TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang telah disusun merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Semarang dan

sebagai

acuan

bagi

seluruh

stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015. Dalam

RPJMD

tersebut

dimuat

visi

Kota

Semarang

yaitu

“TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”, yang salah satu misinya adalah Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Misi ini mengandung arti bahwa pembangunan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efiSeksi n dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan

konsep

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan. Beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, antara lain : 1. Pengembangan

manajemen

pengelolaan

sampah,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan; - Pemenuhan sarana prasarana persampahan; - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan TPA bersama antara daerah. - Pengurangan volume sampah yang masuk TPA Jatibarang. - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. 2. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyusunan pranata kebijakan RTH secara konsisten; - Perwujudan gerakan “Green City” dan “one man one tree”; - Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas RTH; - Pengembangan hutan dan taman kota

1

3. Pembangunan “Wajah Kota”, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada - Peningkatan estetika kota kawasan Simapala dan Peterongan, Tawang, Siliwangi; - Penandaan batas kota; - Pengembangan “Jalur Bunga”; - Pembangunan “Urban Renewal”; - Pembangunan dan revitalisasi taman kota. Mendasarkan pada hal tersebut, posisi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang merupakan sumber daya yang sangat potensial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi terwujudnya visi dan misi tersebut. Sebagai langkah awal penyelenggaran kebijakan tersebut perlu adanya perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkahlangkah operasional. Atas pertimbangan tersebut maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Semarang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas yang menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi internal baik yang berupa kekuatan maupun kelemahan serta kondisi eksternal baik yang berupa hambatan maupun tantangan yang dijabarkan dalam program-program strategis yang menyangkut core business yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang akan datang tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dimaksudkan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh

pemangku

memberikan arah

kepentingan

dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan khususnya dibidang tata ruang dan perumahan di Kota Semarang secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015 adalah : 1.

Menetapkan Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Periode 2010-2015 yang memuat Gambaran Umum, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Dinas.

2

2.

Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) khususnya dibidang pertamanan dan kebersihandalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

3.

Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah khususnya dibidang pertamanan dan kebersihan.

4.

Memberikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pertamanan dan kebersihan.

5.

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kinerja ( RASK).

6.

Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi.

3

C.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang tahun 2010 - 2015 berdasarkan pada berbagai aturan perundang-undangan yang terkait antara lain : 1. Undang-undang Nomor . 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor . 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang Nomor . 15 Tahun 2004, tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor . 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 5. Undang-undang Nomor . 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-undang Nomor . 33 Tahun 2004, tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor . 3 Tahun2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor . 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. 8. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0251 / M.PPN / 2005 dan 050 / 166 / SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah. 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050 / 2020 / SJ tg 11-8- RPJM Daerah. 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang 11. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Semarang tahun 2005 2025. 12. Peraturan Daerah Kota Semarang No…. Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015. 13. Perubahan Peraturan Walikota Semarang No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2011. 

4

D.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Alur Perencanaan dan Penganggaran

Rencana Strategis (Renstra) SKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Renstra SKPD dibuat untuk pedoman pembuatan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) SKPD digunakan sebagai dasar pembuatan Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) SKPD, dan Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) digunakan sebagai dasar pembuatan RAPBD yang kemudian menjadi APBD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang merupakan Program Kerja Tahunan Dinas yang penjabarannya tidak boleh lepas dari Renstra SKPD Dinas. Sedangkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan dokumen operasional tahunan yang penjabarannya tidak boleh menyimpang dari Renstra SKPD Dinas.

5

E.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematikapenyusunan Renstra SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang tahun 2010 - 2015 sebagai berikut : Bab. I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya E. Sistematika Penulisan. Bab. II. GAMBARAN UMUM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN A. Tugas dan Fungsi B. Struktur Organisasi C. Jenis Pelayanan D. Susunan Kepegawaian E. Sarana dan Prasarana Bab. III. ISU STRATEGIS A. Capaian Kinerja Pelayanan B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Bab. IV. VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN. A. Visi dan Misi B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kijakan Bab. V. PROGRAM DAN KEGIATAN. A. Program dan Kegiatan B. Matrik Program dan Kegiatan Indikatif Bab. VI. INDIKATOR KINERJA Bab VII. PENUTUP LAMPIRAN

                     

6

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

A.

ORGANISASI KELEMBAGAAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu kelembagaan SKPD di Kota Semarang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang didalamnya mengatur tentang : 1.

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang terdiri dari : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian 2) Sub. Bag. Keuangan 3) Sub. Bag. Perencanaan dan Evaluasi

c.

Bidang Pertamanan 1) Seksi Penataan Taman 2) Seksi Penghijauan dan Pemeliharaan Turus Jalan 3) Seksi Dekorasi Kota

d.

Bidang Sarana Prasarana 1) Seksi Peralatan 2) Seksi Bangunan 3) Seksi Perbekalan

e.

Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan 1) Seksi Pengembangan Potensi 2) Seksi Kemitraan 3) Seksi Retribusi

f.

Bidang Operasional 1) Seksi Pengolahaan Limbah 2) Seksi Penyapuan dan Pengangkutan 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

g.

UPTD Kebun Bibit

h.

UPTD Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)

i.

UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)

j.

UPTD Perbengkelan

k.

UPTD Wilayah I

l.

UPTD Wilayah II

m. UPTD Wilayah III

7

2.

n.

UPTD Wilayah IV

o.

UPTD Wilayah V

p.

UPTD Wilayah VI

q.

UPTD Wilayah VII

r.

UPTD Wilayah VIII

Tugas dan Fungsi

Dengan berpedoman pada Perda No. 12 Tahun 2008 . Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan Perda No.12 Tahun 2008 mempunyai Fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensi dan kemitraan, serta Pertamanan b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensidan kemitraan, serta pertamanan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana, oprasional, pengembangan potensi dan kemitraan serta pertamanan d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya B.

Susunan Kepegawaian. Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam penulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat Pendidikan dan Kepangkatan. Dilihat dari perspektif Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pelaksanaan tugas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki Sumber Daya Manusia yang potensial karena jumlahnya yang cukup besar yaitu sebanyak 277 orang, yang dapat diinformasikan berdasarkan jenis kepegawaian, kepangkatan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan berdasarkan tugas jabatan struktural sebagai berikut :

8

II.

JUMLAH KARYAWAN

2.1. Jumlah tenaga kerja berdasarkan status / jenis kepegawaian a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

=

229

orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

=

35

orang

c. Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL)

=

12

orang

Jumlah

=

276

orang

2.2. Jumlah tenaga PNS berdasarkan pangkat / gol a. Golongan IV

=

5

orang

b. Golongan III

=

68

orang

c. Golongan II

=

140

orang

d. Golongan I

=

43

orang

=

263

orang

a. S 2

=

11

orang

b. S 1

=

43

orang

c. D 3

=

10

orang

d. SLTA/STM

=

114

orang

e. SLTP

=

46

orang

f. SD

=

53

orang

=

277

orang

a. Laki-laki

=

253

orang

b. Perempuan

=

24

orang

=

277

orang

a. Kepala Dinas

=

1

orang

b. Sekretaris

=

1

orang

c. Kepala Bidang

=

4

orang

c. Kepala Seksi dan Ka. Sub Bagian

=

26

orang

d. Kepala UPTD

=

12

orang

e. Staf

=

233

orang

Jumlah 2.3. Jumlah tenaga berdasarkan pendidikan

Jumlah 2.4. Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin

Jumlah 2.5. Jumlah tenaga kerja berdasarkan tugas jabatan

Jumlah

=

275

orang

9

C.

Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana yang mendukung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai berikut : No.

Jenis Peralatan

Jumlah

1.

Truck hidrolik/Arm Roll

85

2.

Dump Truck Sampah

21

3.

Becak ./ Gerobak sampah

284

4.

Kontainer

411

5.

Road Sweeper

2

6.

Truck Tinja

2

7.

Crane

4

8.

Trailler urinoir

2

9.

Landasan Kontainer / TPS

10

Back hoe

2

11.

Showel loaader

1

12.

Wheel loader

2

13.

Track dozer

1

14.

Buldoser

1

15.

ANX

1

16

Truck Compactor

4

Keterangan

136

* untuk becak dan gerobak dari tahun 2007 sudah dibagikan ke warga 4.5 Tempat Penampungan Sementara No.

TPS

Jumlah

1.

Kontainer

376 buah

2.

Bak

45 buah

3.

Depo

136 buah

Keterangan

10

1. ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN 1.1 Organisasi / Kelembagaan Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem pengelolaan sampah. Organisasi dan menejemen juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi, personalia serta manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) untuk jenjang strategis, taktis maupun operasional. Dalam aspek kelembagaan ini hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk organisasi (formal maupun non formal), serta meliputi perencanaan, pelaksanaan\, pengendalian, penempatan tenaga kerja, pola organisasi, yang meliputi pola organisasi Pemerintahan, peraturan pelaksanaan, pedoman tingkat kemampuan personil, beban lingkup kerja dan pola organisasi kemasyarakatan. Organisasi pengelola kebersihan di Kota Semarang adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 tahun 2008 tentang pembentukan dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Walikota Semarang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kebersihan dan Pertamanan. 2. ASPEK HUKUM / PENGATURAN Aspek pengelolaan

persampahan sangat ditentukan oleh dukungan peraturan

yang meliputi pembentukan institusi pengelola, penetapan / pengaturan kebersihan termasuk didalamnya penetapan retribusi. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Keputusan Walikota Semarang, yaitu : 1. Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang No. 6 Th 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 2. Surat Keputusan Walikota Semarang No. 602/274 tanggal 1 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang No. 6 Th. 1993 tentang Kebersihan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 3. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Th. 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus. 4. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Th. 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. 5. Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/201 tahun 2001 tentang “Pengalihan Sebagian Tugas Dinas kebersihan dan pertamananKota Semarang kepada Kecamatan di Kota Semarang”

11

3. ASPEK PEMBIAYAAN Pengelolaan sampah membutuhkan dana untuk biaya operasi dan biaya pemeliharaan juga untuk keperluan perluasan daerah pelayanan sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari 1. APBN 2. APBD Propinsi 3. APBD Kota 4. Pinjaman Luar Negeri 5. Retribusi Kebersihan dan Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang No. 6 Th. 1993 dan petunjuk pelaksanaannya yang pemungutannya dilakukan oleh : 1. Dinas kebersihan dan pertamananmemungut retribusi kebersihan niaga 2. Dinas Pengelola Pasar menarik retribusi kebersihan di lingkungan Pasar. 3. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang untuk memungut retribusi kebersihan rumah tangga, kantor, toko dan lain-lain bagi mereka yang berlangganan air bersih pada PDAM Kota Semarang. 4. Kelurahan memungut retribusi sampah rumah tangga, toko, PKL, kantor dan lainlain yang belum berlangganan air pada PDAM. Secara rinci tentang retribusi tertuang dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang Nomor : 6 Tahun 1993 dan surat Keputusan Walikota Semarang No. 602/274 tanggal

1 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.

