BAB I PENDAHULUAN. ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah telah sejak lama

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Investasi infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah telah sejak lama membuat berbagai kebijakan pemberian fasilitas bea masuk dalam bentuk penangguhan, pembebasan, keringanan, hingga bea masuk yang ditangguh pemerintah. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. 1 Penanaman modal di Indonesia sendiri dikenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870. Berbagai rangsangan atau insentif dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menarik penanam modal asing swasta Eropa maupun dari negaranya sendiri untuk melakukan usaha di dalam daerah jajahannya melalui

1

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),

hlm.106.

1 Universitas Sumatera Utara

serangkaian kemudahan seperti memperoleh lahan perkebunan konsesi izin serta ditambah dengan upah buruh yang sangat murah. 2 Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portfolio investmen), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur,

adanya

motif

untuk

meningkatkan

atau

setidak-tidaknya

mempertahankan nilai modalnya. 3 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 4 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Para pendiri republik ini jika dicermati secara seksama memiliki cita-cita yang sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal 2

Jochen Ropke, Kebebasan yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 157. 3 Ida Bagus Rahmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1. 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 1.


ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dicapai dalam memperoleh tujuan tersebut, yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini. Maka dari itu perlu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui prannata hukum penanaman modal. Melalui pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya. 5 Peranan

penanam

modal

cukup

signifikan

dalam

membangun

perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Di lain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya. 6 Mengingat adanya perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal, dirasa perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan 5

Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4. Ibid.

6


tersebut dalam suatu norma yang jelas. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. 7 Semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing tersebut merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sektor-sektor kehidupan lainnya menyebabkan arus informasi semakin mudah dan lancar antar individu maupun antar kelompok. Semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Modal akan berhenti atau tepatnya investor akan menanamkan modalnya di tempat yang peluang investasinya cukup kondusif. Untuk itu penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik investor. Artinya persaingan dalam merebut calon investor semakin terbuka dan penuh kompetisi. Oleh karena itu, sudah tidak dapat lagi hanya mengandalkan keunggulan komparatif semata (tidak hanya memiliki sumber daya alam dan mempunyai tenaga kerja yang murah),

7

Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.


akan tetapi harus dapat menciptakan iklim yang kondusif dan sehat sehingga meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan penanaman modal. 8 Salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum. Artinya apakah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dijamin oleh peraturan perundangundangan yang jelas. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yang sudah ada di depan mata adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara-negara lain yang juga tengah berupaya untuk menarik investor masuk ke negaranya. Kesulitan dalam penyediaan infrastruktur sudah mulai berlangsung sejak lama. Persoalan-persoalan yang muncul antara lain meliputi keterbatasan dana dari pemerintah, peningkatan penduduk yang terus berlangsung terutama di kota-kota besar, krisis ekonomi di era otonomi, euforia otonomi yang cenderung kebablasan dari kabupaten/kota menjadi beberapa penyebab perkembangan infrastruktur kalah cepat dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan yang ada. Di negara-negara maju, tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi relatif rendah, dengan demikian kota tidak mengalami perubahan atau berkembang. Infrastruktur merujuk pada sistem phisik yang meyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan sistem pendukung utama fungsifungsi sitem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 8

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm.24.


Sistem infrastruktur dapat didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sitem ekonomi masyarakat. 9 Setiap negara terutama yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita politiknya menempuh pembangunan nasional yang bertahap. Untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai bentuk dan cara pemanfaatan sumber luar negeri ditempuh oleh masing-masing negara. Antara lain berupa bantuan keuangan, bantuan ahli, bantuan program dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal yang berupa kredit, penanaman modal asing dan kegiatan operasional perusahaan multinasional. Semuanya itu dilakukan secara selektif menurut relevansi kepentingan tujuan, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam tahapan pembangunan nasional mempunyai peranan khusus sesuai dengan modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang dibawanya serta. Jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi pada masa orde baru. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalm berusaha di Indonesia. Sementara itu, sejak terjadi reformasi jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini terlihat pada data BKPM periode Januari-Oktober 2004 jumlah investasi asing sebanyak 9

Robert J Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 9.


8,85 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 969 proyek, sedangkan sebelum reformasi, yaitu pada tahun 1995 jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 39.891 miliar dolar AS, sedangkan jumlah proyeknya sebanyak 783 proyek pada tahun 1995. Ini disebabkan negara dalam keadaan stabil. Ini menunjukkan bahwa dalam orde reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan, sedangkan sebelum reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 10 Jumlah realisasi investasi asing langsung pada tahun 2006 ke Indonesia sebanyak 4,69 miliar dolar AS dengan jumlah proyek sebanyak 801 proyek. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 45,91% dari tahun 2005, sedangkan jumlah proyeknya turun sebesar 3,61%. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengemukakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan investasi di Indonesia adalah pertama, menurunnya komitmen investasi tahun 2004 dan 2005 dibandingkan tahun 2003. Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi. Ketiga, krisis ketenagalistrikan di sepuluh wilayah di Indonesia. Keempat, krisis gas di Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga menunda ekspansi usaha. Kelima, masalah perburuhan. Keenam, harmonisasi tarif pajak. 11 Perubahan yang radikal diperlukan untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan yang radikal. Salah satunya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 10

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 96. 11 Ibid., hlm. 98.


Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya asing dan berpihak kepada kepentingan nasional. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada tanggal 29 Maret 2007 di tahun 2006, RUU tersebut telah disahkan oleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana undang-undang ini terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Sejak disahkan UU Penanaman Modal oleh DPR pada tanggal 29 Maret 2007, sudah ada tiga negara yang telah menawarkan diri untuk menanamkan investasinya di Indonesia diantaranya adalah Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Ketiga negara tersebut tertarik menanamkan investasinya di Indonesia disebabkan UU Penanaman Modal adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian

hukum,

transparansi,

tidak

membeda-bedakan

investor,

serta

memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri. Hukum investasi mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Hubungan antara investor dengan penerima modal


sangatlah erat karena investor sebagai pemilik modal/uang akan bersedia menanankan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. 12 Pembentukan UU Penanaman Modal harus didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi. Hal tersebut mulai dilakukakan dengan mengganti kebijakan investasi yang dulunya tertutup atau sangat dibatasi dengan kebijakan yang lebih terbuka menerapkan asas nondiskriminasi dan perlakuan yang sama antara modal dalam negeri dan modal asing. Dengan dihasilkannya daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil bisnis saja yang terkait dengan kesehatan, pertanahan, keamanan dan lingkungan hidup. Kemudian dilanjutkan dengan UU Penanaman Modal yang mengatur hal-hal yang penting, yang mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung disemua sektor yang meliputi kebijakan dasar penanaman modal, bentuk keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan pananaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 18 sampai degan Pasal 24 UU Penanaman Modal, ditentukan bahwa investor, baik domestik

12

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op. Cit., hlm. 12.


maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini akan diberi judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Keringan Bea Masuk Bahan Baku Bagi Kegiatan Investasi Asing Dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum.”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, adapun beberapa permasalahannya sebagai berikut: 1.

Bagaimana penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum ?

2.

Bagaimana pengaturan bea masuk bahan baku untuk kegiatan investasi di Indonesia ?

3.

Bagaimana fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Tujuan penulisan Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai

dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum. b. Untuk mengetahui pengaturan bea masuk bahan baku untuk kegiatan investasi di Indonesia.


c. Untuk mengetahui fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. 2.

Manfaat penulisan Selain tujuan yang diuraikan diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: a. Secara teoritis Hasil

penelitian

skripsi

ini

diharapkan

menjadi

bahan

untuk

pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. b. Secara praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pemikiran lebih lanjut untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum serta dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan untuk memberikan suatu informasi pemahaman tentang pengaturan bea masuk bahan baku untuk kegiatan investasi di Indonesia.


D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Bagi Kegiatan Investasi Asing Dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum” adalah hasil pemikiran sendiri. Skripsi ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat. Jika ada seperti beberapa judul skripsi yang diuraikan dibawah ini dapat diyakini bahwa substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat judul yang diangkat di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga telah dilakukan dan dilewati, maka ini juga dapat mendukung tentang keaslian penulisan. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di perpustakaan pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka judul skripsi yang telah ada dan yang ada kaitannya dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Bagi Kegiatan Investasi Asing Dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum” adalah sebagai berikut: 1.

Bonatua E. Manihuruk (080200118) dengan judul skripsi “Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Rumusan Permasalahan:


a. Bagaimana perlakuan yang diberikan pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ? b. Bagaimana ketentuan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ? c. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penanam modal yang diberikan fasilitas penanaman modal ? 2.

Rahmad Anwar Lubis (090200470) dengan judul skripsi “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pemberdayaan Investasi Di Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Rumusan permasalahan: a. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kegiatan investasi daerah berdasarkan peraturan terkait penanaman modal ? b. Bagaimana pengaturan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ? c. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan investasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ? Dengan demikian penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas

Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Bagi Kegiatan Investasi Asing Dalam


Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum” belum pernah ditulis sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa skripsi ini nantinya adalah asli dari hasil tulisan penulis.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Bea masuk Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) menjelaskan bahwa bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pasal 25 UU Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal berupa pembebebasan bea masuk terhadap barang impor yang digunakan untuk keperluan tertentu. Disamping itu pembebasan bea masuk diberikan pula terhadap barangbarang yang digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat nonkomersial, kemajuan pendidikan, dan ilmu pengetahuan, sosial kemanusiaan, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu dizona


ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang undang kepabeanan. 13 2.

