BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang. berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM]

Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam berdayaguna,

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

berhasil

guna,

dan

bersih

pemerintah

bertanggung

yang

jawab,

telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

adalah

perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggung jawaban secara periodik. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggung jawaban. Penyampaian informasi capaian kinerja instansi pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran berdasarakan komitmen

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya.

Komitmen

dimaksud

merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.Pelaporan

kinerja

oleh

instansi

pemerintah

Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

daerah

1


mengandung

penjelasan

mengenai

keberhasilan

Tahun 2016

maupun

kegagalan

pencapaian kinerjanya. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna, bersih

dapat dan

berlangsung

secara

bertanggungjawab

berdaya

serta

bebas

guna,

berhasil

dari

korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran

negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan Prov Kaltim

dengan

diwajibkan

hal

untuk

tersebut

Sekretariat DP KORPRI

menyusun

Laporan Akuntanbilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim

Tahun

2016

yang

dimaksudkan

sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi,

misi,

realisasi

pencapaian

indikator

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A.

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan konsekuensi dari


2


adanya

peran

dan

kedudukan

Dewan

Tahun 2016

Pengurus

KORPRI

Provinsi

Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan satu paket kebijakan peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat KORPRI Prov Kaltim, yaitu : a. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Anggaran Dasar KORPRI b. SK Menpan Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI. c. SK Mendagri Nomor 061/2977 tanggal 7 Oktober 2008 perihal pembentukan Sekretariat DPP KORPRI dan DP Kab/Kota KORPRI. d. Surat BKN Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang PNS yang

ditugaskan

struktural

secara penuh dan diangkat dalam

dilingkungan

Sekretariat

Dewan

jabatan

Pengurus

dan

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI. e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur. f.

Musyawarah KORPRI Provinsi Tahun 2006 yang diadakan di Samarinda oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kaltim


3


Tahun 2016

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur. Dalam

menjalankan

suatu

organisasi

perlu

memprioritaskan

kegiatan dan memperhatikan beberapa aspek strategis yaitu :

1. Perubahan Lingkungan Strategik Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik. Terjadinya perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Perlu adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat.

2. Indikator keberhasilan Pengukuran keberhasilan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap instansi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan

baik

dan

masukan

bagi

keperluan

pengembangan

dan

impelementasi strategi peningkatan sebuah kebijakan, peraturan, petunjuk dan standar operasi, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang akan dicapai berdasarkan pada standar yang berlaku.

3. Perubahan berkesinambungan Suatu instansi harus secara terus - menerus melakukan revisi terhadap standar yang berlaku dan menetapkan

target yang lebih tinggi

dari tahun ke tahun. Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani


4


Tahun 2016

kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

4. Kualitas Pelayanan Suatu

instansi mampu

memberikan pelayanan prima dengan

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur melalui pelayanan dan kesejahteraan serta perlindungan / pengayoman yang maksimal kepada anggota KORPRI dan keluarganya.

C PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) 1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus Kalimantan

Timur

berdasarkan

tugas

dan

fungsi

KORPRI Provinsi ada

terdapat

permasalahan yakni : 1.

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan secara sistematik dan berkala.


5


Tahun 2016

Tabel 1 Permasalahan pokok, permasalahan utama dan akar permasalahan di Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

No

1.

Masalah Utama

Masalah

Akar Masalah

Isu Strategis

Tuntuan

Organisasi

Penerapan

Pemahaman

satuan kerja

ketatalaksanaan

Ketatalaksanaa pelayanan

perangkat

yang belum

n yang belum

yang cepat,

daerah yang

optimal

sesuai standar

mudah dan

belum rasional,

transparan

efisien dan akuntabel

D. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain sebagai berikut : A. Sekretaris Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.


6


Tahun 2016

Fungsi : Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi: a. Memimpin kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur. b. Merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan Bidang Umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, Hukum dan Hubungan Masyarakat. c. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur. d. Membantu Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugasnya. e. Memberikan pertimbangan dan saran yang dipandang perlu kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tentang langkahlangkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI. B. Bagian Umum a. Tugas pokok : Bagian

Umum

mempunyai

ketatausahaan,

tugas

perlengkapan,

melakukan

pengelolaan

penyiapan administrasi

kepegawaian dan keuangan. b. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bagian umum mempunyai fungsi : 1. Melakukan penyiapan ketatausahaan dan perlengkapan.


7


2. Melakukan

penyiapan

bahan

Tahun 2016

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. 3.Melakukan

penyiapan

penyusunan

anggaran

belanja

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

C. Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan a. Tugas pokok : Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

dan

peningkatan

kesejahteraan anggota.

a.

Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian

Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan SDM dan kesejahteraan KORPRI. 2. Penyiapan

bahan

koordinasi

perencanaan

program

pengembangan SDM dan kesejahteraan KORPRI. 3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan SDM. 4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan kesejahteraan anggota KORPRI.


8


Tahun 2016

D. Bagian Hukum dan Humas a. Tugas pokok : Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, penyuluhan

hukum,

bantuan

dan

konsultasi

hukum

serta

kehumasan. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi : 1. Penyiapan

bahan

penyuluhan

bantuan

hukum

dikalangan

anggota KORPRI. 2. Penyiapan bahan fasilitas bantuan hukum bagi keperluan Dewan Pengurus KORPRI. 3. Penyelenggaraan urusan kehumasan. 4. Penyiapan bahan produk hukum bagi keperluan Dewan Pengurus KORPRI.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


9


Tahun 2016

1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian. 2. Melakukan penyiapan ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program. 2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran dan perbendaharaan. 3. Verifikasi dan akuntansi keuangan. 4. Pembuatan laporan akhir tahun

c. Sub Bagian Pengembangan SDM Sub Bagian Pengembangan SDM mempunyai tugas yaitu melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM anggota KORPRI. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Pengembangan SDM mempunyai fungsi :


10


Tahun 2016

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM anggota KORPRI.

d. Sub Bagian Kesejahteraan Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas yaitu melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai fungsi : 1. Melakukan pengumpulan bahan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI. 2. Melakukan penyiapan bahanpeningkatan kesejahteraan anggota KORPRI.

e. Sub Bagian Hukum Sub

Bagian

Hukum

mempunyai

tugas

yaitu

melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan bantuan dan produk hukum dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Hukummempunyai fungsi : 1. melakukan

pengumpulan

bahan

bantuan

dilingkungan

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.