6 Tahun 1993. 3.1 PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG Retribusi Kebersihan •

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA. Dasar Pemungutan

•

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

•

Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/274 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

12

Obyek Retribusi Kebersihan Pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi : •

Pengambilan dan pengangkutan sampah rumah tangga dan niaga dari TPS ke TPA

•

Pemusnahan / Pemanfaatan sampah di TPA

•

Penyediaan lokasi TPS dan TPA. Subyek Retribusi Kebersihan

•

Subyek Retribusi kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan kebersihan. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Kebersihan

•

Struktur tarif retribusi kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan, lebar jalan dan peruntukan penggunaan persil.

Adapun tarif retribusi kebersihan tersebut adalah sebagai berikut :

NO

PERSIL

KELAS JALAN

RETRIBUSI PER BULAN

1.

Rumah tangga Gol. I

Terletak dijalan dengan lebar 10 m Rp. 5.000,00/bln keatas

2.

Rumah tangga Gol. II

Teletak dijalan dengan lebar jalan 8 m kurang dari 10 m

Rp. 5.000,00/bln

Terletak dijalan dengan lebar jalan 6 m 3.

Rumah tangga Gol. III

sampai kurang dari 8 m

Rp. 3.000,00/bln

Terletak dijalan dengan lebar jalan 4 m 4.

Rumah tangga Gol. IV

sampai kurang dari 6 m

Rp. 3.000,00/bln

Terletak dijalan dengan lebar jalan kurang dari 4 m 5.

Rumah tangga Gol V

Rp. 1.000,00/bln Terletak dijalan dengan lebar jalan 10 m keatas

6.

Niaga Golongan I

Terletak dijalan dengan lebar jalan 8 m Rp. 6.000,00/bln kurang dari 10 m

7.

Niaga Golongan II

Terletak dijalan dengan lebar jalan 6 m

Rp. 6.000,00/bln

sampai kurang dari 8 m

13

Terletak dijalan dengan lebar jalan 4 m 8.

Niaga Golongan III

sampai kurang dari 6 m

Rp. 4.000,00/bln

Terletak dijalan dengan lebar kurang 4 m. 9.

Niaga Golongan IV

Rp. 4.000,00/bln

10.

Niaga Golongan V

Rp. 4.000,00/bln

11.

Sosial

Rp. 1.000,00/bln

12.

Umum Pasar -

Kios / Vak

-

Los/Dasaran terbuka

Membuang langsung Ke

Rp.

150,00/hari

Rp.

100,00/hari

Rp.

2.500,00/m3

TPA Jatibarang 13.

Peran serta Masyarakat Dalam Retribusi

Sektor Rumah Tangga sebagai penghasil sampah utama dituntut partisipasinya dalam pembiayaan pengelolaan sampah, berupa : •

Retribusi kebersihan melalui rekening PDAM.

•

Membayar iuran pengangkutan sampah dari sumber sampah (persil masingmasing) ke TPS yang dikelola RT,RW maupun Kelurahan.

•

Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola oleh KSM (bagi persil yang menghadap jalan protokol).

14

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG DAPAT DI LIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI :

No

Tahun

Target

Realisasi

Prosentase

+/-

Rp. 1

2005

5.298.446.400

5.418.604.083

102,27 %

2,27

2

2006

5.522.924.400

5.581.535.553

101,06 %

1,06

3

2007

5.645.210.000

5.653.347.500

100,14 %

1,14

4

2008

5.761.162.000

5.822.427.925

101,06 %

1,06

5

2009

6.302.385.000

6.423.604.012

101,92 %

1,92

6

2010

6.428.432.700

6.431.200.950

100,04%

0,04

4. ASPEK TEHNIK OPERASIONAL Aspek tehnis operasional dalam sistem pengelolaan persampahan sangat ditentukan volume sampah yang diangkut / dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir. Kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola – pola operasional yang digunakan (cara penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir) serta kapasitas peralatannya. •

Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksaankan di Kota Semarang dibedakan menurut sumber sampah yaitu sebagai berikut : •

Sampah Pemukiman Untuk menangani sampah kampung / pemukiman, bekerjasama dengan

lembaga Kelurahan (LKMD / RW / RT) petugaas kebersihan Kel. LKMD/RW/RT mengambil sampah dari rumah ke rumah dengan menggunakan becak/ gerobak sampah yang Selanjutnya diangkut dan dibuang ke TPS (Tempat penampungan sementara), selanjutnya dari TPS diangkut dan dibuang ke TPA oleh Kecamatan. •

Sampah Pasar Penanganan sampah pasar yang meliputi panyapuan / kebersihan

dilingkungan pasar s/d tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab Dinas Pengelola Pasar. Sampah dari TPS diangkut dan dibuang ke TPA dengan menggunakan truck dari Dinas kebersihan dan pertamanan/ Kecamatan.

15

•

Sampah Jalan Penanganan sampah disepanjang jalan protokol khusunya penyapuan dan

pengumpulan dilaksanakan pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dikoordinir oleh Kepala Kelurahan setempat, sampah hasil sapuan yang telah dikumpulkan disepanjang jalan protokol diangkut oleh Pihak Ketiga / Swasta dengan menggunkan truck dan langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan untuk jalan yang tidak dikerjasamakan dengan pihak swasta pengangkutannya dilaksanakan oleh Kecamatan. Produksi Timbulan Sampah/Komposisi Sampah Guna mengetahui besarnya produksi / timbulan sampah kota, maka terlebih dahulu perlu ditinjau sumber penghasil sampah yang ada di Kota Semarang. 4.2. Produksi / timbulan sampah di Kota Semarang tahun 2009 No.

Sumber

Jumlah Timbunan perhari

Prosentase

1.

Pemukiman / Rumah Tangga

3.150 M3

75,71 %

2.

Pasar

7400 M3

13,57 %

3.

Komersial (Pertokoan, restoran, hotel)

200 M3

2,29 %

4.

Fasilitas Umum

110 M3

2,00 %

5.

Sapuan Jalan

130 M3

2,00 %

6.

Kawasan Industri (Non B.3)

310 M3

3,57 %

7.

Saluran

60 M3

0,86 %

4.700 M3

100,00 %

Jumlah 4.3. Komposisi Sampah di Kota Semarang tahun 2009 No. 1. 2.

Komposisi Organik

Prosentase 61,95 %

Non Organik : a.

Kertas

b.

Kaca

c.

Plastik

d.

Logam

e.

Kain

f.

Karet

g.

Lain-lain

12,26 % 1,72 % 13,39 % 1,80 % 1,55 % 0,50 % 6,83 %

Jumlah

100,00 %

16

4.4 Jenis Peralatan Pengangkutan

No.

Jenis Peralatan

Jumlah

1.

Truck hidrolik/Arm Roll

85

2.

Dump Truck Sampah

21

3.

Becak ./ Gerobak sampah

284

4.

Kontainer

411

5.

Road Sweeper

2

6.

Truck Tinja

2

7.

Crane

4

8.

Trailler urinoir

2

9.

Landasan Kontainer / TPS

10

Back hoe

2

11.

Showel loaader

1

12.

Wheel loader

2

13.

Track dozer

1

14.

Buldoser

1

15.

ANX

1

Keterangan

136

* untuk becak dan gerobak dari tahun 2007 sudah dibagikan ke warga 4.5 Tempat Penampungan Sementara No.

TPS

Jumlah

1.

Kontainer

376 buah

2.

Bak

45 buah

3.

Depo

136 buah

Keterangan

Berdasarkan SK Walikota No. 660. 2 /20001 Tanggal 26 April tentang Penyerahan sebagian tugas Dinas kebersihan dan pertamanankepada Kecamatan se Kota Semarang, maka sebagian peralatan pengangkutan tersebut diatas diserahkan kepada Kecamatan antara lain : 1. Truck Hidrolic (Arm Roll) 2. Dump Truck Sampah 3. Becak / Gerobak Sampah 4. Kontainer

17

4.6 Daerah Pelayanan Kebersihan Pelayanan kebersihan meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang dibedakan / diklasifikasikan menjadi : 4.6.1. Pemukiman a. Kecamatan Semarang Tengah - Kelurahan Miroto

- Kelurahan Bangunharjo

- Kelurahan Brumbungan

- Kelurahan Kauman

- Kelurahan Jagalan

- Kelurahan Purwodinatan

- Kelurahan Kranggan

- Kelurahan Karang Kidul

- Kelurahan Gabahan

- Kelurahan Pekunden

- Kelurahan Kembang Sari

- Kelurahan Pendrikan Kidul

- Kelurahan Sekayu

- Kelurahan Pendrikan Lor

- Kelurahan Pandansari b. Kecamatan Semarang Utara - Kelurahan Bandarharjo

- Kelurahan Panggung Lor

- Kelurahan Bulu Lor

- Kelurahan Pangung Kidul

- Kelurahan Tanjung Mas

- Kelurahan Plombokan

- Kelurahan Purwosari

- Kelurahan Dadapsari

c. Kecamatan Semarang Timur - Kelurahan Kemijen

- Kelurahan Sarirejo

- Kelurahan Rejomulyo

- Kelurahan Rejosari

- Kelurahan Mlatibaru

- Kelurahan Mlatiharjo

- Kelurahan Kebon Agung

- Kelurahan Karangturi

- Kelurahan Bugangan

- Kelurahan Karang tempel

d. Kecamatan Gayamsari - Kelurahan Tambakrejo - Kelurahan Kaligawe - Kelurahan Pandean Lamper - Kelurahan Gayamsari

