BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman, melalui Pemerintahan yang bersih dan profesional,

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan pemerintahan Kabupaten Maros memasuki periode 20102015, maka semua SKPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Maros juga memasuki tahapan periode tersebut. Dalam perjalanan selama periode lima tahun mendatang diperlukan pedoman kerja sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terangkum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun. Rencana strategi Satuan Kerja Perangkat daerah yang disebut RENSTRASKPD memuat gambaran pelayanan SKPD, Issu-issu strategis,visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan , rencana program / kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. Berdasarkan hal di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maros menyusun pedoman kerja yang berbentuk Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (RENSTRA SAT.POL-PP) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode tahun 2010-2015. Sesuai visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros yakni” Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman, melalui Pemerintahan yang bersih dan profesional”, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros mengembang amanah untuk mewujudkan peningkatn pelayanan di segala bidang penyelenggaraan tugas-tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros . Dan yang mencakup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Maros yaitu :

1

1. Penataan Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Proses Pembangunan Selanjutnya dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan yang terkoreksi selama pelaksanaan penyusunan rencana tersebut. Kemudian pelaksanaan rencana tersebut dievaluasi berdasarkan indicator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (Input), keluaran (Output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dengan adanya beberapa regulasi yang sangat terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros mengambil langkah untuk melakukan revisi/perbaikan Rencana Strategis periode 2010 -2015. Adapun hal yang mendasari perlunya revisi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032.

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Permbangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah propvinsi Sulawesi Selatan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2012 – 2032; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros; 23. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

4

1.3 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra-SKPD Maros yaitu : a.

Menjabarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015

b.

Menjadi alat ukur Pemerintah Daerah guna mencermati pelaksanaan perjalanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun menurut tupoksi masing-masing SKPD

c.

Menjadi Pedoman SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra-Sat.Pol-PP) Kabupaten Maros disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja meliputi : 1.1 latar belakang, 1.2 landasan hukum, 1.3 maksud dan tujuan, dan 1.4 sistematika penulisan .

BAB II

Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja yang meliputi: 2.1 tugas, fungsi dan struktur Organisasi, 2.2 sumber daya, 2.3 kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

5

BAB III

Issu-issu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang meliputi: 3.1 telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 penentuan issu-issu strategis.

BAB IV

Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

Penutup

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tanggal 13 September 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja, Peraturan Daerah tentang peningkatan status Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Maros Nomor 80 / XII / 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros Tugas dan Fungsi Adapun Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah menjadi tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut : a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ketentraman dan ketertiban Umum b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Operasional, Ketentraman dan ketertiban Umum, Pembinaan umum c. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya d. Pelaksanaan Administrasi dan ketatausahaan e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah menjadi tanggungjawab f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan Bupati

6

Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros yang dijabarkan lebih rinci dalam satuan kerja Kepala Satuan, Kabag / Kabid, Kasubag dan Seksi sebagai berikut : 

Kepala Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Fungsi 

Perumusan kegiatan operasional

dibidang ketentramn dan ketertiban

umum 

Pengkoordinasian

pelaksanaan

peraturan

Daerah

dan

Peraturan

pelaksanaannya serta norma-norma yang berlaku di daerah-daerah 

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum

 

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris Tugas Sekretaris mempunyaitugas pokok mengkoordinasikan kegiatan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan serta menyusun program.

7

Sekretaris terdiri atas 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Program; Sub Bagian Program dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga. 3. Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepela sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Fungsi 

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal kegiatan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;



Pelaksanaan pengelolaan, program, keuangan, umum dan kepegawaian;



Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

8



Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Tugas Bidang Tata Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati. Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari 2 (Dua) seksi : 1.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Seksi Penyelidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang tugas pokok melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan serta menyiapkan bahan kelengkapan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Fungsi 

Pengkajian bahan pengendalian Polisi Pamong Praja dan Linmas;



Pengkajian bahan pengendalian penyidik Pegawai Negeri Sipil;



Pengkajian bahan pelaporan pengendalian Polisi Pamong Praja dan Linmas serta penyidik Pegawai Negeri Sipil;



Penyusunan bahan rencana kerja sama operasional;



Penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama operasional;



Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 9



Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat Tugas Bidang kerjasama dengan Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian operasional pengamanan acara protokoler dan tempat-tempat penting serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang Trantibum terdiri atas 2 (dua) seksi : 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Seksi Operasi dan pengendalian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman pengamanan, pengawalan, penertiban, kepretokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Seksi Kerjasama Seksi kerjasama dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakati. Fungsi 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Maros;



Penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



Penyuluhan terhadap warga masyarakat dan / atau badan hukum agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

10



Bidang Sumber Daya Aparatur Tugas Bidang Sumber Aparatur oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dan perlindungan Masyarakat. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari : 1. Seksi pelatihan Dasar Seksi pelatihan dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan kwalitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan latihan dasar. 2. Seksi Teknis FungsionalPembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Seksi teknis fungsional dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pendidikan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan kwalitas sumber daya manusia personil satuan polisi pamong praja. Fungsi 

Peningkatan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Linmas melalui diklat dasar, fungsi teknis dan fungsional



Peningkatan perlengkapandan peralatan Polisi Pamong Praja dan Linmas;



Pengumpulan dan informasi ketentraman dan ketertiban;



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

11



Bidang Perlindungan Masyarakat Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksnaan pembinaan kesiapsiagaan, peningkatan sumber daya serta operasional perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 1.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Seksi pelindungan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan koordinasi, kesiap-siagaan dan mengendalikan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Fungsi 

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;



Menyiapakan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;



Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat propinsi atau kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan;



Menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis bina potensi masyarakat;



Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan monitoring terhadap potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat;



Melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan potensi masyarakat;

12

Jumlah Pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin : No 1 2

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki- laki Perempuan

79 Orang 16 Orang Total

95 Orang

Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jenjang Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1 2

Strata Dua (S2) Strata Satu (S1)

1 Orang 42 Orang

3 4

SMA / SMU sederajat SMP

41 Orang 10 Orang

5

SD

1 Orang

Total

95 Orang Tabel 3

Jumlah pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat kepangkatan atau Golongan Ruang No

Pangkat / Gol. Ruang

Jumlah

1

IV (Empat)

5 Orang

2

III (Tiga)

12 Orang

3

II (Dua)

67 Orang

4

I (Satu)

11 Orang Total

95 Orang

13

Tabel 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat jabatan atau eselon No

Jabatan

Eselon

Jumlah

1

Kepala Satuan

II.b

1 Orang

2

Kepala Bidang

III.b

4 Orang

3

Kepala Sub Bagian / Seksi

IV.a

8 Orang

4

Staf

-

82 Orang

Total :

95 Orang

Pegawai kontrak yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 2 (Dua) orang dan Tenaga bantuan teknis Sukarelawan sebanyak 730 Orang yang mana telah ditempatkan pada SKPD-SKPD (Kantor, Dinas, Badan) untuk melaksanakan tugas pengamanan.

14



Sarana dan Prasarana / Perlengkapan Dalam pelaksanaan tugasnya maka perlu didukung oleh sarana dan

prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja selama periode sebelumnya (2005-2010) yaitu: No

Jenis

Jumlah

1

Mobil APV

1 Buah

2

Mobil Dalmas

1 Buah

3

Mobil Patroli

1 Buah

4

Motor PRC

3 Buah

5

Motor Patwal

2 Buah

6

Handy Talky

11 Buah

7

Komputer

3 Buah

8

Note Book

1 Buah

9

Mesin Ketik

1 Buah

10

Mega Phone

1 Buah

11

Pesawat Rig Power

1 Buah

12

Meja

12 Buah

13

Kursi

17 Buah

14

kursi tamu

15

Sangkur

80 Buah

16

Drug dring

80 Buah

17

Lemari sorok

2 Buah

18

Lemari kayu

1 Buah

19

Dispenser

1 Buah

20

televise

2 Buah

1 Set

15

21

kipas angin gantung

1 Buah

22

Helm Provost

23

Pemanas (cerek )

1 Buah

24

kursi kayu panjang (Kayu)

1 Buah

25

Papan Struktur

1 Buah

26

Papan Daftar Kejadian / Pelanggaran

1 Buah

27

Tameng

30 Buah

28

kamera Handicam

1 Buah

29

Radio Rekaman (Tape)

1 Buah

30

Mesin absensi (sidik jari)

