BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak saat ini terus dilakukan. Berbagai upaya ke arah itu khususnya di bidang ekonomi mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya dengan memberdayakan perekonomian di pedesaan. Berhasilnya pembangunan pedesaan yang menyentuh
segenap
lapisan
masyarakat,
memungkinkan
pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi pedesaan, telah disadari hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan dan keterampilan. Keterbatasan disini adalah keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia dimana kondisi keuangan yang terbatas serta keterampilan yang dimiliki tidak cukup memadai untuk mengelola sumber daya yang ada. Untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan desa yang ada di Bali, yang umumnya dikenal dengan sebutan desa adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan keuangan desa. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali No. 972 Tahun 1984, mengembangkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali. Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal 1 November 1984. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memperoleh dana, baik untuk modal usaha maupun kegiatan lainnya.
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) di Bali yang pertama kali didirikan pada tahun 1985. Landasan Operasional LPD berpijak pada awig-awig desa adat, yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga desa adat (Ramantha, 2006:47). Bentuk LPD pada saat ini serta kerangka pengaturan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan sekarang diganti menjadi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkugan desa dan untuk krama desa. Usaha pokok LPD adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pasal 58 dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Made Mertha dan Ketut Budiartha (2009:250), menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produk Desa (BKPD) dan lembaga-lembaga yang disamakan dengan itu diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Dengan kedudukan yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, LPD mempunyai fungsi strategis dalam mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat yang berada di sekitarnya. Meskipun LPD disamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat, yang mempunyai peran sebagai lembaga mediasi, ada hal lain yang membedakan LPD
dengan lembaga keuangan lainnya terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan pada akhir tahun pembukuan (Pasal 22 Perda No. 8 Propinsi Bali Tahun 2002) yaitu: 1) Cadangan modal sebesar 60% yang digunakan untuk meningkatkan dan memupuk modal LPD. 2) Dana pembangunan desa adat sebesar 20% yang diserahkan kepada desa adat untuk membiayai pembangunan desa dan pembangunan lain yang dianggap perlu. 3) Jasa Produksi sebesar 10% yang diberikan kepada pengurus, pegawai LPD, pengawas LPD dan pihak lain terkait berdasarkan keputusan desa. 4) Dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan sebesar 5% yang disetor oleh LPD ke BPD Bali cabang setempat, digunakan untuk melakukan pembinaan oleh pembina umum, PLPDK dan untuk pengawasan BPD serta untuk dana perlindungan LPD. 5) Dana sosial sebesar 5% yang digunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya atau sumbangan kepada desa. Selain berbeda dalam pembagian keuntungan, perbedaan lain yang tidak terdapat dalam lembaga keuangan lainnya adalah adanya sanksi adat yang akan dikenakan kepada para nasabah (debitur) yang menunggak. Sanksi adat tersebut diharapkan dapat menjaga kesetiaan warga yang meminjam kredit, sehinnga mereka membayar tepat pada waktunya (Made Mertha dan Ketut Budiartha, 2009:251). Setiap badan usaha termasuk juga LPD, dalam usahanya tentu menginginkan suatu keuntungan. Untuk mencapai keuntungan yang optimal, LPD harus
menjalankan usahanya secara efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Ketut Rahyuda dan Prawita (2003:51), untuk mendapatkan laba yang optimum minimal ada empat bidang yang perlu mendapatkan perhatian manajemen, yaitu pengelolaan terhadap aset yang sehat, pengelolaan sumber dana (liabilities) yang efektif, pengelolaan fee base income yang kreatif serta pengelolaan terhadap biaya usaha yang efisien. Kemampuan LPD untuk menghasilkan keuntungan dengan dana yang dimilikinya disebut rentabilitas LPD. Salah satu komponen rentabilitas LPD adalah rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) yaitu rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional (PT. BPD Bali, 2007). Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional LPD yaitu kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penggunaan dana. Penghimpunan dana masyarakat dapat berupa tabungan dan deposito. Dana masyarakat ini sering juga disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat biasa (Riyadi, 2006:79). Dari kegiatan ini LPD harus memberikan bunga kepada masyarakat sebagai pemilik dana atas kesediaannya menyimpan dana di LPD. Beban bunga ini merupakan salah satu komponen biaya operasional disamping biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kegiatan penggunaan dana dapat dilakukan dengan cara penyaluran kredit dimana ini merupakan komponen aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan (Siamat, 2005:230). Dari kegiatan ini LPD memperoleh bunga yang merupakan komponen penting dari pendapatan operasional disamping pendapatan dari kegiatan operasional lainnya.