11


Tahun 2016

2. Melakukan penyiapan produk hukum dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

f. Sub Bagian Humas Sub

Bagian

Humas

pengumpulan

dan

mempunyai

penyiapan

tugas

bahan

yaitu

melakukan

penyusunan

kegiatan

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Humasmempunyai fungsi : 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan kegiatan hubungan masyarakat. 2. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dokumentasi dan perpustakaan. g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsionalmempunyai

tugas

yaitu

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsionalmempunyai fungsi : melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


12


Tahun 2016

E. STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) kepala Sub Bagian dan 1 (Satu) Kepala kelompok jabatan fungsional seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini :

Bagan 1. Struktur Organisasi

Dasar : Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun2009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM HJ. RATNA BAIDORI

SEKRETARIS H. M AGUS HARI KESUMA,SE.,MM.,M.Si NIP. 196708171992031017

BAGIAN PENGEMBANGAN SDM & KESEJAHTERAAN

BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

NIP.196204071986022003

JOKO RUKMONO, S.SOs NIP.196302221988021001

IWAN HERIAWAN,S.H, M.Si NIP. 196402271986011001

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SDM

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM

Drs. SYAHRANI NIP.195911111985011002

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Drs.Davidson NIP.196203161983031022

SRI HARIATI, S.Sos NIP.196808131988102001

SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SYAHRANI M, S.Sos NIP. 197307302002121005

SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Dra. ISBUDI SETIAWATI NIP. 196803281987032003


13


F.

Tahun 2016

SUMBER DAYA MANUSIA Dalam rangka menjalankan

kegiatan Organisasi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2016 mempunyai personil sebanyak 43 Orang terdiri dari 10 Orang Pejabat Struktural, 32 Orang Staf, 30 Orang Pegawai Tenaga Honorer. Komposisi Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas adalah : 1 (satu) Orang Esselon II, 3 (tiga) Orang Esselon III dan 4 (empat) Orang Esselon IV. 1. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur. a). Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016 :

Tabel 1 Berdasarkan Eselon No

URAIAN JABATAN

JUMLAH

STRUKTURAL JABATAN 1.

ESELON II

1

3

ESELON III

3

4

ESELON IV

6

5

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

33


14


Tahun 2016

JUMLAH

43

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2016

Tabel 2 Berdasarkan Pendidikan No

JENIS PENDIDIKAN

PNS

HONORER

1

Strata 2

5

0

2

Strata 1

22

11

3

Sarjana Muda

0

0

4

Diploma III

12

4

5

D1

0

1

6

SLTA

5

11

7

SD

0

4

43

31

JUMLAH

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2016


15


Tahun 2016

Tabel 3 Berdasarkan Golongan

No

GOLONGAN

JENIS GOLONGAN A

B

C

D

JUMLAH

1.

IV

4

-

1

1

6

2.

III

2

10

8

8

28

2.

II

-

2

6

1

9

6

12

15

10

43

JUMLAH

Tabel 4 Berdasarkan Jenis Kelamin No

JENIS PENDIDIKAN

PNS

HONORER

1

LAKI-LAKI

15

15

2

PEREMPUAN

28

15

43

30

JUMLAH

SARANA DAN PRASARANA KANTOR Dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Sekretariat

Pengurus KORPRI Provinsi

Dewan

Kalimantan Timur Tahun 2016 dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :


16


Tahun 2016

Tabel 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Set. DP KORPRI Provinsi Kaltim Tahun 2016 N

URAIAN

KEGIATAN

VOLUME

O

SUMBER DANA

1

Tanah

Pemeliharaan

2.623 m2

APBD

2

Bangunan

Pemeliharaan

780 m2

APBD

Gedung 3

Peralatan Kantor

Pemeliharaan

12 unit

APBD

4

Mobilitas

Pemeliharaan

18 unit

APBD

5

Peralatan Mesin

Pemeliharaan

62 unit

APBD

TOTAL

92 unit

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim


17


Tahun 2016

Tabel 5 Sarana dan Prasarana PPK PNS Set. DP KORPRI Provinsi Kaltim Tahun 2016 N

URAIAN

KEGIATAN

VOLUME

O

SUMBER DANA

1

Tanah

Pemeliharaan

2.508 m2

APBD

2

Bangunan

Pemeliharaan

780 m2

APBD

Gedung 3

Peralatan Kantor

Pemeliharaan

12 unit

APBD

4

Mobilitas

Pemeliharaan

5 unit

APBD

5

Peralatan Mesin

Pemeliharaan

33 unit

APBD

TOTAL

50 unit

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim


18


Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PENETEPAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS Penetapan

Visi,

sebagai

bagian

dari

perencanaan

strategis,

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan

organisasi itu

selanjutnya.

Didalam

kontek

kehidupan

bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan

lingkungan,

sehingga pemerintah

pada umumnya dan

instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambarang yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Dalam rangka mewujudkan good govermance yang ditandai dengan adanya keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing komponen 1.

Visi Orientasi kedepan sasaran yang ingin dicapai terwujudnya KORPRI

sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota KORPRI, masyarakat dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.


19


Untuk

optimalisasi

kinerja

dalam

rangka

Tahun 2016

menunjang

tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI

Provinsi

Kalimantan

Timur

telah

menetapkan

visisebagai berikut :

MEWUJUDKAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI BESERTA KELUARGANYA

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut : Pelayanan prima yang bermutu baik secara individu, intitusional maupun sistem yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna tercapainya peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota KORPRI beserta keluarganya.

2.

MISI Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh

segenap personil Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan misi Sekretariat


20


Tahun 2016

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1.

Mendukung tercapainya Organisasi Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia PNS

2.

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya.

3.

Tujuan

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun perwujudan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Provinsi

Kalimantan Timur diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI beserta keluarga serta pensiunan PNS.


21


Tahun 2016

2. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang profesional, netral dan sejahtera. 3. Menciptakan pembinaan Tata Kerja.

No 1

Misi

Tujuan Strategik

Mendukung tercapainya

Meningkatkan kinerja Sekretariat

Organisasi Sekretariat DP

DP KORPRI Prov. Kaltim

KORPRI Prov. Kaltim dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia PNS 2

Mewujudkan peningkatan

Meningkatnya kualitas pelayanan

kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya

4.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akandicapai. Fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.Kemudian pada sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah :


22


No 1

Tujuan Strategik

Tahun 2016

Sasaran Strategik

Meningkatkan kinerja

Terwujudnya

tertib

Sekretariat DP KORPRI Prov.

administrasi perkantoran

Kaltim Meningkatnya jumlah kegiatan dan

bantuan

social

bagi

anggota KORPR 2

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

Meningkatnya pelayanan bagi anggota KORPRI

Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kaltim menetapkan kebijakan, program operasional, dan disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kaltim sebagai berikut : 5. Indikator Kinerja Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan dalam rencana strategic, adalah sebagai berikut:


23


No 1

Sasaran

Tahun 2016

Indikator KinerjaUtama (IKU)

Terwujudnya Tertib

1. Persentase Laporan Tepat

Administras Perkantoran

Waktu

2. Persentase

Kegiatan

DP

KORPRI Prov. Kaltim

2

Meningkatnya jumlah kegiatan dan

bantuan

social

bagi

anggota KORPR

3.