6 Buah

31

Printer

2 Buah

32

Lemari besi

1 Buah

33

Rak Besi 4 laci

6 Buah

34

Meja rapat

1 Buah

12 Provost

2.2 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Gambaran umum dari pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam masa 3 (tiga) tahun sebelumnya (2007-2010) dalam Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Disiplin Pegawai, kerjasama antar lembaga serta pembinaan sumber daya aparatur yaitu: a. Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum  Menerima laporan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Pegawai Negeri Sipil maupun dari masyarakat umum yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum,  Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah atau kebijakan kepala daerah, 16

 Melaksanakan penindakan baik secara prepentif maupun persuasif bagi pelanggar atau yang tidak mengindahkan peraturan atau aturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah,  Memberi pembinaan-pembinaan yang sifatnya rutin atau secara berkala kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Penegakan Disiplin Pegawai Satuan Polisi Pamong praja dalam penegakan disiplin Pegawai mempunyai tugas dalam hal penanganan Absensi Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak dan melakukan evaluasi setiap enam bulan berjalan. Selain itu secara rutin melakukan sidak ke instansi-instansi dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Maros dan melaporkan hasilnya ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupten Maros tembusan Kepala Inspektorat dan Tim Baperjakat. Hasil dari pelaksanaan tugas tersebut adalah untuk peningkatan Disiplin Pegawai yang dapat dilihat dari kehadiran pegawai dan pelaksanaan tugas yang berdampak pada pelayanan masyarakat yang semakin baik dan kinerja pegawai semakin maksimal sesuai yang diharapkan. c. Kerjasama antar lembaga Satuan Polisi pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya juga bekerjasama dengan lembaga terkait dalam hal penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kemampuan dan keahlian Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

Melakukan rasia minuman keras dan PSK bekerjasama dengan Badan Kesbang dan Linmas, Kepolisian, dan TNI,



Bekerjasama dengan MUI dalam Penertiban Warung-warung makan yang buka di siang hari selama bulan ramadhan, 17



Bersama-sama dengan kepolisian dalam pengamanan Demonstrasi dan unjuk rasa,



Bekerjasama dengan Panwaslu dan KPU dalam penertiban atribut kampanye pada PILPRES, PEMILU dan PEMILUKADA,



Bekerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dipengaruhi oleh kondisi kemampuan organisasi ( lingkungan Internal) dan kondisi makro (lingkungan eksternal), yaitu : 1.

Lingkungan Internal Lingkungan Internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan : a.

Kekuatan/Strength (S)  Jumlah Personil (SDM) yang Memadai / mencukupi  Struktur Organisasi yang tertata baik  Adanya sumber daya Manusia yang telah melalui pembinaan, pendidikan dan Pelatihan  Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas-tugas  Satuan Polisi Pamong Praja  Tersedianya dana yang menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokoknya.

b.

Kelemahan/Weakness (W)  Tidak tersedinya Prasarana dan sarana yang memadai  Tingkat pendidikan kejuruan yang belum merata  Kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin

18

 Kurangnya inisiatif dari pada personilnya  Kurangnya pemahaman akan wewenang dan tugas yang diemban 2.

Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal meliputi faktor peluang dan tantangan a. Peluang/Opportunity (O)  Adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi  Adanya pengakuan dari masyarakat atas keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja  Kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban  Kepercayaaan pemerintah semakin meningkat b. Ancaman/Threats (T)  Kurang tersosialisasinya wewenang dan tugas dari Satuan Satuan Polisi Pamong Praja menyebabkan dalam pelaksanaan tugas – tugasnya sering mendapatkan kendala.  Apresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang  Kesadaran masyarakat dalam proses perkembangan kota masih rendah  Pengaruh media yang menayangkan aksi – aksi anarkis di kota – kota besar.

19

B A B III ISSU-ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI) 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Upaya peningkatan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Maros, diperlukan usaha-usaha strategis yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Polisi Pamong Praja yang berorientasi kepada terciptanya rasa aman, dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin plural akibat letak geografis Kabupaten Maros yang menjadi penyangga Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan menjadi poros trans kebeberapa Kabupaten di wilayah utara Sulawesi Selatan. sangat rentan dengan pengaruh perubahan kehidupan kota. Pada pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi, yaitu: 1. Sumberdaya Manusia Aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros sebagian besar masih berpendidikan SLTA/SMU atau sederajat dan direkrut dari PNS yang notabene secara teknis kurang memenuhi persyaratan sebagai aparatur penegak PERDA. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional di lapangan. 3. Masih rendahnya peran serta secara aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan. 4. Kondisi Kabupaten Maros yang secara geografis terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir serta terdiri dari 14 Kecamatan yang menyebabkan Aparatur Satuan Pol. Pamong Praja mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maros secara maksimal dan efektif.

20

5.

Keterbatasan Dana Operasional untuk kegiatan pengendalian keamanan, ketertiban, Linmas, dan kenyamanan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Maros Dari hal-hal yang disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk aktif secara bersama-sama mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masingmasing.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dari Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pada intinya mengiginkan perwujudan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Maros lebih baik. Hasil dari pengidentifikasian terhadap Satuan Polisi Pamong Praja tentang hal – hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukan oleh Sat.Pol.PP dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Sat.Pol.PP. Olehnya itu isu – isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor – faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

21

Tabel 3.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah

VISI NO. 1.

2.

Mewujudkan Masyarakat Maros Yang Sejahtera Dan Beriman, Melalui Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional. MISI & PROGRAM BUPATI/WAKIL PERMASALAHAN FAKTOR BUPATI TERPILIH PELAYANAN SKPD PENGHAMBAT PENDORONG Misi 3 Penataan Birokrasi Dan - Penataan Masih Kurang Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan management Selarasnya antara Regulasi Lain Publik Kelembagaan Uraian Tugas Pokok Yang Mengatur Sampai Ke Tingkat Dan Fungsi serta tentang Prog. Peningkatan Sistem Pelayanan Kecamatan masih Kewenangan Sat.pol.PP Pelaksanaan Melalui Penerapan Standar Kurang Maksimal. Dengan PP. 38 Tahun Tugas Dan Operasional Prosedur Dan Standar - Kurang Akuratnya 2007 tentang Kewajiban Bagi Pelayanan Minimal. Data Dan Informasi pembagian SKPD Satuan Tentang Keamanan kewenangan Polisi Pamong Dan Ketertiban pelaksanaan urusan Praja Yang lingkungan Di antara pemerintah berupa Peraturan Seluruh wilayah pusat, Propinsi Dan Setingkat Kabupaten Maros. Kabupaten. Menteri. Prog.

Peningkatan Kualitas Aparatur PEMDA

SDM - Masih kurangnya Aparatur Satpol.PP yang Berstatus PNS

Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Dan Tanggung jawab Dari Aparatur Sat.Pol.PP

Prog.

Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur.

Dan - Minimnya Anggaran guna Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional Di Lapangan.

Belum Teridentifikasinya Kebutuhan Akan sarana Dan Prasarana Kebutuhan Operasional yang Sesuai Standar.

Misi 6

Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Proses Pembangunan. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan, Ketertiban, Dan Keamanan Lingkungan Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta/Masyarakat dalam Berbagai Bidang Pembangunan.

Prog.

Prog.

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan.

22

Rendahnya Tingkat pelayanan pada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang sedemikian cepat guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam hal ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Kebijakan Pimpinan Yang memberikan Kesempatan Kepada Aparatur Sat.Pol.PP gunan Pengembangan Diri. Keinginan Yang Kuat Dari Pimpinan Untuk melengkapi Sarana Dan Prasarana Kebutuhan Operasional Yang Memadai. Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Kondisi Lingkungan yang Tertib, Nyaman, dan Aman yang semakin membaik.

3.3

TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Selatan. Tabel 3.2.1 Permasalahan Pelayanan Sat.Pol.PP Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO.

1.

2.

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L Meningkatnya Dukungan Reformasi Pada Bidang Pelayanan Umum.

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dan Aparat Satpol.PP Dan Sat.Linmas.

Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Satpol.PP Dan Sat.Linmas yang diakibatkan oleh masih rendahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya professional khususnya dalam penyelenggaraan tugas – tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja.

Belum optimalnya pelayanan publik yang terindikasi dari belum maksimalnya penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

23

FAKTOR PENGHAMBAT PENDORONG Masih tingginya tingkat pelanggaran Peraturan daerah Dan Peraturan Bupati utamanya yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Dukungan masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan tugas Sat.Pol.PP utamanya dalam hal pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. - Pengetahuan Dan - Peraturan Keterampilan Perundang – Personil Yang Masih undangan yang Kurang. mengatur - Penempatan Personil tentang yang belum sesuai keberadaan dengan kebutuhan. Satuan Polisi - Motivasi kerja dan Pamong Praja. penguasaan bidang - Dukungan tugas yang masih program/kegiata rendah. n dari instansi - Sarana Dan terkait guna Prasarana serta terlaksananya fasilitas kerja masih operasional terbatas. satuan polisi - Masih kurangnya pamong praja. perhatian terhadap pelaksanaan Diklat Keterampilan Bagi Aparatur Sat.Pol.PP.

