang dalam bentuk rumpun dengan ketinggian 60– 150 cm, bisa tumbuh di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Sebagai tanaman semusim, Buru Hotong bisa dipanen 75 – 90 hari setelah ditanam, tergantung jenis tanah dan lingkungan tanamnya. Tidak memerlukan penanganan khusus sebagaimana padi, sehingga bisa ditanam di lahan kering, lahan tadah hujan atau pun lahan tandus, seperti daerah di NTT misalnya. Memang untuk jenis-jenis tanah tertentu, seperti misalnya tanah berlempung tinggi, pengolahan tanah mutlak diperlukan sebelum penanaman. Tapi prinsipnya tanaman Buru Hotong ini relatif tidak memerlukan banyak air, sehingga drainase air mutlak diperlukan supaya tidak terlalu banyak terendam air.

Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama untuk mengembangkan tanaman hotong. “Saya yakin jika dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, hotong bisa menjadi sumber ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa di Pulau Buru,” tutur Max.

SUMBER KARBOHIDRAT

jenis-jenis hotong setaria italica(l) beauv., setaria italica(Var.) metzgeri, dan setaria italic (Var.) stramiofructa. syarat tumbuh merupakan tanaman semusim, tumbuh baik pada lahan tadah hujan sampai daerah kering, tumbuh dalam bentuk rumpun dengan tinggi 60-150 cm. umur panen tanaman ini 75-90 hari setelah tanam. Waktu tanam terbaik juli hingga pertengahan agustus di daerah beriklim tropis maupun subtropis. tumbuh baik pada lahan tadah hujan sampai daerah kering. kandungan gizi karbohidratnya mirip dengan beras namun kadar protein dan lemaknya lebih tinggi yaitu mengandung protein sebesar 11,18%, lemak 2,36%, karbohidrat 73,36%, air sebesar 11,78%, dan abu sebesar 1,32%. Energi yang dihasilkan dalam 100 g biji adalah 359 kalori. biji hotong juga mengandung komponen bioaktif yang mempunyai sifat antioksidan, antara lain adalah tanin dan vitamin E. tanin merupakan polifenol, salah satu antigizi yang terkandung di dalam bahan makanan. * diolah dari berbagai sumber

Tanaman ini menjadikan Kabupaten Buru dan Buru Selatan menjadi terkenal akan kekayaan sumber pangannya. Itulah mengapa kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertarik untuk mengembangkan tanaman ini. “Hotong layak dijadikan sumber pangan alternatif karena memiliki kan-

dungan gizi yang tinggi. Tanaman ini layak menggantikan gandum yang saat ini sangat banyak diimpor,” ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kemendesa PDTT, Johozua Max Yoltuwu saat melihat potensi pertanian di Pulau Buru, belum lama ini. Max menyarankan agar desa-desa di Pulau Buru membentuk Badan Usaha

Hotong merupakan tanaman yang tumbuh subur di Pulau Buru dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber karbohidrat alternatif. Namun pemanfaatannya masih sangat sederhana akibat dari belum diketahuinya pola pemanfaatan dalam bentuk yang lain. Tanaman Hotong selain memiliki manfaat sebagai sumber karbohidrat juga tidak kalah dengan tanaman lain, seperti padi (beras). Bahkan, tanaman ini juga memiliki kadar protein yang sangat tinggi. Biji hotong mengandung komponen bioaktif yang mempunyai sifat antioksidan, antara lain adalah tanin dan vitamin E. Tanin merupakan polifenol, salah satu antigizi yang terkandung di dalam bahan makanan. Komponen ini terutama banyak terkandung pada kulit arinya. Pada jenis makanan tertentu tepung Buru Hotong dapat digunakan 100% tanpa campuran tepung yang lain, namun untuk jenis makanan lain yang memiliki karakteristik tertentu masih diperlukan pencampuran. Berdasarkan penelitian, tepung Hotong ternyata bisa dikembangkan menjadi mie instan, cookies dan bubur. Untuk pembuatan cookies hotong, tepung hotong masih harus dicampur dengan terigu dan pati sagu. Hasilnya akan menghasilkan cookies berkadar lemak tinggi, relatif renyah dan penampangnya memiliki tekstur berongga jika dipatahkan. Untuk pembuatan mie instan tepung hotong juga masih harus dicampur dengan tepung terigu dan air dengan komposisi tertentu. Pencampuran tepung hotong dengan tepung terigu diperlukan karena hotong memiliki kadar gluten yang sangat rendah sehingga tidak dapat membentuk untaian mie yang elastis. Kalau dibuat untuk menjadi bubur hotong, tepung hotong cukup dicampur dengan pati sagu.


33

POTENSI

iBt exPo 2016

sejUta Potensi Di tiMUR inDonesia Jarang terekspose di depan publik, Kawasan Timur Indonesia sungguh memiliki sejuta pesona. Peluang usaha terbuka luas hingga ke pelosok desa.

tenUn ikat: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu berdialog dengan seorang perajin tenun ikat dari ntt di ajang ibt Expo 2016 di hotel garden Palace, surabaya, (21/11/2016).

34


S SEBUAH perhelatan bisnis digelar di Surabaya belum lama ini, mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor dengan pemangku kepentingan di kawasan timur Indonesia. Acara yang dikemas dalam Indonesia Bagian Timur (IBT) Expo 2016 itu berlangsung di Hotel Garden Palace, Surabaya. Sangat menarik memang forum semacam ini, mengingat tidak sering terekspose potensi ekonomi yang ada di kawasan timur Indonesia. Itulah mengapa banyak pengusaha yang tertarik untuk datang ke acara ini, tak terkecuali pengusaha dari mancanegara. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu menyatakan, event ini sangat bermanfat bagi pelaku usaha untuk saling berhubungan. Bagi pengusaha, ini merupakan ajang pencarian produk, sedangkan bagi produsen lokal, baik barang dan jasa, expo ini menjadi ajang pencarian pasar. Terlebih, bagi pemerintah lokal bisa menjadi ajang pencarian investasi. “Khusus bagi perdesaan, ini merupakan gerbang yang lebar untuk masuknya aliran modal ke perdesaan. Sebab, hampir semua pusat produksi baik itu barang atau jasa di Indonesia Timur berada di perdesaan,” ujar Max saat membuka expo tersebut. Ketua Penyelenggara IBT Expo 2016 Djaja Santoso mamaparkan event ini sengaja digelar untuk membuka gerbang menuju Kawasan Timur Indonesia. Se-

bab, banyak pengusaha dari dalam dan luar negeri kesulitan mendapatkan akses untuk berinteraksi dengan pengusaha dari Kawasan Timur Indonesia. “Di expo inilah kami mempertemukan semua pihak yang berkepentingan dengan dunia usaha di Kawasan Timur Indonesia.” Bupati Halmahera Barat Maluku Utara Danny Missy yang hadir dalam ajang tersebut juga memanfaatkannya untuk mengajak investor datang ke wilayahnya. Ia memaparkan peluang yang ada, baik di bidang pertanian, perkebunan, maritim, maupun pertambangan. “Kami memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di bidang maritim. Untuk kemudahan usaha, kami akan berupaya membantu melalui kebijakan yang lebih ramah kepada pasar,” ujar Danny. Begitupun juga dengan Bupati Buru Selatan, Maluku Tagop Sudarsono Soulissa yang memanfaatkan expo ini untuk tujuan sama. “Pulau Buru selama ini dikenal tertutup karena dulunya memang dipakai untuk tahanan politik. Namun kini, Pulau Buru sudah sangat terbuka dan kami berharap aliran modal segera masuk. Kami memiliki sumber daya alam yang unik seperti hotong dan kayu putih,’ tegasTagop. Sementara itu, Bupati Poso Darmin A Sigilipu memaparkan mengenai coklat yang melimpah di wilayahnya. Perkebunan kakao yang terbentang luas di desa-desa di Kecamatan Pamona Selatan

tj sukaryana


35

POTENSI

tj sukaryana

FoRUM Bisnis: bupati buru selatan, maluku tagop sudarsono soulissa (kiri), dirjen dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (tengah) dan bupati halmahera barat maluku utara danny missy menjawab pertanyaan calon investor mengenai potensi ekonomi di masing-masing kabupaten dalam forum bisnis yang digelar dalam ibt Expo 2016.

36


misalnya tengah menanti pasar baru. “Pabrik coklat olahan yang ada di Jatim sudah mendapat pasokan kakao dari Poso. Dari daerah lain juga mulai berdatangan untuk membeli biji kakao dari wilayah kami,” tutur Darmin.

TENUN DAN BATIK Produk tenun dan batik yang menjadi ciri khas industri kecil di kawasan timur Indonesia juga tampak mendominasi expo. Sedikitnya terdapat 10 perajin yang memamerkan produk mereka di expo ini, termasuk di antaranya yang memamerkan kerajinan tenun, kerajinan dari batu dan produk makanan olahan, mulai dari sambal hingga madu. Kerajinan tenun yang mendapat perhatian pengunjung antara lain tenun ikat yang banyak diproduksi di NTB maupun NTT. Hadir pula kerajinan tenun dan songket Bali yang diproduksi oleh de-

sainer Anna Mariana. Sedikitnya, 40 desain dipamerkan dan diperagakan dalam acara itu. Salah satu kreasi Anna yang banyak mengundang decak kagum pengunjung expo adalah tenun Bali dengan kain wastra. Tenun Bali dengan kain wastra hanya ada di Indonesia dan menjadi ikon Pulau Dewata. Pengunjung juga tampak antusias melihat produk kerajinan tenun. Sebab, mereka tidak hanya bisa melihat produknya, melainkan juga proses pembuatannya. Salah satu yang unik adalah proses pembuatan tenun ikat bermotif Timor dari NTT yang dikerjakan secara tradisional.

EVENT TAHUNAN IBT Expo 2016 merupakan event tahunan yang menjadi forum sinergis untuk mempertemukan para produsen dengan

konsumen, antara pembeli dan penjual, dan semua stakeholder yang berkepentingan dengan produk Indonesia timur. Event bertema “When East Java Meets East of Indonesia” ini digelar atas kerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan IBT Centre. Expo antara lain menampilkan produk-produk unggulan khas daerah dari 11 provinsi dan 151 kabupaten/kota yang mencakup desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi di Indonesa Bagian Timur. Antara lain dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Produk yang ditampilkan antara lain komoditas pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan komoditas kreatif, termasuk di antaranya, aneka batik dan tenun. Digelar juga Forum Bisnis yang mempertemukan ka-

langan pelaku usaha dengan kalangan pemerintahan. Dalam rangkaian acara, ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Perum Bulog. Dalam kerja sama ini, Perum Bulog akan memanfaatkan infrastruktur di desa-desa yang telah dibangun oleh Kemendesa PDTT untuk beraktivitas di desa-desa. Melalui kerjasama ini, Bulog akan bekerja sama dengan BUMDes-BUMDes yang ada dalam rangka penyerapan hasil pertanian. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen PKP Johozua M Yoltuwu dan Direktur Pengembangan Bisnis Perum Bulog Imam Subowo. Melalui kerja sama ini, Bulog akan bekerja sama dengan BUMDesBUMDes yang ada dalam rangka penyerapan hasil pertanian. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen PKP Johozua M Yoltuwu dan Direktur Pengembangan Bisnis Perum Bulog Imam Subowo.

taRian tRaDisional: sejumlah penari memeragakan tarian adat dari kawasan timur indonesia saat pembukaan ibt ExPo 2016. selain tarian, digelar pula pertunjukan busana dan sajian budaya dari berbagai daerah di kawasan timur indonesia.

tj sukaryana


37

POTENSI

Panen sagU: seorang warga di pinggir sungai welderman, distrik kaibar, kabupaten mappi, Papua mengumpulkan sagu yang diambil dari hutan. di wilayah Papua terdapat areal sagu sekitar 1,2 juta ha.

sagU PaPUa Me PasaR gloBal Pasar dunia kian tertarik dengan sagu yang dihasilkan Papua dan Maluku. Investor dari Tiongkok menjadikannya sebagai komoditas dagang yang menarik.