18

e. Kecamatan Genuk - Kelurahan Genuksari

- Kelurahan Bangetayu

- Kelurahan Banjardowo

- Kelurahan Terboyo Kulon

- Kelurahan Gebangsari

- Kelurahan Trimulyo

f. Kecamatan Pedurungan - Keluraahn Penggaron Kidul

- Kelurahan Pedurungan Tengah

- Kelurahan Tlogosari kulon

- Kelurahan Palebon

- Kelurahan Plamongansari

- Kelurahan Kalicari

- Kelurahan Gemah

- Kelurahan Pedurungan Kidul

- Kelurahan Pedurungan Lor g. Kecamatan Semarang Selatan - Kelurahan Randusari

- Kelurahan Wonodri

- Kelurahan Bulustalan

- Kelurahan Peterongan

- Kelurahan Barusari

- Kelurahan Lemper Lor

- Kelurahan Mugasari

- Kelurahan Lemper Kidul

- Kelurahan Pleburan

- Kelurahan Lemper Tengah

h. Kecamatan Ngaliyan - Kelurahan Beringin

- Kelurahan Purwoyoso

- Kelurahan Ngaliyan

- Kelurahan Tambakaji

- Kelurahan Wonosari

- Kelurahan Wates

i. Kecamtan Candisari - Kelurahan Candi

- Kelurahan Karanganyar Gunung

- Kelurahan Jatingaleh

- Kelurahan Tegalsari

- Kelurahan Kaliwiru

- Kelurahan Wonotingal

- Kelurahan Jomblang j. Kecamtan Gajahmungkur - Kelurahan Karangrejo

- Kelurahan Gajahmungkur

- Kelurahan Bendan Duwur

- Kelurahan Lempongsari

- Kelurahan Bendan Ngisor

- Kelurahan Petompon

- Kelurahan Sampangan

- Keluraahn Bendungan

19

k. Kecamatan Tembalang - Kelurahan Meteseh

- Kelurahan Tandang

- Kelurahan Mangunharjo

- Kelurahan Kedungmundu

- Kelurahan Tembalang

- Kelurahan Sendangguwo

- Kelurahan Jangli

- Kelurahan Sendangmulyo

- Kelurahan Sambiroto l. Kencamatan Banyumanik - Kelurahan Banyumanik

- Kelurahan Srondol Kulon

- Kelurahan Srondol Wetan

- Kelurahan Ngesrep

- Kelurahan Tinjomoyo

- Kelurahan Padangsari

- Kelurahan Sumurboto m. Kecamatan Semarang barat - Kelurahan Ngemplak Simongan

- Kelurahan Bojong Salaman

- Kelurahan Manyaran

- Kelurahan Salaman mloyo

- Kelurahan Krapyak

- Kelurahan Cabean

- Kelurahan Tambakharjo

- Kelurahan Karangayu

- Kelurahan Kalibanteng Kulon

- Kelurahan Krobokan

- Kelurahan Kalibanteng Kidul

- Kelurahan Tawangsari

- Kelurahan Gisikdrono

- Kelurahan Tawangmas

- Kelurahan Bongsari

- Kelurahan Kembangarum

n. Kecamatan Tugu - Kelurahan Jrakah - Kelurahan Tugurejo - Kelurahan Mangunharjo 4.6.2. Daerah Komersial / Niaga a. Seluruh pasar yang ada dan daerah / lokasi pedagang kaki lima telah ditangani kebersihan b. Pertokoan, pusat perbelanjaan hotel, losmen dan restoran / warung makan didaerah pertokoan juga telah dilayani dengan baik.

20

4.6.3. Perkantoran dan fasilitas Umum Pelayanan kebersihan di perkantoran dan fasilitas umum, khusunya di pusat kota telah ditangani 4.6.4. Industri Sebagian daerah sentra industri telah dilayani Dinas kebersihan dan pertamanandan sebagian ada industri yang membuang sampahnya langsung ke TPA Jatibarang 4.6.5. Jalan Pelayanan kebersihan khusunya penyapuan di jalan protokol, kolektor dan sebagian jalan lokal sebagian telah ditangani oleh Kelurahan dan Kelompok swadaya masyarakat. Adapun untuk pengangkutan ditanganioleh pihak ke III atau Swasta dan Kecamatan. Lokasi Penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan pasar yang dilaksanakan oleh pihak III / rekanan.   Paket I  Jl. MT. Haryono (termasuk Pasar Kp.Yusup) Jl. Dr. Cipto Jl. Kompol Maksum

Paket 2  Jl. Siliwangi Jl. Puad A. Yani Jl. Jendral Sudirman Jl. Soegiyoparanoto Jl. Indraprasta

Paket 3  Jl. Pahlawan Simpang Lima Jl. Pandanaran Jl. Gajahmada Jl. Thamrin

Paket 4  Jl. Pemuda s/d Jembatan Berok Jl. Imam Bonjol s/d Jembatan berok Jl. Dr.Sutomo & Bundaran Tugumuda

     

21

Paket 5  Jl. Abdul Rahman Saleh Jl. Pamularsih Jl. Simongan (Taman Dpn Gedungbatu) Jl. Kaligarang Jl. Kelud s.d. Auditorium Unnes

Paket 6  Jl. DI. Panjaitan Jl. Mayjend. Sutoyo Jl. Kartini & Jembatan Kartini Jl. KH. Ahmad Dahlan Jl. Ki Mangunsarkoro

Paket 7  Jl. Setiabudi Jl. Ngesrep Timur Raya s/d Kecamatan

Paket 8  Jl.Arteri Sukarno Hatta Jl. Citarum Jl. Gajah

Paket 9  Jl. Tawang Jl. KH.Agus Salim Jl. Letjend. Suprapto Jl. Widoharjo Jl. Pengapon Jl. Raden patah

Paket 10  Jl. A. Yani Jl. Brigjen Katamso Jl. Brigjen Sudiarto

Paket 11  Jl. Diponegoro dan Jl. TamanDiponegoro Jl. Sisingamangaraja Jl. Dr. Wahidin

Paket 12  Jl. Veteran Jl. Mataram Jl. Tentara Pelajar Jl. Sriwijaya

22

Paket 13  Jl. S. Parman s/d Sultan Agung Jl. Teuku Umar

Paket 14  TPS Perumnas Tlogosari & Grahamukti Jl. Supriyadi

Pasar 1  Ps. Damar Ps. Sisingamangaraja Ps. Jatingaleh Ps. Kagok Ps. Randusari Ps. Bulu Ps. Kembang Ps. Banyumanik

Pasar 2  Ps. Peterongan Ps. Kedungmundu Ps. Pedurungan Ps. Gayamsari Ps. Langgar Indah Ps. Mrican

Pasar 3  Ps. Jerakah Ps. Rejomulyo Ps. Karangayu Ps. Surtikanti Ps. Mijen Ps. Sampangan Ps. Mangkang

Pasar 4  Ps. Johar

23

KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Propinsi Jawa Tengah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Kota Semarang maka diharapkan mampu mendukung pertumbuhan wilayah. Kota Semarang yang merupakan simpul pergerakan bagi wilayah kota – kota di Jawa Tengah bagian selatan khususnya disekitar kawasan Joglosemar. Adanya jalur arteri primer antar propinsi di bagian utara yang melalui Kota Semarang merupakan potensi yang dapat mendukung pertumbuhan Kota Semarang. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau menurut

kecenderungan pengembangan

wilayah Struktur tata ruang kota merupakan sinergi dari berbagai perpaduan fungsi dan aktifitas perkotaan yang dipergunakan untuk mewadahi aktifitas masyarakat dan membentuk suatu pola ruang. Aspek ruang terbuka hijau sangat didominasi oleh kegiatan yang bersifat kekotaan, yaitu: fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa komersial, industri, pendidikan, perkantoran dan pelayanan umum serta social dengan unsur sarana perhubungan dan prasarana jalan sebagai faktor utama pendukung katalisator, sehingga fungsi dan aktifitas tersebut mampu membentuk suatu pola keruangan penghijauan. Kondisi struktur ruang terbuka hijau kota semarang membentuk suatu konsep pola penghijauan mengikuti arah pengembangan wilayah kota, yang memiliki banyak pusat kegiatan yang bersifat menyebar dan mengikuti pola radial konsentris. Perkembangan struktur tata ruang Kota Semarang mengikuti pola jaringan jalan yang bersifat linear, yaitu ke arah barat ( Kecamatan Tugu ), ke arah timur (Kecamatan Genuk), ke arah selatan ( Kecamatan Banyumanik ) dan ke arah timur – tenggara ( Kecamatan Pedurungan ), sedikit banyak mempengaruhi ruang terbuka hijau yang mengikuti pola ini. Sedangkan ruang terbuka hijau yang terdapat pada pusat-pusat aktifitas yang berkembang dan mempengaruhi struktur Kota Semarang adalah banyak terdapat pada pusat aktifitas yang berada di Kecamatan Tugu, Genuk, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gunungpati, serta di pusat Kota Semarang itu sendiri. Pola perkembangan ini terus berkembang menuju ke wilayah-wilayah pinggiran/hinterland. Kecenderungan perkembangan ruang terbuka hijau kota semarang berdasarkan arah perkembangan kota, dapat dibedakan atas arah dan sifat perkembangannya, sebagai berikut : 1. Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan I a. Meliputi wilayah di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara, Candisari dan Gajahmungkur. b. Karakteristik penataan ruang terbuka hijau bersifat kekotaan/urban yang meliputi perkantoran, perdagangan, komersial, pelabuhan dan industri, perumahan dan