Tabel 3.2.2 Permasalahan Pelayanan Sat.Pol.PP Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Selatan NO.

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROPINSI Mewujudkan Supremasi Hukum.

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

2.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Masih banyaknya Anggota Sat.Pol.PP yang belum memahami dan menguasai teknis pelaksanaan Tugas pokok Dan Fungsi sehingga menimbulkan Image Yang kurang Baik Di tengah masyarakat akan keberadaan Sat.Pol.PP.

3.

Meningkatnya Dan Masyarakat.

Ketentraman Kenyamanan

Beberapa isu yang ada yang rentan terhadap terjadinya gejolak ditengah masyarakat, mis. Isu mengenai ketenagakerjaan, isu mengenai Pilkada/Pemilu Legislatif, kenaikan BBM, isu Sosial budaya/sosial/agama/terorisme dll.

4.

Meningkatnya Perlindungan Kehidupan Bermasyarakat.

Terjadinya perubahan secara fungsi yang signifikan mengenai fungsi dari kelembagaan perlindungan masyarakat yang tadinya berada di Kesbangpol berlaih ke Sat.Pol.PP.

1.

Kurangnya peran aktif dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam hal menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan – Kebijakan daerah Yang telah ada.

24

FAKTOR PENGHAMBAT PENDORONG Kurangnya PP no.6 Tahun koordinasi Berupa 2010 mengenai Sosialisasi Dan Tugas, Fungsi Penyuluhan Kepada Dan masyarakat Kewenangan Mengenai Perda Dan Sat.Pol.PP Kebijakan Daerah Lainnya. - Pelaksanaan Tugas - Terjalinnya Dan Fungsi koordinasi dan Sat.Pol.PP oleh Hubungan Yang Anggotanya masih kuat dan baik banyak yang belum terhadap sesuai dengan instansi yang Protap Yang benar. terkait baik - Masih kurangnya Instansi Vertikal Sarana Dan maupun sesame Prasarana instansi Otonomi Pendukung daerah. pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Sat.Pol.PP yang Representatif dan Memadai. - Masih rendahnya - Terdapat tingkat antisipasi beberapa yang dilakukan oleh kearifan local Satpol.PP dalam yang dapat mengantisipasi berdampak terjadinya Gejolak – kepada Gejolak Sosial di pencegahan tengah masyarakat. terhadap terjadinya gejolak sosial, mis. “siri’ na’pacce”, Sipakainge’, Sipakaraja’dll. - Penyesuaian - Terdapat terhadap beberapa pelaksanaan Fungsi lembaga sosial Linmas Pada masyarakat di Sat.Pol.PP Kab. Maros yang sering melakukan komunikasi dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi permasalahan sosial.

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

dilakukan

untuk

mencapai

tujuan

pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Tabel 3.4.1 Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Struktur Ruang. NO

RENCANA STRUKTUR RUANG

1.

Pusat (PKN)

Kegiatan

Nasional

2.

Pusat Pelayanan Kawasan

3.

Pusat Pelayanan Lingkungan

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional, sebagai: - Pusat Pemerintahan Kabupaten Dan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa. - Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi. - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri Manufaktur. - Pusat Kegiatan Industri Perikanan. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan: - Pusat Pemerintahan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Lingkungan, Sebagai: - Pusat Pemerintahan Kecamatan.

25

PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN BAPPEDA

ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. - Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait.

Seluruh Lokasi Pengembangan PKN

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. - Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Lokasi Pengembangan PPK

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi

Seluruh Lokasi Pengembangan PPL

-

4.

Sistem Jaringan Transportasi.

5.

Sistem Jaringan Energi.

6.

Sistem Jaringan Daya Air.

7.

Sistem Telekomunikasi

8.

Sistem Jaringan Prasarana.

9.

Sistem Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi.

Sumber

Jaringan

Pusat Perdagangan Dan Jasa. Pusat Pelayanan Pendidikan. Pusat Pelayanan Olah Raga. Pusat Pelayanan Kesehatan. Pusat Kegiatan Industri Rumah Tangga. - Pusat Pertahanan Dan Kemanan Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian. Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Transportasi, Meliputi: - Sistem Jaringan Transportasi Darat. - Sistem Jaringan Sungai Dan Penyeberangan. - Sistem Jaringan Perkeretaapian. - Sistem Jaringan Transportasi Laut. - Sistem Jaringan Transportasi Darat. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Energi, Meliputi: - Sistem Jaringan Pipa Minyak. - Sistem Jaringan Pipa Gas Bumi. - Sistem Jaringan Pembangkit Tenaga Listrik. - Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Yang Meliputi: - Sungai. - Bendung. - Bendungan. - Cekungan Air Tanah. - Sistem Jaringan Irigasi. - Sistem Jaringan Pengendalian Banjir. - Sistem Pengaman Pantai. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Yang Meliputi: - Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial. - Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Prasarana, Yang Meliputi: - Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum. - Sistem Jaringan Saluran Drainase. - Sistem Jaringan Air Limbah. - Sistem Pengelolaan Persampahan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi, Yang Meliputi: - Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi Untuk Kawasan Rawan Bencana.

26

Kualitas maupun kuantitas. - Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Pengembangan Transportasi.

Lokasi Jaringan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait - Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Pengembangan Energi

Lokasi Jaringan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait - Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait - Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Pengembangan Telekomunikasi

Lokasi Jaringan

Seluruh Pengembangan Prasarana

Lokasi Jaringan

Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.

Seluruh Lokasi Pengembangan Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi.

Tabel 3.4.2 Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros berdasarkan Pola Ruang NO

RENCANA POLA RUANG

1.

Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.

2.

Kawasan Setempat

3.

Kawasan Suaka Alam

4.

Kawasan Pelestarian Dan Cagar Budaya.

5.

Kawasan Alam.

6.

Kawasan Lindung Geologi

Perlindungan

Rawan

Alam

Bencana

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN

PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN BAPPEDA

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Lindung Terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur Perlindungan Kawasan Dibawahnya, Sat.Pol.PP Dan Sarana Meliputi: Prasarana Kerja, baik dari segi - Rehabilitasi Kawasan Lindung Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Lindung Meningkatnya Intensitas - Pengembangan Fungsi – Fungsi Pengkoordinasian Terhadap Pihak Kawasan Lindung. – Pihak Terkait - Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Perlindungan Setempat, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Prasarana Kerja, baik dari segi Setempat. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Perlindungan Meningkatnya Intensitas Setempat. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Suaka Alam, Yang Meliputi: Sumber Daya Manusia Aparatur - Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam. Sat.Pol.PP Dan Sarana - Revitalisasi Kawasan Suaka Alam. Prasarana Kerja, baik dari segi - Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas maupun kuantitas. Fungsi – Fungsi Kawasan Suaka Meningkatnya Intensitas Alam. Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Sumber Daya Manusia Aparatur Budaya, Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Pelestarian Prasarana Kerja, baik dari segi Alam Dan Cagar Budaya. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Pelestarian Meningkatnya Intensitas Alam Dan Cagar Budaya. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Rawan Bencana Alam, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana Prasarana Kerja, baik dari segi Alam. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Rawan Bencana Meningkatnya Intensitas Alam. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Rawan Bencana Alam. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Lindung Geologi, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Lindung Prasarana Kerja, baik dari segi Geologi. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Lindung Meningkatnya Intensitas Geologi. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung Geologi.

27

ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

7.

Kawasan Lindung Lainnya.

8.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

9.

Kawasan Pertanian

Peruntukan

10.

Kawasan Perikanan.

Peruntukan

11.

Kawasan Permukiman.

Peruntukan

12.

Kawasan Pertambangan.

Peruntukan

13.

Kawasan Pariwisata.

Peruntukan

Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Lindung lainnya, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Lindung Prasarana Kerja, baik dari segi Lainnya. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Lindung Meningkatnya Intensitas Lainnya. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung Lainnya. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi: Sumber Daya Manusia Aparatur - Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi. Sat.Pol.PP Dan Sarana - Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi. Prasarana Kerja, baik dari segi - Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas maupun kuantitas. Fungsi – Fungsi Kawasan Hutan Meningkatnya Intensitas Produksi. Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi: Sumber Daya Manusia Aparatur - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Sat.Pol.PP Dan Sarana Pertanian. Prasarana Kerja, baik dari segi - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Kualitas maupun kuantitas. Pertanian. Meningkatnya Intensitas - Pengembangan Dan Peningkatan Pengkoordinasian Terhadap Pihak Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan – Pihak Terkait Pertanian. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Perikanan, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Perikanan. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Meningkatnya Intensitas Perikanan.. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan.. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Permukiman, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Permukiman Perkotaan Dan Kualitas maupun kuantitas. Permukiman Perdesaan. Meningkatnya Intensitas - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pengkoordinasian Terhadap Pihak Permukiman Perkotaan Dan – Pihak Terkait Permukiman Perdesaan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Pertambangan, Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Meningkatnya Intensitas Pertambangan Mineral Dan Batu Pengkoordinasian Terhadap Pihak Bara. – Pihak Terkait - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Pariwisata, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi

28

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

14.