Meningkatnya pelayanan bagi anggota KORPRI

1. Persentase Bantuan

Kegiatan

dan

Social

bagi

Anggota KORPRI

1.Cakupan Kebutuhan

Pelayanan Bagi

Anggota

KORPRI

6. Kebijakan Kebijakan merupakan inisiatif strategi Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


24


Tahun 2016

1) Meningkatkan pelayanan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Prov. Kaltim. 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dalam memberikan dukungan terhadap Dewan Pengurus KORPRI Prov. Kaltim. 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggota KORPRI dalam menunjang pencapaian Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Prov Kaltim.

7. Program Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Kegiatan Korpri


25


Tahun 2016

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

selama

Tahun

2016.

Target

Kinerja

mempresentasikan

nilai

kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis diatas. Program dan kegiatan tahun 2016 dituangkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. APBD Provinsi terdapat 7( Tujuh ) program, yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peingkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan, program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program/Kegiatan KORPRI. Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN secara garis besar terdapat 26 kegiatan adalah sebagai berikut :


26


1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Tahun 2016

Perkantoran

dengan

dana

sebesar Rp. 2.078.977.737,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

Penyediaan jasa surat menyurat.

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

d.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

f.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

g.

Penyediaan alat tulis kantor.

h.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

i.

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik

/

penerangan

peraturan

perundang-

bangunan kantor. j.

Penyediaan

bahan

bacaan

dan

undangan. k.

Penyediaan makanan dan minuman.

l.

Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah.

m. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah. n. 2.

Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan dana sebesar Rp. 646.373.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

Pengadaan peralatan gedung kantor.

b.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


27


c. 3.

Tahun 2016

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dana sebesar Rp. 21.070.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

4.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana sebesar Rp. 180.950.500,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

b.

Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan 5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana sebesar Rp. 93.750.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

6.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar Rp. 526.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

7.

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Kegiatan Korpri dengan dana sebesar Rp. 8.218.448.763,, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

Pembinaan olah raga, seni dan budaya.

b.

Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI.

c.

Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim


28


d.

Tahun 2016

Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS

C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena tentang untuk

memberikan dihasilkan.

perspektif Perencanaan

merupakan mengenai apa kinerja

wahana yang

yang

proses

diinginkan

dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan

fokus

dalam

mengarahkan

dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak

ada

kegiatan

instansi

yang

tidak

terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2016 mengacu KORPRI Prov. Kaltim

pada dokumen Tahun

Renstra

2013-2018,

Sekretariat DP

dokumen

Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah

menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:


29


No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

1

Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Target

(3)

(4)

1.Persentase Laporan Tepat Waktu

95%

2.Persentase Kegiatan DP KORPRI Prov Kaltim

100%

1.Persentase kegiatan dan bantuan social bagi anggota KORPRI

100%

2

Meningkatnya jumlah kegiatan dan bantuan sosial bagi anggota KORPRI

3

Meningkatnya pelayanan bagi anggota 1.Cakupan Pelayanan bagi KORPRI anggota KORPRI


95%

30


Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

selaku

pengemban

amanah

masyarakat

melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keputusan Pedoman

Kepala

Kinerja

Instansi

Pemerintah

LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara

(SAKIP),

dan Reformasi

Birokrasi

Nomor.

Instansi Aparatur

53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambaran

masing-masing indikator dokumen

Renstra

penilaian sasaran

tingkat

srategis

yang

pelaksanaan

ditetapkan

target dalam

Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun

2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, digunakan

pecapaian

untuk

menilai

kegiatan

sesuai

pengukuran

keberhasilan dengan

program,

kinerja

dan kegagalan sasaran

yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran


31


Tahun 2016

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Reformasi

Birokrasi

Nomor

53

Aparatur

Negara

dan

Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama

(IKU)

diperoleh

berdasarkan

pengukuran

atas

indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya

berdasarkan

analisis pencapaian lebih

kinerja

transparan

hasil

untuk

mengenai

evaluasi

kinerja

memberikan

sebab-sebab

dilakukan

informasi

tercapai

atau

yang tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dapat memberikan kegiatan

gambaran

penilaian

tingkat

pencapaian

target

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian

target

sasaran

dari

masing-masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra


32


Tahun 2016

2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran dan

kegagalan

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan SKPD

Tahun

Kinerja

ini

didasarkan

pada

Perjanjian

Kinerja

2016 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD

telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan

4 (Empat) indikator kinerja

(out comes) dengan rincian sebagai berikut : - Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator - Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemerintah,

maka

setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan adalah

menentukan

instansi

apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian terkandung

dalam

pemerintah

tujuan

dan

sasaran

kinerja

utama

strategis instansi

pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain

IKU

digunakan

sebagai

ukuran

keberhasilan

dari

instansi

pemerintah yang bersangkutan. SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah menetapkan Indikator Kerja

Perangkat

Kinerja

Utama

untuk

Satuan

Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,

SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat

pengukuran

mempengaruhi atas

indikator

keberhasilan kinerja

suatu

utama

organisasi. Hasil

SKPD Sekretariat DP


33


Tahun 2016

KORPRI Prov. Kaltim tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

1.Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No 1.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

95 %

Rp.2.039.201.970,00

98.09 %

%

100 %

Rp. 642.161.175,00

%

100 %

Persentase Laporan Tepat Watktu Persentase Kegiatan DP KORPRI Prov

2.

93.45 %

Kaltim Persentase

3.

Kegiatan dan Bantuan

Rp.170.950.500,00

94.47 %

Social bagi anggota KORPRI Cakupan

4.

%

95 %

Rp.7.766.529.985,00

94.50 %

Pelayanan Bagi Anggota KORPRI

9 Rata - Rata Capaian IKU

95.46 %


34


Tahun 2016

Rata-rata Capaian IKU SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim sebesar 95.46 % B. Analisis Capaian Kinerja Secara umum Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2013 - 2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2016 adalah tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis SKPD, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.

1.

Indikator

Satuan

Persentase Laporan Tepat Waktu Persentase

2.

DP

Tahun 2016 Target

Realisasi

%

95 %

Rp.2.039.201.970,00

%

100 %

Rp. 642.161.175,00

93.45 %

%

100 %

Rp.170.950.500,00

94.47 %

Rp.7.766.529.985,00

94.50 %

% Capaian 98.09 %

Kegiatan

KORPRI

Prov.