38


komPas/wisnu widiantoro

MeRaMBah l

A

ADA yang menarik dari perhelatan Indonesia Bagian Barat (IBT) Expo 2016 di Surabaya, beberapa waktu lalu. Di tengah hiruk pikuk peserta yang mencari peluang bisnis, ada sekelompok kecil yang tampak antusias mengikuti semua kegiatan yang ada.

Kelompok itu selalu terlihat di sudutsudut ruangan acara. Di forum bisnis mereka antusias melontarkan banyak pertanyaan. Di pameran produk, mereka tampak asyik mengamati aneka kerajinan tenun dan makanan olahan. Bahkan hingga di ajang jumpa pers untuk wartawan pun mereka terlihat duduk di barisan jurnalis. Mereka adalah sekelompok pengusaha dari Tiongkok yang tengah mengembangkan bisnis di kawasan timur Indonesia. Bagi mereka ajang IBT Expo 2016 merupakan momen berharga yang tidak boleh dilewatkan untuk mencari peluang usaha. Mereka adalah perwakilan SkySpring Agriculture Development Holding (HK) Limited, sebuah kelompok usaha berbasis di Hong Kong yang menjalankan usahanya di Indonesia melalui PT Ever Rise Internasional Investment. Mereka juga membawa serta perusahaan ailiasi yang berbasis di Hong Kong, antara lain Sky Trees Limited. Dalam sebuah kesempatan, mereka bertemu dengan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kemendesa PDTT Johozua M. Yoltuwu untuk berdiskusi mengenai bisnis yang mereka geluti di perdesaan di Papua. Kepada Dirjen PKP mereka menyampaikan niatnya untuk masuk ke desa-desa di Papua untuk membeli produk sagu yang diolah masyarakat. “Sekarang kami mengolah sagu dari lahan seluas 86.000 hektar di Kabupaten Nabire. Sagu banyak dibutuhkan oleh pasar Tiongkok untuk berbagai kepentingan. Di Indonesia, sagu hanya dihasilkan di Papua dan Maluku. Kami bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk mengolah tepung sagu,” ujar Katrina Lu, Director, Business Development SkySpring Agriculture Development Holding (HK) Limited. Saat ini, perkebunan sagu tersebut belum menghasilkan dan masih dalam tahap penanaman. Untuk pengembanganya, mereka bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPP) Institut Pertanian Bogor (IPB). Luas hutan sagu di Indonesia diperkirakan mencapai 1,25 juta ha dan budi-


39

POTENSI daya sagu sekitar 148.000 ha. Beberapa wilayah di Papua yang bisa ditanami sagu adalah Jayapura, Nabire, Asmat, Mimika, Memberamo Raya, Sorong, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni. Di wilayah Papua terdapat areal sagu sekitar 1,2 juta ha. Dalam skala dunia, Indonesia memiliki areal sagu alam sebesar 96%, dan Papua menyumbang 53% dari total luas lahan sagu dunia yang mencapai 2,25 juta ha.

KEMBANGKAN DESA Dirjen PKP menyambut baik aliran modal perusahan Tiongkok itu. Diharapkan, perusahaan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat di desa-desa seki-

“Masuknya aliran modal tiongkok ke perkebunan sagu itu menunjukkan desa-desa mampu menghasilkan komoditas untuk pasar dunia. Diharapkan, pembangunan di perdesaan di Papua bisa lebih terpacu. apalagi, aktivitas perusahan asing itu hampir seluruhnya melibatkan masyarakat lokal,” johozua M. yoltuwu, dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt

tarnya tetapi juga bekerja sama dengan BUMDes atau BUMDes Bersama yang ada. Di sektor usaha ini, diserap sebanyak 20.000 tenaga kerja. “Masuknya aliran modal Tiongkok ke perkebunan sagu itu menunjukkan desa-desa mampu menghasilkan komoditas untuk pasar dunia. Diharapkan, pembangunan di perdesaan di Papua bisa lebih terpacu. Apalagi, aktivitas perusahan asing itu hampir seluruhnya melibatkan masyarakat lokal,” ujar Dirjen yang akrab disapa Max itu.

40


Pola kerja sama yang dikembangkan antara lain, perusahaan tersebut menerima produk sagu yang dihasilkan masyarakat untuk kemudian dijadikan produk olahan di pabrik. Pekerja di pabrik tersebut mayoritas merupakan penduduk lokal. Sebelum menekuni sagu, perusaahaan itu telah lebih dulu berinvestasi di pengolahan tepung tapioka. Disamping itu, perusahaan juga menanam sagu sendiri di lahan seluas 86.000 ha tersebut. Nantinya, sagu itu akan diolah menjadi tepung. “Kami memang datang hanya membawa modal dan teknologi, selebihnya masyarakat lokal yang mengerjakan,” tegas Katrina. Kepada perusahaan tersebut Max mengingatkan agar nilai ekonomi dari sagu yang dihasilkan harus menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah lokal. “Masyarakat dan pemerintah daerah harus mendapat manfaat langsung. Misalnya dari pajak dan sumber lainnya yang bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan begitu, kehadiran perusahaan tersebut membawa banyak manfaat,” tegas Max. Sumber daya yang melimpah di Papua juga menarik pengusaha Tiongkok itu untuk turut mengolah komoditas lain. Antara lain kelapa sawit dan ikan laut. Untuk ikan laut, pengusaha Tiongkok ini membeli langsung dari petani di pasar ikan kemudian mengapalkannya ke Hong Kong. “Setiap pembelian dari nelayan, kami menghabiskan Rp100 hingga Rp200 juta. Ikan itu kemudian kami kapalkan untuk disimpan dan diolah di Hong Kong. Di sana kami mempunyai cold storage terbesar,” tegas Liu Yong Wei, Director Deputy General Manager Sky Trees Limited. Untuk kelapa sawit, perusahaan Tiongkok juga mengembangkan perkebunan di Papua. Bagi Tiongkok, Indonesia merupakan pemasok minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar karena sebanyak 70% CPO yang masuk ke Tiongkok berasal dari Indonesia. Menurut Liu, total investasi yang telah dikucurkan kelompok usahanya di

Papua sampai saat ini telah mencapai US$10 miliar. Diharapkan, jumlah investasi yang dikucurkan terus bertambah dan masuk ke berbagai desa yang ada di Papua. “Kami sangat berharap investasi itu bukan mengeruk sumber daya alam yang ada, tetapi menciptakan hubungan imbal balik yang saling menguntungkan,” tegas Max.

TARGET PAPUA Investasi bagi Papua dan Papua Barat

tj sukaryana

sangatlah berarti dan harus ditingkatkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghitung investasi di wilayah ini harus ditingkatkan hingga mencapai 7,4% dari total investasi nasional yang mencapai Rp3.500 triliun. Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah menetapkan sasaran pembangunan Provinsi Papua, antara lain, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 14,1% pada 2015 menjadi 17,7% di tahun 2019; tingkat kemiskinan menurun men-

jadi 30,9% tahun 2015 dan 21,5% tahun 2019; tingkat pengangguran menurun menjadi 3,4% tahun 2015 dan 2,8% tahun 2019. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan antara lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,9% tahun 2015 dan 16,9% tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 25,6% tahun 2015 dan 17,4% tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran 5,1% tahun 2015 dan 4,1% tahun 2019.

Pesan UntUk inVestoR: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu menyampaikan pesan kepada pengusaha dari tiongkok yang berinvestasi pada sagu di Papua.


41

BUDI DAYA

PeteRnakan Rakyat

WahyU Penyangga DaUlat Pangan Di PesisiR tUBan 42


B Peternak sapi di kawasan pesisir Tuban, Jawa Timur, menyuarakan optimisme mereka bahwa swasembada daging bukan suatu hal yang mustahil diwujudkan. Mereka telah berjibaku menunjukkan karya nyata sebagai bukti.

BERADA di tengah-tengah peternakan sapi, lazimnya tercium bau busuk kotoran sapi yang terasa sangat menyengat hidung. Namun, tidak demikian di peternakan yang terletak di sisi Jalan Raya Bancar, Tuban, Jawa Timur, ini. Yang lebih terendus oleh indra penciuman ialah aroma khas yang terpendar dari proses fermentasi makanan. Tetapi yang ini tentu saja bukan makanan manusia melainkan konsentrat bernutrisi tinggi bagi ternak. Itulah Bumi Peternakan Wahyu Utama di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Peternakan yang berada di area seluas 17 hektare itu boleh dibilang dikembangkan secara organik dengan cara-cara modern. Eksistensi peternakan ini menjadi bukti nyata kiprah masyarakat perdesaan dalam menyangga cita-cita menggapai mimpi swasembada daging dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. “Kami berangkat dari minus, bukan nol,” kata Joko Utono, pendiri dan pemilik Bumi Peternakan Wahyu Utama. “Modal kami cuma semangat, keuletan, dan kejujuran,” tambah Joko yang juga Ketua Kelompok Tani Ternak Bumi Wahyu Utama.

Joko memulai usaha peternakan itu pada 1992 tidak lama selepas lulus kuliah ilmu keguruan dan pendidikan di satu perguruan tinggi di Tuban. Perantau asal Lamongan, Jawa Timur, itu gundah menjelang lulus kuliah itu. Dia mau menjadi pengangguran dan bertekad harus sukses selepas meraih gelar sarjana pendidikan. Tamatan SMK Pertanian yang sejak kecil digembleng menjadi penggembala ternak itu pun memutuskan kembali ke “khittah”, yakni menekuni usaha peternakan. Selain faktor latar belakang tersebut, Joko memilih menekuni usaha peternakan karena peluangnya terbuka. Dia melihat kebutuhan masyarakat terhadap daging tinggi dan tidak pernah surut. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim yang setiap tahun butuh hewan qurban. Padahal, untuk memasok kebutuhan sehari-hari saja, selama ini Indonesia selalu mengandalkan impor. “Apalagi, para orang tua -dalam kultur Jawa- menyebut hewan ternak itu sebagai rojo koyo atau raja kaya. Karena itu, saya bertekad bulat untuk terjun menekuni usaha peternakan sebagai ‘sumber kekayaan’ menuju sukses yang saya tekadkan itu.”