Penanaman modal Pasal 1 ayat 1 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal

adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi yang menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. 14 Penanaman modal secara konseptual meliputi antara lain tiga kegiatan utama yaitu investasi masyarakat, investasi swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta belanja barang modal serta pengeluaran rutin oleh pemerintah daerah. Kegiatan investasi masyarakat merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk pembelian aset-aset tidak bergerak seperti tanah, pembangunan tempat usaha dan pembelian mesin-mesin. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi menggunakan istilah investment (investasi) yang mempunyai arti penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang 13

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 2. 14 Dhaniswara K. Harjono, Op. Cit., hlm. 106.


ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan perkerjaannya. 15 Macam-macam penanaman modal yaitu : a. Dilihat dari segi sumber modalnya 16 1) Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. 2) Penanaman modal asing Penanaman modal asing berdasarkan asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 3.

Infrastruktur Menurut Grigg Neil infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan

15

John dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), hlm. 300. 16 Ade Gunawan, Hukum Penanaman Modal:Macam-macam Penanaman Modal Disertai Bentuk Kerjasamanya (Jakarta: Graha Pustaka, 2011), hlm. 3.


pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan konomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 17 Infrastruktur

didefenisikan

sebagai

fasilitas-fasilitas

fisik

yang

dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Dalam bidang pekerjaan umum sendiri kebutuhan infrastruktur ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur ruang kota. Perencanaan mencerminkan kemudahan interaksi antara aktivitas dan penduduknya. Kota-kota yang berkembang dengan suatu perencanaan pada umumnya dirancang dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kemudahan pencapaian, sirkulasi, kemanana, kesehatan, dan efisiensi penggunan dan pengadaan infrastruktur penunjang. 18 4.

Fasilitas penanaman modal Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU Penanaman Modal ditentukan bahwa

investor baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam penanaman investasinya. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 17

Robert J. Kodoatie, Op. Cit., hlm. 8. Bambang Riyanto, Prediksi Dampak Ruang Sistem Transportasi Massal di Wilayah Jabotabek (Bandung: Makalah Seminar FSTPT, 1998) 18


b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 19

F. Metode Penulisan 1.

Jenis, sifat dan pendekatan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan UU Penanaman Modal, UU Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintah Daerah), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, Perka BKPM 19

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 ayat 4.


Nomor 12 Tahun 2015, Keputusan Diretur Jendral Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Bea Masuk Oleh Industri/Industri Jasa Yang Melakukan

Pembangunan/Pengembangan

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. 20 Sifat penelitian yang melekat pada penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian tersebut maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. 21 Pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asasasas hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 2.

Data penelitian Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, 20

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12. 21 Ibid., hlm. 10.


baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. 22 Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: a. Bahan hukum primer Dokumen berupa peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam skripsi ini diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU Penanaman Modal, UU Kepabeanan, UU Pemerintah Daerah, Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

176/PMK.04/2013

Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2015, Keputusan Diretur Jendral Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Bea Masuk

Oleh

Industri/Industri

Jasa

Yang

Melakukan

Pembangunan/Pengembangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 b. Bahan hukum sekunder Dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

22

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm.192.


c. Bahan hukum tersier Dokumen yang berisi tentang konsep-konsep maupun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 3.

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan

(library research) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, selanjutnya

penulis

mengumpulkan,

memadukan,

menafsirkan

dan

membandingkan buku-buku dan bacaan tersebut dengan setiap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sitematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsikonsepsi,

teori-teori,

pendapat-pendapat

atau

penemuan-penemuan

yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 23 4.

Analisis data Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data

berikut dengan analisisnya. 24 Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan 23

Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 24. 24 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 69.


membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan. 25

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut: Bab I mengenai pendahuluan. Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam bab pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab II tentang penyelenggaraan pembangunan infrastrukutur di bidang pekerjaan

umum.

Dalam

bab

ini

membahas

tentang

penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum yang meliputi tentang latar belakang pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, landasan hukum pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum. 25

Lexi Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48.


Bab III tentang pengaturan bea masuk bahan baku untuk kegiatan investasi di Indonesia. Dalam bab ini membahas tentang pengaturan bea masuk bahan baku untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi tentang pengertian dan jenisjenis bea masuk, bea masuk bahan baku investasi di Indonesia, pengaturan bea masuk bahan baku investasi di Indonesia, serta penyelenggaraan bea masuk oleh perusahaan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor. Bab IV mengenai fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Dalam bab ini membahas tentang fasilitas fiskal bagi kegiatan penanaman modal, pemberian fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, kelemahan Dan kelebihan pemberian fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, serta hambatan dalam pemberian fasilitas keringanan bea masuk bahan baku investasi bagi kegiatan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Bab V tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis membuat suatu kesimpulan dan saran dimana saran dibuat untuk menjadi bahan masukan mengenai masalah yang termuat dalam penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah telah sejak lama

Recommend Documents