Kaltim Persentase 3

dan

Kegiatan

Bantuan

Social

Bagi Anggota KORPRI Cakupan 4

Pelayanan

Bagi Angoota KORPRI

%

95 %


35


Tahun 2016

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016

Kinerja Naik/Turun

No.

Indikator

Satuan

2015

2016

1.

Persentase Laporan Tepat Waktu

%

90.49 %

98.09 %

%

93.45 %

93.45 %

Tetap

%

97.07 %

94.47 %

Turun 2.6 %

%

79.65 %

94.50 %

Naik 14.85 %

Persentase 2.

DP

Naik 7.6 %

Kegiatan

KORPRI

Prov.

Kaltim Persentase 3

dan

Kegiatan

Bantuan

Social

Bagi Anggota KORPRI Cakupan 4

Pelayanan

Bagi Angoota KORPRI

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016

No. 1.

Indikator

Satuan %

Realisasi 2014

95.07 %

Realisasi 2015 90.49 %

Realisasi 2016

Persentase Laporan Tepat Waktu

%

86.49 %

93.45 %

93.45 %

90.49 %

Target RPJMD

2014

2016

Persentase Kegiatan 2.

DP

KORPRI

Prov.

Kaltim


36


Tahun 2016

Persentase Kegiatan 3

dan Bantuan Social Bagi

%

91.83 %

97.02 %

94.47 %

%

91.13 %

79.65 %

94.50 %

Anggota

KORPRI Cakupan Pelayanan 4

Bagi

Angoota

KORPRI

Keberhasilan/Kegagalan Alternative Solusi

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya

tertib

administrasi

Indikator

% Capaian

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

Persentase Laporan

98.09 %

Rp.2.039.201.970,00

98.09 %

93.45 %

Rp. 642.161.175,00

93.45 %

94.47 %

Rp.170.950.500,00

94.47 %

94.50 %

Rp.7.766.529.985,00

94.50 %

Tepat Waktu

perkantoran Persentase Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim

2.

Meningkatnya

Persentase Kegiatan

jumlah dan bantuan

dan Bantuan Social

sosial bagi anggota

Bagi Anggota

KORPRI

KORPRI

Meningkatnya 3.

Pelayanan

Cakupan Pelayanan Bagi

Angoota KORPRI

Bagi Angoota KORPRI


37


Tahun 2016

C. REALISASI KEUANGAN Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun sebesar

Rp.11.768.570.000

Daerah

(APBD)

Anggaran

sedangkan

2016

realisasi anggaran

mencapai Rp. 11.233.932.630 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95.46 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016 Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun

kondisi

anggaran

adalah Silpa Rp. 534.637.370. Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun dianggarkan melalui Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

KORPRI Prov. Kaltim Tahun

dengan

Anggaran

(APBD) DPA Sekretariat DP total

nilai keseluruhan

Belanja langsung adalah sebesar Rp.11.768.570.000 sedangkan realisasi

anggaran

11.233.932.630

Belanja

Langsung

mencapai

Rp.

atau dengan serapan dana APBD mencapai

85.46 %, dengan demikian dapat dikatakan

tahun

2016

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

kondisi anggaran

adalah

Silpa

ini

upaya

Rp.

534.637.370

Hal

merupakan

penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian

pagu

dan

realisasi

anggaran

yang

terkait

dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


38


Tahun 2016

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

1 TAHUN

1

2

Pendapatan

60.000.000,00

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

1 TAHUN

1

2

Belanja Tidak Langsung

REALISASI

%

3

4

24.000.000,00

47.50 %

REALISASI

%

3

4

11.768.570.000,00

11.233.932.630,00

95.46 %

3.657.650,00

3.657.650,00

100,00 %

273.036.014,00

270.630.391,00

98.40 %

dan

5.850.000,00

5.804.000,00

99.21 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

15.300.000,00

4.712.500,00

30.80 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

196.000.000,00

194.359.000,00

99.16 %

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

208.000.000,00

206.811.700,00

99.43 %

60.000.000,00

57.211.000,00

95.53 %

dan

122.934.545,00

119.682.750,00

97.35 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

19.821.500,00

19.821.500,00

100.00 %

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

45.000.000,00

41.903.750,00

93.12 %

65.000.000,00

64.896.525,00

99.84 %

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

625.727.528,00

617.260.604,00

98.65 %

Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah

313.050.500,00

313.050.500,00

100.00 %

Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

123.600.000,00

119.400.000,00

96.60 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor

Peralatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Penggandaan

Cetakan

dan

Penyediaan Makanan dan Minuman


39


Tahun 2016

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

1 TAHUN

REALISASI

%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

140.900.000,00

140.900.000,00

100.00 %

Pemeliharaan Kantor

Gedung

377.773.000,00

377.098.000,00

99.82 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

127.700.000,00

103.093.175,00

80.73 %

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

21.070.000,00

21.070.000,00

100.00 %

Sosialisasi undangan

Perundang-

88.900.000,00

88.900.000,00

100.00 %

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

92.050.500,00

82.050.000,00

89.14 %

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

93.750.000,00

92.750.000,00

99.14 %

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

529.000.000,00

522.341.000,00

98.74 %

Pembinaan olah raga, seni dan budaya

901.640.000,00

879.100.000,00

97.50 %

Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya

5.980.377.000,00

5.663.505.360,00

94.70 %

Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim

177.977.013,00

177.538.000,00

99.74 %

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS

1.158.434.750,00

1.064.384.625,00

90.33 %

11.768.570.000,00

11.233.932.630.00

95.46 %

Rutin/Berkala

Peraturan

Total


40


No

Uraian Belanja

Anggaran Rp.

Tahun 2016

Realisasi

Sisa DPA

Realisas i%

I

Belanja Tidak

Rp. 6.559.059.450,00

Rp. 5.391.804.208,00

Rp.1.167.225.208,00

Langsung

II

Belanja Langsung

Rp.11.768.570.000,00

Rp. 11.233.932.630,00

Rp.534.637.370

95,46%

1.

Program Pelayanan adm

Rp. 2.078.977.737,00

Rp. 2.039.2017.970,00

Rp. 39.775.767,00

98,09%

Rp. 643.373.000,00

Rp. 459.788.862,00

Rp. 621.091.175,00

96,06%

Rp. 21.070.000,00

Rp. -

perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan

.

Disiplin aparatur

Rp. 21.070.000,00

100%

Program Peningkatan

4.

.

Kapasitas Sumber Daya

Rp. 180.950.500,00

Rp. 170.950.500,00

Rp. 10.000.000,00

94,47%

Rp. 93.750.000,00

Rp. 92.750.000,00

Rp. 1.000.000,00

98,93%

aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan


41


6.