43

BUDI DAYA HADAPI MAFIA PASAR HINGGA SANTET Joko mulanya menyewa sebidang lahan guna mewujudkan niatnya beternak sapi itu. Harga sewanya ketika itu Rp500 ribu per tahun. Dia mulai dekati juga para tetangga di sekitarnya agar mereka bersedia pula menyewakan tanah mereka sehingga luas lahan yang dipergunakan untuk peternakan cukup memadai. Untuk modal membuat kandang, Joko harus menjual sepeda motornya. Lahan dan kandang sudah tersedia. Lantas bagaimana dengan sapinya? Atas informasi dan saran dari temantemannya mengenai program penyaluran kredit lunak dari kalangan BUMN, Joko kemudian hunting kesana kemarimengajukan proposal usaha peternakan sapi. Tetapi hasilnya masih nihil. “Tidak ada satupun proposal yang disetujui”. Usah kepalang basah membangun kandang, pria yang semasa kuliah bekerja sebagai pelayan rumah makan itu nekad pinjam modal ke kantor BRI setempat. Agar tidak langsung “diusir”, Joko mencoba percaya diri “mengelabui” petugas front desk dengan mengatakan dirinya akan bertemu dengan kepala cabang BRI yang didatanginya itu. Dengan mantap dia menyebutkan nama kepala cabang BRI itu seolah-olah sebagai orang yang telah mengenalnya. Triknya berhasil. Kepala BRI setempat itu kemudian minta jajarannya membantu Joko dalam proses pengajuan pinjaman modal usaha peternakan. “Namun pengajuan kredit saya ditolak juga. Petugas BRI yang survei ke lokasi mendapati kandangnya kosong sehingga dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pinjaman,” ujar Joko mengenang perjuangannya memulai usaha. Pantang menyerah, dia kemudian mendekati karib kerabatnya, dinas peternakan setempat, dan sejumlah pihak untuk ikut investasi usaha penggemukan sapi di peternakan yang dia rintis. Dia menawarkan pola bagi hasil 60:40, yakni 60 bagian untuk pemodal, 40 bagian untuk pihaknya selaku pengelola. Akhirnya ada sejumlah kerabat yang percaya menitipkan beberapa ekor sapi.

44


Setelah sukses, banyak pihak yang mulai ikut menitipkan sapi di peternakan yang dia kelola. Joko sampai kewalahan sehingga mulai merekrut dan mengajari warga untuk ikut mengelola peternakannya. Usaha Bumi Peternakan Wahyu Utama pun berkembang hingga perbankan pun ikutan melirik. Populasi sapi peternakan itu sempat mencapai 2.000-an ekor. Kini, jumlah sapinya berkurang karena sebagian dipotong/dijual dan untuk membayar kembali pinjaman bank yang jatuh tempo pada tahun ini. “usaha peternakan itu barokahnya luar biasa, tetapi cobaannya luar biasa juga, termasuk menghadapi serangan santet…hahaha.. Tapi alhamdulillah, usaha peternakan ini menciptakan banyak lowongan dan peluang usaha,” kata Joko. Tahun 2001, Joko mendirikan koperasi beranggotakan para peternak sapi di daerah itu, karyawannya, dan kelompok usaha tani di sana. Jumlah anggotanya mencapai 330 orang. Motto yang diusung ialah “Tidak ada yang tidak bisa untuk menggapai impian menjadi kenyataan.” Dua tahun kemudian, suami Wahyuningsih itu mendirikan kelompok peternak sapi potong antirugi. Formula ini diluncurkannya menyusul banyaknya peternak sapi yang merugi akibat gejolak harga daging serta panjangnya mata rantai tata niaga sapi. “Ini untuk melindungi peternak sekaligus insentif bagi mereka agar tetap bergairah menjadi peternak sapi. Pada dasarnya, harga daging kan cenderung stabil bahkan pada saat tertentu malah naik. Jadi, semestinya memang tidak merugi.” Dari usaha peternakan tersebut, Wahyu Utama kemudian mengembangkan usaha produksi konsentrat untuk pakan ternak yang bahannya dari limbah pertanian dan industri, terutama industri makanan-minuman. Selain itu, memproduksi bio-fermentor untuk menetralisasi bau kandang/limbah, bio-energi untuk peningkatan pertumbuhan dan produksi ternak, dan tentu saja pupuk organik hasil fermentasi limbah peternakan itu sendiri. Aneka produk organik itu dijual hingga ke luar daerah, termasuk di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan.

Usaha tersebut dikelola koperasi milik para peternak mitra Bumi Wahyu Utama. Pihak Bumi Peternakan Wahyu Utama memberikan pelatihan kepada para peternak mitranya untuk dapat mengolah limbah untuk menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah buat mereka. “Kalau hanya mengandalkan jual beli sapi, kami para peternak hanya dapat capeknya. Tiap pagi memandikan dan memberi makan sapi bahkan sebelum kami sendiri mandi dan makan.” Joko kemudian terpikir untuk mengembangkan usaha jagal atau rumah pemotongan hewan (RPH). “Selama ini, kami para peternak hanya dapat susahnya. Yang enak dan menikmati hasilnya para pedagang dan penjagal.” Setelah izin RPH didapat, daging dari Wahyu Utama langsung habis terserap pasar. Hal ini kemudian mengusik para pemain yang selama ini memonopoli pasar dan memegang kendali harga yang le-

Mukhlisin, Ketua P4S Bumi Peternakan Wahyu Utama. Dia berharap pemerintah dapat memberikan berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik dan konsentrat bagi para peternak dan membeli produknya untuk dibagikan kepada para petani dan peternak di berbagai daerah. “Kalau itu dilakukan, akan berkembang luar biasa untuk meningkatkan produksi pangan dan dapat mendukung ketahanan atau kemandirian pangan,” ujar Mukhlisin. “Itu juga lebih efektif ketimbang subsidi pupuk model sekarang yang lebih banyak dinikmati para pengusaha ketimbang para petani atau peternak,” sambung Joko.

TUMPUAN PETERNAK KECIL

bih menguntungkan mereka ketimbang para peternak dan konsumen. “Mereka tidak terima dan mencoba menganggu dengan membanting harga hingga santet,” ungkap Joko. Ibarat kata pepatah anjing menggonggong kailah berlalu, Wahyu Utama terus melaju. Sapi dan produk dagingnya mampu mencukupi kebutuhan pasokan hanya daerah Tuban dan sekitarnya.

PUSAT PEMBIBITAN DAN PELATIHAN Selain penggemukan sapi, Wahyu Utama juga mengembangkan pengembangbiakan atau pembibitannya. Menurut Joko, usaha pembibitan akan berhasil jika didukung fasilitas yang memadai dan dikelola secara profesional. Misalnya, harus tersedia berbagai jenis kandang untuk beberapa kepentingan yang berbeda. Contohnya, kandang karantina, kandang birahi, kandang kawin, kandang bunting, kandang melahirkan, dan kandang menyusui.

“Sapi yang bagus masuk kandang pembibitan. Yang kurang bagus dan sapi jantan masuk penggemukan.” Usaha Joko dan peternak anggota kelompok yang dipimpinnya tidak siasia. Pada 2009, Kelompok Tani Ternak Wahyu Utama meraih juara nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu yang penyerahannya dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla. Sejak itu, banyak kelompok taniternak dan perusahaan berdatangan silih berganti untuk studi banding dan mempelajari atau menjajaki pola pengembangan tanggung jawab social perusahaan (corporate social responsibility atau CSR). Setahun kemudian, berdirilah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). “Misi kami ialah membina para petani agar dapat hidup sejahtera. Tujuan kami ialah memberikan kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam berkah dan ridho Ilahi,” ujar

”Pola peternakan Wahyu Utama menjadi solusi bagi kami selaku peternak kecil. Kami tak lagi repot memikirkan masalah pembibitan dan pemasarannya. Sebab, kalau salah memilih bibit sapi, kita bisa rugi besar,” ujar Karsam, peternak asal Desa Kebun Agung, seperti dikutip Indopos. Berkat kemitraan dengan peternakan milik Joko itu, ayah satu anak itu sudah bisa memiliki tujuh ekor sapi. Ia juga terkadang mendapat keuntungan sebagai agen jual beli sapi. Syamsuddin, peternak mitra Wahyu Utama punya perincian hitungannya. Warga Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, itu mengaku bisa mendapat keuntungan hingga Rp3 jutaan per ekor sapi dalam kurun empat bulan. Kalkulasinya, bibit sapi yang dibeli di Wahyu Utama seberat 4 kuintal. Sapi itu lalu dipeliharanya dengan biaya pakan per hari Rp20 ribu per ekor. “Setiap hari berat sapi bertambah satu kilo,” kata pria 43 tahun itu. Setelah 115 hari dipelihara, sapi itu pun siap dijual dengan harga Rp47.000 per kg. Artinya ada tambahan berat, 115 x47.000 = Rp 5.405.000. Setelah dipotong biaya perawatan, 115 x 20.000 = Rp 2.300.000, ayah tiga anak itu mengantongi keuntungan sekira Rp3,1 juta. ”Hasil yang lumayan,” ujar Syamsuddin.


45

KAWASAN

MenjaDi naRasUMBeR : dirjen PkP kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu (tengah) bersama gubernur maluku said assagaf (kanan) dan ketua komisi i dPrd maluku melkias l frans (kiri) menyampaikan paparan di depan para peserta raker Pemprov maluku yang dihadiri seluruh pemimpin skPd Provinsi maluku, selasa (11/10/2016).

RakeR PeMPRoV MalUkU

saFaRi MeRaWat PeRBatasan Di BeRanDa nkRi Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan safari rapat kerja (raker) sebagai cara merawat dan memajukan daerahnya yang bertebaran di lautan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

46


P

PEPATAH mengatakan lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Setiap instansi pemerintahan punya acara raker guna membahas rencana atau mengevaluasi suatu program pembangunan yang akan atau telah dilakukan. Gubernur Maluku Said Assagaf punya cara tersendiri dalam menggelar raker dengan seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi kepulauan yang dipimpinnya itu.

Gubernur Said menyelenggarakan raker sambil bersafari keliling secara bergantian di sejumlah daerah di luar Ambon. Seperti yang dilakukannya di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Pulau Moa, pada pertengahan Oktober silam. Kegiatan tersebut ialah raker keempat tingkat provinsi yang digelar di luar Pulau atau Kota Ambon. Said menegaskan raker di luar Kota Ambon itu untuk mendengar dan meli-

hat langsung berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di kabupaten/kota. Dia meminta jajarannya tidak menganggap remeh kegiatan raker di daerah-daerah yang dinilainya sangat strategis dalam percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat. “Ini (raker) tidak untuk jalan-jalan. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah,” kata Gubernur Said. Selain Gubernur Maluku dan seluruh jajaran SKPD Provinsi Maluku, raker di Kompleks Pemerintahan Kabupaten MBD itu dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Johozua Max Yoltuwu. Di luar itu, hadir pula antara lain Ketua Komisi I DPRD Maluku Melkias L Frans, Inspektur Daerah Militer XVI Pattimura Kol. (Inf) Sucipto yang mewakili Pangdam XVI Pattimura, Bupati MBD Barnabas N. Orno, Kepala Seksi Kerja Sama Antarlembaga, Direktorat Kerja Sama

dan Pengembangan Kapasitas, Direktorat Jenderal PKP, Kemendesa PDTT, Saudi Lian, dan GM PT PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara Indardi Setiawan.

