Visi Dan Misi Kabupaten OKI
Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2019
Visi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2019 adalah:
"Terwujudnya Masyarakat OKI Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa"
Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 ini menjadi cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi pennyelenggaraan pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai beikut: OKI Maju berlandaskan Iman dan Taqwa; Kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki infrastruktur perekonomian, Pendidikan, Kesehatan Air Bersih, dan Ketenagalistrikan, sehingga berkemapuan mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan ciri identitas masyarakat Ogan Komering Ilir yang majemuk, saling menghargai dan menghormati dalam bingkai keluarga besar masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang serasi dan harmonis berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; OKI Mandiri berlandaskan Iman dan Taqwa; Kemampuan Pemerintah daerah untuk menyelenggaranakan pemerintahan dan pembangunan serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang,pangan dan papan), serta dapat berpatisipasi dalam pembangunan daerah dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya
yang dimiliki. sehingga masyarakat lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah; OKI Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa; Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, sekolah, Usia harapan Hidup dan meningkatnya daya Beli Masyarakat, sehingga memiliki penghidupan yang layak/seimbang jasmani dan rohani, berdaya saing, memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, serta memilliki integritas dan moralitas sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih mandiri dan maju, yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pembangunan Dari Desa 2. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5. Mewujudkan Penataan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang Yang Ramah Lingkungan 6. Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya.
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 20142019 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Dari Desa
Mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan
Terlaksananya pembangunan infrastruktur pada desa-desa tertinggal/terisolir dan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah.
Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat
Menciptakan pemerintahan yang amanah, sehingga mampu menjadi motivator, fasilitator, serta inovator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat
Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Meningkatkan kualitas penduduk melalui penggarusutamaan gender dan perlindungan anak sehingga mampu mengembangkan potensinya untuk berusaha dalam pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, politik dan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Terwujudnya kualitas pendidikan penduduk yang ditandai oleh semakin menurunnya angka buta huruf dari 3,36 persen menjadi 2 persen dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 6,77 tahun menjadi 8 tahun, serta meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 68,71 tahun menjadi 70 tahun dan IPM dari 71,82 menjadi 73,00
Misi 4: Peningkatan pertumbuhan ekonomi
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata
Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 14,28 persen menjadi 11,49 persen dan menurunnya angka pengangguran terbuka dari 6,11 persen menjadi 4,95 persen, Tercapainya pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 6,50 persen per tahun, Meningkatnya Pendapatan Per kapita atas harga berlaku dari Rp. 11.396.201, menjadi Rp.15.610.417, serta meningkatnya daya beli masyarakat dari Rp. 633.800,- menjadi Rp.649.410 per kapita per bulan
Misi 5. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan peruntukan ruang yang ramah lingkungan
Mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Terciptanya Pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan
budaya
guna
mewujudkan
pemerataan
hasil-hasil
pembangunan,
keterjangkauan pelayanan umum, dan peningkatan dinamika ekonomi Misi 6. Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya
Meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan kehidupan beragama yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan
Terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan, kerukunan yang dinamis antar umat beragama
Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran No. Misi
Tujuan
Sasaran
1.
Mewujudkan
Mengurangi kesenjangan antar
Terlaksananya pembangunan
pembangunan dari desa
wilayah sekaligus mewujudkan
infrastruktur pada desa-desa
pemerataan dan keadilan
tertinggal/terisolir dan terciptanya
pembangunan
keseimbangan pertumbuhan antar wilayah
2.
Meningkatkan Kualitas
Menciptakan pemerintahan yang Terwujudnya organisasi perangkat
dan Profesionalisme
amanah, sehingga mampu
daerah yang efektif dan efisien
Aparatur Pemerintah
menjadi motivator, fasilitator,
dalam pelaksanaannya dan mampu
Daerah dalam
serta inovator dalam
memenuhi tuntutan dan kebutuhan
Menyelenggarakan
penyelenggaraan pemerintahan
masyarakat
Pemerintahan,
daerah
Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat 3.
Meningkatkan
Meningkatkan kualitas penduduk Terwujudnya kualitas pendidikan
kesejahteraan rakyat
melalui penggarusutamaan
dan kesehatan penduduk yang
gender dan perlindungan anak
ditandai oleh semakin menurunnya
sehingga mampu
angka buta huruf dari 3,36 %
mengembangkan potensinya
menjadi 2% dan meningkatnya
untuk berusaha dalam
rata-rata lama sekolah dari 6,77
pemenuhan kebutuhan sosial,
tahun menjadi 8 tahun, serta
ekonomi, politik dan
meningkatnya Angka Harapan
meningkatnya Indek
Hidup (AHH) dari 68,71 tahun
Pembangunan Manusia (IPM)
menjadi 70 tahun dan IPM dari 71,82 menjadi 73,00
4.