Kawasan Industri.

Peruntukan

15.

Kawasan Perkebunan

Peruntukan

16.

Kawasan Peternakan

Peruntukan

17.

Kawasan Perkantoran

Peruntukan

18.

Kawasan Pendidikan

Peruntukan

19.

Kawasan Raga.

Peruntukan

Olah

Pariwisata. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Meningkatnya Intensitas Pariwisata. Pengkoordinasian Terhadap - Pengembangan Dan Peningkatan Pihak – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Industri, Yang Sumber Daya Manusia Aparatur Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Industri Besar, Industri Sedang, Dan Kualitas maupun kuantitas. Industri Rumah Tangga. Meningkatnya Intensitas - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pengkoordinasian Terhadap Industri Besar, Industri Sedang, Dan Pihak – Pihak Terkait Industri Rumah Tangga. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Parkebunan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Parkebunan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Parkebunan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Paternakan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Paternakan. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta. - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Olah Raga, Yang Meliputi:

29

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

20.

Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan

21.

Kawasan Pertemuan.

22.

Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

23.

Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa.

Peruntukan

- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Kualitas maupun kuantitas. Dan Skala Kecamatan. Meningkatnya Intensitas - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pengkoordinasian Terhadap Pihak Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten – Pihak Terkait Dan Skala Kecamatan . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Pelayanan Sumber Daya Manusia Aparatur Kesehatan, Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Kualitas maupun kuantitas. Skala Kabupaten, Dan Skala Meningkatnya Intensitas Kecamatan. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Revitalisasi Kawasan Peruntukan – Pihak Terkait Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Pelayanan Sumber Daya Manusia Aparatur Pertemuan, Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Pelayanan Pertemuan, Pameran, Dan Kualitas maupun kuantitas. Sosial Budaya. Meningkatnya Intensitas - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pengkoordinasian Terhadap Pelayanan Pelayanan Pertemuan, Pihak – Pihak Terkait Pameran, Dan Sosial Budaya . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pertemuan, Pameran, Dan Sosial Budaya. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Sumber Daya Manusia Aparatur Keamanan Negara, Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Pertahanan Dan Kemanan Negara. Kualitas maupun kuantitas. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Meningkatnya Intensitas Pertahanan Dan Kemanan Negara. Pengkoordinasian Terhadap Pihak - Pengembangan Dan Peningkatan – Pihak Terkait Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi - Adanya Peningkatan Kebutuhan Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Sumber Daya Manusia Aparatur Jasa, Yang Meliputi: Sat.Pol.PP Dan Sarana - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Prasarana Kerja, baik dari segi Perdagangan Dan Jasa Skala Kualitas maupun kuantitas. Regional Dan Skala Lokal. Meningkatnya Intensitas - Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pengkoordinasian Terhadap Pihak Perdagangan Dan Jasa Skala – Pihak Terkait Regional Dan Skala Lokal . - Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.

30

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Seluruh Instansi Pihak Terkait

Dan

Tabel 3.4.3 NO.

1.

-

-

-

2.

-

-

-

RENCANA TATA RUANG FAKTOR WILAYAH TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PENGHAMBAT PENDORONG TUGAS POKOK DAN SKPD FUNGSI SAT.POL.PP Perumusan Kebijakan Teknis - Belum adanya regulasi berupa - Masih Rendahnya - Terbitnya Perda Di Bidang Ketentraman Dan Petunjuk Pelaksanaan Dan kualitas SDM RTRW Ketertiban Umum. Petunjuk teknis tentang aparatur Sat.Pol.PP Kabupaten Penegakan Perda Mengenai penegakan Perda RTRW yang Dalam memahami Maros RTRW Dan Pelaksanaannya. Ketertiban Umum Dan memuat arahan terhadap tentang - Perbup tentang Ketenteraman Masyarakat perlakuan – perlakuan yang pelaksanaan RTRW. Prosedur Yang Berlokasi pada wilayah akan dilaksanakan pada wilayah - Masih kurangnya Operasional – wilayah Arahan RTRW. Kepolisipamong Prajaan Dan – wilyah yang telah ditentukan tenaga operasional Sat.Pol.PP PPNS Dalam Hal Pelaksanaan dalam RTRW sebagaimana yang Sat.Pol.PP dalam secara Umum. Ketentuan RTRW. terdapat dalam indikasi arahan hal pelaksanaan Peraturan Perlindungan Masyarakat program di setiap penegakan RTRW. Pemerintah No. Yang Berada dalam Wilayah – wilayah Tertentu wilayah/kawasan. - Masih kurangnya 6 Tahun 2010 sebagaimana Yang terdapat - Belum adanya Juklak dan Juknis Sarana Dan Tentang Polisi dalam RTRW. tentang pelaksanaan Prasarana Pamong Praja. Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, perlindungan masyarakat yang Pendukung Ketentraman, Ketertiban terdapat di setiap Operasional di Umum, Dan Pembinaan wilayah/kawasan arahan lapangan guna Umum indikasi program pada RTRW. mobilitas Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman pelaksanaan Masyarakat Skala Kabupaten penegakan Perda Maros. RTRW. Pelaksanaan Kepolisi Pamong Prajaan Dan PPNS Skala Kabupaten. Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat Skala Kabupaten. Koordinasi Dengan Instansi Terkait.

31

3.5

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan Identifikasi permasalahan – permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan dan meliputi : -

Gambaran pelayanan

-

Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.

-

Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.

-

Implikasi RTRW Kabupaten Maros.

-

Implikasi KLHS Kabupaten Maros.

maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang meliputi: Kedisiplinan, wawasan Dan Pengetahuan, Keterampilan, serta sikap professional dari aparatur Sat.Pol.PP Kabupaten Maros. 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sat.Pol.PP 3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat. 4. Pengawalan Terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros. 5. Pelaksanaan Terhadap Perlindungan Masyarakat.

32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SatuanPolisi Pamong Praja Perencanaan Strategis merupakan proses perencanaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun atau satu tahun secara sistematis, terukur konsisten, dan berkesinambungan dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau akan muncul. Visi merupakan pendangan jauh kedepan yang merupakan orientasi dari suatu organisasi dalam hal ini adalah organisasi pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros. Visi tersebut juga merupakan cita dan citra dari setiap anggota atau unsur dari organisasi tersebut yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi tersebut secara bersama-sama. Visi berfungsi sebagai pedoman atau arah dalam menciptakan kesadaran untuk penegndalian dan pengawasan, sebagai pendorong guna menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan menciptakan daya dorong untuk perubahan dan persatuan dalam suatu organisasi. Berdasarkan uraian diatas makaVisi Satuan Polisi Pamong Praja yang hendak diwujudkan yang senantiasa berjalan seiring dan seirama dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2010-2015 dalam membangun Kabupaten Maros, Adalah Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang lebih baik. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik meliputi seluruh sektor pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, baik dari profesionalisme maupun dari sisi kesejahteraan anggotanya, yang tujuan akhirnya bermuara kepada kemampuan untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya. 33

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya atau usaha yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan adanya misi maka diharapkan agar seluruh yang terkait dengan pencapaian visi yang akan dicapai dapat mengetahui keberadaan dan peran masing – masing . Berdasarkan Visi yang telah diuraikan diatas maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi. 2. Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. 3. Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Berdasarkan dengan visi dan misi tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 80/XII/2008 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupatrn Maros yang menjadi pedoman bagi staf Polisi Pamong Praja dalam mengambil langkah cegah dini dan tindakan persuasive agar Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan tugas lainnya yang diserahkan dapat terlaksana dengan baik serta dukungan semua pihak yang bertujuan menciptakan kelancaran aktifitas masyarakat dan lembaga pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Dari Visi dan Misi diatas dapat ditentukan Tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Tujuan, yaitu: a. Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

34

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. c. Meningkatkan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Misi

2:

Menegakkan

Kebijakan

Daerah

Guna

Mewujudkan

Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki tujuan, yaitu: a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. 3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Memiliki tujuan, yaitu: a. Meningkatkan kualitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sasaran Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada setiap Misi adalah sebagai berikut: 1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Sasaran, yaitu: a. Meningkatnya kualitas pelayanan penertiban b. Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan pejabat tinggi dan tamu VIP. c. Meningkatnya kualitas SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. d. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja. e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

35

2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Sasaran, yaitu: a. Kebijakan Daerah yang ditegakkan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. 3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Memiliki Sasaran, yaitu: a. Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan Untuk lebih jelasnya dapati dilihat pada tabel 4.2.1 dan Tabel 4.2.2 (terlampir) 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi Strategi adalah langkah – langkah atau upaya – upaya yang akan dilakukan dan berisi program – program indikatif guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati. Adapun strategi dari setiap Misi adalah sebagai berikut: 1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Strategi, yaitu: a. Peningkatan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat mengenai ketertiban b. Memaksimalkan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. c.

Pemberdayaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Memaksimalkan Layanan Pengadministrasian, Perencanaan, Dan Pelaporan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur. e. Peningkatan kenyamanan dan keamanan kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Strategi, yaitu: a. Menegakkan Supremasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati.

36

3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Memiliki Strategi, yaitu: a. Peningkatan Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan. Kebijakan Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap Misi adalah sebagai berikut: 1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Kebijakan, yaitu: a. Pengembangan penyuluhan serta pembinaan bagi masyarakat. b. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. c. Membina, Mendorong, dan memfasilitasi sumberdaya

manusia aparatur

untuk mengembangkan kemampuan intelegensia, emosional maupun spiritual. d. Optimalisasi pelaksanaan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Kebijakan, yaitu: a. Mengembangkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Memiliki Kebijakan, yaitu: a. Mengoptimalkan pengendalian terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.1 (Terlampir)

37

38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya atau usaha untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari suatu program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa SDM, Barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan gabungan dari beberapa jenis dari sumberdaya yang telah disebutkan untuk menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk barang atau jasa. Setiap Program tersebut memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2010-2015 yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel 5.1 (terlampir).

28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Maros memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditampilkan pada tabel 6.1 (Terlampir)

29

BAB VII PENUTUP Rencana

Strategis

(RENSTRA)

merupakan

langkah

awal

untuk

melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros 2010-2015 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun atas dasar visi, misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Di dalam renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun mendatang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros 2010-2015 yang merupkan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari tahun 2011-2015 sesuai dengan tuntutan yang berkembang yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan good governance (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Perwujudan renstra 2010-2015dapat terlaksana dengan maksimal jika mengacu pada visi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros dengan motto Maros lebih baik.

30

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Maros dapat rampung sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi pamong Praja dan Linmas Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyususunan rencana strategis ini memuat Visi, Misi sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang dijabarkan dalam beberapa Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros seperti yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros. Rencana Strategis ini dapat disusun berkat dukungan dari semua pihak , terutama Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, dan disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kami harapkan usul dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maros dan mewujudkan Maros Lebih Baik.

Kepala Satuan

Drs. H. HUSAIR, MM Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19630604 199003 1 007

iv

DAFTAR ISI KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ……………………………….....

i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………

iv

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….....

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………

1

1.2 LANDASAN HUKUM ……………………………………………..

2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………

5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………………..

5

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS............................................

6

2.2 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS…………............................................................................

16

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA……….......... BAB III

18

ISSU – ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI) 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA…………………………………….........................................

20

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH…………………….

21

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA

BAB IV

SKPD….............................................................................................

23

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS...................................................

25

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS..........................................

32

VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,STRATEGIS

DAN

KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS...............................................................................................

33

4.2 TUJUAN DAN SASARAN…..............................................................

34

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN….......................................................

36

v

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

SERTA

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF............................................................................................... BAB VI

38

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS YANG MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN

BAB VII

MINIMAL..................................................................................................

39

PENUTUP..................................................................................................

40

LAMPIRAN : 1. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan. 2. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD. 3. Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran. 4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD. 5. Struktur Organisasi Satuan polisi Pamong Praja 6. Tabel Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas. 7. Tabel Indikator Kinerja Satuan PolisiPamong PrajaYang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

vi

vii

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Asoka No. 3 Maros, Prop. Sul-Sel, Kode Pos 90516 E-mail : [email protected], Website : www.maroskab.go.id KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN MAROS Nomor : 01/KPTS/900/XI/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAROS TAHUN 2010-2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAROS Menimbang

: a.

bahwa satuan kerja satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Maros memerlukan rumusan perencanaan jangka menengah dalam bentuk rencana strategis (renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; b. bahwa pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan rencana kerja (renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros Tahun 2010-2015;

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerahdaerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Kabupaten Maros | RENSTRA 2010-2015 i

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4544); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);. 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 12 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 02); 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 19); 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 7 Tahun 2008); 15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2007 Tanggal 31 Desember 2007 Tentang Belanja Derah Kabupaten Maros Tahun anggaran 2008 ; 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; .18. Peraturan Bupati Maros Nomor 2 Tahun 2009 Tanggal 6 Februari 2009 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2009; 19. Surat Bupati Maros Nomor 050/268/Bappeda Tanggal 05 Oktober 2010 perihal Penyusunan RPJMD 2010-2015

Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Kabupaten Maros | RENSTRA 2010-2015 ii

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN MAROS TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2010-2015

PERTAMA

: Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut renstra merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros;

KEDUA

: Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan dalam bentuk rencana kerja lima tahunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Maros melalui Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Maros;

KETIGA

: Naskah rencana strategis Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEEMPAT

: Setiap 5 (Lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali terhadap keputusan ini, untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Maros.

KELIMA

: Biaya penyelenggaraan penyusunan strategis ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Maros; Ditetapkan Pada tanggal

: di Maros :

2014

Kepala Satuan

Drs. H. HUSAIR, MM Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19630604 199003 1 007

Tembusan Yth. 1. Bupati Maros sebagai laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros; 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Maros di Maros; 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maros; 5. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Maros; 6. Arsip…-,

Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Kabupaten Maros | RENSTRA 2010-2015 iii

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Meningkatnya Kualitas Dan Jumlah Layanan Kuantitas Pengadministrasi Pelayanan 1 an yang Perkantoran Dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

15 layanan

1.840.125 15 layanan

1.810.950 15 layanan

1.873.650 15 layanan

2.035.525 15 layanan

2.174.925 15 layanan

9.735.175

-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat

70 lembar

500 85 Lembar

500 120 Lembar

1.200 150 Lembar

2.000 160 Lembar

2.500 585 Lembar

6.700

-

Penyediaan Jasa Jumlah Komunikasi, Ketersediaan jasa Sumber Daya Air Komunikasi, Air, Dan Listrik. Dan Listrik.

12 Bulan

10.500

12 Bulan

5.000

12 Bulan

5.000

12 Bulan

6.500

12 Bulan

7.000

12 Bulan

-

Penyediaan Jasa Jumlah Pengelola Administrasi Adm. Keuangan. Keuangan.

8 Orang

30.000

8 Orang

36.000

8 Orang

30.000

8 Orang

65.000

8 Orang

65.000

8 Orang

Penyediaan bahan Jumlah Peralatan - Pembersih Dan Alat Dan bahan Kebersihan Kantor. Pembersih kantor

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 paket

24 Jenis

6.000

6.000

1 paket

25 Jenis

6.000

7.000

1 paket

35 Jenis

6.000

37.000

1 paket

37 Jenis

6.000

40.000

1 paket

40 jenis

6.000

1 paket

45.000 161 Jenis

Kasubag Umum & Kepegawaia n

Kasubag Umum & 34.000 Kepegawaia n 226.000

Keuangan

Kasubag Umum & 30.000 Kepegawaia n Kasubag Umum & 135.000 Kepegawaia n

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

-

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.

Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan

2 Jenis

-

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah ketersediaan Makan Dan Minum Bagi PNS.

350 Orang

-

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.

Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Pada Luar Daerah.

Jumlah Koordinasi Dan Koordinasi/Konsulta Konsultasi Yang si Intern. Dilaksanakan Dalam Daerah. Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Keamanan kantor. Keamanan Kantor

Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pembersih Kantor. Pembersih Kantor

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor.

Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Kantor/Sopir

15 kali

50 kali

235 Orang

2 Org

5 Orang

TAHUN - 2

Rp (000)

5.500

TARGET.

2 Jenis

850.000 350 Orang

90.000

25.000

15 kali

60 kali

705.000 235 Orang

6.000

15.000

2 Org

5 Orang

TAHUN - 3

Rp (000)

13.500

TARGET.

2 Jenis

750.000 350 Orang

90.000

30.000

15 kali

75 Kali

756.000 260 Orang

6.000

15.000

2 Org

5 Orang

TAHUN - 4

Rp (000)

15.000

TARGET.

