Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1.1 KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas daerah sekitar 2.961,13 km2 atau setara dengan 296.113 Ha. Letak Geografis kabupaten Dharmasraya terletak antara 0° 47' 07'' Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1° 41' 56'' LS dan dari 101° 09' 21'' Bujur Timur (BT) sampai dengan 101° 54' 27'' Bujur Timur

(BT).

Secara

administratif,

wilayah

kabupaten

Dharmasraya

berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Sijunjung dan kabupaten Kuantan Singingi (Riau), sebelah selatan dengan kabupaten Bungo dan Kerinci (Jambi), sebelah barat dengan kabupaten Solok dan kabupaten Solok Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo, Jambi. Adapun letak geografis Kabupaten Dharmasraya dapat di lihat pada Gambar berikut. GAMBAR 1.1

RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya

1

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Ketinggian permukaan wilayah kabupaten Dharmasraya 97 m - 1.525 m dari permukaan laut. Daerah dengan dataran paling tinggi berada di kecamatan Sungai Rumbai yaitu 1.525 m d.p.l. sedangkan dataran yang paling rendah berada di kecamatan Koto Baru dengan ketinggian 97 m d.p.l. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Dharmasraya adalah 232 mm/hari dengan intensintas curah hujan paling tinggi pada bulan Maret yaitu 546 mm/hari. Sedangkan rata – rata hari hujan 7,42 hari/bulan dengan hari paling banyak terjadi pada bulan Maret selama 14 hari/bulan. Di Kabupaten Dharmasraya rata – rata suhu berkisaran antara 21° – 33° C. Kabupaten

Dharmasraya

memiliki

sumber

daya

air

yang

cukup

melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 55 buah dan panjang sungai mencapai 96 km. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batang Hari yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Sumatera. Sumber daya air yang potensial ini bisa dimanfaatkan

untuk

kebutuhan

pertanian

dan

kebutuhan

masyarakat

Selama tahun 2008 rata-rata hari hujan mencapai 7,42

hari/bulan,

lainnya. sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 232,00 mm/bulan. Suhu berkisar antara 210 C – 330 C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan.

Selain itu, kondisi topografi

Kabupaten Dharmasraya juga bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Pada awal pemekaran (tahun 2003) , kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru, dan Sitiung dengan 21 Nagari dan 109 Jorong. Namun, pada tahun 2009 melakukan pemekaran sehingga jumlah kecamatan mencapai 11, yaitu Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Besar, Koto Baru, Koto Salak, Padang Laweh, Tiumang, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung, dan IX Koto dengan total Nagari sebanyak 52 nagari dan 260 Jorong. Dimana dari 11 kecamatan ini, kecamatan yang paling luas adalah Koto Besar dengan luas 473, 40 Ha, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Padang Laweh dengan 59,76 Ha.


2

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera GAMBAR 1.2

No 1

2

3

4

Kecamatan Induk Sungai Rumbai

Koto Baru

Sitiung

Pulau Punjung

Kecamatan Pemekaran

No 1

Sungai Rumbai

2

Asam Jujuhan

3

Koto Besar

4

Koto Salak

5

Padang Laweh

6

Koto Baru

7

Tiumang

8

Timpeh

9

Sitiung

10

Pulau Punjung

11

IX Koto

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

1.2 POLA PENGGUNAAN LAHAN Pada dasarnya, aktivitas penduduk secara langsung ikut mempengaruhi lingkungan

sekitarnya

melalui

kegiatan

pemanfaatan

lahan.

Setiap

penggunaan lahan memiliki faktor pembatas ilmiah yang meliputi kelerengan lahan, besar kecilnya curah hujan, kepekaan jenis tanah terhadap erosi dan lain sebagainya yang apabila melewati ambang batas dapat menganggu fungsi lingkungan. Komposisi lahan Kabupaten Dharmasraya terbanyak adalah hutan dan perkebunan. Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2009 yaitu : pemukiman seluas 6.622 Ha (2,24%), kawasan Industri seluas 29 Ha (0,01%), Sawah 7.273 Ha (2,46%), tanah kering 20,486,5 Ha (6,92%), kebun campuran 6.489,9 Ha (2,19%), perkebunan 131.348 Ha (44,36%) dan hutan 119,386.90 (40,32%). Perkembangan penggunaan lahan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2009 bisa diperhatikan pada tabel berikut ini.


3

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera GAMBAR 1.3

2005 No

Jenis Penggunaan Lahan

1

Permukiman

2

Industri

3

Pertambangan

4

2009

Ha

%

Luas (Ha)

%

Ha Luas (Ha)

% Luas (Ha)

Perubahan (Ha)

6,048.00

2.04

6,622.30

2.24

574.30

24.00

0.01

29.00

0.01

5.00

-

-

-

-

-

Sawah

7,563.00

2.55

7,273.00

2.46

(290.00)

- Irigasi Teknis

7,542.00

2.55

7,252.00

2.45

(290.00)

21.00

0.01

21.00

0.01

-

19,060.00

6.44

20,486.50

6.92

1,426.50

6,403.00

2.16

6,489.90

2.19

86.90

- Non Irigasi 5

Tanah Kering

6

Kebun Campuran

7

Perkebunan

118,803.00

40.12 131,348.00

44.36

12,545.00

8

Hutan Padang/Semak Belukar/Alang-alang

132,736.00

44.83 119,386.90

40.32

(13,349.10)

9 10 11

Perairan Darat Tanah Terbuka/Tandus/Kosong

12

Lainnya Jumlah

5,323.50

1.80

4,324.90

1.46

(998.60)

11.00

0.00

11.00

0.00

-

25.00

0.01

25.00

0.01

-

0.04

116.50

0.04

-

116.50

296,113.00 100.00 296,113.00 100.00


Potensi hutan Dharmasraya cukup besar dan dapat diolah secara optimal, apalagi 40% dari luas wilayah Dharmasraya adalah hutan.

Luas

kawasan hutan Dharmasraya adalah seluas 119.386,9 Ha yang terdiri dari hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) seluas 9.875 Ha atau sebesar 8,27%, hutan lindung 7.256 Ha atau sebesar 6,08%, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 45.266

Ha (37,92%), hutan produksi tetap seluas 24.215 Ha

(20,28%), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12.907 Ha


4

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera (10,81%), dan areal hutan lainnya seluas 19.867 Ha atau 16,64%. 52,27%. Untuk mengetahui luas kawasan hutan menurut fungsinya bisa diperhatikan pada Tabel 1.4 GAMBAR 1.4

Tahun No

Jenis Hutan

2005 Ha

1 Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW/TN KS)

4 Hutan Produksi Tetap 5 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 6 Areal Hutan Lainnya

%

Ha

Perubahan (Ha)

Perubahan (%)

%

5,696.00

4. 29

9,875.00

8.27

4,179.00

42.32

6,923.00

5. 22

7,256.00

6.08

333.00

4.59

45,226.00 34 .0 7

45,266.00

37.92

40.00

0.09

33,298.00 25 .0 9

24,215.00

20.28

(9,083.00)

(37.51)

12,907.00

9. 72

12,907.00

10.81

-

-

28,686.00 21 .6 1

19,867.90

16.64

(8,818.10)