Program Peningkatan

Tahun 2016

Rp. 529.000.000,00

Rp. 522.341.000,00

Rp. 6.659.000,00

98,74%

Rp.8.218.448.763,00

Rp. 7.766.527.985,00

Rp. 451.920.778,00

94.50%

Rp.18.6327.629.450,00

Rp.16.625.736.838,00

Rp1.701.892.612,00

dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

7.

Program/ Kegiatan KORPRI

Jumlah BL Dan BTL

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja program. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan dengan cara menilai capaian sasaran program pada setiap kebijakan. Kesimpulan hasil evaluasi Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada tahun 2016 menggunakan skala pengukuran ordinal :  80 sampai dengan 100

: Baik

 70 sampai dengan 89

: Sedang

 55 sampai dengan 70

: Kurang

 Dibawah55

: Sangat Kurang


42


Tahun 2016

Hasil evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1.

Tingkat

Pencapaian

Kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Baik 100,00 % 2.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah masih Baik yaitu 98,40 % 3.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah baik yaitu 99,21 % 4.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah sangat sangat kurang yaitu 30,80 % 5.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor adalah baik,

yaitu

99,16% 6.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja adalah baik, yaitu 99,43%. 7.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah baik yaitu 95,35 %. 8.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan adalah baik yaitu 67,35 %.


43


9.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

Tahun 2016

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah baik yaitu 100,00%. 10. Tingkat

pencapaian

Penyediaan

kinerja

Bahan

Bacaan

(nilai dan

capaian

akhir)

Peraturan

kegiatan

Perundang-

undangan adalah sedang yaitu 93,12%. Dikarenakan adanya dukungan kemampuan aparatur didalam mengelola kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 11. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyediaan Makan dan Minum adalah kurang yaitu 99,84%. 12. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapatrapat Koordinasi, dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah Baik yaitu 98,65%. 13. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapatrapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah adalah baik yaitu 100,00%. 14. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan adalah baik yaitu 96,60 % 15. Tingkat

pencapaian

pengadaan

kinerja

peralatan

(nilai

capaian

akhir)

Gedung kantor adalah

kegiatan

baik

yaitu

100,00 % 16. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah baik yaitu 99,82 %


44


17. Tingkat

pencapaian

Pemeliharaan

kinerja

(nilai

rutin/berkala

Tahun 2016

capaian

Kendaraan

akhir)

kegiatan

Dinas/Operasional

adalah sedang yaitu 80,73% 18. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu adalah baik yaitu 100,00 % 19. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah baik yaitu 100,00 % 20. Tingkat

pencapaian

Bimbingan

Teknis

kinerja

(nilai

Implementasi

capaian

akhir)

Peraturan

kegiatan

Perundang-

undangan adalah Baik yaitu 89,14 % 21. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah baik yaitu 98,93 % 22. Tingkat

pencapaian

Peningkatan

kinerja

manajemen

(nilai

capaian

pengelolaan

akhir)

kegiatan

keuangan

Daerah

adalah baik yaitu 98,74 % 23. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Pembinaan olah raga, seni dan budaya adalah Baik 97,50 % 24. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

kegiatan

Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya

adalah baik yaitu

94,70 %


45


25. Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

Tahun 2016

capaian

akhir)

kegiatan

Pelaksanaan Musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim adalah Baik yaitu 99,74 % 26. Tingkat

pencapaian

Penyediaan

Jasa

kinerja Jaminan

(nilai

capaian

Pemeliharaan

akhir)

kegiatan

Kesehatan

dan

Perumahan PNS adalah Sedang yaitu 90,33 % Selanjutnya capaian kinerja program merupakan akumulasi dari capaian kinerja kegiatan pada masing-masing program, dengan asumsi setiap kegiatan mempunyai bobot yang sama terhadap pencapaian Kinerja program. Hasil evaluasi Kinerja terhadap 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program pelayanan administrasi perkantoran adalah baik yaitu sebesar 98,09 %

2.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sedang yaitu 96,09 % 3.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

program

peningkatan disiplin aparatur adalah baik yaitu 100% 4.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah baik yaitu 94,47 % 5.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

capaian

akhir)

program

peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sangat baik yaitu 98,93 %


46


6.

Tingkat

pencapaian

kinerja

(nilai

Tahun 2016

capaian

akhir)

program

peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah baik yaitu 98,74 % 7.

Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program / Kegiatan KORPRI adalah masih baik yaitu 94,50 %

Adapun hubungan antara Indikator yang ada pada kegiatan dengan Indikator Kinerja pada tingkat, sasaran adalah hubungan sebab akibat. Artinya keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan (formulir PKK) akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran (Formulir PPS). Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan.Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya tiga sasaran yang telah ditargetkan dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi dari 0% - 100%. Rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar

95.46 %

dengan interprestasi “Baik”. Berdasarkan data diatas, dari 3 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2016 mempunyai total 3 Sasaran Strageris dan Indikator Kinerja sasaran sebanyak 4 buah Indikator. Dari penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlahnya adalah sebesar atau kalau diambil nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah capaian kinerja sasaran tersebut dengan banyaknya sasaran yang ada yaitu sebanyak 4 sasaran maka akan diperoleh Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Tahun 2016 sebesar 95,46%.


47


Tahun 2016

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan 1. Program Administrasi Perkantoran Realisasi Pada Tahun 2015 90.29 % dan pada Tahun 2016 Terealisasi 90,29 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2015 84,08 % dan Tahun 2016 Terealisasi sebesar 98,09 % 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2015 Terealisasi 100 % dan Tahun 2016 Terealisasi sebanyak 100 % 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2015 Terealisasi sebanyak 97,02 % dan Tahun 2016 Sebanyak 94,47 % 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Tahun 2015 Terealisasi sebanyak 99.19 % dan pada Tahun 2016 sebanyak 98,93 % 6. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah pada Tahun 2015 Terealisasi sebanyak 90,60 % dan pada Tahun 2016 sebanyak 98,74 % 7. Program

Kegiatan

KORPRI

pada

Tahun

2015

Terealisasi

sebanyak 79,65 % dan pada Tahun 2016 sebanyak 94,50 %

A. Analisis Faktor Keberhasilan SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov.Kaltim pada Tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: 1. Adanya komitmen pimpinan. 2. Dukungan dana cukup.


48


Tahun 2016

3. Sudah ada dasar hukum yang mendasari kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur. B. Analisis Faktor Kegagalan 1. Terbatasnya

SDM

yang

memiliki

kompetensi

sesuai

kebutuhannya 2. Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya. 3. Belum optimalnya pelaporan kinerja secara periodik. 4. Sarana dan Prasarana kurang memadai

6.

Analisis atas Efiensi penggunaan sumber daya ;

1. Meningkatkan penataan dan pendayagunaan sumber daya aparatur. 2. Peningkatan standar pelayanan

7. Analisis Program/Kegiatan menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

1. Terjalinnya hubungan harmonis dengan SKPD yang terkait. 2. Terjalinnya hubungan kerjasama dari SKPD dan juga kabupaten/kota.