TANTANGAN NEGERI KEPULAUAN Dirjen PKP Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu dan rombongan Gubernur Maluku bertolak dari Ambon menuju MBD menumpang kapal navigasi KM Alphard. Sekira 100 orang menumpang kapal tersebut. Puluhan peserta lainnya menumpang Kapal Cepat Siwalima milik Pemprov Maluku. Perjalanan antara lain melewati Laut Banda, laut terdalam di Indonesia. Guncangan ombak kerap dirasakan sepanjang pelayaran sekira 26 jam itu. Tidak sedikit penumpang yang mabuk laut dan muntah-muntah lantaran ayunan ombak di lautan biru pekat dengan ombak bisa mencapai 2-4 meter itu. Berangkat dari Ambon Minggu (9/10/2016) selepas maghrib, rombongan tiba di dermaga Pelabuhan Tiakur, pada keesokan malamnya (10/10/2016) sekira pukul 22.00 WIT. Rombongan disambut oleh Bupati MBD Barnabas N Orno

RitUal aDat PenyaMBUtan: seorang tetua adat menyalami dirjen PkP kemendesa Pdtt johozua m yoltuwu, disaksikan gubernur maluku said assagaf beserta istri (di sebelah kanannya) dan bupati maluku barat daya (mbd) banabas n orno (baju putih), senin malam (10/10/2016). setelah menempuh pelayaran sekira 26 jam dari ambon, dirjen PkP dan rombongan gubernur maluku tiba di Pelabuhan tiakur, Pulau moa, mbd, dan disambut ritual adat. gubernur mengundang dirjen PkP untuk menghadiri raker Pemprov maluku yang digelar di pulau perbatasan itu.


47

KAWASAN

PeManasan RakeR: dirjen PkP kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu (duduk, kedua dari kiri) didampingi PPk dit kerja sama dan Pengembangan kapasitas ditjen PkP saudi lian (duduk, ketiga dari kiri) berbincang santai dengan rombongan peserta raker Pemprov maluku. tampak antara lain inspektur kodam xVi/ Pattimura kol. inf. sucipto (paling kanan, baju kotak), gm Pt Pln wilayah maluku-maluku utara indardi setiawan (kedua dari kanan), dan ketua komisi i dPrd maluku melkias l frans (ketiga dari kanan).

48


dan unsur Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompimda) setempat. Masyarakat adat juga menggelar ritual penyambutan. Rombongan kemudian menuju kediaman Bupati MBD untuk jamuan makan malam di Tiakur. “Banyak pejabat yang mabuk laut. Bahkan ada yang harus dirujuk ke rumah sakit karena lemas saat tiba di Tiakur. (Perjalanan ini dilakukan) karena kita ingin mendengar jeritan dan suara masyarakat di MBD,” ujar Gubernur Said seraya menekankan agar para pejabat jangan hanya di belakang meja di Kota Ambon tetapi harus siap melihat langsung ke daerah-daerah Provinsi Maluku yang 91% wilayahnya lautan. Setelah seharian penuh menggelar raker, malam harinya Bupati Orno menggelar acara ramah ramah di halaman kantor Bupati. Acara ini dihadiri para peserta raker, jajaran Pemkab MBD, tokoh masyarakat, dan para kepala desa

sekabupaten MBD. Keesokan harinya, rombongan raker menuju Pulau Leti untuk meninjau Gereja Imanuel Nuwewang Letti. Setelah itu, rombongan menyeberang ke Pulau Kisar untuk meresmikan Masjid Al Muhajimin dan peletakan batu pertama rumah imam masjid serta pastori Gereja GPM Imanuel Wonreli. Dari Kisar, rombongan menuju Pulau Romang, guna meresmikan proyek air bersih dan selanjutnya ke Lurang. “Kepala dinas, biro, dan badan yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama yang dijanjikan agar segera direalisasi pada tahun pertama setelah raker,” kata Gubernur kepada jajarannya yang mengikuti Raker bertema “Optimalisasi Pemanfataan Sumber Daya Kepulauan Yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Maluku” itu.

Said mengatakan pihaknya tengah menggagas raker gabungan Provinsi Maluku dan Maluku Utara guna membicarakan pembangunan di dua provinsi kepulauan tersebut. Untuk itu, dia telah menghadap ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo guna menyampaikan rencana pneyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) gabungan. “Musrenbang gabungan Provinsi Maluku dan Maluku Utara ini akan diselenggarakan di atas kapal Pelni. Mendagri mendukung dan siap hadir. Bahkan, kalau perlu akan mengundang Menko Polhukam dan Menko Maritim,” ujarnya. Menurut Said, Musrenbang gabungan itu sangat penting dan strategis guna merumuskan program-program pembangunan berbasis potensi kebutuhan riil warga masyarakat daerah bersangkutan. “Bupati yang tidak datang di Musrenbang jangan dikasih anggaran. Kita ingin para bupati datang untuk memaparkan persoalan yang dihadapi dan peluang yang dimiliknya.”

POTENSI KERBAU BELANG MOA Di depan para peserta raker, Bupati

Orno memaparkan potensi kelautan dan perikanan serta pertambangan dan sektor-sektor terkait lainnya di MBD. Dia juga memaparkan permasalahan yang dihadapi kabupaten kepulauan yang wilayahnya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Dari segi jarak, MBD memang lebih dekat ke dua negara tetangga itu. Dengan menempuh kapal cepat, wilayah bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dapat direngkuh dalam dua jam saja. Sementara itu, untuk ke Ambon, masyarakat MBD harus mengarungi lautan lebih dari sehari. Adapun jarak MBD-Australia berkisar 270 mil. Bandingkan dengan jarak MBD-Ambon yang mencapai 300-an mil. Permasalahan yang mereka hadapi antara lain pasokan listrik yang tidak stabil dan hanya tersedia pada pukul 18.0006.00 WIT. Artinya, ketersediaan listrik di MBD yang dipasok PT PLN itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni penerangan. Masalah lainnya, Kabupaten MBD tidak punya rumah sakit. Selama ini, layanan kesehatan warga diberikan oleh rumah sakit apung milik Pemkab Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang diopera-

“optimalisasi Pemanfataan sumber Daya kepulauan yang Berdaya saing secara Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pemerataan kesejahteraan Masyarakat Maluku.”

teMU WaRga : seorang tokoh masyarakat (berdiri) memberikan sambutan dalam acara temu warga dengan dirjen PkP kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu di desa tutukey, Pulau leti, kabupaten maluku barat daya, maluku, selasa (11/10/2016).


49

KAWASAN sikan di wilayah MBD. Alternatif lainnya, warga dilarikan ke rumah sakit di Timor Leste. ”Kami sudah mengajukan permintaan pembangunan RSUD di Tiakur sejak 2012 kepada pemerintah pusat maupun Provinsi Maluku. Tapi hingga saat ini tidak direalisasikan. Padahal, sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini,” kata Bupati Barnabas. Sementara itu, Gubernur Said menyoroti sejumlah potensi sumber daya MBD yang patut dikembangkan untuk memajukan daerah kepulauan terluar NKRI itu. Salah satunya ialah kerbau rawa dan belang khas Pulau Moa yang populasinya terus menurun. “Ternyata kerbau belang di Toraja asalnya dari sini,” kata Said merujuk pada kerbau yang oleh masyarakat Tana Toraja, Sulawesi Selatan, disebut tedong bonga dan biasa dijadikan hewan persembahan dalam upacara adat itu. Harga tedong bonga mencapai seratusan juta rupiah per ekor. Dia mengatakan untuk mengatasi populasi kerbau Moa yang menurun itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan siap mengirimkan tim ahli untuk memberikan inseminasi buatan atau artiicial insemination (AI) alias kawin suntik. “Sembilan bulan kemudian (kerbau yang disuntik AI) bisa melahirkan.”

MENDENGAR SUARA ORANG DESA Sementara itu, merespons berbagai pertanyaan tentang dana desa, Dirjen PKP Max Yoltuwu menekankan bahwa kewenangan pengelolaan dana desa ada di tangan pemerintahan desa dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat dalam memformulasikan program-program yang terkait dengan pemanfaatan dana desa itu. Pada dasarnya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk keperluan apapun yang dibutuhkan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakatnya. Batasan yang tidak boleh dilanggar hanyalah bahwa dana desa tidak dapat digunakan untuk membiayai penghasilan tetap maupun tunjangan kepala desa dan perangkat desa karena hal itu sudah dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Jika masih kekurangan, hal itu

50


dapat dibiayai dari sumber keuangan desa lainnya. “Selain itu, dana desa tidak boleh untuk membiayai pembangunan maupun renovasi kantor desa dan rumah ibadah,” kata Max. Terkait dengan penentuan kelompok penerima dan lokasi pelaksanaan program bantuan, pemerintah daerah bersama tim pelaksana dapat bersinergi untuk menentukannya. Bahkan, daerah diharapkan proaktif mengingat pemerintah setempatlah yang semestinya lebih memahami kondisi dan dinamika di lapangan”. Di sela-sela Raker tersebut, Max berkunjung ke Pulau Leti yang dapat ditempuh dengan speed boat selama 20 menit dari Ibu Kota Kabupaten MBD di Pulau Moa. Di Pulau Leti, Max berdialog

secara terpisah dengan warga di Desa Tomra dan Desa Tutukey. Dalam dialog tersebut, Dirjen PKP memaparkan komitmen pemerintah membangun kawasan perdesaan dan wilayah perbatasan sebagai salah satu program prioritas. Selain itu, dipaparkan juga langkah-langkah dan bantuan nyata yang telah diberikan pemerintah, khususnya di MBD, termasuk Pulau Leti. Misalnya, bantuan kapal angkut antarpulau dan mobil angkutan perdesaan untuk mobilitas warga yang ingin membawa hasil pertanian/ perkebunan dan perikanan ke pasar. Selain menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah, warga juga menyampaikan harapan mereka terkait dengan upaya mengatasi masalah penyediaan air bersih yang selama ini mereka hadapi.