2 Jenis

750.000 350 Orang

90.000

37.500

20 kali

80 kali

780.000 265 Orang

6.000

15.000

2 Org

5 Orang

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

20.000

TARGET.

2 Jenis

750.000 350 Orang

100.000

40.000

25 Kali

80 kali

795.000 275 Orang

7.500

24.000

2 Org

5 Orang

Rp (000)

20.000

TARGET.

2 Jenis

750.000 350 Orang

125.000

40.000

15.000

74.000

Kasubag Umum & Kepegawaia n

3.850.000

Kasubag Umum & Kepegawaia n

90 kali

Kasubag Umum & 495.000 Kepegawaia n

365 Kali

Kasubag Umum & 172.500 Kepegawaia n

825.000 1270 Orang

6.000

Rp (000)

Kasubag Umum & 3.861.000 Kepegawaia n

2 Org

Kasubag Umum & 31.500 Kepegawaia n

5 Orang

Kasubag Umum & 84.000 Kepegawaia n

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

-

-

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Dan Tamu.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan.

Jumlah layanan Program Peningkatan 2 Peningkatan Disiplin Aparatur. Disiplin Aparatur.

-

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Jumlah Pelaksanaan Rapat.

30 kali

30.000

30 kali

30.000

30 kali

30.000

30 kali

30.000

30 kali

30.000

150 Kali

Jumlah Tamu Kantor

24 Kali

24.000

24 Kali

24.000

24 Kali

24.000

24 Kali

24.000

24 Kali

24.000

120 Kali

Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki/Service.

15 Unit

35.000

20 unit

40.000

25 Unit

45.000

50 Unit

120.000

50 Unit

Jumlah Buku Yang tersedia.

25 Buah

1.625

30 Buah

1.950

30 Buah

1.950

85 Buah

5.525

85 Buah

Jumlah Cakupan Layanan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Aparatur.

2 layanan

Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian Pakaian Khusus Khusus. Hari Hari Tertentu.

Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Beserta Dinas Beserta Perlengkapannya. Kelengkapannya.

21 Steel

350 Steel

130.900 2 layanan

8.400

21 Steel

122.500 240 Steel

128.400 2 layanan

8.400

120.000

21 Steel

300 Steel

158.400 2 layanan

8.400

40 Steel

150.000 300 Steel

185.000 2 layanan

35.000

21 Steel

150.000 300 Steel

205.000

160 Unit

Rp (000)

Kasubag Umum & Kepegawaia n Kasubag Umum & 120.000 Kepegawaia n 150.000

Kasubag Umum & 445.000 Kepegawaia n

9.425 255 Buah

20.475

158.400 2 layanan

761.100

8.400 105 Steel

68.600

150.000 1490 Steel

-

Kasubag Umum & Kepegawaia n

Kasubag Umum & 692.500 Kepegawaia n

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengelolaan 3 Keuangan Dan Pelaporan Satpol.PP :

- Pelaporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Cakupan layanan Pelaksanaan Pelaporan hasil Kegiatan.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

5 Jenis

30.000

5 Jenis

30.000

5 Jenis

30.000

5 Jenis

30.000

5 Jenis

30.000

5 Jenis

175.000

2 Dok.

10.000

2 Dok.

10.000

2 Dok.

10.000

2 Dok.

10.000

2 Dok.

10.000

10 Dok.

50.000

Kasubag Program

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

10 Dok.

25.000

Kasubag Keuangan

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

10 Dok.

25.000

Kasubag Keuangan

Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan laporan Prognosis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran. Anggaran.

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

2 Dok.

5.000

10 Dok.

25.000

Kasubag Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan.

12 Dok.

5.000

12 Dok.

5.000

12 Dok.

5.000

12 Dok.

5.000

12 Dok.

5.000

60 Dok.

25.000

Kasubag Keuangan

Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen - Kinerja Dan Ikhtisar Laporan Capaian Realisasi Kinerja Kinerja. SKPD. Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan - Laporan Keuangan Keuangan Semesteran. Semesteran. Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun. Tahun

Penyusunan laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Layanan Perencanaan, Program Pengelolaan Perencanaan Dan 4 Keuangan Dan Penganggaran Pelaporan SKPD. Satpol.PP : Penyusunan - Perencanaan - Rencana Strategis /Penganggaran SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatkan Kualitas Sumber Jumlah SDM Daya Manusia Satpol.PP Yang Aparatur Satuan Mengikuti Polisi Pamong Pelatihan. Praja.

Jumlah layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD. Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD. Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD.

-

Penyusunan RKA/DPA SKPD.

Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD.

-

Penyusunan Syandar Operasional Kegiatan (SOP) SKPD.

Jumlah SOP Kegiatan Yang Telah Dibuat.

Jumlah Aparatur Program Yang Telah Peningkatan 1 Mengikuti Kapasitas Sumber Pendidikan Dan Daya Aparatur. Pelatihan.

-

Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Sat.Pol.PP

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mendapatkan Pelatihan Dasar.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TARGET.

1 Dok.

10.000

-

2 Dok.

10.000

2 Dok.

12.000

2 Dok.

15.000

2 Dok.

15.000

4 Dok.

5.000

4 Dok.

7.500

4 Dok.

8.000

4 Dok.

8.000

120 Orang

120 Org.

-

15 SOP

-

15 SOP

-

-

4 Jenis

TARGET.

4 Jenis

-

23.000

Rp (000)

25.000

-

4 Jenis

Rp (000)

TAHUN - 5

4 Jenis

10 SOP

19.500

TAHUN - 4

-

25 SOP

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

23.000

-

-

4 Jenis

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

23.000

4 Jenis

113.500

-

1 Dok.

10.000

Kasubag Program

2 Dok.

15.000

10 Dok.

67.000

Kasubag Program

4 Dok.

8.000

20 Dok.

36.500

Kasubag Keuangan

-

30 SOP

-

95 SOP

Kasubag Umum & Kepegawaia n

600.000 120 Orang

600.000 120 Orang

600.000 120 Orang

600.000 120 Orang

600.000 600 Orang

3.000.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

3.000.000

120 Org.

120 Org.

120 Org.

120 Org.

600 Org

Kasi Pelatihan Dasar

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

Jumlah Aparatur Jumlah Aparatur Program Yang Telah Satpol.PP Yang Peningkatan 1 Mengikuti Mengikuti Kapasitas Sumber Pendidikan Dan Diklatpim 1,2,3. Daya Aparatur. Pelatihan.

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000 60 Orang

500.000

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Mengikuti Diklatpim.

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

60 Orang

500.000

Jumlah PPNS POL.PP

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000 60 Orang

500.000

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Mengikuti Pelatihan PPNS.

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

5 Orang

100.000

60 Orang

500.000

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Memiliki Pemeliharaan Keahlian Khusus Kantrantibmas guna Dan Pencegahan Peningkatan Tindak Kriminal Penertiban masyarakat Dan Tindak Kriminal.

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

600 Org

250.000

Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah Aparatur Program Yang Mengikuti Peningkatan 1 Pelatihan/Diklat Kapasitas Sumber PPNS Daya Aparatur.

-

Jumlah Aparatur Satpol.PP Yang 1 Memiliki Sertifikat Keahlian Tertentu

Pelatihan Dan Pembinaan PPNS

Kasubag Umum & Kepeg.

Kasi Teknis Fungsional

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah SDM Satpol.PP Yang Mengikuti Pelatihan Dan Sosialisasi.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

Kerjasama Jumlah Aparat Pengembangan Polisi Pamong Kemampuan Aparat Praja Yang Polisi Pamong Praja Memiliki Sertfikat Dengan TNI/POLRI Keahlian Khusus. Dan Kejaksaan

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

120 Org.

50.000

600 Org

250.000

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Program Paham Peningkatan 1 Mengenai Kapasitas Sumber Peraturan Daya Aparatur. Perundang Undangan.

50 Org

60.000

150 Org

70.000

150 Org

70.000

150 Org

70.000

150 Org

70.000

750 Org

340.000

-

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

- Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

45 Org

60.000

45 Org

60.000

45 Org

60.000 900 Orang

736.885.820

45 Org

60.000

750 Org

737.125.820

Kasi Pelatihan Dasar

Kasi Penyelidikan & Penyidikan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

Program Pemberdayaan Jumlah Aparatur Masyarakat Untuk Sat.Pol.PP Yang 2 Menjaga Mendapatkan Ketertiban Dan Pelatihan. Keamanan

10 orang

25.000 105 Orang

65.000 105 Orang

65.000 450 Orang

65.000 105 Orang

65.000 430 Orang

285.000

-

Pelatihan PPH Sat.Pol.PP

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Mengikuti Pelatihan PHH.

