BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja

merupakan

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Satui unsur pembantu pimpinan,dituntut selaku melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tanah Bumbu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2016

Page 1

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung, secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Satui tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menunjang tugas pokok Kecamatan tersebut di atas maka kecamatan satui telah menjalankan 5 program dan 19 kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2015 dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program/ kegiatan di tahun 2015 dan merupakan bahan evaluasi untuk Kecamatan Satui dalam melaksanakan tugas dan programnya di masa yang akan datang.


Page 2

1.2.

Gambaran Umum Kecamatan 1.2.1

Letak geografi dan Batas Wilayah Administrarif Batas administrasi Kecamatan Satui adalah 

sebelah utara

:

Kecamatan Kusan Hulu



Sebelah timur

:

Kecamatan Angsana,



Sebelah selatan

:

Laut Jawa



Sebelah barat

:

Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Satui adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, kecamatan ini terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Satui, Untuk lebih jelasnya secara administrasi luas wilayah kecamatan kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Satui

Tabel 1. 1 Nama Desa dan Luas Wilayah


Page 3

Tabel 1.1 Desa dan Luas Desa No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Desa

Luas (Km²)

Persentase (%)

3 167,45 26,58 27,48 14,85 158,00 9,00 49,07 3,60 8,55 21,61 277,74 115,69 * * * * 876,55

4 19,09 3,03 3,13 1,69 18,02 1,02 5,59 0,41 0,97 2,46 31,34 0,13

2 Sungai Cuka Sungai Danau Satui Timur Satui Barat Sekapuk Sumber Arum Setarap Tegal Sari Sumber Makmur Wonorejo Jombang Bukit Baru Makmur Mulia Al Kautsar Sinar Bulan Pendamaran Jaya Satui

100

Sumber Kantor Camat Satui

1.2.2

Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh empat orang terdiri dari data PNS sebanyak dua puluh dua orang, pegawai tidak tetap umum sebayak empat orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang di tambah sopir satu orang, petugas clening serpis dua orang dan penjaga malam satu orang. Data terlampir pada tabel 2.2 data pegawai kantor kecamatan dan tabel 2.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel 2.4 data berdasarkan esellon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :


Page 4

Tabel 1. 2 Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui No

Klasifikasi Pegawai

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

1

Pegawai Negeri Sipil

22

2

Pegawai Tidak Tetap Umum

4

3

Pegawai Tidak Tetap Khusus

4

4

Tenaga Kontrak

4

Jumlah

34

Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

2

3

4

5

1

SD

-

-

-

2

SLTP

3

SLTA

6

2

8

4

D-1

-

-

-

5

D-II

-

-

-

6

D-III

-

7

D-IV

1

8

S.1

7

1 4

11

9

S.2

-

-

-

10

S.3

13

7

20

Jumlah Data : Kecamatan Satui 2016


Page 5

Tabel 1.4 Berdasarkan Esellon Jabatan No

Tingkat Eselon

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

2

3

4

5

1

IA

-

-

-

2

IB

-

-

-

3

II A

-

-

-

4

II B

-

-

5

III A

2

-

2

6

III B

-

7

IV A

3

-

3

8.

IV B

4 -

1

5

2

11

Jumlah

-

Data : Kecamatan Satui 2016

1.3.

Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

33

tahun

2012

Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas : a.

Camat;

b.

Sekretaris Kecamatan;

c.

Seksi Pemerintahan

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

h.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

j.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

33

tahun

2012

tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan


Page 6

Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Satui mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c.

Mengoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturanperundang-

undangan; d.

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e.

Mengoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan; f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:


Page 7

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Satui Tahun 2016 CAMAT H. SETIA BUDI, SKM, MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKCAM M. TAUFIK, S.Sos

KASUBAG UMUM & PEG.

KASUBAG EVADOKLAP

KASUBAG PERENC. & KEU.

ARBAINAH, SE

MASNIATI P., S.Hut

FARIDAH ARIYANI, ST

KASI PEMERINTAHAN

KASI TRAMTIB

KASI EKOBANG

KASI KESSOS

KASI PEMMAS

FUADY, S.Sos

H. THAMRIN RITMAJA, S.Sos

PAUJIANSYAH, SE

H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos

MAISAROH, S.ST

1.4.

