BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 9 Desember 2015 Pemerintah Kota Surakarta telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut, telah terpilih pasangan FX. HADI RUDYATMO dan Dr. H. ACHMAD PURNOMO, Apt. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-694 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-695 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2016-2021. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memperhatikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Pada RPJPD tersebut, Visi yang akan dicapai adalah SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA. Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
I-1
Selain berpedoman pada dokumen RPJPD, penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.
I-2
Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/ kota
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RJPMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/ kota lainnya
Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Analisis isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota
Pengolahan data dan informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Penelaahan RTRW Kab/ Kota & RTRW Kab/Kota lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Pembahasan dengan SKPD kabupaten/ kota
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran
Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010
Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD
B.
Dasar Hukum Dasar hukum Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
I-3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
I-4
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 26.
27.
28.
29.
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
I-5
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1). C.
Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Surakarta akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD. Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :
I-6
Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan
1.
2.
3.
4.
Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019) Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi, Misi, dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018) Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku saat ini. Hubungan RPJMD Kota Surakarta dengan RPJPD Kota Surakarta (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025) RPJMD berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap III pada RPJPD Kota Surakarta (Tahun 2015-2019) dan Tahap IV RPJPD (Tahun 2020-2025). Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Surakarta (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031) Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan
I-7
pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031. 5.
6.
Hubungan RPJMD dengan RKPD RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Surakarta yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan. Perangkat Daerah (PD) merupakan nomenklatur pengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Renstra-PD atau sebelumnya disebut dengan Renstra SKPD I-8
7.
sebagaimana tersebut dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, memuat antara lain: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 serta Rekomendasi Musrenbang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG’s), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.
D.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah untuk menyediakan data performance pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah pada kurun 5 tahun ke depan (2016-2021). Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut: 1. Maksud Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Surakarta Tahun 2016-2021; b. Menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis – Perangkat Daerah (Renstra-PD); c. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Surakarta, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. Sebagai panduan dan tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021; I-9
e.
f.
2.
Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Surakarta Tahun 2016-2021; dan Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.
Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud; b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Surakarta salama kurun waktu 2016-2021; c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan; d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan; e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Surakarta dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
E.
Sistematika Sitematika penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 20162021 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kota Surakarta yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.
I - 10
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Bab ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah terpadu.
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait peserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator I - 11
kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri.
BAB X
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan walikota periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.
I - 12