24

lingkungan dengan kepadatan tinggi, konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah serta revitalisasi daerah yang kurang berkembang. 2. Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan II a. Meliputi wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan dan sebagian Wilayah Genuk. b. Karakteristik penataan ruang terbuka hijau sangat terpengaruh pada fungsi wilayah yang berperan sebagai: − Penghijauan pada wilayah Kecamatan Tugu berfungsi sebagai pengembangan penghijauan untuk wilayah industri, perikanan pantai, pertambakan dan sebagaian perumahan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah sampai sedang. − Penghijauan

pada

wilayah

Kecamatan

Genuk

memiliki

karakteristik

penghijauan pada kawasan sub urban dengan fungsi pengembangan penghijauan pada wilayah industri dan perumahan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah sampai sedang. − Penghijauan wilayah Kecamatan Ngaliyan, berfungsi sebagai pengembangan penghijauan pada wilayah industri, pendidikan serta pengembangan sarana dan prasarana perkotaan 3. Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan III a. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Genuk, Gayamsari, Pedurungan dan perluasan Kecamatan Semarang Selatan. b. karakteristik penataan ruang terbuka hijau kawasan dikembangkan mengikuti fungsi kawasan pada area sub urban dengan fungsi penghijauan kawasan pada wilayah perumahan dan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah sampai sedang, pengembangan fungsi jasa, kesehatan, pendidikan dan wisata. 4. Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan IV a. meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen dan sebagian Wilayah Kecamatan Tugu. b. karakteristik penataan ruang terbuka hijau yang terdapat pada kawasan tersebut memiliki sifat penghijauan sub urban dengan fungsi pengembangan penghijauan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat agraris serta pengembangan penghijauan pada perumahan dan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah sampai sedang. Pengembangan Ruang terbuka hijau menurut pengembangan struktur ruang kota 1. Pengembangan ruang terbuka hijau pada komponen utama kegiatan kota a. komponen utama kegiatan merupakan faktor penting dalam pembentukan ruang terbuka hijau, dimana hal ini akan dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang saling berinteraksi dan didukung oleh struktur jaringan yang memadai.

25

b. ruang terbuka hijau pada komponen utama kegiatan ruang kota ini meliputi kegiatan perdagangan, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, pelayanan umum dan social, olah raga, rekreasi dan wisata, perumahan dan permukiman, pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan. 2. Pengembangan ruang terbuka hijau pada sistem pusat pelayanan Ruang terbuka hijau pada pusat – pusat pelayanan merupakan penataan ruang terbuka hijau pada area fasilitas atau terkonsentrasi pada beberapa fasilitas dengan jenis yang sama yang meliputi: a. Ruang terbuka hijau pada fasilitas jasa komersial : berupa fasilitas perdagangan baik yang bersifat grosir maupun eceran dengan skala pelayanan sesuai dengan jumlah penduduk baik dalam skala lokal maupun regional / kota − Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala regional / kota berpusat di Kawasan Simpang Lima, Pasar Johar, Pasar Peterongan dan Pasar Karangayu. − Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala lokal terdapat di hampir semua wilayah kecamatan. b. Ruang terbuka hijau pada fasilitas pelayanan umum / sosial : berupa ruang terbuka hijau untuk pelayanan pemerintahan umum maupun pelayanan yang bersifat sosial (pendidikan, kesehatan, ibadah) dengan skala pelayanan sesuai dengan jumlah penduduk baik dalam skala local maupun regional/kota − Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala regional / kota berpusat di kawasan jalan pahlawan ( skala propinsi ) dan kawasan jalan pemuda ( skala kota ) − Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala lokal terdapat di hampir semua wilayah kecamatan. Pengembangan ruang terbuka hijau pada struktur jaringan berupa pengembangan ruang terbuka hijau pada struktur jaringan jalan dan struktur jaringan utilitas serta sarana dan prasarana kota yang berfungsi menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dengan lingkungan permukiman yang ada di sekitarnya. Ruang terbuka hijau pada struktur jaringan jalan yang membentuk struktur tata ruang kota semarang, adalah: −

ruang terbuka hijau pada prasarana jalan arteri primer : adalah ruang terbuka hijau pada jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat primer kota semarang menuju ke kota hirarki I atau II yaitu Jakarta, Surabaya, Surakarta

−

ruang terbuka hijau pada prasarana jalan arteri sekunder : adalah ruang terbuka hijau pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat primer kota semarang dengan pusat sekunder Hirarki I, ruas jalan tersebut adalah : ƒ jalan Kalibanteng – Gayamsari – Simpanglima – Kaliwiru – Jatingaleh – Srondol ƒ jalan arteri Citarum – Pedurungan

26

ƒ jalan Jrakah – mijen ƒ jalan Abdul rachman – gunungpati ƒ jalan Sampangan – Mijen −

ruang terbuka hijau pada prasarana jalan kolektor primer : meliputi ruang terbuka hijau di sepanjang jalan Majapahit – Gayamsari – ke arah Purwodadi dan jalan Mijen ke arah Ungaran

−

ruang terbuka hijau pada prasarana jalan kolektor sekunder : adalah ruang terbuka hijau pada jalan – jalan yang menghubungkan antar pusat sekunder.

2.1.

KONDISI EKSISTING TAMAN KOTA SEMARANG

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. Karakteristik ruang terbuka hijau pada taman didaerah pusat kota

semarang sebagian besar terdapat pada wilayah dataran rendah pusat kota, dan merupakan ruang luar yang tersisa diantara bangunan dan struktur lain yang mendukung aktifitas warga kota. Pada ekosistem dataran rendah di pusat kota ini elemen alami sudah menjadi elemen minor, sedangkan elemen buatan manusia menjadi elemen yang mendominasi ruang terbuka kota. Ruang terbuka hijau pada taman di pusat kota ini biasanya hanya berfungsi dan memiliki kecenderungan sebagai taman kota yang bersifat pasif. Keberadaan taman di Kota Semarang terbagi ke dalam 2 ( dua ) jenis, yaitu taman aktif dan pasif. Fungsi taman aktif yaitu : − Arahan ekologis dengan fungsi sebagai : resapan air, reduksi kebisingan, penyerap dan penapis batu, reduksi polutan padat, reduksi polutan gas, suplai oksigen − Arahan estetika lansekap, dengan fungsi sebagai : kenyamanan, pengarah, peneduh, estetika alami lingkungan, identitas kawasan Sedangkan fungsi taman pasif yaitu : − Arahan ekologis dengan fungsi sebagai : resapan air, reduksi kebisingan, penyerap dan penapis bau, reduksi polutan padat, reduksi polutan gas, suplai oksigen. − Arahan estetika lansekap, dengan fungsi sebagai : kenyamanan, pengarah, peneduh, estetika alami lingkungan, identitas kawasan / bangunan. Secara keseluruhan taman aktif di kota semarang banyaknya 33 buah dengan luas total 41.152,10 m² yang tersebar di seluruh kota semarang, kecuali Kecamatan Mijen, Gunugpati, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Tugu dan Ngaliyan. Dilihat dari sebaran taman aktif di Kota Semarang pada tiap kecamatan diketahui bahwa yang terbanyak adalah kecamatan semarang utara 8 buah, tetapi bila dilihat dari luasnya yang paling luas adalah Kecamatan Semarang Selatan 15.948 m². kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah terbanyak dan terluas untuk keberadaan taman

27

pasif, yaitu 28 buah dengan luas 22.926,15 m². untuk lebih jelasnya mengenai sebaran taman aktif dan taman pasif di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Karakteristik Sebaran Taman Kota Semarang TAMAN NO

AKTIF

KECAMATAN

PASIF

JUMLAH (AKTIF+PASIF)

BANYAK

LUAS (m²)

BANYAK

LUAS (m²)

JUMLAH

LUAS (m²)

1

Mijen

-

-

-

-

-

-

2

Gunungpati

-

-

-

-

-

-

3

Banyumanik

5,00

3.078,10

6,00

9.516,91

11,00

12.595,01

4

Gajahmungkur

2,00

1.343,00

14,00

20.260,00

16,00

21.603,00

5

Semarang Selatan

7,00

15.948,00

9,00

8.281,50

16,00

24.229,50

6

Candisari

1,00

829,00

9,00

9.869,34

10,00

10.698,34

7

Tembalang

-

-

-

-

-

-

8

Pedurungan

-

-

1,00

588,00

1,00

588,00

9

Genuk

-

-

-

-

-

-

10

Gayamsari

1,00

708,00

1,00

1.206,00

2,00

1.914,00

11

Semarang Timur

7,00

8.202,00

25,00

9.754,00

32,00

17.956,00

12

Semarang Utara

8,00

4.699,00

6,00

2.461,15

14,00

7.160,15

13

Semarang Tengah

1,00

3.765,00

28,00

22.926,15

29,00

26.691,15

14

Semarang Barat

1,00

2.580,00

12,00

8.863,50

13,00

11.443,50

15

Tugu

-

-

-

-

-

-

16

Ngaliyan

-

-

-

-

-

-

33,00

41.152,10

111,00

93.726,55

144,00

134.878,65

JUMLAH

Taman yang ada diantaranya lebih berfungsi estetis,ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural atau bersifat menambah keindahan kota. Ruang publik terbuka khususnya ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini dan itu menjadi paru-paru kota. Di ruang publik terbuka itu, warga dapat bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, bercengkerama, rekreasi, diskusi, pameran/bazar, dan lainnya.Anak-anak mungkin bisa bermain dengan leluasa di bawah teduhnya pohon-pohon yang rimbun. Singkatnya,ini menjadi tempat rekreasi dan olahraga yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya.