Isu Strategis a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Satui antara lain : 1)

Jumlah anggaran sangat terbatas

2)

Kurangnya jumlah tenaga aparatur dimasing-masing bidang

3)

Belum adanya ruang aula untuk kegiatan rapat-rapat yang melibatkan masyarakat banyak

4)

Fasilitas pendukung pelayanan yang minim

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain : 1)

Banyaknya pengangguran akibat tidak aktifnya perusahaan-perusahaan yang ada.

2)

Keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

terganggu,

masih

belum

menciptakan rasa aman karena kurangnya peran aktif masyarakat; 3)

Masih beredarnya penyakit masyarakat seperti narkoba, lem, jenit dikalangan masyarakat dan pelajar

4)

Maraknya penyakit sosial /PSK yang berdatangan dari daerah lain


Page 8

1.5.

5)

Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative;

6)

Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah;

7)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbudilandasi dasar hukum, sebagai berikut : a.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

b.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

c.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

d.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f.

Keputusan

Kepala

LAN

Nomor

589/IX/6/4/1999

tentang

Pedoman

Penyusunan Pelaporan AKIP; g.

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

h.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.


Page 9

1.6

Sistem Penulisan Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Gambaran Umum Kecamatan 1.3. Tugas dan Fungsi 1.4. Isu Strategis 1.5. Landasan Hukum 1.6. Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2.2. Perjanjian Kinerja 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.2 Akuntabilitas Keuangan 3.5. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran


Page 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Rencana stategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Kinerja. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi

keinginan

stakeholderd

dan

menjawab

tuntutan

perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Rencana strategis Kantor Kecamatan Satui dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan serta sasaran yang menunjang pembangunan Kecamatan. Kecamatan Satui juga mempunyai visi dan misi sebagai pedoman dalam pengambilan langkah-langkah strategis pembangunan. Penjabaran tentang visi dan misi Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Selanjutnya Renstra Kecamatan Satui tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Satui yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Satui dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


Page 11

2.1.1

Visi dan Misi a. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicitacitakan. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan

di masa mendatang, maka visi

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah : “MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT” Dalam rumusan visi Kecamatan Satui

Kabupaten Tanah

Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan

aparatur

pemberdayaan

Kecamatan

diartikan

sebagai

yang upaya

Komprehensif peningkatan

dan

kualitas

pelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih” Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang komprehensif,

diharapkan

mampu

memberikan

akselerasi

pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Misi Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :


Page 12

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan 2. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral 3. Mendorong

tumbuh

peran

pembangunan

pedesaan

serta

masyarakat

terhadap

2.1.2 Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh Kecamatan Satui selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2.

Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Secara rinci tujuan dan indikator tujuan Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kantor Kecamatan Satui

TUJUAN 1 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA

2015

2021

3

4

Indeks Kepuasan Masyarakat

40%

100%

Dokumen perencanaan dan penganggaran desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR TUJUAN 2

Konflik antar suku, ras, agama dan golongan


Page 13

b. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah : 1.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2.

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

3.

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara Rinci Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 tahun yang akan datang Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Kantor Kecamatan Satui

TARGET KINERJA SASARAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Kondisi awal (2015)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat


40%

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

RPJM Desa yang ditetapkan

0

13 Desa

0

0

3 Desa

0

0

RKP Desa yang ditetapkan

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

APBDesa yang ditetapkan

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


85%


Page 14

2.1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut Indikator Kinerja Kantor Kecamatan satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan satui

TUJUAN

SASARAN

1 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Indeks Kepuasan Masyarakat


Kondisi Awal

Target

40 %

100 %

100 %

100 %


FORMULASI /PENJALASAN

SUMBER DATA

4 Penyebaran angket / quisioner kepada masyarakat yang mengurus pelayanan perizinan dan non perizinan, diakumulasi setiap akhir tahun. Ada / tidak adanya Konflik antar suku, ras, agama dan golongan

5 Kecamatan

PENANGG UNG JAWAB 6 Camat

Forum Koordinasi Kecamatan

Tim Forum Koordinasi Kecamatan

Page 15

2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan

tahunan

Pemerintah (SKPD) dan indikator

yang

akan dilaksanakan

oleh

Instansi

kinerja beserta target-targetnya berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana stratejik. Target kinerja tahunan didalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Secara rinci Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Satui pada

Tahun

2016

dapat

dilihat


pada

tabel

dibawah

ini

:

Page 16

Tabel 2.1.4 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Satui Tahun 2016