49


Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan yang baik

(Good

Governance)

pemerintah


Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah dalam 2014

memenuhi tentang

harapan Peraturan

Sistem

Akuntabilitas

Presiden Kinerja

Nomor

Instansi

yang

baik

29 tahun Pemerintah

(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2016 ini dapat menggambarkan

kinerja


dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam

tahun

2016


menetapkan sebanyak 3 ( tiga ) sasaran dengan 4 ( empat ) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 91.97 % Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.02 % Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 79.65 % Dari

hasil

pengukuran

terhadap

pencapaian

sebanyak


50

3


sasaran tersebut,

secara

umum

Tahun 2016

tidak sesui dengan

target

yang

ditetapkan dalam perjanjian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan Memiliki maksud untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Kinerja Kegiatan dan sasaran program, serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2018 Akhirnya, berkat kerja sama serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LAKIP ini dapat disusun untuk

dapat

dipergunakan

sebagai

bentuk

transparansi

terhadap

Masyarakat. Dengan

LAKIP

ini

diharapkan

dapat

memacu

pelaksanaan

kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sekretaris

H.M AGUS HARI KESUMA,SE.,MM.,M.Si Pembina NIP. 19670817 199203 1 017


51


Tahun 2016


52


Tahun 2016

PELAPORAN KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

1. Pelaksanaan Musabaqah tilwatil qur'an Korps Pegawai Republik Indonesia (MTQ KORPRI) Nasional Ke 3 di Samarinda 12-21 November 2016  Pelaksanaan MTQ KORPRI Nasioanl Ke 3 Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur di ikuti dari 25 kafilah provinsi dan 10 kafilah kementerian dan lembaga. dengan rincian : No

Kafilah

Peserta

Ket

Provinsi 1

Aceh

9 Orang

2

Sumatera Utara

11 Orang

3

Sumatera Barat

15 Orang

4

Riau

14 Orang

5

Kepulauan Riau

10 Orang

6

Jambi

15 Orang

7

Sumatera Selatan

14 Orang

8

Banten

15 Orang

9

Jawa Tengah

7 Orang

10

DI Yogyakarta

4 Orang

11

Jawa Timur

15 Orang

12

Jawa Barat

4 Orang

13

Kalimantan Selatan

6 Orang

14

Kalimantan Timur

15 Orang

15

Kalimantan Utara

12 Orang

16

Gorontalo

9 Orang

17

Sulawesi Tengah

12 Orang

18

Sulawesi Tenggara

10 Orang

19

Sulawesi Selatan

15 Orang

20

Sulawesi Barat

9 Orang

21

NTB

8 Orang

22

Maluku

9 Orang

23

Maluku Utara

15 Orang


53


24

Papua Barat

6 Orang

25

Papua

8 Orang

1

Kementerian/ Lembaga

Kementeria

Tahun 2016

6 Orang

Dalam Negeri 2

Kementerian PUPR

3

Kementerian Agama

1 Orang

4

Kejaksaan Agung

5 Orang

5

Badan Informasi Geospasial

4 Orang

6

Badan Kepegawaian Negara

5 Orang

7

BMKG

1 Orang

8

BAWASLU

4 Orang

9

SETJEN DPR-RI

2 Orang

10

PT. TASPEN

2 Orang

Total

306 Orang





 

Pelaksanaan Mtq KORPRI Ke 3 merupakan kelanjutan dari pelaksaan MTQ KORPRI Tingkat Nasional Ke 2 yang dilaksanakan pada tanggal, 1924 Agustus 2014 di Provinsi Banda Aceh. Terpilihnya kaltim menjadi tuan rumah MTQ KORPRI Tingkat nasional ke 3 tahun 2016 ini berdasarkan surat DPN No.B.46/ KU / IV / 2016, Tanggal 27 April 2015 sebagai tuan rumah MTQ KORPRI III Tingkat Nasional Tahun 2016. Pembukaan MTQ KORPRI Tingkat Nasional 3 di Samarinda di buka oleh Kepala BKN dan penututapn diitutup oleh Kemendagri Secara umum lokasi kegiatan adalah kota samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan secara khusus, lokasi kegiatan terbagi atas beberapa tempat : 1) Malam Ta'aruf sebagai kegiatan malam perkenalan sekaligus pelantikan dewan hakim di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Pendopo Lamin Etam). 2) Hotel Haris Samarinda sebagai tempat Orientasi Dewan Hakim. 3) Pawai Ta'aruf yang kegiatannya bersamaan dengan Kegiatan Festival Mahakam oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dimulai dari Taman Kota Samarendah sampai didepan kantor Gubernur Kalimantan Timur


54


Tahun 2016

4) Mesjid Raya Baitul Muttaqin sebagai Arena Utama untuk pembukaan, penutupan, malam final serta arena bagi cabang Perlombaan Tilwatil Qur'an dan Khath. 5) Rumah Jabatan Kalimantan Timur (Pendopo Lamin Etam), merupakan lokasi bagi cabang perlombaan dakwah 6) Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Kaltim, merupakan lokasi bagi cabang perlombaan Cabang Hifdzil Al-Qur'an 7) Seminar Nasional Al-Qur'an dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur 8) Expo Bazzar dan Pameran Seni Budaya Islam di Islamic Center Samarinda 9) Pelepasn Kontingen seluruh Indonesia di Bandara Sultan Aji Sulaiman Sepinggan Balikpapan3. 

Kegiatan Lomba 1) 2) 3) 4) 5)

 Tilawah Putra Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Tilawah Putri Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Cabang Tilwatil Al-Qur'an Cabang Tartil Al-Qur'an Cabang Hifdzil Al-Qur'an Cabang Khat Al-Qur'an Cabang Dai'yaj Al-Qur'an

Pemenang Lomba MTQ 1) Musabagaqah Cabang Tilwatil Qur'an Nama H. Mursid Kamiluddin Dr. H. Khairunnas Jamal Adharulhamsi Muhammad Akhir Desratu Mulia M. Zuraini Ikhsan

Nama Hj Andi Tenriyani Ummi Wasi'ah Siti Rahma, S. Ag Eva Setia Hanifa Abdul Karim Meri Nova Erliana, S.Pd.I

Kafilah Maluku Utara Riau Kaltim Aceh Sumbar PPUR

Kafilah Sulawesi Tengah Jawa Timur Sumatra Utara Bengkulu Papua Barat Riau

Nilai 81.67 81.33 78.67

Hadiah Rp.15.000.000 Rp.10.000.000 Rp. 8.000.000 Rp.5.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000

