Bab I Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang Masalah Kinerja Aparatur sipil negara secara umum sering menjadi sorotan dari
masyarakat. Baijuri (2006) mengemukakan bahwa harus diakui selama ini aparatur negara dalam tugasnya, belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggara negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan Harian Pikiran Rakyat (2013) apabila ditelusuri lebih jauh, kemerosotan kinerja aparatur negara yang menjadikan kondisi birokrasi tidak efisien, terletak pada struktur, sistem dan prosedur dan perilaku para aparatur yang bersumber pada beberapa masalah pokok. Salah satunya pelayanan yang lamban maupun menyelesaikan proyek pembangunan yang tidak tepat waktu sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur negara melenceng dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, budaya kerja yang diterapkan ASN saat ini nampaknya sulit diletakkan di setiap instansi pemerintah. Lingkungan dan budaya kerja di instansi pemerintah yang pada umumnya lebih berorientasi kepada bagaimana melayani publik, bukan kepada bagaimana hasil pelayanan publik yang dapat efektif dan efisien. Akibatnya, dalam melaksanakan tugas selalu berkutat pada tupoksi serta aturan yang baku tanpa adanya inovasi-inovasi baru sehingga terlihat kurang produktif. Kurang produktif dari kinerja ASN lebih didasarkan kepada ukuran-
1 Universitas Sumatera Utara
ukuran yang dibuat oleh masyarakat. Secara lebih lanjut terdapat penilaian kinerja oleh atasan yang didasarkan pada Undang-undang serta peraturan-peraturan pendukung undang-undang. Selain itu,
terdapatnya penilaian bahwa kinerja ASN dalam suatu
organisasi dalam melaksanakan anggaran masih belum memuaskan, salah satunya dikarenakan keterlambatan kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan dokumen anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), serta perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga negara juga yang memperburuk citra mereka sebagai aparatur sipil negara. Penelitian mengenai Kinerja manajerial telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian, seperti hasil penelitian Brownell, (1986) melakukan penelitian Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. Dan hasil
penelitiannya menunjukan bahwa Secara langsung partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya Ketut Yudi, I wayan Bagia dan I wayan suwendra dalam penelitiannya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pegawai pada Dinas pendidikan kabupaten Buleleng. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan Ariadi (2006) dalam pengujian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial. Dengan hasil penelitian membuktikan bahwa secara langsung partisipasi anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja manajerial dan terhadap kepuasan kerja memiliki pengaruh positif. Selanjunya menurut penelitian Nurhalimah,
2 Universitas Sumatera Utara
Darwanis, Syukriy Abdullah (2013) melakukan penelitian Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintahan Aceh. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Yudi Mardika, I Wayan Bagia, I Wayan Suwendra, 2015 dalam penelitian Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai pada Dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten uleleng. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama atau simultan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Reformasi mengenai anggaran ditandai dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003
memuat
perubahan-perubahan
mendasar
dalam
perencanaan
dan
penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Reformasi keuangan negara di Indonesia pada tahun 2003 ditandai dengan pemerintah menerbitkan tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Berdasarkan reformasi penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang
3 Universitas Sumatera Utara
Keuangan Negara, telah disyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran Pemerintah harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing-masing kementrian/lembaga (Syakhroza, 2005). Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas,serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Susanto, 2006).Untuk itu diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwa guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi(Carsidiawan, 2009).Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebutdalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara permasalahan mengenai minimnya daya serap anggaran di lingkungan kementerian dan lembaga kerap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi. Karena dengan kegagalan target daya serap anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Nah, itu berarti bahwa Dana yang telah dialokasikan dalam belanja negara ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, ini berarti terjadi iddle money. Bisa dibayangkan seandainya uang yang tersimpan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tentu pencapaian tujuan nasional kita akan mudah untuk dilakukan. Daya serap anggaran belanja yang 4 Universitas Sumatera Utara
rendah dikhawatirkan tidak mendukung target pertumbuhan. Kalau kita lihat data tentang penyerapan anggaran di setiap tahun, rata rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih rendah. Sayangnya, banyak instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Tahun anggaran yang dua belas bulan seakan akan hanya efektif selama 5 - 6 bulan. Banyak satuan kerja (Satker) yang baru bekerja pada triwulan kedua. Daya serap anggaran dalam Kementerian Perhubungan khusunya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Semester I Tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama yaitu baru sebesar Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen. Daya serap tersebut hanya diprioritaskan untuk proyekproyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Perhubungan tahun 2016, perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi APBN Kementerian Perhubungan tahun 2016. Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam tentang kinerja Aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Belawan dalam sebuah skripsi dengan judul : “Pengaruh Perencanaan, Partisipasi, dan Optimalisasi daya serap anggaran terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan pengawasan anggaran sebagai variabel moderating”.
5 Universitas Sumatera Utara
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan? 2. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan? 3. Apakah Optimalisasi daya serap Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan? 4. Apakah Pengawasan Anggaran Memoderasi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan? 5. Apakah Pengawasan Anggaran Memoderasi pengaruh Partisipasi anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan? 6. Apakah Pengawasan Anggaran Memoderasi pengaruh Optimalisasi daya serap anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan?
6 Universitas Sumatera Utara
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan
perumusan
masalah
yang
telah
diuraikan
sebelumnya, maka penelitiann ini bertujuan : 1.
Untuk mengetahui apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
2.
Untuk mengetahui apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
3.
Untuk mengetahui apakah Optimalisasi daya serap Anggaran berpengaruh
terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Belawan 4.
Untuk mengetahui apakah Pengawasan Anggaran memoderasi pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
5.
Untuk mengetahui apakah Pengawasan Anggaran memoderasi pengaruh Partisipasi anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
6.
Untuk mengetahui apakah Pengawasan Anggaran memoderasi pengaruh Optimalisasi daya serap anggaran terhadap Kinerja aparatur sipil negara pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.
7 Universitas Sumatera Utara
1.4.
Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: 1.
Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan kinerja aparatur sipil negara pada direktorat jenderal perhubungan laut.
2.
Bagi kepala unit pelaksanaan tekhnis subsektor Direktorat Jenderal Perhubungan laut penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai bawahannya dengan partisipasi, perencanaan, optimalisasi dan pengawasan anggaran , maupun kinerja aparatur sipil negara.
3.
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek pembahasan maupun variabel-variabel yang digunakan.
8 Universitas Sumatera Utara