28

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepenting-an, dan keberlanjutan kota RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk ke-indahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keingin-an dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Di Kota Semarang, tepatnya di Taman Diponegoro, Taman Sudirman, Taman Menteri Supeno memiliki banyak ruang terbuka publik terbuka misalnya taman bermain, dan taman rekreasi. Salah satu ruang terbuka hijau yang menjadi favorit ialah Taman Menteri Supeno. Taman ini merupakan salah satu taman yang sering didatangi oleh masyarakat baik pagi, siang, maupun malam hari. Taman ini sering dipadati masyarakat karena banyak orang mengatakan bahwa tempat ini asri, sejuk, dan tenang dibandingkan dengan ruang public tetutup lainnya sehingga orang senang datang ke sini untuk menikmati sejuknya tanaman yang ada di taman ini. Tiga nilai utama yang seharusnya dimiliki oleh ruang public agar menjadi ruang publik yang baik ialah ; a.

Ruang yang responsive

Artinya ruang public didesain dan diatur untuk melayani kebutuhan pemakainya. Selain itu ruang public menjadi suatu tempat menemukan hal-hal baru akan dirinya atau orang lain. Pada ruang public masyarakat juga dapat menemukan ide-ide baru, sehingga dapat dikatakan sebagai tempat mencari inspirasi. b.

Ruang yang demokratis

Ruang public harus dapat melindungi hak-hak kelompok pemakainya. Ruang public dapat dipakai oleh semua kelompok dan memberikan kebebasan bertindak bagi pemakainya sehingga untuk sementara mereka dapat memiliki ruang public tersebut. Ini berarti pada suatu ruang public, seseorang dapat bebas melakukan apa saja yang mereka

29

inginkan tetapi tetap memperhatikan batasan ( norma ) yang berlaku sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain. c.

Ruang yang mempunyai arti atau makna

Ruang public harus dapat memberikan pemakainya berhubungan kuat dengan ruang public itu sendiri, kehidupan pribadinya, dan dunia yang lebih luas. Ruang public yang memberikan arti seperti ini akan membuat masyarakat selalu ingin berkunjung ke sana lagi. Kualitas ruang public dapat ditinjau dari dua pokok segi yaitu segi fisik dan non fisik. Beberapa criteria yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas seara fisik, antara lain : §

Ukuran

Ruang terbuka yang ada harus sesuai dengan keputusan serta standar penyediaan sarana yang ada. Contoh misalnya kebutuhan pedestrian ways yang baik ialah sekitar2,5 sampai 4 meter sehingga pejalan kaki merasa bebas bergerak. §

Kelengkapan sarana elemen pedukung

Kelengkapan saranan pendukung dalam suatu ruang public sangat menentukan kualitas ruang tersebut. Beberapa kelengkapan pendukung dalam suatu ruang public khususnya taman misalnya tempat duduk, papan anjuran, tempat sampah, dan lampu jalan atau taman. §

Desain

Desain dalam suatu ruang public akan menunjang fungsi serta aktivitas di dalamnya. §

Kondisi

Kondisi suatu sarana lingkungan akan sangat menentukan terhadapa kualitas yang ada. Di mana dengan kondisi sarana yang baik akan menunjang kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dalam menggunakan ruang public.

Sedangkan kualitas non fisik dapat dilihat melalui beberapa criteria, antara lain yaitu : §

Kenyamanan ( comfort )

Yaitu ruang terbuka harus memiliki lingkungan yang nyaman serta terbebas dari gangguan aktifitas di sekitarnya.

30

§

Keamanan dan keselamatan ( safety and security )

Yaitu terjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai gangguan ( aktifitas lalu-lintas, kriminalitas, dan lain-lain. §

Kemudahan ( accessibility )

Yaitu kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan akses transportasi untuk menuju ruang public tersebut. Seni taman sebagai bagian dari Arsitektur ialah suatu bagian dari bidang seni yang berorientasi pada benda-benda hidup yang mempunyai evolusi yang tak henti-hentinya. Arsitektur Lansekap adalah perpaduan antara pengetahuan arsitektur dan perencanaan yang tidak hanya berbentuk gerombol penghijauan tapi juga meliputi pengerjaan konture, pembentukan kolam air, perencanaan jalan-jalan, menciptakan kerja antara benda hidup dan benda mati serta banyak lagi Dengan adanya beberapa fasilitas penunjang tersebut akan mendukung berfungsinya ruang publik sebagai tempat terjadinya interaksi sosial antar warga kota. ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat didalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, membayar retribusi kebersihan serta pengadaan secara swadaya berupa tempat sampah dan becak sampah atau gerobag sampah. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan merupakan suatu keharusan agar berbagai ide dan aspirasi orisinil stakeholders dapat terakomodasi secara adil dan seimbang, termasuk bagi kelompok-kelompok marginal perkotaan. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (local unique) dan model kelembagaan setempat seperti misalnya melalui forum kota atau rembug masyarakat. Peran serta dalam hal ini masyarakat maupun pihak swasta memberikan kontribusi guna peningkatan RTH melalui kerja sama program (misalnya “one man one tree”) atau kerjasama dalam hal peningkatan RTH sebagai sarana publik area. Dan Pencanangan Gerakan Bangun, Pelihara, dan Kelola RTH (contoh Gerakan Sejuta Pohon, Hijau royo-royo, Satu pohon satu jiwa, Rumah dan Pohonku, Sekolah Hijau, Koridor Hijau dan Sehat, dll)

31

Sesuai surat Keputusan Walikota Semarang No. 130.2/339 Tahun 2000 tentang Penyerahan sebagian tugas DTB, Dinas Kebersihan, UPD PKL, Dinas Pertamanan kepada Kelurahan, maka dibentuklah unit kebersihan Kelurahan yang mempunyai tugas menangani pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan. BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI UNIT KEBERSIHAN

LURAH  LPMk  KETUA UNIT PENGELOLA  KEBERSIHAN KELURAHAN

BENDAHARA 

SEKRETARIS 

PEMUNGUT 

PEMUNGUT 

BECAK 

PENYAPU 

RETRIBUSI 

RETRIBUSI NON 

SAMPAH 

TPS 

SUSUNAN KEBERSIHAN : UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN

Penanggung Jawab I

: Ka. Kelurahan

Penanggung Jawab II

: Unsur LPMK

Ketua Unit

: 1 orang

Sekretaris

: 1 orang

Bendahara

: 1 orang

Pemungut retribusi

: Tergantung Kebutuhan

Penarik Becaak / Gerobak

: Tergantung Kebutuhan

Penyapu TPS

: 1 orang

32

URAIAN TUGAS UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN 1. PENANGGUNG JAWAB I & II a. Membentuk Organisasi Unit Kebersihan Kelurahan dalam Forum musyawarah b. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penarikan retribusi c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pengelolaan kebersihan dan penarikan retribusi d. Menetapkan lokasi TPS dengan musyawarah Kelurahan e. Mengangkat dan memberhentikan tukang becak / gerobag sampah f. Mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi kebersihan g. Membuat rencana anggaran belanja untuk kegiatan unit kebersihan Kelurahan (UKK) 2. KETUA UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN a. Melaksanakan segala keputusdan musyawarah warga yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan pem,ungutan retribusi a. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pengelolaan kebersihan dan penarikan retribusi 3. BENDAHARA a. Mengkoordinir pemungutan retribusi di Kelurahan b. Mendata obyek retribusi dan melaporkan hasil pendataan kepada Ka. Kelurahan, selanjutnya dikirim ke Dinas kebersihan dan pertamananuntuk diadakan penetapan tarif c. Melaporkan / menyetorkan hasil pemungutan retribusi kebersihan ke kas Dinas Kebrsihan

4. SEKRETARIS a. Mengatur jalannya operasional kebersihan di wilayahnya b. Bertanggung jawab atas pengambilan sampah dari rumah tangga ke TPS oleh petugas becak / gerobak sampah c. Melaporkan serta membuat jadwal pengambilan container / TPS 5. PEMUNGUT RETRIBUSI a. Bertanggung jawab atas pemungutan retribusi di wilayah penugasannya b. Mendata obyek yang terkenai retribusi kebersihan 6.

BECAK a. Mengambil serta membersihkan sampah dari rumah tangga ke TPS dengan becak / gerobak sampah atau sarana lain sesuai kebutuhan b. Mengontrol volume sampah pada kontainer

7.

PENYAPU TPS a. Menyapu dan membersihkan TPS (Container atau Depo ) dan sekitarnya. b. Khusus untuk jalan protokol sesuai Instruksi Walikota Semarang Nomor :

33

660.2/341/2000 tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menangani masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban disepanjang jalan protokol di Kota Semarang,

maka telah dibentuk Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) dimana setiap kelompok dipilih ketua kelompok yang angggotanya 20 orang atau lebih yang terdiri dari pemilik rumah, pemilik pertokoan, perkantoran, perusahaan yang menghadap dijalan protokol. Tugas Kelompok KSM 1. Ikut memelihara pohon-pohon penghijauan / taman-taman disepanjang jalan protokol dan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuhan dan kelestariannya 2. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, bangunan dan halamannya serta bertanggung jawab kebersihan dan kelancaran selokan, parit-parit dan saluran air. 3. Menyediakan / menyiapkan tempat sampah yang tertutup dan mudah diambil oleh petugas Dinas Kebersihan.

Peran serta masyarakat dapat dibagi 2 gol : 1. Peran serta PKK 2. Peran serta masyarakat Umum Tim Penggerak PKK di Kota Semarang juga telah menunjukan peran serta yang sangat besar dalam mensukseskan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam gerakan K3. Disetiap kampung peran serta PKK dapat dilihat dengan tersedianya tempat sampah dan kerja bakti dilingkungan masing-masing. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus mewujudkan Kota Metropolitan Semarang Yang Bersih dan Sehat, Dinas kebersihan dan pertamananKota Semarang bersama dengan Dinas terkait melaksanakan Kegiatan Kerja bakti. Disamping itu peran serta pihak swasta sangat perlu, diharapkan dapat mendukung program persampahan. Peran serta masyarakat juga sangat besar artinya dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kebersihan.