Mengingat begitu pentingnya aktiva produktif dan dana pihak ketiga terhadap rentabilitas LPD, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap kualitas aktiva produktif dan dana pihak ketiga. Sebagaimana diketahui, aktiva produktif berpengaruh secara langsung terhadap perolehan laba. Begitu pula dengan pengelolaan dana pihak ketiga, untuk menekan biaya dana maka komposisi dana pihak ketiga harus diperhatikan dengan mengutamakan dana dengan biaya murah yaitu tabungan dari pada deposito. Biaya operasional LPD yang terlalu tinggi atau sama dengan pendapatan operasionalnya tidak akan mendatangkan keuntungan bagi LPD. LPD akan mendapatkan keuntungan jika biaya operasional yang bersumber dari dana pihak ketiga, biaya tenaga kerja, biaya overhead lebih kecil dari pada pendapatan operasional yang diperoleh dari aktiva produktif. Pendapatan LPD yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga LPD berada pada posisi sehat (Nila, 2008:5). Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, dimana sepertiga wilayahnya (112,16 km²) terletak di antara Pulau Bali (Klungkung daratan) dan dua pertiganya (202,84 km²) lagi merupakan kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan (www.klungkungkab.go.id). Kabupaten Klungkung terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kecamatan Banjarangkan, dan Kecamatan Nusa Penida. Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Banjarangkan terletak di wilayah Klungkung daratan, sedangkan Kecamatan Nusa Penida terletak di Kepulauan Nusa Penida.
Kabupaten Klungkung memiliki 99 LPD dimana 71 LPD terdapat di Klungkung daratan dan sisanya yaitu 28 LPD di Kepulauan Nusa Penida (PLPDK Klungkung, 2009). Oleh karena sebagian besar LPD di Kabupaten Klungkung berada di wilayah Klungkung daratan dan dengan pertimbangan efisiensi waktu, jarak dan biaya maka peneliti hanya mengambil sampel LPD yang akan diteliti hanya di tiga kecamatan yang terletak di Klungkung daratan. Kabupaten Klungkung menjadikan LPD sebagai suatu badan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat persaingan antar lembaga keuangan di Kabupaten Klungkung, mengharuskan LPD meningkatkan daya saingnya agar dapat tumbuh dan bersinergi dengan lembaga keuangan lainya seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Bagi LPD pengelolaan aset serta dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator penting yang dapat menentukan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Pengelolaan yang baik tehadap aset dan dana pihak ketiga diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang optimal. Adapun data perkembangan aset, modal, aktiva produktif, dana pihak ketiga, laba serta rasio BOPO LPD di Kabupaten Klungkung tahun 2005 sampai 2009 dapat dilihat dalam tabel 1.1. Dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan aset, modal,
aktiva
produktif, dana pihak ketiga dan laba dari tahun ke tahun. Sedangkan BOPO mengalami penurunan pada tahun 2006, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2007 sampai tahun 2009.
Tabel 1.1 Perkembangan Aset, Modal, Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, Laba dan BOPO LPD di Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2009 Tahun No.
Satuan Rp.000
2005
2006
2007
2008
2009
Aset
43.338.884
49.742.270
63.718.258
87.444.478
108.614.848
2
Modal
Rp.000
605.921
742.391
758.245
799.121
1.037.053
3
Aktiva Produktif
Rp.000
42.958.739
49.148.067
63.162.090
85.599.426
105.242.939
4
Dana Pihak III
Rp.000
30.492.947
34.085.418
45.139.061
65.221.814
80.545.145
5
Laba
Rp.000
3.273.006
3.712.678
3.988.428
4.670.598
6.043.908
6
BOPO
%
62,70
60,35
62,59
65,50
65,66
1
Uraian
Sumber : PLPDK Klungkung (data diolah), 2010. Di sini tampak bahwa peningkatan aset, modal, aktiva produktif, dana pihak ketiga disertai pula dengan peningkatan laba, namum tidak demikian halnya dengan BOPO, yang rasionya berfluktuatif. Sehingga arah dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga pada kinerja operasional (rasio BOPO) LPD di Kabupaten Klungkung karena dalam aktiva produktif tertanam dana dan merupakan sumber dana dalam usaha LPD untuk memperoleh pendapatan seperti kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain serta dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang berupa tabungan dan deposito yang merupakan sumber biaya bagi LPD Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah variabel-variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga secara serempak (simultan) mempunyai pengaruh pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung?
2. Apakah variabel-variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga secara terpisah (parsial) mempunyai pengaruh pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung? 3. Manakah dari variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga yang mempunyai konstribusi dominan dan bermakna pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung?
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1
Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga secara simultan pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung. 2) Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga secara parsial pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung. 3) Untuk mengetahui kontribusi variabel pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga tersebut yang dominan dan bermakna pada kinerja operasional LPD di Kabupaten Klungkung. 1.2.2
Kegunaan penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan teoritis
dan kegunaan praktis sebagai berikut:
1) Kegunaan teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai penilaian kinerja keuangan LPD terutama rasio BOPO dalam mengelola aset (aktiva produktif) dan dana pihak ketiga secara optimal sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. 2) Kegunaan praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak manajemen LPD dalam mengelola aset dan dana pihak ketiga secara optimal sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal.
1.3 Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab secara terinci dan sistematis. Sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat dipakai sebagai dasar acuan penelitian, pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini, serta rumusan hipotesis penelitian.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik sampel, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian atas uji asumsi klasik serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teknik analisis yang digunakan.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini memuat simpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