TUJUAN

SASARAN

1 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

3

4

5

100%

100 %

12 Bln

12 Bln

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

43.080.000,-

11 Unit

11 Unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

55.000.000,-

12 Bln

12 Bln

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln

12 Bln

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.870.000,-

12 Unit

12 Unit

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4.050.000,-

12 Bln

12 Bln

Penyediaan alat tulis kantor

12 Bln

12 Bln

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.400.000,-

30 Buah

30 Buah

Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

1.550.000,-

17 Unit

17 Unit

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17.700.000,-

1188 Ktk

1188 Ktk

Penyediaan makanan dan minuman

57.750.000,-

49 Hok

49 Hok

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

126.900.000,-

13 Org

13 Org

Penyediaan jasa tenaga Non PNS *)

248.950.000,-

12 Bln

12 Bln

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

108.650.000,-



PROGRAM 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

ANGGARAN

7

8 833.524.504,-

123.265.000,-

25.431.600,-

Page 17




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

100%

25 Buah

25 Buah

0

0

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

0

0

0

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

0

100 %

100 %

35 Stell

35 Stell

100 %

100 %

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

100 %

1 Dokumen

1 Dokumen

0%

0%


4.100.000,Pengadaan Meubeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.100.000,-

14.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

14.000.000 1.485.156.000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.485.156.000 14.000.000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

14.000.000


0

Page 18

2.3 Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, rencana kinerja mengandung unsur yang meliputi : sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan indikator keberhasilannya sebagi alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyusunan

Rencana

Kinerja

dilaksanakan

seiring

dengan

agenda

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun sasaran dan program yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam rencana stratejik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tahunan (terlampir).

2.4 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas (data terlampir).


Page 19

Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan suatu penetapan kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolak ukur terhadap hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut dapat diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut : Tabel 2.5.1 Penetapan Kinerja Kecamatan Satui TA. 2016 NO

SASARAN

1

2

PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran

INDIKATOR KINERJA 3 Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran Terbayarnya rekening kantor Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik kantor

1.

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa/ tenaga Non PNS Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4

12 Bln 11 Unit 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 13 Buah 49 Hok 13 Org 1188 Ktk 12 Bln

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan meubelair kantor

25 Buah

Terpeliharanya rumah dinas

0

Gedung kantor yang terpelihara

0

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Peningkatan disiplin aparatur

TARGET

17 Unit

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut kantor Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia


35 Stell

Page 20

2.

3.

Terwujudnya peningkatan penyelenggara an pemerintahan desa

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4 Kegiatan

1 Dok

Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa


0

Page 21

BA B III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Satui. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan. Perhitungan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus ini :


Page 22

=

%

b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja, maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini : =

%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka

ditetapkan

indikator

sasaran

rata-rata

untuk

menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

3.2 Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran. Penilaian

capaian

kinerja

untuk

setiap

indikator

kinerja

sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :


Page 23

Tabel 3.2.1 Skala Nilai Peringkat Skala Ordinal

Predikat/ Kategori

>85

Sangat Baik

70 >x< 85

Berhasil

55 >x< 70

Cukup Berhasil

<55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarakan “Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut : =

%

Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

: 92,5

Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Tidak Berhasil

:27,5

3.3 Analisis Capaian Kinerja Dari Renstra kecamatan Satui untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada tahun 2016 telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan, sasaran strategis dan idikatornya guna mewujudkan visi, misi Kecamatan Satui. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan


Page 24

kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kecamatan Satui dapat meningkat. Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya masyarakat

pelayanan

75 %

2

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Rata-rata capaian

75 %

3

peningkatan

kualitas

CAPAIAN TAHUN 2016 (%)

0 75 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran strategis dan 5 indikator sasaran, dapat disimpulkan bahwa ada 2 sasaran yang nilai capaiannya 75 % dan dikategorikan sangat baik dan 1 sasaran yang masih kosong karena sasaran tersebut belum terlaksana pada Tahun 2016. Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kecamatan tahun 2016, untuk tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :


Page 25

SASARAN 1

TERWUJUDNYA MASYARAKAT

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

Sasaran 1 mempunya satu indikator sasaran dan 5 (lima) program, dimana 3 ( tiga) program merupakan program rutin dan 2 (dua) program merupakan program non rutin. Program rutin terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program non rutin terdiri dari 2 (dua) program yaitu program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan memuat 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan MTQ, Lomba Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Penyaluran Bantua RASKIN bagi desa. Dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa memuat