10 orang

25.000 105 Orang

65.000 105 Orang

65.000 105 Orang

65.000 105 Orang

65.000 430 Orang

285.000

2

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang Paham Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Sebagai Aparatur.

105 Org

110.000

105 Org

110.000

105 Org

110.000

105 Org

110.000

105 Org

110.000

525 Org

550.000

Kasi Pelatihan Dasar

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Meningkatnya Jumlah Cakupan Kualitas Dan Peningkatan Kuantitas Sarana Kualitas Dan Dan Prasarana Kuantitas Sarana Satuan Polisi Dan Prasarana. Pamong Praja.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

Jumlah Aparatur Pendalaman Tugas Sat.Pol.PP Yang Dan Tanggung Memahami Tugas Jawab Polisi Dan Tanggung Pamong Praja Jawab.

64 Org

60.000

64 Org

60.000

64 Org

60.000

Jumlah Anggota Peningkatan Peran Provost Dan Fungsi Provost Sat.Pol.PP Yang - Sat.Pol.PP Dalam Mengikuti Rangka Penegakan Peningkatan Disiplin Aparatur. Peran Dan Fungsi Aparatur.

41 Org

50.000

41 Org

50.000

41 Org

50.000 80 Orang

1

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.

3 Cakupan

3 Cakupan

3 Cakupan

64 Org

3 Cakupan

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

60.000

64 Org

60.000

320 Org

300.000

Kasi Pelatihan Dasar

50.000

41 Org

50.000

205 Org

250.000

Kasi Teknis Fungsional

3 Cakupan

3 Cakupan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasiona Dinas/Operasional. l

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Jumlah Perlengkapan gedung Kantor.

Pengadaan Jumlah Peralatan - Peralatan Gedung gedung Kantor. Kantor.

-

Pengadaan Mebeluer Kantor.

Jumlah Mebeluer Kantor

Pemeliharaan Rutin Jumlah Gedung - Berkala Gedung kantor. Kantor.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

Kasubag Umum & 1.875.000 Kepegawaia n

5 unit

75.000

15 Unit

350.000

30 Unit

450.000

40 Unit

500.000

40 Unit

500.000

130 Unit

10 jenis

70.000

15 jenis

105.000

10 Jenis

70.000

15 jenis

105.000

15 jenis

105.000

65 Jenis

455.000

Kasubag Umum & Kepeg.

10 jenis

70.000

15 jenis

105.000

10 Jenis

70.000

15 jenis

125.000

15 jenis

105.000

65 Jenis

475.000

Kasubag Umum & Kepeg.

70 Unit

Kasubag Umum & 325.000 Kepegawaia n

1 Unit

Kasubag Umum & 92.000 Kepegawaia n

10 Unit

1 Unit

50.000

10.000

15 Unit

1 Unit

75.000

12.000

15 Unit

1 Unit

50.000

15.000

15 Unit

1 Unit

75.000

25.000

15 Unit

1 Unit

75.000

30.000

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas/Operasiona Rutin/Berkala l Yang Kendaraan mendapatkan Dinas/Operasional. Pemeliharaan Secara periodik.

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik.

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik.

5 Unit

10 Jenis

10 Jenis

TAHUN - 2

Rp (000)

100.000

40.000

40.000

TARGET.

10 Unit

15 jenis

15 jenis

TAHUN - 3

Rp (000)

150.000

60.000

60.000

TARGET.

15 Unit

10 Jenis

10 Jenis

TAHUN - 4

Rp (000)

200.000

40.000

40.000

TARGET.

15 Unit

15 jenis

15 jenis

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

200.000

60.000

60.000

TARGET.

15 Unit

15 jenis

15 jenis

Rp (000)

200.000

60.000

60.000

TARGET.

Rp (000)

Kasubag Umum & Kepeg.

60 Unit

850.000

65 Jenis

Kasubag Umum & 260.000 Kepegawaia n

65 Jenis

Kasubag Umum & 260.000 Kepegawaia n

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penertiban

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur.

Jumlah Mebeluer Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik.

-

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor.

Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi/perb aikan.

10 Jenis

1 Unit

Jumlah Rehabilitasi Kendaraan Sedang/Berat Dinas/Operasiona Kendaraan l Yang Dinas/Operasional. Direhabilitasi/perb aikan.

10 unit

Pemeliharaan Jumlah Kegiatan Kantrantibmas Penertiban yang Dan Pencegahan Dilaksanakan. Tindak Kriminal

50 Kali

Jumlah Operasi Penertiban Yang 1 Dilaksanakan

TAHUN - 2

Rp (000)

40.000

150.000

75.000

TARGET.

15 jenis

1 Unit

10 unit

50 Kali

TAHUN - 3

Rp (000)

60.000

150.000

75.000

TARGET.

10 Jenis

1 Unit

10 unit

50 Kali

TAHUN - 4

Rp (000)

40.000

150.000

75.000

TARGET.

15 jenis

1 Unit

10 unit

50 Kali

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

60.000

150.000

75.000

TARGET.

15 jenis

1 Unit

10 unit

50 Kali

Rp (000)

60.000

150.000

75.000

TARGET.

Rp (000)

65 Jenis

Kasubag Umum & 260.000 Kepegawaia n

1 Unit

Kasubag Umum & 750.000 Kepegawaia n

50 Unit

Kasubag Umum & 375.000 Kepegawaia n

250 kali

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TAHUN - 3 TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB. TARGET.

Rp (000)

Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Operasi Penertiban Operasi Dan Inspeksi Penertiban Dan Mendadak (SIDAK). Sidak Yang Dilakukan

50 Kali

150.000

50 Kali

150.000

50 Kali

150.000

50 Kali

150.000

50 Kali

150.000

250 Kali

Kasi Pembinaan, 750.000 Pengawasa n& Penyuluhan

Peningkatan Jumlah Kerjasama Dengan Kerjasama Yang Aparat Keamanan Dilakukan Dalam Teknik Dengan Pihak Pencegahan Polri/TNI. Kejahatan.

50 Kali

100.000

50 Kali

100.000

50 Kali

100.000

50 Kali

100.000

50 Kali

100.000

250 Kali

500.000

15 kali

75.000

15 Kali

145.000

15 kali

165.000

15 kali

180.000

15 kali

200.000

60 Kali

765.000

60 Kali

Kasi Operasi & 765.000 Pengendalia n

Meningkatnya Kualitas Jumlah Pelayanan Pengamanan Keamanan Dan 1 Unjuk Rasa yang Kenyamanan Di Turunkan. Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP.

Jumlah Pemeliharaan Penanganan Kantrantibmas Aksi Dan Pencegahan Demonstrasi/Unj Tindak Kriminal uk Rasa

Jumlah Pelaksanaan Penanganan/Penga Penanganan Aksi - manan/Demostrasi/ Unjuk Unjuk Rasa. Rasa/Demonstras i.

15 kali

75.000

15 Kali

145.000

15 kali

165.000

15 kali

180.000

15 kali

200.000

Kasi Pelatihan Dasar

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TAHUN - 3 TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB. TARGET.

Rp (000)

2

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Aparat Sat.Pol.PP Yang Terlibat Dalam Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

750 Org

500.000

-

Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan masyarakat.

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Yang melaksanakan Pengendalian Keamanan Lingkungan Oleh Aktifitas masyarakat.

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

150 Org

100.000

750 Org

500.000

Jumlah Pengawalan Yang 1 Dilaksanakan

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pengawalan Dan Pengamanan Pada Lingkungan Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP.

425 Kali

425 Kali

425 Kali

425 Kali

425 Kali

425 Kali

Kasi Kerjasama

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

-

Jumlah Satuan Pengamanan Pada Rumah 1 Dinas Dan Instasi Pemerintah Lainnya.

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali - Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

- Jumlah Pengawalan Terhadap Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP.

25 Kali

75.000

25 Kali

75.000

25 Kali

75.000

25 Kali

75.000

25 Kali

75.000

125 Kali

375.000

-

- Jumlah Pengamanan Terhadap Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP.

400 Kali

150.000

400 Kali

150.000

400 Kali

150.000

400 Kali

150.000

400 Kali

150.000

2000 Kali

750.000

-

Jumlah Satuan Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

205 Regu

250.000 205 Regu

250.000 205 Regu

250.000 205 Regu

250.000 205 Regu

250.000 1025 regu

1.250.000

Jumlah Regu Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dan Rumah Dinas.

205 Regu

250.000 205 Regu

250.000

250.000 205 Regu

250.000 205 Regu

250.000 1025 regu

1.250.000

205 Regu

-

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN - 1 TARGET.