(44.38)

100.00

(13,349.1)

(11.18)

2 Hutan Lindung 3 Hutan Produksi Terbatas

2009

Jumlah 132,736.00 10 119,386.90 0. 00 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan

data

diatas

terlihat

bahwa

luas

wilayah

kabupaten

Dharmasraya yang didominasi oleh luasan lahan hutan, luasan lahan hutan yang tidak boleh digarap untuk kepentingan budidaya itu seluruhnya adalah 52,27%, yang terdiri dari dari HSAW seluas 8,27%, hutan lindung 6,08%, dan HPT 37,92%. Sisanya seluas 47,73% hutan produksi, hutan produksi


5

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera yang dapatt dikonversi dan areal hutan lainnya. Artinya, Dharmasraya memiliki hutan yang cukup luas untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik, sedangkan pada sisi lain keberadaan hutan lindung dan hutan suaka alam dan hutan wisata, HPT merupakan potensi untuk menghasilkan zat carbon yang cukup besar dan potensi untuk manfaat hasil hutan non kayu lainnya. Dalam perkembangan penggunaan fungsi hutan, maka dari tahun 2005 sampai 2009 telah terjadi alih fungsi hutan yang cukup siginfikan, yaitu hutan produksi tetap dan areal hutan lainnya yang telah dikonversi. Selain hutan, kawasan yang dimiliki Dharmasraya adalah perkebunan yang mencapai 44,36% dari seluruh kawasan yang ada di Dharmasraya atau setara 131.348 Ha. Dimana sebagian besar lahan perkebunan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan sebagiannya lagi untuk perkebunan karet.

Perkebunan

kelapa

sawit

apabila

dikategorikan

dari

jenis

pengelolaannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perkebunan besar (yang dikelola oleh perusahaan) seluas 56.832 Ha dan perkebunan rakyat seluas 28.445 Ha. Sedangkan perkebunan karet dominan dikelola oleh rakyat atau termasuk kategori perkebunan rakyat seluas 38.079 Ha. Dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang besar itu maka membuka peluang bagi Dharmasraya menjadi produsen sawit terbesar di Sumatera Barat. Begitu pula dengan potensi karet yang sudah ada selama ini. Namun, yang menjadi persoalannya

adalah

bagaimana

jenis

produksi

yang

dihasilkan

dari

perkebunan (terutama kelapa sawit) memiliki daya saing yang kuat di level regional bahkan nasional. 1.3 KEPENDUDUKAN Adapun aspek kependudukan dalam hal ini meliputi: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, serta penyebaran penduduk. Secara terperinci, perkembangan aspek kependudukan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 1.5 : TABEL 1.5 KEPENDUDUKAN

No 1 2

Aspek Kependudukan Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk

2005

Perkembangan Tahun 2006 2007 2008

165.194

170.440

175.573

180.915

40.171

40.566

41.334

42.684


2009 186.35 4 43.967

6

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 3 4

5

(KK) Jumlah penduduk miskin (jiwa) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) Laju pertumbuhan penduduk (%)

45.827

25400

23.800

21.370

20.760

26,43%

14,90%

13,56%

11,81%

11,14 %

3,18%

3,01%

3,04%

3,01%


Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni : rata-rata 3 % per tahun.

Hal ini disebabkan karena

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang dari segi ekonomi cukup kondusif, berada pada posisi yang strategis dan ekonominya sedang berkembang, sehingga banyak penduduk pendatang yang bekerja dan membuka usaha baru. Penduduk Kabupaten Dharmasraya tersebar secara merata di semua kecamatan, dengan sebaran penduduk di Kecamatan Koto Baru sebesar 55.565 jiwa (12.662 KK), Kecamatan Sungai Rumbai sebesar 45.492 jiwa (11.509 KK), Kecamatan Sitiung sebesar 34.050 jiwa (7.997 KK) dan Kecamatan

Pulau

Punjung

sebesar

34.764

jiwa

(7.556

KK).

Dari

perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah rumah tangga, rata-rata anggota keluarga di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 4,60 jiwa/KK, Kecamatan Sitiung 4,26 jiwa/KK, Kecamatan Koto Baru 4,39 jiwa/KK dan Sungai Rumbai 3,95 jiwa/KK. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung dengan kepadatan mencapai 105 jiwa/Km2, Kecamatan Sungai Rumbai 57 jiwa/Km2, Kecamatan Koto Baru 61 jiwa/Km2, dan Pulau Punjung 37 jiwa/Km2. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah transmigrasi yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Minang 62,93% (106.899 Jiwa), Jawa 32,96 % (55.989 Jiwa), Sunda 1,49 % (2.531 Jiwa), Batak 0,88 % (1.495 Jiwa), melayu 0,71 % (1.206 Jiwa) dan suku lainnya 1,03 % (1.751 Jiwa). Perubahan struktur perekonomian kabupaten Dharmasraya bergerak dari dominasi sector pertanian berubah ke sector perdagangan hotel dan restoran, serta sector bangunan, sedangkan industri pengolahan sebagai


7

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera upaya untuk meningkatkan nilai tambah sector pertanian untuk mendorong peningkatan nilai PDRB belum begitu dominan sebagai pengeser penurunan struktur perekonomian dari dominan sector pertanian bergerak secara perlahan-lahan

ke

sector

industri

pengolahan,

karena

sector

industri

pengolahan ini justru mengalami penurunan sharenya, dimana tahun 2005 adalah sebesar 6,91% menurun menjadi 6,88 % tahun 2006 dan terus turun sampai

5,98%

tahun

2008.

Oleh

karena

itu,

dalam

pengembangan

perekonomian lima tahun ke depan, penguatan sector industri pengolahan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah (value added) produk pertanian masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga perubahan struktur perekonomian ke ekonomi yang didominasi oleh kegiatan industri; sebagai penciri dari daerah maju akan dapat diwujudkan di kabupaten Dharmasraya. Tabel di bawah, memperlihatkan bahwa selama 2005-2009, sector pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan yang diperkirakan sampai tahun 2009 lalu adalah sebesar 34,70%. Hal ini mengimplikasikan bahwa pembangunan sector pertanian telah mencapai kemajuan yang cukup membanggakan,

karena

telah

mampu

meningkatkan

nilai

tambahnya

terhadap PDRB kabupaten Dharmasraya selama ini, walaupun komposisinya dalam pembentukan nilai PDRB kabupaten Dharmasraya masih tetap dominan, sehingga perekonomian Dharmasraya masih tergolong kepada daerah yang berbasis ekonomi agraris. Pada hal pembangunan ekonomi daerah yang ideal itu harus bergeser kepada semakin dominannya sector industri dan jasa. TABEL 1.6

No

1. 2. 3.

Sektor Ekonomi

Share Terhadap Pembentukan Nilai PDRB 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009* 39,55 39,39 39,29 39,30 34,70 6,91 6,88 6,84 5,98 5,10 dan 11,54 11,50 11,52 12,10 11,50

4.

Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel Restoran Pengangkutan & komunikasi

6,32

6,39

6,43

7,19

7,54

5.