34

BAB III ISU STRATEGIS

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya oleh karena itu analisa lingkungan organisasi merupakan bagian penting dalam kajian manajemen. Pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis bersifat kompleks dan tidak menentu sangat diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana program kegiatan organisasi. Perencanaan yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap kemungkinan perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang pada akhirnya akan sangat menentukan eksistensinya. Secara umum lingkungan organisasi diklasifikasikan menjadi dua, pertama lingkungan eksternal dan kedua lingkungan internal, yaitu berbagai kondisi atau kekuatan-kekuatan yang berada didalam organisasi itu sendiri. 1.

Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan/kondisi yang berada didalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama input (Resource) yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, misal SDM, kemampuan ekonomi, informasi dan kompetensi, kedua proses kerja (Present strategy) dan ketiga kinerja (Performance), yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. a.

Input (Resourced) Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya seberapa memadai sistem informasi dan teknotogi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk

35

merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terdapat pada lingkungannya. Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setaip organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya (Top Manajement). Dalam konteks ini Walikota Semarang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun gambaran Input (Resource) yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tingkat keberhasilan kerja suatu kelembagaan / organisasi sangat dipengaruhi dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang terhadap pekerjaannya, dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tingkat absensi kehadiran pegawai yang tinggi,

tingkat

penyelesaian

pekerjaan

yang

bahkan

harus

dilaksanakan melalui lembur di luar jam kerja. Disamping itu dilihat dari kuantitas / jumlah sumber daya manusia pendukung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dikatakan cukup banyak dan memadai yaitu sebanyak 266 orang, yang terdiri dari 254 orang PNS dan 12 orang TPHL. Namun jika dilihat dari kualitas sumber daya yang ada, masih dirasakan perlunya peningkatan kompetensi teknis tertentu. Hal ini dapat dilihat dari jenis tugas dan jumlah pelayanan yang harus diselengarakan membutukan keahlian dan ketrampilan khusus tersebut belum sebanding dengan jumlah SDM yang berkompeten.

2) Sumber Daya Ekonomi / Pendanaan Sumber daya ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggota. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan persoalan klasik yang sering dijadikan sebagai alasan pembenaran baik buruknya

kinerja

organisasi,

namun

harus

diakui

bahwa

bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya.

36

Dilihat dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang bisa dikatakan masih rendah dibawah target PAD yang dibebankan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan , meskipun mampu mendongkrak kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi utama (Core Bussiness) yang sangat luas, ternyata ini sangat tidak berimbang antara tuntutan kinerja dengan kemampuan dasar organisasi, sehingga ini nampak hambatan yang sangat besar, bukan saja pada aspek operasional, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya. Dalam konteks perencanaan program dan kegiatan organisasi, kondisi ini masih sangat kurang relevan untuk dijadikan dasar, mengingat belum adanya trend yang kondusif, sehingga masih terlalu sulit untuk membuat proyeksi kemampuan anggaran pada tahun-tahun berikutnya yang dapat mendukung program maupun kegiatan yang telah direncanakan. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010, sebagai berikut:

No

Tahun

Target

Realisasi

Prosentase

+/-

Rp. 1

2005

5.298.446.400

5.418.604.083

102,27 %

2,27

2

2006

5.522.924.400

5.581.535.553

101,06 %

1,06

3

2007

5.645.210.000

5.653.347.500

100,14 %

1,14

4

2008

5.761.162.000

5.822.427.925

101,06 %

1,06

5

2009

6.302.385.000

6.423.604.012

101,92 %

1,92

6

2010

6.428.432.700

6.431.200.950

100,04%

0,04

37

3) Sumber Daya Teknologi (Sarana Prasarana) Teknologi yang terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan akan menentukan

seberapa

besar

kemampuan

manajemen

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan perubahan dimasa yang akan datang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unit kerja yang melayani masyarakat dibidang tata kota terkait RTH, prasarana persampahan dan pertamanan dasar yang sangat diperlukan. Disamping sarana dan prasarana kantor sangat terbatas yang merupakan hambatan tersendiri dalam kinerja organisasi. Salah satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sarana tehnologi yang menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat mendukung peningkatan kinerja organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Adapun dalam pengolahan data Dinas sudah berbasis komputerisasi, disamping itu dalam pelaksanaan tugas tugas tertentu juga telah didukung dengan sistem

aplikasi

antara

lain

Sistem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan serta Digital Matrik Persampahan dan Pertamanan Kota Semarang 4) Otoritas /Kewenangan Dilihat dari sisi otoritas atau kewenangan yang dimiliki, secara yuridis berdasarkan Perda no. 12 tahun 2008 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan

Otonomi

Daerah

dibidang

Persampahan

dan

Pertamanan. Namun dalam implementasinya masyarakat masih kurangmemahami peraturan dibidang tersebut, hal ini tercermin dari masih Rendahnya masyarakat dalam hal kebersihan dan keindahan taman kota, sehingga menimbulkan tingkat hambatan dalam peningkatan kinerja. b.

Proses Kerja (PresentStrategy) Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Proses kerja disini menyangkut pola hubungan kerja yang dilakukan antar bidang maupun unit organisai terkait termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan kolega atau calon kolega.

38

Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan , dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi telah berjalan cukup sistimatis, dalam arti setiap

bidang

dapat

menginteprestasikan

job

discriptions

dan

mengimplementasikannya secara kordinatif, walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap struktur dan job descriptions yang ada, karena dengan struktur dan job descriptions yang ada saat ini masih rentan terhadap terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/instansi terkait, seperti halnya dengan pola umum yang terdapat dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksi egoisme sektoral, dimana setiap unit kerja telah berorientasi pada kepentingan Internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan sistem, kecenderungan ini sering menghambat hubungan diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal. c.

Kinerja (Performance) Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dan produktivitas pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan programnya diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawainya. kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan. Kinerja pada dasarnya adalah apa

yang

dilakukan

atau

tidak

dilakukan

karyawan

sehingga

mempengaruhi kontribusi yang diberikan pada organsiasi atau instansi tersebut, termasuk kualitas pelayanan yang disajikan dalam dinas kebersihan dan pertamanan kota semarang diharapkan yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan dukungan operasional dan Teknis Kota Semarang. Untuk itu, diharapkan satuan kerja ini dituntut memiliki SDM yang handal dan profesional, unggul, kompetitif dan akuntabel. 2.

Analisis Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal dalam konteks kajian organisasi/manajemen merupakan kondisi yang terdapat diluar organisasi, lingkungan ini meliputi kekuatan-kekuatan atau kecenderungan-kecenderungan (Force and Trends) yang mencakup aspek politik, ekonomi dan tehnologis, sosial (Pet), klien (Client), pelanggan (Custome) maupun pembayar (Payer) dan juga pesaing (Competitive Force) maupun kolaborator (Collaborative Force),

39

a.

Trends/ Forces 1)

Aspek Politik Aspek ini biasanya menghubungkan manajemen organisasi dengan berbagai kebijakan ataupun kondisi politik yang terjadi. Dalam konteks organisasi publik, perubahan yang terdapat pada aspek politik atau kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, karena pada dasarnya organisasi publik (dan terlebih organisasi Pemerintah) merupakan bagian dari sistem politik itu sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan kelonggaran maupun memperkuat atau bahkan menghambat proses penyelenggaraan fungsi organisasi. Perlu disadari bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan pernah terlepas dari faktor kepentingan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan mengandung "pesan" yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak itu bisa saja

masyarakat

luas

sebagai

kepentingan bersama, tetapi bisa juga kepentingan-kepentingan yang memberikan peluang dan manfaat bagi lembaga atau organisasi tertentu, atau pihak-pihak yang berperan dibalik lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini sering harus disadari mengingat adanya berbagai keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan dilematis yang dihadapi oleh Pemkot sebagai upaya mencapai akselerasi pembangunan. Kondisi politik di Kota Semarang yang cenderung kondusif hal ini cukup mendukung dan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Hal ini juga

didukung

dengan

kebijakan

Walikota

Semarang

yang

mengarahkan konsep – konsep pembangunan melalui perubahan ”Wajah Kota” dimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan

mejadi

salah satu andalan untuk pelaksanaannya melalui konsep perencanaan tata ruang kota yang terpadu di Kota Semarang. 2)

Aspek Ekonomi Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh, karena bagaimanapun juga Pemda tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat social (Society) maupun sector swasta (Private sector). Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif.

40

Disamping itu aspek ekonomi ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan terhadap perumahan dan iklim investasi, dimana Kota Semarang dengan potensi perdagangan dan jasa tentunya akan menjadi daerah tujuan untuk berinvestasi. Hal ini tentunya akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah daerah maupun infrastruktur perdagangan berupa pembangunan gedung-gedung oleh para pengusaha yang tentunya berdapak terhadap tantangan akan tuntutan peningkatan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan . 3)

Aspek Sosial Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap permohonan pengajuan perijinan. Perubahan sosial yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap dan pola perilaku masyarakat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan

masyarakat

terhadap

kebijakan

Pemerintahan

dan

pembangunan.Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemajuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktifitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4)

Pelanggan (Customer) Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan (customer) merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha tersebut. Tumbuh dan berkembangnya usaha akan sangat ditentukan oleh bertahan/tidaknya pelanggan dan akan sangat tergantung dari pembayaran yang diberikan. Dengan mencermati pertumbuhan dan perkembangan minat interest

masyarakat yang ingin membangun Kota Semarang

mengalami pertumbuhan positif, sehinga perlu direspon dengan peningkatan pelayanan.

41

Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dimana

sesuai

dengan

paradigma

baru

yang

berkembang adalah menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi lebih sebagai pelanggan (customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai salah satu lembaga pelaksanan otonomi daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan guna menjawab dinamika harapan dan tututan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima. 5)

Pesaing (Competitive Force) Pesaing dalam hal ini harus dilihat dari institusi usaha sejenis, yaitu penyedia fasilitas/pelayanan perijinan, yang berada disektor kegiatan pelanggan/masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja manajemen harus dilakukan kompetisi secara sehat dengan para pesaing.