Peningkatan pertumbuhan Mewujudkan kehidupan ekonomi
Menurunnya jumlah penduduk
masyarakat yang makin sejahtera miskin dari 14,28% menjadi lahir dan batin secara adil dan
11,49% dan menurunnya angka
merata
pengangguran terbuka dari 6,11% menjadi 4,95%, Tercapainya pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 6,50% per tahun, Meningkatnya Pendapatan Per kapita dari Rp. 11.396.201, menjadi Rp.15.610.417, serta meningkatnya daya beli masyarakat dari Rp. 633.880,-menjadi Rp.649.410/per kapita/bulan
5.
Mewujudkan penataan
Mewujudkan tata ruang wilayah Terciptanya Pengembangan sistem
pemanfaatan dan
yang aman, nyaman, produktif
pusat permukiman dan pusat
peruntukan ruang yang
dan berkelanjutan memiliki
pelayanan ekonomi, sosial, dan
ramah lingkungan
infrastruktur wilayah yang
budaya guna mewujudkan
memadai, dan berbasis pertanian pemerataan hasil-hasil dalam arti luas yang
pembangunan, keterjangkauan
berlandaskan keadilan,
pelayanan umum, dan peningkatan
kesejahteraan, pemerataan, dan
dinamika ekonomi
berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan 6.
Menciptakan Kehidupan
Meningkatkan kualitas umat
Terciptanya suasana kehidupan
Keagamaan, Keamanan
beragama sehingga tercipta
beragama yang penuh keimanan
dan Sosial-Budaya
suasana kehidupan beragama
dan ketaqwaan, kerukunan yang
yang penuh keimanan,
dinamis antar umat beragama
ketaqwaan dan kerukunan kehidupan beragama yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan
Isu Strategis Pembangunan Ogan Komering Ilir Berbagai permasalahan dan isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain: 1. Permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dengan wilayah timur Ketersediaan infrastruktur antara wilayah timur dan wilayah barat terjadi ketimpangan dimana ketersediaan infrastruktur di wilayah barat lebih baik di banding wilayah timur, dimana ketersediaan jaringan transportasi jalan/ jembatan, air bersih, listrik, pasar dan sarana komunikasi di wilayah barat lebih baik di banding wilayah timur. Mengakibatkan masih banyaknya desa-desa tertinggal di wilayah timur kabupaten ogan komering ilir dari 321 desa dan kelurahan yang ada terdapat 145 desa tertinggal (43,23%), dengan kondisi demikian maka kabupaten ogan komering ilir di kategorikan salah satu kabupaten tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal di indonesia 2. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum, antara lain: Belum optimalnya pengembangan aparatur dan kelembagaan. Rendahnya pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah;Belum tuntasnya persoalan agraria (perbatasan wilayah, sengketa lahan usaha dan sertifikasi tanah/lahan milik rakyat; Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistemik daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas sdm yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. Selain itu, permasalahan dalam konteks ini adalah mensinergikan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. 3. Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain: Struktur kelembagaan pemerintahan kabupaten ogan komering ilir masih belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, tata laksana di lingkungan organisasi pemerintah kabupaten ogan komering ilir juga masih perlu mendapat perhatian khusus,
agar lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima dalam artian dapat lebih cepat, mudah, murah dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan tata laksana tersebut sangat terkait erat dengan kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat, seperti kecamatan, desa dan kelurahan. Pembangunan kabupaten ogan komering ilir memerlukan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah
adalah
meningkatkan
dan
memobilisasi
sumber-sumber
pembiayaan
pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional. Selain itu kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota masih perlu ditingkatkan, meskipun kabupaten ogan koering ilir mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten ogan komering ilir menyebabkan persoalan-persoalan batas wilayah. Batas wilayah dengan kabupaten sekitar seperti dengan kabupaten banyuasin, ogan komering ulu timur, ogan ilir dan dengan kabupaten mesuji provinsi lampung, masih menjadi permasalahan. Selain itu belum jelasnya batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa sering menimbulkan konflik di masyarakat. Persoalan pertanahan yang sering menjadi konflik di masyarakat adalah sengketa lahan usaha antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. 4. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kabupaten ogan komering ilir. Berdasarkan data persentase penduduk miskin di kabupaten ogan komering ilir terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 16,17 persen menjadi 14,28 persen pada tahun 2013, namun demikian kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase kemiskinan provinsi sumatera selatan dan nasional.