Jasa-Jasa

16,13

16,05

15,95

14,42

13,50


Pergeseran dari ekonomi agraris ini ternyata mengalir kepada sector perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Tentu saja


8

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera hal ini dapat dikatakan bahwa perekonomian kabupaten Dharmasraya telah menjadi perekonomian yang terbuka (open economic), tetapi karena struktur perekonomian masih didominasi oleh sector pertanian, maka dapat dikatakan produk ekspornya masih dalam bentuk bahan mentah (raw material) yang rentan terhadap goncangan krisis finansial yang disebabkan oleh negara lain. Artinya, meskipun perekonomian Dharmasraya telah bergerak menuju system perekonomian terbuka yang ditandai dengan semakin besarnya peran sector

perdagangan,

hotel

dan

restoran,

serta

pengangkutan

dan

komunikasi, tetapi karena masih dominannya produk pertanian dan belum berkembangnya produk industri pengolahan, maka berimplikasi bahwa: pertama: rente ekonomi akan dinikmati oleh wilayah dan negara lain, kedua mudahnya perekonomian Dharmasraya terkena goncangan (external shock) krisis financial global. Diyakini

saat

ini

bahwa,

semakin

melemahnya

perekonomian

Dharmasraya pasca krisis financial global dan pasca bencana gempa tahun 2009 kemaren, berpangkal dari lemahnya struktur perekonomian ini. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, diperlukan arahan pembangunan yang dapat menangkap rente ekonomi sendiri, melalui pengembangan sector pertanian ke arah agroindustri dan agrobisnis yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi atau industrialisasi pertanian. Mengembangkan system produksi pertanian dan industri yang memiliki pangsa pasar yang besar di dalam daerah sendiri dan internal wilayah, seperti provinsi tetangga. Diperlukan pengembangan industri pertanian yang tangguh dan efisien yang memberikan insentif yang besar bagi petani produsen komoditi eksport dan komoditi unggulan. Hal ini sejalan dengan arahan dalam RPJPD Sumatera Barat 2005 2025 yang menyatakan bahwa sasaran pembangunan ekonomi Sumatera Barat pada RPJM II tahun 20112015 itu adalah pada mengwujudkan usaha pertanian moderen dan agrobisnis yang maju, dan meningkatkan kegiatan industri dan jasa yang efisien, dalam hal ini kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah yang menjadi kawasan andalan untuk produksi perkebunan karet dan sawit Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sejak pemekaran wilayahnya dari kabupaten Sawah Lunto


9

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sijunjung tahun 2003 yang lalu, dimana pada periode 2000-2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,90% per tahun. Hal ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode RPJMD I (2005-2010) yakni mencapai 6,24%. Sejak tahun 2006 kabupaten Dharmasraya telah mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6% dan pada tahun 2008 merupakan puncak dari pertumbuhan ekonnomi yang tertinggi dicapai kabupaten Dharmasraya yakni 6,54%, jauh diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang hanya mencapaii 6,37%. Setelah itu, dengan terimbasnya oleh krisis financial global dan gempa bumi pada September 2009, yang menurunkan volume eksport perkebunan

karet dan

kerusakan

pada

sawit

gudang

serta

gempa

perusahaan

tahun

eksport

2009

menimbulkan

perkebunan,

telah

menyebabkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 6,03% tahun 2009. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik itu didorong oleh sector pertanian, pertambangan dan pengalian, sector bangunan, listrik, air dan gas, serta sector pengangkutan dan komunikasi. Pada setiap tahun, sector yang tetap eksis mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat itu adalah pertanian, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta sector listrik, air bersih dan gas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


10

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Dharmasraya

menyusun

Rencana

Strategis

dengan

tujuan

sebagai berikut : 1.

Melaksanakan Manajemen Kepegawaian secara benar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah.

2.

Menempatkan Aparatur sesuai dengan kompetensinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.

Meningkatkan pengelolaan kepegawaian.

5.

Meningkatkan Perencanaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.

6.

Meningkatkan Kompetensi Aparatur secara tekhnis dan manajerial.

7.

Memberikan

penghargaan

dan

sanksi

kepada

aparatur

secara

konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS.


11

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 8.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dalam

pelaksanaan

tugas–tugas

sehari–hari

Badan

Kepegawaian

Daerah Kabupaten Dharmasraya , Mempunyai tugas : “Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang

pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Daerah. “ Disamping itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya juga mempunyai fungsi : 1. Penyiapan peyusunan Peraturan Perundang – undangan Daerah dibidan kepegawaian

sesuai

dengan

norma

,

standar

dan

prosedur

yang

ditetapkan pemerintah; 2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; 4. Penyiapan

dan

pellaksanaan

pengangkatan,

kenaikan

pangkat,

pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindaha, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma , prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 6. Penyiapan dan pengurusan penerbitan Karpeg, Karis/ Karsu dan KPE ke Badan Kepegawaian Negara; 7. Pengurusan Satya lencana karya satya PNS ke Sekretariat Negara; 8. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan; 9. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 10.Penyelenggaraan administrasi PNSD; 11.Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian daerah; 12.Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; 13.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait;


12

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 14.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian

Tugas

Jabatan

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Dharmasraya berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya nomor

9 Tahun

2010 . Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Dharmasraya, berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2010 terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub. Bagian Umum dan Anggaran b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan c. Sub. Bagian Kepegawaian

3.

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi terdiri dari : a. Sub. Bidang Pengadaan dan Pensiun b. Sub. Bidang Mutasi

4

Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : a. Sub. Bidang Data dan Formasi b. Sub. Bidang Pembinaan dan Kespeg

5.

Bidang Diklat dan Pengembangan a. Sub. Bidang Diklat b. Sub. Bidang Pengembangan

6.

Kelompokan Jabatan Fungsional Rincian Tugas Pokok dan Kewenangan sesuai dengan struktur di atas

adalah sebagai berikut: 1. Kepala BKD 2. Sekretaris 3. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi 4. Bidang Data, Pembinaan dan Kesejateraan Pegawai 5. Bidang Diklat dan Pengembangan 6. Kelompok Jabatan Fungsional 1.

Kepala BKD

(1) Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang


13

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut: a. merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan,

pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan visi dan misi daerah. b. mengatur dan mendistribusikan tugas Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang. d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang. e. meneliti,

mendisposisi,

memaraf

dan

menandatangani

persuratan yang berkaitan dengan Kepegawaian Daerah. f. mengkoordinir menyalurkan,

pelaksanaan meningkatkan

tugas, mutu

dan

mempersiapkan, produktifitas

serta

mengembangkan karir pegawai daerah. g. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam peningkatan dan pengembangan karirnya. h. memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas kepegawaian daerah. i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut bidang kepegawaian daerah. j. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan berkala dan tahunan

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagai

pertanggungjawaban dan penilaian atasan. k. membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Pemerintahan

(LAKIP),

Daerah

Pertanggungjawaban

(LPPD)

Laporan dan

Pemerintahan

Penyelenggaraan

Laporan

Daerah

Keterangan

(LKPJ)

bidang

kepegawaian daerah serta laporan lainnya.