MenyineRgikan Potensi lokal, Mengolah PelUang tetangga DI MANA ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada kesempitan, di situ ada kesempatan. Begitulah nasihat bijak yang memotivasi dan inspiratif. Tidak heran, pebisnis papan atas China Jack Ma, yang namanya masuk dalam deretan orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, menyampaikan pesan senada. “Pergilah ke tempat yang banyak keluhan karena berarti di situ banyak masalah dan itu berarti pula ada peluang (bisnis) yang dapat digarap dan tidak banyak yang menyentuhnya,” begitu katanya. Di wilayah perbatasan nun jauh di sana seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), banyak persoalan yang yang secara inherent mengandung peluang yang perlu digali dan dikembangkan. Kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu menghadapi sejumlah persoalan dan kendala tipikal daerah pinggiran nun jauh dari ibu kota provinsi –qpatah lagi ibu kota negara. Namun, di balik berbagai persoalan yang menggelayutinya, MBD menyimpan banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah “terpencil” itu. “Saya yakin masa depan ada di sini. Tinggal buka bandara. Sebenarnya MBD dekat. Kalau pakai pesawat ATR tidak sampai satu jam (dari dan ke Ambon),” kata Gubernur Maluku Said Assagaf. Pernyataan Gubernur tersebut merespons curhatan (curahan hati) Bupati MBD Barnabas N Orno yang disampaikan pada rapat kerja Provinsi Maluku di Tiakur, Pulau Moa, MBD, pertengahan Oktober 2016. Ketika itu, Bupati Orno mengatakan jarak MBD-Australia berkisar 270 mil, sedangkan MBDAmbon mencapai 300-an mil. Dengan menempuh kapal cepat, Timur Leste dapat direngkuh dalam dua jam saja, sedangkan untuk ke Ambon, masyarakat MBD harus mengarungi lautan lebih dari sehari. Dari situ saja, tampak ada peluang di sektor jasa perhubungan, khususnya transportasi udara dan laut. Peluang tersebut bakal makin terbuka jika ladang gas alam Blok Masela mulai berproduksi dan potensi pariwisata MBD –khususnya wisata bahari- beserta industri terkait juga dikembangkan. Demikian pula dengan persoalan kurangnya pasokan listrik dan tidak adanya rumah sakit. “Timor Leste sudah lama menawarkan surplus listrik mereka. Saya kira ini peluang yang perlu kita jajaki secara serius untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Pusat patut mempertimbangkannya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Maluku Melkias L Frans yang berasal dari MBD. Frans yang punya pengalaman panjang sebagai aktivis LSM di Timor Timur semasa masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia itu mengungkapkan, sesungguhnya dalam praktik-

nya, hubungan masyarakat MBD dan Timor Leste masih terjalin. Ada ikatan persaudaraan kuat yang melonggarkan sekatsekat politik kenegaraan di antara mereka. Melki –penggilan akrab Melkias- menuturkan salah satu contoh menarik bagaimana cairnya hubungan nelayan MBD dan Timor Leste. Melki yang mengaku punya koneksi dengan sejumlah elite politik dan pemerintahan Timor Leste mengatakan pihaknya telah meyakinkan pihak berwenang negara tetangga itu agar membiarkan para nelayan MBD menjual hasil tangkapan mereka di pasar Timor Leste. Hal itu dapat menghidupkan pasar dan ekonomi Timor Leste karena sebagian hasil penjualan ikan itu dibelanjakan untuk membeli barang kebutuhan untuk dibawa pulang ke MBD. Terkait dengan rumah sakit, Timor Leste punya rumah sakit yang fasilitasnya cukup bagus dan sering dimanfaatkan oleh warga MBD yang perlu penanganan rumah sakit. “Timor Leste gencar membangun dan menyiapkan infrastruktur, termasuk rumah sakit. Mereka kekurangan dukungan SDM (sumber daya manusia) yang memadai. Ini kan peluang yang dapat kita manfaatkan. Kita pasok tenaga medis dan paramedisnya dari kita,” ujar Melki menggebu-gebu. Satu lagi di antara potensi yang bertebaran di Bumi Kalwedo –sebutan untuk kabupaten MBD- yakni minuman khas tradisional sopi yang melegenda. Minuman hasil penyulingan pohon aren atau siwalan itu dapat menjadi komoditas berkelas yang punya nilai ekonomi tinggi. Minuman ini dapat dikemas sebagai anggur khas bercampur rempah-rempah, seperti kayu manis. Bisa pula dijadikan semacam vodka khas MBD. China, Jepang, Korea, dan Australia menjadi pasar yang layak disasar. Tentu saja, untuk menuju ke sana, diperlukan sentuhan pelatihan agar produk yang selama ini dihasilkan skala rumahan itu punya standar tertentu yang dipersyaratkan pasar.


51

INSPIRASI

ReMBUk Desa: menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Eko Putro sandjojo menyerahkan cindera mata kepada pakar manajemen tanri abeng dalam acara rembuk desa nasional di hotel grand sahid jaya, jakarta (07/11/16). bekerja sama dengan kementerian desa Pdtt, tanri abeng akan membantu bumdes-bumdes dalam mengelola organisasi secara profesional.

UnjUk BUMDes Di Pen ReMBUk Desa nasion 52


entas onal

Jika digarap secara profesional, desa-desa sesungguhnya dapat menjadi lumbung ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak yang telah membuktikannya melalui kiprah BUMDes dan BUMDes bersama yang omzetnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

A nurCholis ma basyari

AJANG Rebuk Desa Nasional yang digelar di satu hotel bintang lima di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, itu riuh. Celotehan, tepuk tangan, dan canda tawa silih berganti mengiringi paparan narasumber yang tampil, baik di panggung maupun di loor peserta. Ruangan ballroom tempat acara yang mampu menampung ratusan orang itu pun tak terasa lapang. Suasana rembuk nasional yang dipandu oleh Prita Laura, presenter stasiun televisi berita swasta nasional, terasa cair, hangat, dan santai. Padahal, yang Rembuk Desa Nasional 2016 itu membahas masalah serius, yakni pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dan BUMDes bersama antardesa. Pagi di awal pekan kedua November 2016 itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo tampil sebagai narasumber utama bersama mantan Menteri Negara BUMN yang juga pakar sekaligus praktisi manajemen Tanri Abeng. Selain itu, Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo tampil sebagai narasumber.

Para kepala desa dan pengelola BUMDes/BUMDes bersama dari berbagai daerah seluruh Indonesia itu pun mendapatkan paparan yang mencerahkan sekaligus menghibur. Menteri Eko memaparkan aspek kebijakan dan program pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa PDTT. Tanri Abeng berbagi ilmu dan pengalaman di bidang manajemen yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya desa dan kawasan perdesaan. Adapun Bupati Yoyok

“seperti kata jack Ma, pergilah ke tempat yang banyak complain atau masalah karena berarti ada peluang di situ dan tidak banyak yang menyentuhnya (belum ada saingan).” eko Putro sandjojo, menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi


53

INSPIRASI tampil layaknya motivator yang menggelorakan semangat membangun desa berbasis potensi setempat dan semangat kewirausahaan. Bupati lulusan Akademi Militer angkatan 1994 yang pensiun dini dari dinas militer itu mendorong pembentukan BUMDes/BUMDes bersama sebagai motor penggerak roda perekonomian perdesaan. Ketiga pembicaraan tersebut punya satu kesamaan, yakni berlatar belakang sebagai pelaku usaha. Jadilah mereka tampil sebagai bintang yang menghidupkan suasana Rembuk Desa Nasional 2016, baik selama selama sesi resmi maupun setelahnya.

PANGGUNG INSPIRASI DAN SUCCESS STORY Tidak dapat dipungkiri, acara Rembuk Desa Nasional di Hotel Grand Sahid 7-9 November 2016 itu menjadi semacam forum koordinasi, silaturahim, dan pembelajaran bagi para pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, para tokoh dan perangkat desa dari seluruh penjuru Nusantara, dan penggiat usaha berbasis potensi sumber daya perdesaan. Para pembicara tampil menyajikan materi yang memotivasi, sedangkan sejumlah peserta memaparkan success story yang memotivasi. Selain itu, Kementerian Desa PDTT juga memberikan anugerah penghargaan kepada BUMDes terbaik untuk beberapa kategori (Lihat Infograis). Sekelumit data Kementerian Desa PDTT mengenai BUMDes berikut saja dapat penggoda perhatian. Dalam setahun belakangan ini, jumlah BUMDes meningkat pesat, yakni dari 1.022 unit pada 2015 menjadi 12.848 unit tahun ini. Dari jumlah tersebut, paling tidak, 40 di antaranya punya omzet Rp300 juta hingga Rp8 miliar per tahun. Menteri Eko yang punya segudang pengalaman memimpin perusahaan papan atas pun menilai potensi BUMDes sangat besar bukan hanya untuk menggerakkan roda perekonomian perdesaan melainkan juga nasional. “Ada yang untungnya 1M (Rp1 miliar) hingga 3M. Bayangkan, kalau satu BUMDes rata-rata dapat untung 1M per tahun, berarti

54


ketika WONG NDESO tegak BeRtUtUR kisah insPiRatiF

“K

unci pembangunan desa ialah adanya kemauan. Jika ada kemauan, pasti ada jalan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo kepada ratusan peserta yang menghadiri Rembuk Desa Nasional di Jakarta, pada awal pekan kedua November 2016. “BUMDes dapat membuat desa maju. Sudah banyak contohnya, seperti di Ponggok (Klaten, Jawa Tengah) dan Bali,” tambah Eko. Menteri berlatar belakang pebisnis itu pun menganjurkan, agar tiaptiap desa punya embung sebagai salah satu contoh menciptakan peluang. Kolam penampung limpahan air hujan itu dapat dijadikan tempat budidaya ikan, objek wisata, dan sumber bagi usaha pengelolaan air bersih bagi warga. Contoh lainnya, optimalisasi penggunaan balai desa kegiatan yang menghasilkan dan memberikan nilai tambah. Pada malam hari, balai desa yang biasanya tidak dipakai itu bisa dimanfaatkan untuk bisokop desa. Tinggal beli proyektor dan perangkat pendukungnya dengan modal sekira Rp10 juta – Rp20 juta. Penonton dapat dikenai tarif Rp1.000, misalnya. Bioskop ini sekaligus sebagai sarana hiburan dan interaksi dengan masyarakat. Di situ, dapat diselipkan program-program desa/pemerintah. “Kalau bioskop jalan, bikin juga food court.” BUMDes sebagai motor penggerak kemajuan desa bukanlah gagasan utopis. Banyak desa di berbagai daerah di seantero Nusantara telah membuktikannya. Para kepala desa dan pengurus BUMDes pun tampak percaya diri memaparkan kisah sukses mereka di panggung semisal gawean Rembuk Desa Nasional 2016 di Hotel Grand Sahid Jakarta itu. “Untuk bikin BUMDes, perlu ada pemetaan potensi di daerah bersangkutan. Tanpa pemetaan, bisa-bisa di kemudian hari menjadi masa-

(akan) ada Rp75 triliun,” kata Eko merujuk potensi keuntungan ekonomi yang diraup desa-desa di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.754. Eko mengingatkan, dengan potensinya yang besar itu, desa tidak boleh dilihat sebelah mata. Bahkan kalaupun

desa dan kawasan perdesaan dikeluhkan banyak pihak, khususnya kaum muda terdidik, Eko mengatakan justru di situlah banyak peluang tersedia. “Seperti kata Jack Ma, pergilah ke tempat yang banyak complain atau masalah karena berarti ada peluang di situ

lah. Jangan sampai BUMDes justru menjadi beban desa dan masyarakatnya,” ujar Juned, salah seorang pengurus BUMDes Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. BUMDes Ponggok mendapat penghargaan dari Kementerian Desa PDTT dan kerap kali dijadikan contoh oleh Menteri Desa sebagai BUMDes sukses. Maklum, omzetnya kini mencapai Rp8 miliar. “Kami menjadikan dana hibah dari provinsi sebesar Rp500 juta sebagai modal. Setelah dikelola, dalam empat tahun, dana tersebut menjadi Rp3,6 miliar,” papar Slamet Raharjo, Kepala Desa Sei Beras-Beras, Indragiri Hulu, Riau. BUMDes Sei Beras-Beras mengelola perkebunan dan usaha jasa simpan pinjam.