1 (satu)

kegiatan yaitu pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Pada Tahun 2016 sasaran ini dinilai sangat baik karena kegiatan-kegiatan dari program tersebut semuanya dapat terdanai dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan tersebut mencapai 100%. Pada sasaran ini juga terdapat kegiatan PATEN yang terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan. Urusan Perizinan sebanyak 12 jenis dan urusan non perizinan sebanyak 9 jenis. Kegiatan PATEN ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan pada tahun 2016 dinilai pelaksanaannya sudah semakin baik hal ini dapat dilihat dari jumlah perizinan yang dapat diterbitkan yang terus mengalami peningkatan.


Page 26

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 (Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat) sebagai berikut : Tabel 3.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

%

1.


100

75

75 %

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran tersebut sebesar 75 % dan bisa dikategorikan sangat baik. Kegiatan tersebut dapat terealisasi dan telah dilaksanakan namun pada tahun 2016 di Kecamatan Satui belum dilaksanakan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat jadi IKU dari kegiatan tersebut belum dapat diukur.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pada sasaran 2 terdiri dari 3 indikator sasaran yaitu RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Pada Tahun 2016 Tingkat keberhasilan sasaran ini dinilai sangat baik, hal ini terlihat dengan adanya 13 Desa yang ditargetkan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dari ke 13 desa tersebut telah membuat dokumen RPJM, dan 16 Desa telah membuat dokumen RKP Desa dan APBDes. Realisasi fisik dari sasaran tersebut mencapai 100 % karena semua dapat dilaksanakan namun realisasi keuangan dari sasaran ini tidak dapat diukur karena kegiatan tersebut tidak dapat terdanai. Adapun capaian indikator kinerja sasaran 2 (Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa) sebagai berikut :


Page 27

Tabel 3.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Indeks Kepuasan Masyarakat

TARGET

REALISASI

%

100

75

75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan pada sasaran 2 ini mencapai 75 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran 3 terdiri dari satu indikator sasaran yaitu Konflik antar suku, ras, agama. Kegiatan dari sasaran tersebut adalah kegiatan monitoring Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas) akan tetapi pada tahun 2016 program dan kegiatan tersebut belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2016 kegiatan tersebut tidak terdanai karena terbatasnya dana pada DPA Kantor Kecamatan Satui . Adapun capaian indikator kinerja sasaran 3 (Terwujudnya Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum) sebagai berikut : Tabel 3.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Indeks Kepuasan Masyarakat

TARGET

REALISASI

%

0

0

0

Karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan pada Tahun 2016 maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut belum dapat diukur.


Page 28

3.4 Akuntabilitas Keuangan 3.5.1 Sebelum Perubahan Didalam

melaksanakan

rangkaian

program

dan

kegiatannya

Kecamatan Satui mendapatkan Alokasi Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 4.447.684.449,(Empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut antara lain untuk : 1.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.035.381.849,-

2.

Belanja Langsung

Rp. 2.412.302.600,-

Dengan rincian sebagai berikut : a.

Belanja Pegawai

Rp.

b.

Belanja Barang dan Jasa

Rp 1.966.312.600,-

c.

Belanja Modal

Rp.

Jumlah

405.890.000,-

40.100.000,-

Rp. 4.447.684.449,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 dan pelaksanaan dari Program dan kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :


Page 29

Tabel 3.4.1 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui Sebelum Perubahan Tahun 2016 N0

Program/Kegiatan

1

2 Belanja Tidak Langsung

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

4


7.870.000,-

5


4.050.000,-

6


7


5.400.000,-

Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

1.550.000,-

123.265.000,-

25.431.600,-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17.700.000,-

10

Penyediaan makanan dan minuman

57.750.000,-

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

126.900.000,-

12

Penyediaan jasa tenaga Non PNS *)

248.950.000,-

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14

Pengadaan Meubeleur

15

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

16

V

55.000.000,-

9

13

IV

43.080.000,-

3

8

III

825.596.600,-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

II

Anggaran biaya (Rp) 3 2.035.381.849,-

108.650.000,4.100.000,4.100.000,0 0

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.000.000,-

17

14.000.000,-

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.554.606.000,-

18

1.554.606.000,-

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa JUMLAH


14.000.000,14.000.000,-

Page 30

3.3.2

Setelah Perubahan Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus 2015,

dimana

anggaran

sebelum

perubahan

adalah

sebesar

Rp.