14

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera l. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris

Daerah

sesuai

dengan

bidang

tugas

dan

permasalahannya . 2. Sekretariat (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah yang meliputi urusan

perencanaan,

kepegawaian

keuangan,

serta

rumah

mengkoordinasikan

tangga

dan

tugas-tugas

kepegawaian. (3)

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi. b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan d. melaksanakan

pengurusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan Badan Kepegawaian Daerah. e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian. f. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Sub Bagian. g. mendisposisikan surat-surat kepada Kepala Sub Bagian dan mengatur keluar masuk surat di Badan Kepegawaian Daerah. h. mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

tugas Badan Kepegawaian Daerah i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.


15

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Anggaran b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Program dan Pelaporan a. Sub Bagian Umum dan Anggaran (1) Sub Bagian Umum dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2)

Sub

Bagian

melaksanakan

Umum

dan

Anggaran

urusan

surat

menyurat,

mempunyai

tugas

kearsipan,

rumah

tangga, pemeliharaan barang inventaris dan aset, pengelolaan administasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Umum

dan

Anggaran dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. mengendalikan surat masuk, surat keluar dan arsip. c.

melaksanakan

pengendalian

administrasi

barang

dan

perlengkapan dinas d. mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

pengadaan,

penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan e. mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

penggunaan

dan

pemakaian bahan peralatan dan perlengkapan kantor f.

membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Anggaran

g. melaksanakan pengelolaan admiistrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan h. menghimpun petunjuk-petunjuk tentang perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan


16

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera i. menyiapkan data untuk menyusun anggaran (RKA) dan pembangunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku j. mempelajari pola dasar pembangunan daerah, rencana pembangunan

rutin

tahunan

daerah

untuk

pedoman

penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah. k. menghimpun

dan

menyusun

program

kerja

Badan

Kepegawaian Daerah serta mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan

program

kerja

di

lingkungan

Badan

Kepegawaian Daerah . l. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin m.

menyelenggarakan

pembukuan

keuangan

sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. n. menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah o. memonitor dan menganalisa kesesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan (cash budget) p. menginventarisir

permasalahan-permasalahan

yang

berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Anggaran serta menyiapkan bahan pemecahannya. q. mengkoordinir dan memonitor laporan-laporan pegawai,

belanja

pembangunan

di

lingkungan

belanja Badan

Kepegawaian Daerah r.menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Anggaran berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir. s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut

Sub

Bagian

Umum

dan

Anggaran

untuk

pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Anggaran kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan


17

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

b. Sub Bagian Kepegawaian (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan Pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan. (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah c. mempersiapkan

rencana

kebutuhan

pegawai

Badan

Kepegawaian Daerah d. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti maupun pensiun pegawai Badan Kepegawaian Daerah e. mempersiapkan bahan dan data pegawai Badan Kepegawaian Daerah

yang akan mengikuti Diklat, teguran pelanggaran

disiplin dan DP 3 pegawai Badan Kepegawaian Daerah . f. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai Badan Kepegawaian Daerah. g. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Badan Kepegawaian Daerah. h. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. i. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan


18

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai k. menyampaikan menyangkut

saran

dan

bidang

Sub

pertimbangan Bagian

kepada

atasan

Kepegawaian

untuk

pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya l. membuat

laporan

pelaksanaan

kegiatan

Sub

Bagian

Kepegawaian kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan m. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya. c. Sub Bagian Program dan Pelaporan (1)

Sub Bagian Program dan Pelaporan Kepala

Sub

Bagian

yang

dipimpin oleh seorang

berada

di

bawah

dan

bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2)

Sub

Bagian

Program

mengkoordinasikan

dan

Pelaporan

perencanaan

mempunyai

program

dan

tugas

kegiatan,

pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik evaluasi dan program. (3)

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan

dengan berpedoman kepada tugas pokok dan

fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja c. mempelajari pola dasar pembangunan daerah, rencana pembangunan

rutin

tahunan

daerah

untuk

pedoman

penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah. d. menghimpun dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah .


19

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera e. menyiapkan

data

untuk

dikelola

sebagai

bahan

perencanaan selanjutnya f.

memonitor dan menganalisa kesesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan

g. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya i.

membuat

laporan

Program

dan

pelaksanaan

kegiatan

Pelaporankepada

Sub

atasan

Bagian sebagai

pertanggungjawaban dan penilaian atasan j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

3. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi (1)

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi seorang

Kepala

Bidang

yang

dipimpin oleh

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2)

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi

mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengadaan, pensiun dan mutasi pegawai. (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi pegawai mempunyai tugas : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan,

Pensiun

pengadaan

dan

formasi,

proses

dan

mutasi

pengangkatan administrasi

pegawai

pegawai,

pensiun,

meliputi

penyusunan

proses

mutasi

jabatan, mutasi dalam daerah dan mutasi antar daerah ; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang mutasi pegawai.


20

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c.

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan di Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pensiun Pegawai.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4)

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan di Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai. c. mengelola pengangkatan dan penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan daerah d. menyusun

dan

memproses

bahan

administrasi

pemberhentian dan pensiun pegawai e. merencanakan dan mengendalikan mutasi pegawai f. mengelola

kenaikan

pangkat,

pengangkatan

dalam

jabatan, serta pemindahan pegawai antar instansi dan antar daerah g. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data jabatan struktural, fungsional dan pangkat PNS. h. merencanakan kegiatan tahunan bidang pengadaan dan mutasi pegawai serta membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya j. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Mutasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya


21

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari: a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun b. Sub Bidang Mutasi a.

Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala

Sub

Bidang

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi. (2) Sub

Bidang

Pengadaan

mempunyai

tugas

melaksanakan,

mempersiapkan bahan pengadaan dan pengangkatan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan pegawai d. menyiapkan

pedoman

dan

petunjuk

kerja

pelaksanaan

pengadaan dan pengangkatan pegawai e. membuat rencana kerja Sub Bidang Pengadaan f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan g. menyiapkan bahan seleksi CPNS dan pegawai tidak tetap untuk pengisian formasi yang ditetapkan h. menyiapkan bahan pengangkatan CPNS dan pegawai tidak tetap yang telah lulus seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku. i. menghimpun dan meneliti data PNS yang akan pensiun . j. melaksanakan penyimpanan berkas kerja dan data serta bahan menurut ketentuan yang berlaku


22

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera k. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku l. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang

Pengadaan

dan

Pensiun

untuk

mengetahui

permasalahan agar tidak terjadi penyaimpangan m. menyampaikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan

menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya n. membuat Pengadaan

laporan dan

pelaksanaan Pensiun

kegiatan

kepada

Sub

atasan

Bidang sebagai

pertanggungjawaban dan penilaian atasan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. b.

Sub Bidang Mutasi (1) Sub Bidang Mutasi

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi. (2) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar instansi dan daerah, peninjauan masa kerja PNS dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten Dharmasraya (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Mutasi

dengan

berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan mutasi pangkat, jabatan antar instansi, antar daerah dan peninjauan masa kerja PNS


23

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera d. menyiapkan bahan administrasi pengelolaan mutasi pangkat, mutasi

jabatan

antar

instansi

dan

antar

daerah

serta

peninjauan masa kerja PNS e. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja f. membuat rencana kerja Sub Bidang Mutasi g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan h. meneliti, mengolah usul kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja PNS i. mempelajari dan meneliti bahan usul pindah pegawai antar unit kerja, antar dari dan dalam jabatan dan mengendalikan PNS pindah dari dan dalam daerah. j. melaksanakan administrasi dan pengendalian mutasi PNS k. menyampaikan menyangkut

saran

Sub

dan

Bidang

pertimbangan Mutasi

guna

kepada

atasan

pembinaan

dan

peningkatan tugas selanjutnya l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi kepada atasan sebagai pertanggungjawaban

dan penilaian

atasan m. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya.

4. Bidang Diklat dan Pengembangan (1) Bidang Diklat dan Pengembangan

dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2) Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Diklat dan Pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis diklat pimpinan pegawai, diklat teknis, fungsional dan diklat lainnya ; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan pegawai ;


24


Mengkoordinasikan dan memadukkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Diklat dan Pengembangan;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Diklat dan Pengembangan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun

rencana

dan

pelaksanaan

pengembangan

karir

pegawai d. mengelola data pokok kepegawaian e. mengatur dan mendistribusikan tugas Kepala sub Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku f. memberi petunjuk dan bimbingan kepala Kepala Sub Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas g. mengumpulkan data dan bahan tentang pendidikan dan latihan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan h. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi peserta diklat dan penugasan PNS mengikuti Diklat i.

menyiapkan

pedoman

petunjuk

teknis

kerja

tentang

pelaksanaan administrasi pengembangan PNS mengikuti diklat j.

membuat

rencana

kebutuhan

dan

program

kerja

diklat

berdasarkan kebutuhan dan analisa k. mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan penugasan Pegawai Negeri yang mengikuti diklat struktural, teknis fungsional. l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan m. menghimpun

dan

memelihara

data

alumni

diklat,

mengevaluasi serta mengendalikan pendayagunaan alumni diklat sesuai dengan profesionalnya


25

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan o. mengawasi

dan

mengendalikan

Bidang

Diklat

dan

Pengembangan supaya kegiatan sesuai dengan rencana p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. Bidang Diklat dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub Bidang Diklat b. Sub Bidang Pengembangan a. Sub Bidang Diklat 1 Sub Bidang Diklat

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan. (2) Sub

Bidang

Diklat

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang Diklat Kabupaten Dharmasraya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat

dengan

berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang Diklat

untuk mengetahui permasalahan agar tidak

terjadi penyaimpangan d. menginventarisir

permasalahan-permasalahan

berhubungan dengan Sub Bidang Diklat

yang

serta menyiapkan

bahan pemecahannya e. menilai prestasi kerja bawahan/staf di lingkungan Sub Bidang Diklat

berdasarkan

hasil yang

dicapai sebagai bahan

peningkatan karir pegawai


26

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera f. menyampaikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan

menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bidang Diklat untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan h. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya b.

Sub Bidang Pengembangan (1) Sub Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengembangan. (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun

perencanaan

pengembangan

dan

formasi

PNS

berdasarkan ketentuan dan hasil analisa jabatan (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan pengembangan karir pegawai d. mengumpulkan data dan bahan tentang jumlah formasi jabatan struktural, non struktural, fungsional berdasarkan analisis jabatan dan formasi yang terisi dan tidak terisi e. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural f. melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan karir pegawai dengan unit kerja lain g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pengembangan karir pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar


27

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera h. melaksanakan

pelayanan

dan

pengelolaan

administrasi

dan

pengelolaan

administrasi

penerimaan Praja IPDN i. melaksanakan

pelayanan

pengiriman ujian penyesuaian ijazah, ujian dinas Tk.I dan II j. menilai prestasi kerja bawahan/staf di lingkungan Sub Bidang Pengembangan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai k. menyampaikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan

menyangkut Sub Bidang Pengembangan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya l. membuat

laporan

pelaksanaan

kegiatan

Sub

Bidang

Pengembangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan m. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya. 5. Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (1) Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh

seorang

Kepala

Bidang

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2) Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bimbingan

dan

di bidang data,

konseling,

etos

kerja,

pembinaan disiplin, proses

administrasi

hukuman disiplindan peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis data dan formasi pegawai; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kesejahteraan pegawai ;


28

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c. Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan program dan kegiatan bidang Data, pembinaan dan kesejahteraan pegawai ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun bahan dan data serta membuat formasi pegawai Kabupaten Dharmasraya d. menghimpun, kepegawaian

mengumpulkan PNS

di

lingkungan

dan

mengolah

Pemerintah

data

Kabupaten

Dharmasraya e. melaksanakan penyusunan bahan administrasi pembinaan disiplin dan etos kerja f. menyusun bahan pembinaan dan konseling terhadap pegawai g. menyusun dan merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai h. menyusun dan menyiapkan kartu pegawai seperti Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Istri dan Kartu Suami i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari: a. Sub Bidang Data dan Formasi b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai


29

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera a. Sub Bidang Data dan Formasi (1) Sub Bidang Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. (2) Sub Bidang Data mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang data pegawai Kabupaten Dharmasraya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bidang

Data

dengan

berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang Data

untuk mengetahui permasalahan agar tidak

terjadi penyimpangan d. menyiapkan

bahan dalam rangka penyusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub Bidang Data. e. menginventarisir

permasalahan

yang

berhubungan

Sub

Bidang Data dan menyiapkan pemecahannya f. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penyusunan formasi g. melaksanakan

penyusunan,

pengusulan

dan

penetapan

formasi pegawai h. melaksanakan koordinasi pelayanan dan penyusunan formasi dengan unit kerja lain i. menghimpun, mengolah dan melaksanakan pemutakhiran data pegawai j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Data

berdasarkan

hasil

yang

dicapai

sebagai

bahan

kepada

atasan

peningkatan karir pegawai k. menyampaikan menyangkut

saran

Sub

dan

Bidang

pertimbangan Data

guna

pembinaan

dan

peningkatan tugas selanjutnya l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data kepada atasan sebagai pertanggungjawaban

dan penilaian

atasan


30

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera m. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya. c. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (1) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang

Kepala

Sub

Bidang

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan. (2) Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan evaluasi, melaksanakan urusan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pembinaan mental, pemberian

penghargaan

dan

tanda

jasa

di

lingkungan

pemerintah Kabupaten Dharmasraya (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. merumuskan rancangan norma, standar dan prosedur daerah di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai d. menghimpun bahan dan persyaratan usul PNS yang akan diusulkan mendapat Satya Lencana Karya Satya e. melaksanakan penilaiann dan seleksi PNS berprestasi untuk pemberian penghargaan f. melaksanakan program pemeliharaan kesehatan PNS g. melaksanakan penyaluran bantuan perumahan PNS h. menghimpun

dan

meneliti

permohonan

PNS

untuk

PNS

untuk

mendapatkan kartu ASKES dan TASPEN i. menghimpun

dan

meneliti

permohonan

mendapatkan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan


31

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera k. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku l. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku m. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf sub bidang Pembinaan dan kesejahteraan pegawai agar tidak terjadi penyimpangan n. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

atasan

sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya 7.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya.


32

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB II LANDASAN FILOSOFI, VISI DAN MISI 2.1 LANDASAN FILOSOFI Pembinaan kepegawaian

Kepegawaian

yang

ditujukan

mantap,

dengan

untuk

mewujudkan

pengembangan

sistem

pegawai

yang

dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta memperhatikan kode etik dan disiplin PNS. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali,

diantaranya

adalah

diwujudkannya

tata

kepemerintahan

yang

demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini Keberhasilan

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan

sehingga

keberhasilan

yang

telah

dicapai

dapat

terus

dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan

Kepegawaian

RENSTRA

Prioritas

Daerah

Kabupaten

Pembangunan

Dharmasraya

Kabupaten

mengacu

Dharmasraya

pada

2010-2015

dengan mengartikulasi visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka


33

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 yang mengarah pada visi, misi dan sasaran. 

Visi Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera 2015



Misi meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional serta meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat



Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Bupati periode 2010-2015

maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode deskriptif dan Induktif/ analitik dengan melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai visi mis tujuan kebijaksanaan, program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

2.2. VISI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategik yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah untuk menciptakan aparatur pemerintah Kabupaten yang profesional dan memiliki kopetensi secara teknis dan manajerial. Untuk periode 2011- 2015

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai Visi sebagai berikut : “MEWUJUDKAN

APARATUR

YANG PROFESIONAL, BERMORAL

DAN SEJAHTERA” 2.3. MISI Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1.

Melaksanakan manajemen kepegawaian secara benar.

2.

Meningkatkan kopetensi aparatur , teknis dan manajerial.

3.

Menyelenggarakan pelayanan prima dibidang kepegawaian.


34

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 4.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kopetensi berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja.

5.

Memberikan

penghargaan

dan

sanksi

kepada

aparatur

secara

konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS. 6.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.


35

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 3.1 DINAMIKA STRATEGI Secara umum RPJM telah mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang

dihadapi

lima

tahun

kedepan,

salah

satu

diantaranya

adalah

permasalahan sumber daya manusia aparatur termasuk di dalamnya adalah PNS. Permasalahan tersebut adalah rendahnya kualitas pelayanan umum antara

lain

karena

penyimpangan, memadainya

tingginya

rendahnya sistem

penyalahgunaan

kinerja

ke%mbagaan

sumber

kewenangan

daya

(organisasi)

aparatur,

dan

dan belum

ketatalaksanaan

(manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan

perundangundangan

yang

sudah

tidak

sesuai

dengan

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Untuk itu salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun adalah Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, disusun arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang ditetapkan sebagai berikut : a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

praktikaraktik

KKN

melalui:

Penerapan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan yang baik (good governance), Pemberian sanksi yang berat bagi pelaku KKN, Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur, Peningkatan budaya kerja aparatur, Percepatan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat lebih memadai, efektif dengan struktur lebih ramping, luwes dan responsif, Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan pada semua

tingkat

kapasitas

SDM

dan

lini

pemerintahan,

aparatur

agar

lebih

Penataan

dan

profesional,

peningkatan Peningkatan

kesejahteraan pegawai dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi, optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan

dokumen/arsip

negara

dalam

pengelolaan

tugas

dan

fungsi

pemerintahan.


36


Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan. Dua dari tiga arah kebijakan pembangunan nasional penyelenggaraan negara tersebut diatas mengamanatkan dilakukannya upaya-upaya yang difokuskan pada dua aspek pembangunan yaitu aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Maksud dari arah kebijakan tersebut yaitu agar pembangunan penyelenggaraan negara mampu

mewujudkan

aparatur

yang

profesional,

aparatur

yang

akuntabel, dan aparatur yang sejahtera serta kelembagaan yang efisien dan tanggap terhadap perubahan. Dengan terwujudnya kondisi aparatur sebagai

tersebut

diatas,

diharapkan

dapat

mengantarkan

upaya

pembangunan nasional penyelenggaraan negara mencapai tujuan agenda pembangunan nasional: Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. 3.2 PERMASALAHAN Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun

kedepan

dalam

pengelolaan

Sumber

Daya

Manusia

aparatur

melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2010-2015 sebagai konsekuensi dalam

mendukung program pemerintah daerah 5 tahun

mendatang. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah :

a. Proses pengangkatan GTT/PTT yang masuk dalam database kepegawaian sesuai

regulasi

SE

MENPAN

No.

5

Tahun

2010

untuk

dilakukan

pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tindak lanjut pemetaan Tenaga Honorer Kategori I, II dan Non Kategori

b. Rekruitmen CPNS dari pelamar umum untuk mengganti PNS yang memasuki BUP yang disiapkan penggantinya

c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional karena

pensiun

untuk

disiapkan

penggantinya

melalui

promosi/

pengangkatan dan pelantikan

d. Wacana pembatasan batas usia pensiun PNS mencapai usia 58 tahun e. Sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan


37

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera f. Regulasi administrasi kepegawaian melalui kartu pegawai elektronik yang memiliki banyak fungsi bagi PNS

g. Pengembangan data PNS melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan informasi data yang mudah diakses secara langsung pleh PNS melalui teknologi informasi

3.3 TANTANGAN Keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat birokrasi yang berasal dari jalur karier kepegawaian (non political appointees) selalu dijumpai di setiap pemerintahan suatu negara, dan keberadaannya akan terus eksis selama

pemerintahan

negara

tersebut

masih

ada.

Keberadaan

PNS

dibutuhkan oleh pemerintah dan negara (stakeholder), dimana PNS selaku pelaksana kebijakan untuk menggerakan birokrasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat secara umum (customer) dalam wujud pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (fungsi public service). Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil disebut "public servant atau civil servant," yang selalu dibutuhkan oleh Pemerintah/Negara, dan Masyarakat sebagai pengguna jasa PNS. Perubahan dari dua faktor utama (pemerintah selaku stakeholder dan PNS selaku pelaksana kebijakan/penyelenggara birokrasi serta penyedia pelayanan kepada masyarakat) diperlukan, karena dipengaruhi

oleh

dinamika

perubahan

di

berbagai

bidang,

seperti:

POLEKSOS, demografi, dan meningkatnya tuntutan publik kepada PNS, serta pengaruh global. Dari sisi pemerintah, perkembangan dan perubahan lingkungan yang terjadi telah disikapi dengan berbagai upaya penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangnan penyelenggaraan negara, diarahkan untuk menciptakan

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa

sebagaimana

tertuang dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya. Aparatur sebagai subjek pelaksana program dari segi kesejahteraan, dimana penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya, yang didukung dengan sistem penghargaan non materil yang adil dan rasional, sehingga mampu menumbuhkan motivasi yang selanjutnya memacu peningkatan kinerja dan terciptanya aparatur yang bersih dari KKN.


38

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sedangkan penyesuaian yang harus dilakukan oleh kepegawaian adalah menyelaraskan pembangunan

program-program nasional

serta

kepegawaian

tuntutan

dengan

stakeholder

arah

kebijakan

(pemerintah)

dan

masyarakat yang menghendaki terwujudnya PNS yang profesional, dan bersih dari KKN, sehingga mampumenghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu masih terbuka peluang bagi kepegawaian di masa depan, apabila mampu mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang ada, sehingga dapat mewujudkan PNS sebagaimana diharapkan oleh stakeholder dan customernya. 3.4 KENDALA Kondisi kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk didalamnya PNS sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada (existing system). Sistem kepegawaian yang ada belum mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2)). Meskipun peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian

telah

mengamanatkan

tenwujudnya

PNS

sebagaimana

diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum mampu memenuhi harapan tersebut. Kondisi demikian diindikasikasikan dengan berbagai keluhan terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan seperti: a. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan birokrasi. b. Kurangberdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan

peraturan perundangan kepegawaian termasuk norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaanya c. Belum

tertatanya birokrasi baik sumber daya aparaturnya maupun

kelembagaannya d. Sumber

daya

manusia,

infrastruktur

organisasi,

kompetensi

dan

ketersediaan sarana prasarana yang masih belum presentatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang terdapat di dalam RPJM


39

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera e. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena

jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah f. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS

yang mendapatkan pelayanan


40

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RENSTRA bertujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah yaitu sebagai berikut : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan b. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD Tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD adalah menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD 5 (lima) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 4.2 SASARAN Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil faktor penentu keberhasilan, maka disusunnya tujuan dan sasaran yang yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan melalui

program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib sebagai berikut : a. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan wawasan keterampilan yang profesional tugas dan fungsi


41

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera b. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar melalui izin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan kepegawaian c. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian

4.3 STRATEGI Strategi

merupakan

mengimplementasikan

kebijakan

agenda

yang

diambil

pembanguna

pada

dalam

Badan

rangka

Kepegawaian

Daerah Kabupaten Dharmasraya 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : a. Peningkatan

keterampilan

dan

profesionalisme

PNS,

diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti

strategi BIMTEK,

kursus-kursus dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah b. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional dan proporsional c. Peningkatan pengembangan dan penatan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas, pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan CPNS melalui formasi umum penghargaan memberikan

maupun hasil pendataan GTT/ PTT, memberikan kepada

sanksi

PNS

yang

untuk

peningkatan

melakukan

kesejahteraan,

pelanggaran

disiplin

dan

peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik,


42

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera melalui pembangunan sistem pelayanann kepegawaian berbasih teknologi informasi memalui pengeloaan pembangunan SAPK d. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efesien dan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya

4.4 KEBIJAKAN a. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan di bidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan b. Meningkatkan pola-pola pengembangan karir pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan c. Meningkatkan disiplin pegawai dengan

pemberian

reward

dan

belajar

dan

punishment d. Melakukan monitoring dan evaluasi e. Melaksanakan

rekruitmen

,

memberikan

tugas

memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana prasarana pendukung secara berkelanjutan f. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur pemerintah


43

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB V PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

5.1

PROGRAM Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

SKPD

atau

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukukur pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Dharmasraya

terdapat

beberapa

program

yang

merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Yaitu sebagai berikut :  Program SKPD merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program

utama

(urusan

wajib/

belanja

langsung)

sedangkan

program SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri dari 5 (lima) program dan implementasi kedalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan  Program kegiatan tersebut antara lain :

No

Kegiatan Pokok

1

Tersedianya perangko, matrai dan benda pos lainnya

2

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

4

Terlaksananya administrasi keuangan

5

Terlaksananya Pembayaran honor tenaga kebersihan dan penjaga kantor

6

Lancarnya Pelayanan Operasional Administrasi Kantor

7

Tersedianya alat tulis kantor

8

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

9

Tersedianya persediaan Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

11

Terlaksananya penyediaan makan minum rapat


44

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera

5.2

12

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah

13

Terlaksananya Pembayaran gaji honorer

14

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan genset

15

Terlaksananya diklat prajabatan (LPJ) bagi CPNSD

16

Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi PNS (Diklat untuk camat, seknag dan lain–lain )

17

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

18

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

19

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

20

Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian

21

Pendidikan dan pelatihan teknis

22

Diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV

KEGIATAN

a. Kegiatan seleksi calon PNS dilakukan untuk merektur calon PNS baik dari pelamar umum untuk tenaga strategis, pendidikan dan kesehatan, indikator capaian kinerja yang diharapkan adalah tersedianya CPNS berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun. b. Kegiatan penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional, pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah./ janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antara daerah propinsi/ kabupaten serta mutasi dalam daerah. c. Kegiatan penataan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian d. Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi yang dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun e. Karis/ Karsu, Karpeg, Taspen dan Satya lencana f. Kegiatan penangan kasus pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. g. Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas yang dilakukan adalah memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan izin


45

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. h. Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN untuk direkrut menjadi praja. i.

Kegiatan pemberian bantuan sosial bagi PNS dan Honor daerah /PTT


46

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB VI MANAJEMEN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

6.1 KEWENANGAN Dalam rangka menjabarkan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya, maka setiap bidang perlu menyusun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selanjutnya menyusun Rencana Kerja Tahunan yang lebih operasional, sebagai kegiatan setiap bidang. Oleh karena itu program Badan Kepegawaian Daerah, di singkronkan dengan program yang dirumuskan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan instansi terkait lainnya, agar program / kegiatan memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal. Pemerintah

kabupaten

Dharmasraya

memiliki

kewenangan

untuk

merumuskan kebijakan, norma, standard yang berkaitan dengan program pengembangan daerah khusus untuk Badan Kepegawaian Daerah. Selain untuk merumuskan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah, juga mempunyai kewenangan merumuskan masalah Kepegawaian, untuk itu perlu dibangun senergi yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah

dengan Stakeholder

terkait.

6.2 PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan

sumber

daya

yang

tersedia.

Sedangkan

perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.


47

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 6.3 PELAKSANAAN Pada hakekatnya, program Badan Kepegawaian Daerah, disebarkan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk mensinergikan programprogram yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Badan Kepegawaian Daerah. Untuk itu, diperlukan singkronisasi program antarainstansi terkait, karena keseriusan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan akan sangat menentukan keberhasilan program Badan Kepegawaian Daerah.\ 6.4 MONITORING DAN EVALUASI Pada hakekatnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menyusun standar dan prosedur monitoring, evaluasi dan pengendalian program. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah di tingkat SKPD. Evaluasi dilakukan sebagai upaya penilaian kinerja dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektifitas dan efisien. Untuk itu diwajibkan untuk membuat laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.


