KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEMENRISTEKDIKTI Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. Irjen Kemenristekdikti
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 3 tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Inspektorat Jenderal Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fungsi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengaaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal 7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal 8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal 4 9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
1. 2. 3. 4. 5.
KEGIATAN PENGAWASAN INTERN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
PENGAWALAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatu Dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mencegah
Mendorong Mengarahkan Menghentikan
PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN
5
KEGIATAN PENGAWASAN 1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA
AUDIT Penjelasan Pasal 48 Huruf a. PP 60/08 : Yang dimaksud dengan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Jenis Audit (UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006) 1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Kinerja 3. Audit Dengan Tujuan Tertentu 7
REVIU DAN EVALUASI
Penjelasan Pasal 48 Huruf b PP 60/08: Yang dimaksud dengan reviu adalah penelaahan ulang buktibukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Penjelasan Pasal 48 Huruf c PP 60/08: Yang dimaksud dengan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LAINNYA Penjelasan Pasal 48 Huruf d PP 60/08: Yang dimaksud dengan pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan Pasal 48 Huruf e PP 60/08: Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 9
INFORMASI HASIL PENGAWASAN No
Kegiatan Pengawasan
Produk
Informasi 1. Temuan
1
Audit
Laporan Hasil Audit
2. Rekomendasi 3. Pihak yg bertanggungjawab
2
Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi
3
Reviu
Laporan Hasil Reviu
4
Pemantauan
Laporan Hasil Pemantauan
5
Pengawasan lainnya
Laporan Hasil Pengawasan Lainnya
1. Hasil evaluasi 2. Rekomendasi 1. Hasil reviu 2. Rekomendasi
1. Hasil Pemantauan 2. Rekomendasi Hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan
DASAR HUKUM KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN KEMENRISTEKDIKTI 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Kerahasiaan Negara Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik Permenristekdikti tentang Aturan Etika Kemenristekdikti Sumpah Jabatan
KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN KEMENRISTEKDIKTI Informasi Hasil Pengawasan hanya untuk pihak internal Kemenristekdikti: 1. Pimpinan satker yang diaudit, direviu, dievaluasi, dipantau, 2. Atasan Langsung pimpinan satker yang diaudit, direviu, dievaluasi, dipantau 3. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti 4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pihak eksternal (BPKP, BPK, KPK, Aparat Penegak Hukum) yang meminta informasi hasil pengawasan hanya diberikan melalui Menteri
TUJUAN KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN KEMENRISTEKDIKTI 1. Menjadi pedoman bagi pemilik informasi hasil pengawasan dalam penyebarluasan informasi hasil pengawasan 2. Dilakukan untuk peningkatan kinerja dan pengendalian internal atas kegiatan yang dilakukan 3. Digunakan untuk pembinaan dan penegakan disiplin PNS 4. Digunakan dalam peniliaian risiko dalam pancapaian tujuan organisasi dan tujuan kegiatan.