Nilai 83.33 82.00 80.33



55


Tahun 2016

2) Musabaqah Cabang Tartil Qur'an Tartil Putra Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Baharuddin, S.Pd.I.M.Pd.I T.Mardhatillah, S.Hi Juhri S.Sos Maulud Hidayat, S.Pd.I Muhammad Dong, S.Ag H. Hendro Kamadi, S.Ag

Kafilah Sulsel Aceh Banten Jawa Timur Jambi Sumsel

Nilai 95.00 94.02 92.67


Tartil Putri Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Rinnie Hidayatie, S.Pd Susianti, S.Pd.I Suriani, S.Ag Isnaniah Noor, S.Pd Miftahur Rahman Zuliya,S.Pd Siti Sulaeha Abbas,S.Pd

Kafilah Jawa Timur Kaltara Sulsel Kalsel Sulteng Sulteng

Nilai 95.67 92.00 91.67


3) Musabagaqah Cabang Hifh Al-Qur'an 3 Juz Plus Hifzh Putra Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Arif Muhammad Buchori Sujud Amin Bejo Slamet Muhammad Ridha Ahmad Syukri

Kafilah Sulteng Jambi Jatim Kalteng Sumbar NTV

Nilai 97.33 96.16 95.33


Hifzh Putri Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Siti Rafiqah Aminah Humaeroh Egi Firnawati Azkiyatul Fuadah Mulazamatul Khoriyah

Kafilah Kaltim Aceh Banten Sumbar Jambi Jatim

Nilai 97.83 96.16 93.00


4) Musabagaqah Cabang Hifh Al-Qur'an 5 Juz Plus Hifzh Putra Katergori Terbaik I

Nama Lalu Saripuddin

Kafilah NTB

Nilai 98.67

Hadiah Rp.15.000.000


56


Tahun 2016

Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Talsir Lalu Suharja Hambali Beni Firdausi Muhammad Rifai Abdul Waris

Aceh Sulteng Sumbar Sumut Sulse

97.05 96.67

Rp.10.000.000 Rp. 8.000.000 Rp.5.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000

Hifzh Putri Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Hani Malkan Arfiyah Sami'ah Bardiatus Sa'ada Evi Zuraidah Aisyah Wardiah

Kafilah NTB Jateng KemenAg Kaltim Jambi Sumsel

Nilai 99.00 98.16 96.33


5) Musabagaqah Cabang Hifh Al-Qur'an 10 Juz Plus Hifzh Putra Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Irham Taufik Rokhani Syamsu Alam Mulyadi Ahmad Fauzi Muslihin

Kafilah Sumut Jateng Sulteng Jambi Jatim Sulsel

Nilai 98.05 96.05


6) Musabaqah Cabang Dakwah Dai Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama H. Salehhudin, M.Ag Syarifuddin Mustaming, S.Ag Oma Fahmi Nizam Zulfikar, S.IP Akhmad Algifary, S.Pd. Irwan

Kafilah DKI JAKARTA Sulteng Sumbar Yogjakarta Kalteng Bengkulu

Nilai 278.50 277.00 267.00


Dai'yah Katergori Terbaik I Terbaik II

Nama Nazarul Azna S.Ag Maesaroh, M.Pd

Kafilah Aceh Banten

Nilai 278.50 276.00

Hadiah Rp.15.000.000 Rp.10.000.000


57


Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Isrofiyah, S.Ag Lilim Halimah,S.Sos Lilis Nurul Aflah Muslimah

Jatim Papua Barat DKI Jakarta Bengkulu

Tahun 2016

272.50

Rp. 8.000.000 Rp.5.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000

Musabaqah Cabang Khath Al -Qur'an Gol Dekorasi Khaththath Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Ismar Rosidi Abdul Kadir Suharno Drs. Samsul Suriadi,S.Hi Munawar

Kafilah Sumut Jambi Banten Jatim Sumsel Riau

Nilai 92.43 91.29 89.71


Khaththathah Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Yayu Nurhagayu Yuliana Sarniyati Murtasiah Farini Noraida Rahmi

Kafilah Sulteng Riau Maluku Utara Jambi Sumbar Riau

Nilai 87.14 85.86 84.00


7)

Musabaqah Cabang Khath Al-Quran Gol Kontemporer

Khaththath Katergori Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Nama Ahmaruddin Suhendro Sayehu Sirajuddin Zulhidin, S.Ag Ahmad Narno

Kafilah Sulteng Sumut Banten Sulteng Sumbar Riau

Nilai 92.00 90.43 88.57


Khaththathah Katergori Terbaik I Terbaik II

Nama Faridah Hadiyatul Muta'alen

Kafilah Kalteng Jambi

Nilai 87.29 85.71

Hadiah Rp.15.000.000 Rp.10.000.000


58


Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Yuli Rahmiati Yayat Suryati Ersilawati Siti Aisyah, M.Ag

Kaltim Banten Gorontalo Sumbar

Tahun 2016

84.14

Rp. 8.000.000 Rp.5.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000

PelaKsanaan Uparaca dan Ziarah Taman Makam Pahlawan dalam rangka memperingati H.U.T KORPRI Ke 45 Tahun 20163 

Upacara Parade HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016 dilaksanakan pada waktu dan tempat Hari / Tanggal : Selasa, 29 November 2016 Pukul : 07.30 Wita Tempat : Halaman Parkir Gor Segiri Jln Kesuma Bangsa Samarinda



Pejabat Uparaca Pembina Upacara : Prof Dr. H. Awang Faroek Ishak (Gubernur Kalitm) Perwira Upcara : Suharno (KORPRI Unit Kemenham Kodim 0901 Samarinda) Pembawa Acara : Yuli Silviani, S.IP, M.Si Peserta Upacara : Jajaran Muspida dan PNS SKPD PEMPROV KALTIM, PEMKOT SAMARINDA SERTA PNS INSTANSI VERTIKAL di Prov Kaltim seluruhnya berjumlah kurang lebih 1.500 orang

2. Ziarah Taman Makam Pahlawan  Upacara Parade HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016 dilaksanakan pada waktu dan tempat Hari / Tanggal : Selasa, 29 November 2016 Pukul : 08.30 Wita Tempat : Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa Jln Pahlawan Samarinda 

Pejabat Uparaca Pempin rombongan Penanngung Jawab Rombongan

: :

Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si Sriyono (Satpol PP Kota Samarinda)


59


Tahun 2016

Pembawa Acara : Shoma Aidina (Protokol Pemkot Samarinda) Pembaca Doa : Drs. H. Masdar Amin (Kementerian Agama Samarinda) Peserta Upacara : Jajaran Muspida dan PNS SKPD PEMPROV KALTIM, PEMKOT SAMARINDA SERTA PNS INSTANSI VERTIKAL di Prov Kaltim seluruhnya berjumlah kurang lebih 1.500 orang 