“Untuk bikin BUMDes, perlu ada pemetaan potensi di daerah bersangkutan. tanpa pemetaan, bisa-bisa di kemudian hari menjadi masalah. jangan sampai BUMDes justru menjadi beban desa dan masyarakatnya.” “Alhamdulilah, kita jadi yang terbaik untuk kategori Rintisan Berkembang,” kata Wali Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menanggapi pencapaian BUMNag Tunas Jaya Sasak yang meraih penghargaan BUMDes terbaik kategori Rintisan Berkembang. BUMNag tersebut mengelola ruko 8x6 meter milik nagari –pemerintahan desa di Sumatera Barat. Selain menawarkan alat tangkap ikan bagi warga sekitar yang mayoritasnya nelayan, ruko Tunas Jaya itu juga menjual barang kebutuhan sehari-hari dan mengelola usaha simpan pinjam.

dan tidak banyak yang menyentuhnya (belum ada saingan),” kata Eko merujuk petuah tokoh bisnis sukses asal China pendiri dan executive chairman Alibaba Group Ma Yun alias Jack Ma. Dialah pebisnis China Daratan pertama yang tampil di cover Forbes –majalah yang dikenal

“Ruko ini dioperasionalkan sejak Januari 2016. Kini, nelayan kami tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan alat perlengkapan melaut,” kata Manajer BUMNag Tunas Jaya Sasak Hari Prima. Selama ini, nelayan Sasak membeli kebutuhan melaut ke Simpang Ampek, Padang, ataupun Sibolga, Sumatra Utara. Kini, BUMNag Tunas Jaya Sasak mengembangkan sayap usahanya ke produksi es balok, penyediaan bahan bakar dan penyewaan kapal. Sistemnya, dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Targetnya, BUMNag Sasak akan membangun stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk para nelayan. Lain lagi dengan BUMDes Danar, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. BUMDes bersama yang menghimpun 12 desa itu semula bermodal Rp60 juta atau patungan Rp5 juta per desa yang dananya berasal dari APBD. “Pada mulanya, kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga agar mereka mampu membuat sepatu guna mendukung operasi perusahaan sepatu PMA (penanaman modal asing). Kami kemudian mengembangkan usaha catering. Masing-masing desa anggota sebagai pemasok bahan berbeda. Ada yang memasuk buah, daging, sayur, dan sebagainya,” Atika Rudiana, salah satu pengurus BUMDes Danar. Perusahaan PMA dimaksud ialah PT Changshin Reksa Jaya asal Korea Selatan. BUMDes Danar juga menggarap bidang usaha lain, seperti pengelolaan air bersih, produksi air dalam kemasan, pengelolaan objek wisata, dan warung BUMDes. Meski baru berjalan dua tahun, BUMDes yang didirikan pada 121 September 2014 itu sudah memiliki program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility atau CSR) layaknya korporasi besar. Bentuknya ialah pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan kaum jompo. “Alhamdulillah, dari berbagai usaha itu, kami dapat meraup keuntungan Rp300 juta hingga Rp1 miliar,” kata Atika mantap.

dengan publikasinnya tentang peringkat orang-orang terkaya di dunia.

HOLDING PENGUKIR MASA DEPAN Menurut Eko, banyak peluang kerja sama dan sinergi yang dapat dirajut antara BUMDes dan korporasi besar, termasuk

perusahaan BUMN dan swasta. BUMDes juga bisa seiring sejalan dan bersinergi dengan koperasi. “BUMDes dapat bekerja sama dengan koperasi atau membentuk unit usaha koperasi sebagai bagian dari unit usaha yang dikelola BUMDes.”


55

INSPIRASI Dia menjelaskan kelebihan BUMDes dalam konteks pemberdayaan masyarakat ialah badan usaha tersebut mengemban misi ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat desa dan kawasan perdesaan secara keseluruhan. Ini berbeda dengan koperasi yang memang mengemban misi ekonomi dan mengejar keuntungan untuk memberi manfaat kepada anggotanya. Eko mencotohkan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BUMDes tersebut mampu membukukan hingga Rp4,7 miliar pada 2015 dan ditargetkan Rp7 miliar pada 2016. Labanya mencapai Rp2 miliar dari pengelolaan wisata air, perdagangan pakan ikan, jasa keuangan, mini market, fasilitas air bersih, dan rumah makan tenda. “Selain punya misi meningkatkan pemasukan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), BUMDes Ponggok mengemban misi sosial untuk membantu warga miskin, jompo, yatim piatu, dan beasiswa bagi mahasiswa dari desa setempat,” ujar Eko seraya menekankan bahwa BUMDes harus dibentuk untuk menciptakan masa depan bagi desa-desa dan masyarakatnya, juga untuk bangsa dan negara. Guna memperkuat kelembagaan dan peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi perdesaan, Kemendes PDTT menggaet Kementerian BUMN untuk mengembangkan Holding BUMDes. Induk perusahaan inilah yang nanti mengkonsolidasikan aset BUMDes, meningkatkan pengawasan, dan mendukung penguatan manajemen-kelembagaan BUMDes berupa dukungan teknis, fasilitasi permodalan, dan jejaring bisnis. Saat ini, menurut Eko, ada sekira 700 BUMDes yang mendapatkan pendampingan dari Bank BNI dan 800 BUMDes lainnya mendapat pendampingan dari Bank BRI. “Kita akan captured (BUMDes yang ada), kita kloning dan bikin holding (BUMDes) untuk memanfaatkan peluang-peluang besar yang bertebaran di desa-desa,” kata Menteri Eko. Dia tidak menyangkal sinyalemen yang dilontarkan banyak pihak bahwa

56


DiskUsi PUBlik: Presenter televisi nasional Prita laura memandu acara dialog dengan pengelola bumdes dan para peserta rembuk desa nasional di hotel grand sahid jaya, jakarta (07/11/16). tidak ada satupun lembaga ekonomi maupun koperasi yang bertentangan dengan bumdes.

masih banyak permasalahan yang dihadapi desa-desa agar dapat berkembang dan maju. Permasalahan itu terentang dari aspek aksesabilitas terkait infrastruktur, finansial, dan sumber daya manusia –baik masyarakat maupun kapasitas aparat pemerintah/perangkat desa. “Tetapi, jangan sampai permasalahan itu menutupi (baca: mengubur) potensi desa. Desa kan pasti punya potensi.” Di panggung yang sama, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo tampil

menggebu. Mantan tentara berpangkat terakhir mayor kelahiran 1972 itu sesekali turun menyambangi para peserta Rembuk Desa Nasional. Sambil cuap-cuap memegang mikrofon, Yoyok mewawancarai beberapa peserta layaknya seorang reporter yang tengah menyampaikan laporan dari lapangan. Gayanya yang jenaka dan bicaranya yang ceplas ceplos membuat suasana rembuk desa makin hidup. Gelak tawa dan tepuk riuh peserta dan pembicara lainnya pun kerap terdengar mengiringi paparan pria yang mengaku berlatar belakang tentara yang beralih profesi menjadi pedagang itu. “Negara ini butuh orang-orang dagang yang baik untuk membangun masyarakat daripada politisi,” ujar Yoyok seraya menekankan pentingnya jiwa kewirausahaan dalam memajukan desa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Peraih Penghargaan BUMDes terbaik 2016

kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (kemendes Pdtt) memberikan penghargaan kepada para pengeloa badan usaha milik desa (bumdes) atau nagari (bumnag) yang dinilai sukses mengembangkan bisnis perdesaan berbasis potensi lokal. berikut kategori dan penerima penghargaan bumdes terbaik 2016:

kategori kreatif: bumdes karya jaya abadi, kalimantan tengah. kategori Berkembang : • bumdes mandiri bersatu, lampung. • bumdes mandala giri amertha, bali. kategori trendy: bumdes tirta mandiri Ponggok, jawa tengah. kategori eco-agriculture: bumdes amanah, kalimantan timur. kategori inovatif: • bumdes lentera, ntb. • bumdes aneotob ntt. • bumdes mandiri, sumatera utara. kategori Partisipatif: • bumdes blang krueng, aceh. • bumdes mattiro bulu, sulawesi selatan. kategori Rintisan handycraft-kerajinan Desain: bumdes tammangalle bisa, sulawesi barat. kategori Rintisan Berkembang: • bumdes tunas jaya sasak, sumatera barat. • bumdes karya usaha, bengkulu. • bumdes Cahaya makmur, sulawesi tengah. kategori Rintisan tourism-natural: bumdes andal berdikari, bangka belitung. kategori Rintisan eco-agriculture: bumdes maju makmur, jawa timur. kategori Rintisan Partisipatif: bumdes bebedahan berkah, banten.

nurCholis ma basyari

Untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan, dia mengusulkan dibentuknya banyak lembaga bina mandiri guna mendampingi desa-desa. Menurut Yoyok, BUMDes dan BUMDes bersama akan maju dan berkembang jika dikelola oleh orang-orang yang punya semangat kewirausahaan tinggi.

KONGLOMERASI DI PERDESAAN Terkait dengan pengelolaan BUMDes, Tanri Abeng memaparkan rumusan umum manajemen perusahaan agar maju, berkembang, dan sukses bersaing. Kuncinya ialah fokus membenahi dan menyiapkan 4S. “Yakni, strategi, struktur, sistem, dan skill,” kata Tanri yang pada pertengahan 1990-an dijuluki manajer Rp1 miliar. Dia menjelaskan, struktur menyangkut organisasi perusahaan dan struktur bisnis yang digeluti. Struktur organisasi

dan bisnis dibuat agar BUMDes bergerak lincah dengan tata kelola amanah (good corporate governance). Sistem diperlukan dalam merpelancar operasi perusahaa mulai dari lini produksi, keuangan, hingga pemasaran dan purna jual. Adapun skill terkait dengan keterampilan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes agar mereka mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengelola usaha dan menggarap pasar. Dan, yang tidak kalah penting ialah strategi untuk mewujudkan hal tersebut guna mencapai tujuan perusahaan. “Suatu usaha akan berhasil jika bidang yang digarap sudah benar –dalam arti ada pasarnya- dan adanya manajemen yang baik,” ujar Tanri. Dia menyambut positif perkembangan BUMDes sebagai penggerak roda ekonomi kawasan perdesaaan yang mengarah pada pembentukan konglom-

erasi. Yakni, satu BUMDes atua BUMDes bersama yang menggarap beberapa bidang usaha. “Agar punya bargaining position terhadap pembeli (pasar), produksi yang dihasilkan harus dalam jumlah besar dan kualitas produknya harus konsisten”. BUMDes dan BUMDes bersama – yang dibentuk oleh beberapa desa- telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang tumbuh subur dalam dua tahun terakhir pasca lahirnya Undang-undang No.6/2014 tentang Desa. Usahanya merambah ke berbagai bidang yang menyangkut pemenuhan kebutuhan warga di kasawan perdesaan maupun perkotaan. BUMDes telah berkembang menjadi konglomerasi usaha berbasis potensi kekayaan sumber daya lokal perdesaan yang mampu berkontribusi mengatasi masalah sosial yang berakar dari persoalan ekonomi.


57

INSPIRASI

kEmEnko Pmk

hiDUP sehat: menko Pmk Puan maharani bersama menteri desa Pdtt Eko Putro sandjojo, menteri PuPr basuki hadimuljono dan menteri kesehatan nila moeloek menyusuri bantaran kali buntung, di kelurahan karangwaru, kecamatan tegalrejo, yogyakarta, beberapa waktu lalu. Puan mengajak untuk bercermin pada kali buntung mengenai hidup bersih dan sehat.