Masih tingginya jumlah pengangguran terbuka di kabupaten ogan komering ilir yaitu sebesar 6,11 persen pada tahun 2013, kondisi demikian dikarenakan bertambahnya angkatan kerja baru serta minimnya lapangan pekerjaan formal, menyebabkan banyaknya tenaga kerja tidak terserap yang kemudian justru diberdayakan di daerah lain yang memiliki banyak lapangan kerja formal. 5. Bidang Pendidikan Permasalahan pendidikan di kabupaten ogan komering ilir ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu baru mencapai 6,77 tahun pada tahun 2013, yang
artinya
bahwa
rata-rata
penduduk
kabupaten
ogan
komering
tingkat
pendidikannya hanya sampai smp kelas i semester i, kemudian dilihat dari angka melek huruf kabupaten ogan komering ilir pada tahun 2013 sebesar 96,64 persen artinya masih terdapat 3,36 persen penduduk kabupaten ogan komering ilir masih buta huruf, disamping itu permasalahan pendidikan lainnya yaitu banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas, serta sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui pembentukan karakter melalui penyediaan kelompok-kelompok belajar terutama pendidikan anak usia dini (paud/tk/tpa). 6. Bidang kesehatan. Belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga ogan komering ilir khususnya untuk keluarga miskin, diindikasikan dengan masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum/tidak terakomodir program jamkesmas, masih tingginya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata serta masih terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan terutama di perdesaan, masih terdapat 61 desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan terutama poskesdes. 7. Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam. Kabupaten ogan komering ilir mempunyai luas wilayah yang terluas di provinsi sumatera selatan, dengan luas wilayah 1,9 juta hektar, kabupaten ini memiliki berbagai macam sumber daya alam, antara lain sumber daya lahan, batubara, pasir kuarsa, dan batu granit namun belum dikelola secara optimal. Kemudian, permasalahan utama pada lahan pertanian tanaman pangan sawah lebak yaitu belum optimalnya
pengelolaan lahan sehingga hanya bisa ditanami setahun sekali, bahkan masih banyak lahan pertanian tanaman pangan yang belum diusahakan. Masalah lain dalam pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan ini adalah seringnya gagal tanam dan gagal panen akibat perubahan iklim (kekeringan dan banjir), keterbatasan lahan usaha yang dimiliki oleh masyarakat, sementara untuk pembukaan areal tanaman pangan yang baru memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya belum seluruh desa memiliki wadah ekonomi mikro atau koperasi yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan industri rumah tangga. 8. Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup Permasalahan utama dalam pemanfaatan ruang ini adalah perubahan penggunaan lahan, seperti perubahan fungsi lahan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya perkebunan, sehingga banyak kawasan hutan yang diubah menjadi perkebunan, perubahan fungsi lahan kawasan hutan lindung menjadi lahan tambak di sepanjang pantai timur oleh masyarakat yang berada di sepanjang pantai. Selain itu permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan oleh pemerintah kabupaten ogan komering ilir, hal ini akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang akan berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembukaan areal kebun sawit dan hutan tanaman industri di lahan rawa.
Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, maka ditetapkan 6 (enam isu status) sbb: 1. Pemerataan dan keadilan pembangunan 2. Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 3. Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan 4. Kesejahteraan masyarakat 5. Pengelolaan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah 6. Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung lingkungan.
Untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka ditetapkan 8 (delapan) program prioritas sebagai berikut : 1. Pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui: pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga, listrik, sungai, pasar tradisional dan sarana komunikasi. 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, melalui : reorganisasi dan restrukturisasi skpd; peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur; optimalisasi
pendapatan
permasalahan pertanahan.
daerah
(intenfikasi
dan
ekstensifikasi);
penyelesaian
3. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun, melalui: peningkatan kelompok-kelompok belajar di perdesaan dan penyediaan satu desa satu paud/tk/tpa. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui: penyediaan satu desa satu poskesdes. 5. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Melalui : pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan penyediaan satu desa satu kud, serta optimalisasi program padat karya. 6. Ketahanan pangan, melalui : optimalisasi sektor pertanian, penanganan gagal tanam dan gagal panen. 7. Pengendalian pemanfaatan lahan, melalui : penyusunan rencana umum tata ruang kota (rutrk)
dan
(rdtrk)
serta
penyusunan
kawasan
strategis;
pembangunan
dan
pengembangan permukiman dan perumahan termasuk kasiba dan lisiba; pengamanan perda rtrw kab oki. 8.
Kerukunan umat beragama, melalui : peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan budaya; Menumbuhkembangkan dan kebhinekaan.
wawasan keagamaan dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan
