Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1.1 KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas daerah sekitar 2.961,13 km2 atau setara dengan 296.113 Ha. Letak Geografis kabupaten Dharmasraya terletak antara 0° 47' 07'' Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1° 41' 56'' LS dan dari 101° 09' 21'' Bujur Timur (BT) sampai dengan 101° 54' 27'' Bujur Timur
(BT).
Secara
administratif,
wilayah
kabupaten
Dharmasraya
berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Sijunjung dan kabupaten Kuantan Singingi (Riau), sebelah selatan dengan kabupaten Bungo dan Kerinci (Jambi), sebelah barat dengan kabupaten Solok dan kabupaten Solok Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo, Jambi. Adapun letak geografis Kabupaten Dharmasraya dapat di lihat pada Gambar berikut. GAMBAR 1.1
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
1
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Ketinggian permukaan wilayah kabupaten Dharmasraya 97 m - 1.525 m dari permukaan laut. Daerah dengan dataran paling tinggi berada di kecamatan Sungai Rumbai yaitu 1.525 m d.p.l. sedangkan dataran yang paling rendah berada di kecamatan Koto Baru dengan ketinggian 97 m d.p.l. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Dharmasraya adalah 232 mm/hari dengan intensintas curah hujan paling tinggi pada bulan Maret yaitu 546 mm/hari. Sedangkan rata – rata hari hujan 7,42 hari/bulan dengan hari paling banyak terjadi pada bulan Maret selama 14 hari/bulan. Di Kabupaten Dharmasraya rata – rata suhu berkisaran antara 21° – 33° C. Kabupaten
Dharmasraya
memiliki
sumber
daya
air
yang
cukup
melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 55 buah dan panjang sungai mencapai 96 km. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batang Hari yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Sumatera. Sumber daya air yang potensial ini bisa dimanfaatkan
untuk
kebutuhan
pertanian
dan
kebutuhan
masyarakat
Selama tahun 2008 rata-rata hari hujan mencapai 7,42
hari/bulan,
lainnya. sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 232,00 mm/bulan. Suhu berkisar antara 210 C – 330 C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan.
Selain itu, kondisi topografi
Kabupaten Dharmasraya juga bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Pada awal pemekaran (tahun 2003) , kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru, dan Sitiung dengan 21 Nagari dan 109 Jorong. Namun, pada tahun 2009 melakukan pemekaran sehingga jumlah kecamatan mencapai 11, yaitu Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Besar, Koto Baru, Koto Salak, Padang Laweh, Tiumang, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung, dan IX Koto dengan total Nagari sebanyak 52 nagari dan 260 Jorong. Dimana dari 11 kecamatan ini, kecamatan yang paling luas adalah Koto Besar dengan luas 473, 40 Ha, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Padang Laweh dengan 59,76 Ha.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
2
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera GAMBAR 1.2
No 1
2
3
4
Kecamatan Induk Sungai Rumbai
Koto Baru
Sitiung
Pulau Punjung
Kecamatan Pemekaran
No 1
Sungai Rumbai
2
Asam Jujuhan
3
Koto Besar
4
Koto Salak
5
Padang Laweh
6
Koto Baru
7
Tiumang
8
Timpeh
9
Sitiung
10
Pulau Punjung
11
IX Koto
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
1.2 POLA PENGGUNAAN LAHAN Pada dasarnya, aktivitas penduduk secara langsung ikut mempengaruhi lingkungan
sekitarnya
melalui
kegiatan
pemanfaatan
lahan.
Setiap
penggunaan lahan memiliki faktor pembatas ilmiah yang meliputi kelerengan lahan, besar kecilnya curah hujan, kepekaan jenis tanah terhadap erosi dan lain sebagainya yang apabila melewati ambang batas dapat menganggu fungsi lingkungan. Komposisi lahan Kabupaten Dharmasraya terbanyak adalah hutan dan perkebunan. Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2009 yaitu : pemukiman seluas 6.622 Ha (2,24%), kawasan Industri seluas 29 Ha (0,01%), Sawah 7.273 Ha (2,46%), tanah kering 20,486,5 Ha (6,92%), kebun campuran 6.489,9 Ha (2,19%), perkebunan 131.348 Ha (44,36%) dan hutan 119,386.90 (40,32%). Perkembangan penggunaan lahan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2009 bisa diperhatikan pada tabel berikut ini.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
3
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera GAMBAR 1.3
2005 No
Jenis Penggunaan Lahan
1
Permukiman
2
Industri
3
Pertambangan
4
2009
Ha
%
Luas (Ha)
%
Ha Luas (Ha)
% Luas (Ha)
Perubahan (Ha)
6,048.00
2.04
6,622.30
2.24
574.30
24.00
0.01
29.00
0.01
5.00
-
-
-
-
-
Sawah
7,563.00
2.55
7,273.00
2.46
(290.00)
- Irigasi Teknis
7,542.00
2.55
7,252.00
2.45
(290.00)
21.00
0.01
21.00
0.01
-
19,060.00
6.44
20,486.50
6.92
1,426.50
6,403.00
2.16
6,489.90
2.19
86.90
- Non Irigasi 5
Tanah Kering
6
Kebun Campuran
7
Perkebunan
118,803.00
40.12 131,348.00
44.36
12,545.00
8
Hutan Padang/Semak Belukar/Alang-alang
132,736.00
44.83 119,386.90
40.32
(13,349.10)
9 10 11
Perairan Darat Tanah Terbuka/Tandus/Kosong
12
Lainnya Jumlah
5,323.50
1.80
4,324.90
1.46
(998.60)
11.00
0.00
11.00
0.00
-
25.00
0.01
25.00
0.01
-
0.04
116.50
0.04
-
116.50
296,113.00 100.00 296,113.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Potensi hutan Dharmasraya cukup besar dan dapat diolah secara optimal, apalagi 40% dari luas wilayah Dharmasraya adalah hutan.
Luas
kawasan hutan Dharmasraya adalah seluas 119.386,9 Ha yang terdiri dari hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) seluas 9.875 Ha atau sebesar 8,27%, hutan lindung 7.256 Ha atau sebesar 6,08%, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 45.266
Ha (37,92%), hutan produksi tetap seluas 24.215 Ha
(20,28%), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12.907 Ha
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
4
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera (10,81%), dan areal hutan lainnya seluas 19.867 Ha atau 16,64%. 52,27%. Untuk mengetahui luas kawasan hutan menurut fungsinya bisa diperhatikan pada Tabel 1.4 GAMBAR 1.4
Tahun No
Jenis Hutan
2005 Ha
1 Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW/TN KS)
4 Hutan Produksi Tetap 5 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 6 Areal Hutan Lainnya
%
Ha
Perubahan (Ha)
Perubahan (%)
%
5,696.00
4. 29
9,875.00
8.27
4,179.00
42.32
6,923.00
5. 22
7,256.00
6.08
333.00
4.59
45,226.00 34 .0 7
45,266.00
37.92
40.00
0.09
33,298.00 25 .0 9
24,215.00
20.28
(9,083.00)
(37.51)
12,907.00
9. 72
12,907.00
10.81
-
-
28,686.00 21 .6 1
19,867.90
16.64
(8,818.10)
(44.38)
100.00
(13,349.1)
(11.18)
2 Hutan Lindung 3 Hutan Produksi Terbatas
2009
Jumlah 132,736.00 10 119,386.90 0. 00 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Berdasarkan
data
diatas
terlihat
bahwa
luas
wilayah
kabupaten
Dharmasraya yang didominasi oleh luasan lahan hutan, luasan lahan hutan yang tidak boleh digarap untuk kepentingan budidaya itu seluruhnya adalah 52,27%, yang terdiri dari dari HSAW seluas 8,27%, hutan lindung 6,08%, dan HPT 37,92%. Sisanya seluas 47,73% hutan produksi, hutan produksi
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
5
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera yang dapatt dikonversi dan areal hutan lainnya. Artinya, Dharmasraya memiliki hutan yang cukup luas untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik, sedangkan pada sisi lain keberadaan hutan lindung dan hutan suaka alam dan hutan wisata, HPT merupakan potensi untuk menghasilkan zat carbon yang cukup besar dan potensi untuk manfaat hasil hutan non kayu lainnya. Dalam perkembangan penggunaan fungsi hutan, maka dari tahun 2005 sampai 2009 telah terjadi alih fungsi hutan yang cukup siginfikan, yaitu hutan produksi tetap dan areal hutan lainnya yang telah dikonversi. Selain hutan, kawasan yang dimiliki Dharmasraya adalah perkebunan yang mencapai 44,36% dari seluruh kawasan yang ada di Dharmasraya atau setara 131.348 Ha. Dimana sebagian besar lahan perkebunan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan sebagiannya lagi untuk perkebunan karet.
Perkebunan
kelapa
sawit
apabila
dikategorikan
dari
jenis
pengelolaannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perkebunan besar (yang dikelola oleh perusahaan) seluas 56.832 Ha dan perkebunan rakyat seluas 28.445 Ha. Sedangkan perkebunan karet dominan dikelola oleh rakyat atau termasuk kategori perkebunan rakyat seluas 38.079 Ha. Dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang besar itu maka membuka peluang bagi Dharmasraya menjadi produsen sawit terbesar di Sumatera Barat. Begitu pula dengan potensi karet yang sudah ada selama ini. Namun, yang menjadi persoalannya
adalah
bagaimana
jenis
produksi
yang
dihasilkan
dari
perkebunan (terutama kelapa sawit) memiliki daya saing yang kuat di level regional bahkan nasional. 1.3 KEPENDUDUKAN Adapun aspek kependudukan dalam hal ini meliputi: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, serta penyebaran penduduk. Secara terperinci, perkembangan aspek kependudukan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 1.5 : TABEL 1.5 KEPENDUDUKAN
No 1 2
Aspek Kependudukan Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk
2005
Perkembangan Tahun 2006 2007 2008
165.194
170.440
175.573
180.915
40.171
40.566
41.334
42.684
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
2009 186.35 4 43.967
6
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 3 4
5
(KK) Jumlah penduduk miskin (jiwa) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) Laju pertumbuhan penduduk (%)
45.827
25400
23.800
21.370
20.760
26,43%
14,90%
13,56%
11,81%
11,14 %
3,18%
3,01%
3,04%
3,01%
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni : rata-rata 3 % per tahun.
Hal ini disebabkan karena
Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang dari segi ekonomi cukup kondusif, berada pada posisi yang strategis dan ekonominya sedang berkembang, sehingga banyak penduduk pendatang yang bekerja dan membuka usaha baru. Penduduk Kabupaten Dharmasraya tersebar secara merata di semua kecamatan, dengan sebaran penduduk di Kecamatan Koto Baru sebesar 55.565 jiwa (12.662 KK), Kecamatan Sungai Rumbai sebesar 45.492 jiwa (11.509 KK), Kecamatan Sitiung sebesar 34.050 jiwa (7.997 KK) dan Kecamatan
Pulau
Punjung
sebesar
34.764
jiwa
(7.556
KK).
Dari
perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah rumah tangga, rata-rata anggota keluarga di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 4,60 jiwa/KK, Kecamatan Sitiung 4,26 jiwa/KK, Kecamatan Koto Baru 4,39 jiwa/KK dan Sungai Rumbai 3,95 jiwa/KK. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung dengan kepadatan mencapai 105 jiwa/Km2, Kecamatan Sungai Rumbai 57 jiwa/Km2, Kecamatan Koto Baru 61 jiwa/Km2, dan Pulau Punjung 37 jiwa/Km2. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah transmigrasi yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Minang 62,93% (106.899 Jiwa), Jawa 32,96 % (55.989 Jiwa), Sunda 1,49 % (2.531 Jiwa), Batak 0,88 % (1.495 Jiwa), melayu 0,71 % (1.206 Jiwa) dan suku lainnya 1,03 % (1.751 Jiwa). Perubahan struktur perekonomian kabupaten Dharmasraya bergerak dari dominasi sector pertanian berubah ke sector perdagangan hotel dan restoran, serta sector bangunan, sedangkan industri pengolahan sebagai
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
7
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera upaya untuk meningkatkan nilai tambah sector pertanian untuk mendorong peningkatan nilai PDRB belum begitu dominan sebagai pengeser penurunan struktur perekonomian dari dominan sector pertanian bergerak secara perlahan-lahan
ke
sector
industri
pengolahan,
karena
sector
industri
pengolahan ini justru mengalami penurunan sharenya, dimana tahun 2005 adalah sebesar 6,91% menurun menjadi 6,88 % tahun 2006 dan terus turun sampai
5,98%
tahun
2008.
Oleh
karena
itu,
dalam
pengembangan
perekonomian lima tahun ke depan, penguatan sector industri pengolahan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah (value added) produk pertanian masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga perubahan struktur perekonomian ke ekonomi yang didominasi oleh kegiatan industri; sebagai penciri dari daerah maju akan dapat diwujudkan di kabupaten Dharmasraya. Tabel di bawah, memperlihatkan bahwa selama 2005-2009, sector pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan yang diperkirakan sampai tahun 2009 lalu adalah sebesar 34,70%. Hal ini mengimplikasikan bahwa pembangunan sector pertanian telah mencapai kemajuan yang cukup membanggakan,
karena
telah
mampu
meningkatkan
nilai
tambahnya
terhadap PDRB kabupaten Dharmasraya selama ini, walaupun komposisinya dalam pembentukan nilai PDRB kabupaten Dharmasraya masih tetap dominan, sehingga perekonomian Dharmasraya masih tergolong kepada daerah yang berbasis ekonomi agraris. Pada hal pembangunan ekonomi daerah yang ideal itu harus bergeser kepada semakin dominannya sector industri dan jasa. TABEL 1.6
No
1. 2. 3.
Sektor Ekonomi
Share Terhadap Pembentukan Nilai PDRB 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009* 39,55 39,39 39,29 39,30 34,70 6,91 6,88 6,84 5,98 5,10 dan 11,54 11,50 11,52 12,10 11,50
4.
Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel Restoran Pengangkutan & komunikasi
6,32
6,39
6,43
7,19
7,54
5.
Jasa-Jasa
16,13
16,05
15,95
14,42
13,50
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Pergeseran dari ekonomi agraris ini ternyata mengalir kepada sector perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Tentu saja
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
8
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera hal ini dapat dikatakan bahwa perekonomian kabupaten Dharmasraya telah menjadi perekonomian yang terbuka (open economic), tetapi karena struktur perekonomian masih didominasi oleh sector pertanian, maka dapat dikatakan produk ekspornya masih dalam bentuk bahan mentah (raw material) yang rentan terhadap goncangan krisis finansial yang disebabkan oleh negara lain. Artinya, meskipun perekonomian Dharmasraya telah bergerak menuju system perekonomian terbuka yang ditandai dengan semakin besarnya peran sector
perdagangan,
hotel
dan
restoran,
serta
pengangkutan
dan
komunikasi, tetapi karena masih dominannya produk pertanian dan belum berkembangnya produk industri pengolahan, maka berimplikasi bahwa: pertama: rente ekonomi akan dinikmati oleh wilayah dan negara lain, kedua mudahnya perekonomian Dharmasraya terkena goncangan (external shock) krisis financial global. Diyakini
saat
ini
bahwa,
semakin
melemahnya
perekonomian
Dharmasraya pasca krisis financial global dan pasca bencana gempa tahun 2009 kemaren, berpangkal dari lemahnya struktur perekonomian ini. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, diperlukan arahan pembangunan yang dapat menangkap rente ekonomi sendiri, melalui pengembangan sector pertanian ke arah agroindustri dan agrobisnis yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi atau industrialisasi pertanian. Mengembangkan system produksi pertanian dan industri yang memiliki pangsa pasar yang besar di dalam daerah sendiri dan internal wilayah, seperti provinsi tetangga. Diperlukan pengembangan industri pertanian yang tangguh dan efisien yang memberikan insentif yang besar bagi petani produsen komoditi eksport dan komoditi unggulan. Hal ini sejalan dengan arahan dalam RPJPD Sumatera Barat 2005 2025 yang menyatakan bahwa sasaran pembangunan ekonomi Sumatera Barat pada RPJM II tahun 20112015 itu adalah pada mengwujudkan usaha pertanian moderen dan agrobisnis yang maju, dan meningkatkan kegiatan industri dan jasa yang efisien, dalam hal ini kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah yang menjadi kawasan andalan untuk produksi perkebunan karet dan sawit Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sejak pemekaran wilayahnya dari kabupaten Sawah Lunto
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
9
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sijunjung tahun 2003 yang lalu, dimana pada periode 2000-2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,90% per tahun. Hal ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode RPJMD I (2005-2010) yakni mencapai 6,24%. Sejak tahun 2006 kabupaten Dharmasraya telah mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6% dan pada tahun 2008 merupakan puncak dari pertumbuhan ekonnomi yang tertinggi dicapai kabupaten Dharmasraya yakni 6,54%, jauh diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang hanya mencapaii 6,37%. Setelah itu, dengan terimbasnya oleh krisis financial global dan gempa bumi pada September 2009, yang menurunkan volume eksport perkebunan
karet dan
kerusakan
pada
sawit
gudang
serta
gempa
perusahaan
tahun
eksport
2009
menimbulkan
perkebunan,
telah
menyebabkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 6,03% tahun 2009. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik itu didorong oleh sector pertanian, pertambangan dan pengalian, sector bangunan, listrik, air dan gas, serta sector pengangkutan dan komunikasi. Pada setiap tahun, sector yang tetap eksis mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat itu adalah pertanian, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta sector listrik, air bersih dan gas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
10
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Dharmasraya
menyusun
Rencana
Strategis
dengan
tujuan
sebagai berikut : 1.
Melaksanakan Manajemen Kepegawaian secara benar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah.
2.
Menempatkan Aparatur sesuai dengan kompetensinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.
Meningkatkan pengelolaan kepegawaian.
5.
Meningkatkan Perencanaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.
6.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur secara tekhnis dan manajerial.
7.
Memberikan
penghargaan
dan
sanksi
kepada
aparatur
secara
konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
11
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 8.
Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dalam
pelaksanaan
tugas–tugas
sehari–hari
Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Dharmasraya , Mempunyai tugas : “Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Daerah. “ Disamping itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya juga mempunyai fungsi : 1. Penyiapan peyusunan Peraturan Perundang – undangan Daerah dibidan kepegawaian
sesuai
dengan
norma
,
standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan pemerintah; 2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; 4. Penyiapan
dan
pellaksanaan
pengangkatan,
kenaikan
pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindaha, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma , prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 6. Penyiapan dan pengurusan penerbitan Karpeg, Karis/ Karsu dan KPE ke Badan Kepegawaian Negara; 7. Pengurusan Satya lencana karya satya PNS ke Sekretariat Negara; 8. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan; 9. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 10.Penyelenggaraan administrasi PNSD; 11.Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian daerah; 12.Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; 13.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
12
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 14.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian
Tugas
Jabatan
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Dharmasraya berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya nomor
9 Tahun
2010 . Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Dharmasraya, berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2010 terdiri dari : 1.
Kepala Badan
2.
Sekretariat terdiri dari : a. Sub. Bagian Umum dan Anggaran b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan c. Sub. Bagian Kepegawaian
3.
Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi terdiri dari : a. Sub. Bidang Pengadaan dan Pensiun b. Sub. Bidang Mutasi
4
Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : a. Sub. Bidang Data dan Formasi b. Sub. Bidang Pembinaan dan Kespeg
5.
Bidang Diklat dan Pengembangan a. Sub. Bidang Diklat b. Sub. Bidang Pengembangan
6.
Kelompokan Jabatan Fungsional Rincian Tugas Pokok dan Kewenangan sesuai dengan struktur di atas
adalah sebagai berikut: 1. Kepala BKD 2. Sekretaris 3. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi 4. Bidang Data, Pembinaan dan Kesejateraan Pegawai 5. Bidang Diklat dan Pengembangan 6. Kelompok Jabatan Fungsional 1.
Kepala BKD
(1) Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
13
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut: a. merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
perencanaan,
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan visi dan misi daerah. b. mengatur dan mendistribusikan tugas Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang. d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang. e. meneliti,
mendisposisi,
memaraf
dan
menandatangani
persuratan yang berkaitan dengan Kepegawaian Daerah. f. mengkoordinir menyalurkan,
pelaksanaan meningkatkan
tugas, mutu
dan
mempersiapkan, produktifitas
serta
mengembangkan karir pegawai daerah. g. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam peningkatan dan pengembangan karirnya. h. memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas kepegawaian daerah. i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut bidang kepegawaian daerah. j. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan berkala dan tahunan
Badan
Kepegawaian
Daerah
sebagai
pertanggungjawaban dan penilaian atasan. k. membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Pemerintahan
(LAKIP),
Daerah
Pertanggungjawaban
(LPPD)
Laporan dan
Pemerintahan
Penyelenggaraan
Laporan
Daerah
Keterangan
(LKPJ)
bidang
kepegawaian daerah serta laporan lainnya.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
14
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera l. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah
sesuai
dengan
bidang
tugas
dan
permasalahannya . 2. Sekretariat (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2)
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah yang meliputi urusan
perencanaan,
kepegawaian
keuangan,
serta
rumah
mengkoordinasikan
tangga
dan
tugas-tugas
kepegawaian. (3)
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi. b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan d. melaksanakan
pengurusan
rumah
tangga
dan
perlengkapan Badan Kepegawaian Daerah. e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian. f. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Sub Bagian. g. mendisposisikan surat-surat kepada Kepala Sub Bagian dan mengatur keluar masuk surat di Badan Kepegawaian Daerah. h. mengkoordinasikan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
tugas Badan Kepegawaian Daerah i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
15
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Anggaran b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Program dan Pelaporan a. Sub Bagian Umum dan Anggaran (1) Sub Bagian Umum dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2)
Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
Anggaran
urusan
surat
menyurat,
mempunyai
tugas
kearsipan,
rumah
tangga, pemeliharaan barang inventaris dan aset, pengelolaan administasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Umum
dan
Anggaran dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. mengendalikan surat masuk, surat keluar dan arsip. c.
melaksanakan
pengendalian
administrasi
barang
dan
perlengkapan dinas d. mempersiapkan
bahan
pelaksanaan
pengadaan,
penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan e. mempersiapkan
bahan
pelaksanaan
penggunaan
dan
pemakaian bahan peralatan dan perlengkapan kantor f.
membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Anggaran
g. melaksanakan pengelolaan admiistrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan h. menghimpun petunjuk-petunjuk tentang perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
16
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera i. menyiapkan data untuk menyusun anggaran (RKA) dan pembangunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku j. mempelajari pola dasar pembangunan daerah, rencana pembangunan
rutin
tahunan
daerah
untuk
pedoman
penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah. k. menghimpun
dan
menyusun
program
kerja
Badan
Kepegawaian Daerah serta mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan
program
kerja
di
lingkungan
Badan
Kepegawaian Daerah . l. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin m.
menyelenggarakan
pembukuan
keuangan
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. n. menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah o. memonitor dan menganalisa kesesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan (cash budget) p. menginventarisir
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Anggaran serta menyiapkan bahan pemecahannya. q. mengkoordinir dan memonitor laporan-laporan pegawai,
belanja
pembangunan
di
lingkungan
belanja Badan
Kepegawaian Daerah r.menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Anggaran berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir. s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut
Sub
Bagian
Umum
dan
Anggaran
untuk
pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Anggaran kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
17
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
b. Sub Bagian Kepegawaian (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan Pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan. (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah c. mempersiapkan
rencana
kebutuhan
pegawai
Badan
Kepegawaian Daerah d. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti maupun pensiun pegawai Badan Kepegawaian Daerah e. mempersiapkan bahan dan data pegawai Badan Kepegawaian Daerah
yang akan mengikuti Diklat, teguran pelanggaran
disiplin dan DP 3 pegawai Badan Kepegawaian Daerah . f. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai Badan Kepegawaian Daerah. g. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Badan Kepegawaian Daerah. h. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. i. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
18
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai k. menyampaikan menyangkut
saran
dan
bidang
Sub
pertimbangan Bagian
kepada
atasan
Kepegawaian
untuk
pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya l. membuat
laporan
pelaksanaan
kegiatan
Sub
Bagian
Kepegawaian kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan m. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya. c. Sub Bagian Program dan Pelaporan (1)
Sub Bagian Program dan Pelaporan Kepala
Sub
Bagian
yang
dipimpin oleh seorang
berada
di
bawah
dan
bertanggngjawab kepada Sekretaris. (2)
Sub
Bagian
Program
mengkoordinasikan
dan
Pelaporan
perencanaan
mempunyai
program
dan
tugas
kegiatan,
pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik evaluasi dan program. (3)
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan
dengan berpedoman kepada tugas pokok dan
fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja c. mempelajari pola dasar pembangunan daerah, rencana pembangunan
rutin
tahunan
daerah
untuk
pedoman
penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah. d. menghimpun dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah .
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
19
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera e. menyiapkan
data
untuk
dikelola
sebagai
bahan
perencanaan selanjutnya f.
memonitor dan menganalisa kesesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan
g. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya i.
membuat
laporan
Program
dan
pelaksanaan
kegiatan
Pelaporankepada
Sub
atasan
Bagian sebagai
pertanggungjawaban dan penilaian atasan j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
3. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi (1)
Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi seorang
Kepala
Bidang
yang
dipimpin oleh
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2)
Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi
mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengadaan, pensiun dan mutasi pegawai. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi pegawai mempunyai tugas : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan,
Pensiun
pengadaan
dan
formasi,
proses
dan
mutasi
pengangkatan administrasi
pegawai
pegawai,
pensiun,
meliputi
penyusunan
proses
mutasi
jabatan, mutasi dalam daerah dan mutasi antar daerah ; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang mutasi pegawai.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
20
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c.
Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan di Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pensiun Pegawai.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4)
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan di Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai. c. mengelola pengangkatan dan penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan daerah d. menyusun
dan
memproses
bahan
administrasi
pemberhentian dan pensiun pegawai e. merencanakan dan mengendalikan mutasi pegawai f. mengelola
kenaikan
pangkat,
pengangkatan
dalam
jabatan, serta pemindahan pegawai antar instansi dan antar daerah g. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data jabatan struktural, fungsional dan pangkat PNS. h. merencanakan kegiatan tahunan bidang pengadaan dan mutasi pegawai serta membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya j. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Mutasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
21
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari: a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun b. Sub Bidang Mutasi a.
Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala
Sub
Bidang
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi. (2) Sub
Bidang
Pengadaan
mempunyai
tugas
melaksanakan,
mempersiapkan bahan pengadaan dan pengangkatan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan pegawai d. menyiapkan
pedoman
dan
petunjuk
kerja
pelaksanaan
pengadaan dan pengangkatan pegawai e. membuat rencana kerja Sub Bidang Pengadaan f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan g. menyiapkan bahan seleksi CPNS dan pegawai tidak tetap untuk pengisian formasi yang ditetapkan h. menyiapkan bahan pengangkatan CPNS dan pegawai tidak tetap yang telah lulus seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku. i. menghimpun dan meneliti data PNS yang akan pensiun . j. melaksanakan penyimpanan berkas kerja dan data serta bahan menurut ketentuan yang berlaku
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
22
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera k. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku l. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang
Pengadaan
dan
Pensiun
untuk
mengetahui
permasalahan agar tidak terjadi penyaimpangan m. menyampaikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
atasan
menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya n. membuat Pengadaan
laporan dan
pelaksanaan Pensiun
kegiatan
kepada
Sub
atasan
Bidang sebagai
pertanggungjawaban dan penilaian atasan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. b.
Sub Bidang Mutasi (1) Sub Bidang Mutasi
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi. (2) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar instansi dan daerah, peninjauan masa kerja PNS dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Mutasi
dengan
berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan mutasi pangkat, jabatan antar instansi, antar daerah dan peninjauan masa kerja PNS
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
23
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera d. menyiapkan bahan administrasi pengelolaan mutasi pangkat, mutasi
jabatan
antar
instansi
dan
antar
daerah
serta
peninjauan masa kerja PNS e. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja f. membuat rencana kerja Sub Bidang Mutasi g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan h. meneliti, mengolah usul kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja PNS i. mempelajari dan meneliti bahan usul pindah pegawai antar unit kerja, antar dari dan dalam jabatan dan mengendalikan PNS pindah dari dan dalam daerah. j. melaksanakan administrasi dan pengendalian mutasi PNS k. menyampaikan menyangkut
saran
Sub
dan
Bidang
pertimbangan Mutasi
guna
kepada
atasan
pembinaan
dan
peningkatan tugas selanjutnya l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
dan penilaian
atasan m. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya.
4. Bidang Diklat dan Pengembangan (1) Bidang Diklat dan Pengembangan
dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2) Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Diklat dan Pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis diklat pimpinan pegawai, diklat teknis, fungsional dan diklat lainnya ; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan pegawai ;
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
24
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c.
Mengkoordinasikan dan memadukkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Diklat dan Pengembangan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Diklat dan Pengembangan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun
rencana
dan
pelaksanaan
pengembangan
karir
pegawai d. mengelola data pokok kepegawaian e. mengatur dan mendistribusikan tugas Kepala sub Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku f. memberi petunjuk dan bimbingan kepala Kepala Sub Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas g. mengumpulkan data dan bahan tentang pendidikan dan latihan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan h. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi peserta diklat dan penugasan PNS mengikuti Diklat i.
menyiapkan
pedoman
petunjuk
teknis
kerja
tentang
pelaksanaan administrasi pengembangan PNS mengikuti diklat j.
membuat
rencana
kebutuhan
dan
program
kerja
diklat
berdasarkan kebutuhan dan analisa k. mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan penugasan Pegawai Negeri yang mengikuti diklat struktural, teknis fungsional. l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan m. menghimpun
dan
memelihara
data
alumni
diklat,
mengevaluasi serta mengendalikan pendayagunaan alumni diklat sesuai dengan profesionalnya
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
25
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan o. mengawasi
dan
mengendalikan
Bidang
Diklat
dan
Pengembangan supaya kegiatan sesuai dengan rencana p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. Bidang Diklat dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub Bidang Diklat b. Sub Bidang Pengembangan a. Sub Bidang Diklat 1 Sub Bidang Diklat
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan. (2) Sub
Bidang
Diklat
mempunyai
tugas
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang Diklat Kabupaten Dharmasraya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat
dengan
berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang Diklat
untuk mengetahui permasalahan agar tidak
terjadi penyaimpangan d. menginventarisir
permasalahan-permasalahan
berhubungan dengan Sub Bidang Diklat
yang
serta menyiapkan
bahan pemecahannya e. menilai prestasi kerja bawahan/staf di lingkungan Sub Bidang Diklat
berdasarkan
hasil yang
dicapai sebagai bahan
peningkatan karir pegawai
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
26
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera f. menyampaikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
atasan
menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bidang Diklat untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan h. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya b.
Sub Bidang Pengembangan (1) Sub Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengembangan. (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun
perencanaan
pengembangan
dan
formasi
PNS
berdasarkan ketentuan dan hasil analisa jabatan (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan pengembangan karir pegawai d. mengumpulkan data dan bahan tentang jumlah formasi jabatan struktural, non struktural, fungsional berdasarkan analisis jabatan dan formasi yang terisi dan tidak terisi e. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural f. melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan karir pegawai dengan unit kerja lain g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pengembangan karir pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
27
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera h. melaksanakan
pelayanan
dan
pengelolaan
administrasi
dan
pengelolaan
administrasi
penerimaan Praja IPDN i. melaksanakan
pelayanan
pengiriman ujian penyesuaian ijazah, ujian dinas Tk.I dan II j. menilai prestasi kerja bawahan/staf di lingkungan Sub Bidang Pengembangan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai k. menyampaikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
atasan
menyangkut Sub Bidang Pengembangan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya l. membuat
laporan
pelaksanaan
kegiatan
Sub
Bidang
Pengembangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan m. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya. 5. Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (1) Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang
Kepala
Bidang
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (2) Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bimbingan
dan
di bidang data,
konseling,
etos
kerja,
pembinaan disiplin, proses
administrasi
hukuman disiplindan peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis data dan formasi pegawai; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kesejahteraan pegawai ;
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
28
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c. Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan program dan kegiatan bidang Data, pembinaan dan kesejahteraan pegawai ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (4) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. menyusun bahan dan data serta membuat formasi pegawai Kabupaten Dharmasraya d. menghimpun, kepegawaian
mengumpulkan PNS
di
lingkungan
dan
mengolah
Pemerintah
data
Kabupaten
Dharmasraya e. melaksanakan penyusunan bahan administrasi pembinaan disiplin dan etos kerja f. menyusun bahan pembinaan dan konseling terhadap pegawai g. menyusun dan merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai h. menyusun dan menyiapkan kartu pegawai seperti Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Istri dan Kartu Suami i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari: a. Sub Bidang Data dan Formasi b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
29
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera a. Sub Bidang Data dan Formasi (1) Sub Bidang Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. (2) Sub Bidang Data mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang data pegawai Kabupaten Dharmasraya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bidang
Data
dengan
berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Sub Bidang Data
untuk mengetahui permasalahan agar tidak
terjadi penyimpangan d. menyiapkan
bahan dalam rangka penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub Bidang Data. e. menginventarisir
permasalahan
yang
berhubungan
Sub
Bidang Data dan menyiapkan pemecahannya f. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penyusunan formasi g. melaksanakan
penyusunan,
pengusulan
dan
penetapan
formasi pegawai h. melaksanakan koordinasi pelayanan dan penyusunan formasi dengan unit kerja lain i. menghimpun, mengolah dan melaksanakan pemutakhiran data pegawai j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Data
berdasarkan
hasil
yang
dicapai
sebagai
bahan
kepada
atasan
peningkatan karir pegawai k. menyampaikan menyangkut
saran
Sub
dan
Bidang
pertimbangan Data
guna
pembinaan
dan
peningkatan tugas selanjutnya l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
dan penilaian
atasan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
30
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera m. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya. c. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (1) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala
Sub
Bidang
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan. (2) Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan evaluasi, melaksanakan urusan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pembinaan mental, pemberian
penghargaan
dan
tanda
jasa
di
lingkungan
pemerintah Kabupaten Dharmasraya (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya c. merumuskan rancangan norma, standar dan prosedur daerah di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai d. menghimpun bahan dan persyaratan usul PNS yang akan diusulkan mendapat Satya Lencana Karya Satya e. melaksanakan penilaiann dan seleksi PNS berprestasi untuk pemberian penghargaan f. melaksanakan program pemeliharaan kesehatan PNS g. melaksanakan penyaluran bantuan perumahan PNS h. menghimpun
dan
meneliti
permohonan
PNS
untuk
PNS
untuk
mendapatkan kartu ASKES dan TASPEN i. menghimpun
dan
meneliti
permohonan
mendapatkan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
31
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera k. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku l. membagi tugas dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku m. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf sub bidang Pembinaan dan kesejahteraan pegawai agar tidak terjadi penyimpangan n. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
sesuai
dengan bidang tugas dan permasalahannya 7.
Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
32
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB II LANDASAN FILOSOFI, VISI DAN MISI 2.1 LANDASAN FILOSOFI Pembinaan kepegawaian
Kepegawaian
yang
ditujukan
mantap,
dengan
untuk
mewujudkan
pengembangan
sistem
pegawai
yang
dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta memperhatikan kode etik dan disiplin PNS. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali,
diantaranya
adalah
diwujudkannya
tata
kepemerintahan
yang
demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini Keberhasilan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan
sehingga
keberhasilan
yang
telah
dicapai
dapat
terus
dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan
Kepegawaian
RENSTRA
Prioritas
Daerah
Kabupaten
Pembangunan
Dharmasraya
Kabupaten
mengacu
Dharmasraya
pada
2010-2015
dengan mengartikulasi visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
33
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 yang mengarah pada visi, misi dan sasaran.
Visi Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera 2015
Misi meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional serta meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat
Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Bupati periode 2010-2015
maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode deskriptif dan Induktif/ analitik dengan melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai visi mis tujuan kebijaksanaan, program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan
2.2. VISI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategik yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah untuk menciptakan aparatur pemerintah Kabupaten yang profesional dan memiliki kopetensi secara teknis dan manajerial. Untuk periode 2011- 2015
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai Visi sebagai berikut : “MEWUJUDKAN
APARATUR
YANG PROFESIONAL, BERMORAL
DAN SEJAHTERA” 2.3. MISI Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1.
Melaksanakan manajemen kepegawaian secara benar.
2.
Meningkatkan kopetensi aparatur , teknis dan manajerial.
3.
Menyelenggarakan pelayanan prima dibidang kepegawaian.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
34
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 4.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kopetensi berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja.
5.
Memberikan
penghargaan
dan
sanksi
kepada
aparatur
secara
konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS. 6.
Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
35
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 3.1 DINAMIKA STRATEGI Secara umum RPJM telah mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang
dihadapi
lima
tahun
kedepan,
salah
satu
diantaranya
adalah
permasalahan sumber daya manusia aparatur termasuk di dalamnya adalah PNS. Permasalahan tersebut adalah rendahnya kualitas pelayanan umum antara
lain
karena
penyimpangan, memadainya
tingginya
rendahnya sistem
penyalahgunaan
kinerja
ke%mbagaan
sumber
kewenangan
daya
(organisasi)
aparatur,
dan
dan belum
ketatalaksanaan
(manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan
perundangundangan
yang
sudah
tidak
sesuai
dengan
perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Untuk itu salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun adalah Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, disusun arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang ditetapkan sebagai berikut : a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
praktikaraktik
KKN
melalui:
Penerapan
prinsip-prinsip
tata
pemerintahan yang baik (good governance), Pemberian sanksi yang berat bagi pelaku KKN, Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur, Peningkatan budaya kerja aparatur, Percepatan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat lebih memadai, efektif dengan struktur lebih ramping, luwes dan responsif, Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan pada semua
tingkat
kapasitas
SDM
dan
lini
pemerintahan,
aparatur
agar
lebih
Penataan
dan
profesional,
peningkatan Peningkatan
kesejahteraan pegawai dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi, optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan
dokumen/arsip
negara
dalam
pengelolaan
tugas
dan
fungsi
pemerintahan.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
36
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera c.
Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pembangunan. Dua dari tiga arah kebijakan pembangunan nasional penyelenggaraan negara tersebut diatas mengamanatkan dilakukannya upaya-upaya yang difokuskan pada dua aspek pembangunan yaitu aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Maksud dari arah kebijakan tersebut yaitu agar pembangunan penyelenggaraan negara mampu
mewujudkan
aparatur
yang
profesional,
aparatur
yang
akuntabel, dan aparatur yang sejahtera serta kelembagaan yang efisien dan tanggap terhadap perubahan. Dengan terwujudnya kondisi aparatur sebagai
tersebut
diatas,
diharapkan
dapat
mengantarkan
upaya
pembangunan nasional penyelenggaraan negara mencapai tujuan agenda pembangunan nasional: Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. 3.2 PERMASALAHAN Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun
kedepan
dalam
pengelolaan
Sumber
Daya
Manusia
aparatur
melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2010-2015 sebagai konsekuensi dalam
mendukung program pemerintah daerah 5 tahun
mendatang. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah :
a. Proses pengangkatan GTT/PTT yang masuk dalam database kepegawaian sesuai
regulasi
SE
MENPAN
No.
5
Tahun
2010
untuk
dilakukan
pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tindak lanjut pemetaan Tenaga Honorer Kategori I, II dan Non Kategori
b. Rekruitmen CPNS dari pelamar umum untuk mengganti PNS yang memasuki BUP yang disiapkan penggantinya
c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional karena
pensiun
untuk
disiapkan
penggantinya
melalui
promosi/
pengangkatan dan pelantikan
d. Wacana pembatasan batas usia pensiun PNS mencapai usia 58 tahun e. Sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
37
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera f. Regulasi administrasi kepegawaian melalui kartu pegawai elektronik yang memiliki banyak fungsi bagi PNS
g. Pengembangan data PNS melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan informasi data yang mudah diakses secara langsung pleh PNS melalui teknologi informasi
3.3 TANTANGAN Keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat birokrasi yang berasal dari jalur karier kepegawaian (non political appointees) selalu dijumpai di setiap pemerintahan suatu negara, dan keberadaannya akan terus eksis selama
pemerintahan
negara
tersebut
masih
ada.
Keberadaan
PNS
dibutuhkan oleh pemerintah dan negara (stakeholder), dimana PNS selaku pelaksana kebijakan untuk menggerakan birokrasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat secara umum (customer) dalam wujud pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (fungsi public service). Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil disebut "public servant atau civil servant," yang selalu dibutuhkan oleh Pemerintah/Negara, dan Masyarakat sebagai pengguna jasa PNS. Perubahan dari dua faktor utama (pemerintah selaku stakeholder dan PNS selaku pelaksana kebijakan/penyelenggara birokrasi serta penyedia pelayanan kepada masyarakat) diperlukan, karena dipengaruhi
oleh
dinamika
perubahan
di
berbagai
bidang,
seperti:
POLEKSOS, demografi, dan meningkatnya tuntutan publik kepada PNS, serta pengaruh global. Dari sisi pemerintah, perkembangan dan perubahan lingkungan yang terjadi telah disikapi dengan berbagai upaya penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangnan penyelenggaraan negara, diarahkan untuk menciptakan
pemerintahan
yang
bersih
dan
berwibawa
sebagaimana
tertuang dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya. Aparatur sebagai subjek pelaksana program dari segi kesejahteraan, dimana penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya, yang didukung dengan sistem penghargaan non materil yang adil dan rasional, sehingga mampu menumbuhkan motivasi yang selanjutnya memacu peningkatan kinerja dan terciptanya aparatur yang bersih dari KKN.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
38
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Sedangkan penyesuaian yang harus dilakukan oleh kepegawaian adalah menyelaraskan pembangunan
program-program nasional
serta
kepegawaian
tuntutan
dengan
stakeholder
arah
kebijakan
(pemerintah)
dan
masyarakat yang menghendaki terwujudnya PNS yang profesional, dan bersih dari KKN, sehingga mampumenghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu masih terbuka peluang bagi kepegawaian di masa depan, apabila mampu mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang ada, sehingga dapat mewujudkan PNS sebagaimana diharapkan oleh stakeholder dan customernya. 3.4 KENDALA Kondisi kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk didalamnya PNS sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada (existing system). Sistem kepegawaian yang ada belum mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2)). Meskipun peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian
telah
mengamanatkan
tenwujudnya
PNS
sebagaimana
diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum mampu memenuhi harapan tersebut. Kondisi demikian diindikasikasikan dengan berbagai keluhan terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan seperti: a. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan birokrasi. b. Kurangberdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan
peraturan perundangan kepegawaian termasuk norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaanya c. Belum
tertatanya birokrasi baik sumber daya aparaturnya maupun
kelembagaannya d. Sumber
daya
manusia,
infrastruktur
organisasi,
kompetensi
dan
ketersediaan sarana prasarana yang masih belum presentatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang terdapat di dalam RPJM
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
39
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera e. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah f. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS
yang mendapatkan pelayanan
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
40
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RENSTRA bertujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah yaitu sebagai berikut : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan b. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD Tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD adalah menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD 5 (lima) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 4.2 SASARAN Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil faktor penentu keberhasilan, maka disusunnya tujuan dan sasaran yang yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan melalui
program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib sebagai berikut : a. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan wawasan keterampilan yang profesional tugas dan fungsi
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
41
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera b. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar melalui izin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan kepegawaian c. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian
4.3 STRATEGI Strategi
merupakan
mengimplementasikan
kebijakan
agenda
yang
diambil
pembanguna
pada
dalam
Badan
rangka
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Dharmasraya 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : a. Peningkatan
keterampilan
dan
profesionalisme
PNS,
diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti
strategi BIMTEK,
kursus-kursus dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah b. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional dan proporsional c. Peningkatan pengembangan dan penatan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas, pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan CPNS melalui formasi umum penghargaan memberikan
maupun hasil pendataan GTT/ PTT, memberikan kepada
sanksi
PNS
yang
untuk
peningkatan
melakukan
kesejahteraan,
pelanggaran
disiplin
dan
peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik,
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
42
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera melalui pembangunan sistem pelayanann kepegawaian berbasih teknologi informasi memalui pengeloaan pembangunan SAPK d. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efesien dan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya
4.4 KEBIJAKAN a. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan di bidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan b. Meningkatkan pola-pola pengembangan karir pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan c. Meningkatkan disiplin pegawai dengan
pemberian
reward
dan
belajar
dan
punishment d. Melakukan monitoring dan evaluasi e. Melaksanakan
rekruitmen
,
memberikan
tugas
memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana prasarana pendukung secara berkelanjutan f. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur pemerintah
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
43
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB V PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.1
PROGRAM Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
SKPD
atau
masyarakat
yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukukur pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Dharmasraya
terdapat
beberapa
program
yang
merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Yaitu sebagai berikut : Program SKPD merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program
utama
(urusan
wajib/
belanja
langsung)
sedangkan
program SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri dari 5 (lima) program dan implementasi kedalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan Program kegiatan tersebut antara lain :
No
Kegiatan Pokok
1
Tersedianya perangko, matrai dan benda pos lainnya
2
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
4
Terlaksananya administrasi keuangan
5
Terlaksananya Pembayaran honor tenaga kebersihan dan penjaga kantor
6
Lancarnya Pelayanan Operasional Administrasi Kantor
7
Tersedianya alat tulis kantor
8
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
9
Tersedianya persediaan Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
11
Terlaksananya penyediaan makan minum rapat
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
44
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera
5.2
12
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah
13
Terlaksananya Pembayaran gaji honorer
14
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan genset
15
Terlaksananya diklat prajabatan (LPJ) bagi CPNSD
16
Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi PNS (Diklat untuk camat, seknag dan lain–lain )
17
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
18
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
19
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
20
Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian
21
Pendidikan dan pelatihan teknis
22
Diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV
KEGIATAN
a. Kegiatan seleksi calon PNS dilakukan untuk merektur calon PNS baik dari pelamar umum untuk tenaga strategis, pendidikan dan kesehatan, indikator capaian kinerja yang diharapkan adalah tersedianya CPNS berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun. b. Kegiatan penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional, pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah./ janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antara daerah propinsi/ kabupaten serta mutasi dalam daerah. c. Kegiatan penataan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian d. Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi yang dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun e. Karis/ Karsu, Karpeg, Taspen dan Satya lencana f. Kegiatan penangan kasus pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. g. Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas yang dilakukan adalah memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan izin
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
45
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. h. Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN untuk direkrut menjadi praja. i.
Kegiatan pemberian bantuan sosial bagi PNS dan Honor daerah /PTT
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
46
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB VI MANAJEMEN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.1 KEWENANGAN Dalam rangka menjabarkan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya, maka setiap bidang perlu menyusun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selanjutnya menyusun Rencana Kerja Tahunan yang lebih operasional, sebagai kegiatan setiap bidang. Oleh karena itu program Badan Kepegawaian Daerah, di singkronkan dengan program yang dirumuskan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan instansi terkait lainnya, agar program / kegiatan memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal. Pemerintah
kabupaten
Dharmasraya
memiliki
kewenangan
untuk
merumuskan kebijakan, norma, standard yang berkaitan dengan program pengembangan daerah khusus untuk Badan Kepegawaian Daerah. Selain untuk merumuskan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah, juga mempunyai kewenangan merumuskan masalah Kepegawaian, untuk itu perlu dibangun senergi yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah
dengan Stakeholder
terkait.
6.2 PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan
sumber
daya
yang
tersedia.