4.411.760.820,- (Empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 35.923.629,-,(Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Dengan rincian anggaran biaya adalah sebagai berikut : Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut antara lain untuk : 1.

Belanja Tidak Langsung

Rp.

2.060.980.316,-

2.

Belanja Langsung

Rp.

2.350.780.504,-

Dengan rincian sebagai berikut : a.

Belanja Pegawai

Rp

419.040.000,-

b.

Belanja Barang dan Jasa

Rp.

1.891.640.504,-

c.

Belanja Modal

Rp.

40.100.000,-

Jumlah

Rp.

4.411.760.820,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 dan pelaksanaan dari Program dan kegiatan setelah perubahan dapat dilihat pada table dibawah ini :


Page 31

Tabel 3.4.2 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui Setelah Perubahan Tahun 2016 N0

Program/Kegiatan

1

2 Belanja Tidak Langsung

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

IV

V

45.240.000,-

3 4


6.750.000,-

5


4.050.000,-

6


7


8

III

833.524.504,-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

II

Anggaran biaya (Rp) 3 2.060.980.316,-

Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan Meubeleur 15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa JUMLAH


40.115.504,124.089.000,-

27.287.500,5.022.500,1.370.000,17.700.000,64.750.000,118.200.000,268.100.000,110.850.000,4.100.000,4.100.000,0 0 14.000.000,14.000.000,1.485.156.000,1.485.156.000,14.000.000,14.000.000,4.411.760.820,-

Page 32

3.3.3

Realisasi Penggunaan Anggaran 2016 Realisasi penggunaan anggaran Kantor Kecamatan satui pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.4.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

NO

Program/ Kegiatan

1 I

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 5 6 7

II

III IV

V

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan Meubeleur 15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Jumlah


Anggaran (Rp) 3

Realisasi (Rp) 4

Realisasi (%) 6

45.240.000,-

44.064.621,-

97,40 %

40.115,504,-

39.949.000,-

99,58 %

124.089.000,-

120.707,000,-

97,27 %

6.750.000,4.050.000,27.287.500,5.022.500,-

6.750.000,4.050.000,25.700.000,2.700.000,-

100,00 % 100,00 % 94,18 % 53,76 %

1.370.000,-

1.365.000,-

99,64 %

17.700.000,-

17.700.000,-

100,00 %

64.750.000,118.200.000,-

64.750.000,118.174,411,-

100,00 % 99,98 %

268.100.000,110.850.000,-

268.100.000,110.750.000,-

100,00 % 99,91 %

4.100.000,0 0

4.100.000,0 0

100,00 % 0 0

14.000.000,-

14.000.000,-

100,00 %

1.485.156.000

1.479.496.000

99,62 %

14.000.000,-

14.000.000,-

100,00 %

2.350.780.504

2.336.356,032

99,39

Page 33

Realisasi penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Satui pada Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 1.987.110.948,-

2. Belanja Langsung

Rp. 2.336.356.032,-

Jumlah

Rp. 4.323.466.980,-


Page 34

BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Satui dinilai sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat terlihat dari kinerja sasaran yang mencapai 75 % dan dikategorikan sangat baik. Pada Tahun 2016 Kecamatan Satui telah melaksanakan 3 sasaran yang terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan. Realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut sebesar 99,39 %.

4.2

Saran a. Sebaiknya dana yang dialokasikan untuk kegiatan rutin lebih ditingkatkan lagi terutama pada kegiatan-kegatan yang berhubungan dengan peningkatan target seperti anggaran rapat, atk, perjalanan dinas, pemeliharaan dan kegiatankegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. b. Kegiatan-kegiatan kelembagaan yang melibatkan kemasyarakatan secara langsung perlu adanya peningkatan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya seperti halnya kegiatan Musrenbang baik musrenbang desa dan kecamatan, Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kecamatan dan kabupaten, lomba desa, operasional PKK dan Raskin sesuai dengan keperuntukkannya c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penambahan aparatur dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya.


Page 35

a. Penambahan pegawai baru sangatlah dibutuhkan oleh karena kecamatan Satui masih sih kekurangan pegawai untuk melaksanakan kegiatan kegiatan-kegiatan kegiatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Satui, 12 Januari 2017 CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM, MM. NIP. 19640708 198703 1 021


Page 36

BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

Recommend Documents