Strategi dan Kebijakan Kemristekdikti dalam Meningkatkan Sinergisitas Pemangku Kepentingan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Kedokteran Prof.dr.Ali Ghufron Mukti., M.Sc. Ph.D. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Palembang, 15 Mei 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2017
Dimana posisi kita saat ini? Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia (Disparitas Kualitas) Ketersediaan Keterbatasan Kapasitas/ Daya Tampung PT
Keterjangkauan • •
Sebaran PT Biaya Kuliah + Akomodasi
Terbatasnya Sumberdaya Pendidikan Berkualitas
PT Bermutu Baik terkonsentrasi di P. Jawa
APK < 30%
Kesetaraan Belum dapat menjamin pemenuhan semua permintaan pendidikan tinggi bermutu
Kualitas
Belum setara dalam memberikan layanan pendidikan bermutu
Keterjaminan
4.497 Perguruan Tinggi (Forlap DIKTI, Nov 2016), melaksanakan 24.473 prodi jumlah Mahasiswa ~ 7 juta, jumlah Dosen ~258.861 (S3: 29.945)
SISTEM PENATAAN KARIR
SINKRONISASI KEBUTUHAN PELAYANAN •Sistem pelayanan kesehatan •Sistem pembiayaan •Sistem credential •Sistem distribusi •Sistem lisensi
PENGEMBANGAN KEILMUAN •Pengembangan dan penetapan cabang keilmuan baru •Pengembanga penelitian baru (terutama penelitian translasional) •Responsible Conduct of Science (RCS)
Dibutuhkan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan untuk menjadi think tank pemerintah dalam menyusun dan implementasi kebijakan
Penataan Pendidikan Kedokteran
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PENGELOLAAN PRODI •Nomenklatur program studi •Penetapan gelar •Pembukaan prodi baru •Penyelenggaraan pendidikan sesuai standar pendidikan dan standar kompetensi •Pengelolaan program studi pada FK •Pembinaan program studi
•Kerangka Kualifikasi •Sistem merit •Jenjang jabatan/kepangkatan (fungsional, akademik) •Sistem insentif
SISTEM PENJAMINAN MUTU •Sist.Penjaminan Mutu Internal •Sist.Penjaminan Mutu Eksternal : akreditasi •Uji Kompetensi •Sistem registrasi •Pangkalan data pendidikan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel
KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEDOKTERAN : PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAM PT Kesehatan Pemangku Kepentingan
INSTRUMEN AKREDITASI*
AKREDITASI
STATUS AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI) • PT • OP • AIPT
• SN-Dikti • SNPK • Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi
PENGGUNA
(MUTU INDIVIDU) BLUE PRINT UJI * KOMPETENSI KOMPETENSI (soal)
KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN
Uji kompetensi diaksanakan secara nasional oleh Panitia Nasional (ditetapkan Menristekdikti) DEMAND (Global & nasional)
Kolaborasi lintas sektoral dalam membangun Budaya Mutu QI (Quality Implementor)
• PROFESI/PRAKTISI • MASYARAKAT PENGGUNA
•PERGURUAN TINGGI •PROGRAM STUDI
QA (Quality Assurance Body)
Panitia Nasional Uji Kompetensi atau Lembaga sertifikasi profesi (untuk mahasiswa & lulusan)
• BAN-PT (untuk PT) • LAM PTKes (untuk Prodi)
QR (Quality Regulator)
KEMRISTEKDIKTI
SISTEM PENDIDIKAN
STAKEHOLDERS
KEMKES dan K/L Terkait
SISTEM PELAYANAN
Kerangka Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan dan Kerjasama Dokter dan Dokter Gigi dengan Profesi Kesehatan Lainnya
Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Nasional
Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang
Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan
Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat Memperkuat Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan
Pelayanan Kesehatan yang Optimal
Academic Health System (AHS)
Pendidikan InterProfesi
KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL Modifikasi dari WHO, 2010
Komite Bersama Kemristekdikti dan Kemkes dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Kesehatan
1
2
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Sakit Pendidikan serta Wahana Pendidikan dan Penelitian
Pengembangan, Implementasi dan Pembinaan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
4 fokus program tahun 2017: 1. Pemetaan kebutuhan dokter/dr.spesialis, bidan dan perawat 2. Penyusunan roadmap pembinaan teknis dan monitoring-evaluasi 24 RSPTN 3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RSPTN diharmonisasi dengan SIM RSP 4. Pengembangan Academic Health System (AHS)
Potret RSP di Indonesia 44 RS telah ditetapkan sbg
No
Pemilik RSP
Kelas A
Kelas B
Total
RSP
➢ 2000 ➢ RS lainnya
> 400 RS untuk pendidikan