Sedangkan
perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
47
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 6.3 PELAKSANAAN Pada hakekatnya, program Badan Kepegawaian Daerah, disebarkan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk mensinergikan programprogram yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Badan Kepegawaian Daerah. Untuk itu, diperlukan singkronisasi program antarainstansi terkait, karena keseriusan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan akan sangat menentukan keberhasilan program Badan Kepegawaian Daerah.\ 6.4 MONITORING DAN EVALUASI Pada hakekatnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menyusun standar dan prosedur monitoring, evaluasi dan pengendalian program. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah di tingkat SKPD. Evaluasi dilakukan sebagai upaya penilaian kinerja dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektifitas dan efisien. Untuk itu diwajibkan untuk membuat laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
48
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB VII PENUTUP
Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam
melakukan
pengelolaan
terhadap
sumber
daya
manusia
yang
dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenagan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur. Amanat undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumber daya aparatur hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut netral dari kepentingan politik maupun golongan. Hakekat
otonomi
daerah
memberikan
ruang
interaksi
yang
mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia
dalam
merespon
dan
mengantisipasi
semakin
cerdasnya
masyarakat. Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan pegawai negeri sipil daerah, sehingga mampu menyelenggarakan otonomi daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republlik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. sebagai
bagian
perumusan
dari
manajemen
kepegawaian
nasional,
kebijakan
manajemen
kepegawaian
secara
diperlukan
komprehensif
berdasarkan : 1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian
nasional,
dengan
menerapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. 2. Pengembangan
manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
49
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera kerja. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya perencanaan
Tahun
2010-2015
pembangunan
yang
adalah
sebagai
memberikan
dokumen
arahan/strategi
pembangunan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan
Kepegawaian
Daerah
dapat
menjadi
landasan
maupun
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
A JONI ZUBIR, SH Pembina TK I (IV/b) 19570622 198911 1 002
RENSTRA BKD Kabupaten Dharmasraya
50
BKD
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)
Tahun-1
Satuan
Tahun-2
(2011)
Tahun-3
(2012)
Tahun-4
(2013)
Tahun-5
(2014)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2015)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(18)
10.01
%
12.8
Rp
1,201,000,000
13.5
Rp
1,207,000,000
13
Rp
1,167,000,000
12.9
Rp
1,205,000,000
12.8
Rp
1,257,000,000
65.1
Rp
6,037,000,000
BKD
150
orang
200
Rp
1,020,000,000
236
Rp
1,050,000,000
190
Rp
1,010,000,000
220
Rp
1,050,000,000
200
Rp
1,100,000,000
1046
Rp
5,230,000,000
BKD
145
orang
200
Rp
36,000,000
200
Rp
37,000,000
236
Rp
47,000,000
190
Rp
35,000,000
220
Rp
45,000,000
1046
Rp
200,000,000
BKD
110
orang
120
Rp
145,000,000
110
Rp
120,000,000
100
Rp
110,000,000
115
Rp
120,000,000
100
Rp
112,000,000
545
Rp
607,000,000
BKD
43.4
%
47.8
Rp
1,179,000,000
51.5
Rp
1,271,500,000
49.4
Rp
1,205,000,000
50.1
Rp
1,223,380,000
42.4
Rp
1,169,000,000
241
Rp
6,047,880,000
BKD
190
orang
200
Rp
450,000,000
220
Rp
460,000,000
240
Rp
465,000,000
200
Rp
450,000,000
150
Rp
400,000,000
1010
Rp
2,225,000,000
BKD
140
orang
150
Rp
36,000,000
200
Rp
42,000,000
120
Rp
34,000,000
130
Rp
35,000,000
100
Rp
30,000,000
700
Rp
177,000,000
BKD
Jumlah Entry Data dan Update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS Jumlah PNS yang terdapat dapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK Online Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan
180
data
200
Rp
70,000,000
210
Rp
72,000,000
220
Rp
75,000,000
230
Rp
77,000,000
150
Rp
65,000,000
1010
Rp
359,000,000
BKD
190
data
200
Rp
65,000,000
210
Rp
66,000,000
220
Rp
70,000,000
230
Rp
72,000,000
150
Rp
57,000,000
1010
Rp
330,000,000
190
orang
200
Rp
45,000,000
210
Rp
50,000,000
200
Rp
50,000,000
210
Rp
50,000,000
200
Rp
60,000,000
1020
Rp
255,000,000
BKD
Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian jenazah
45
orang
50
Rp
25,000,000
74
Rp
30,000,000
50
Rp
17,000,000
80
Rp
30,000,000
50
Rp
25,000,000
304
Rp
127,000,000
BKD
Matrik Hukum dan TaPem 04
BKD 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Peningkatan kompetensi aparatur Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah CPNS umum yang mengikuti orientasi Pra Tugas Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan
02 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan Jumlah formasi sesuai kebutuhan
(1)
(2) Matrik Hukum dan TaPem
(4)
(5)
(6)
Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/ Karsu, taperum dan pemberian bantuan pensiun
(3)
100
orang
150
Rp
38,000,000
100
Rp
35,000,000
100
Rp
36,000,000
110
Rp
37,000,000
120
Rp
35,000,000
580
Rp
181,000,000
BKD
Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala
180
orang
200
Rp
29,000,000
250
Rp
33,000,000
200
Rp
30,000,000
210
Rp
30,500,000
200
Rp
31,000,000
1060
Rp
153,500,000
BKD
Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan
190
orang
200
Rp
30,000,000
150
Rp
27,000,000
200
Rp
32,000,000
210
Rp
34,000,000
200
Rp
32,000,000
960
Rp
155,000,000
BKD
Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin
30
orang
38
Rp
20,000,000
37
Rp
19,500,000
30
Rp
19,000,000
25
Rp
18,880,000
20
Rp
19,000,000
150
Rp
96,380,000
BKD
Jumlah pejabat struktural/ fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan
45
orang
50
Rp
55,000,000
60
Rp
60,000,000
70
Rp
65,000,000
50
Rp
55,000,000
45
Rp
50,000,000
275
Rp
285,000,000
BKD
Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas pelajar ikatan dinas program SI, S2, S3
10
orang
10
Rp
200,000,000
15
Rp
250,000,000
8
Rp
180,000,000
10
Rp
200,000,000
10
Rp
230,000,000
53
Rp
1,060,000,000
BKD
Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah
45
orang
50
Rp
65,000,000
73
Rp
70,000,000
60
Rp
67,000,000
70
Rp
70,000,000
50
Rp
65,000,000
303
Rp
337,000,000
BKD
10
orang
10
Rp
7,000,000
10
Rp
7,000,000
10
Rp
8,000,000
10
Rp
7,000,000
10
Rp
7,000,000
50
Rp
36,000,000
190
orang
200
Rp
22,000,000
236
Rp
25,000,000
220
Rp
24,000,000
200
Rp
22,000,000
200
Rp
23,000,000
1056
Rp
116,000,000
BKD
20
orang
25
Rp
22,000,000
30
Rp
25,000,000
50
Rp
33,000,000
50
Rp
35,000,000
60
Rp
40,000,000
215
Rp
155,000,000
BKD
3.7
%
4.9
Rp
800,000,000
4.9
Rp
810,000,000
3.7
Rp
789,000,000
3.4
Rp
750,000,000
3.7
Rp
790,000,000
20.7
Rp
3,939,000,000
BKD
150
orang
200
Rp
800,000,000
199
Rp
810,000,000
150
Rp
789,000,000
140
Rp
750,000,000
150
Rp
790,000,000
839
Rp
3,939,000,000
BKD
10.38
%
11.86
Rp
1,650,000,000
13.8
Rp
1,960,000,000
13.1
Rp
1,770,000,000
12.8
Rp
1,950,000,000
10.6
Rp
1,770,000,000
64.7
Rp
9,100,000,000
BKD
Jumlah Pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN 03 Program Pemberian Uang Bantuan Sosial bagi Pegawai
04 Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS/ Pegawai Honor Daerah dan PTT yang mendapatkan bantuan sosial Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(2) Matrik Hukum dan TaPem
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
70
orang
80
Rp
1,500,000,000
(7)
(8) 120
Rp
(9) 1,800,000,000
(10) 80
Rp
(11) 1,600,000,000
(12) 120
Rp
(13) 1,800,000,000
(14) 80
Rp
(15) 1,600,000,000
(16) 480
Rp
(17) 8,300,000,000
(18) BKD
350
orang
400
Rp
150,000,000
440
Rp
160,000,000
450
Rp
170,000,000
400
Rp
150,000,000
450
Rp
170,000,000
2140
Rp
800,000,000
BKD