5) 6)

Pelaksanaan Ziarah Taman Makam Pahlawan : 1) Ziarah Taman Makam Pahlawan kesuma bangsa di pimpin oleh Bapak Ir. H. Nusyirwan Ismail M. Si. selaku wakil walikota Samarinda 2) Mengheningkan cipta di pimpin oleh pimpinan rombongan 3) Peletakan Karangan Bunga oleh Pimpinan Rombongan 4) Pembacaan Doa Penghormatan Kepada Arwah Pahlawan dipimpin oleh Pimpinan Rombongan Upacara Ziarah Rombongan selesai di lanjutkan dengan tabur bunga oleh pimpingan rombongan di ikuti tamu dan undangan

3. Pelaksaaan Bhakti Sosial Donor Darah dalam Rangka HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016  Berdasarkan surat edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional RI Nomor SE-11/KUX/2016 dan surat Dewan Pengurus KORPRI Prov Kaltim no :236/878/XI/um tanggal 9 November 2016 perihal partispasi donor darah dalam rangka HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016.  Pelaksanaan dilaksanakan pada waktu dan tempat : Hari / Tanggal : Selasa, 22 November 2016 Pukul : 09.30 Wita s/d Selesai Tempat : Aula Kantor Sekrtariat DP KORPRI Prov Kaltim  Pelaksanaan Bhakti Sosial Donor Darah berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Timur  Peserta Bhakti Sosial Donor Darah dalam Rangka HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016 sebanyak 36 Orang dengan rincian : 1. 4 (Empat) Orang dari Biro Perbatasan Prov Kaltim 2. 2 (Dua) Orang dari Badan Diklat Prov Kaltim 3. 15 (Lima Belas) Orang dari Dinas Perhubungan Prov Kaltim 4. 3 (Tiga) Orang dari DPRD Prov Kaltim Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

60




Tahun 2016

5. 4 (Empat) Orang dari Disperindagkop Prov Kaltim 6. 2 (Dua) Orang Dari Biro Sosial 7. 2 (Dua) Orang Dari Disdik Prov Kaltim 8. 4 (Empat) Orang Dari Biro Perekonomian Terdapat Sebanyak Kantong Darah dengan Golongan sbb : Golongan Darah A 5 Kantong Golongan Darah AB 5 Kantong Golongan Darah B 10 Kantong Golongan Darah O 16 Kantong

4. Pelaksanaan Lomba Mancing dalam Rangka HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016  diikuti oleh sebanyak 36 Perserta dari berbagai SKPD di Lingkunga Pemprov Kaltim.  Tempat Pelaksaan Lomba Mancing bertempat di Kebun Raya Samarinda  Pelaksaannya di mulai dari pukul 08.00 Wita s/d 16.000 Wita

5. Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2016-2021  Pelaksanaan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur  Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2016-2021 sbb : NO.

NAMA

JABATAN DALAM PENGURUS KORPRI

INSTANSI

KETUA

1.

DR. Ir. H. RUSMADI, MS.

2.

Drs.H. AJI SAYID FATURRAHMAN, M.Si

3.

Drs. H. YUSWADI

4.

H. DIDDY RUSDIANSYAH A.D, SE, MM

Bidang Pembinaan Non Pemerintahdan BUMN-BUMD

5.

Drs. HM. JAUHAR EFFENDI, M.Si

Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, Anggota Luar Biasa dan Kehormatan

6.

Drs. H. BUSRIANSYAH

WAKIL KETUA I Koordinator Organisasi, Pendanaan, Dan Pengendalian Bidang Organisasi dan Kelembagaan

Bidang Pedanaan


61


Tahun 2016

7.

M. SA’ADUDDIN. AK

Bidang Pengedalian

8.

Dr. Ir. HM. ASWIN, MM.

WAKIL KETUA II Koordinator Pembinaan Sumber Daya Manusia

9.

H. ROZANI ERAWADI, SH

Bidang Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan

10.

Drs. H. SAIFI, M.Pd

11.

DR. Ir. H. ZAIRIN ZAIN, MSi

12.

Drs. H. SYAFRUDDIN PERNYATA, M.Hum

13.

MARIMAN DARTO, SE, M.Si

Bidang Inovasi

14.

Dra. Hj. ARDININGSIH, M.Si.

WAKIL KETUA III Koordinator Pengabdian Masyarakat, Kesehatan, dan Peningkatan Peran Perempuan

15.

Ir. H. WAHYU WIDHIHERANATA, MP

16.

dr.RINI RETNO SUKESI, M.Kes

Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial

17.

Dra. Hj. HARDIANA MURYANI

Bidang Peningkatan Peran Perempuan

18.

Ir. H. SYAFRIAN HASANI, MM

Bidang Bantuan Sosial

19.

ISMUNANDAR AZIS, SE, MM

WAKIL KETUA IV Koordinator Kesejahteraan dan Perumahan

20.

H. AGUNG PRAMONO, SE, MM, M.Si.Ak

21.

Dra. Hj. MAYSARAH, M.Ap

22.

Dra. Hj. SITI RUSMALIA IDRUS, M.Si

Bidang Kesejahteraan Sosial

23.

H. HAIRUZZAMAN, SE,MM, Ak, CA.

Bidang Perumahan

Bidang Kerohanian Bidang Olahraga, Seni, danBudaya Bidang Pendidikan dan Latihan

Bidang Pengabdian Masyarakat

Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha Bidang Pemberian Penghargaan


62


Tahun 2016

24.

Prof. Dr. H. DWI NUGROHO HIDAYANTO, M.Pd

WAKIL KETUA V Koordinator Penelitian, Pengembangan, Kerjasama dan Hukum

25.

DYAH WIDYASASI, S.Hut, MP

Bidang Penelitian dan Pengembangan

26.

Ir. TRI MURTI RAHAYU, M.Si

Bidang Kerjasama

27.

H. SUROTO, SH

28.

ABDULLAH SANI, SH, M.HUM

Bidang Informasi dan Komunikasi

Drs. I GEDE YUSA, SH

Bidang Penegakan Kode Etik dan Penguatan Profesi ASN

29.

Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum


63


Tahun 2016

6. Pelaksanaan Cabor Bapor Korpri Tahun 2016 di lingkup SKPD Pemprov Kaltim, Kabupaten dan Kota :  Lomba Bapor KORPRI Tahun 2016 terdiri dari 3 Cabang Perlombaan - Lomba Catur bertempat di Aula Kantor Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim - Lomba Tenis Meja bertempat di Dinas Pemerintahan Umum (PU) Pemprov Kaltim - Lomba Tenis Lapangan bertempat di Gor Segiri Samarinda


64

BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang. berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

Recommend Documents