295 RS untuk Pendidikan = 16.000 TT
1
Kemkes
14
5
19
2
Pemda
4
14
18
3
Swasta
-
3
3
4
TNI/POLRI
1
2
3
5
RS PTN (Kemristekdikti)
-
1
1
19
25
44
Total
• Sejak 2007-2015, Kemendikbud membangun 24 RS PTN • Pada tahun 2015, Kemenristekdikti meneruskan pembangunan 24 RS PTN dan melakukan pembinaan
RS UNAIR
Perkembangan Kinerja RS PTN NO
PEMBANGUNAN
PERSIAPAN OPERASIONAL
OPERASIONAL
1
Universitas Bengkulu
Universitas Tadulako
Universitas Airlangga
2
Universitas Cendrawasih
Universitas Udayana
Universitas Diponegoro
3
Universitas Haluoleo
Universitas Gadjah Mada
4
Universitas Indonesia
Universitas Hasanuddin
5
Universitas Jambi
Universitas Mataram
6
Universitas Jember
Universitas Padjajaran
7
Universitas Lampung
Universitas Riau
8
Universitas Malikussaleh
Universitas Sebelas Maret
9
Universitas Nusa Cendana
Universitas Sumatera Utara
10
Universitas Sam Ratulangi
Universitas Tanjungpura
11
Universitas Andalas
12
Universitas Brawijaya
Sumber : Data Komite Bersama 2016
Potret RSGM di Indonesia
33 RSGM
P E N D I D I K A N
NON PENDIDIKAN
Sumber : Paparan Ketua ARSGMPI, 2016
17 RSGM mendapatkan izin operasional
2 RSUP
2 RSPTN 10 RSGM dalam proses mendapatkan izin operasional 2 RSKGM Khusus Pelayanan
10 RSGM Pelayanan & Pendidikan Dokter Gigi 7 RSGM Pelayanan + Pendidikan Dokter Gigi & Spesialis
• Hingga akhir 2016, baru 17 RSGM yang memiliki izin operasional untuk pendidikan dan dalam proses penetapan sebagai RSGMP oleh Kemkes (belum ada yang mendapatkan penetapan sebagai RSGMP dari Kemkes) • Komite Bersama telah menyusun panduan pengembangan RSGMP
Konsep Pengembangan Academic Health System Pendidikan Profesi di RSP/RSGMP 1. Melaksanakan 9 Konsep Dasar RSP/RSGMP 2. Memelihara dan meningkatkan Kurikulum dan Pembelajaran Klinik 3. Menambah Keterampilan khusus yang diminta oleh wilayah yg akan ditempati.
Anggota AHC mendiskusikan Presentasi Kadinkes Prop/Wil 1. Wilayah yg akan ditempati *Coverage *Masalah kes masy *Budaya & Perilaku 2. Jumlah dan spesifikasi Nakes 3. Kebutuhan pelayan kes baru 4. Kompetensi baru yg dibutuhkan 5. Keterampilan khusus tambahan 6. Penelitian yang dibutuhkan
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
AHS PERGURUAN TINGGI Mengembangkan Kurikulum 1. KBK dan PBL berdasar SKDI ditingkatkan & dipelihara 2. Kurikulum baru yg berorientasi pd masalah Kesehatan Masyarakat yg akan ditempati: * Analisa kompetensi baru * Menambah Kompetensi baru * Pembelajaran utk mengkonstruksi kompetensi baru 3. Kurikulum mempertimbangkan Sosbud dan Perilaku masy.
PRACTICE PLAN Merencanakan penempatan 1. Wilayah Penempatan Tim Kes 2. Kesiapan Sarana Prasarana 3. Kesiapan Renumerasi 4. Kesiapan Logistik Kesehatan 5. Kesiapan Transportasi 6. Kesiapan Akomodasi 7. Kesiapan IT
AHS merupakan suatu kontinum berkelanjutan dan berkesinambungan untuk pembangunan kesehatan
Dasar Hukum : 1. UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran 2. PP No.93/2015 tentang RSP 3. RPP tentang Implementasi UU No.20/2013 (draft) 4. Perpres tentang AHS (usulan)
1
Konsensus dan Komitmen dari seluruh Pemangku Kepentingan :
Sinergi Sistem Pendidikan-PenelitianPelayanan Kesehatan (AHS business model) : - Operational Guideline
- Mission Alignment
- Organization structure
- Rencana Strategis
- Integrated Recruitment & Procurement System
- Regulasi 1
Tahap Pengembangan AHS
- Integrated Financial Management System
- Integrated database & ICT System Pemangku Kepentingan Utama : 1. Pemerintah Pusat (Kemristekdikti, Kemkes, Kemkeu, Kemdagri, Kemenpan, Kemko-PMK) 2. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan, Pemprov, DPRD) 3. Institusi Pendidikan (PT, FK, FKG, dan fakultas lainnya) 4. RSP 5. Fasyankes (RS, Puskesmas) 6. Lembaga Penelitian
Implementasi AHS: - Integrasi Fungsional - Integrasi Struktural
Lessons learned : AHS Model yang dikembangkan UI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Piloting Model AHS sebagai Center of Excellence bidang Kesehatan
Jabar (UNPAD)
Jabodetabek (UI) DIY & Jawa Tengah (UGM)
Sulsel (UNHAS)
Jawa Timur (UNAIR)
Pemilihan pilot model berdasarkan hasil telaah tim Komite Bersama Kemristekdikti dan Kemkes dan telah disetujui Menristekdikti dan Menkes
TERIMA KASIH
“Semua stakeholders memiliki peran yang sinergis untuk membangun budaya mutu dalam sistem pendidikan tinggi dan sistem pelayanan kesehatan. Integritas, komitmen, dan kolaborasi adalah kunci dari sinergi tersebut.” www.ristekdikti.go.id