48

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB VII PENUTUP

Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam

melakukan

pengelolaan

terhadap

sumber

daya

manusia

yang

dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenagan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur. Amanat undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumber daya aparatur hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut netral dari kepentingan politik maupun golongan. Hakekat

otonomi

daerah

memberikan

ruang

interaksi

yang

mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia

dalam

merespon

dan

mengantisipasi

semakin

cerdasnya

masyarakat. Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan pegawai negeri sipil daerah, sehingga mampu menyelenggarakan otonomi daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republlik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. sebagai

bagian

perumusan

dari

manajemen

kepegawaian

nasional,

kebijakan

manajemen

kepegawaian

secara

diperlukan

komprehensif

berdasarkan : 1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian

nasional,

dengan

menerapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. 2. Pengembangan

manajemen

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

yang

rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi


49

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera kerja. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya perencanaan

Tahun

2010-2015

pembangunan

yang

adalah

sebagai

memberikan

dokumen

arahan/strategi

pembangunan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan

Kepegawaian

Daerah

dapat

menjadi

landasan

maupun

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

A JONI ZUBIR, SH Pembina TK I (IV/b) 19570622 198911 1 002


50

BKD

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program (outcome) (3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)

Tahun-1

Satuan

Tahun-2

(2011)

Tahun-3

(2012)

Tahun-4

(2013)

Tahun-5

(2014)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(2015)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

SKPD Penanggung Jawab

(4)

(5)

(6)

(18)

10.01

%

12.8

Rp

1,201,000,000

13.5

Rp

1,207,000,000

13

Rp

1,167,000,000

12.9

Rp

1,205,000,000

12.8

Rp

1,257,000,000

65.1

Rp

6,037,000,000

BKD

150

orang

200

Rp

1,020,000,000

236

Rp

1,050,000,000

190

Rp

1,010,000,000

220

Rp

1,050,000,000

200

Rp

1,100,000,000

1046

Rp

5,230,000,000

BKD

145

orang

200

Rp

36,000,000

200

Rp

37,000,000

236

Rp

47,000,000

190

Rp

35,000,000

220

Rp

45,000,000

1046

Rp

200,000,000

BKD

110

orang

120

Rp

145,000,000

110

Rp

120,000,000

100

Rp

110,000,000

115

Rp

120,000,000

100

Rp

112,000,000

545

Rp

607,000,000

BKD

43.4

%

47.8

Rp

1,179,000,000

51.5

Rp

1,271,500,000

49.4

Rp

1,205,000,000

50.1

Rp

1,223,380,000

42.4

Rp

1,169,000,000

241

Rp

6,047,880,000

BKD

190

orang

200

Rp

450,000,000

220

Rp

460,000,000

240

Rp

465,000,000

200

Rp

450,000,000

150

Rp

400,000,000

1010

Rp

2,225,000,000

BKD

140

orang

150

Rp

36,000,000

200

Rp

42,000,000

120

Rp

34,000,000

130

Rp

35,000,000

100

Rp

30,000,000

700

Rp

177,000,000

BKD

Jumlah Entry Data dan Update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS Jumlah PNS yang terdapat dapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK Online Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan

180

data

200

Rp

70,000,000

210

Rp

72,000,000

220

Rp

75,000,000

230

Rp

77,000,000

150

Rp

65,000,000

1010

Rp

359,000,000

BKD

190

data

200

Rp

65,000,000

210

Rp

66,000,000

220

Rp

70,000,000

230

Rp

72,000,000

150

Rp

57,000,000

1010

Rp

330,000,000

190

orang

200

Rp

45,000,000

210

Rp

50,000,000

200

Rp

50,000,000

210

Rp

50,000,000

200

Rp

60,000,000

1020

Rp

255,000,000

BKD

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian jenazah

45

orang

50

Rp

25,000,000

74

Rp

30,000,000

50

Rp

17,000,000

80

Rp

30,000,000

50

Rp

25,000,000

304

Rp

127,000,000

BKD

Matrik Hukum dan TaPem 04

BKD 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengelolaan Peningkatan kompetensi aparatur Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah CPNS umum yang mengikuti orientasi Pra Tugas Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

02 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan Jumlah formasi sesuai kebutuhan

(1)

(2) Matrik Hukum dan TaPem

(4)

(5)

(6)

Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/ Karsu, taperum dan pemberian bantuan pensiun

(3)

100

orang

150

Rp

38,000,000

100

Rp

35,000,000

100

Rp

36,000,000

110

Rp

37,000,000

120

Rp

35,000,000

580

Rp

181,000,000

BKD

Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala

180

orang

200

Rp

29,000,000

250

Rp

33,000,000

200

Rp

30,000,000

210

Rp

30,500,000

200

Rp

31,000,000

1060

Rp

153,500,000

BKD

Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan

190

orang

200

Rp

30,000,000

150

Rp

27,000,000

200

Rp

32,000,000

210

Rp

34,000,000

200

Rp

32,000,000

960

Rp

155,000,000

BKD

Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin

30

orang

38

Rp

20,000,000

37

Rp

19,500,000

30

Rp

19,000,000

25

Rp

18,880,000

20

Rp

19,000,000

150

Rp

96,380,000

BKD

Jumlah pejabat struktural/ fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan

45

orang

50

Rp

55,000,000

60

Rp

60,000,000

70

Rp

65,000,000

50

Rp

55,000,000

45

Rp

50,000,000

275

Rp

285,000,000

BKD

Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas pelajar ikatan dinas program SI, S2, S3

10

orang

10

Rp

200,000,000

15

Rp

250,000,000

8

Rp

180,000,000

10

Rp

200,000,000

10

Rp

230,000,000

53

Rp

1,060,000,000

BKD

Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah

45

orang

50

Rp

65,000,000

73

Rp

70,000,000

60

Rp

67,000,000

70

Rp

70,000,000

50

Rp

65,000,000

303

Rp

337,000,000

BKD

10

orang

10

Rp

7,000,000

10

Rp

7,000,000

10

Rp

8,000,000

10

Rp

7,000,000

10

Rp

7,000,000

50

Rp

36,000,000

190

orang

200

Rp

22,000,000

236

Rp

25,000,000

220

Rp

24,000,000

200

Rp

22,000,000

200

Rp

23,000,000

1056

Rp

116,000,000

BKD

20

orang

25

Rp

22,000,000

30

Rp

25,000,000

50

Rp

33,000,000

50

Rp

35,000,000

60

Rp

40,000,000

215

Rp

155,000,000

BKD

3.7

%

4.9

Rp

800,000,000

4.9

Rp

810,000,000

3.7

Rp

789,000,000

3.4

Rp

750,000,000

3.7

Rp

790,000,000

20.7

Rp

3,939,000,000

BKD

150

orang

200

Rp

800,000,000

199

Rp

810,000,000

150

Rp

789,000,000

140

Rp

750,000,000

150

Rp

790,000,000

839

Rp

3,939,000,000

BKD

10.38

%

11.86

Rp

1,650,000,000

13.8

Rp

1,960,000,000

13.1

Rp

1,770,000,000

12.8

Rp

1,950,000,000

10.6

Rp

1,770,000,000

64.7

Rp

9,100,000,000

BKD

Jumlah Pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN 03 Program Pemberian Uang Bantuan Sosial bagi Pegawai

04 Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS/ Pegawai Honor Daerah dan PTT yang mendapatkan bantuan sosial Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

(2) Matrik Hukum dan TaPem

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

70

orang

80

Rp

1,500,000,000

(7)

(8) 120

Rp

(9) 1,800,000,000

(10) 80

Rp

(11) 1,600,000,000

(12) 120

Rp

(13) 1,800,000,000

(14) 80

Rp

(15) 1,600,000,000

(16) 480

Rp

(17) 8,300,000,000

(18) BKD

350

orang

400

Rp

150,000,000

440

Rp

160,000,000

450

Rp

170,000,000

400

Rp

150,000,000

450

Rp

170,000,000

2140

Rp

800,000,000

BKD

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera

Recommend Documents