Kebijakan Daerah Yang Ditegakkan Baik Berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Jumlah Pelanggaran Perda

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

1

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

Jumlah Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Perda/Perbup

39 Kasus

65.000 32 kasus

60.000

24 kasus

50.000 24 Kasus

90.000

5 kasus

35.000 110 kasus

300.000

-

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penegakan Peraturan Perundang Undangan.

Jumlah kasus Pelanggaran Terhadap Perda/Perbup.

39 Kasus

65.000

32 kasus

60.000

24 kasus

50.000 24 Kasus

90.000

5 kasus

35.000 110 kasus

300.000

Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat Penurunan Kasus Kriminalitas Di Kabupaten Maros

10 kasus

65.000 10 kasus

65.000

47 kasus

125.000 50 kasus

135.000 50 kasus

135.000 167 Kasus

525.000

10 kasus

65.000

65.000

47 kasus

125.000

135.000

135.000 167 Kasus

Kasi 525.000 Penyelidikan & Penyidikan

Angka Kriminalitas Yang Tertangani 1 Sesuai Dengan Kewenangan Sat.Pol.PP.

Peningkatan Kerjasama Dengan Jumlah Kasus Aparat Keamanan Kriminalitas Yang Dalam Teknik Mampu Pencegahan Diselesaikan. Kejahatan.

10 kasus

50 kasus

50 kasus

Kasi Pembinaan,P engawasan & Penyuluhan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Pengawasan Pengawasan Dan Pengendalian Dan Pengendalian Evaluasi Kegiatan Kegiatan Aparatur Polisi Pamong Praja Sat.Pol.PP

24 Kali

TAHUN - 2

Rp (000)

65.000

TARGET.

24 Kali

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

65.000

24 Kali

TAHUN - 4

Rp (000)

125.000

TARGET.

24 Kali

TAHUN - 5

Rp (000)

135.000

TARGET.

24 Kali

Rp (000)

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB. TARGET.

Rp (000)

135.000

120 kali

Kasi Pembinaan,P 525.000 engawasan & Penyuluhan

Jumlah Penyediaan tenaga Pengendali Ketentraman Dan Ketertiban masyarakat

35 Orang

115.000 35 Orang

115.000

35 Orang

115.000 35 Orang

115.000 35 Orang

115.000

175 Org

575.000

Peningkatan Jumlah Tenaga Kapasitas Aparatur Aparatur Dalam Rangka Sat.Pol.PP Per Pelaksanaan 10.000 Jumlah Siskamswakarsa Di Penduduk. Daerah.

35 Orang

115.000 35 Orang

115.000

35 Orang

115.000 35 Orang

115.000 35 Orang

115.000

175 Org

575.000

Jumlah Anggota Sat.Pol.PP Per 1 10.000 Jumlah Penduduk.

Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kasi Satuan Linmas

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Meningkatnya Kualitas Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Jumlah Patroli Yang Dilaksanakan Petugas Sat.Pol.PP

Persentase Pelanggaran K3 yang Mampu Diselesaikan Dengan Waktu Yang Cepat.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

1

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Lingkungan

48 kali

25.000

60 kali

37.000

72 kali

45.000

84 kali

65.000

96 kali

75.000

360 Kali

247.000

-

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan.

48 kali

25.000

60 kali

37.000

72 kali

45.000

84 kali

65.000

96 kali

75.000

360 Kali

247.000

1

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Penanganan Masalah Ketertiban, Ketentraman, Dan Keindahan.

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

1.500.000

Kasi Operasi & Pengendalian

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

-

Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan masyarakat.

Persentase Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Oleh masyarakat Dan Diselesaikan Oleh Sat.Pol.PP.

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

300.000

84%

-

Sosialisasi Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

1 kali

35.000

2 Kali

50.000

2 Kali

50.000

3 kali

75.000

3 Kali

75.000

Jumlah Anggota Sat.Pol.PP Per 1 Desa/Kelurahan Yang Aktif.

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Aparatur Sat.Pol.PP Pada Setiap Desa/Kelurahan.

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

Jumlah Tenaga Penyiapan Tenaga Pengendali Kerja Pengendali Kemanan - Keamanan Dan Lingkungan Pada Kenyamanan Setiap Lingkungan Desa/Kelurahan.

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

45.000

103 org

Rp (000)

1.500.000

Kasi Kerjasama

11 Kali

285.000

Kasi Bina Potensi Masyarakat

45.000

515 Org.

225.000

45.000

515 Org.

225.000

Kasi Satuan Linmas

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

Jumlah Poskamling Per Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TAHUN - 3 TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB. TARGET.

Rp (000)

Jumlah Penyediaan Pos Keamanan Lingkungan.

70 Unit

450.000

70 Unit

450.000

70 Unit

450.000

70 Unit

450.000

70 Unit

450.000

350 Unit

2.250.000

Jumlah Pos Pembangunan/Reh Ronda yang abilitasi Pos Berada Dalam Jaga/Pos Ronda. Kondisi baik Dan Tersedia.

30 unit

450.000

30 unit

450.000

30 unit

450.000

30 unit

450.000

30 unit

450.000

150 Unit

2.250.000

-

40 Unit

200.000

40 Unit

200.000

40 Unit

200.000

40 Unit

200.000

40 Unit

200.000

200 Unit

1.000.000

-

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

50 Unit

500.000

1

-

Penyediaan Kendaraan Patroli Poskamling

Jumlah Kendaraan Patroli.

Program Jumlah Unit Jumlah satuan Pemberdayaan Keamanan Keamanan Masyarakat Untuk 1 Lingkungan Lingkungan Yang Menjaga Yang Terdapat Terbentuk Ketertiban Dan Di Masyarakat. Keamanan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TAHUN - 3 TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB. TARGET.

Rp (000)

Pembentukan Jumlah Satuan Satuan Keamanan Keamanan Yang Lingkungan Di Dibentuk. Masyarakat.

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

10 Unit

100.000

50 Unit

500.000

Jumlah Penurunan Angka Penyakit Masyarakat Yang Dicegah Dan Diberantas.

7 Jenis

690.000

7 Jenis

690.000

7 Jenis

690.000

7 Jenis

690.000

7 Jenis

690.000

7 Jenis

3.450.000

Peningkatan Pencegahan Dan Persentase Penertiban Penurunan kasus Peredaran/Penggun Miras. aan Minuman Keras Dan Narkoba.

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

100%

500.000

Kasi Pembinaan,P engawasan & Penyuluhan

Peningkatan Pencegahan Dan Persentase Penertiban Penurunan kasus Berkembangnya Prostitusi. Penyakit Prostitusi.

20%

150.000

20%

150.000

20%

150.000

20%

150.000

20%

150.000

100%

750.000

-

Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat Yang 1 Dapat Dicegah Dan Di Berantas.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Kasi Satuan Linmas

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

TAHUN - 2

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 3

Rp (000)

TARGET.

TAHUN - 4

Rp (000)

TARGET.

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

TARGET.

Rp (000)

-

Peningkatan Pencegahan Peredaran Uang Palsu.

Persentase Penurunan kasus Peredaran uang Palsu.

20%

75.000

20%

75.000

20%

75.000

20%

75.000

20%

75.000

100%

375.000

-

-

Peningkatan Persentase Pencegahan Dan Penurunan kasus Penertiban Aksi Aksi Premanisme. Premanisme.

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

20%

100.000

100%

500.000

-

-

Peningkatan Persentase Pencegahan Dan Penurunan kasus Penertiban Tindak Penyelundupan. Penyelundupan

20%

125.000

20%

125.000

20%

125.000

20%

125.000

20%

125.000

100%

625.000

-

-

Peningkatan Persentase Pencegahan Dan Penurunan kasus Penertiban Praktek Perjudian Perjudian.

20%

65.000

20%

65.000

20%

65.000

20%

65.000

20%

65.000

100%

325.000

-

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN INDIKATOR PADA KINERJA AWAL PERENC ANAAN.

TAHUN - 1 TARGET.

-

Peningkatan Pencegahan Dan Penertiban Eksploitasi Anak Dibawah umur.

Persentase Penurunan kasus Eksploitasi Anak Dibawah umur.

20%

TAHUN - 2

Rp (000)

75.000

TARGET.

20%

TAHUN - 3

Rp (000)

75.000

TARGET.

20%

TAHUN - 4

Rp (000)

75.000

TARGET.

20%

UNIT KERJA SKPD KONDISI PADA AKHIR PENANGG UNG PERIODE. JAWAB.

TAHUN - 5

Rp (000)

75.000

TARGET.

20%

Rp (000)

75.000

TARGET.

100%

Rp (000)

375.000

-