BeRCeRMin PaDa kali BUntUng Tidak lebih dari sebuah kali, namun mampu membuat empat menteri terkagum-kagum. Keharmonisan hubungan antara manusia dan alam membuat kali itu tampak mempesona.

58


I

ITULAH kali yang dikenal dengan sebutan Kali Buntung, sebuah aliran sungai yang membelah perkampunan warga di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Lingkungan yang asri dan rapi membuat air di kali itu bersih dan indah dipandang mata. Kebersihan Kali Buntung membuat empat menteri merasa perlu untuk

mengunjunginya, belum lama ini. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Keempat menteri itu melihat dari dekat sekaligus mempelajari bagaimana kali yang tadinya kumuh berubah menjadi kali yang bersih dan asri. Mereka berjalan menyusuri sungai sambil menikmati keasrian perkampungan di sekitarnya. Lingkungan yang bersih membuat Karangwaru berhak menyandang predikat “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh). Menteri Puan mengatakan, penataan yang dilakukan di sungai Kali Buntung merupakan wujud dari gerakan masyarakat sehat. Karena itulah Puan mengajak masyarakat lain untuk menjadikan kali ini sebagi contoh perpaduan hidup yang harmonis antara alam dan manusia. “Ini tempat yang bisa dijadikan contoh gerakan hidup sehat. Ini tempat yang harus kita jaga bersama,” kata Puan. Sedangkan Menteri Desa Eko Putro mengatakan Kali Buntung bisa menjadi tempat wisata. Apalagi di Tegalrejo ada

hubungan dengan Pangeran Diponegoro. Tegalrejo adalah wilayah tempat kediaman Pangeran Diponegoro. “Kawasan menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan sejarah Pangeran Diponegoro,” tutur Eko.

SEMPAT KUMUH Lingkungan sepanjang Kali Buntung yang bersih itu bukan terjadi begitu saja. Sebab, sebelumnya Kali Buntung merupakan kali yang kotor. Bahkan Karangwaru termasuk salah satu kawasan kumuh di bantaran kali itu. Sampah menumpuk hingga menutupi aliran air kali tersebut. Akibatnya, setiap kali hujan turun, banjir pun menerjang perkampungan di sekitarnya. Warga yang melintas juga seringkali harus menutup hidung karena bau busuk selalu tersebar dari kali itu. Masyarakat kemudian bertekad untuk membersihkan kali itu sekaligus menjadikan lingkungannya asri. Maka, pada 2009 dimulailah penataan ulang sungai dan lingkungan di Karangwaru secara bertahap. Warga bergotong royong membersihkan kali itu dari sampah. Bahkan, banyak warga yang merelakan tanah mereka untuk dibuat jalan agar tidak terlalu mepet dengan kali.

Kesadaran warga juga dibangun untuk tidak mengotori sungai. Sampah tidak bolah ada yang dibuang sedikitpun ke sungai. Tak mudah memang, bahkan dibutuhkan waktu sampai satu tahun hanya untuk meyakinkan masyarakat sekaligus membangun kesadaran mereka. Dengan slogan “Kaliku Resik Rejekiku Apik” warga diajak untuk tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga mengambil manfaat ekonomi dari sungai itu. Antara lain dengan mengembangkan potensi ekonomi dan budaya. Di sepanjang bantaran juga ditanami tanaman obat-obatan oleh warga yang juga bebas dipetik oleh siapapun. Hasilnya, sungguh mengagumkan. Kini kali yang tadinya kumuh itu berubah menjadi sebuah wilayah yang bersih dan rapi. Masyarakat juga bisa hidup tenang karena tidak pernah muncul lagi ancaman banjir. Di kedua sisi sungai sudah terhampar jalan yang mulus dihiasi taman asri sepanjang 126 meter. Terdapat pula jembatan yang menghubungkan perumahan penduduk di kedua sisi sungai. Di beberapa sudut, terdapat semacam gazebo untuk aneka kegiatan dan ruang bermain untuk anak-anak. Rumah-rumah warga juga dicat rapi sehingga tampak elok. Saat ini, penataan pinggiran Sungai Buntung sudah sampai pada segmen kedua dengan bantuan dana dari Pemerintah Kota Jogja, Pemda DIY, dan pemerintah pusat. Direncanakan, program revitalisasi itu akan berlangsung dalam empat segmen hingga sepanjang dua kilometer. Pemerintah mendukungnya antara lain melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

tak lagi kUMUh: menko Pmk Puan maharani menyampaikan kesan dan pesan saat berdialog dengan warga kelurahan karangwaru, kecamatan tegalrejo, yogyakarta, beberapa waktu lalu. dulu kelurahan karangwaru termasuk kawasan kumuh yang sering dilanda banjir dari kali buntung. kEmEnko Pmk


59

OPINI

MenjoDohkan BUMDes Dengan koPeRasi

P

PERDEBATAN tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus mengemuka. Badan hukum dan penyertaaan modal untuk BUMDes menjadi isu utamanya. Para pegiat koperasi mengkritik bahwa perseroan tidak tepat djadikan badan hukum bagi BUMDes sebab badan ini bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Sebaliknya, mereka merekomendasikan koperasi sebagai badan hukum yang tepat bagi BUMDes sebab koperasi mempunyai sandaran konstitusional yang kokoh dan secara sosiologis lebih mencerminkan semangat gotong royong. Perdebatan itu muncul karena UU No. 6/2014 tentang Desa tidak tuntas mengatur BUMDes. Saat pembahasan RUU Desa, pemerintah dan DPR menyadari bahwa BUMDes merupakan institusi bercirikan desa yang berbeda dengan perseroan atau koperasi. Karena itu ada usulan bahwa BUMDes merupakan usaha berbadan hukum tersendiri yang setara dengan koperasi dan perseroan. Usulan ini kandas karena hukum bisnis hanya mengenal perseroan dan koperasi. Akhirnya pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan tentang deinisi BUMDes yang mereplikasi deinisi BUMN, dan menegaskan dalam Pasal 87 ayat (3): “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut diikuti penjelasan: “Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di balik itu ada kehendak kuat bahwa BUMDes dapat berjalan melayani masyarakat desa tanpa harus berbadan hukum, dan di kemudian hari baru dikembangkan menjadi badan hukum.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN Hakekat BUMDes berbeda dengan koperasi. Pertama, BUMDes dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Koperasi merupakan institusi hukum privat, yakni dibentuk oleh kumpulan orang per orang, yang semuanya berkedudukan setara sebagai anggota.

60


Kedua, seperti halnya BUMN, modal BUMDes berangkat dari kekayaan desa yang dipisahkan. Koperasi berangkat dari simpanan pokok dan wajib dari anggota, yang kemudian juga membuka penyertaan modal dari pihak lain. Ketiga, BUMDes merupakan campuran antara pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi, sedangkan koperasi merupakan institusi dan gerakan ekonomi rakyat. Keempat, BUMDes dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Koperasi dibentuk untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan anggota. BUMDes dan koperasi memiliki kerentanan serupa. Perampasan elite (elite capture) bisa terjadi dalam BUMDes dan koperasi yang membuat kebangkrutan. Tidak jarang para penumpang gelap yang memanipulasi BUMDes dan koperasi, sehingga banyak BUMDes dan koperasi abal-abal, yang tidak mencerminkan spirit gotong royong dan kerakyatan. Baru sedikit BUMDes yang berhasil. Lebih banyak yang hanya papan nama. Koperasi memunyai landasan konstitusi yang kuat serta sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, bahkan koperasi jauh lebih tua daripada BUMDes. Di setiap tempat ada koperasi. Tetapi mengapa petani dan nelayan dari dulu sampai sekarang tetap tidak berdaya? Arief Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, pernah melansir data bahwa sekira 92% nelayan tidak menjadi anggota koperasi. Mengapa? Baik teori ekonomi moral petani James Scott (1976) maupun fakta lapangan menunjukkan bahwa petani dan nelayan selalu membutuhkan tetapi terjerat oleh patron mereka, yakni tengkulak atau tauke -yang tampak budiman tapi menjerat dan memperdaya petani dan nelayan. Fakta itu memberi pelajaran bahwa masalah badan hukum sangat penting, tetapi masalah ekonomi politik jauh lebih penting. BUMDes dan koperasi menghadapi tantangan untuk menolong dan memberdayakan orang desa (petani, nelayan, peternak, dan sebagainya).

KOLABORASI SINERGIS BUMDes dan koperasi dapat membangun sinergi dan kolaborasi di ranah desa dengan tiga model. Pertama, BUM-

sutoro eko, Tenaga Ahli Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Dirjen PKP, Kementerian Desa PDTT

PeRBanDingan BUMDes Dan koPeRasi Perihal

BUMDes

Prakarsa Pemerintah desa dan masyarakat desa pembentukan setempat Prosedur

musyawarah desa (diselenggarakan bPd)

koperasi kumpulan orang per orang; tidak dibatasi wilayah desa tertentu rapat anggota

• Peraturan desa tentang pendirian

keabsahan

•

akte notaris bumdes (disepakati bersama (akte notaris tidak mengenal antarkepala desa dan bPd) musyawarah desa, tapi rapat keputusan kepala desa tentang ad/ anggota) art bumdes

Pihak pengesah

kepala desa

notaris

institusi tertinggi

musyawarah desa

rapat anggota

karakteristik

• badan hukum publik; • unit usaha yang dibentuk bumdes

badan hukum privat

Perihal

bumdes

tujuan

modal Pendirian

dapat berbentuk badan hukum privat

• membantu penyelenggaraan urusan •

pemerintahan desa setempat. mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala desa.

• kekayaan desa yang dipisahkan; • terbuka penyertaan modal dari masyarakat desa setempat.

koperasi mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan anggota.

• •

simpanan pokok dan wajib dari anggota; terbuka penyertaan modal dari pihak lain.

layanan

Pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi desa setempat.

institusi dan gerakan ekonomi rakyat; terbuka lintas-desa .

basis layanan

Potensi aset desa setempat (ekonomi desa, sda, layanan dasar)

kehendak, kebutuhan, kesepakatan anggota.

bagi hasil

Pendapatan asli desa

shu dibagian kepada anggota.

titik lemah

bumdes tanpa musdes, rawan korupsi/ pidana lainnya (elite capture).

koperasi tanpa rapat anggota; rawan korupsi/pidana lainnya (elite capture).

Perihal

bumdes

koperasi

kerja sama

• Peleburan, penggabungan bumdes

• kerja sama antardesa untuk membentuk bumdes bersama

•

untuk bumdes bersama. kerja sama antarunit usaha bumdes.

kerja sama antarkoperasi dan institusi usaha lainnya.

• Peraturan bersama kepala desa tentang bumdes bersama.

Pelembagaan

• Perjanjian kerja sama antarbumdes bersama dengan pihak ketiga (koperasi, korporasi, dll).

Peluang kerja sama

kegiatan usaha bersama (bukan penyertaan modal) antara bumdes, koperasi, dan institusi melalui hibah dari pemerintah desa, disepakati di musdes.

kesepakatan/perjanjian kerja sama usaha dengan institusi usaha lainnya. koperasi di desa yang masih aktif, hadir dalam musdes, untuk membahas kegiatan usaha bersama dengan bumdes.