Keberhasilan

memenuhi

harapan

konsumen

dengan

sendirinya konsumen akan menumbuhkan kesanggupan menjadi pelanggan. Disadari atau tidak di era reformasi dan transparansi ini kinerja pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan telah memasuki era persaingan antar daerah untuk menarik investasi di wilayahnya. Demikian halnya Kota Semarang yang secara geografis terletak sebagai persimpangan dari daerah hinterland maupun kota besar lainnya dalam upaya menarik investasi tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam palayanan persampahan yang semakin baik. 6)

Collaborators Collaborates dalam hal ini adalah berbagai pihak, terutama unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen pelayanan perijinan. Kolaborasi yang sistimatis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja peningkatan pelayanan perijinan sesuai Standar Pelayanan Publik. Didalam

penyelenggaraan

pelayanan

perijinan

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan sangat terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terkait pola pelayanan One Stop Service (OSS) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dalam pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi pelayanan ini telah disusun beberapa regulasi sebagai payung hukum antara lain tentang Standar Pelayanan Publik DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN , Pola

Hubungan

Kerja

dan

Pendelegasian

Kewenangan

Penandatanganan Perijinan kepada BPPT. 42

B. Analisis SWOT Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel lingkungan, maka langkah selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis kekuatankekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki oleh organisasi serta berbagai peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan dan berbagai ancaman atau tantangan (Threats) yang harus segera diantisipasi dalam strategi organisasi. Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Kebersihan Kota Semarang dan untuk tercapainya tujuan serta sasaran tersebut di atas dengan analisis lingkungan strategis ( SWOT ) dapat ditentukan adanya faktor Kekuatan ( S ), Kelemahan ( W ), Peluang ( O ) dan Tantangan ( T ), yaitu : 1. Faktor Kekuatan ( S ) a. Adanya

peraturan-peraturan

yang

digunakan

sebagai

dasar/landasan pelaksanaan kerja , yaitu : ¾ Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No : 6 tahun 1993 tgl 18 Juni 1993, Tentang : Kebersihan Wilayah Kota Semarang ¾ Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No. 5 tahun 2000 tgl. 28 Agustus 2000, Tentang : Retribusi Penyedotan Kakus ¾ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang ¾ Keputusan Walikota Semarang No : 660.2 / 201 Tgl 20 April 2001 Tentang : Penyerahan sebagian tugas Dinas kebersihan

dan

pertamananKota

Semarang

Kepada

Kecamatan di Kota Semarang. ¾ Peraturan Walikota Semarang No. 38 tahun 2008, tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. ¾ Instruksi Walikota Semarang No. 660.2/341/2000 tanggal 7 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

untuk

menangani

masalah

penghijuan,

kebersihan, keindahan dan ketertiban di sepanjang jalan protokol Kota Semarang. ¾ Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang No. 660.2

/

0147

tanggal

18

Februari

2002

tentang

Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Kebersihan di Wilayah Kota Semarang. b. Tersedia jumlah pegawai di sekretariat yang memadai/mencakupi

43

2.

Faktor Kelemahan ( W ) a. Terbatasnya sarana angkutan sampah dan sarana pengelolaan pertamanan b. Kurangnya tenaga operasional/petugas kebersihan dan taman c. Semakin menurunnya daya tampung TPA d. Belum optimalnya system opersional di IPLT e. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau

3. Faktor Peluang ( O ) a. Dimungkinkannya adanya kerja sama dengan Pihak Ke III / masyarakat dalam pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA, pengangkutan sampah jalan protokol dan pelaksanaan daur ulang sampah di TPA serta pengurasan dan pembuangan tinja ke IPLT b. Dimungkinkan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu, dengan pemilahan sampah pada sumbernya dan pengomposan. c. Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan Dinas/Instansi terkait 4.

Faktor Tantangan ( T ) a. Kurang disiplinnya masyarakat dan petugas b. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan c. Sulitnya mencari alternatif lokasi TPA

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktor-faktor tersebut yaitu : 1. Interaksi S - O a. Mengoptimalkan Perda dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi b. Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikutsertakan dalam training/diklat c. Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan sampah terpadu dengan pemilahan pada sumber sampah dan pengomposan, kepada masyarakat. 2. Interaksi S - T a. Meningkatkan

penyuluhan/sosialisasi

peraturan

serta

mekanisme

pengelolaan kebersihan.

44

b. Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan c. Mengoptimalkan fungsi dan umur pakai TPA Jatibarang 3. Interaksi W - O a. Menjalin kerjasama dengan Pihak ke III/masyarakat dalam pengelolaan sampah b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian SDM c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan d. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan memperpanjang usia pakai TPA Jatibarang e. Menambah obyek wajib retribusi yang belum terdata 4. Interaksi W – T a. Mewujudkan pengelolaan sampah dari sumber sampah b. Memberikan kompensasi dampak lingkungan kepada masyarakat sekitar TPA dan IPLT c. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Dari faktor SWOT tersebut di atas dapat disusun isu strategis sebagai berikut 1. Optimalisasi Perda untuk pengawasan dan pengendalian kebersihan dan ruang terbuka hijau di Kota Semarang 2. Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikutsertakan dalam Training / diklat 3. Penyuluhan/sosialisasi peraturan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah terpadu 4. Kerjasama dengan pihak ke III/masyarakat dalam pengelolaan sampah 5. Pengawasan dan pengendalian 6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan 7. Pengelolaan sampah dari sumber sampah 8. Memberikan kompensasi dampak lingkungan kepada masyarakat sekitar TPA dan IPLT 9. Menambah obyek retribusi yang belum terdata 10. Mencari Lokasi Baru Tempat Pengelolaan akhir (TPA)

Dari hasil análisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T), maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun. sebagai berikut :

45

1. Kerjasama dengan Pihak Ke III/masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2. Menambah sarana dan prasarana baru 3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kebersihan dan Pertamanan 4. Optimalisasi Perda untuk pengawasan dan pengendalian kebersihan dan ruang terbuka hijau di Kota Semarang 5. Penyuluhan/sosialisasi peraturan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah terpadu 6. Pengawasan dan pengendalian 7. Pengelolaan sampah dari sumber sampah 8. Mengoptimalkan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat 9. Memberikan kompensasi dampak lingkungan kepada masyarakat sekitar TPA dan IPLT.

KEBIJAKAN Adapun kebijakan yang akan ditempuh dalam Lima Tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Membuat usulan perubahan RAPERDA di bidang kebersihan yang mengakomodasi kepentingan daerah. 2. Meningkatkan pelayanan kebersihan di seluruh wilayah Kota Semarang 3. Meningkatkan taman aktif untuk Ruang terbuka hijau kota dan dekorasi kota 4. Meningkatkan RTH sebagai sarana rekreasi keluarga sekaligus sebagai paru-paru kota 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan. 6. Menciptakan SDM yang berkualitas dalam rangka mencapai pelayanan prima kepada masyarakat. 7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan RTH 8. Meningkatkan PAD dari sektor kebersihan.

46

BAB IV PERENCANAAN STRATEGIK

Dengan berpedoman pada Perda No. 12 Tahun 2008 . Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan Perda No.12 Tahun 2008 mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensi dan kemitraan, serta Pertamanan b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensidan kemitraan, serta pertamanan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana, oprasional, pengembangan potensi dan kemitraan serta pertamanan d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya A.

VISI dan MISI -

VISI

: Terwujudnya Lingkungan Kota Metropolitan Semarang yang Bersih, Indah dan Sehat

-

MISI

:1. Meningkatkan sistem dan mekanisme pengolaan kebersihan mulai dari sumber sampah dari rumah tangga maupun komersial, sampai dengan Tempat Pemprosesan Akhir. 2. Meningkatkan Penghijauan dan Pertamanan sehingga terwujudnya keindahan, Sejuk dan Teduh

kota

3. Meningkatkan Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan kebersihan dan keindahan dilingkungan masing- masing guna menciptakan lingkungan Kota Metropolitan Semarang yang Bersih, Indah dan Sehat. 4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pelayan prima kepada masyarakat dibidang Kebersihan dan Pertamanan 5. Optimalisasi penarikan retribusi dalam rangka meningkatkan PAD B.

TUJUAN dan SASARAN -

TUJUAN

: 1.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas kebersihan dan pertamanandan Pertamanan Kota Semarang secara optimal sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

2.

Meningkatkan kesadaran terhadap budaya bersih dan indah serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penanganan kebersihan dan penghijauan kota.

47

3.

Kerjasama yang serasi dan seimbang antara komponen terkait dalam melaksanakan Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat)

4.

Perencanaan strategis penanganan kebersihan dan pertamanan Kota Semarang untuk lima tahun ke depan

5.

Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah

6.

Meningkatkan pelayanan masalah kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan daya tampung TPA dan IPLT 8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya bersih, keindahan dan kesejukan SASARAN

: 1.

Meningkatkan pelayanan kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat

2.

Meningkatkan pertamanan

sarana

angkutan

sampah

dan

3.

Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di TPA Jatibarang dengan sistim sanitary landfill dengan menambah sarana dan prasarana kebersihan.

4.

Meningkatkan pengelolaan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang sekarang dimiliki di lokasi Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk.

5.

Meningkatkan kebersihan jalan protokol yang bekerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) dengan sistem kontrak kerja.

6.

Pemeliharaan Pool Barat, Pool Timur, Pool Selatan , Kantor IPLT dan 8 Kantor UPTD

7.

Mengidentifikasi Taman Kota di kota Semarang

8.

Terpenuhinya taman kota yang berkualitas

9.

Menciptakan identitas taman kota pada masingmasing kawasan/ lokasi

10. Adanya arahan development dan Performance taman kota 10. Memberikan penyuluhan tentang budaya hidup bersih dan keindahan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti kebersihan dan indah bagi diri sendiri dan lingkungan lewat penyuluhan. 11. Memberikan (KSM)

pembinaan

kepada

Penyapu

Jalan

12. Pembinaan Break Down bidang kebersihan. 13. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sejuk dalam rangka mewujudkan Semarang sebagai Kota ATLAS 14. Penyuluhan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non PDAM dimasing – masing Kecamatan.

48

C.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN dan SASARAN 1.