CONTOH INFORMASI HASIL PENGAWASAN
1. Hasil Audit BPK RI 2. Hasil Audit Inspektorat Jenderal 3. Hasil Reviu atas RKAK/L 4. Hasil Reviu atas RKAK Sarpras 5. Hasil Evaluasi SAKIP 6. Hasil Evaluasi atas Pemilihan Rektor 7. Hasil Evaluasi atas Program Pendidikan Jarak Jauh 8. Monitoring Realisasi Anggaran dan PBJ 9. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKSN 10.dll
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
• Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 15
PERATURAN BPK NO. 2 /2010 TTG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINJUT REKOMENDASI LHP BPK-RI : • Jawaban / tanggapan kepada BPK dibuktikan dgn tanda terima dari BPK • Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung • Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi: • Force majeur • Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan • Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi • Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa alasan yang sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang. 16
PMK NO. 116 /2007 TTG PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING PENYELESAIAN TINJUT PEMERINTAH THD TEMUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BPK-RI ATAS LKKL, LKBUN, DAN LKPP :
• Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut thd temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan • Laporan monitoring disusun oleh aparat pengawasan intern pada K/L • Laporan monitoring disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun berjalan serta akhir bulan Maret tahun berikutnya, sampai dengan batas penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana tindak. • Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut • Tim memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut • Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Menteri Keuangan 17
CONTOH INFORMASI HASIL PENGAWASAN Opini Hasil Audit BPK RI
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RISTEK WTP WTP WTP WTP WTP-DPP
DIKBUD TMP TMP WDP WTP WTP
WDP
18
Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK (2008-2016) Belum Termasuk Temuan Ditjen Dikti dan PTN sebelum penggabungan TEMUAN
TAHUN
JML
SM I 2016
Jumlah
REKOMENDASI
NILAI
103
JML
TINDAK LANJUT
NILAI
176,761,384,189.44 US$ 181.632,42 KRW 106,000,000.00 AU$ 1,810.07
364
JML
BELUM/PROSES TINDAK LANJUT
NILAI
177,302,604,247.84 US$ 181.632,42 KRW 106,000,000.00 AU$ 1,810.07
0 0 0 0
JML -
NILAI
0 0 0
364 0 0 0
177,302,604,247.84 US$ 181.632,42 KRW 106,000,000.00 AU$ 1,810.07
2015
100
281,954,248,082.63
356
197,348,709,707.87
199
5,086,855,892.28
157
192,261,853,815.59
2014 2013
30 10
23,448,918,770.66 331,000.00
130 18
15,105,084,705.94 331,000.00
101 17
7,871,680,005.00 331,000.00
29 1
7,233,404,700.94 -
2012
21
5,427,205,354.67
41
5,099,671,892.00
40
5,099,671,892.00
1
-
2011
14
928,308,597.27
32
928,308,597.27
31
928,308,597.27
1
-
2010
11
955,869,262.00
14
116,236,226.00
13
116,236,226.00
1
-
2009
7
121,728,670,545.00
7
-
7
-
0
-
2008
9
169,947,961,891.00
9
166,716,051,891.00
9
166,716,051,891.00
0
-
781,152,897,692.67 971 US$ 181.632,42 305 KRW 106,000,000.00 KEMENTERIANAU$ RISTEK 1,810.07DAN
562,616,998,267.92 US$ 181.632,42 KRW 106,000,000.00 AU$ 1,810.07
417
185,819,135,503.55
554
376,797,862,764.37 US$ 181.632,42 KRW 106,000,000.00 AU$ 1,810.07
PENDIDIKAN TINGGI 19
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker PTN
No.
Temuan
Rekomendasi
TL
Nilai TL
Status
S
K
S
K
S
K
S
K
SR
P
BS
Satker
1
Unand
3
12
7
35
7
35
-
712.259.355
1
41
-
2
Unsyiah
1
8
1
23
1
23
-
-
23
1
-
3
Undip
-
3
-
5
-
5
-
10.772.300
3
2
-
4
UNM
-
2
-
6
-
6
-
81.500.000
1
5
-
5
UB
7
10
15
22
15
22
146.985.000
2.165.219.980
26
11
-
6
UNJ
3
9
5
23
5
23
-
974.290.000
1
27
-
7
Unud
6
4
12
11
12
11
-
1.334.380.588
17
6
-
8
UNY
6
16
12
42
12
42
-
1.717.698.068
33
21
-
9
Unnes
6
10
14
31
14
31
-
2.233.428.664
33
12
-
10
ITS
5
13
8
33
8
33
-
555.257.388
25
16
-
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker PTN Temuan No.