Desa dan koperasi berbagi modal dan hasil. Modal BUMDes dapat dibagi menjadi: 60% dari pemerintah desa, 20% koperasi, dan 20% lainnya dari unsur-unsur masyarakat setempat. Model ini mencerminkan kegotongroyongan kolektif tanpa harus melibatkan pemodal besar dari luar. Tetapi dengan model ini, BUMDes menghadapi masalah badan hukum, kecuali dipaksa menjadi perseroan. Kalau menjadi perseroan BUMDes harus mengikuti rezim perseroan juga. Kedua, koperasi desa tanpa BUMDes. Pemerintah desa mengorganisir seluruh warga desa secara sukarela membentuk koperasi. Ini bukan koperasi milik desa, melainkan milik warga desa yang semuanya berdiri setara sebagai anggota. Koperasi desa berbadan hukum dan dapat menjalankan usaha ekonomi desa secara leluasa, jelas, dan legal. Pemerintah desa dapat memberikan hibah dan penyertaaan modal kepada koperasi desa, sehingga memperoleh pendapatan asli desa. Namun desa tidak dapat memisahkan kekayaan desa kepada koperasi desa, kecuali dengan skema kerja sama pemanfataan. Selain itu, tidak masuk akal jika koperasi desa membangun dan mengelola air bersih dan listrik desa untuk melayani semua warga desa yang bukan anggota. Ketiga, BUMDes dan koperasi desa berjalan bersama dan berbagi tugas. BUMDes, tanpa harus berbadan hukum, dapat memanfaatkan aset desa dan sumber daya milik bersama (seperti air, embung, tenaga surya, telaga, sungai) untuk melayani masyarakat dan pengembangan desa wisata. Koperasi desa dapat dibentuk seperti model kedua, yang menjalankan usaha dan gerakan ekonomi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat tanpa harus menghadapi kesulitan badan hukum. Model ketiga inilah yang lebih relevan menjadi jalan tengah. BUMDes dan koperasi berkolaborasi secara sinergis guna memberikan pelayanan dasar, sekaligus dapat mengonsolidasi kekuatan lokal dan menolong para petani, nelayan, peternak, dan warga desa lainnya.


61

TATA KELOLA

gUyUB BangUn Desa BeRBasis kaWasan Di CeleBes Sejumlah daerah kabupaten di Pulau Sulawesi duduk bersama menyiapkan rancangan rencana pembangunan perdesaan dengan pendekatan kawasan. Cermin bangkitnya kesadaran tentang pentingnya membangun desa berbasis kawasan.

E ERA Desa yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa memunculkan kesadaran bahwa pembangunan perdesaan dengan pendekatan kawasan bukan semata karena perintah UU. Lebih dari itu, pendekatan kawasan sebagai suatu kebutuhan yang diyakini dapat mengakselerasi pembangunan guna memajukan perdesaan dan menyejahterakan masyarakatnya. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Direktorat Jenderal PKP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nora Ekaliana merasakan hal itu. Direktur yang menempati pos tersebut sejak Februari 2016 itu memang giat mengkampanyekan pentingnya pembangunan perdesaan berbasis kawasan. “Ini (pendekatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan) amanah

62


undang-undang lho. Pendekatan kawasan akan mendorong pembangunan desa dilakukan secara terintegrasi antardesa sehingga terjadi sinergi dan saling menghidupi, bukan berjalan sendiri-sendiri –apalagi saling bersaing untuk mematikan,” ujar Nora. UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) memang memberikan mengamanatkan perlunya pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan secara simulant guna menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat desa. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan ialah pembangunan dengan pendekatan multisektor yang memerlukan dukungan kebijakan afirmatif dari seluruh pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten, swasta, dan masyarakat.

INISIATIF YANG PATUT DIAPRESIASI Bak gayung bersambut, Nora pun menyambut gembira manakala sejumlah kabupaten di Celebes –sebutan Pulau Sulawesi- berinisiatif menggelar Rapat Tingkat Provinsi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sejak 2015 dimotori jajaran Direktorat Perencanaan Ditjen PKP itu. Nora makin bersemangat karena ada kabupaten yang belum masuk prioritas nasional perencanaan pembangunan kawasan perdesaan secara sukarela berpartisipasi mengikuti rapat yang digelar di Hotel Phinisi Makassar, Sulawesi Selatan, 2-4 November 2016 itu. Dua kabupaten yang berpartisipasi atas inisiatif mereka sendiri ialah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. “Kita patut mengapresiasi daerahdaerah yang makin memahami dan merasakan pentingnya menyusun perenca-

naan pembangunan perdesaan berbasis kawasan,” kata Nora. Diskusi Tingkat Provinsi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dibuka secara resmi oleh Dirjen PKP Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu yang ketika itu sekaligus menyampaikan paparannya. Narasumber lain yang hadir ialah Nora Ekaliana, Wakil Bupati Poso, Sulawesi Tengah, Samsuri, dan Kepala Pusat Studi Pembangunan Perdesaan dan Pertanian (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB) Lala M Kolopaking. Acara yang dimoderatori oleh Sofyan Syah dari Tim Ahli PSP3 IPB itu dihadiri sekira 50-an peserta, yang sebagian besar dari kalangan para pemimpin Badan Pembangun Masyarakat dan Desa (BPMD) atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) dari Kabupaten Bantaeng, Barru, Pinrang, Muna Barat, Konawe Selatan, Wakatobi, Mamuju Tengah, dan Poso. Tiga kabupaten pertama termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga kabupaten berikutnya termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Mamuju Tengah berada di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam arahan dan paparannya, Dirjen PKP Kemendesa PDTT Max Yoltuwu menekankan pentingnya pendekatan kawasan dalam membangun perdesaan dan memberdayakan masyarakatnya. Hal itu sesuai dengan amanat Undangundang No.6/2014 tentang Desa, Peratturan Presiden No 12/2015 tentang Kementerian Desa PDTT, dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selain itu, pendekatan kawasan memungkinkan pembangunan perdesaan dilakukan secara terintegrasi sehingga terbentuk sinergi antardesa yang berdekatan untuk saling mendukung berdasarkan keunggulan potensi masing-masing. “Pendekatan kawasan dalam pembangunan perdesaan juga dapat mengakselerasi peningkatan jumlah desa yang naik status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri,” kata Max. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, papar Max, pemerintah me-

nargetkan berkurangnya jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa selama periode tersebut. Selain itu, pada periode yang sama, diharapkan jumlah desa yang meningkat statusnya menjadi desa mandiri bertambah sedikitnya 2.000 desa. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita atau Sembilan Agenda Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DRONE DESA Max berharap agar, sekembali ke daerah masing-masing, para pemimpin BPMPD atau Bapermasdes yang hadir mendorong para bupati di daerah mereka untuk segera menetapkan kawasan perdesaan guna membangun desa berbasis potensi lokal. Untuk itu, diperlukan data yang terperinci tentang potensi desa yang bersangkutan. Misalnya, desa yang memiliki potensi sumber daya air. “Seberapa besar potensinya? Apakah bisa dipergunakan untuk pengembangan sektor pariwisata, usaha pengelolaan air bersih bagi masyarakat dan sekitarnya, atau untuk irigasi sawah? Atau bisa untuk semua hal tersebut?” Dia mengingatkan agar penetapan kawasan itu melibatkan pula pemerintahan desa dan warga masyarakat. “Bupati keluarkan Perbup (peraturan bupati), kepala desa keluarkan perdes (peraturan desa) untuk membangun kawasan perdesaan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat merasakan

kehadiran negara hingga ke unit pemerintahan terkecil di desa-desa”. Terkait dengan lembaga pengelolanya, Max mendorong agar dibentuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan BUMDes bersama antardesa sebagai wadah sekaligus motor penggerak roda perekonomian perdesaan. Dia mencontohkan beberapa BUMDes/BUMDes bersama yang sukses menggarap potensi lokal. Misalnya, BUMDes Karang Rejeg di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mengelola jaringan air bersih bagi warga desa. Sementara itu, Lala M Kolopaking menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memetakan potensi desa dan mengkonsolidasikannya sebagai basis data. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan drone atau pesawat nirawak guna memotret secara akurat peta geograis dan potensi yang dimiliki desa. Digabungkan dengan data spasial dan numerik, hasil pemetaan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah desa yang melibatkan pemerintah, termasuk perangkat desa, dan unsur masyarakat. Musyawarah desa itu digelar untuk merumuskan rencana pembangunan desa/ kawasan perdesaan berdasarkan potensi sumber daya unggulan yang dimiliki. “Pemanfaatan TIK juga nantinya dilakukan untuk membangun jejaring kemitraan dan tata kelola pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pengembangan potensinya yang menghubungkan akademisi, pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta atau dunia usaha/bisnis,” ujar Lala.


63

GALERI

nurCholis ma basyari

Bintang Desa: menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Eko Putro sandjojo melayani permintaan tanda tangan para peserta rembuk desa nasional 2016 puda buku kumpulan undangundang tentang dan desa dan badan usaha milik desa (bumdes). layaknya seorang bintang, menteri Eko dengan telaten meladeni permintaan para “fans” untuk berfoto dengannya seusai membuka acara yang digelar di hotel grand sahid jakarta itu (7/11/2016).

BeRBinCang akRaB: menteri Pendidikan dan kebudayaan muhadjir Efendy (kiri) berbincang dengan dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua m. yultuwu di sela-sela jamuan makan malam oleh gubernur maluku di ambon, beberapa waktu lalu. handyka abiyoga

64


PenDaMPing kaWasan PeRDesaan: sejumlah tenaga pendamping kawasan perdesaan berkumpul di jakarta, beberapa waktu lalu, guna mengikuti rapat evaluasi pendampingan yang telah dilakukan di beberapa kawasan perdesaan di indonesia.

istimEwa

handyka abiyoga

PeRjalanan kaPal: gubernur maluku said assagaf (tengah) menjelaskan kondisi teluk ambon kepada menteri Pendidikan dan kebudayaan muhadjir Efendy (kanan) dan dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu dalam perjalanan munuju kota namlea, kabupaten buru, maluku menumpang kapal siwalima, beberapa waktu lalu.


65

GALERI

handyka abiyoga

kePala Desa: sejumlah kepala desa se-kabupaten buru, maluku berfoto bersama dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua m. yoltuwu usai berdialog mengenai program pembangunan perdesaan di sela-sela kongres kebudayaan maluku ii di namlea, buru, maluku, beberapa waktu lalu.

Potensi Desa: Penjaga stand badan Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan desa (bPmPd) kabupaten nunukan, kalimantan utara, memberikan penjelasan kepada para pengunjung Expo Potensi desa 2016 di jakarta Convention Centre (jCC) senayan, jakarta (13/10/2016). kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi merangkul para pemangku kepentingan, termasuk kalangan perusahaan bumn dan swasta, untuk turut membangun perdesaan guna menyukseskan gerakan nasional satu desa satu Produk.

sUPeRVisi teRnak: sekretaris direktorat jenderal Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt harlina sulistyorini melakukan kunjungan kerja dalam rangka supervisi bantuan peternakan sapi terpadu di kabupaten wonogiri, jawa tengah. dok sEsditjEn PkP

66


BUMDes dan BUMDes Bersama Antardesa Sebagai Akselerator Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Guna Menciptakan Desa-desa Mandiri

eko PUtRo sanDjojo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

pengaduan desa

1500040 sMs 081288990040 085600990040 08998990040 087788990040

langkah MajU Desa BUDaya

Recommend Documents