Perlu adanya akseptabilitas yaitu adanya tujuan yang jelas yang akhirnya dapat diterima oleh berbagai pihak.

2.

Bersifat fleksibel yaitu bisa menyesuaikan dengan perubahan yang cepat

3.

Bisa diukur secara jelas dan nyata

4.

Menjelaskan proses pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

Dengan penjelasan diatas, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menerapkan kiat - kiat kinerjanya antara lain sebagai berikut : STRATEGI:

a. Penyebaran informasi tentang pentingnya kebersihan dan keindahan melalui Radio dan brosur - brosur. b. Penyuluhan langsung kepada masyarakat, sekolah dan kampus. c. Seminar – seminar d. Pemasangan spanduk Perda

tentang

Kebersihan dan

Pertamanan di Wilayah Kota Semarang e. Pemasangan slogan “Larangan Membuang Sampah” dan melakukan

larangan Pengrusakan lingkungan serta

melestarian keindahan dan penghijauan kota ditempat strategis / jalan protocol f. Penyuluhan keliling untuk mengajak masyarakat selalu menjaga kebersihan, keindahan dan kesejukan kota g. Mempertahankan Fungsi dan menata RTH yang ada dan mengendalikan alih fungsi ke fungsi lain h. Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap TAKTIK :

a. Pelayanan kebersihan masyarakat yang retribusinya ditarik lewat PDAM b. Pelayanan kebersihan khusus pasar, yang volumenya cukup banyak c. Mengoptimalkan para penyapu jalan / KSM d. Mengoptimalkan kerja para Rekanan Pengangkutan Sampah Jalan Protokol. e. Peningkatan retribusi kebersihan Non PDAM melalui penyuluhan di Kecamatan-Kecamatan

49

f, Menanam Penghijauan dan memelihara dekorasi kota g. Menjaga dan memelihara Ruang Terbuka Hijau h. Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap sejuk dan indah i. Mengendalikan perkembangan perumahan, perdagangan dan jasa dikawasan bagian atas Kota Semarang

50

PROGRAM UNGGULAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG 1. Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Pertamanan : •

Meningkatkan taman aktif untuk Ruang terbuka hijau kota dan dekorasi kota

•

Meningkatkan RTH sebagai sarana rekreasi keluarga sekaligus sebagai paru-paru kota

•

Meningkatkan pengelolaan sampah TPST untuk mengurangi jumlah volume sampah yang masuk TPA

•

Meningkatkan pengeloaan IPLT (lumpur tinja)

•

Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di TPA Jatibarang dengan sistim sanitary landfill dengan menambah sarana dan prasarana kebersihan.

•

Terciptanya Semarang green.

•

Pemeliharaan Pool Barat, Pool Timur, Pool Selatan ,

Kantor IPLT

dan 8 Kantor UPTD 2. Peningkatan Pelayanan : •

Meningkatkan pelayanan kebersihan dan Pertamanan

kepada

masyarakat •

Meningkatkan kebersihan jalan protokol yang bekerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) dengan sistem kontrak kerja

•

Memberikan penyuluhan tentang budaya hidup bersih dan keindahan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti kebersihan dan indah

bagi diri sendiri dan lingkungan lewat

penyuluhan •

Memberikan pembinaan kepada Penyapu Jalan (KSM)

•

Pembinaan Break Down bidang kebersihan

•

Penyuluhan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non PDAM dimasing – masing Kecamatan.

•

Mencari obyek retribusi baru untuk peningkatan PAD

•

Peningkatan Pelayanan kebersihan masyarakat yang retribusinya ditarik lewat PDAM

3. Optimalisasi sarana dan prasarana : •

Peningkatan sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan

51

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

PROGRAM DAN KEGIATAN 1. PROGRAM. Program strategis yang di rumuskan disini merupakan bentuk upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka merespon berbagai keinginan masyarakat yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Program strategis ini sekaligus merupakan bentuk implementasi perencanaan strategis yang mencakup program-program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Jangka Menengah (Lima Tahun), yaitu dari Tahun 2010 sampai dengan 2015. Dengan mempertimbangkan kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

sebagai unit oganisasi yang bersifat teknis yang tidak dapat

dilepaskan dari unit kerja lain yang bersifat teknis maupun administratif, maka dalam penetapan program-program strategis ini didasarkan pada berbagai asumsi yang sekaligus merupakan kunci keberhasilan program, antara lain : a.

Terjadinya konsistensi kebijakan, artinya program-program yang telah ditetapkan akan dapat diimplementasikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara konsisten dan konsekwen.

b.

Sinergis dengan instansi terkait, dalam arti bahwa program-program yang ditetapkan didukung oleh unit/instansi terkait, terutama unit kerja yang selama ini terkait secara langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Asumsi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya over lapping maupun tarik menarik kepentingan yang bersifat ego sentris dari setiap unit kerja yang terkait.

c.

Dukungan sarana prasarana penunjang secara memadai artinya tanpa dukungan sarana dan prasarana secara memadai, program-program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terimplementasikan secara optimal.

Sesuai dengan kondisi dan masalah yang terjadi, maka Program Strategis Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai berikut : a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran •

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

•

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

•

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

•

Penyediaan jasa kebersihan kantor

•

Penyediaan Alat Tulis Kantor

•

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

52

•

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

•

Penyediaan Makanan dan Minuman

•

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

•

Belanja Jasa Peningkatan PAD

•

Jasa Operasional Kelurahan

b.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur •

Perlengkapan Gedung Kantor

•

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

•

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

c.

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan •

d.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

•

Penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan pasar

•

Perbaikan Kontainer

•

Pengadaan kontainer plat

•

Pengadaan truck arm roll

•

Pengadaan becak sampah

•

Pengadaan Tong sampah

•

Pengadaan Gerobag Sampah

•

Pengadaan Kendaraan Roda 3

•

Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA jatibarang

•

peningkatan operasi persampahan

•

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

•

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

•

pengadaan truck compactor

•

Peningkatan IPLT

e.

dan

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan •

f.

Pengkajian dampak lingkungan Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan

•

Penetapan retribusi kebersihan

53

g.

Program Pengelolaan ruang Terbuka Hijau •

Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman kota

•

Rehab Taman 0 KM kota

•

Rehab Taman Mentri Supeno

•

pemeliharaan dekorasi

•

Peningkatan Lap. Simpang lima

•

peningkatan Taman Tugu Muda

•

rehab median Taman jalan J.Sudirman

•

Rehab. Taman Madukoro

•

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

•

Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Kota

•

Pemeliharaan Dekorasi Kota

•

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

•

Rehab. Boulevard Sisingamangaraja

•

Rehab. Taman Imam Barjo

•

Peningkatan Taman Menteri Supeno

•

Rehab. Taman ATN

•

Peningkatan Sarana Prasarana Kebun Bibit Cangkiran

•

Rehab. Taman Simongan (depan Klenteng gedong batu)

•

Rehab. Kantor Kalisari

•

Rehab. Taman Madukoro

•

Rehab. Kantor UPTD Wil. V

•

Rehab. Hutan Kota Krobokan

•

Pembuatan City Walk Jlan MT. Haryono

•

Rehab. Taman Nol Kilometer (0 km )

•

Rehab. Delta Taman Kaligawe

•

Rehab. Taman Tugu Muda

•

Rehab. Batas Kota Mangkang

•

Pembuatan Gapura Batas Kota

•

Peningkatan Taman Tugu Muda

•

Rehab. Taman Kaliwiru

•

Rehab. Taman Skiter

•

Rehab. Taman Bubakan

54

•

Rehab. Taman Krapyak

•

Rehab. Taman Randusari

•

Rehab. Taman Adipura

•

Rehab. Taman UNAKI

•

Rehab. Taman Beringin

•

Rehab. Taman Sompok

•

Rehab. Taman Menteri Supeno

•

Rehab. Taman Halmahera

•

Rehab. Taman Stadion Diponegoro

•

Rehab. Taman Tugu PKK

•

Peningkatan Sarana Prasarana Kebun Bibit Cangkiran

•

Rehab. Taman Indrapasta

•

Rehab. Taman Dieng

•

Rehab. Taman Maluku

•

Rehab. Taman Brumbungan

•

Rehab. Taman Bola

•

Rehab. Taman Median Jalan Pamularsih

•

Rehab. Tamab Abdul Rahman Saleh

•

Rehab. Taman depan Makro

•

Rehab. Taman Lambang

•

Rehab. Bolevard Jalan Pahlawan

•

Rehab. Taman Sudirman

•

Pembuatan city walk jalan kartini

•

kajian studi tematik taman kota semarang

55

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Indikator

kinerja

daerah

adalah indikator

kinerja

yang

mencerminkan

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

lebih menggambarkan tujuan akhir dari

pelaksanaan tugas yang ditunjukkan dengan paramater dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang khususnya dibidang Tata Ruang dan Perumahan. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan tersebut dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi : A. ASPEK PERSAMPAHAN Kinerja pada aspek pekerjaan umum ini, difokuskan pada bidang 1. Pelayanan Persampahan 2. Pengelolaan Persampahan B. ASPEK PENATAAN RUANG Kinerja pada aspek penataan ruang ini, difokuskan pada bidang 1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)kota Semarang 2. Peningkatan RTH public Kota Semarang

56

PENUTUP Renstra Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang ini merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun RAPBD Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pedoman dan atau acuan ini disusun agar Dinas kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pembangunan dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, sehingga dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini juga tergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua inspiratif serta kreativitas dan inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan sementara ego sektoral perlu dihilangkan. Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya untuk mencapai upaya maksimal koordinasi Ini dilaksanakan secara lintas global lintas sektoral dan lintas masyarakat. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang bertindak proses komunikasi antar lembaga daerah dan para pelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal, vertikal maupun diagonal. Maksud lain dari penyusunan ini agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Hasil dari pembangunan yang diharapkan maupun meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta dirasakan manfaatnya mendatang oleh semua lapisan-lapisan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas yang mantap.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG

A. YUDI MARDIANA SH.MM Pembina Tk. I NIP. 196203061989121001

57