Rekomendasi
TL
Nilai TL
Status
Satker
S
K
S
K
S
K
S
K
SR
P
BS
11
Universitas Sulawesi Barat
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
12
UNS
-
7
-
19
-
19
-
-
11
8
-
13
Unsrat
6
9
14
26
14
26
-
-
24
16
-
14
Unri
8
13
18
36
18
36
-
1.216.302.714
13
41
-
15
Unimed
3
2
8
6
8
6
-
-
11
3
-
16
UT
3
4
8
10
8
10
-
34.762.640
13
5
-
17
Unsoed
2
7
6
20
6
20
358.468.219
98.590.047
16
10
-
18
Unram
3
7
6
22
6
22
-
133.200.000
1
27
-
19
Unib
4
6
9
17
9
17
-
-
20
6
-
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker PTN No.
Temuan
Rekomendasi
TL
Nilai
Status
S
K
S
K
S
K
S
K
SR
P
BS
B
Satker
20
Unipa
-
2
-
5
-
5
-
42.254.200
-
5
-
-
21
PNJ
-
7
-
21
-
21
-
458.047.572
12
9
-
-
22
Unesa
-
11
-
27
-
27
-
631.916.717
18
9
-
-
23
IPB
1
1
2
2
2
2
-
-
-
4
-
-
24
UGM
2
-
6
-
6
-
-
-
-
6
-
-
25
Unhas
7
11
16
31
16
31
-
-
-
47
-
-
26
Poltek Pertanian Negeri Kupang
-
1
-
2
-
2
-
-
-
2
-
-
27
UNG
-
1
-
3
-
3
-
-
-
3
-
-
28
UPN Veteran Jakarta
1
-
1
-
1
-
-
-
-
1
-
-
29
Politeknik Negeri Pontianak
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker PTN
No.
Temuan
Rekomendasi
TL
Nilai
Status
S
K
S
K
S
K
S
K
SR
P
BS
B
Satker
30
Politeknik Negeri Indramayu
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
31
Politeknik Negeri Banyuwangi
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
32
Politeknik Negeri Madura
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
33
Politani Negeri Kupang
-
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker Kopertis
No.
Temuan
Rekomendasi
TL
Nilai
Status
S
K
S
K
S
K
S
K
SR
P
BS
B
Satker
1
Kopertis Wil IV
-
1
-
2
-
2
-
-
-
2
-
-
2
Kopertis Wil V
-
2
-
3
-
3
-
-
-
3
-
-
3
Kopertis Wil VI
-
4
-
8
-
8
-
-
-
8
-
-
4
Kopertis Wil VII
-
3
-
7
-
7
-
-
-
7
-
-
5
Kopertis Wil. XII
-
4
-
6
-
6
-
-
2
4
-
-
6
Kopertis Wil. XIII
-
4
-
6
-
6
-
-
2
4
-
-
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
NOTA KESEPAHAMAN KEMENRISTEKDIKTI DENGAN BPKP NOMOR : 9/M/NK/IV/2016 DAN NOMOR : MOU-5/K/D2/2016 Tentang: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kemenristekdikti Nota Kesepahaman ini Bertujuan untuk Melaksanakan Kerja Sama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kemenristekdikti
Ruang Lingkup : 1. Pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam hal: a. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan; c. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jas pemerintah 2. Kerjasama dalam pengawasan intern; 3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM di bidang pengawasan; dan 4. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK
25
KERJASAMA PENGAWASAN ITJEN DENGAN BPKP
No
Kegiatan Pengawasan
Jumlah PTN
Jadwal
Keterangan
1
Audit Tujuan Tertentu Pembangunan RS Pendidikan
22
Minggu III Oktober
SDID
2
Audit Tujuan tertentu Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset bermasalah
25
Minggu IV Okt
SDID
3
Monitoring Inventarisasi Aset
Seluruh PTN
Minggu IV OktMinggu III Des
Setjen
4
Monitoring Pembanggunan Sarpras APBN-P
73
Minggu I Nov
SDID
5
Audit Tujuan Tertentu atas Saldo asset dalam Neraca
Seluruh PTN
Minggu III Des
Setjen
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 27
